Featured Post

Recommended

Eid Mubarak Diwarnai Utang yang Marak

  Sistem Islam mewujudkan perekonomian yang menyejahterakan sehingga memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ___...

Read more
Alt Title
Eid Mubarak Diwarnai Utang yang Marak

Eid Mubarak Diwarnai Utang yang Marak

Baca Juga

 



Sistem Islam mewujudkan perekonomian yang menyejahterakan

sehingga memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

_____________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Bulan Ramadan dan Idulfitri merupakan momen istimewa bagi setiap umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak persiapan yang dilakukan dalam menyambut Idulfitri baik itu moril dan materiil. Namun, di tengah kesempitan ekonomi yang melanda masyarakat, banyak di antara mereka yang memaksakan kehendak dalam mempersiapkan Lebaran sehingga terlilit utang. 


Di Indonesia terdapat berbagai macam ritual menjelang Lebaran di antaranya mudik dan berbagi THR. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan untuk saat ini sebab kondisi ekonomi yang tidak stabil. 


Pada Februari 2026 inflasi tahunan mencapai 4,76 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah per 10 Maret 2026 menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Hal ini merupakan sinyal bahwa biaya hidup makin meningkat, sementara ketahanan ekonomi negara makin menurun. (inilah.com, 14-03-2026)


Sinyal bahaya ini ditandai dengan harga pangan naik, ongkos mudik tetap berat, THR makin menyusut akibat potongan pajak, bansos tidak merata, dan kelas menengah makin bergantung pada utang jangka pendek untuk menutupi kekurangan pengeluaran.


Melonjaknya Utang 


Berdasarkan data terjadi peningkatan yang signifikan pada utang masyarakat Indonesia, baik melalui pinjaman online (pinjol), paylater, maupun pegadaian menjelang Lebaran. Utang pinjol warga Indonesia menembus angka lebih dari Rp80-Rp87 triliun di tahun 2025. Selain itu, utang paylater mencapai Rp32 triliun di pertengahan 2025. 


Pinjaman di pegadaian juga mengalami kenaikan sekitar 15 persen selama Ramadan serta jelang Lebaran karena kebutuhan tunai yang tinggi. Fenomena ini sering disebut cash is the king yang mengakibatkan tingginya permintaan uang tunai untuk kebutuhan belanja dan THR. Tren kenaikan utang ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan konsumtif, biaya mudik, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. 


Kapitalisme Menyuburkan Riba 


Adanya peningkatan aktivitas utang ke pinjol, paylater, dan pegadaian merupakan hal yang kontradiktif dengan kesucian bulan Ramadan. Seharusnya momen Ramadan diisi dengan ketaatan kepada Allah, bukan malah melakukan aktivitas ribawi yang jelas diharamkan. 


Saat ini, riba merajalela karena sistem kapitalisme menjadikannya sebagai pilar. Alhasil, mayoritas transaksi di dalam kapitalisme mengandung riba. Dampaknya terjadi kerusakan luar biasa, baik yang menimpa individu maupun masyarakat. 


Di sisi lain, kapitalisme melahirkan kehidupan bebas tanpa batas karena tidak melibatkan agama untuk mengatur kehidupan. Setiap individu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Cara pandang dalam memahami kehidupan adalah untuk meraih materi sebesar-besarnya. Tidak mengherankan jika untuk memenuhi gaya hidup rela melakukan segala cara, termasuk menempuh jalan ribawi. 


Bagaimana harta kita bisa berkah jika masih terlibat riba? Oleh karena itu, kita butuh solusi yang menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan ini. 


Islam Memberi Solusi


Saat Islam melarang riba, Islam juga memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. 


Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 


“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”


Sistem Islam mewujudkan perekonomian yang menyejahterakan sehingga memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arti menyejahterakan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi tiap individu, serta mewujudkan kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.


Selain itu, masyarakat dalam sistem Islam yaitu Khil4fah melalui sistem pendidikan yang berdasarkan akidah Islam mendapatkan edukasi sehingga bergaya hidup zuhud dan tidak berlebih-lebihan. Momen Ramadan dan Idulfitri akan disambut dengan memperbanyak amal saleh, bukan justru konsumtif sehingga pengeluaran rumah tangga meningkat. 


Adapun tradisi mudik akan difasilitasi dengan transportasi publik yang terintegrasi antara satu moda dengan yang lainnya sehingga memudahkan masyarakat untuk silaturahmi tanpa harus membeli kendaraan baru atau mengeluarkan ongkos yang besar. Sedangkan kebutuhan modal usaha untuk UMKM akan dipenuhi dengan sistem pinjaman nonribawi atau bahkan hibah dari Baitulmal. 


Khatimah 


Demikianlah solusi Islam agar masyarakat terhindar dari praktik riba. Alhasil, Allah Swt. akan mencurahkan keberkahan bagi umat Islam. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan para pengusaha bisa berbisnis dengan tenang. Inilah gambaran keindahan hidup di bawah naungan Khil4fah. Wallahualam bissawab.

Idul Fitri dan Perjuangan Meraih Kemenangan Umat

Idul Fitri dan Perjuangan Meraih Kemenangan Umat

Baca Juga




Idul Fitri ini tidak hanya mengembalikan kita kepada fitrah secara individu

tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan persatuan umat dan meraih kemenangan yang hakiki


__________________


Penulis Verawati, S.Pd.

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gema takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia menandakan datangnya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari yang dinanti oleh umat Islam setelah menunaikan ibadah puasa selama kurang lebih satu bulan penuh di bulan Ramadan.


Idul Fitri sejatinya adalah momentum kemenangan, bukan sekadar kembali kepada fitrah secara individu. Akan tetapi, juga kemenangan spiritual yang seharusnya berdampak pada kehidupan umat secara kolektif.


Namun, perayaan Idul Fitri tahun ini terasa berbeda. Di tengah suasana bahagia, terselip rasa sedih dan keprihatinan. Pasalnya, umat Islam merayakan Idul Fitri tidak secara serempak. Ada yang berhari raya pada Kamis, Jumat, bahkan Sabtu. Perbedaan ini kembali memunculkan pertanyaan klasik: Mengapa sesama umat Islam bisa berbeda dalam menetapkan hari besar yang sama?


Perbedaan dalam penetapan Idul Fitri sejatinya bukan sekadar persoalan teknis hisab dan rukyat, melainkan mencerminkan kondisi umat Islam yang belum memiliki satu kepemimpinan yang mempersatukan. Fakta ini seharusnya menjadi bahan renungan bersama.


Lebih dari itu, perpecahan tidak hanya terjadi dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam sikap politik internasional. Kita menyaksikan bagaimana negeri-negeri muslim tidak memiliki satu suara dalam merespons konflik global, khususnya yang melibatkan negeri-negeri muslim seperti P4lestina dan Iran.


Sebagian negara bahkan cenderung berpihak kepada kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Isra*l. Dilansir oleh media CNBC Indonesia (02-03-2026), Amerika Serikat (AS) dan sekutu Arabnya pada hari Minggu mengutuk Iran. Hal ini terjadi saat Teheran melancarkan serangkaian serangan balas dendam terhadap Israel dan AS yang menyerangnya pada Sabtu. Selain Tel Aviv, Iran juga menyerang negara-negara Teluk yang menampung pasukan AS sebagai tanggapan. Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) termasuk di dalamnya.


Hal ini makin memperlihatkan lemahnya posisi umat Islam di kancah global. Alih-alih bersatu menghadapi musuh bersama, justru terjadi konflik dan ketegangan di antara sesama negeri muslim.


Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan gambaran ideal umat Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.: "Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa umat Islam seharusnya memiliki rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Namun, realitas hari ini menunjukkan sebaliknya.


Allah Swt. juga berfirman: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..." (QS. Ali Imran: 103)


Ayat ini menjadi perintah tegas bagi umat Islam untuk bersatu dan meninggalkan perpecahan. Sayangnya, persatuan tersebut hingga kini belum terwujud secara nyata dalam kehidupan umat.


Akibatnya, kebahagiaan Idul Fitri terasa belum sempurna. Kemenangan yang dirasakan seolah menjadi semu. Karena kemenangan hakiki umat Islam yakni persatuan dalam satu kepemimpinan dan terbebas dari dominasi serta penjajahan asing belum terwujud.


Dalam konteks ini, pekerjaan besar umat Islam hari ini adalah mewujudkan kembali persatuan tersebut, yakni adanya kepemimpinan global umat Islam yang mampu menyatukan visi dan langkah, sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam.


Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat (kepada pemimpin), maka ia mati dalam keadaan jahiliah." (HR. Muslim)


Hadis ini menunjukkan wajibnya bagi umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin yang akan menegakkan dan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh bagi kaum muslim di seluruh dunia. Kepemimpinan ini bukan hanya kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan, khususnya umat Islam dan dunia.


Arogansi Barat khususnya Amerika Serikat yang membawa ide kapitalisme, telah banyak menimbulkan penderitaan di dunia. Tidak hanya umat Islam, dunia pun diliputi ketakutan, penderitaan, kerusakan, dan kehancuran di berbagai aspek kehidupan. Maka Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin diyakini mampu menjawab berbagai persoalan tersebut, sebagaimana Islam pernah memimpin dunia selama berabad-abad.


Ramadan yang telah kita lalui sejatinya adalah madrasah ruhiah yang membentuk ketakwaan. Ketakwaan inilah yang seharusnya mendorong umat Islam untuk tidak hanya memperbaiki diri secara individu, tetapi juga peduli terhadap kondisi umat secara keseluruhan.


Kesadaran bahwa kaum muslim adalah satu saudara merupakan modal awal untuk meraih kemenangan hakiki. Allah Swt. menegaskan: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara..." (QS. Al-Hujurat: 10)


Oleh karena itu, arah perjuangan umat Islam hari ini tidak boleh berhenti pada aspek ritual semata, tetapi juga harus menyentuh aspek persatuan dan kepemimpinan umat. Perlu ada upaya serius dan berkelanjutan untuk menyatukan umat dalam satu visi besar: Meraih kemuliaan Islam dan kaum muslim.


Idul Fitri hendaknya tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga momentum muhasabah, introspeksi mendalam atas kondisi umat. Sudah sejauh mana kita berkontribusi bagi kebangkitan Islam? Sudahkah kita menjadi bagian dari solusi, atau justru masih menjadi penonton dari berbagai problematika umat?


Semoga Idul Fitri ini tidak hanya mengembalikan kita kepada fitrah secara individu, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan persatuan umat dan meraih kemenangan yang hakiki. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

Panic Buying BBM Rapuhnya Kedaulatan Energi Indonesia

Panic Buying BBM Rapuhnya Kedaulatan Energi Indonesia

Baca Juga


Sudah selayaknya negara melakukan pengelolaan SDA sendiri

mengingat begitu banyak sumber daya alam yang justru dikelola oleh pihak asing

_________________________


Penulis Sepfani Haisa Putri

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak terjadinya perang antara Iran dengan Amerika dan Isra*l pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Isra*l melepaskan rudalnya ke wilayah Teheran tepat di sekolah dan di kediaman Ayatullah Ali Khamenei.


Perang ini menyebabkan ratusan lebih siswi sekolah dasar meninggal akibat serangan rudal juga wafatnya sang pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatullah Khamenei bersama istri, menantu, dan cucunya yang masih berusia 14 bulan.


Terganggunya Jalur Distribusi Minyak Dunia Akibat Perang Iran VS Isra*l-Amerika


Akibat peristiwa itu Iran pun membalas serangan Isra*l dengan mengirimkan puluhan bahkan sampai ratusan rudal ke wilayah Tel Aviv. Tidak hanya menyerang Isra*l, Iran juga menghancurkan pangkalan militer AS yang ada di wilayah teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain dan Kuwait.


Iran juga melakukan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dunia mengingat Selat Hormuz merupakan jalur untuk membawa minyak dari masing-masing negara termasuk Indonesia.


Gelombang kepanikan melanda masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sumatra Utara sejak Kamis (6-3-2026). Ribuan kendaraan terpantau mengular di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei), Tebing Tinggi hingga Medan kota. (pikiranrakyatmedan.com, 6-3-2026)


Warga berbondong-bondong memenuhi tangki kendaraan mereka menyusul isu kelangkaan energi akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika dan Isra*l. Fenomena panic buying BBM pun diduga kuat dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan minyak dunia. Kekhawatiran ini kian diperparah oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai ketahanan stok nasional yang diprediksi berada di kisaran 21 hari. Informasi tersebut ditanggapi warga sebagai sinyal keterbatasan stok.


Perang antara Iran VS Amerika dan Isra*l sesungguhnya sudah ramai diramalkan oleh beberapa pihak akan terjadi. Melihat perkembangan geopolitik global, salah satunya adalah Profesor Jiang Xueqin, seorang dosen dan analis geopolitik asal Cina yang pada tahun 2024 jiang memprediksi tiga hal utama yang kini di tahun 2026 kembali disorot. Donald Trump kembali berkuasa. AS akan memulai perang dengan Iran. AS akan kalah dalam perang tersebut.


Begitu pula Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali memberikan peringatan mengenai potensi terjadinya Perang Dunia III yang didasarkan pada analisis situasi geopolitik global seperti konflik antara Amerika dan Iran. Imbas dari perang tersebut Iran mengancam menutup jalur vital distribusi minyak global yaitu Selat Hormuz yang berada di wilayah Iran. Tak ayal kepanikan melanda di sejumlah wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatra Utara, mulai Sergei hingga Medan. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja tanpa sebab.


Hal ini bisa kita lihat dari beberapa faktor di antaranya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang geopolitik global, lemahnya perlindungan negara terhadap kebutuhan rakyatnya, kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan mental masyarakat dalam menghadapi permasalahan global saat ini, dan lemahnya negara dalam pengelolaan SDA migas secara mandiri. Lalu bagaimana islam menyikapi permasalahan geopolitik global saat ini?


Cara Islam Menjamin Ketersediaan Bahan Bakar Minyak


Maka di dalam negara yang menerapkan sistem Islam, seorang kepala negara yang disebut khalifah bertanggung jawab dalam mengurusi urusan politik baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, negara memiliki peran penting dalam mengurusi urusan rakyatnya termasuk kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat berbagai aktivitas.


Islam juga memiliki pengaturan dalam hal kepemilikan. Kepemilikan terbagi atas tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum. Di mana negara mengelola sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan rakyatnya sehingga rakyat membeli minyak dengan harga yang murah. Dan negara tidak diperbolehkan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam yang ada sebab akan memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi negara dan dapat merugikan rakyat tentunya.


Ketika negara mengelola sendiri SDA yang ada akan menjaga kondisi ketahanan negara ketika terjadinya konflik perang antar negara. Sekalipun negara tersebut tidak ikut berperang, sebab negara memiliki persediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga masyarakat tidak mengalami panic buying BBM.


Selain itu, seluruh pejabat pemerintahan wajib memberikan ketenangan dan keamanan bagi rakyat dalam memberikan informasi sehingga tidak terjadi informasi yang blunder yang menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Serta pentingnya negara membina pemikiran umat dengan pemikiran Islam yang bersumber dari akidah Islam yang sahih (benar). 


