Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Opini

Baca Juga

 

Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik

namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga

_________________________

Penulis Haura

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. APBN selain berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

Skala Prioritas dalam Efisiensi Anggaran

Melalui APBN, negara membiayai penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, serta berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir kebijakan efisiensi anggaran menunjukan adanya pola perubahan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak saja dituntut meningkatan pendapatan negara, tetapi juga melakukan penataan terhadap belanja negara agar efektif dan efisien, sehingga sumber fiskal dapat dialokasikan kepada program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan efisiensi anggaran harus mampu memastikan bahwa pengurangan atau realokasi belanja negara tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, dan tidak mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

Pengelolaan Anggaran yang Tidak Tepat

Namun demikian, faktanya di tengah efisiensi anggaran negara di berbagai daerah seperti, kasus kontroversial pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kota Banjar misalnya, anggaran miliaran rupiah tidak terpangkas dalam revisi perubahan anggaran. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki fasilitas dan mobilitas pejabat. lintasjabar.id, (21/10/2026)

Pada saat yang sama, fasilitas vital yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup rakyat justru memprihatinkan. Armada Pemadam Kebakaran (Damkar) banyak yang sudah tidak layak pakai, sering mogok saat menuju lokasi kebakaran, atau kekurangan personel dan suku cadang. (banjar.times.co.id, 08-10-2026) 

Demikian pula dengan kendaraan pengangkut sampah yang rusak parah dan terbatas jumlahnya, menyebabkan tumpukan sampah membusuk, mencemari lingkungan, dan menebar bau serta ancaman penyakit bagi warga. Begitupun dengan fasilitas pendidikan yang perlu revitalisasi menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. 

Para ibu dan masyarakat kelas bawah adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari buruknya fasilitas dasar ini. Mulai dari lambatnya respons darurat bencana kebakaran, ancaman kesehatan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang lumpuh, hingga tidak maksimalnya putra putri mereka mengikuti proses belajar.

Kesalahan PengelolaanAnggaran Akibat Sistem Sekularisme Kapitalis

Dalam sistem kehidupan sekuler kapitalis seperti sekarang ini, jabatan dan kekuasaan kerap dipandang sebagai ajang prestise untuk meningkatkan harga diri, privilese (fasilitas istimewa), dan kenyamanan material.

Walhasil, orientasi penguasa bukan melayani rakyat, melainkan melayani kepentingan elite dan kelompoknya sendiri bahkan pribadi.

Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik, namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga. Dalih keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan rakyat dikesampingkan, sementara anggaran untuk kenyamanan pejabat dan pencitraan politik selalu ada celah untuk dipenuhi.

Selain itu, demokrasi-kapitalisme melahirkan sistem pemerintahan yang jauh dari rasa tanggung jawab hakiki yakni, sebagai pelayan umat yang wajib mengurusi segala urusan umat. Hubungan antara penguasa dan rakyat berubah menjadi hubungan transaksional. 

Profesionalisme Sistem Islam dalam Pengelolaan Anggaran

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal butuh tata kelola pemerintahan dan sistem politik ekonomi yang bijak. Islam memandang bahwa pemimpin (kepala negara/daerah) adalah ra’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai). Sabda Rasulullah saw.: "Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."

(HR. Bukhari)

Orientasi utama seorang penguasa muslim adalah ketakwaan dan keridaan Allah, karenanya memberikan pelayanan terbaik, tercepat, dan paling utama bagi kesejahteraan serta keselamatan rakyatnya sebagai cerminan takwanya. 

Mekanisme penganggaran difokuskan secara mutlak untuk pos-pos kemaslahatan umum (ri'ayah al-syu'un), seperti fasilitas pendidikan, kesehatan. Kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana (damkar), kebersihan lingkungan (pengelolaan sampah), dan infrastruktur dasar menduduki prioritas tertinggi.

Tata kelola ekonomi Islam memiliki sumber daya fiskal yang kuat, berupa pendapatan tetap dan tidak tetap. Pendapatan tetap diambil dari zakat, fai, jizyah, kharaj, ghanimah atau harta rampasan perang, pengelolaan sumber daya alam milik umum, Rikaz atau barang temuan, harta waris yang tidak ada pewarisnya serta, harta orang murtad. 

Adapun pendapatan tidak tetap atau dikenal dengan dharibah adalah pendapatan yang diperoleh saat kas negara di Baitulmal kosong. Pendapatan tidak tetap ini bersifat insidental, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syarak untuk mengambilnya. 

Pendapatan tidak tetap diambil dari kaum muslim sebagai fardhu kifayah untuk memikul kewajiban atas pembiayaan yang dibutuhkan negara terutama menyangkut kepentingan militer, fakir miskin, bencana alam dan layanan fasilitas publik. 

Atas dasar tersebut, pentingnya peran umat untuk terus melakukan koreksi kepada kebijakan penguasa (muhasabah lil hukkam) melalui mekanisme yang telah diatur baik secara langsung maupun melalui instrumen negara seperti Mahkamah Madzalim.

Kebijakan skala prioritas dalam mengelola anggaran negara hanya akan tercapai dengan baik jika umat kembali kepada penerapan sistem Islam secara menyeluruh dan paripurna. Bukan hanya melahirkan pemimpin yang adil dan amanah, tetapi juga menjamin keadilan distribusi anggaran secara komprehensif demi kesejahteraan umat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Jalan Kian Tertata, Kemiskinan Belum Tentu Teratasi

Jalan Kian Tertata, Kemiskinan Belum Tentu Teratasi

Opini

Baca Juga

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jalan yang bersih dan kawasan yang tertata

Kesejahteraan warga juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut

_______________________

Penulis Nay Hibatillah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan penataan di berbagai wilayah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Dr. Sumeru, Bogor Barat. Penataan ini merupakan kelanjutan dari pembenahan kawasan yang sebelumnya dilakukan di Jalan KH Abdullah bin Nuh.

