Alt Title
Habis Lebaran Terbitlah Utang

Habis Lebaran Terbitlah Utang



Kapitalisasi momen Ramadan dan Lebaran 

melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga

__________


Penulis Hanin Nafisah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap muslim tentu merasakan kebahagiaan saat berjumpa dengan hari kemenangan. Namun, ironisnya pasca lebaran masyarakat harus dihadapkan dengan beban hidup yang terus meningkat. Tidak sedikit yang akhirnya terlilit utang demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.


Dikutip dari Inilah.com, (14-03-2026), Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut adanya 'ritual' menjelang Lebaran, membuat rakyat justru diimpit masalah hidup, yakni harga barang makin mahal. Padahal pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos, (bantuan sosial) dan pasar murah yang anggarannya cukup besar. Fenomena tahunan itu menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.


Menurutnya, lebaran seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin. Namun, di tahun 2026 banyak keluarga merasa seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Tercatat, inflasi tahunan pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen. Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang merangkak naik, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis.


Kapitalisme: Utang Menjadi Solusi


Memang sangat disayangkan banyak di antara keluarga yang terlilit utang justru setelah berhari raya. Bahkan OJK memproyeksikan pinjol, multifinance, gadai, naik selama Ramadan dan Idulfitri. Adapun penyebab utang keluarga naik yaitu karena daya tahan ekonomi sebagian besar rumah tangga masyarakat Indonesia lemah, sementara harga barang naik, ongkos mobilitas bertambah, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sisi lain, ada pula yang terlilit utang karena ingin memenuhi gaya hidup. 


Kapitalisasi momen Ramadan dan lebaran melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga. Alih-alih mengajarkan kita untuk menahan dari hawa nafsu selama bulan suci, malah banyak yang terjebak pada sikap konsumtif. Misalnya, membeli berbagai macam makanan, pakaian, dan barang lainnya yang tidak terlalu penting saat menjelang Lebaran.


Di tengah rapuhnya daya beli keluarga, era digitalisasi memberikan alternatif solusi utang yang makin membahayakan ekonomi keluarga. Perputaran ekonomi rakyat justru difasilitasi utang di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Kondisi ini makin menjadikan keluarga bergantung pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin dan semirutin. Masyarakat terutama kaum ibu dan kawula muda banyak yang terjebak pada paylater atau pinjol dengan prosedur yang mudah dan bunga ringan.


Semua ini adalah akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem buatan manusia yang rusak ini telah mengakibatkan setiap individu berjuang secara mandiri untuk mengakses kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik berupa fisik atau modal, intelektual tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berkali-kali sistem kapitalisme juga telah menimbulkan krisis ekonomi yang langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Krisis ekonomi, baik dalam bentuk resesi maupun depresi, telah menyebabkan dampak yang serius, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kebangkrutan perusahaan, dan penurunan kekayaan masyarakat.


Solusi Islam Menyejahterakan Rakyat


Sejatinya Idulfitri adalah saat bersukacita karena berhasil melalui ujian berat berpuasa menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Swt.. Pada sisi lain ada rasa berduka karena ditinggalkan bulan mulia yang entah akan dijumpai lagi atau tidak di tahun berikutnya. Semestinya kaum muslim tidak terjebak dengan euforia Lebaran yang melenakan tapi akhirnya menjerumuskan kepada kesusahan setelahnya.


Di samping itu, tentu setiap keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan. Sistem ekonomi tersebut harus mampu membangun keseimbangan dan distribusi ekonomi yang merata di seluruh keluarga bukan hanya para pemilik modal. Sistem ekonomi ini juga harus stabil baik dari nilai mata uang maupun harga barang. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bukan dengan memfasilitasi utang kepada rakyatnya.


Namun, semua itu hanya bisa terwujud dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ini berasal dari Allah Swt. yang akan menciptakan keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, kita tak mampu berharap pada sistem ekonomi kapitalisme yang telah terbukti menciptakan ketimpangan ekonomi yang tinggi sehingga menyengsarakan rakyat. 


Sistem ekonomi Islam pun harus sepaket dengan sistem politik Islam. Dengan memiliki kekuatan politik Islam, maka negara akan melepaskan ketergantungannya dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dengan ini, sistem ekonomi Islam akan mampu membangun kesejahteraan bagi keluarga. Sistem Islam pun akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai pandangan syariat, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan bukan hanya pada tataran individu, tetapi juga level negara.


Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 96 yang artinya, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan."


Khatimah


Saat manusia meninggalkan hukum Allah, maka kesengsaraanlah yang menimpa mereka. Untuk itu, saatnya kita kembali menerapkan hukum Allah di muka bumi dan mencampakkan semua aturan yang batil agar tercipta kesejahteraan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Kapitalisme Memproduksi Laju Urbanisasi

Kapitalisme Memproduksi Laju Urbanisasi



Ketimpangan ekonomi ini karena sistem kapitalisme

yang menitikberatkan pada pembangunan yang tidak merata


______________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Urbanisasi pasca-Lebaran masih terjadi. Disdukcapil Jakarta bahkan mencatat 1776 orang pendatang per 1 April 2026. Jumlah pendatang pria sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Data menunjukkan pendatang usia produktif lebih banyak hingga mencapai 79,34 persen. (tvonenews.com, 03-04-2026)


Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyampaikan bahwa lonjakan pendatang ini jika tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi persoalan jangka panjang yang kompleks. (koranjakarta.com, 30-03-2026)


Kesenjangan Ekonomi Kota dan Desa


Jumlah pendatang pasca lebaran ke Jakarta mengalami penurunan sejak tahun 2024 (liputan6.com, 03-04-2026). Kendati demikian, kota besar seperti Jakarta selalu menjadi tujuan untuk mengadu nasib. Mengingat selama ini ada kesenjangan yang sangat besar antara desa dan kota.


Bagaimana tidak, Jakarta masih dianggap magnet untuk mendapatkan pekerjaan karena menjadi pusat ekonomi sehingga dianggap lebih mampu menyediakan peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dibandingkan di pedesaan. Selain itu, ada faktor psikologis yang menganggap jika bekerja di Jakarta mampu menaikkan status sosial dan sebagai simbol keberhasilan. 


Di sisi lain, kesenjangan upah di desa dan di kota sebenarnya masalah klasik. Perkotaan dinilai lebih menjanjikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi karena menjadi pusat perputaran modal. Tentu saja, alaminya orang akan berpindah ke tempat yang lebih banyak membuka peluang pekerjaan. Alhasil, arus urbanisasi menjadi hal lumrah dalam sistem kapitalisme ini. 


Mengapa semua ini bisa terjadi? Ketimpangan ekonomi ini karena sistem kapitalisme yang menitikberatkan pada pembangunan yang tidak merata. Pembangun di kota biasanya pada bidang industri dan jasa sementara di desa lebih stagnan. Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan di desa lebih stagnan. Akses dan infrastruktur di desa dinilai tidak efisien. Kemudian, dari segi sumber daya manusia, di kota dinilai lebih kompeten. Sehingga dalam kapitalisme, pembangunan lebih fokus di perkotaan karena dinilai lebih menguntungkan. 


Kapitalisme adalah sebuah sistem yang menempatkan keuntungan sebagai tolak ukur keberhasilan. Hal ini mengotak-ngotakan masyarakat pada kelas-kelas sosial yang berbeda sehingga kesenjangan tidak dapat dielakkan. Sementara, peran negara hanya sebagai fasilitator. 


Islam  Sistem yang Adil


Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa atau kota. Hal ini dikarenakan penguasa dalam Islam memiliki tanggung jawab ruhiyah sebagai pengurus rakyatnya.


Sesuai sabda Rasulullah saw.: “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)


Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan di dalam kitab As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) bahwa penguasa menerapkan politik ekonomi Islam yang berfokus pada mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer individu per individu. Sementara untuk kebutuhan sekunder akan dibantu dan kebutuhan tersier sesuai kemampuan individunya. 


Mengenai ekonomi pertanian, keberadaannya dianggap sebagai hal penting dan pendukung kedaulatan dan ketahanan pangan negara. Sejumlah hukum syara mengatur pelaksanaan proyek pertanian terkait pertanahan. Pada kepemilikan individu negara tetap bertanggungjawab untuk memberikan harta pada rakyat yang lemah sebagai subsidi.


Politik pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Alhasil, politik ekonomi Islam mewujudkan pembangunan yang merata di kota dan didesa. Mengapa? Karena sebagai bentuk jaminan kebutuhan primer individu per individunya. 


Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam bukan sesuatu yang utopis. Kesejahteraan dalam Islam bisa didapatkan dengan penerapan Islam kafah yang didukung oleh ketakwaan individu dan kontrol masyarakat. Sebab, sistem ekonomi Islam menitikberatkan pada distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme yang telah diterapkan oleh syara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Dien Kamilatunnisa 

PPPK Dikorbankan untuk Menghemat Anggaran di Mana Wujud Kesejahteraan?

PPPK Dikorbankan untuk Menghemat Anggaran di Mana Wujud Kesejahteraan?



Sistem PPPK sendiri mencerminkan logika kapitalis 

yang memperlakukan tenaga kerja pelayan publik sebagai faktor produksi yang bisa diputus kontrak ketika tidak menguntungkan secara fiskal

_________________________


Penulis Mukhlisatun Husniyah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Muslimah Peduli Generasi


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Program PPPK adalah sebuah solusi yang dibuat pemerintah untuk merekrut tenaga profesional melalui kontrak kerja yang jelas, memiliki gaji kompetitif, dan berstatus hukum yang setara dengan ASN.