Memberikan edukasi tentang kondisi geopolitik global agar masyarakat memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi tantangan yang ada bahkan sudah bersiap siaga jika kondisi tersebut berdampak ke negeri sendiri. Tak lupa negara juga mempersiapkan pasukan dan persenjataan militer yang dibutuhkan untuk melindungi rakyatnya.


Kemudian urusan luar negeri, negara Khil4fah tidak akan menjalin hubungan politik dengan negara-negara yang secara nyata memerangi islam dan kaum muslimin. Dan tidak terikat perjanjian atau pun kerja sama dengan negara-negara tersebut. Allah Swt. telah memperingatkan kita di dalam QS. Al-Baqarah ayat 120 yang artinya:


"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rida kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu(kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah."


Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia tercinta ini? Maka sudah selayaknya negara melakukan pengelolaan SDA sendiri mengingat begitu banyak sumber daya alam yang ada di negeri kita ini yang justru banyak dikelola oleh pihak asing dan rakyat tidak mendapatkan apa pun kecuali dampak limbah dari pengelolaan tersebut.


Hal itu dilakukan agar Indonesia memiliki persediaan SDA yang dibutuhkan rakyat ketika terjadinya perang seperti perang Iran dengan Amerika dan Isra*l. Sudah sepatutnya negara memberikan edukasi terkait perkembangan geopolitik global kepada masyarakat, serta memberikan keamanan dan ketenangan dalam memberikan informasi.


Negara Indonesia juga wajib keluar dari keorganisasian dunia yang memerangi atau menjajah negeri-negeri muslim dan umat Islam. Karena sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara maka ia wajib melindungi saudaranya yang muslim. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Desakan Rakyat Keluar dari BoP Diabaikan Pemerintah Masih Bertahan

Desakan Rakyat Keluar dari BoP Diabaikan Pemerintah Masih Bertahan

Baca Juga



BoP tidak lain sebagai proyek kolonial AS 

dan legitimasi untuk menguasai P4lestina

_____________________


Penulis Rahma Zakiyah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Rakyat Mendesak Keluar BoP. 
Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board Of Peace (BoP) yang dicanangkan pada tanggal 22 Januari 2026 lalu, dikecam keras oleh rakyat Indonesia.


Selain merugikan Indonesia, BoP dinilai tidak mewujudkan perdamaian yang telah menjadi tajuk eksistensinya. 70 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lebih dari 60 tokoh nasional mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menarik Indonesia dari keanggotaan tersebut. (inilah.com, 02-03-2026)


OMS menilai lembaga tersebut telah kehilangan legitimasi moralnya. Pasalnya sembilan hari setelah BoP dibentuk, Isra*l sebagai salah satu anggota BoP, melancarkan serangan udara dan menyebabkan tewasnya 31 orang penduduk Palestina. (dpr.go.id, 02-02-2026)


Akan tetapi, Prabowo masih menilai BoP adalah satu-satunya jalan diplomasi realistis untuk memperjuangkan kemerdekaan P4lestina. “Pak Presiden pun mempertanyakan, jika memang ada yang mendesak untuk keluar BoP, lalu untuk merundingkan perdamaian palestina itu di forum apa? "Karena satu-satunya forum perundingan tersebut hari ini adalah di BoP", imbuh Nusron Wahid, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (aboutmalang.com, 06-03-2026)


Hal ini menjadi ironi, seolah BoP memang the only option. Padahal ia menjadi alat geopolitik yang memang direncanakan untuk mencapai perdamaian ala AS.


Tipu Muslihat BoP


Kontroversi BoP sendiri membuat rakyat semakin ragu jika ini ditujukan untuk kemerdekaan G4za. Donald Trump, Presiden AS yang menginisiasi pembentukan BoP merencanakan perdamaian G4za dengan mengajak berbagai pemimpin negara untuk melancarkan misi ini. Namun, lagi-lagi BoP tidak ditargetkan untuk meraih kemerdekaan P4lestina, tetapi sebagai alat kontrol penuh pembangunan dan perekonomiannya dengan dalih membantu P4lestina.


Ironinya, di waktu yang sama, AS juga menjadi donatur utama persenjataan militer Israel untuk menyerang Palestina. 


Atas paradoks ini, BoP tidak lain ialah proyek kolonial AS sebagai legitimasi untuk menguasai Palestina dari dulu hingga sekarang, seperti Perjanjian Oslo hingga BoP ini. Bukti AS ingin G4za di bawah komando mereka bahkan sebelum BoP terbentuk. Yakni, dengan memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan militer Isra*l dengan dalih membasmi H4mas, sebagai teroris ala mereka. Trump juga mengatakan, “…kami akan selalu berdiri bersama dengan sahabat dan mitra terkasih kami, negara Isra*l.” (trumpwhitehouse.archive.gov, 25-03-2019)


Selain kontrol AS terhadap P4lestina, BoP juga alat untuk mengontrol negara anggota BoP itu sendiri, salah satunya Indonesia. tergabungnya Indonesia dalam BoP dinilai tidak menguntungkan Indonesia dan justru malah merugikan. Di balik itu semua, ada beberapa syarat yang harus disepakati yang justru membuat Indonesia makin tidak berdaya, salah satunya nilai substansi ekonomi. 


Perekonomian Indonesia yang telah tergadai oleh AS akibat BoP ini di antaranya:


Pertama, pemberlakuan bea masuk 0 persen bagi barang dari AS. Kedua, pembebasan sertifikasi halal untuk produk AS. Ketiga, pelonggaran eksploitasi di sektor pertambangan. Keempat, larangan bergabung dengan blok ekonomi lain yang berseberangan dengan AS. Dengan demikian, Indonesia secara tidak langsung terjerat dalam manipulasi AS.


Alih-alih mampu meraih perdamaian dengan kemerdekaan Palestina, justru Indonesia makin terjajah dan terkekang dalam imperialisme AS. Hal ini membuktikan bahwa meski Indonesia menggadaikan Rp16,7 triliun untuk menjadi anggota tetap BoP, tetapi ia tidak bisa memberikan pengaruh apa pun terhadap arah pergerakan BoP yang berada dalam kontrol penuh AS. Indonesia justru makin terjajah dan tereksploitasi oleh hegemoni AS dengan berbagai kebijakan dan tekanannya, dengan dalih diplomasi.


Inilah kapitalisme di mana segala hal penuh dengan kepentingan, bahkan termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) sekalipun. Selain HAM bukan konsepsi dari Islam, ia juga terbentuk dari kepentingan Barat yang menjadi alat legitimasi mereka untuk mengakuisisi kontrol penuh atas kehendak mereka. Demikian juga Indonesia dengan berbagai persoalan negerinya yang bahkan tak segan-segan bergandengan tangan dengan pelanggar HAM itu sendiri, jika memang ada kepentingan dan manfaat yang bisa didapat dari itu. 


Standar keadilan pun makin semu dan abu-abu, penuh intrik tipu muslihat, demi kepentingannya tercapai bagaimanapun caranya. Kapitalisme lekat dengan penjajahan, dengan penjajah-lah yang berhak mengontrol dan menentukan arah negeri jajahannya, seperti Indonesia. ia tidak bisa bergerak leluasa sehingga seolah tidak punya pilihan selain bertahan dalam keanggotaan BoP, demi kepentingan yang sebenarnya membuatnya semakin terjajah.


