Featured Post

Recommended

Membangun Ketahanan Digital dengan Islam Kafah

Solusi hakiki bukan sekadar membangun masyarakat yang sadar digital melainkan membangun peradaban yang berlandaskan Islam kafah ____________...

Alt Title
Membangun Ketahanan Digital dengan Islam Kafah

Membangun Ketahanan Digital dengan Islam Kafah


Solusi hakiki bukan sekadar membangun masyarakat yang sadar digital

melainkan membangun peradaban yang berlandaskan Islam kafah

________________


Penulis Ekke Ummu Khoirunnisa

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Niat baik Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan ruang digital patut diapresiasi.


Berdasarkan laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama, pemerintah Kabupaten Bandung berupaya memperkuat ketahanan digital melalui program sadar digital dengan belajar dari Tiongkok. (Tribunjabar.id, 09-11-2026)


Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk menghadapi berbagai persoalan di ruang digital, seperti judi online (judol), pinjaman online (pinjol), dan penyebaran berita bohong (hoaks). Namun, hakikatnya berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi atau memperkuat keamanan siber (cybersecurity). Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu lemahnya kontrol terhadap aktivitas digital, rendahnya literasi masyarakat, tekanan ekonomi, serta minimnya kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.


Judi online, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku mencari keuntungan secara instan. Begitu pula pinjaman online yang dapat menjerat masyarakat dalam lilitan utang, terutama ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi dan akses pembiayaan yang sehat sulit dijangkau.


Sementara itu, penyebaran hoaks dapat merusak kepercayaan, memicu konflik, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketahanan digital bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi. Namun, di dalamnya terdapat persoalan pendidikan, pembentukan karakter, keamanan sosial, dan ketahanan ekonomi masyarakat. 


Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memudahkan kehidupan manusia, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem Kapitalisme sekuler saat ini justru menjadi alat untuk mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya.


Jika ditelaah lebih mendalam, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya:


Pertama, penyelesaian masalah masih bersifat teknis dan belum menyentuh akar persoalan. Program sadar digital dan keamanan siber memang diperlukan. Namun, keduanya tidak cukup untuk memberantas judi online, pinjaman online ilegal, maupun penyebaran hoaks. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan sistem kehidupan yang membentuk perilaku masyarakat.


Kedua, ketahanan digital berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi lebih rentan tergiur tawaran keuntungan instan maupun pinjaman yang mudah diakses. Di sisi lain, pendidikan yang tidak membentuk kepribadian dan tanggung jawab dapat menyebabkan seseorang mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.


Ketiga, teknologi berpotensi menjadi alat komersialisasi. Dalam sistem kapitalisme, aktivitas ekonomi cenderung diarahkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, teknologi dapat dikembangkan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi komoditas bisnis. Jika keuntungan menjadi orientasi utama, kepentingan masyarakat dan dampak sosial berisiko dikesampingkan.


Keempat, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme menjadikan manfaat materi dan keuntungan sebagai orientasi penting dalam aktivitas ekonomi. Ketika prinsip ini mendominasi kehidupan, kepentingan individu dan korporasi dapat lebih diutamakan daripada kemaslahatan masyarakat.


Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya memperbaiki perilaku individu, tetapi juga memperbaiki sistem yang mengatur kehidupan masyarakat.


Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, pemerintahan, dan pengembangan teknologi. Islam tidak memandang persoalan digital sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Semua aktivitas manusia harus terikat dengan akidah Islam dan hukum syarak.


Berikut beberapa solusi Islam dalam membangun ketahanan digital, yaitu:


Pertama, negara wajib memberantas kemaksiatan dan segala bentuk kezaliman. Islam memandang judi online sebagai perbuatan haram. Demikian pula praktik pinjaman yang mengandung riba dan berbagai bentuk penipuan.


Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ


"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188)


Negara dalam Islam tidak cukup hanya memberikan imbauan agar masyarakat menjauhi judi online dan pinjaman ribawi. Negara wajib melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta menutup berbagai sarana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas haram tersebut. Negara juga harus melindungi masyarakat dari penipuan, eksploitasi, dan berbagai kejahatan digital.


Kedua, menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Islam memiliki sistem ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara bertanggung jawab memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Islam juga mengatur kepemilikan harta, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, serta transaksi ekonomi berdasarkan hukum syarak.


Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, masyarakat tidak diarahkan pada budaya mencari kekayaan secara instan, apalagi melalui perjudian dan transaksi ribawi. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)


Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menjadi solusi mendasar untuk membangun kehidupan ekonomi yang adil dan terhindar dari praktik yang merugikan masyarakat.


Ketiga, membangun kepribadian Islam melalui sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah). Kepribadian Islam dibangun melalui pola pikir dan pola sikap yang berlandaskan akidah Islam.


Dengan demikian, setiap individu menjadikan halal dan haram sebagai standar dalam bertindak, termasuk ketika menggunakan teknologi digital.


Masyarakat akan memiliki kesadaran bahwa menyebarkan berita harus didasarkan pada kebenaran, bukan sekadar mengikuti tren atau mencari perhatian.

Allah Swt. berfirman:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (QS. Al-Hujurat: 6)


Ayat ini menjadi landasan penting bagi umat Islam agar tidak mudah menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Pendidikan Islam juga harus membentuk kesadaran bahwa teknologi merupakan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk melakukan kemaksiatan.


Keempat, negara mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat. Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari sarana untuk memudahkan urusan kehidupan manusia.


Negara harus mendorong penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan teknologi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara juga harus menyediakan infrastruktur digital yang merata, aman, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana pelayanan dan kemajuan peradaban, bukan sumber kerusakan sosial.


Kelima, menerapkan Islam secara kafah melalui institusi negara. Seluruh solusi tersebut membutuhkan penerapan aturan Islam secara menyeluruh. Sebab, Islam bukan hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


Allah Swt. berfirman:


"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. (QS. Al-Baqarah: 208)


Penerapan Islam secara kafah membutuhkan institusi negara yang menjalankan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Negara berperan sebagai pelaksana syariat sekaligus pengurus urusan rakyat.


Dengan demikian, pemberantasan judi online, pinjaman ribawi, dan penyebaran hoaks tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui sistem yang menyentuh akar persoalan. Masyarakat yang melek digital memang penting. Namun, masyarakat yang memiliki kepribadian Islam, memahami halal dan haram, serta menjadikan syariat sebagai pedoman kehidupan jauh lebih mendasar.


Islam menawarkan solusi yang menyeluruh. Bukan hanya membangun kesadaran individu, tetapi juga membangun sistem pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang berlandaskan akidah Islam.


Sudah saatnya kita menyadari bahwa berbagai persoalan kehidupan tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan teknis yang bersifat sementara. Dibutuhkan perubahan mendasar dengan menjadikan Islam sebagai landasan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Karena itu, solusi hakiki bukan sekadar membangun masyarakat yang sadar digital, melainkan membangun peradaban yang berlandaskan Islam kafah.