Namun, pada kenyataannya makin tahun anggaran negara selalu tak mencukupi kebutuhan sehingga beberapa hal harus dikorbankan. Salah satunya adalah sejumlah orang yang sudah terangkat menjadi PPPK terancam PHK. PPPK di berbagai daerah di Indonesia dihantui bayang-bayang PHK sebagai realisasi regulasi UU HKPD di mana porsi belanja pegawai daerah maksimal 30%. 


Keniscayaan Kesejahteraan Masyarakat dalam Kapitalisme


Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 bukan sekadar isu biasa, konsekuensi logis dari tekanan fiskal daerah yang kian menyempit. Batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dalam APBD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang bertemu dengan realitas pemotongan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ancaman yang menuntut pemberhentian PPPK di daerah. (Money.kompas.com, 29-03-2026)


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027. Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. (Sulawesi.bisnis.com, 27-03-2026)


Dalam hal ini hal ini berarti mengorbankan pelayan publik demi menyeimbangkan neraca fiskal memang dirancang sejak awal dalam kerangka sistem kapitalisme dan membuktikan bahwa negara kapitalis telah gagal menjalankan fungsi riayah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.


Sistem PPPK sendiri mencerminkan logika kapitalis yang memperlakukan tenaga kerja pelayan publik sebagai faktor produksi yang bisa diputus kontrak ketika tidak menguntungkan secara fiskal. Tidak seperti PNS yang memiliki masa kerja hingga pensiun, PPPK diikat oleh kontrak jangka waktu tertentu (paling singkat 1 tahun) yang diperpanjang berdasarkan kinerja dan kebutuhan instansi. 


Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), untuk mengurangi pegawai saat anggaran terbatas. Krisis anggaran di daerah ini sering kali membuat posisi PPPK terancam. Tentunya menyebabkan kekhawatiran akibat wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK atau ketidakperpanjangan kontrak karena keterbatasan belanja pegawai dalam APBD tersebut. Krisis anggaran tersebut adalah akibat dari sistem fiskal negara kapitalis yang fokus menjaga stabilitas makroekonomi agar pasar bisa berjalan.


Berdasarkan aturan, hingga tahun 2026 bahkan PPPK tidak mendapatkan pesangon dalam bentuk uang tunai seperti karyawan swasta, jika kontrak tidak diperpanjang atau diputus. Dan adanya skema PPPK paruh waktu muncul yaitu sebagai respon atas ketidakmampuan anggaran daerah untuk menggaji PPPK penuh waktu, yang dinilai merupakan bentuk restrukturisasi tenaga kerja demi efisiensi biaya (logika cost reduction).


Islam Sejahterakan Rakyat


Sedangkan dalam sistem Islam, negara adalah raa’in yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Menyediakan lapangan kerja yang luas, terjangkau dan gaji layak. Konsep ini menekankan negara sebagai pelayan publik yang mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, serta menerapkan keadilan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Alhasil, konsep raa'in menegaskan bahwa negara wajib melayani rakyat secara maksimal, memberikan pelayanan publik yang optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja demi efisiensi pasar. 


Dalam Khil4fah, pegawai negara mendapat gaji dari Baitulmal dengan jaminan yang stabil, karena bersumber dari pos fai’ (Harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan kharaj (Pendapatan yang diperoleh dari tanah yang ditaklukkan). Pos ini dikelola secara terpisah dari pos zakat sehingga menjamin kesinambungan pembayaran gaji dan operasional negara tanpa terganggu fluktuasi perolehan zakat. 


Pegawai negara (amil) yang bertugas mengelola negara berhak mendapatkan bagian dari harta yang dikelola, khususnya dari pos fai' dan kharaj seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt.:


"Apa saja fa'i (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (TQS. Al-Hasyr: 7)


Ayat ini menjadi dasar bahwa harta fai' digunakan untuk kepentingan umum dan petugas yang mengelola perkara kaum muslimin. Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan:


"Barangsiapa yang bekerja untuk kami, hendaklah ia mengambil istri. Jika tidak memiliki pelayan, hendaklah ia mengambil pelayan. Jika tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah ia mengambil tempat tinggal." (HR. Abu Dawud)


Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan hidup pegawai/pekerja negara.


Dengan demikian, gaji pegawai dalam Khil4fah bersifat stabil karena didukung oleh sistem penerimaan negara yang mapan (fai' dan kharaj) dan diperintahkan langsung dalam syariat Islam untuk dipenuhi.


Dalam sistem fiskal Khil4fah, tidak menjaga pasar, melainkan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya, individu per individu. Serta layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah kewajiban negara yang tidak boleh dikomersialisasikan atau dikurangi atas nama penghematan. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Bungkamnya Penguasa terhadap Suara Rakyat

Bungkamnya Penguasa terhadap Suara Rakyat




Pemerintahan Islam bukanlah negara autokrasi

tetapi merupakan negara manusiawi yang pemimpinnya memberlakukan sistem aturan Islam 

______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Gelombang protes raksasa bertajuk gerakan "No Kings" (Bukan Raja) meledak di seluruh penjuru Amerika Serikat (AS) pada Sabtu menjadi salah satu aksi massa terbesar yang pernah terjadi di tanah Paman Sam. 


Para demonstran membawa bermacam atribut simbolik, mulai dari patung tiup raksasa bergambar Donald Trump yang menodai konstitusi, hingga replika kepala pejabat tinggi yang dituntut untuk segera dicopot.


Lautan manusia dari Washington hingga California data dari BBC menyebutkan lebih dari 3.000 titik aksi telah dikoordinasikan di 50 negara bagian. Diperkirakan massa mencapai 5 hingga 7 juta orang, dari kawasan National Mall hingga tangga Lincoln Memorial berubah menjadi lautan manusia. (Kompas.com, 28-3-2026)


Terjadinya demo "No Kings" di AS secara sosiopolitis merupakan gerakan yang menandai titik jenuh publik terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump yang melampaui batas konstitusional, dinilai otoriter, dan didikte oleh elite miliarder. 


Ada 6 tuntutan utama gerakan "No Kings" dalam berbagai sektor di antaranya stop kebijakan "ala Raja" yaitu menolak segala tindakan presiden yang mengabaikan kongres dan konstitusi. Hentikan perang Iran yaitu mendesak AS menarik diri dari konflik berdarah di Iran.


Reformasi imigrasi yaitu menolak razia agresif dan penahanan massal oleh pihak ICE. Tarik Aparat Federal yaitu mendesak militerisasi di kota-kota besar segera dihentikan. Lindungi hak sipil yaitu menuntut jaminan hak pilih dan kebijakan lingkungan yang pro-rakyat. Atasi biaya hidup yaitu mendesak pemerintah fokus pada inflasi yang mencekik ekonomi warga.


Gelombang protes ini juga berpengaruh pada melonjaknya harga minyak, biaya hidup, dan kebijakan yang lainnya. Meski aksi demonstran jutaan orang turun ke jalan, warga mendapat respons yang dingin dari Gedung Putih, pihak Gedung Putih tampak berusaha mengecilkan arti demonstran ini sehingga tingkat kepuasan publik Trump pun merosot ke level terendah.


Bahkan seorang juru bicara mengatakan aksi besar ini hanya sebagai " Sesi Terapi Gangguan Trump" yang hanya dipedulikan oleh media massa. Oleh karena itu, massa akan datang kembali dengan aksi mogok nasional pada 1 Mei mendatang.


Makna narasi "No Kings" dipahami sebagai penolakan terhadap kekuasaan absolut dan tindakan represif penguasa yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengabaikan suara rakyat. Padahal AS adalah negara adidaya yang paling demokratis di dunia. Namun, nyatanya Trump memilih menjadi seorang diktator tanpa ada kompromi khususnya keterlibatan dalam konflik di Iran yang menentang kebijakan perang dan kebijakan imigrasi keras.


Dalam sistem kapitalis saat ini aksi kritis terhadap penguasa sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Demokrasi selalu digaungkan suara rakyat dan menjamin hak pendapat di depan umum. Namun, sayang realitanya jauh dari kenyataan, aspirasi yang bertujuan untuk mengoreksi atau muhasabah para penguasa malah menghasilkan pemimpin otoriter yang justru dibenci rakyatnya sendiri setelah berkuasa. Begitulah kapitalisme mencetak penguasa yang rusak dari lahir. Aksi "No Kings" sebagai bukti ketidakstabilan pemerintah Trump yang memicu perlawanan besar dari akar AS sendiri.


Bahkan tidak aneh, banyak para aktivis dan massa yang memberikan aspirasinya untuk kemajuan pemerintahan dibungkam suaranya. Ada yang diintimidasi, dipenjara bahkan sampai kehilangan nyawa. Sungguh miris suara rakyat hanya berlaku jika penguasa ada kepentingan dalam pemerintahannya untuk tetap langgeng berkuasa tanpa adanya kompromi.