Haram Bekerjasama dengan Musuh Umat Islam


BoP sudah terbukti tidak mampu mewujudkan perdamaian, terbukti dari penyerangan Isra*l pada G4za dan baru-baru ini serangan terhadap Iran. Kedua negeri dengan penduduk mayoritas muslim ini menjadi korban penyerangan brutal Isra*l dan AS yang menjadi anggota BoP. Hal ini tentu kontra dengan dalih perdamaian yang digaungkan kalau mereka saja telah menjadi musuh daripada kaum muslim. 


Allah Swt. mengharamkan umat Islam bergandengan tangan dengan musuh.sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 191 yang berbunyi:


وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْۗ كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ


Artinya:


“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”


Alhasil, umat Islam harus bersikap tegas dalam menghadapi Isra*l dan AS. Bukan malah ikut berkolusi dan bahkan ikut mendanai aksi mereka yang mengusung perdamaian palsu.


Satu-satunya solusi dalam membebaskan P4lestina adalah jihad yang dilakukan oleh segenap kaum muslim sedunia, tidak hanya Iran saja, tetapi semuanya bersatu padu dalam komando khalifah. Jihad tidak akan terwujud sebelum umat bersatu dalam institusi Khil4fah, institusi yang menerapkan Islam diseluruh aspek kehidupan. 


Allah Swt. sudah menjanjikan kemenangan kaum muslim pada surah Ar-Rum ayat 4 dan 5 yang artinya:


“Dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang.”


Sudah saatnya kaum muslim bersatu tidak lagi berharap pada alat penjajahan Barat yang penuh tipu muslihat dan kehancuran. Karena umat yang kuat adalah umat yang bersatu dan menyerukan suara yang satu, tidak lagi bersandar pada solusi parsial ataupun negara tertentu. Karena umat tergerak bukan karena kepentingan, tetapi yakin bahwa janji Allah Swt. umat Islam pasti menang dan pasti meraih perdamaian hakiki yang diridai oleh Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Mencuri Labu Dibunuh, Potret Buram Demokrasi Sekularisme

Mencuri Labu Dibunuh, Potret Buram Demokrasi Sekularisme

Baca Juga



Fenomena main hakim sendiri ini bukan sekadar berita lewat di layar gawai

melainkan sinyal keras bahwa ada sesuatu yang rapuh dalam bangunan keimanan

___________________


Penulis Lisa Herlina

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ummu wa Rabbatul Bait 


KUNTUMCAHAYA com, OPINI- Korban M (56) meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh UA (40) warga Kampung Bayabang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur karena dituduh mencuri dua buah labu siam dari kebun pelaku.


Dikutip dari radarcianjur.com, (8-3-2026) Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (28-2). Beberapa hari setelah mengalami penganiayaan, korban akhirnya menghembuskan napas terakhir. Polisi mendapati korban dengan sejumlah luka di bagian wajah dan tubuh yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan.


Kerusakan dalam Sistem Sekuler Kapitalisme 


Tidak dimungkiri dunia saat ini sedang dikuasai oleh peradaban yang sangat zalim. Peradaban yang lahir dari sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang tegak atas pemisahan agama dari kehidupan yang begitu mengagungkan kebebasan. Kemudian lahirlah kerusakan karena setiap interaksi manusia diatur oleh hukum rimba yang dikenal dengan prinsip "the struggle of the fittest". Dengan prinsip ini, siapa kuat dialah yang memenangi persaingan, dialah yang berkuasa.


Maka tak heran, manusia hidup dalam alam kapitalis terjadi baku hantam. Apabila merasa dirugikan. Tak peduli masalah sebesar apa. Meskipun hanya dua buah labu siam.


Fenomena main hakim sendiri ini bukan sekadar berita yang lewat di layar gawai, melainkan sinyal keras bahwa ada sesuatu yang rapuh dalam bangunan keimanan, keluarga, masyarakat dan ekonomi negara.


Dalam hal keimanan, individu haruslah menyadari bahwa perbuatan mencuri adalah perilaku yang dilarang agama. Ketika agama tidak menjadi tolak ukur perbuatan maka wajar, halal dan haram tidak menjadi masalah. Makanya perlu dipahami bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya baik sedikit maupun banyak, baik tersembunyi ataupun yang tampak masuk kategori dosa besar. Ini dari sisi akidah.


Kemudian dalam keluarga, setiap anggota keluarga menyadari fungsinya masing-masing. Ibu sebagai sekolah pertama bagi anak dan ayah sebagai pemimpin. Maka bila seorang pemimpin, memimpin anggota keluarganya, menafkahi anggota keluarganya dengan jalan yang salah, maka bagaimana dengan yang dipimpinnya? 


Karena ayah adalah contoh bagi anaknya, ayah ditiru oleh anaknya. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Namun ketika melihat dari sisi lain, bagaimana seorang ayah berjibaku memenuhi nafkah keluarga disaat lapangan pekerjaan tidak memadai, sementara kebutuhan mendesak termasuk hanya untuk makan saja. Ayah pun  tampil dengan caranya sendiri.


Akar masalah ini adalah akibat dari sistem yang tak mengindahkan aturan agama. Sistem kebebasan dan atas dasar untung rugi. Kalau ada manfaat meski untuk keluarga tetap dilakukan meski menempuh jalur yang dilarang agama. Belum lagi ditengah masyarakat, ketika dihadapkan pada ketidaknormalan atau pun ketidakberesan, tak jarang dijumpai masyarakat bersikap apatis, individualis.


Merasa tidak peduli akan kondisi tetangganya. Kemudian yang lain justru memang merasa tidak perlu untuk peduli. Semua hal ini juga berkaitan dengan perilaku yang lahir dari sekularisme liberalisme, yang menganggap bahwa manusia bebas berperilaku.


Kemudian lahirlah hak asasi manusia. Selama tidak mengusik maka interaksi sosial itu tak akan terjadi. Terlebih jika terjadi hal yang dilarang agama. Aktivitas amar makruf nahi mungkar tidak tersentuh karena ketidakpedulian.


Dalam aturan bernegara tidak diterapkannya efek jera bagi pelaku kezaliman. Berakhir di jeruji besi dan kemudian mengulanginya lagi. Regulasi dalam hal kriminalitas sangat terpampang nyata menjadi buah bibir sehari-hari karena terjadi setiap menit kriminalitas di dalam negeri. Belum lagi bagaimana negara seharusnya hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk sandang, pangan, dan papan. Memfasilitasi lapangan pekerjaan dengan melimpah nya sumber daya alam yang seharusnya dinikmati oleh semua orang.


Islam Adalah Solusi


Aturan Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dengan sempurna. Pertama-tama mewajibkan setiap lelaki untuk bekerja. Negara mensupport, termasuk membekali keahlian yang mumpuni untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan.


Pemberian harta secara gratis, baik berupa uang, bahan makanan, maupun tanah akan dilakukan secara langsung oleh khalifah kepada rakyat yang membutuhkan. Di antara pihak yang membutuhkan adalah orang miskin, lemah, lanjut usia, cacat fisik, sakit menahun atau para wanita dan anak-anak yang tidak memiliki penanggungan nafkah.


Pada kitab Nizham al-Iqtishadi di Al-Islam, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mengatakan didalam Islam negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat, bukan hanya masyarakat secara kolektif. Kewajiban ini mencakup pemenuhan pangan, sandang dan papan bagi setiap warga tanpa terkecuali.


Adapun bagi rakyat yang lemah dan tidak mampu bekerja, negara akan memberi jaminan kesejahteraan, antara lain dengan bantuan sosial yang memanusiakan. Hal ini tentu saja dilakukan karena penguasa memahami bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawabannya atas setiap individu rakyat yang dipimpinnya.