Sebagaimana diberitakan oleh Pemkot Bogor pada 14 Oktober 2026, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau langsung proses penataan Jalan Dr. Sumeru. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sampah yang menyumbat saluran air serta sejumlah karet fan belt bekas yang berserakan. Pemerintah juga merencanakan penataan lanjutan hingga Jalan Mawar, Jalan Merdeka, dan Pasar Merdeka. (TribunBogor, 15-10-2026)

Penataan Jalan Jangan Mengabaikan Nasib Rakyat Kecil

Lapak PKL dibongkar dan dibersihkan agar jalan tidak kumuh, nyaman, bersih, rapih, dan indah, namun disaat yang bersamaan mereka diusir karena dianggap mengganggu estetika kota tanpa dipedulikan mengapa mereka nekat membuat lapak di jalan.

Penataan jalan memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Akan tetapi, ketika lapak PKL dibongkar karena dianggap mengganggu estetika kota, pemerintah juga perlu memikirkan mengapa mereka memilih berjualan di pinggir jalan. 

Bagi sebagian masyarakat, berdagang di tepi jalan bukan pilihan yang mudah, melainkan salah satu cara untuk bertahan hidup di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ketika lapak mereka dibongkar tanpa adanya solusi mata pencaharian yang memadai, mereka berisiko kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan dan menambah persoalan pengangguran. 

Sedangkan kemiskinan saat ini bukan karena masyarakat merasa kekurangan rezeki, melainkan beban hidup tinggi yang diciptakan oleh sistem kapitalis saat ini sehingga menuntut mereka melakukan berbagai upaya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan PKL tidak bisa semata-mata dilihat sebagai penyebab kesemrawutan kota. Ada persoalan ekonomi yang lebih mendasar, seperti terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, dan tingginya biaya kebutuhan hidup yang sangat jauh dari nilai tercukupi. Karena itu, penataan kawasan semestinya disertai kebijakan yang melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam sistem kapitalisme tidak mampu memberikan solusi berbagai persoalan. Sebab dalam hal ini kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi berkaitan dengan sistem ekonomi dan kebijakan yang menentukan akses masyarakat terhadap pekerjaan, sumber daya, serta kebutuhan pokok. Ketika beban hidup semakin berat dan kesempatan memperoleh penghasilan layak terbatas, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

Lantas, apakah penataan kota cukup hanya dengan membongkar lapak dan membersihkan kawasan? Bukankah pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya?

Islam dan Tanggung Jawab Negara dalam Mengentaskan Kemiskinan

Saatnya masyarakat hijrah pada sistem Islam. Sebab, hanya dalam sistem Islam negara menyadari memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus kebutuhan rakyat, termasuk menyediakan kesempatan kerja dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi harus memastikan kebijakannya tidak membuat rakyat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.

Adapun konsep ekonomi Islam, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Negara juga dipandang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan publik dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitulmal. 

Selain itu, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius. Apabila akses terhadap layanan tersebut terjamin dan terjangkau, beban pengeluaran keluarga dapat berkurang sehingga penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Dalam pemikiran politik Islam, tanggung jawab penguasa untuk mengurus rakyat sering dikaitkan dengan konsep raa'in, yakni pemimpin sebagai pengurus dan pelayan kepentingan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban administratif.

Dengan demikian, penataan kota perlu berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat menyediakan lokasi berdagang yang strategis dan terjangkau memberikan pendampingan usaha, serta membuka akses pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak relokasi. Langkah tersebut memungkinkan ketertiban kota terwujud tanpa mengabaikan hak masyarakat kecil untuk mencari nafkah ditengah biaya hidup yang semakin tinggi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jalan yang bersih dan kawasan yang tertata. Kesejahteraan warga juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut. Kota yang nyaman semestinya bukan hanya indah dipandang, melainkan juga mampu memberikan ruang bagi seluruh warganya untuk hidup layak.

Penataan boleh terus berjalan, tetapi jangan sampai rakyat kecil justru kehilangan tempat untuk bertahan hidup. Sebab, persoalan kemiskinan tidak selesai hanya dengan membersihkan jalan, melainkan membutuhkan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Allah ta'ala berfirman, artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An Nisa': 58)

Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Shadow Banned bagi Suara Karhutla, Melanggar Kebebasan Berpendapat

Shadow Banned bagi Suara Karhutla, Melanggar Kebebasan Berpendapat

Opini

Baca Juga

Dalam sistem demokrasi yang dikatakan "suara rakyat"

merupakan hal yang utama hanya tong kosong yang nyaring bunyinya karena suara rakyat yang dimaksud adalah suara kapital

____________________

Penulis Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sejumlah artis Indonesia yang peduli dengan kondisi saudara-saudara diwilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai bersuara di sosial media mereka. Namun, beberapa dari mereka justru terkena shadow banned.

Shadow banned merupakan tindakan pembatasan visibilitas atau jangkauan akun dan konten pengguna secara diam-diam oleh platform media sosial tanpa adanya pemberitahuan resmi. Meski belum ada konfirmasi resmi, mereka menduga konten yang membahas karhutla mengalami penurunan jangkauan. Bahkan, ada yang ikut menunjukkan angka sebagai bukti bahwa konten mereka terkena pembatasan jangkauan. (IDNTimes.com, 20-10-26)

Hingga hari ini kondisi wilayah terdampak karhutla menunjukkan tidak baik-baik saja. Udara yang dihirup sudah tidak layak sehingga menyebabkan gangguan pernafasan yang dirasakan seluruh warga, tak terkecuali balita dan anak-anak.