Lalu bagaimana pandangan dalam Islam ketika terjadi aksi massa? Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda, "Agama adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslim dan orang-orang awam." (HR. Bukhari dan Muslim)


Seorang pemimpin dalam Islam harus siap untuk di muhasabah oleh rakyat, baik secara langsung atau dengan mekanisme lain melalui lembaga seperti majelis umat di ibukota atau majelis wilayah di daerah. Majelis umat dan majelis wilayah berisi para wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi representasi rakyat dalam hal muhasabah dan pendapat.


Dengan demikian, para penguasa tidak represif dan antikritik, menerima koreksi dan juga sanksi tegas jika terbukti melakukan kezaliman pada rakyat karena penguasa bukanlah orang-orang yang kebal hukum. Muhasabah merupakan bagian penting dari amar makruf nahi mungkar.


"Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." (HR. Muslim)


Para penguasa tetaplah manusia yang tidak maksum. Penguasa bukanlah titisan Tuhan sehingga ia bisa saja berbuat salah. Ini menunjukkan pemerintahan Islam bukanlah negara autokrasi, tetapi merupakan negara manusiawi yang pemimpinnya memberlakukan sistem aturan Islam secara menyeluruh yang berasal dari Allah taala. 


Penguasa dan rakyatnya saling menjaga amanah dari Allah, bertanggung jawab pada kehidupannya agar senantiasa berada pada rida Allah semata, bukan pada kekuatan atau kekuasaan yang sesaat.


Oleh karena itu, para penguasa menyadari bahwa tujuan muhasabah adalah menjaga kekuasaan agar tetap sesuai tuntunan syariat, tidak berbelok atau melenceng sedikit pun. Dengan terjaganya kekuasaan sesuai syariat, akan terwujud negara yang baik dan dilimpahi rahmat serta ampunan Allah taala. Wallahualam bissawab.

Penyesatan Opini BoP: Penjajahan Gaya Baru di P4lestina

Penyesatan Opini BoP: Penjajahan Gaya Baru di P4lestina




Bahaya terbesar dari BoP bukan hanya terletak pada isinya


tetapi pada pemanfaatan penguasa negeri-negeri muslim untuk melegitimasi rencana jahat AS dan Isra*l mewujudkan New G4za


_________________


Penulis Fatimah Al Fihri
Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kondisi di P4lestina hari ini bukan sekadar angka statistik dalam berita. Melainkan potret nyata dari kezaliman yang sengaja dinormalisasikan. Di G4za kehancuran tetap menjadi pemandangan sehari-hari. Ratusan ribu warga hidup berdesakan di tenda pengungsian yang kerap terendam banjir saat hujan melanda. (cnnindonesia.com, 25-02-2026)



Kelaparan merajalela hingga warga terpaksa berbuka puasa di atas reruntuhan rumah mereka akibat agresi Isra*l yang menghancurkan infrastruktur. (cnnindonesia.com, 25-02-2026)


Pendidikan pun terhenti sepenuhnya meninggalkan generasi muda P4lestina dalam masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara di Tepi Barat, teror tidak kalah mencekam. Tindak kekerasan, pembunuhan, hingga penggusuran lahan terus terjadi secara sistematis.


Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemukim ilegal Israel bahkan berani membakar tenda dan kendaraan milik warga P4lestina. Sering kali di bawah pengawasan atau bantuan tentara IDF. (cnnindonesia.com, 27-02-2026)


Bahkan laporan terbaru mencatat jatuhnya korban jiwa dari kalangan remaja Palestina yang tewas ditembak oleh pasukan Israel di Tepi Barat. (Antara News, 2026)


Di tengah duka yang mendalam ini, muncul sebuah narasi solusi yang dikemas rapi melalui inisiatif Board of Peace (BoP) buatan Donald Trump. Salah satu langkah konkretnya adalah pengumuman susunan National Committee for the Administration of G4za (NCAG) oleh Ali Shaath. (Merdeka, 2026)


Komite yang beranggotakan 15 teknokrat ini diproyeksikan untuk mengawasi pelucutan senjata, mempertahankan satu hukum, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat. (cnnindonesia.com, 20-02-2026)


Namun, benarkah ini demi kepentingan P4lestina? Atau ini hanya upaya penyesatan opini untuk memuluskan agenda penjajahan model baru?


Skeptisisme terhadap BoP



Warga P4lestina di lapangan secara terbuka menyatakan skeptisisme mereka terhadap BoP (cnnindonesia.com, 23-02-2026)


Ketidakpercayaan ini memiliki akar sejarah yang kuat. Amerika Serikat (AS) terutama di bawah kendali Trump secara konsisten menunjukkan keberpihakan mutlak kepada Isra*l melalui kebijakan politik dan militer, termasuk penggunaan hak veto di PBB untuk membela kepentingan entitas Zion*s.


Krisis berkepanjangan di G4za dan Tepi Barat adalah akibat langsung dari tindakan Isra*l yang telah ratusan kali melanggar perjanjian damai. Tawaran perdamaian melalui BoP sebenarnya hanya instrumen legitimasi bagi AS dan Isra*l untuk melanjutkan pembersihan etnis (ethnic cleansing), genosida, dan perampasan tanah P4lestina.


Melalui narasi rekonstruksi dan keamanan, BoP berupaya menjinakkan perlawanan rakyat P4lestina. Pembentukan NCAG jika ditelaah lebih dalam, bukan representasi aspirasi rakyat, melainkan bagian dari skema BoP untuk memastikan G4za berada di bawah kendali administratif yang bisa disetir oleh kepentingan asing.


BoP dan Jebakan bagi Negeri-Negeri Muslim



Bahaya terbesar dari BoP bukan hanya terletak pada isinya, tetapi pada pemanfaatan penguasa negeri-negeri muslim untuk melegitimasi rencana jahat AS dan Isra*l mewujudkan New G4za. Dengan melibatkan negara-negara muslim dalam dukungan terhadap BoP, AS seolah ingin memberikan kesan bahwa solusi ini memiliki mandat dari dunia Islam. Padahal Isra*l sendiri menunjukkan sikap oportunis dengan enggan membayar iuran BoP, yang membuktikan bahwa proyek ini hanyalah alat politik belaka.


Keterlibatan penguasa negeri-negeri muslim dalam proyek ini adalah bentuk pengkhianatan nyata. Mereka memilih bersekutu dengan skema buatan AS di mana Isra*l menjadi anggota aktif di dalamnya. Pembentukan NCAG yang menggantikan kontrol kelompok perlawanan lokal adalah upaya penyesatan opini agar umat menganggap bahwa masalah Palestina bisa selesai dengan manajemen teknokratis, padahal akar masalahnya adalah penjajahan fisik dan ideologis.

Haram Bergantung pada Penjajah



Umat Islam harus menyadari bahwa bagi Isra*l, perdamaian hanya janji yang akan terus dilanggar. Kaum muslim dilarang untuk percaya apalagi mendukung perdamaian dengan entitas yang sangat memusuhi Islam. Allah Swt. telah memperingatkan dalam Al-Qur'an mengenai kerasnya permusuhan mereka: "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik..." (QS. Al-Ma'idah: 82)


AS dan Isra*l adalah representasi kekuatan kafir yang bersekutu untuk menguasai dunia melalui penjajahan politik, ekonomi, maupun militer. Dalam pandangan Islam, haram hukumnya bagi umat untuk bergantung atau mendukung solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang terus-menerus melakukan kerusakan di muka bumi (QS. Al-Ma'idah: 64). Merujuk pada pemikiran dalam mafahim siyasi, kerja sama politik dengan negara penjajah hanya akan berakhir pada penghancuran kedaulatan umat itu sendiri.


Menuju Solusi Hakiki: Persatuan Umat dan Khil4fah



Kejahatan luar biasa di P4lestina tidak bisa diselesaikan dengan label Board of Peace. Umat harus menyadari bahwa Allah Swt. telah memberikan batasan yang tegas agar tidak memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai dan menghancurkan kaum mukmin (QS. An-Nisa: 141).


Solusi bagi P4lestina bukan diplomasi meja bundar yang dipimpin oleh sang penjajah. Melainkan mobilisasi kekuatan Islam global. Umat harus bersatu untuk melawan dominasi penjajahan AS dan Isra*l. Hal ini akan terwujud dengan tegaknya kembali Khil4fah Rasyidah, sebuah institusi politik yang akan menyatukan kekuatan militer dan ekonomi kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan.


Sebagaimana dijelaskan dalam Ajhizah Daulah, fungsi jihad dan perlindungan terhadap tanah kaum muslim adalah kewajiban negara yang mandiri, bukan komite teknokrat yang tunduk pada kepentingan Barat. Pembebasan P4lestina bukan dimulai dari meja perundingan Trump, melainkan dari kesadaran umat untuk memutus rantai ketergantungan pada solusi kafir penjajah dan membangun kekuatan di bawah naungan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah

Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah




Agar kita kembali menjadi umat terbaik

tidak ada jalan lain selain berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah Swt. 

________________________________


Penulis Nining Sarimanah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE - Ramadan telah usai. Kini umat Islam memasuki bulan Syawal. Sayangnya, nilai ketakwaan selama Ramadan yang diupayakan dan dijaga justru hilang tanpa bekas saat memasuki sebelas bulan berikutnya.


Kondisi ini menjadi keprihatinan bahwa ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan semestinya bukan sekadar ritual yang dilaksanakan tiap tahun. Akan tetapi, seharusnya ibadah tersebut memiliki pengaruh luar biasa bukan hanya perubahan pada individu, tetapi perubahan masyarakat sehingga terwujud umat terbaik.