Dalam Islam juga menegaskan bahwa setiap jiwa berharga dan layak dijaga.


Allah berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."


Dengan pemahaman akidah yang benar bahwa Allah Swt. akan memintai pertanggungjawaban setiap perbuatan yang diperbuat, individu akan lebih berhati-hati dalam bersikap bertindak.


Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pelaku pembunuhan wajib dikenai qishash, yaitu hukuman balasan setimpal. Oleh sebab itu, pembunuh wajib dibunuh lagi (dihukum mati).


Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, "Wahai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."


Akhirnya, hanya dengan Islam semua problematika kehidupan dapat diselesaikan. Karena Islam sesuai akal dan fitrah kita sebagai manusia. Dalam Islam, seorang pemimpin tak akan membiarkan rakyatnya mencuri apalagi dibunuh dalam keadaan mencuri labu yang hanya untuk makan berbuka. Sudah selayaknya pemimpin berbenah dan intropeksi diri. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Penonaktifan PBI JKN Rapuhnya Jaminan Kesehatan

Penonaktifan PBI JKN Rapuhnya Jaminan Kesehatan

Baca Juga



Kasus penonaktifan peserta PBI secara mendadak ini

kembali memperlihatkan kerentanan sistem yang ada


__________________


Penulis Nur Jannah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sebanyak 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan sejak awal Februari 2026. Kebijakan ini berlandaskan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026. (www.kompas.id)


Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah juga membuka kemungkinan reaktivasi bagi masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. (MenPAN-RB, 2026)


Namun, persoalan muncul karena proses tersebut dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai. Banyak warga baru mengetahui status kepesertaan mereka dinonaktifkan saat hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas medis.


Dampak kebijakan ini dirasakan oleh berbagai kelompok pasien, termasuk mereka yang membutuhkan layanan kesehatan rutin. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir menyebutkan bahwa lebih dari 100 pasien cuci darah telah melaporkan kepesertaan PBI mereka dinonaktifkan. (Kompas.com, 2026)


Padahal, menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 200 ribu pasien cuci darah di Indonesia dan sekitar 12 ribu di antaranya terkendala akibat kebijakan ini. Bagi pasien gagal ginjal, layanan cuci darah merupakan terapi yang harus dilakukan secara rutin untuk mempertahankan hidup.


Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sosial menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meski status kepesertaannya dinonaktifkan. Namun di lapangan, kebijakan ini menimbulkan kebingungan bagi tenaga kesehatan. Rumah sakit pada praktiknya tidak dapat menerima peserta PBI yang nonaktif karena tidak ada jaminan yang menanggung biaya pengobatan. Tanpa kepastian hukum dan mekanisme pembiayaan yang jelas, rumah sakit berisiko menanggung beban biaya yang besar sehingga penolakan pasien kerap tetap terjadi.


Persoalan Sistem Jaminan Kesehatan


Program JKN selama ini memang sering menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari defisit keuangan, proses klaim yang rumit, hingga keterbatasan alokasi dana kesehatan. Kasus penonaktifan peserta PBI secara mendadak ini kembali memperlihatkan kerentanan sistem yang ada. Nyawa manusia dapat terdampak hanya karena persoalan administratif seperti pemutakhiran data.


Masalah ini berakar pada satu masalah yaitu kapitalisasi sektor kesehatan. Kesehatan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat diposisikan sebagai komoditas dalam sistem pembiayaan berbasis asuransi. Dalam skema JKN, masyarakat harus membayar iuran agar dapat mengakses layanan kesehatan.


Hal ini sejalan dengan peran negara dalam sistem kapitalisme yang lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Dalam aspek pembiayaan, negara hanya memberikan modal awal bagi BPJS Kesehatan sebesar Rp500 miliar sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal BPJS Kesehatan. Selebihnya, pembiayaan sistem bergantung pada iuran peserta.


Skema Jaminan Kesehatan dalam Islam


Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara gratis tanpa membedakan status ekonomi.


Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara) adalah pemimpin manusia secara umum dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam pemenuhan layanan kesehatan. 


Rasulullah saw. sendiri pernah memberikan contoh nyata. Dari Jabir ra. diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter untuk mengobati Ubay bin Ka‘ab. Dokter tersebut kemudian melakukan tindakan medis dengan memotong sebagian pembuluh darahnya dan membakarnya dengan besi panas (HR. Muslim). 


Hal serupa juga terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika ia sakit keras pada masa Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab, sang khalifah memanggil dokter untuk mengobatinya hingga dilakukan tindakan pengobatan yang cukup intens (HR. Al-Hakim). 


Riwayat ini memperlihatkan bagaimana pemimpin secara langsung memastikan rakyatnya memperoleh perawatan medis.


Dalam perkembangan peradaban Islam, tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat bahkan diwujudkan dalam institusi yang lebih terstruktur. Salah satu contohnya adalah Bimaristan al-Manshuri di Kairo, Mesir, yang didirikan oleh Sultan al-Manshur Qalawun pada tahun 1284 M. Rumah sakit ini dikenal memiliki pelayanan kesehatan yang sangat maju pada masanya.


Seluruh biaya pengobatan ditanggung negara sehingga pasien, baik kaya maupun miskin, dapat memperoleh layanan secara gratis. Bahkan setelah sembuh, pasien diberikan pakaian dan sejumlah uang sebagai kompensasi atas penghasilan yang hilang selama sakit. Dengan kualitas layanan yang tinggi dan sistem yang terorganisasi, Bimaristan al-Manshuri kemudian dikenal sebagai salah satu rumah sakit terbaik di dunia Islam pada masa itu.


Pelayanan kesehatan yang memadai tentu membutuhkan biaya besar. Dalam sistem Islam, pembiayaan tersebut tidak berasal dari iuran masyarakat, melainkan dari kas negara atau baitul mal. Sumber pemasukan baitul mal antara lain berasal dari fa’i, kharaj, jizyah, serta pengelolaan kepemilikan umum seperti minyak, gas, pertambangan, hutan, dan sumber daya alam lainnya.


Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah menjelaskan bahwa kekayaan dari kepemilikan umum harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk kesehatan. Apabila kas Baitulmal kosong, negara diperbolehkan memungut pajak sementara yang hanya dibebankan kepada orang-orang kaya dan hanya untuk kebutuhan mendesak. Dengan demikian, tanggung jawab pembiayaan kesehatan tetap berada pada negara, bukan pada masyarakat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Standar Halal di Tengah Kompromi Perdagangan Global

Standar Halal di Tengah Kompromi Perdagangan Global

Baca Juga



Persoalan halal dan haram bukan sekadar urusan administratif atau label perdagangan

Ia merupakan ketetapan syariat yang bersumber langsung dari wahyu


_____________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- “Apakah standar halal kini bisa dinegosiasikan di meja dagang?” 
Pertanyaan ini mencuat setelah munculnya kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ATR) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memuat ketentuan terkait kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal.


Dalam Pasal 2.9 disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan sejumlah produk manufaktur asal AS seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari kewajiban sertifikasi serta pelabelan halal. (cnbcindonesia.com, 21-02-2026)


Pengecualian juga berlaku pada kemasan dan material pengangkut produk manufaktur, kecuali untuk yang digunakan pada makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Bahkan, Indonesia tidak akan mewajibkan pelabelan maupun sertifikasi untuk produk yang berstatus nonhalal. 


Lebih jauh lagi, lembaga sertifikasi halal dari AS yang telah diakui otoritas Indonesia dapat langsung mensertifikasi produk ekspor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan. Artinya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mengakui label halal dari AS tanpa intervensi.