Teknologi boleh semakin maju, tetapi kehidupan manusia harus tetap berada dalam koridor syariat Allah Swt.. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya kemajuan teknologi dan materi, melainkan terwujudnya kehidupan yang adil, aman, sejahtera, dan diridai Allah Swt.. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

The Best PoV: Hidup dalam Naungan Islam

The Best PoV: Hidup dalam Naungan Islam


Jika pemikiran dan pemahaman tentang kehidupan ini sudah berlandaskan akidah Islam

PoV generasi ini pun akan terarahkan pada PoV yang benar

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Generasi muda sekarang tumbuh dan berkembang dalam kondisi dan lingkungan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kehidupan mereka yang sudah terbiasa dengan gadget, media sosial dan semua kontennya, membuat generasi sekarang memiliki cara berpikir dan sudut pandang yang bisa bertolak belakang dengan orang tua mereka.


Misalnya dalam memandang arti kesuksesan. Sudut pandang alias PoV sukses anak muda hari ini umumnya adalah diukur dari materi. Seseorang akan dianggap sukses jika memiliki pekerjaan keren, gaji besar, karir meningkat, penampilan yang glowing. Kalau seseorang terlihat sering healing atau traveling, maka dianggap orang have dan hidupnya keren. 


Pergeseran sudut pandang generasi muda sekarang ini tidak terjadi begitu saja. Media sosial berperan sangat besar dalam membentuk sudut pandang mereka. Standar sukses berdasarkan materi ini sangat masif dipromosikan di dunia maya.


Demikian juga dalam kehidupan dunia nyata dengan konsep fomo yang diadopsi sebagian besar generasi muda. Konsep fomo alias fear of missing out mendorong generasi untuk bersikap impulsif, selalu ingin mengikuti segala sesuatu yang sedang tren atau viral, meskipun sebenarnya mereka tidak nyaman.


PoV ala Kapitalisme Sekuler 


Kita harus bisa memahami bahwa Pov generasi muda ini tidak serta merta tercipta. Standar sukses materi ini lahir dari paradigma kapitalisme, yaitu sebuah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan atau disebut juga dengan istilah sekularisme. Ideologi kapitalisme sekularisme ini melahirkan pandangan hidup materialisme, yaitu sikap atau gaya hidup yang sangat mementingkan harta benda, kekayaan, dan kepemilikan duniawi.


Selain itu, kapitalisme juga memunculkan konsumerisme, perilaku membeli sesuatu bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tetapi karena gengsi dan ikut tren. Gaya hidup lain yang muncul akibat kapitalisme adalah hedonisme, sikap yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan materi merupakan tujuan utama serta nilai tertinggi dalam kehidupan.


Bisa kita bayangkan kekacauan pemikiran dan sudut pandang yang lahir berlandaskan kapitalisme tersebut. Saat ini sistem kapitalisme global telah mencengkeram seluruh negara, masyarakat, keluarga dan individu—termasuk anak muda— untuk terus mengejar sukses materi. 


Masifnya serangan pemikiran kapitalisme ini perlahan tapi pasti mengubah sudut pandang atau PoV terutama juga pada generasi muda. Mereka makin disibukkan oleh hawa nafsu untuk mencapai tujuan materi yang sebenarnya tidak akan terpuaskan. Nilai-nilai kehidupan pun makin bergeser ke arah yang jauh dari fitrah manusia. 


PoV Islam: Memuaskan dan Menenteramkan 


Fitrah manusia itu sebenarnya memiliki gharizah atau naluri tadayyun, yaitu naluri beragama atau naluri menyucikan atau mengagungkan sesuatu. Jadi, mari kita lihat bagaimana sudut pandang manusia tentang kehidupan jika tidak dipisahkan dari agama.


Dalam pandangan Islam, sukses tertinggi seorang muslim adalah jika dapat meraih rida Allah Swt.. Jika seorang muslim memahami konsep ini secara benar, maka dia akan fokus dalam melakukan amal perbuatan yang bisa mendatangkan rida Allah dan tidak akan terjebak mengejar tren atau validasi dari manusia.


Pemahaman ini akan tertanam dalam pemikiran kita termasuk generasi muda jika kita mau belajar dan mengkaji Islam secara keseluruhan. Generasi muda harus lebih waspada agar tidak mudah terbawa oleh PoV kapitalis meski kebanyakan orang melakukannya.


Dalam pergaulan kita juga mesti bersikap kritis. Apakah benar dan sahih PoV yang disodorkan kepada kita ini? Jangan sampai kita asal ikut-ikutan tanpa berpikir. Karena jika kita sudah belajar dan memahami, PoV muslim sesungguhnya dalam mengejar sukses itu tidak hanya meraih sukses dunia, tetapi juga sukses akhirat. 


Jika pemikiran dan pemahaman tentang kehidupan ini sudah berlandaskan akidah Islam, PoV generasi ini pun akan terarahkan pada PoV yang benar. Semua pemikiran, perasaan, dan perbuatannya akan berusaha terikat pada syariat. Generasi akan memahami cara meraih sukses hakiki itu dengan sikap taat dan patuh pada aturan Allah Swt..


Jika standar yang digunakan adalah standar sukses menurut Allah, maka bisa dijamin generasi muda tidak akan pusing mengejar penilaian manusia. Karena standar penilaian manusia itu bersifat relatif dan tidak akan bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati.


Perbaikan sudut pandang atau PoV generasi muda akan terlihat seiring dengan perbaikan pemahamannya. Jika pemahaman mereka sudah benar tentang arti sebuah kesuksesan, mereka tidak hanya akan menilai secara pencapaian materi.


Islam sudah punya PoV yang luar biasa dan terbaik. Level sukses seorang muslim akan meningkat seiring dengan moves belajar Islam kafah dan moves menjalankan Islam kafah yang sesuai dengan firman Allah Swt.:


“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah). Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian ” (QS. Al-Baqarah: 208)


Khatimah 


Generasi muda butuh PoV Islam agar bisa memiliki arah, nilai, dan tujuan hidup yang benar. Perubahan dan kebangkitan generasi ini hanya bisa terwujud jika mau mempelajari dan memahami Islam secara keseluruhan.


Kita harus meluangkan waktu untuk menunaikan kewajiban thalabul ilmi. Karena hanya dengan ilmu akan muncul pemahaman yang benar sesuai dengan syariat, yang akan mengantarkan kita dan generasi selanjutnya pada kehidupan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Swt.. Wallahualam bissawab.

Hutan Terbakar Rakyat Menanggung Derita

Hutan Terbakar Rakyat Menanggung Derita


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang ini

menunjukkan bahwa penanganan bencana di negeri ini masih jauh dari kata serius

_____________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Berdasarkan hasil pemantauan BMKG Wilayah V Jayapura, terdapat 173 titik panas (hotspot) yang terdeteksi di wilayah Tanah Papua. Titik-titik tersebut tersebar di delapan kabupaten yang berada di empat provinsi.