Karena itu, Majelis Taklim Nurul Qur'an (MTNQ) mengangkat tema "Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah" yang diisi oleh dua pembicara yang pertama Ustazah Finita dan Bu Nining Sarimanah. Acara tersebut diselenggarakan di Masjid Al Islam Cijerah dan dihadiri para muslimah di sekitar Bandung. 


Pemateri pertama menyampaikan bahwa selepas Ramadan menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan bertakwa merupakan tujuan dari disyariatkannya saum. Sebab selama satu bulan penuh menjalankan puasa, melakukan kebaikan, dan melewati berbagai ujian khususnya ujian hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan makna Syawal yaitu naik dan meninggi di sisi Allah Swt.. 


Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya memasuki bulan Syawal dan bulan lainnya kaum muslim kembali seperti sebelumnya: kemaksiatan kembali marak, ibadah wajib ditinggalkan, juga kebaikan lainnya. Seolah menjadi muslim yang taat itu hanya di bulan Ramadan. Semua itu merupakan buah dari diterapkannya sistem sekuler. Sistem yang menjadikan agama sebatas ibadah ritual sehingga tidak melahirkan sosok pribadi yang bertakwa. 


Di sisi lain, di bulan Syawal Rasulullah saw. telah mensyariatkan beberapa aktivitas, juga menjelaskan tentang keutamaan dan ganjarannya. 


Pertama,  melantunkan kalimat takbir sebagai tanda datangnya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idulfitri. Takbir ini memiliki makna sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati jamuan Allah berupa keutamaan yang luar biasa seperti pahala yang berlipat ganda, dosa diampuni, doa dikabulkan, dan sebagainya. 


Selain itu, bersyukur karena dengan mendekatkan diri pada Al-Qur'an seperti membaca, menghafal, dan mempelajari isinya menjadikan kita makin paham antara yang hak dan yang batil.


Kedua, mempererat silaturahmi. Rasulullah saw. sangat menganjurkan silaturahmi sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis, “Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari)


Ketiga, melaksanakan saum enam hari. Sabda Nabi Muhammad saw., “Barang siapa yang menjalankan saum saat Ramadan, kemudian diikuti dengan saum enam hari Syawal, maka saumnya itu seperti saum sepanjang tahun.” (HR. Muslim)


Pemateri menegaskan bahwa di bulan Syawal ini kembali diingatkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad saw. yang merupakan khairu ummah. Apa itu khairu ummah? Khairu ummah adalah istilah bahasa Arab yang berarti "umat terbaik", merujuk pada komunitas muslim yang beriman kepada Allah, menegakkan amar makruf nahi mungkar. 


Allah Swt. berfirman,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝١١٠


"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (QS. Ali-Imran: 110)


Selanjutnya pemateri kedua mengungkapkan fakta sejak diterapkannya sistem kapitalisme di negeri-negeri muslim menjadikan umat Islam tidak lagi berpredikat khairu ummah. Ini tampak banyaknya persoalan yang dihadapi seperti kenaikan PPN 12%, kriminalitas makin merajalela, kemiskinan meningkat, lapangan pekerjaan sulit, dan lainnya.


Tak hanya itu, umat Islam menjadi objek kezaliman yang dilakukan oleh Isra*l dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di P4lestina. Iran diserang oleh AS-Isra*l sehingga Selat Hormuz diblokade yang berdampak pada pasokan minyak berkurang. Akibatnya harga BBM naik dan berefeknya pada harga kebutuhan pokok pun naik.


Semua itu harus diselesaikan secara sistemik, bukan dengan solusi parsial. Solusi tersebut hanya ada pada Islam. Dengan penerapan Islam secara kafah semua persoalan yang dihadapi manusia akan tuntas karena Islam bukan sekadar agama yang membahas ibadah, tetapi mengatur manusia juga memberikan solusi secara komprehensif pada setiap masalah yang terjadi. 


Maka, untuk mewujudkan perubahan itu memerlukan tiga komponen yaitu individu yang bertakwa, kontrol masyarakat, dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara. 


Umat Islam pernah menjadi umat terbaik selama belasan abad. Masyarakat makmur, sejahtera, dan aman. Berbagai penemuan banyak diciptakan oleh kaum muslim seperti sabun, aljabar, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Artinya, selama 14 abad Khil4fah menjadi pusat peradaban dunia. 


Karena itu, agar kita kembali menjadi umat terbaik tidak ada jalan lain selain berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah Swt. dengan melaksanakan seluruh aturan Islam secara kafah dalam seluruh sendi kehidupan dalam bingkai daulah Khil4fah. Wallahualam bissawab

Agresi Zion*s dan Penutupan Al-Aqsa: Di Mana Perisai Umat Islam?

Agresi Zion*s dan Penutupan Al-Aqsa: Di Mana Perisai Umat Islam?




Alih-alih menciptakan stabilitas, BoP hanyalah alat hegemoni Barat

untuk memastikan kepentingan imperialisme mereka di Timur Tengah tetap terjaga

____________________


Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dunia kembali dipertontonkan kezaliman yang seolah tiada akhirnya. Entitas Zion*s Isra*l makin membabi buta dalam melancarkan agresi militernya, bahkan melampaui batas-batas kemanusiaan dan hukum internasional yang selama ini digembar-gemborkan oleh Barat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi kebiadaban ini telah menyentuh titik yang sangat krusial, baik dari sisi kemanusiaan maupun kehormatan agama.


Dikutip dari cnnindonesia.com, (9-3-2026) baru-baru ini serangan udara Zion*s kembali menghantam wilayah G4za. Ironisnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga menewaskan petugas medis yang sedang bertugas di lapangan.


Tindakan ini jelas merupakan kejahatan perang yang nyata, di mana personel medis yang seharusnya dilindungi justru menjadi target serangan maut. Tak berhenti di situ, agresi militer Zion*s meluas hingga ke wilayah regional lainnya. Serangan udara besar-besaran menghantam bangunan-bangunan di pusat kota Beirut, Lebanon, yang menewaskan ratusan orang dan memicu krisis kemanusiaan yang sangat hebat.(AntaraNews.com. 2026; Kumparan, 2026)


Gedung-gedung hancur menjadi puing dan ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Puncak dari provokasi ini adalah tindakan Zion*s yang menutup akses ke Masjid Al-Aqsa bagi warga P4lestina. Peristiwa ini mencatatkan sejarah kelam, di mana untuk pertama kalinya warga Palestina dilarang beribadah di dalam masjid suci tersebut, sehingga mereka terpaksa melaksanakan salat di jalanan-jalanan sempit di bawah todongan senjata. Penutupan Al-Aqsa bukan sekadar masalah keamanan, melainkan penghinaan langsung terhadap akidah umat Islam sedunia.


Hegemoni Barat dan Ketiadaan Perisai Umat


Rentetan fakta memilukan di atas membawa kita pada satu analisis mendalam yaitu mengapa penindasan terhadap kaum muslim terus berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya pembelaan yang berarti?


Akar masalahnya terletak pada ketiadaan perisai (junnah) bagi umat Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw., bahwa "Seorang imam (pemimpin) adalah perisai di mana umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."


Selama Khil4fah Islamiah sebagai institusi politik umat Islam tidak ada, maka darah dan kehormatan kaum muslimin akan terus diinjak-injak oleh para penjajah. Keberadaan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sama sekali bukan jalan keluar menuju perdamaian yang adil. Alih-alih menciptakan stabilitas, BoP hanyalah alat hegemoni Barat untuk memastikan kepentingan imperialisme mereka di Timur Tengah tetap terjaga.


Misi perampasan tanah P4lestina sangat tampak di balik retorika perdamaian tersebut. BoP didesain untuk melegitimasi eksistensi entitas Zionis dan memaksa rakyat P4lestina serta negeri-negeri muslim untuk menerima bahwa penjajahan adalah sebuah kenormalan bahkan dipelihara.


Kita harus menyadari bahwa entitas Zion*s di tanah P4lestina bukanlah sekadar negara kecil yang mencari tempat tinggal. Mereka adalah entitas kolonial yang sengaja dipelihara oleh kekuatan imperialis Barat sebagai jembatan untuk memecah belah jantung dunia Islam. Keberadaannya berfungsi sebagai pangkalan militer dan politik Barat untuk memastikan kekayaan alam dan stabilitas ideologi Islam tetap berada di bawah kendali mereka.


Sistem kapitalis-sekuler yang mendominasi dunia saat ini pada hakikatnya tidak pernah mengenal konsep kebenaran (haq). Standar mereka adalah kekuatan (power), dan kepentingan (interest). Hukum internasional hanya ditegakkan jika menguntungkan negara-negara adidaya, tetapi akan diabaikan jika pelakunya adalah sekutu terdekat mereka seperti Isra*l. Maka berharap pada PBB atau diplomasi AS untuk membebaskan Al-Aqsa adalah sebuah fatamorgana yang menyesatkan.


Khilafah Sebagai Solusi Tunggal dan Hakiki


Melihat kompleksitas masalah dan pengkhianatan terhadap darah kaum muslim, maka sudah saatnya umat Islam beralih pada solusi yang berlandaskan pada akidah dan syariat Islam. Satu-satunya institusi negara yang secara historis dan normatif mampu membebaskan P4lestina serta negeri-negeri muslim lainnya dari belenggu penjajahan adalah Khil4fah Islamiah.