Ketika suara nyaring dan kritis menyampaikan kepedulian hingga mempertanyakan bagaimana peran negara dalam mengatasi masalah ini, mengapa malah mereka seakan-akan dibungkam? Seperti yang terjadi pada beberapa artis Indonesia yang terkena shadow banned di sosial medianya. 

Negeri ini bukankah negeri demokratis yang menjamin kebebasan untuk berpendapat. Mengapa ketika yang disampaikan merupakan kritikan yang sesuai fakta menjadi sesuatu yang terlarang?

Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) diatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeurakan pendapat. Dilanjutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada Pasal 25 dijelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) setiap individu dalam menyampaikan pendapat dijamin oleh UU. Namun, fakta yang terjadi hari ini setiap menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kinerja para penguasa “dilarang.”

Fakta ini menunjukkan bahwa HAM yang diagungkan dalam sistem demokrasi ternyata memiliki “standar ganda” yang hanya berlaku pada orang-orang dan kondisi tertentu saja. Hal ini wajar adanya, dikarenakan sistem ini lahir dari sistem kapitalis-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga yang mengatur dalam kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri yang memiliki kelemahan dan keterbatasan.

Dari sini manusia menetapkan bahwa ada hak asasi manusia yang harus dijamin untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Salah satu hak yang dijamin adalah hak bersuara atau berpendapat. 

Kembali kepada asal mula sistem demokrasi yakni sistem kapitalis-sekuler yang menempatkan standar “kepentingan atau manfaat” dalam omenilai segala sesuatu. Alhasil, hanya pemilik modal (kapital) yang akan berkuasa untuk menetapkan apa saja dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sesuatu yang akan ditetapkan akan merugikan para kapital maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan sebaliknya.

Di sini jelas terlihat bahwa dalam sistem demokrasi yang dikatakan “suara rakyat” merupakan hal yang utama hanya tong kosong nyaring bunyinya, karena suara rakyat yang dimaksud adalah suara para kapital. Inilah kenyataan dalam sistem yang lahir dari sistem kapitalis-demokrasi.

Negara dalam sistem ini hanya sebagai pembuat aturan untuk memuluskan kepentingan para kapital bukan menyejahterakan atau mengurusi rakyatnya. Ketika rakyatnya mengalami bencana, negara tidak hadir bahkan membungkam suara rakyat. 

Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang lahir dari akidah Islam. Sistem yang hanya memberikan hak kepada Sang Khaliq untuk menetapkan hukum. Allah Swt. Sang pencipta yang telah menetapkan bahwa segala sesuatu ditimbang dengan hukum syara. Setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat selama dalam koridor hukum syara’ baik laki-laki maupun perempuan serta muslim maupun nonmuslim.

Setiap rakyat yang berada dibawah naungan sistem Islam yakni Daulah Khil4fah Islamiah diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat atau keluhan mengenai pemimpin mereka. 

Setiap muslim diwajibakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar secara umum, termasuk kepada penguasa. Abu Said al-Khudzri berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Jihad yang paling afdal adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Dailami)

Ketika mengkritik penguasa dikarenakan kinerja dan perlakuan mereka kepada rakyat yang mengalami bencana baik karhutla maupun bencana lainnya seperti banjir, longsor dan lain-lain ternyata tidak dijadikan prioritas dalam penanganannya, maka ini termasuk zalim.

Semua persoalan ini jika dikaji lebih lanjut maka ini bukan hanya sebatas persoalan siapa pemimpinnya? Tetapi sistem yang diterapkan. Allah Swt. berfirman, 

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa,pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Maka, Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf:96) 

Dari firman Allah Swt. Ini jelas bahwa keberkahan yang berlimpah akan didapat ketika diterapkannya hukum Allah pada negeri tersebut. Hari ini hukum Allah Swt. dicampakkan sehingga negeri ini mengalami begitu banyak persoalan hingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang rakus dan dzalim.

Sudah saatnya kita kembali kepada hukum Allah Swt. yang diterapkan secara kafah dalam sistem Daulah Khil4fah Islamiah yang akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Opini

Baca Juga

Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani

Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum

___________________

Penulis Tinah Asri 

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Keterlaluan! Bencana sedang menimpa beberapa wilayah negeri, namun pejabat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) malah tertangkap tangan karena korupsi.

Dana bantuan yang seharusnya disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menderita ternyata diembat masuk kantong-kantong pribadi pejabat.

Dikutip dari hukumonline.com (15-10-2026) Komisi Pemberantasan Koruosi (KPK) dalam operasi senyap mengamankan barang bukti sebesar Rp 1,4 miliar dan beberapa batang logam emas. KPK menetapkan lima tersangka dari 14 orang yang telah diamankan.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, adik Kepala BNPB sebelumnya Letjen Suharyanto. Keempat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Airlangga, Syifa Nrika Ghifarin serta pihak swasta Gery Prasetiawan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bentor Panjaitan mengatakan pihak BNPB menghormati hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi apapun dan mengimbau seluruh jajarannya untuk tetap fokus dengan tugasnya di samping hukum tetap terus berjalan.

Hilangnya Empati Kemanusiaan 

Korupsi dana bencana di tengah bencana yang sedang menimpa merupakan tindakan paling biadab, meskipun semua korupsi biadab. Entah apa yang ada dipikiran mereka, mungkin matanya buta, hati nurani pun mati sehingga tega menari di atas penderitaan orang lain. 

Mereka tidak melihat bayi dan anak-anak yang menderita sesak nafas terpapar asap Karhutla. Sementara orang tua pun tetap harus bekerja, mempertaruhkan kesehatannya demi menghidupi keluarga. Hewan-hewan pun banyak yang mati terpanggang, sebagian kehilangan habitat tempat hidupnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kelakuan para pejabat. Mereka tanpa malu duduk santai di kursi kekuasaan sambil menikmati uang hasil korupsi. Dulu korupsi dilakukan oleh individu, itupun dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang tahu. Kini korupsi seolah menjadi budaya dan dilakukan secara terang-terangan, bahkan tak ada lembaga negara yang terbebas dari tindakan korupsi. 