Prakirawan BMKG Wilayah V Jayapura, Arif Pradana, menyampaikan kepada Antara pada Jumat bahwa sebaran titik api di Papua Barat meliputi Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni masing-masing dua titik, serta Manokwari Selatan sebanyak 10 titik.


Sementara itu, di Papua Barat Daya ditemukan satu titik api di Sorong Selatan. Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, yakni 153 titik yang seluruhnya berada di Kabupaten Merauke. Adapun di Papua Pegunungan, dua titik terdeteksi di Jayawijaya dan satu titik di Tolikara. Dari total 173 titik api tersebut, sebanyak 160 titik masuk kategori tingkat kepercayaan sedang, sembilan titik berkategori tinggi, dan empat titik lainnya berkategori rendah. (sumbar.antaranews.com, 14-11-2026)


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi lagi di berbagai wilayah Indonesia, makin meluas dan belum tertangani secara serius. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi kabut asap, ancaman kebakaran, serta gangguan kesehatan dan aktivitas sehari-hari. 


Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, luas karhutla mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Kerugian ekonomi dan kesehatan diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Sekitar 12,5 juta penduduk terdampak, aktivitas ekonomi dan pendidikan terganggu, bahkan ribuan penerbangan mengalami kendala akibat kabut asap. 


Dampak kesehatan juga semakin mengkhawatirkan. Kemenkes mencatat 306.309 kasus ISPA hingga pertengahan Oktober 2026, termasuk sekitar 77 ribu kasus pada anak-anak. Asap karhutla mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat mengganggu pernapasan, perkembangan janin, dan kesehatan dalam jangka panjang.


Selain mengancam manusia, karhutla juga merusak hutan dan ekosistem satwa. Bahkan, kawasan bekas kebakaran berpotensi mengalami banjir dan longsor saat musim hujan. Ironisnya, rakyat kembali menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari bencana yang terus berulang ini.


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di negeri ini masih jauh dari kata serius. Pemerintah seolah hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi, tanpa upaya pencegahan yang maksimal. Bahkan, ketika kebakaran makin meluas dan rakyat menjadi korban, karhutla belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional.


Minimnya dukungan terhadap petugas pemadam hingga dugaan korupsi dana BNPB semakin memperlihatkan buruknya pengelolaan bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan rakyat belum menjadi prioritas utama. Rakyat terus diminta menanggung dampak, sementara negara belum hadir dengan penanganan yang benar-benar optimal. 


Akar persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, keuntungan materi dan kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Hutan dan sumber daya alam dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi kepentingan investasi dan pemilik modal.


Akibatnya, pengawasan terhadap pengelolaan hutan menjadi lemah, sementara upaya pencegahan kerusakan lingkungan tidak mendapat perhatian yang semestinya. Selama kebijakan masih berorientasi pada keuntungan dan bukan pada kemaslahatan rakyat, karhutla berpotensi terus berulang dan rakyat kembali menjadi pihak yang menanggung derita.


Oleh karena itu, dalam Islam melindungi keselamatan dan memenuhi kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Pemimpin bukan sekadar memiliki kekuasaan, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Pada Hari Kiamat mereka akan dihisab atas nasib rakyat yang mereka pimpin.


Sabda Nabi saw.: "Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Islam menuntut pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Bisa kita lihat juga dalam Sejarah yang mencatat keteladanan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang begitu memperhatikan kesejahteraan rakyat, bahkan mengkhawatirkan nasib hewan yang terlantar di wilayah kepemimpinannya. 


Karena itu, penerapan syariat Islam secara menyeluruh melalui Khil4fah dipandang sebagai solusi untuk mewujudkan perlindungan rakyat dan lingkungan. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]


Nabia Husnul 

Organisasi Islam Menjadi Motor Ekonomi dan Pendidikan di Mana Peran Negara?

Organisasi Islam Menjadi Motor Ekonomi dan Pendidikan di Mana Peran Negara?


Organisasi Islam tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosial untuk mengatasi dampak persoalan masyarakat

tetapi juga berperan menyuarakan perubahan terhadap penyebab persoalan tersebut

_____________________


Penulis Iis Nur 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa waktu yang lalu, Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka Musyawarah Cabang (Mucab) 2026 DPC Syariat Islam (SI) di Ciparay. Dalam musyawarah tersebut ia mengungkapkan ada keinginan untuk mendorong SI memberikan manfaat nyata dengan membuka peluang usaha dan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bandung.


Ada beberapa program Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan pendidikan dengan berkolaborasi bersama SI. Mulai dari pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). (dialogpublik.com, 1-11-2026)


Latar Belakang Organisasi Islam Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Bangsa 


Munculnya dorongan organisasi Islam, pesantren maupun lembaga lainnya menjadi motor penggerak ekonomi tidak terlepas dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Di mana hal tersebut juga mendorong ormas Islam dan lainnya untuk membangun kemandirian ekonomi umat melalui berbagai pemberdayaan usaha. 


Di sisi lain, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang kepada swasta dan organisasi masyarakat (ormas) untuk berkiprah di layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti diberi kesempatan untuk mengelola tambang, usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.


Meski pada dasarnya, keterlibatan ormas dalam bidang ekonomi dan pendidikan merupakan bentuk kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, kontribusi tersebut jangan sampai menjadi pengalihan tanggung jawab pemerintah. Bahkan jangan sampai fokus utama untuk menyebarkan dakwah malah terganggu.


Akan tetapi, inilah salah satu karakteristik negara dalam sistem kapitalisme, yaitu kecenderungan mengalihkan sebagian tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat, organisasi sosial, maupun lembaga swasta. Namun, apabila pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat diserahkan kepada organisasi, lalu di mana peran negara?


Negara justru terkesan abai padahal seorang pemimpin negara adalah penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Akibatnya, masyarakat dan ormas harus berupaya secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab negara.


Selain itu, dalam kapitalisme para penguasa tidak menempatkan dirinya sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah bagi masyarakat. Namun mereka hanya sebagai regulator antara penguasa dan pengusaha baik milik pemerintah atau swasta. Masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas, malah diabaikan. 


Oleh karena itu, organisasi Islam harus tetap pada visi misinya, mampu menjaga independensi, integritas, dan sikap kritisnya, sehingga tidak kehilangan jati diri serta fungsi strategisnya sebagai kekuatan moral, sosial, dan keumatan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama.


Keberadaan Organisasi Islam dalam Masyarakat


Organisasi Islam merupakan organisasi yang hendaknya memiliki visi dan misi yang berlandaskan fikrah dan thariqah Islam. Keduanya harus berjalan seiring agar organisasi tidak kehilangan jati diri, arah gerak, dan orientasi perjuangannya. Dengan begitu, tidak hanya menjadi wadah berkumpul dan menjalankan aktivitas kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana perjuangan yang konsisten dalam menegakkan nilai-nilai Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat dan masyarakat.