Negara yang jelas tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum, bagaimana mungkin umat Islam menyerahkan penentuan halal-haram kepada pihak yang tidak menjadikan wahyu sebagai rujukan?


Merespon hal ini, BPJPH menegaskan bahwa tidak ada penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN yang telah diakui BPJPH. (bpjph.halal.go.id, 23-02-2026)


Sayangnya, penyederhanaan prosedur tidak diperjelas seperti apa, sehingga kebijakan ini berpotensi memperlemah upaya membangun ekosistem halal di Indonesia. Faktanya hingga kini implementasi jaminan produk halal Indonesia belum sepenuhnya optimal (Agus Salim, 2025). Jika produk impor justru diberi kelonggaran, bagaimana mungkin sistem halal nasional bisa benar-benar kuat?


MUI juga mengkritik kebijakan dagang AS-Indonesia ini. Mereka berpendapat bahwa prinsip fikih muamalah menempatkan aturan main sebagai fondasi utama transaksi, bukan semata pada siapa mitra dagangnya. (Kompas.com, 21-02-2026)


Halal-haram dalam Islam bukan hanya urusan makanan dan minuman. Ia mencakup seluruh aspek konsumsi, kosmetik, kemasan, wadah, hingga barang gunaan lain. Karena itu, jaminan kehalalan bukan sekadar label administratif, tetapi kebutuhan mendasar bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya.


Sayangnya, kebijakan seperti ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi sering ditempatkan di atas kepentingan syariat. Demi tarif dagang yang lebih murah, standar halal justru dilonggarkan. Inilah wajah sistem sekuler, yaitu materi diagungkan, sementara nilai ruhiah disisihkan. 


Dalam Islam, persoalan halal dan haram bukan sekadar urusan administratif atau label perdagangan. Ia merupakan ketetapan syariat yang bersumber langsung dari wahyu. Karena itu, standar halal tidak boleh ditentukan berdasarkan kepentingan ekonomi, tekanan perdagangan, atau kompromi politik. 


Allah Swt. dengan tegas memperingatkan manusia agar tidak sembarangan menetapkan halal dan haram berdasarkan kepentingan sendiri. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur’an, yang artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS. An-Nahl: 116)


Ayat ini menegaskan bahwa penentuan halal dan haram adalah hak Allah semata, bukan hasil negosiasi manusia. Karena itu, standar kehalalan tidak semestinya tunduk pada kesepakatan dagang atau kepentingan pasar. Ketika ketentuan halal mulai dinegosiasikan demi keuntungan ekonomi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan sekadar label produk, melainkan ketaatan terhadap syariat itu sendiri. Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal perdagangan. Ini soal keberpihakan, apakah negara berdiri untuk menjaga ketaatan umat, atau sekadar mengejar keuntungan pasar.


Dalam pandangan Islam, negara sebagai ra’in (pengurus) yang wajib menjaga urusan rakyat, termasuk memastikan masyarakat hanya mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Negara tidak boleh sekadar menjadi penjaga pasar tetapi harus juga menjadi penjaga ketaatan.


Dalam sistem Islam, seluruh kebijakan, termasuk perdagangan luar negeri, harus tunduk pada standar halal dan haram. Setiap produk yang masuk ke negeri kaum muslimin wajib memenuhi ketentuan syariat. Penentuan standar halal pun berada di tangan otoritas yang berlandaskan Islam, bukan pihak yang tidak mengimani aturan tersebut. Karena itu umat membutuhkan institusi negara yang benar-benar melindungi mereka, bukan sekadar mengamankan kepentingan dagang. 


Negara yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar kebijakan dan menjadikan rida Allah sebagai orientasi kepemimpinan, negara ini adalah Khil4fah. Khil4fah berfungsi sebagai ra’in dan junnah (pelindung), sehingga bertanggung jawab memastikan setiap komoditas yang beredar di tengah masyarakat benar-benar halal sesuai syariat, serta tidak tunduk pada standar yang ditetapkan oleh pihak yang memusuhi atau tidak mengimani aturan Islam. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]


Izza Afkarina

BBM Langka Panic Buying Melanda Berbagai Negara

BBM Langka Panic Buying Melanda Berbagai Negara

Baca Juga


 

Kini saatnya penjajahan kapitalisme global yang mengeruk kekayaan negeri-negeri muslim dihentikan

dengan menegakkan kembali syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan

_______________________________


Penulis Aksarana Citra

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

  

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sudah hampir dua pekan konflik Amerika Serikat-Isra*l vs Iran memanas. AS-Isra*l melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Iran membalas dengan rentetan rudal yang menyasar Isra*l dan sejumlah negara teluk sehingga memicu eskalasi militer luas di Timur Tengah.


Konflik makin memanas saat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatulloh Ali Khamenei tewas pada serangan tersebut. Akibat dari konflik tersebut Selat Hormuz diancam ditutup oleh Iran padahal selat tersebut menjadi jalur penting di dunia karena pendistribusian minyak dunia, sekitar 20%-30% minyak dunia dikirim lewat selat ini. Selain itu, negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, Qatar, dan UEA, pengekspor minyak dan gas lewat jalur ini.


Lalu lintas kapal sangat terganggu. Banyak kapal tanker minyak yang tidak berani lewat karena ancaman serangan di kawasan tersebut. Dubes Boroujerdin menyatakan Iran tidak menutup jalur pelayaran, tetapi hanya menerapkan protokol keamanan khusus yang berlaku dalam situasi perang. (MetroTVnews.com, 06-03-2026) 


Karena ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan makin memanjang serta memanasnya konflik tersebut terjadi panic buying BBM yang melanda sejumlah negara dan memicu lonjakan harga minyak dunia.  


Di Korea Selatan harga minyak tumbuh di level tertinggi dalam 29 bulan terakhir. Karena peningkatan antrean kendaraan sejak konflik pecah. Di Sri Lanka terjadi kepanikan dan antrean panjang pengisian BBM. Di Inggris antrean hingga 90 mobil terjadi di sejumlah SPBU di London, Manchester, dan Liverpool.


Adanya kenaikan harga minyak hingga 13% karena dipicu kekhawatiran gangguan pada Selat Hormuz. Panic buying pun terjadi di Jerman seiring kenaikan harga minyak. Harga Super E10 tercatat naik dari €1,780 perliter pada Jumat menjadi €1,830 pada Senin dan harga minyak diperkirakan masih berpotensi naik.  


Di Indonesia Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Stok BBM dalam negeri saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan. (CNNINDONESIA, 05-03-2026)

 

Fenomena panic buying di sejumlah daerah seperti Jember, Medan, dan Aceh. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Karena kepanikan justru memicu kelangkaan semu di lapangan karena distribusi yang tidak seimbang. (ANTARA, 07-03-2026) 


Perang antara Amerika Serikat–Isra*l melawan Iran berpotensi menimbulkan berbagai persoalan besar, baik di bidang militer, ekonomi, maupun politik global. Salah satu dampak terbesar akan terasa pada perekonomian dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah dapat mengancam pasokan minyak bumi (BBM) ke banyak negara, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia.


Apabila Selat Hormuz ditutup atau terganggu akibat perang, maka harga minyak dunia berpotensi melonjak tajam dan pasokan energi global dapat terganggu. Kondisi ini tentu akan berdampak pada melemahnya ekonomi dunia serta memicu penurunan pasar keuangan global akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik. 


Ketidakpastian tersebut juga dapat memicu kepanikan di berbagai negara, termasuk Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan fenomena panic buying terhadap BBM. Seperti yang kita ketahui, BBM merupakan komoditas strategis karena ketersediaannya sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.