Masih segar dalam ingatan, korupsi juga terjadi dalam lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang dipercaya menangani Program Strategis Nasional MBG. Parahnya, korupsi justru melibatkan Kepala BGN Dadan Indrayana berserta lima orang dalam jajarannya. Bahkan, korupsi juga terjadi dalam lembaga keagamaan yang sampai hari ini kasusnya masih menggantung, belum juga terselesaikan.

Entah sampai kapan negeri ini akan terbebas dari korupsi? Padahal, kita memiliki beberapa lembaga untuk menangani masalah korupsi, ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, BPK, dll. Pemerintah juga telah berulang kali mengeluarkan komitmen untuk memberantas korupsi, bahkan akan dikejar sampai Antartika.

Biang Kerok Korupsi 

Korupsi merupakan persoalan serius, karena dampaknya bisa mengakibatkan kerugian negara, juga menghambat layanan publik di tengah masyarakat. Sayang, memberantas korupsi di negeri ini ibarat membersihkan jamur di musim hujan, begitu dipangkas tumbuh lagi dan lagi. Komitmen membersihkan korupsi hanyalah omong kosong tak berisi. Bagaimana bisa membersihkan korupsi, sementara sistem yang diterapkan justru mendukung tindakan korupsi. 

Memberantas korupsi bukan hanya pada berapa banyak negeri ini memiliki lembaga anti korupsi. Akar permasalahan yang sebenarnya terletak pada sistem yang diterapkan negeri ini. Kapitalisme mempunyai andil besar dalam membentuk karakter manusia menjadi serakah, maruk, haus kekuasaan dan jabatan. Akibatnya, para pemangku jabatan ketika masih menjabat cenderung mencari keuntungan pribadi daripada mengurusi rakyat. 

Penguasa lupa bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Melalaikan amanah sama dengan mengkhianati Allah Swt.,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (jangan pula) mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal :27)

Sekularisme juga memperkuat tumbuh suburnya praktik korupsi. Sistem kehidupan yang hanya berorientasi pada dunia, melalaikan kehidupan akhirat membuat manusia tidak takut untuk berbuat dosa. Mereka hanya akan takut jika kehilangan harta, jabatan, dan ketenaran. Padahal kehidupan dunia hanya sementara, harta, kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan, suatu saat akan diambil oleh pemilik aslinya yakni Allah Swt. Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan kekal, yakni akhirat.

Sayangnya, negara tak sepenuh hati menangani masalah korupsi. Sanksi yang dijatuhkan bagi para koruptor pun sekedar syarat mengelabui masyarakat. Fakta sebenarnya para terpidana korupsi bisa menempati sel mewah dengan fasilitas lengkap. Bahkan sempat ada tahanan yang bisa jalan-jalan tanpa takut ketahuan. Sebab, bukan hanya pejabat tetapi penegak hukum dan lembaga antikorupsi pun tak luput dari tindakan ini, mereka pelaku korupsi itu sendiri. 

Islam Solusi Tepat Memberantas Korupsi 

Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum. Tanpa kedua komitmen yang dijalankan negara menjadi sia-sia.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt. menawarkan aturan untuk mengatasi masalah korupsi. Aturan Islam menyeluruh dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari level individu, masyarakat, dan negara.

Level individu, akidah Islam menanamkan kepada setiap orang bahwa di balik kehidupan,alam semesta dan manusia ada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Sedangkan manusia wajib tunduk dan patuh terhadap aturan-Nya, sebagai esensi dari ketakwaan. Dengan begitu manusia senantiasa terikat dengan aturan Allah dan merasa diawasi sehingga takut untuk melakukan kemaksiatan.

Secara masyarakat, menurut Islam masyarakat adalah sekumpulan individu yang di dalamnya ada interaksi dan disatukan oleh pemikiran, perasaan, dan aturan sama. Satu dengan yang lain saling bersinergi, tidak boleh terpisahkan, setiap anggota masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, sehingga amar makruf nahi mungkar pun senantiasa dapat terlaksana.

Sementara dalam perspektif bernegara, Islam memandang bahwa pejabat bukanlah orang yang mempunyai imunitas hukum. Setiap pejabat yang melakukan tindak pelanggaran harus mendapatkan sanksi tegas. Korupsi terkategori tindakan kriminal (jariimah), hukuman bagi pelakunya adalah takzir. Yakni sanksi menurut keputusan pengadilan (qadhi) daulah yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Mulai dari sanksi teguran, dirampas harta hasil kejahatannya dan dikembalikan ke Baitulmal, hingga kurungan atau penjara.

Begitu pula jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, menerima suap misalnya, negara Khil4fah tidak akan mempertahankannya, tetapi akan dikenai sanksi yang tegas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yang mencapot Muadz bin Jabal ra. dari tugasnya mengurusi administrasi negara, saat diperlukan penataan ulang.

Inilah gambaran jika Islam diterapkan oleh negara, hanya Islam yang mampu mewujudkan rahmat untuk seluruh alam. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Opini

Baca Juga

Penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat

Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar

___________________

Penulis Riska Ummu Azzam

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Fenomena downgrade gaya hidup semakin banyak diperbincangkan.

Masyarakat mulai memilih barang lebih murah, mengurangi hiburan, dan meninggalkan produk bermerek demi menekan pengeluaran. Perubahan ini bukan selalu pilihan untuk hidup sederhana, melainkan bisa menjadi strategi bertahan ketika kondisi keuangan semakin tertekan.