Karena itu, keberadaan organisasi Islam mempunyai dorongan ideologis dan keagamaan untuk melaksanakan dakwah, amar makruf nahi mungkar, serta membantu permasalahan masyarakat yang belum tuntas.


Peran Ormas dalam Pandangan Islam 


Dalam kitab Nizam al Hukmi Fil Islam, karya Syeikh Taqiyuddin an Nabhani disebutkan bahwa fungsi ormas secara hakiki bukan untuk motor penggerak ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan penguasa dalam hal muhasabah lil hukkam sebagaimana amanat dalam surah Ali Imran ayat 104.


Beliau juga menyebut bahwa kriteria ormas (parpol politik) memiliki dua aktivitas: Pertama, berperan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (kafah). Masyarakat diajak memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan tuntunan Allah Swt. bukan semata-mata berdasarkan pemikiran manusia.


Kedua, melakukan amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada segala bentuk kebaikan yang diperintahkan Allah Swt. dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang dilarang-Nya. Contohnya mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam, mengedukasi umat agar terhindar dari praktik riba, korupsi, dan ketidakadilan, mengoreksi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam, menyampaikan kritik terhadap sistem yang menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, dan mendorong terwujudnya kehidupan yang adil dan sesuai dengan tuntunan Islam.


Organisasi Islam harus tetap memiliki independensi dan keberpihakan terhadap kepentingan umat sehingga tidak terjebak menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah yang justru membebankan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batas peran antara negara dan ormas.


Negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kebutuhan dasar rakyat, sementara ormas berperan sebagai kekuatan sosial yang mengawal, mengkritisi, beramar makruf nahi mungkar kepada para penguasa serta mendorong terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.


Peran organisasi Islam dalam negara telah dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Organisasi atau kelompok masyarakat berperan membantu kebaikan umat, tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab utama negara dalam mengurus rakyat.


Sebagaimana Allah Swt. berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (TQS. Ali-Imran [3]: 104)


Dengan demikian, organisasi Islam tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosial untuk mengatasi dampak persoalan masyarakat, tetapi juga berperan menyuarakan perubahan terhadap penyebab persoalan tersebut. Hanya dengan mengkaji Islam secara kafah, masyarakat akan memahami bahwa negara wajib menjalankan kebijakan sesuai aturan Allah Swt. yang akan dapat menyejahterakan rakyat dengan pengawasan organisasi sesuai perannya. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?

Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?


Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat untuk memahami bahwa

persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan

_______________


Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam keselamatan jiwa dan kenyamanan ruang hidup masyarakat. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kebakaran cukup serius. Ribuan hektar lahan terdampak, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan.


Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Papua Selatan mengalami lonjakan titik panas sebesar 66 persen pada pemantauan 6 November 2026. Bahkan, pada 31 Oktober 2026, Papua Selatan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik.


Sebagian besar titik kebakaran di Kabupaten Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. (Kompas.com, 6 November 2026)


Kondisi serupa juga terjadi di Papua Barat. Luas karhutla di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 3.317 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. (Metro TV, 4 November 2026)


Persoalannya bukan sekadar berapa banyak titik api yang muncul atau berapa luas hutan yang terbakar. Ada persoalan lebih besar yang perlu dipertanyakan, yakni bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan lingkungan?


Di tengah kobaran api, masyarakat setempat turut berjibaku melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Sementara, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara besarnya ancaman yang dihadapi rakyat dengan kesiapan penanganan di lapangan.


Lebih jauh, persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari tata kelola sumber daya alam. Pemantauan BNPB juga menyoroti konsentrasi titik api di kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit di wilayah Okaba, Merauke. Bahkan, pemerintah tengah melakukan verifikasi atas dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. 


Tentu, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan lapangan, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum. Namun, fakta ini semestinya menjadi alarm serius tentang bagaimana pengelolaan lahan dan aktivitas korporasi diawasi oleh negara. (Kompas.com, 10 November 2026)


Kapitalisme Sekuler dan Karut-marut Pengelolaan Alam


Karhutla Papua tidak cukup dipandang sebagai bencana alam semata. Kita perlu melihat persoalan ini dalam kerangka sistem kehidupan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Sistem kapitalisme sekuler menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, pengelolaan sumber daya alam kerap dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan investasi dan korporasi. Akibatnya, kepentingan ekonomi dapat berbenturan dengan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat.


Ketika pengelolaan alam lebih berorientasi pada keuntungan, sementara pengawasan dan perlindungan lingkungan tidak berjalan optimal, rakyat yang berpotensi menanggung dampaknya. Hutan terbakar, ekosistem rusak, udara tercemar, mata pencaharian terganggu, dan masyarakat harus menghadapi ancaman kesehatan serta keselamatan.


Ironisnya, rakyat sering kali hanya menjadi pihak yang diminta bersabar dan bertahan menghadapi dampak persoalan tersebut. Padahal, negara memiliki kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan maupun penanganan secara serius.


Inilah wajah kepemimpinan dalam sistem kapitalisme sekuler, Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru tersandera oleh kepentingan ekonomi dan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai pemadam ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu mencegah kerusakan sejak awal, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas.


Jika kerusakan lingkungan terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang paling terdampak, sudah semestinya kita mempertanyakan kelayakan sistem yang melahirkannya. Sebab, sistem yang membawa kemudaratan dan gagal menjamin kemaslahatan rakyat tidak layak dipertahankan.


Islam Memandang Pemimpin sebagai Ra'in dan Junnah


Islam memiliki pandangan yang sangat khas tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih kekuasaan, memperkaya kelompok tertentu, atau sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt..


Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam konsep Islam, pemimpin adalah ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai atau pelindung). Artinya, pemimpin harus memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi serta melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahaya. Dengan paradigma ini, penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah kebakaran meluas. Negara harus menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara menyeluruh.


Negara juga wajib memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan syariat. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan menjadi kebutuhan publik tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi keuntungan pribadi atau korporasi. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.


Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam, bukan justru membuat kerusakan. 


Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."


Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga alam dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka, negara dalam Islam tidak boleh membiarkan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan kehidupan masyarakat.


Membangun Kesadaran Politik Ideologis, Mengembalikan Kepemimpinan Islam


Karhutla Papua seharusnya tidak berhenti menjadi berita yang ramai diperbincangkan sesaat, lalu dilupakan ketika kobaran api mulai mereda. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan.


Diperlukan kesadaran politik ideologis di tengah umat agar masyarakat tidak hanya memahami persoalan dari sisi gejala dan dampaknya, tetapi juga mampu mengidentifikasi akar persoalan serta memahami solusi yang ditawarkan Islam. Kesadaran ini perlu dibangun melalui dakwah yang mencerdaskan umat, membentuk pemahaman Islam secara menyeluruh, dan menumbuhkan keberanian untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.