Oleh karena itu, konflik di kawasan Timur Tengah perlu menjadi perhatian serius masyarakat internasional sebab dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung dalam perang, tetapi juga oleh negara-negara lain di seluruh dunia yang bergantung pada stabilitas pasokan energi.


Berkaca dari kondisi tersebut, sudah saatnya negara kita memiliki kedaulatan energi yang kuat sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, batubara, serta berbagai sumber energi lainnya.


Potensi besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, sayangnya di negeri yang kaya akan SDA ini pengelolaan sumber daya alam yang semestinya berada di bawah kendali negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, malah justru dijual murah atau dikuasai oleh pihak asing. 


Seharusnya pengelolaan SDA dilakukan secara mandiri, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi serta mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri. Hal ini penting agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai gejolak global, termasuk konflik internasional yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. 


Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem kapitalisme global yang mendorong eksploitasi sumber daya energi dari negara-negara lemah untuk meraup keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dan menciptakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi.  


Dalam banyak kasus, konflik dan intervensi sering terjadi di negara-negara yang memiliki sumber daya energi besar, terutama minyak dan gas. Penjajahan menjadi alat legitimasi demi meraup keuntungan dan menguasai suatu tempat. 


AS dengan ideologi kapitalismenya sudah beberapa kali berhasil intervensi negara-negara penghasil minyak dan gas. Contohnya konflik dengan Iran tidak akan akan jauh dari tujuan mereka demi menguasai negara dan SDAnya. Sebut saja Irak awal invasi terjadi pada tahun 2003 karena alasannya Irak mempunyai senjata pemunah massal. Namun, hingga rezim Sadam Husain tumbang dan dilakukan investigasi senjata tersebut tidak ada, alasan tersebut hanya sebuah legitimasi politik untuk melakukan invansi.  


Lalu konflik dengan Venezuela. Presiden Venezuela Nikolas Maduro ditangkap dengan tuduhan bahwa ia seorang kartel narkoba internasional. Alasan itu yang menjadikannya dasar untuk menekan bahkan melakukan operasi penangkapan terhadapnya. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari tekanan politik dan ekonomi yang lebih luas terhadap Venezuela, negara yang juga memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.  


Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik geopolitik sering kali tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi global, khususnya dalam penguasaan sumber daya energi strategis. Dalam kerangka kapitalisme global, penguasaan energi bukan hanya soal kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk memperluas pengaruh politik, mengendalikan pasar dunia, serta memperkuat hegemoni negara-negara besar terhadap negara lain. Dengan menguasai sumber energi dan jalur distribusinya, mereka dapat menentukan arah ekonomi global sekaligus memperkuat dominasi sistem kapitalisme di berbagai belahan dunia. 


Akibatnya, banyak negara berkembang terjebak dalam ketergantungan ekonomi dan energi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kedaulatan energi dan kemandirian pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting agar suatu negara tidak mudah didikte oleh kepentingan kekuatan global serta mampu menjaga kedaulatan ekonomi dan politiknya. 


Urgensi kedaulatan energi dalam pandangan Islam sangat berkaitan dengan konsep kepemilikan umum. Merupakan kewajiban negara untuk mengelolanya demi kepentingan masyarakat.


Dalam Islam, SDA dengan jumlah yang besar dan menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat seperti air, minyak, gas, energi itu termasuk pada kategori kepemilikan umum kewajiban negara untuk mengelolanya. 


Kini saatnya penjajahan kapitalisme global yang mengeruk kekayaan negeri-negeri muslim dihentikan dengan menegakkan kembali syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem kapitalisme telah terbukti melahirkan ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam, serta ketergantungan ekonomi yang membuat banyak negeri kaya justru tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.


Dengan diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh, negara akan memiliki aturan yang jelas dalam melindungi dan mengelola kekayaan alam demi kemaslahatan umat. Syariat Islam menempatkan sumber daya alam sebagai milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite atau korporasi.


Karena itu, hanya dengan penerapan syariat Islam dalam institusi pemerintahan yang adil, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan dapat dihapuskan sehingga kekayaan negeri benar-benar menjadi rahmat dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi segelintir pihak. Wallahualam bissawab.

Indonesia dalam Board of Peace Buramnya Makna Perdamaian

Indonesia dalam Board of Peace Buramnya Makna Perdamaian

Baca Juga



Ketergabungan mereka dalam agenda perdamaian apa pun

selama masih terikat dengan negara kafir bukan solusi nyata penghapusan penjajahan


_______________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Dianggap berpotensi melanggar amanat konstitusi karena dapat melanggengkan penjajahan dan politik dominasi Amerika Serikat (AS), sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa mendesak  pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada 22 Januari lalu.


Desakan tersebut kian menguat setelah AS dan Isra*l melancarkan operasi militer ke wilayah Iran dan menewaskan sejumlah tokoh penting termasuk pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khosseini Khamenei. (tempo.co, 05-03-2026)


Namun, banyaknya desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP tak memberikan sikap nyata pemerintah untuk mengundurkan diri. Mengapa pemerintah masih bertahan?


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang memberikan tanggapan terkait desakan publik agar pemerintah keluar dari keanggotaan BoP. Beliau mengatakan bahwa segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan. Penundaan pembahasan dilakukan karena pemerintah sedang memprioritaskan pemantauan perkembangan konflik Iran dan dinamika kawasan serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut (kontan.co.id, 08-03-2026)


Polemik Board of Peace dan Bahasa Baru Perdamaian


Peristiwa serangan AS-Isra*l atas Iran makin membuktikan ilusi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal ini menjadi polemik karena menghilangkan legitimasi BoP sebagai dewan perdamaian yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden AS Donald Trump. Serangan ini juga menjadi bukti konkret bahwa BoP tidak dapat dipercaya menjadi sebuah organisasi yang memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan P4lestina.


Sementara Indonesia sebagai anggota juga tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan BoP sehingga meruntuhkan relevansi keanggotaan Indonesia di dalamnya yang sebelumnya diharapkan memiliki keterlibatan aktif dalam perdamaian global. 


Fakta membuktikan BoP adalah proyek kolonial AS untuk menguasai P4lestina, melucuti H4mas, dan mengusir penduduknya. AS dan sekutunya Zionis Isra*l adalah aktor penjajahan yang berada di balik layar bahasa baru perdamaian dengan pembentukan BoP. Padahal tujuan sebenarnya untuk memperluas hegemoni dan wilayah jajahannya di P4lestina.


Hal ini bukan rahasia umum bagi para pemimpin negeri-negeri muslim. Hakikatnya mereka tahu bahwa P4lestina tidak membutuhkan bahasa baru perdamaian dan stabilitas semu. Namun, membutuhkan kekuatan umat untuk bersatu dan berdiri tegak melawan penjajahan melalui kekuatan militer.


Sementara pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman dan kepatuhan pada AS. Artinya, Indonesia terjajah secara politik. Posisi seperti ini jelas membahayakan bagi kedaulatan negara yang dengan mudah dikendalikan AS sesuai kepentingannya.


Secara tidak langsung Indonesia mendukung penjajahan yang dilakukan oleh negara kafir (AS) terhadap saudara muslim di P4lestina. Ini jelas sebuah keharaman dalam Islam. Selain itu, sejarah mencatat, dukungan yang paling berbahaya bukan yang lantang membela kezaliman, melainkan yang diam-diam membantu dan berkompromi dengan kezaliman. 