Dilansir dari Republika.com, 09-10-2026, jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat. Ketika penghasilan tidak lagi mencukupi kebutuhan rutin, mereka terpaksa menggunakan tabungan atau bahkan berutang. Fenomena ini dikenal dengan istilah mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang).

Dengan demikian, downgrade tidak selalu mencerminkan keberhasilan menerapkan hidup hemat. Dalam sejumlah kasus, fenomena ini menjadi sinyal melemahnya daya beli dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga.

Fenomena downgrade tidak cukup dipandang sebagai perubahan gaya hidup. Ada persoalan sistemik yang memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertama, kapitalisme turut membentuk budaya konsumtif dengan menempatkan barang bermerek, penampilan, dan pengalaman tertentu sebagai simbol keberhasilan. Iklan dan media sosial dapat mendorong masyarakat memenuhi keinginan demi gengsi, meskipun kemampuan finansial terbatas.

Namun, tekanan ekonomi tidak semata-mata disebabkan perilaku konsumtif. Masyarakat yang telah berhemat pun bisa kesulitan ketika harga kebutuhan meningkat sementara penghasilan tetap.

Kedua, melemahnya daya beli berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, terbatasnya lapangan kerja, perubahan kebijakan ekonomi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Penghasilan yang sebelumnya cukup untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat menjadi tidak memadai ketika pengeluaran meningkat secara bersamaan.

Akibatnya, masyarakat harus mengurangi belanja, menghabiskan tabungan, mencari penghasilan tambahan, atau berutang. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat memperburuk kerentanan keluarga, terutama ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak.

Ketiga, sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada mekanisme pasar dan kemampuan individu dapat membuat masyarakat menanggung sendiri tekanan ekonomi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Mengurangi belanja memang dapat membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah apabila pendapatan rendah dan kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau.

Dalam perspektif Islam, kritik terhadap kapitalisme bukan berarti menolak perdagangan atau kepemilikan pribadi. Persoalannya ialah ketika kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan tidak menjamin akses yang adil terhadap kesejahteraan. Negara tidak cukup hanya meminta rakyat berhemat tetapi juga harus menyediakan kesempatan kerja, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, dan memastikan pelayanan publik dapat diakses masyarakat.

Islam menawarkan prinsip kehidupan yang menyeimbangkan tanggung jawab individu dan negara.

Pertama, Islam mengajarkan kesederhanaan serta prioritas dalam membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak terjebak dalam pemborosan dan gengsi. Kebutuhan harus didahulukan daripada keinginan. Namun, kesederhanaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan keadaan ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, negara wajib menjalankan fungsi ra'in, yaitu mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah. Negara harus menghadirkan kebijakan yang membantu rakyat memperoleh penghidupan layak, bukan sekadar membebankan tanggung jawab bertahan hidup kepada individu.

Ketiga, negara harus membuka kesempatan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Beban pungutan juga harus sesuai ketentuan syariat dan tidak dijadikan jalan mudah untuk menutup persoalan pengelolaan keuangan negara.

Keempat, Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai tanggung jawab penting. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus mendapat perhatian serius. Melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat, negara dapat menyalurkan dana kepada pihak dan kepentingan yang berhak menerimanya. Tujuannya bukan memenuhi setiap keinginan individu, melainkan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan masyarakat terlindungi dari kemiskinan yang mengancam kehidupan.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat. Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar.

Fenomena downgrade seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketika semakin banyak orang harus mengurangi pengeluaran, menghabiskan tabungan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan anjuran berhemat.

Islam mengajarkan kesederhanaan sekaligus menuntut negara menjalankan amanah dalam mengurus rakyat. Kesejahteraan bukanlah ketika masyarakat semakin pandai menurunkan standar hidup demi bertahan, melainkan ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan secara layak tanpa terus dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan, kehabisan tabungan, atau terjerat utang.

Karena itu, nilai-nilai Islam perlu menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Karhutla Membawa Petaka Rakyat Menderita

Karhutla Membawa Petaka Rakyat Menderita

Opini

Baca Juga

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar di baliknya

yakni buruknya tata kelola sumber daya alam serta benturan kepentingan manusia

______________________

Penulis Rina Ummu Meta

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan pada Agustus lalu masih menyisakan derita dan nestapa.

Bahkan, indeks kualitas udara di wilayah tersebut sempat dinyatakan masuk dalam fase membahayakan. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan warga, terutama kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan seperti asma, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Mirisnya, kasus warga yang meninggal dunia akibat paparan asap terus bermunculan.

Salah satunya dialami oleh seorang pengemudi ojek online, Hardiansyah (41). Ia meninggal dunia pada Jumat (02-10) setelah mengeluh sesak napas akibat asmanya kambuh saat bangun pagi. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia sempat dilarikan ke RS Bari Palembang. Menurut sang istri, Hardiansyah memang memiliki riwayat asma sejak lahir, dan kondisi kabut asap pekat belakangan ini membuatnya semakin sering kesulitan bernapas.

Duka serupa terjadi di lokasi berbeda. Seorang guru SDN Tanjung Pagar 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Lisna, juga meninggal dunia akibat sesak napas yang dipicu kabut asap tebal. Ibunya, Marhamah, menuturkan bahwa Lisna memiliki riwayat asma yang kerap kambuh sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Sebelum berpulang pada Sabtu malam (26-09), Lisna sempat menitipkan pesan terakhir kepada sang ibu, "Tolong jagakan anak ulun (saya)." (BBCNews, 08-10-2026)

Meskipun beberapa bulan telah berlalu sejak awal mula kebakaran, kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa warga tak kunjung usai. Data Sipongi Kementerian Kehutanan per 6 Oktober 2026 mencatat masih terdapat 2.041 titik panas (hotspot). Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi wilayah penyumbang kabut asap terbesar.