Khil4fah bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan kebutuhan politik dan kewajiban syar'i. Hanya Khil4fah yang akan melaksanakan kewajiban jihad fii sabilillah secara terorganisir untuk mengusir penjajah Zion*s dari seluruh jengkal tanah P4lestina. Khil4fah tidak akan mengirimkan kecaman atau bantuan kemanusiaan semata, melainkan akan menggerakkan tentara-tentara muslim untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan menghilangkan segala pengaruh penjajah asing dari tanah suci tersebut.


Lebih jauh lagi, Khil4fah memiliki standing position yang tegas. Khil4fah akan menolak secara mutlak segala bentuk perjanjian, traktat, atau diplomasi yang mengakui legalitas entitas Zion*s di atas tanah milik umat Islam.


Dalam pandangan syariat, tanah P4lestina adalah tanah kharajiyah yang kepemilikannya berada di tangan seluruh umat Islam hingga hari kiamat, sehingga tidak ada satu orang pun yang berhak menyerahkannya kepada penjajah melalui perjanjian damai apa pun.


Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia harus sadar dan terlibat aktif dalam perjuangan mengembalikan kembali Khil4fah Islam. Perjuangan ini menuntut kita untuk melepaskan sekat-sekat nasionalisme atau negara bangsa (nation-state) yang selama ini telah melemahkan kekuatan umat. Sekat-sekat inilah yang membuat tentara di negeri-negeri muslim tetangga P4lestina hanya diam terpaku melihat saudara mereka dibantai, dengan alasan "urusan dalam negeri" negara lain.


Persatuan umat di bawah panji liwa dan roya adalah kunci pembuka kemenangan dengan tegaknya kembali Khil4fah yang mengikuti manhaj kenabian. Maka kehormatan paramedis di G4za akan terjaga, bangunan di Beirut akan terlindungi, dan pintu-pintu Masjid Al-Aqsa akan kembali terbuka lebar di bawah naungan keadilan Islam.


Sudah saatnya umat berhenti berharap pada sistem sekuler dan kembali kepada janji Allah Swt. untuk menjadi sebaik-baik umat yang memimpin peradaban dunia dengan rahmat dan kemuliaan. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Akhir Ramadan Konflik Global dan Kemenangan Hakiki bagi Umat Islam

Akhir Ramadan Konflik Global dan Kemenangan Hakiki bagi Umat Islam



Sejatinya, momen Ramadan dan Idulfitri ini menjadi langkah pertama

untuk menyatukan kekuatan umat 

_________


Penulis Ummu Aiman

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap Idulfitri seluruh kaum muslim merayakan hari kemenangan. Namun, seperti tahun sebelumnya umat Islam masih menjalani ibadah puasa di tengah gejolak politik global yang makin memanas. 


Kondisi tersebut bukannya menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, perang antara Iran dengan gabungan AS dan Zion*s justru makin masif. 


Keadaan ini berdampak pada banyak hal. Selain akan meluas ke kawasan Timur Tengah lainnya, ekonomi global pun pasti mengalami tekanan. Terlebih lagi dampak dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi perlintasan 20% minyak dunia. (Kontan.co.id, 02-03-2026)


Hal ini berimbas kepada bahan energi dan logistik yang melonjak naik sehingga membuat seluruh dunia ketar-ketir. Tak ayal, fakta tersebut menyebabkan roda ekonomi dan keuangan sebagian besar negara menjadi terancam.


Demi mengatasi kondisi yang lebih buruk, langkah nyata pun segera diambil. Salah satunya adalah Inggris yang sedang mengumpulkan para menteri luar negeri dari 40 negara untuk membahas opsi-opsi guna membuka kembali Selat Hormuz. Pasalnya, selat tersebut merupakan jalur pelayaran vital yang terhambat oleh keserakahan Amerika Serikat dan sekutunya. Keserakahan itu juga yang memicu perang Amerika Serikat dan Isra*l melawan Iran.


Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa KTT virtual pada  Kamis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper. Cooper menjelaskan pihaknya akan menilai semua langkah diplomatik dan politik yang layak untuk memulihkan jalur global tersebut.(SerambiNews.Com, 02-04-2026) 


Ramadan Tanpa Adanya Perisai Umat


Kondisi di atas menjadi sebuah permasalahan besar saat ini. Imbasnya pun sangat dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia. Hal itu bisa dilihat dari momen Ramadan yang tidak memiliki perisai umat sehingga menyebabkan kaum muslim makin terpuruk. Pasalnya, umat Islam belum juga mengalami perubahan.


Mereka belum mampu meraih kebangkitan dan kemenangan sejati yang menjadi tujuan ibadah puasa. Hal itu terjadi karena umat Islam saat ini terpecah-belah oleh sekat-sekat buatan penjajah yang membuat sebagian besar pemimpinnya tunduk pada negara kafir penjajah. Dalam beberapa kasus, kaum muslim berada pada posisi yang saling berseberangan dengan negeri-negeri muslim yang lain dalam konflik geopolitik.


Hal ini menegaskan bahwa umat belum mempunyai kesatuan arah politik yang mandiri. Konflik yang terjadi di G4za P4lestina dan Iran menjadi bukti tentang ketidakberdayaan umat dan ketundukan para penguasa muslim di hadapan penjajah. Alih-alih berusaha untuk menolong, justru para pemimpin muslim khususnya para pemimpin arab malah sibuk mengamankan kepentingan nasional-nya karena terikat perjanjian dengan pihak musuh. 


Kenyataan ini makin membuka mata kita bahwa umat Islam yang jumlahnya sangat besar, yaitu hampir sekitar dua miliar ternyata tidak bisa menolong saudara muslim di G4za dengan melenyapkan Zion*s Yahudi. Selain itu, para pemimpin negeri-negeri muslim juga diam dengan membiarkan Iran berjuang sendiri menghadapi Amerika dan sekutunya. 


Umat Islam adalah umat yang terbaik sebagaimana Allah Swt. sebutkan dalam QS. Ali-Imran ayat 110 yang artinya:


"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah."


Predikat khairu ummah bukanlah sekadar gelar, tetapi ia amanah yang besar dan menuntut umat Islam untuk menjadi pelopor kebaikan dan penjaga arah kehidupan manusia dengan tuntunan Islam. Apalagi umat Islam mempunyai sumber daya manusia yang besar dan sumber daya alam yang sangat melimpah. 


Posisi dan predikat di atas berpotensi sebagai ideologi yang akan mampu menjawab tantangan kehidupan global. Jika kita melihat sejarah umat Islam ketika hukum Allah Swt. dipakai sebagai sistem kehidupan maka akan didapatkan fakta yang tak terbantahkan, bahwa umat Islam mampu memimpin peradaban. Namun, kondisinya saat ini justru sangat terpuruk karena kita meninggalkan syariat Islam. 


Buah Ibadah Ramadan untuk Mewujudkan Kebangkitan Hakiki


Sudah sekian lama kita menjalani ibadah Ramadan. Namun, kehilangan makna ketakwaan yang mampu mendorong ke arah kebangkitan. Ibadah yang kita jalani masih sebatas penguatan ruhiah dan meraih predikat takwa dalam tataran individu saja. Padahal Nabi saw. memberikan contoh bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk mewujudkan posisi umat Islam sebagai umat yang terbaik di tengah kehidupan, bahkan banyak peristiwa kemenangan kaum muslim justru ada di bulan tersebut. 


Sebagaimana yang terjadi di Perang Tabuk, Perang Badar, dan Fathu Makkah. Semua itu terjadi di Bulan Ramadan dan umat ketika itu berada di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang menerapkan aturan Islam di tengah kehidupan bermasyarakat yang merupakan buah dari ketakwaan.


Dakwah dan Arah Perjuangan Umat 


Oleh karena itu, merupakan kebutuhan mendesak bagi kaum muslim dalam mewujudkan kesadaran bahwa aturan Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah individu. Akan tetapi, Islam mengatur seluruh urusan kehidupan termasuk dalam hal politik yang mengarahkan umat Islam agar menjadi pemimpin peradaban dunia. 


Kesadaran politik ini harus dibangun di tengah umat agar menjadi tujuan hidup dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan yang mendasar. Perubahan ini adalah perubahan sistem kehidupan dari kepemimpinan yang kufur yang menyebabkan umat terpuruk menjadi sistem kepemimpinan Islam/Khil4fah yang mampu menyatukan umat dan menjadi perisai yang siap melindungi umat.


Sungguh, ketiadaan khalifah membuat umat Islam dalam kondisi tertindas karena umat berada atas peradaban kufur seperti yang kita lihat hari ini. Penjajahan terus menyelimuti negeri kaum muslimin seperti yang terjadi di P4lestina, Iran, dan negeri muslim yang lain.


Perjuangan dalam menyadarkan umat dengan ideologi Islam dapat dilakukan membangun kesadaran akan pentingnya persatuan di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Hal itu membutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan kerja yang tersistem. Hal ini tidak bisa dilakukan secara individu.