Namun, perubahan tidak bisa berjalan hanya dengan kesadaran individu. Dibutuhkan sinergi berbagai komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, tokoh masyarakat, aktivis, hingga generasi muda. Seluruh potensi umat perlu diarahkan dalam perjuangan ideologis yang terorganisasi di bawah kepemimpinan partai politik Islam yang berlandaskan akidah dan pemikiran Islam.


Tujuannya bukan sekadar mengganti orang yang menduduki jabatan pemerintahan, melainkan membangun kesadaran akan pentingnya perubahan mendasar terhadap sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, persoalan negeri ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi juga sistem apa yang digunakan untuk mengatur rakyat.


Sudah saatnya umat memahami bahwa Islam bukan sekadar agama yang mengatur urusan ibadah individual, melainkan juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Islam menawarkan sistem kepemimpinan yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan serta menjadikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

Karhutla Berulang, Balita Jadi Korban: Di Mana Tanggung Jawab Negara?

Karhutla Berulang, Balita Jadi Korban: Di Mana Tanggung Jawab Negara?



Puluhan ribu balita yang terserang ISPA akibat karhutla seharusnya menjadi alarm keras bagi negara

 Jangan sampai generasi yang digadang-gadang menjadi generasi emas justru tumbuh dalam lingkungan yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka

_________________________


Penulis Riska Umma Hamzah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Ironisnya, kelompok yang paling rentan justru anak-anak, khususnya balita.


Puluhan ribu balita dilaporkan terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla. Kondisi ini bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan potret kegagalan negara dalam melindungi keselamatan generasi.
Nyawa Generasi Terancam Asap Karhutla
Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus ISPA di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari angka tersebut, kelompok balita menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak.


Kementerian Kesehatan juga mencatat sekitar 62.400 kasus ISPA pada balita. Pemerintah telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) serta mendistribusikan berbagai logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, persoalan ketersediaan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer dan 1.070 yang memiliki tabung oksigen. (cnnindonesia.com, 14-10-2026)


Fakta ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada rusaknya hutan dan terganggunya aktivitas masyarakat. Asap yang menyelimuti permukiman telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.


Anak-anak lebih rentan terhadap polusi udara karena sistem pernapasan dan kekebalan tubuh mereka belum berkembang sempurna. Paparan polutan dapat mengganggu kesehatan paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Jika kondisi ini terus berulang, bukan tidak mungkin kesehatan dan tumbuh kembang generasi akan menghadapi ancaman jangka panjang.


Sungguh ironis, di tengah berbagai jargon pembangunan dan cita-cita mewujudkan generasi emas, anak-anak justru harus menghirup udara yang tercemar akibat karhutla yang terus berulang.


Karhutla Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Persoalan Tata Kelola


Karhutla memang dapat dipicu oleh faktor alam, seperti kondisi cuaca kering dan fenomena iklim. Namun, kebakaran yang berulang dan meluas tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola hutan dan lahan, lemahnya pengawasan, serta praktik eksploitasi sumber daya alam.


Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kepentingan investasi dan akumulasi modal sering kali mendapatkan ruang yang lebih besar dibandingkan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat.


Ketika pengelolaan sumber daya alam lebih berorientasi pada keuntungan, masyarakat justru harus menanggung dampak kerusakannya. Hutan terbakar, udara tercemar, aktivitas ekonomi terganggu, sementara anak-anak menjadi korban yang harus menanggung risiko kesehatan.


Di sinilah tampak persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan kehidupan. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar bertindak setelah bencana terjadi. Penanganan medis memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan penyebab bencana ditangani hingga ke akarnya.


Mengirimkan tenaga kesehatan dan obat-obatan merupakan bentuk respons yang diperlukan. Namun, apakah langkah tersebut cukup jika kebakaran terus berulang? Apakah distribusi masker dan fasilitas kesehatan dapat menggantikan kewajiban negara mencegah kerusakan lingkungan? Negara bukan hanya sibuk mengobati korban, sementara sumber persoalan terus dibiarkan.


Islam Menempatkan Penguasa sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat


Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pengurus urusan rakyat dan pelindung mereka.


Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin tidak berhenti pada penyelenggaraan pemerintahan. Ia wajib memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi, termasuk perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup.


Dalam konsep kepemimpinan Islam, negara berfungsi sebagai junnah (pelindung) sekaligus ra'in (pengurus). Artinya, negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk bencana lingkungan yang membahayakan jiwa.


Islam juga melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56)


Ayat ini memberikan landasan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Negara wajib membuat kebijakan yang mencegah kerusakan, mengawasi pengelolaan hutan dan lahan, serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.


Khil4fah Menjamin Perlindungan Kesehatan Rakyat


Dalam sistem pemerintahan Islam, Khil4fah menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan rakyat berdasarkan syariat Islam. Kesehatan bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan:


Pertama, negara melakukan pencegahan dan mitigasi karhutla secara serius. Pengawasan hutan dan lahan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada pihak yang melakukan eksploitasi dan tindakan yang merusak lingkungan.


Kedua, negara mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana. Anggaran dari Baitulmal digunakan sesuai ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat, pelayanan kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, serta sarana dan prasarana kesehatan.


Ketiga, negara menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Fasilitas kesehatan harus tersedia dan dapat diakses masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terdampak bencana. Pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat oleh kemampuan ekonomi seseorang.


Keempat, negara melakukan pemantauan dan mitigasi secara proaktif. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat terus dipantau agar potensi bahaya dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.


Kelima, negara menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau perusakan lingkungan. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, sehingga kepentingan ekonomi segelintir pihak tidak mengalahkan keselamatan masyarakat.
Semua itu membutuhkan sistem pemerintahan yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan, bukan sistem yang tunduk pada kepentingan pemilik modal.


Jangan Biarkan Generasi Menghirup Asap Ketidakpedulian


Puluhan ribu balita yang terserang ISPA akibat karhutla seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Jangan sampai generasi yang digadang-gadang menjadi generasi emas justru tumbuh dalam lingkungan yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka.


Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pembagian masker, pemberian obat, atau pengobatan di puskesmas. Semua itu penting, tetapi penyelesaian mendasar harus menyentuh akar persoalan, yakni tata kelola sumber daya alam dan sistem yang melahirkan eksploitasi serta mengabaikan keselamatan rakyat.


Umat perlu menyadari bahwa perlindungan jiwa, kesehatan, dan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban penerapan Islam secara menyeluruh. Sudah saatnya kita tidak hanya menuntut penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam sistem pengaturan kehidupan.