Persatuan Umat dalam Kedaulatan Syariat Islam yang Sempurna 


Oleh karena itu, secara syariat Indonesia haram bergabung dengan organisasi yang dibentuk dan dipimpin AS. Sebab AS merupakan negara kafir yang memerangi kaum muslim dan pendukung penjajahan atas P4lestina. Keanggotaan Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dalam BoP merupakan bentuk kecenderungan dan dukungan terhadap kezaliman.


Padahal Allah Swt. telah melarang dalam Firman-Nya: “Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (TQS. Hud: 113)


Sudah seharusnya para pemimpin negeri-negeri muslim sadar, ketergabungan mereka dalam agenda perdamaian apa pun selama masih terikat dengan negara kafir bukan solusi nyata penghapusan penjajahan. Sebaliknya makin menjerumuskan negeri-negeri muslim masuk lebih dalam ke jurang penderitaan. 


Saat ini, solusi tepatnya adalah kita harus bersegera membentuk persatuan umat dalam satu pemikiran, perasaan dan aturan yakni syariat Islam dengan kekuatan satu komando di bawah sebuah naungan sistem Islam yang mampu menyerukan jihad fii sabilillah untuk melawan penjajahan.


Alhasil, kedaulatan negara dapat terwujud dengan syariah Islam yang sempurna dan mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana sejarah membuktikan selama 14 abad lamanya umat Islam dalam kepemimpinan khulafaur rasyidin mampu menguasai sepertiga dunia. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Amriane Hidayati

Panic Buying BBM Rapuhnya Kedaulatan Energi Indonesia

Panic Buying BBM Rapuhnya Kedaulatan Energi Indonesia

Baca Juga




Fenomena panic buying BBM diduga kuat

dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan minyak dunia

_____________________


Penulis Sepfani Haisa Putri

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak terjadinya perang antara Iran dengan Amerika dan Isra*l pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Isra*l melepaskan rudalnya ke wilayah Teheran tepat di sekolah dan di kediaman Ayatullah Ali Khamenei.


Perang ini menyebabkan ratusan lebih siswi sekolah dasar meninggal akibat serangan rudal, juga wafatnya sang pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatullah Ali Khamenei bersama istri, menantu, dan cucunya yang masih berusia 14 bulan. Akibat peristiwa itu Iran pun membalas serangan Isra*l dengan mengirimkan puluhan bahkan sampai ratusan rudal ke wilayah Tel Aviv.


Tidak hanya Isra*l, Iran juga menghancurkan pangkalan militer AS yang ada di wilayah teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain dan Kuwait. Iran juga melakukan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dunia mengingat Selat Hormuz merupakan jalur untuk bekerja membawa minyak dari masing-masing negara termasuk Indonesia. Gelombang kepanikan melanda masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sumatra Utara sejak Kamis (6-3-2026).


Dikutip dari pikiranrakyat.com, (6-3-2026) Ribuan kendaraan terpantau mengular di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai dari Kabupaten Serdang Bedagai(Sergei), Tebing Tinggi hingga Medan kota. (Pikiran Rakyat Medan, 6-3-2026). Warga berbondong-bondong memenuhi tangki kendaraan mereka, menyusul isu kelangkaan energi akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika dan Isra*l.


Fenomena panic buying BBM pun diduga kuat dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan minyak dunia. Kekhawatiran ini kian diperparah oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai ketahanan stok nasional yang diprediksi berada di kisaran 21 hari, Informasi tersebut ditanggapi warga sebagai sinyal keterbatasan stok.


Perang antara Iran VS Amerika dan Isra*l sesungguhnya sudah ramai diramalkan oleh beberapa pihak akan terjadi. Melihat perkembangan geopolitik global, salah satunya adalah Profesor Jiang Xueqin seorang dosen dan analis geopolitik asal Cina yang pada tahun 2024 Jiang memprediksi tiga hal utama yang kini di tahun 2026 kembali disorot Donald trump kembali berkuasa, AS akan memulai perang dengan Iran. AS akan kalah dalam perang tersebut.


Begitu pula Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali memberikan peringatan mengenai potensi terjadinya Perang Dunia III yang didasarkan pada analisis situasi geopolitik global yang makin panas seperti konflik antara Amerika dan Iran. Imbas dari perang tersebut Iran mengancam menutup jalur vital distribusi minyak global yaitu Selat Hormuz yang berada di wilayah Iran. Tak ayal kepanikan melanda di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di wilayah Sumatra Utara mulai Sergei hingga Medan. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja tanpa sebab.


Hal ini bisa kita lihat dari beberapa faktor di antaranya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang geopolitik global, lemahnya perlindungan negara terhadap kebutuhan rakyatnya, kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan mental masyarakat dalam menghadapi permasalahan global saat ini, dan lemahnya negara dalam pengelolaan SDA migas secara mandiri. Lalu bagaimana islam menyikapi permasalahan geopolitik global saat ini?


Solusi dalam Sistem Islam 


Di dalam negara yang menerapkan sistem Islam (Khil4fah), seorang kepala negara yang disebut khalifah bertanggung jawab dalam mengurusi urusan politik baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, negara memiliki peran penting dalam mengurusi urusan rakyatnya, termasuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat berbagai aktivitas.


Islam juga memiliki pengaturan dalam hal kepemilikan. Kepemilikan terbagi atas tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum. Di mana negara mengelola sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan rakyatnya.


Jika masyarakat diminta untuk membayar dengan harga yang murah, negara tidak diperbolehkan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sebab akan memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi negara, dan dapat merugikan rakyat tentunya.


Ketika negara mengelola sendiri SDA yang ada akan menjaga kondisi ketahanan negara ketika terjadinya konflik perang antar negara. Sekali pun negara tersebut tidak ikut berperang sebab memiliki persediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga masyarakat tidak mengalami panic buying BBM.


Selain itu, seluruh pejabat pemerintahan wajib memberikan ketenangan dan keamanan bagi rakyat dalam memberikan informasi sehingga tidak terjadi informasi yang blunder yang menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya negara membina pemikiran umat dengan pemikiran Islam yang bersumber dari akidah Islam yang shahih (benar). 


Negara juga memberikan edukasi tentang kondisi geopolitik global agar masyarakat memiliki kesiapan fisik, dan mental dalam menghadapi tantangan yang ada bahkan sudah bersiap siaga jika kondisi tersebut berdampak ke negeri sendiri. Tak lupa negara juga mempersiapkan pasukan dan persenjataan militer yang dibutuhkan untuk melindungi rakyatnya.


Kemudian di dalam urusan luar negeri, negara Khil4fah tidak akan menjalin hubungan politik dengan negara-negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslim, dan tidak terikat perjanjian atau pun kerja sama dengan negara-negara tersebut.


Allah Swt., telah memperingatkan kita di dalam QS. Al Baqarah ayat 120 yang artinya:


"Orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan rida kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah."


Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia tercinta ini? Maka sudah selayaknya negara melakukan pengelolaan SDA sendiri mengingat begitu banyak sumber daya alam yang ada di negeri kita ini yang justru banyak dikelola oleh pihak asing, dan rakyat tidak mendapatkan apapun kecuali dampak limbah dari pengelolaan tersebut. 


Hal itu dilakukan agar Indonesia memiliki persediaan SDA yang dibutuhkan rakyat ketika terjadinya perang seperti perang Iran dengan Amerika dan Isra*l. Sudah sepatutnya negara memberikan edukasi terkait perkembangan geopolitik global kepada masyarakat, serta memberikan keamanan, dan ketenangan dalam memberikan informasi.


Negara Indonesia juga wajib keluar dari organisasi dunia yang memerangi atau menjajah negeri-negeri muslim dan umat Islam karena sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara maka ia wajib melindungi saudaranya yang muslim. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]