Namun, hal itu mengharuskan adanya sebuah kelompok atau partai yang ikhlas berjuang untuk kemuliaan kaum muslim. Bukan partai semu yang justru menjauhkan umat dari kebangkitan yang sesungguhnya. Namun, sangat disayangkan saat ini umat Islam masih menaruh harapan besar perubahan itu hanya pada sosok pemimpin personal, bukan pada perubahan sistem aturan kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan kelompok dakwah ideologis yang akan menyampaikan dakwah Islam kafah sangat penting. Kelompok dakwah ini akan melakukan perang pemikiran dan menyingkap strategi busuk  musuh-musuh Islam.


Seharusnya momen Ramadan dan Idulfitri ini menjadi langkah pertama untuk menyatukan kekuatan umat dengan mewujudkan takwa yang menjadi kekuatan individu. Setelah itu kekuatan tersebut akan menjadi perisai umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu, umat Islam akan bisa meraih kemenangan yang sebenarnya dan bukan kemenangan semu yang tidak berdampak dalam kehidupan nyata. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

BBM Langka, Rakyat Siaga: Ironi Negeri Kaya Energi

BBM Langka, Rakyat Siaga: Ironi Negeri Kaya Energi




Sangat ironis melihat negeri-negeri muslim yang kaya raya

justru menjadi penonton bahkan korban dalam pertarungan kekuatan global

_________________________


Penulis Endah Dwianti 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dunia kembali mencekam. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Isra*l, dan Iran kini bukan sekadar berita di layar televisi, melainkan ancaman nyata di depan tangki bensin kita.


Sejak awal Maret 2026, fenomena panic buying BBM mulai menjalar ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Meski pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjamin stok BBM nasional aman, antrean panjang di SPBU tetap tak terhindarkan. (Detik.com, 08-03-2026)


Ketakutan warga Medan (Kompas.id, 05-03-2026) hingga imbauan BPKN agar masyarakat tidak menimbun BBM (Antara, 05-03-2026) mencerminkan satu hal: ketergantungan kita terhadap pasokan energi global sangatlah rapuh. Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang (CNN Indonesia, 05-03-2026), narasi "stok aman" seolah menjadi penawar sementara bagi luka struktural yang jauh lebih dalam, yakni hilangnya kedaulatan energi.


BBM: Urat Nadi yang Terbelenggu Kapitalisme


Kita harus jujur, BBM bukan sekadar komoditas dagang biasa. Ia adalah komoditas strategis yang menjadi urat nadi kehidupan. Kelangkaannya sedikit saja akan memicu efek domino: kenaikan harga pangan, gejolak sosial, hingga instabilitas politik. Pertanyaannya, mengapa negeri-negeri muslim yang secara geografis duduk di atas cadangan minyak melimpah justru menjadi pihak yang paling cemas saat konflik pecah?


Jawabannya terletak pada cengkeraman kapitalisme global. Dalam sistem ini, sumber daya alam bukan dikelola untuk kemaslahatan rakyat, melainkan dijadikan ladang bancakan korporasi transnasional. Negara-negara kuat menggunakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi baru (neo-imperialisme). Akibatnya, kekayaan alam negeri kita dikeruk demi keuntungan segelintir elite, sementara rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk memastikan mereka bisa bekerja esok hari.


Kedaulatan Energi dalam Pandangan Islam


Di sinilah urgensi melihat kembali bagaimana Islam memandang pengelolaan energi. Dalam Islam, kedaulatan energi bukan sekadar persoalan teknis cadangan minyak, melainkan persoalan akidah dan syariat. Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, seperti minyak, gas, dan tambang adalah kepemilikan umum (al-milkiyah al-amah).


Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud)


Konstruksi hukum ini secara otomatis menggugurkan hak individu, korporasi swasta, apalagi pihak asing untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya strategis tersebut. Dalam bingkai Khil4fah Islamiah, negara bertindak sebagai pengelola (manager) yang wajib mendistribusikan hasil kekayaan alam tersebut kembali kepada rakyat dalam bentuk harga yang murah atau bahkan gratis, serta dalam bentuk layanan publik yang prima.


Politik Pengelolaan Energi Khil4fah


Kebijakan politik Islam dalam mengelola energi berdiri di atas tiga pilar utama:


Status kepemilikan yang jelas: Negara dilarang keras menyerahkan tambang minyak kepada pihak swasta/asing. Privatisasi adalah keharaman sistemik dalam Islam karena merampas hak rakyat.


Pengelolaan mandiri: Negara wajib membangun infrastruktur pengolahan energi secara mandiri, mulai dari hulu hingga hilir, agar tidak didikte oleh fluktuasi pasar global atau tekanan politik negara imperialis.


Distribusi berbasis keadilan: Energi digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri dan menyejahterakan rakyat, bukan diekspor mentah-mentah demi mengejar devisa sementara rakyat sendiri kesulitan.


Mengakhiri Penjajahan, Menjemput Kesejahteraan


Sangat ironis melihat negeri-negeri muslim yang kaya raya justru menjadi penonton bahkan korban dalam pertarungan kekuatan global. Konflik AS-Israel vs Iran seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk sadar bahwa selama kita masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, kita akan selalu berada dalam posisi yang terancam.


Panic buying yang kita saksikan hari ini adalah alarm keras. Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud selama kekayaan alam kita masih diperas oleh sistem yang tamak. Menghentikan penjajahan kapitalisme global bukan hanya sekadar tuntutan ekonomi, tetapi kewajiban iman.


Sudah saatnya kita kembali pada syariat Islam dalam mengelola bumi ini. Hanya dengan tegaknya aturan Allah Swt., kekayaan alam yang melimpah ini benar-benar akan menjadi berkah bagi seluruh alam, bukan sekadar komoditas yang memicu kecemasan setiap kali perang pecah di belahan dunia lain. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]


Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi



Indonesia butuh perubahan nyata

Bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran

_________________________


Penulis Nurhikmah Oktavia

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Lebaran biasanya menyisakan hangat di hati dan binar bahagia di wajah. Namun, tahun ini banyak keluarga yang justru pulang mudik dengan perasaan sunyi yang mencekam. Di balik tawa saat sungkeman dan keriuhan jamuan di ruang tamu, tersimpan rahasia kecil yang menyedihkan: saldo tabungan ludes atau bayang-bayang cicilan yang mengintai.


Fenomena "sakit dompet" pasca-Lebaran ini bukan sekadar perasaan kolektif. Laporan terbaru dari Kompas.com (20-02-2026) menunjukkan lonjakan tagihan pinjol akibat biaya Lebaran yang tak terkendali. Euforia hari raya sering kali harus dibayar mahal dengan tumpukan tagihan yang menghantui saat kalender berganti.


Alarm Kritis Ekonomi Keluarga


Kondisi ini diperparah dengan situasi ekonomi makro yang kian kritis. Melansir laporan dari Inilah.com (04-04-2026) ekonomi kita tengah terjepit dampak perang global yang membuat daya beli rontok, ditambah nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.000. Ini adalah alarm serius bagi ketahanan energi dan ekonomi keluarga.


Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua ini bukan sekadar soal gaya hidup. Rakyat terpaksa berutang karena memang tidak punya pilihan lain. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi sementara upah seolah jalan di tempat. Rakyat telah digiring paksa ke lubang buaya bernama riba demi dapur tetap mengepul atau sekadar menjaga harga diri di kampung halaman.


Allah Swt. sudah memberi peringatan keras dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..."


Negara Harus Jadi Pelindung, Bukan Penonton


Sangat berbeda jika kita menengok bagaimana Islam mengatur urusan rakyat. Rasulullah saw. adalah sosok yang paling khawatir jika umatnya terlilit utang. Beliau sering berdoa agar terhindar dari ghalabatid-dayn (beban utang).


Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan:


"Siapa saja yang meninggalkan beban (utang) atau keluarga yang terlantar, maka datanglah kepadaku, karena akulah pelindungnya (wali).” (HR. Muslim)


Lihatlah betapa indahnya jaminan negara dalam Islam. Jika ada rakyat yang terpaksa berutang untuk menyambung hidup dan benar-benar tidak mampu melunasinya, maka Baitulmal (kas negara) yang akan mengambil alih beban tersebut.


Saatnya Kembali pada Aturan yang Berkah


Dalam sistem kapitalisme hari ini, kesejahteraan seolah-olah hanya tanggung jawab masing-masing individu. Kalau tidak punya uang, ya harus berhemat atau cari pinjaman. Negara lebih sibuk menjaga angka statistik dan kepentingan para pemilik modal, sementara kekayaan hanya berputar di lingkaran segelintir orang kaya saja.


Allah Swt. sudah melarang ketimpangan ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."


Keluarga Indonesia butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran. Kita butuh sistem ekonomi yang mampu menstabilkan harga dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga para ayah bisa menghidupi keluarga dengan tangan sendiri tanpa harus mengemis pada aplikasi pinjol.


Wahai para ibu dan kepala keluarga, mari kita jadikan momen pasca-Lebaran ini sebagai titik balik. Kemenangan sejati bukanlah pada baju baru atau kemewahan hasil utang, melainkan pada keberanian kita untuk memutus rantai riba dan kembali pada syariat Allah secara utuh. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga



Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri

Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya

________________________________


Penulis Endah Dwianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Dunia anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kabar memilukan datang silih berganti, membawa narasi tentang keputusasaan yang berujung pada tindakan fatal. Menanggapi fenomena "darurat pengakhiran hidup" ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah administratif yang cukup kolosal.


Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com pada 7 Maret 2026, pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Kesehatan Jiwa Anak. Tak tanggung-tanggung, sembilan kementerian dan lembaga negara turun tangan menandatangani kesepakatan ini.


Mereka adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Mensos Saifullah Yusuf, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.


Langkah ini dipicu oleh data yang menggentarkan. Mengutip laporan Antara News (07-03-2026) dan Hukum Online, data dari healing119.id bersama KPAI menunjukkan adanya empat faktor utama yang memicu keinginan anak untuk mengakhiri hidup.


Peringkat pertama ditempati oleh konflik keluarga dengan angka yang mencengangkan, yakni 24–46 persen. Disusul oleh masalah psikologis (8–26 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jeritan minta tolong dari generasi yang tengah kehilangan pegangan.


Hegemoni Sekularisme di Balik Retaknya Mental


Kita harus berani jujur bahwa krisis kesehatan jiwa anak ini bukanlah fenomena medis yang berdiri sendiri. Jika kita bedah lebih dalam, krisis ini adalah dampak sistemik dari cara hidup yang kian sekuler dan liberal.


Dalam sistem kehidupan saat ini, nilai-nilai spiritual dipisahkan dari pengaturan publik dan keseharian. Akibatnya, paradigma masyarakat bergeser secara radikal. Manusia tidak lagi dipandang sebagai hamba Tuhan yang memiliki tujuan hidup yang luhur, melainkan hanya sebagai unit ekonomi.


Hegemoni media dalam sistem kapitalisme global memperparah kondisi ini. Anak-anak kita setiap hari terpapar nilai-nilai liberalisme yang mengagungkan kebebasan tanpa batas dan kompetisi yang tidak sehat. Nilai-nilai Islam yang memberikan ketenangan dan kepastian tujuan hidup semakin tergerus oleh standar kesuksesan yang melulu bersifat materi. Ketika ekspektasi dari realitas hidup tidak mampu memenuhi standar "wah" versi media sosial, anak-anak kita merasa gagal, tak berharga, dan akhirnya terjatuh dalam jurang depresi yang dalam.


Pendidikan yang Kehilangan Pijakan Akidah


Keluarga dan sekolah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama, kini justru terjebak dalam arus pragmatisme. Pendidikan di rumah maupun di sekolah tidak lagi berpijak pada landasan akidah dan syariat Islam yang kokoh. Sekolah sering kali bertransformasi menjadi pabrik pencetak tenaga kerja, terlebih tekanan akademik menjadi beban yang melampaui kapasitas mental siswa hanya demi mengejar angka di atas kertas.


Di sisi lain, fungsi keluarga sebagai unit terkecil pelindung nilai mulai lumpuh. Orang tua yang sibuk mengejar materi demi bertahan hidup dalam sistem ekonomi kapitalistik yang mencekik, kehilangan waktu dan kedekatan emosional dengan anak. Akibatnya, anak-anak mencari pelarian di lingkungan yang salah atau dunia maya yang liar. Tanpa pijakan akidah, mereka kehilangan "imun" mental saat menghadapi perundungan atau kegagalan hidup. Mereka rapuh karena tidak diajarkan cara bersandar pada Sang Pencipta dalam setiap kesulitan.


Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung


SKB sembilan kementerian memang langkah koordinasi yang patut dicatat tetapi ia hanya akan menjadi "pemadam kebakaran" jika tidak menyentuh akar masalah. Kita membutuhkan perubahan paradigma politik yang total. Sistem sekuler-liberal-kapitalistik yang merusak ini harus diposisikan sebagai "musuh bersama" umat karena secara nyata telah menghancurkan masa depan generasi.


Dalam pandangan Islam, negara seharusnya berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Negara tidak boleh hanya hadir untuk menandatangani dokumen saat masalah sudah meledak, melainkan harus menciptakan ekosistem yang melindungi keluarga dari kerusakan nilai. Paradigma politik dalam sistem pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi harus terintegrasi dan diatur berdasarkan syariat Islam.


Integrasi sistem adalah kunci. Sistem pendidikan harus dibangun di atas landasan keimanan agar anak memiliki orientasi hidup yang melampaui dunia. Sistem ekonomi harus menjamin kesejahteraan agar orang tua memiliki waktu berkualitas untuk mendidik anak dan sistem media harus disaring dari konten yang memicu degradasi moral.


Khatimah


Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri. Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya. Jika kita terus membiarkan tatanan sekuler-liberal mendominasi, maka kesepakatan setebal apa pun yang ditandatangani oleh para menteri hanya akan menjadi perban kecil di atas luka yang menganga sangat lebar.


Sudah saatnya perjuangan dakwah diarahkan untuk mengganti sistem yang rusak ini menjadi sistem Islam. Hanya dengan kembalinya syariat Islam dalam pengaturan kehidupan, anak-anak kita akan mendapatkan perlindungan hakiki, ketenangan jiwa, dan masa depan yang mulia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Tingginya Angka Urbanisasi

Tingginya Angka Urbanisasi



Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna

akan menjadi kesatuan dan persatuan umat

___________________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena arus balik ini makin ramai dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu aspek penting di penduduk Indonesia. Banyak orang yang ingin mengundi nasib dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.


Bukan suatu hal aneh jika kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya masih dijadikan tujuan utama urbanisasi setelah Lebaran 2026 dengan arus pendatang yang terus meningkat tiap tahun.


Lalu apa urbanisasi itu? Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk secara masif dari wilayah perdesaan ke perkotaan atau perubahan status wilayah menjadi kota yang mengakibatkan peningkatan proporsi penduduk di kota. 


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Net Recent Migration (Migrasi Risen Neto) Indonesia tahun 2025 secara nasional tercatat sekitar 1,2 juta jiwa menandakan arus masuk kota lebih banyak dari arus keluar. BPS juga mencatat dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54,8 persen penduduk tinggal di perkotaan, sementara 45,2 persen sisanya tinggal di pedesaan. (balipuspanews.com, 29-3-2026)


Dari zaman dulu perkotaan selalu menjadi daya tarik. Kota dianggap tempat meraih impian dan cita-cita bagi kaum pendatang. Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah berlibur di desa, tetapi membawa juga saudara, teman, bahkan keluarga besarnya untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Mereka meyakini dengan datang ke kota maka akan mendapatkan penghidupan yang menjanjikan.


Jelas meningkatnya urbanisasi ini menjadi suatu masalah dan berdampak pada aspek ekonomi,  ketimpangan sosial. Namun, juga pada keseimbangan ekologis dan berkelanjutan lingkungan di pedesaan. Alhasil, ini bukan bonus demografi, tetapi berubah menjadi beban demografi yang nyata. Di kota akan terjadi kepadatan penduduk, sementara di desa mengalami penurunan populasi dan angka pengangguran makin tinggi.


Belum lagi iming-iming terbukanya lapangan kerja dengan gaji yang lebih layak dibanding di pedesaan. Banyak penduduk desa beralih profesi yang sebelumnya seorang petani berubah menjadi karyawan pabrik atau pekerjaan lainnya sehingga menyebabkan karakter dan gaya hidup berubah sesuai dengan kehidupan di perkotaan.


Adapun masalah agraria dan alih fungsi lahan desa pun makin terbengkalai. Kaum muda yang harusnya bisa menjadi penerus swasembada pangan kini mulai enggan menjadi petani, hingga desa yang biasanya sebagai lumbung padi kini hilang di telan zaman. Padahal tinggal di perkotaan membutuhkan biaya besar juga persaingan  ketat dalam dunia kerja sehingga peluang untuk bertahan akan makin sulit.


Ironisnya ketika banyak permasalahan dari urbanisasi, sistem kapitalis memandang banyak keuntungan signifikan bagi wilayah perkotaan yaitu ketersediaan tenaga kerja, mulai dari industri hingga jasa, pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, peningkatan penduduk yang mendorong pemerintah dan swasta untuk membangun fasilitas umum yang lebih modern seperti transportasi, pusat perbelanjaan, dan layanan kesehatan. Adapun pedesaan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi desa, mengurangi pengangguran dan membawa pengetahuan baru, teknologi dan pola pikir modern.


Padahal kalau diteliti, sistem kapitalis hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mementingkan peningkatan ekonomi yang sangat berdampak pada liberalisasi generasi, kebebasan berkepemilikan yang akhirnya hanya pemilik modal besar yang bisa sejahtera, dan banyak  persoalan baru di kota maupun desa.


Seharusnya masalah ini dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan pedesaan. Adanya aturan yang jelas dalam membangun infrastruktur dan membuka lapangan kerja non-pertanian di desa untuk mengurangi kebutuhan merantau.


Menyelesaikan tuntas permasalahan kesenjangan antara kota dan desa, bisa meratakan kesejahteraan ekonomi individu per individu baik desa maupun kota, dan tidak membuat warga melakukan urbanisasi.


Lalu bagaimana dengan Islam? Pembangunan pada masa peradaban Islam tidak mendiskriminasi warga kota dengan desa, walaupun perbedaan karakter masyarakat dan potensi di setiap wilayah tetap ada.


Ketika masa khulafaur rasyidin berlanjut sampai masa Khil4fah Bani Umayyah, Kairo menjadi salah satu kota modern peradaban Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Adapun masa Khil4fah Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Khalifah berhasil memanfaatkan Sungai Eufrat dan Tigris selain menjadi jalur perdagangan juga memiliki lahan yang subur. 