Sebab, kesehatan generasi bukan harga yang pantas dikorbankan demi keuntungan ekonomi. Negara wajib melindungi rakyat, dan kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang menjadikan keselamatan rakyat sebagai amanah, bukan sekadar janji pembangunan. Saatnya kembali kepada syariat Islam secara kafah, demi terwujudnya kehidupan yang melindungi manusia, menjaga lingkungan, dan memuliakan generasi. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

Muslimah Power: Stronger with Islam

Muslimah Power: Stronger with Islam


Perempuan kuat dan mulia itu bukan yang paling tidak butuh siapa-siapa

tetapi yang paling bertakwa sebagai hamba Allah

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE - Saat ini para remaja mengenal istilah alpha girl. Kebanyakan dari mereka ingin menjadi alpha girl? Jadi, apa yang dimaksud alpha girl? Bagaimana Islam memandang fenomena ini? 


Untuk menjawab rasa penasaran itu, Komunitas Smart With Islam mengadakan kajian yang bertajuk "Muslimah Power: Stronger with Islam" pada Ahad 15 November 2026. Kajian ini dihadiri oleh puluhan pelajar dan mahasiswa area Kota Bandung.


Pemateri menjelaskan fakta mengenai alpha girl. Alpha girl adalah istilah untuk menggambarkan seorang perempuan yang memiliki karakter kuat, mandiri, percaya diri tinggi, berjiwa pemimpin, serta ambisius dalam mencapai tujuannya.


Sekilas terlihat positif, tetapi sikap tersebut menyimpan bahaya yang tersembunyi yaitu banyak remaja perempuan yang ingin terlihat kuat, mandiri, dan ngga butuh siapa-siapa; hubungan dengan orang lain bukan saling melengkapi, tetapi saling adu siapa yang lebih kuat; muncul tekanan yang bikin capek sendiri. 


Pemateri mengungkapkan alasan muncul alpha girls yaitu adanya paham kebebasan (liberalisme) yang menginginkan adanya kesetaraan gender. Berbeda dengan Islam yang memuliakan perempuan bukan membatasi. Islam tidak melarang perempuan menjadi mandiri. Islam tidak melarang perempuan untuk berkarya, berkembang, dan berpenghasilan sendiri. 


Namun, Islam mengatur semuanya agar sesuai dengan hukum syarak. Standar perilaku mengikuti nafsu bukan halal dan haram. Tujuan hidup menggapai rida Allah bukan penilaian manusia. 


Sebagaimana firman Allah Swt.


“Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." (QS. Al-An'am: 116) 


"Jadi, kalau perempuan didorong mandiri demi dianggap keren yang harus dipertanyakan adalah apakah ini mendekatkan atau menjauhkan ke Allah?" tanya pemateri. 


Kita bisa belajar dari keteladanan muslimah di masa Rasul, yaitu: 


Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Seorang pengusaha sukses punya harta, pengaruh, mandiri dalam finansial. Namun, yang membuat beliau istimewa adalah bukan sekadar kesuksesannya melainkan tetap tunduk pada iman. Hartanya digunakan untuk dakwah, kekuatannya digunakan untuk menguatkan Rasul. Posisinya tidak membuatnya sombong atau lepas dari aturan Allah tapi tetap tahu batas. Kuat, tetapi tetap tunduk.


Kedua, Fatimah az-Zahra. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan, bahkan sering kekurangan. Di situlah letak kemuliaannya. Kuat dalam kesabaran, kuat dalam menjaga kehormatan, kuat dalam ketaatan. Tidak terlihat wow di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. 


Allah berfirman, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)


"Perempuan kuat dan mulia itu bukan yang paling tidak butuh siapa-siapa, tetapi yang paling bertakwa sebagai hamba Allah," jelas pemateri. 


Para muslimah seharusnya menyadari peran utama mereka sebagai ummu wa rabbatul bait. "Mungkin kamu nggak dikenal dunia, nggak viral, nggak punya jabatan tinggi, tapi dari tangan kamu lahir anak-anak yang taat, yang jaga agama, yang jadi sebab kamu masuk surga. Itu bukan pencapaian kecil. Itu jejak yang nggak semua orang bisa punya," ujar pemateri.


Hal yang harus dilakukan muslimah yaitu, 


Pertama, mengkaji Islam kafah agar tidak kehilangan arah hidup.


Kedua, menemukan circle salihah yang bisa saling menasihati.


Ketiga, share tentang Islam kafah biar semuanya paham. Wallahualam bissawab.

Miras dan Ancamannya bagi Generasi

Miras dan Ancamannya bagi Generasi




Persoalan miras bukan sekadar pelanggaran hukum atau masalah ketertiban masyarakat

Lebih dari itu, terdapat ancaman terhadap kesehatan, moralitas, dan masa depan generasi muda

_____________________


Penulis Ummu Albie

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Banyumas kembali terungkap. Dalam operasi selama dua hari, Satresnarkoba Polres Banyumas menyita sekitar 1.197,8 liter miras berbagai jenis dari dua lokasi berbeda, yakni sebuah warung di Kecamatan Sokaraja pada Jumat, (30-10) dan sebuah rumah di Kecamatan Ajibarang, pada Sabtu, (31-10). (RadarBanyumas, 1-11-2026) 


Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa peredaran miras ilegal masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, miras bukan hanya dikonsumsi oleh kalangan orang dewasa, tetapi juga berpotensi menyasar mahasiswa, pelajar, remaja, bahkan anak-anak. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang baik justru berhadapan dengan lingkungan yang membuka peluang bagi mereka untuk mengenal minuman keras.


Mengapa Peredaran Miras Terus Terjadi?


Peredaran miras tidak terjadi tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang membuat bisnis ini terus bertahan, di antaranya tingginya permintaan pasar, keuntungan ekonomi yang menjanjikan, lemahnya pengawasan dan penindakan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya, serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman keras.


Selama faktor-faktor tersebut masih dibiarkan, penjualan miras akan terus menemukan celah untuk berkembang. Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat penjualan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah yang membuat peredarannya terus berlangsung.


Ancaman Miras terhadap Generasi Muda


Miras memiliki dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, perilaku, dan masa depan generasi muda. Konsumsi alkohol dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan secara rasional. Terlebih jika dikonsumsi sejak usia dini, dampaknya dapat menghambat perkembangan dan kualitas kehidupan mereka.


Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan terhadap alkohol, kemampuan mengendalikan diri dapat semakin terganggu. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat meningkatkan risiko perilaku agresif, kecelakaan, kekerasan, hingga tindak kriminal.


Generasi yang seharusnya dipersiapkan menjadi penerus perjuangan justru berisiko terjerumus dalam perilaku yang merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan hanya individu yang dirugikan, melainkan juga keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, melindungi generasi muda dari pengaruh miras bukan sekadar persoalan menjaga kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.