Akibatnya, mayoritas warga terdampak mengeluhkan sesak napas, mata pedih bagai kemasukan pasir, hingga tenggorokan dan hidung yang berlendir atau gatal mengering. Jatuhnya korban jiwa yang terus bertambah seolah menjadi bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi keselamatan masyarakat dari bencana karhutla.

Jika ditelisik lebih dalam, fenomena karhutla yang terus berulang dan merusak lingkungan ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor alam seperti El Nino. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar di baliknya, yakni buruknya tata kelola sumber daya alam serta benturan kepentingan manusia. Akar masalah ini berkaitan erat dengan sistem yang diterapkan saat ini, yaitu sistem sekuler-kapitalis. 

Dalam sistem ini, negara menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam—termasuk hutan—kepada oligarki. Kebijakan eksplorasi hutan dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memedulikan keberlanjutan lingkungan, hingga akhirnya membawa petaka bagi alam, kesehatan masyarakat, dan perekonomian.

Pemerintah dan aparat penegak hukum memang telah mengusut serta menindak pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Namun, selama sanksi yang dijatuhkan tidak tegas dan cenderung kompromistis, karhutla akan terus berulang. Terlebih lagi, dalam sistem kapitalis, hukum rentan dimanipulasi dan diperjualbelikan.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam. Dalam sistem Islam, sumber daya alam dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah ammah) yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh korporasi dan oligarki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut :"Kaum muslim berserikat dalamtiga hal, yaitu : padang rumput, air dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam hal ini, hutan termasuk dalam kategori padang rumput.

Negara wajib mengelola sumber daya alam secara langsung berdasarkan syariat, dengan mengutamakan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar publik, termasuk layanan kesehatan. Dalam situasi darurat karhutla, penanganan kesehatan menjadi prioritas utama. Negara akan menyediakan fasilitas medis terbaik dan memadai secara gratis untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.

Syariat Islam menetapkan posisi negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung) bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin/kepala negara) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan landasan keimanan tersebut, seorang pemimpin Islam akan menjalankan tugasnya secara optimal untuk mengurus seluruh urusan rakyat, termasuk menjaga keselamatan jiwa mereka dari berbagai bahaya dan bencana. Sementara dalam hal penegakan hukum, negara akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai syariat yang bersifat jawabir (penebus dosa bagi pelaku) dan zawajir (pencegah/efek jera bagi masyarakat).

Dengan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, para pelaku pembakaran hutan tidak akan berani mengulangi perbuatannya. Hanya melalui sistem yang adil inilah keselamatan rakyat dan kelestarian alam dapat benar-benar terjaga.

Dengan kembali menerapkan sistem Islam secara kafah di seluruh aspek kehidupan, niscaya akan terwujud negeri yang baldatun tayyiban warabun ghafur. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Karhutla Merajalela Rakyat Makin Sengsara

Karhutla Merajalela Rakyat Makin Sengsara

Surat Pembaca

Baca Juga

Seperti inilah hidup di dalam sistem kapitalisme

Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan makelar yang mempertemukan pemilik modal dan sumber daya alam

_____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Duka mendalam masih menyelimuti Rika Yunita Sari (39) selepas meninggalnya sang suami, Hardiansyah (41) seorang pengemudi ojol. 

Almarhum menghembuskan nafas terakhir usai mengeluh sesak berat yang diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah segera menanggulangi karhutla di Palembang. Dia tidak ingin ada korban lain akibat paparan asap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, M Iqbal Alisyahbana mengatakan, satgas terus melakukan pemadaman karhutla baik darat maupun udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) gencar dilakukan di lokasi rawan dan terdapat awan potensial. (Tirto.id, 5-10-2026)

Selain di daerah Palembang, karhutla juga masih terjadi di beberapa daerah seperti, Minahasa, Sragen, Kab. Seram bagian Timur, Kotawaringin Barat dan Kalimantan Barat. Kabut asap akibat karhutla berdampak luas. Mulai dari korban jiwa, kelumpuhan ekonomi, gangguan kesehatan yang serius sampai kerusakan lingkungan jangka panjang.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan karhutla yang melanda sedikitnya tujuh provinsi di Indonesia berdampak pada 12,5 juta penduduk. Dari jumlah itu, 23 orang luka ringan, 324 orang mengalami luka berat, dan 4 orang meninggal dunia. 

Walaupun dampak dari karhutla sangat besar, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan penanganan yang serius. Kalangan akademisi dan organisasi lingkungan mengkritik bahwa sistem penanganan karhutla masih cenderung reaktif. Akan bergerak saat api sudah membesar dan pemerintah hanya mengerahkan pasukan pemadam kebakaran, bukan kemauan politik untuk menyelesaikan akar masalah. Mereka lebih sibuk menghitung peta kekuasaan daripada menindak korporasi yang menguasai jutaan hektar konsensi 

Seperti inilah hidup di dalam sistem kapitalisme. Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan makelar yang mempertemukan pemilik modal dan sumber daya alam. Kapitalisme bekerja dengan satu logika, semua hal yang ada di negeri ini harus menjadi angka keuntungan. Rakyat bukan warga yang harus dilindungi, tetapi dianggap sebagai beban biaya. Lebih murah membiarkan rakyat menghirup asap berbulan-bulan dibandingkan harus mencabut korporasi yang menyumbang pajak dan biaya kampanye. 

Dalam Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah Saw bersabda: "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR. Nasa'i)

Saat menghadapi karhutla, Islam menempatkan penyelamatan nyawa dan kesehatan warga sebagai yang utama supaya tidak ada korban jiwa ataupun luka. Rakyat yang terkena dampaknya akan langsung diungsikan ketempat yang aman. Seluruh kebutuhan mereka akan dipenuhi secara layak, seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, pendidikan, tranportasi, fasilitas ibadah, alat dan sarana kebersihan. 

Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara akan menyiapkan dana yang cukup untuk membiayai pemadam kebakaran dan seluruh upaya penyelesaian bencana hingga tuntas. Baitul mal akan membiayai pemadaman dari anggaran bencana alam yang berasal dari pos pemasukan fai dan kharaj, serta harta milik umum.

Negara akan memberikan sanksi tegas dan menjerakan kepada siapa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, ataupun oknum aparat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi karhutla. Pencegahan dilakukan dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu ataupun korporasi. 

Demikianlah, bencana karhutla hanya dapat dituntaskan dengan paradigma Islam. Dalam sistem Islam, hutan terjaga dengan baik dan lestari sehingga membawa kebaikan untuk seluruh makhluk. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ummu Aufa

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Pentingnya Syariat dan Khil4fah dalam Penanggulangan Bencana

Pentingnya Syariat dan Khil4fah dalam Penanggulangan Bencana

Surat Pembaca

Baca Juga

Tingginya risiko bencana di Indonesia bukan hanya dipengaruhi faktor alam

tetapi juga kebijakan pengelolaan lingkungan dan sistem kapitalisme yang cenderung mengutamakan ekonomi, dibandingkan keselamatan rakyat

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sorotan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi penjelasan terkait hal itu.

Dilihat detikcom dari postingan video yang diunggah akun @asrulputrananda, tampak lubang menganga berwarna merah di lahan yang terbakar. Terlihat bara api merah menyala di tengah gelapnya malam saat petugas berjibaku melakukan pemadaman.

"Fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, saat dihubungi. (news.detik.com, 15-10-2026)

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki risiko bencana tinggi, tetapi upaya pencegahan dan mitigasinya masih minim. Pemerintah cenderung mengutamakan penanganan pascabencana dibandingkan pencegahan, dan bahkan anggaran BNPB dalam APBN 2026 hanya Rp491 miliar, terendah dalam 15 tahun terakhir. 

Berdasarkan World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Letak geografis di Cincin Api Pasifik serta kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar meningkatkan risiko gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan, banjir, dan longsor.

Di sisi lain, pemulihan pascabencana masih belum tuntas. Sejumlah infrastruktur di Sumatera belum pulih, sementara banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencegahan bencana yang serius dan penanganan menyeluruh demi keselamatan masyarakat.

Sayangnya, tingginya risiko bencana di Indonesia bukan hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga kebijakan pengelolaan lingkungan dan sistem kapitalisme yang cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi, dibandingkan keselamatan rakyat. 

Eksploitasi hutan, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Di sisi lain, minimnya prioritas anggaran mitigasi dan tidak tuntasnya pemulihan pascabencana menunjukkan lemahnya tata kelola bencana.

Dalam perspektif Islam, negara wajib menerapkan syariah dalam pengelolaan sumber daya alam dan urusan rakyat agar pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bencana dilakukan secara menyeluruh demi melindungi masyarakat. 

Dalam Islam, negara bertanggung jawab mengurus seluruh urusan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana hingga pemulihan pascabencana. Rasulullah saw. bersabda:

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Pemimpin yang mengurus banyak orang itu ibarat penggembala; ia akan ditanya tentang urusan mereka. (HR. Muttafaq 'alayh)

Karena itu, negara wajib melakukan mitigasi bencana secara menyeluruh. Mengabaikan potensi bencana berarti membiarkan masyarakat menghadapi bahaya yang seharusnya dapat diminimalkan.

Ada beberapa langkah yang wajib dilakukan negara dalam menghadapi potensi bencana. Pertama, membangun sistem peringatan dini. Kedua, menerapkan tata ruang berbasis risiko bencana. Ketiga, menyediakan infrastruktur mitigasi. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Kelima, memberikan edukasi dan simulasi kebencanaan. Keenam, menuntaskan pemulihan pascabencana.

Dalam konteks bencana saat ini, kebijakan negara turut menjadi sorotan ketika pemberian konsesi lahan kepada korporasi mendorong alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan sawit secara tidak terkendali.

Kondisi ini dapat memperbesar risiko bencana. Sementara itu, pembalakan liar dan pertambangan ilegal yang terus terjadi menunjukkan perlunya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. 

Oleh karena itu, dalam konsep Negara Islam (Khil4fah), pembiayaan penanggulangan bencana dialokasikan melalui Pos Penanggulangan Bencana (Diwan ath-Thawaari). Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Dawlah al-Khil4fah menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari pos fai dan kharaj serta harta milik umum.

Apabila dana dari sumber-sumber tersebut tidak mencukupi, kebutuhan dapat dibiayai dari harta kaum muslim melalui infak, sedekah, dan pajak (dharibah) yang dalam konsep tersebut dipungut dari kaum muslim yang kaya sesuai ketentuan syariat.

Dengan demikian, penanggulangan bencana bukan sekadar tindakan darurat ketika musibah terjadi. Negara harus menjalankan tanggung jawabnya sejak tahap pencegahan, mitigasi, dan penyelamatan hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Nabia

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Opini

Baca Juga

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan

maka ketika banyak permintaan pada suatu barang akan terus diproduksi meskipun barang tersebut banyak mudaratnya dibanding manfaatnya

____________________________

Penulis Siti Rohmah, S. Ak

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Vape atau rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan (liquid) untuk menghasilkan aerosol atau uap yang dihisap ke dalam paru-paru.

Pengguna vape (rokok elektrik) di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang, dengan kelompok usia muda dan remaja mendominasi tren pertumbuhan ini.

Vape yang terkenal dengan istilah "pod getar" berisi campuran etomidate (obat bius Golongan II) yang kini telah beredar luas di kalangan anak muda dengan kisaran harga sebesar Rp3-6 juta per cartridge. Adanya tren vape ini sengaja digunakan oleh jaringan narkoba untuk mengincar generasi muda. 