Khil4fah Abbasiyah meningkatkan produksi pertanian untuk menopang perekonomian negara. Hasil bumi yang melimpah menjadi sumber kas negara terbesar. Pada saat yang sama Baghdad juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan global.


Alhasil, kebutuhan dasar rakyat akan selalu optimal terpenuhi oleh negara baik kebutuhan pokok maupun sekunder demi terwujud kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah yang didapatkan dari pemasukan kas Baitulmal yang pemanfaatan diberikan untuk masyarakat kota dan desa.


Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna akan menjadi kesatuan dan persatuan umat, baik dari sisi hak, kewajiban maupun kebijakan yang semuanya bersumber dari Allah taala.


Firman Allah taala, "Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada-Ku." (QS. Al-Mukminun: 52)


Wallahualam bissawab.

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam



Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS

Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri

________________________________


Penulis Dyah Pitaloka, S. Hum.

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari cnnindonesia.com yang dipublikasi pada 29-3-2026, gelombang protes besar melanda Amerika Serikat (AS). Dilaporkan jutaan warga memadati jalan-jalan dalam aksi massa bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat.


Pada saat yang sama, beban utang nasional Amerika Serikat secara resmi melampaui angka US$39 triliun (setara Rp661.440 triliun) di bulan Maret 2026. Lonjakan utang ini dipicu oleh besarnya pengeluaran untuk membiayai eskalasi konflik antara AS, Isra*l, dan Iran. Dampaknya setiap warga AS kini menanggung beban utang secara rata-rata sebesar Rp1,93 M yang menempatkan negara tersebut di ambang keruntuhan ekonomi.


Ambisi Berbuah Ironi


Sangat ironis melihat bagaimana ambisi Trump untuk mendominasi dunia lewat kekuatan militer justru memicu penumpukan utang yang luar biasa dan membawa negara menuju kebangkrutan. Pada hakikatnya, setiap peperangan membutuhkan modal dan pendanaan yang masif guna menyokong kebutuhan senjata, alutsista, hingga bahan bakar.


Langkah keras AS (terutama di bawah kepemimpinan Trump) dalam menyokong Isra*l untuk menguasai wilayah P4lestina, serta beraliansi dengan Eropa dan negara-negara Teluk demi memerangi Iran, telah membuka mata penduduk dunia dan warga AS sendiri. Mereka mulai menyadari dampak buruk dari kebijakan Trump dan dominasi kapitalisme yang diusung Amerika.


Di sisi lain, ketergantungan para penguasa muslim yang bersekutu dengan AS sudah sepatutnya ditinjau ulang. Sebagai contoh, Indonesia yang kini menjadi anggota Board of Peace terikat pada kesepakatan untuk turut mengirimkan kekuatan militer dalam konflik yang melibatkan AS atau Isra*l dengan dalih "menjaga perdamaian".


Hal serupa terjadi di negeri-negeri muslim lainnya seperti Arab Saudi atau Kuwait yang wilayahnya harus rela dijadikan pangkalan militer AS dalam perseteruan melawan Iran. Akibatnya, dunia Islam terjepit di antara dua pilihan sulit: mempertahankan identitas persaudaraan sesama muslim atau terpaksa memunggungi bahkan melawan saudara seiman seperti di P4lestina dan Iran.


Langkah Trump Makin Mencengkeram


Egoisme Trump dalam menetapkan kebijakan luar negeri, khususnya terkait perang dengan Iran, justru makin menjerat warga Amerika serta negara-negara sekutunya.


Tekanan kebijakan Trump yang mengakibatkan krisis utang di berbagai sektor ini harus segera dilepaskan. Tidak heran jika rakyatnya sendiri melakukan demonstrasi agar bisa terbebas. Namun, muncul pertanyaan besar: mengapa sebagian negeri muslim yang menjadi sekutu AS justru tampak makin merapat dan menjalin hubungan erat dengannya?


Hai Kaum Muslimin, Mari Sadari


Melihat realitas yang makin terang benderang ini, sudah saatnya umat Islam dan para pemimpin negeri muslim di kancah global menyadari bahwa hegemoni kapitalisme serta sistem politik demokrasi yang dipimpin AS telah membawa kerusakan pada tatanan dunia. Umat dan penguasa muslim sering kali hanya dijadikan objek adu domba untuk memenuhi kepentingan Washington. Pada akhirnya, hanya Trump dan lingkaran politiknya yang meraih kekuasaan dan keuntungan dari segala konflik yang tercipta.


Sebagai umat Islam, kita harus merumuskan solusi fundamental untuk menghadapi egoisme global ini. Penting bagi kita untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat serta para pemimpin mengenai fakta-fakta kezaliman yang terjadi.


Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS. Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri. Inilah saatnya bagi dunia Islam untuk merapatkan barisan dan bangkit melawan ketidakadilan yang nyata.


Tanda-tanda kelemahan ekonomi dan kegagalan sistemik AS beserta sekutunya merupakan isyarat bagi munculnya fajar kebangkitan Islam. Hal ini tentu harus diwujudkan dalam sebuah sistem Islam yang kuat dan mandiri untuk mengimbangi dominasi kekuatan global yang ada saat ini. Wallahualam bissawab.

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat



Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan

bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh


__________________________


Penulis Yulfianis

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap tahun, gema takbir mengguncang langit Indonesia. Jalanan dipenuhi manusia, rumah-rumah terbuka, dan satu kalimat mengalir di mana-mana "Taqabbalallahu minna wa minkum.” Namun di balik kemeriahan itu, muncul satu pertanyaan reflektif: "Apakah kita sedang merayakan kemenangan spiritual, atau sekadar merayakan bebas dari puasa?" (PortalLebak.com, 22-03-26)


Idulfitri bukan sekadar penanda berakhirnya bulan Ramadan, tetapi merupakan puncak dari rangkaian ibadah panjang yang dijalani kaum muslim. Ia adalah simbol kemenangan bukan hanya karena berhasil menahan lapar dan dahaga, melainkan karena keberhasilan mengendalikan diri, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial.


Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)


Namun, di tengah realitas hari ini, makna kemenangan tersebut kian mengalami pergeseran.


Kemenangan Hakiki dalam Perspektif Islam


Dalam Islam, kemenangan sejati tidak diukur dari aspek fisik semata. Menahan lapar dan dahaga hanya bagian kecil dari proses pembinaan diri selama Ramadan. Kemenangan hakiki terletak pada keberhasilan seorang muslim dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa.


Ramadan mendidik umat untuk lebih dekat kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan empati sosial melalui zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama. Di sinilah letak kemenangan itu, ketika seorang muslim keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih peduli.


Jejak Sejarah: Ramadan dan Perjuangan Umat


Sejarah mencatat bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi bulan perjuangan. Pada masa Rasulullah ﷺ, banyak peristiwa besar terjadi di bulan ini di antaranya pertempuran yang menunjukkan keteguhan iman kaum muslim meski dalam kondisi berpuasa.


Hal ini menegaskan bahwa Ramadan adalah momentum pembinaan ruhiyah sekaligus penguatan mental dan perjuangan. Idulfitri kemudian menjadi simbol kemenangan atas perjuangan tersebut baik dalam aspek spiritual maupun dalam menghadapi tantangan dakwah.


Pergeseran Makna Idulfitri di Era Modern


Sayangnya, makna mendalam Idulfitri kini sering kali tereduksi menjadi sekadar perayaan seremonial. Fokus umat cenderung bergeser pada aspek lahiriah, hidangan berlimpah, pakaian baru, dan euforia sesaat.


Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan sering dimaknai sebatas bebas dari kewajiban puasa, bukan sebagai hasil dari perjuangan spiritual yang mendalam. Bahkan, tidak sedikit yang menyambut Idulfitri dengan semangat tinggi, tetapi mengabaikan kualitas ibadah selama Ramadan.


Problematika Penentuan Awal Syawal


Di Indonesia, perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idulfitri kerap menjadi polemik tahunan. Sebagian umat berpegang pada rukyat (melihat hilal), sementara yang lain mengikuti hisab atau keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat.


Padahal Rasulullah ﷺ telah memberikan tuntunan yang jelas tentang penentuan awal bulan hijriah. Namun dalam praktiknya, perbedaan metode ini sering memicu perdebatan, bahkan perpecahan di tengah umat. Ironisnya, perbedaan tersebut tidak jarang disikapi dengan fanatisme kelompok, bukan dengan sikap ilmiah dan ukhuwah.


Umat di Persimpangan: Antara Ideologi dan Pragmatisme


Mayoritas umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak secara menyeluruh. Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan, bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh.


Kondisi ini diperparah oleh dominasi nilai-nilai materialisme dan individualisme yang secara perlahan menggerus kesadaran spiritual dan ideologis umat. Akibatnya, semangat persatuan dan perjuangan yang seharusnya lahir dari Ramadan tidak terwujud secara nyata.


Menuju Kebangkitan Umat: Kembali pada Islam kafah


Untuk meraih kembali predikat khairu ummah (umat terbaik), umat Islam perlu kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh (kafah). Ramadan dan Idulfitri seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan akhir dari ibadah.


Peran ulama dan para dai sangat penting dalam membina umat agar memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Selain itu, diperlukan kesatuan visi dan langkah untuk menghadirkan kembali kemenangan yang hakiki bukan sekadar euforia sesaat, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan umat. [Dara/MKC]