Penindakan Tidak Cukup Hanya dengan Razia


Penggerebekan dan penyitaan miras oleh aparat penegak hukum patut diapresiasi sebagai salah satu bentuk upaya memberantas peredarannya. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah razia yang dilakukan sesekali mampu menghentikan peredaran miras secara menyeluruh? Penanganan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari produsen, pemasok bahan baku, distributor, hingga penjual. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak muncul kembali tempat-tempat baru yang menjadi pusat produksi maupun distribusi miras. 


Selain penegakan hukum, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi melalui edukasi tentang bahaya miras, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar anak-anak dan remaja tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang merusak.


Dukungan Sistem Kapitalisme di Balik Peredaran Miras


Namun, langkah-langkah di atas akan sulit terealisasi di sistem hari ini. Sebab, upaya tersebut pasti akan terganjal oleh berbagai macam kepentingan di balik peredaran miras ilegal. Tentu bukan rahasia lagi bahwa sistem hari ini memberikan celah dan ruang yang luas bagi siapa saja untuk mendapatkan keuntungan materi termasuk bisnis miras.


Pasalnya, tolok ukur yang dipakai bukan berdasarkan halal haram. Akan tetapi, standar yang berlaku adalah semua cara akan dilakukan demi mendapatkan materi dunia. Tidak heran, apa yang dilakukannya tidak berkaca kepada aturan agama. 


Kondisi yang demikian merupakan cermin dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem tersebut juga memberikan dukungan kepada para penganutnya untuk bebas berbuat apa saja. Hal itu dikarenakan agama memang hanya bicara tentang aturan individu saat seseorang sedang beribadah kepada Sang Pencipta. Sedangkan untuk mengaturnya di aktivitas publik, agama tidak boleh ikut campur. Padahal, sebagai seorang muslim sudah seharusnya terikat dengan aturan Islam. 


Miras dalam Pandangan Islam


Islam dengan tegas mengharamkan khamr karena dampak buruknya terhadap akal, perilaku, dan kehidupan manusia. Bahkan, larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang meminumnya, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mata rantai peredarannya.


Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan hasil penjualannya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)


Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang konsumsi khamr, tetapi juga melarang berbagai aktivitas yang mendukung keberadaannya. Dengan demikian, mencari keuntungan melalui bisnis miras bukanlah perkara yang dibenarkan dalam Islam.


Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Khamr adalah induk dari segala keburukan." (HR. Ath-Thabrani)


Hal ini menjadi pengingat bahwa khamr bukan sekadar minuman yang memabukkan, melainkan sesuatu yang dapat membuka jalan menuju berbagai kemaksiatan dan kerusakan. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita menjauhi khamr dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas yang mendukung peredarannya.


Solusi Islam dalam Memberantas Miras


Islam memiliki pendekatan menyeluruh dalam mencegah dan memberantas kemungkaran, termasuk peredaran miras. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan larangan, tetapi harus diwujudkan melalui aturan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.


Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:


1. Menanamkan pendidikan Islam sejak dini. Hal itu fondasi utama sekaligus menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pemahaman tentang halal dan haram serta bahaya khamr kepada anak-anak dan generasi muda.


2. Membangun ketakwaan individu. Aktivitas tersebut akan membentuk pribadi muslim yang memiliki kesadaran untuk senantiasa terikat pada aturan Allah Swt. dalam setiap perbuatannya.


3. Meningkatkan kontrol masyarakat. Poin ini menjadi salah satu pilar penting untuk memupuk kepedulian dan keberanian masyarakat dalam mencegah kemungkaran di lingkungan sekitarnya.


4. Menutup ruang bisnis miras. Penutupan tersebut akan meminimalisir meluasnya peredaran miras di tengah-tengah masyarakat

                               

Penerapan aturan Islam yang tegas. Penerapan tersebut dilakukan negara dengan menjalankan hukum secara konsisten terhadap produksi, distribusi, dan penjualan miras. Dengan demikian, pemberantasan miras membutuhkan kerja sama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar generasi muda terlindungi dari berbagai pengaruh yang merusak.


Menyelamatkan Generasi, Bukan Sekadar Menyita Miras


Terungkapnya ribuan liter miras ilegal di Banyumas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi upaya pemberantasan miras selama ini. Penyitaan memang penting, tetapi keberhasilan penanganan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang diamankan, melainkan juga dari kemampuan mencegah peredaran serupa agar tidak terus berulang.


Persoalan miras bukan sekadar pelanggaran hukum atau masalah ketertiban masyarakat. Lebih dari itu, terdapat ancaman terhadap kesehatan, moralitas, dan masa depan generasi muda. Jangan sampai kita hanya sibuk melakukan razia ketika miras sudah beredar, sementara akar persoalannya tidak pernah benar-benar diselesaikan.


Apakah kita akan terus melakukan penindakan setelah miras beredar, atau mulai berani menyelesaikan persoalan ini hingga ke akar masalahnya demi menyelamatkan generasi? Lebih penting lagi, umat Islam juga membutuhkan keberadaan negara yang mengambil Islam secara menyeluruh di setiap lini kehidupan. Tanpanya, ancaman miras yang membahayakan generasi akan terus membayangi dan menghancurkan masa depan para penerus perjuangan Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler

tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan

__________________


Penulis Ummu Adil

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Guru Ideologis


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan di Papua masih terus terjadi dan penderitaan rakyat belum usai. Titik panas semakin bertambah dari hari ke hari. Namun yang membuat rakyat semakin terpuruk adalah abainya negara dengan bencana yang terjadi di negeri tercinta ini. 


Informasi yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunitas Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. 


Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan. Sementara itu, tiga provinsi diklaim mengalami penurunan, yakni: Kalimantan Timur turun 2 persen, Kalimantan Selatan turun 31 persen, dan Sulawesi Tengah turun 37 persen. (Kompas.com, 06-11-2026)


Daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik adalah Papua Selatan. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bonberay. Luas wilayah yang terbakar pun sungguh sangat besar sekali. 


Akar Masalah


Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini membongkar rusaknya sistem Kapitalisme. Fakta karhutla Papua menampakkan kerakusan dan jahatnya kepemimpinan sekuler kapitas. Di mana dalam sistem Kapitalisme yang diutamakan adalah kemanfaatan yang didapat untuk dirinya dan kelompoknya, bukan kesejahteraan rakyat. 


Dalam sistem kapitalisme, memaksa rakyat untuk menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Bahkan, terlihat jelas di depan mata mereka jika menderita karena karhutla. Namun, peran negara seperti tidak ada. 


Bisa kita lihat dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Dengan fakta di atas, di manakah peran negara dalam mengatasi bencana? 


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitaslisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan yang menelantarkan rakyat. 


Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyat agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Solusi Islam


Berbeda dengan sistem kapitaslisme sekuler, mari kita melihat gambaran sistem kepemimpinan Islam di mana negara sebagai ra'in dan junnah. Ra'in akan mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya. Negara akan menggunakan teknologi terbaik untuk mengatasi bencana yang ada.