Salah satunya terungkap pada selegram JP positif vape etomide. Etomidate yang sengaja dicampurkan melalui vape merupakan obat bius atau anestesi yang biasa digunakan dengan cara melalui suntikan intravena. BNN sendiri telah mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan zat tersebut karena dapat menimbulkan risiko serius. Kumparan.com, (21-09-2026)

Kepala BNN pun sudah mengusulkan harus segera dibuatnya soal pelarangan vape dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, tetapi hingga saat ini regulasi masih dalam tahap pembahasan.

Targetkan Generasi Muda 

Generasi muda selalu dijadikan target karena akan menentukan maju atau mundurnya sebuah peradaban. Diincar di berbagai arah dengan berbagai cara. Mulai dari fashion (pakaian) hingga fun (kesenangan). Dari rasa penasaran sampai kecanduan sehingga tidak sedikit kaum muda saat ini tertarik pada vape karena beragam rasa dan varian yang ditawarkan. 

Sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem sekuler di mana agama harus dipisahkan dari kehidupan, membuat akidah tercabut dari kehidupan generasi sehingga mereka tidak punya benteng keimanan dalam berpikir dan berperilaku. Karena ingin mengikuti tren ataupun mengatasi stres karena masalah, menggunakan narkoba dijadikan hal yang wajar. Maka tak heran kaum muda saat ini menjadi incaran utama pemakai narkotika. 

Selain itu, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini memberikan akses bagi pihak industri apa pun itu selama memberikan keuntungan bagi pemerintah, ada pasar, ada pula peminat, seperti bisnis vape narkoba. Ketika prioritasnya bisnis yang dipikirkan hanyalah untung-rugi bukan lagi baik-buruknya bagi generasi muda. Generasi muda hanya dijadikan komoditas, incaran pembisnis untuk meraup cuan. 

Negara juga tidak memposisikan diri sebagai pengurus serta perisai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi. Negara seharusnya melindungi generasi muda dari kerusakan tetapi kalah dengan kepentingan pribadi ataupun korporasi. 

Tanggapan yang diberikan negara menyangkut permasalahan ini pun masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU, sementara vape narkoba telah menyebar luas. Negara seharusnya memberantas tuntas masalah vape narkoba ini, agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Bukan hanya memberikan sanksi rehabilitas bagi penggunanya. Maka tidak akan ada efek jera bagi pemakai maupun penyalur vape narkoba tersebut. 

Islam Menjaga Generasi

Islam membangun akidah sebagai benteng generasi. Dengan terbangunnya keimanan yang kokoh serta kesadaran akan muraqabah kepada Allah akan menjadi pelindung pertama dari segala yang haram dan merusak. Pendidikan Islam diajarkan sejak dalam lingkungan keluarga.

Didukung dengan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Pendidikan Islam melahirkan siswa yang berkepribadian Islami, dimana pola fikir dan pola sikapnya akan mengikuti hukum syarak. Selain itu adanya kontrol masyarakat yang akan saling amar makruf nahi mungkar. 

Dalam Islam sangat penting masalah penjagaan akal (hifdz al-aql), maka segala sesuatu yang jelas-jelas dapat merusak akal seperti khamr, narkoba, dan sejenisnya diharamkan secara mutlak. 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

Negara juga akan menyaring kembali tren yang beredar di kalangan anak muda, apakah masih dalam koridor syariat atau sudah tidak bisa ditoleransi. Negara akan melarang bisnis yang berpotensi membahayakan umat. Vape akan diberantas jika terbukti memberikan banyak mudharat apalagi sampai membahayakan untuk generasi. Namun, vape narkoba jelas akan dimusnahkan dalam peredaran. 

Negara akan memberantas setiap jejaring yang berkaitan dengan bisnis narkoba, melarang media dari iklan-iklan narkoba, dan menerapkan sanksi tegas (uqubat) zawajir dan jawabir baik bagi produsen maupun pengedar, hingga pada pemakai vape narkoba.

Ketika hukum yang ditegakkan memberikan efek jera, akan memberikan rasa kapok pada pengguna maupun penyalur. Maka, hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, segala masalah akan teratasi. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Siska Rabu, Oktober 28, 2026

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Surat Pembaca

Baca Juga

Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan

melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Proyek PLTSa Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV 2029 atau kuartal I 2030. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah di wilayah Bandung Raya yang selama ini membutuhkan solusi pengelolaan jangka panjang. (tarungnews.com, 09-10-2026)

Kepastian kelanjutan proyek tersebut terlihat dari unggahan media sosial pribadi Dedi Mulyadi yang memperlihatkan dirinya menjamu delegasi investor Sumitomo Corporation. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (8-10-2026) itu membahas proyek pengolahan sampah dengan suasana hangat, disertai canda tawa dan sajian kuliner khas Sunda.

Kehadiran investasi berskala besar ini menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Jawa Barat. Namun, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan pembangunan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan mengendalikan dampak lingkungan, memastikan keamanan operasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, pembangunan PLTSa tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan kebiasaan mengurangi dan memilah sampah. Jika pola konsumsi terus meningkat dan sampah tidak dikelola sejak sumbernya, fasilitas pengolahan saja belum tentu mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. 

Pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, disertai edukasi masyarakat dan pengawasan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan, melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan.

Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur cenderung melibatkan mekanisme bisnis serta orientasi keuntungan. Jika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kemaslahatan masyarakat, penyelesaian masalah sampah berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan yang menempatkan tanggung jawab negara, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Negara memiliki kewajiban untuk mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak membahayakan kesehatan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi.

Islam juga mengajarkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah perlu menerapkan teknologi yang aman, mengawasi pencemaran, mengurangi sampah sejak sumbernya, serta memastikan fasilitas pengolahan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Yuni Irawati

Siska Rabu, Oktober 28, 2026