Karena saat ini memang zamannya teknologi canggih yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan apapun termasuk mengatasi karhutla ini. Negara sebagai junnah (pelindung) akan bergerak cepat karena menyangkut nyawa dan mengerahkan sumber daya secara maksimal dari Baitulmal Khil4fah. 


Maka dari itu, sangat dibutuhkan mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Caranya dengan menyadarkan umat bahwa hanya aturan Allah yang harus diterapkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.


Untuk menyatukan kaum muslim, maka butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Partai yang mengutamakan hukum syarak dan bukan keuntungan duniawi. Partai yang paham bahwa hanya hukum Allah yang harus diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini. 


Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa dan berjuang agar negeri tercinta ini segera menerapkan sistem Islam. Sistem yang standarnya adalah halal haram. Standarnya adalah hukum syarak bukan hukum manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun

dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare.


"Kejadian karhutla yang bisa kami laporkan pada hari ini bahwa ada total 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan kemarin. Sementara itu, kami mendeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146%, Kalimantan Timur 5%, Sulawesi Tengah 38%," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. (detiknews.com, 12-11-2026)


Karhutla di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Papua Selatan bukan lagi peristiwa insidental, tetapi sudah menjadi bencana berulang yang polanya sama setiap tahun. Angka yang naik-turun ini menunjukkan api tidak benar-benar padam, melainkan terus menyala dan berpindah.


Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut.


Fakta yang lebih serius: wilayah Okaba menjadi sorotan BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.


Ini menegaskan bahwa kebakaran tidak terjadi di hutan belantara yang tak bertuan. Ia terjadi di wilayah yang jelas ada pengelolanya, jelas ada pemilik konsesinya. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui *2.300 hektare*, khususnya di kawasan Bomberay.


Artinya, ribuan hektare hutan, lahan masyarakat, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan rakyat telah hangus. Kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi yang dialami rakyat tidak bisa dihitung hanya dengan angka hektare.


Di lapangan, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Tidak ada mobil pemadam yang memadai, tidak ada peralatan modern, tidak ada dukungan logistik yang layak. Sementara itu, pihak berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan karena faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Kontradiksi ini adalah fakta yang paling menyakitkan, negara punya satelit untuk memantau titik api, punya anggaran triliunan, punya akses ke perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak mampu melindungi rakyatnya dari api yang sudah terpantau sejak awal. Jika kita hanya berhenti pada fakta, kita akan menganggap karhutla sebagai bencana alam akibat kemarau. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam. Ada tiga analisis mendasar:


Pertama, sistem kapitalisme sekuler. Pada saat ini hutan tidak dipandang sebagai amanah dan milik umum yang harus dijaga. Hutan dipandang sebagai komoditas yang bisa dikonsesikan, dieksploitasi, dan dibakar demi keuntungan.


Kedua, negara memberikan konsesi ribuan hektare kepada korporasi sawit. Korporasi kemudian melakukan pembukaan lahan dengan cara termurah, yaitu membakar. Cara ini paling murah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi perusahaan, meskipun paling merusak bagi rakyat dan lingkungan.


Ketiga, ketika kebakaran terjadi di dalam konsesi perusahaan, negara cenderung lambat menindak. Sanksi yang diberikan seringkali hanya administratif, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat perusahaan dari pembakaran lahan.


Inilah watak sistem kapitalis, negara menjadi pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Sistem kepemimpinan sekuler kapitalis memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan tanggung jawab penguasa dari pertanggungjawaban akhirat.


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya. Ketika terjadi bencana, penguasa cukup memberikan pernyataan, membentuk satgas, dan menunggu hujan. Tidak ada beban dosa di hadapan Allah.


Akibatnya, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa. Setiap tahun rakyat harus menghirup asap, anak-anak harus libur sekolah, petani gagal panen, dan masyarakat adat kehilangan hutan ulayatnya. Semua itu dianggap sebagai "risiko" dan "musibah" yang harus diterima.


Dalam pandangan Islam, ini bukan musibah, tetapi kemudaratan yang lahir dari kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Negara hadir sebagai perisai yang melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya ekologis. Namun faktanya, dalam kasus karhutla Papua, negara justru absen.


Negara tidak hadir dengan peralatan yang memadai. Negara tidak hadir dengan pencegahan dini. Negara tidak hadir dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar yang hadir justru rakyat dengan bantuan terbatas. Ini bukti nyata bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan dan kegagalan dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus rakyat.


Solusi atas karhutla Papua bukan sekadar menambah mobil pemadam atau menambah anggaran BNPB. Solusinya adalah perubahan sistemik; mengganti sistem kepemimpinan sekuler kapitalis dengan sistem kepemimpinan Islam.


Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan privilege. Rasulullah ﷺ bersabda: 

"Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Konsep ra'in ini mengubah total paradigma kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh berdalih cuaca dan medan. Ia wajib memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan aman dari kebakaran.


Jika terjadi kebakaran, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka negara Khil4fah tidak akan menunggu api membesar. Negara wajib memiliki sistem pemantauan dini, pasukan pemadam yang terlatih, peralatan yang lengkap, dan anggaran yang disiapkan khusus untuk ri'ayah lingkungan.


Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Sesungguhnya Imam itu adalah Junnah, berperang dari belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Fungsi junnah dalam konteks karhutla adalah negara menjadi perisai yang melindungi hutan dan rakyat dari keserakahan korporasi.


Dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber daya alam yang melimpah adalah milik umum (milkiyah 'ammah). Tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi swasta untuk dieksploitasi secara rakus.


Negara Khil4fah akan melarang penguasaan konsesi hutan secara masif oleh korporasi. Mengelola hutan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan dengan sanksi yang membuat jera, bukan sekedar denda administratif.


Menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari perintah syarak untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."


Karhutla Papua membuktikan bahwa solusi parsial tidak akan berhasil. Ganti kepala daerah, ganti menteri, atau ganti presiden tidak akan menyelesaikan masalah jika sistemnya tetap kapitalis.


Oleh karena itu, urgensi hari ini adalah mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. 


Umat harus disadarkan bahwa masalah karhutla adalah masalah sistem, bukan masalah cuaca. Umat harus mencari solusi tuntas hanya ada dalam Islam. Dan perubahan sistem membutuhkan perjuangan politik yang terorganisir.

 

Perjuangan ini membutuhkan dukungan umat di bawah kepemimpinan politik ideologis yang mengemban dakwah Islam kafah. Pemimpin dan kelompok ideologis Islam harus menjadi penggerak kesadaran umat, hingga umat menuntut perubahan sistem dan tegaknya Khil4fah yang akan menjadi ra'in dan junnah yang sesungguhnya.


Dengan Khil4fah, hutan Papua tidak lagi menjadi ladang pembakaran korporasi, tetapi menjadi amanah yang dijaga untuk kemaslahatan rakyat Papua dan seluruh umat. Wallahualam bissawab.