Featured Post

Recommended

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta  menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional __________________ Penulis R...

Read more
Alt Title
Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Baca Juga


Ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta 

menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional

__________________


Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H., M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Dosen-FH


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Di dalam dunia perpajakan ada istilah cuti bayar pajak atau tax holiday. Bukan hanya karyawan saja yang memiliki cuti, ternyata dalam pembayaran pajak pun ada istilah “cuti.”


Tax holiday merupakan pemberlakuan insentif pajak yang biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang dalam fase transisi perekonomian, dengan tujuan untuk menarik minat investasi asing.


Insentif ini dapat digunakan oleh perusahaan baru yang ingin menarik investasi langsung yang nantinya akan mendapatkan fasilitas; berupa pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atau pengurangan tarif PPh dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, dasar hukum tax holiday adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (kemenkue.go.id)


Jumlah pajak yang dikenakan bagi perusahaan di dunia intenasional menjadi daya tarik untuk mendapatkan investasi asing. Pada akhirnya, persaingan tarif pajak rendah menciptakan iklim race to the battom. Di mana kecenderungan negara-negara menurunkan tarif pajak demi menarik pelaku usaha global berinvestasi di negerinya.


Oleh karena itu, terjadi perubahan kebijakan internasional dalam skema perpajakan dengan ditetapkannya global minimum tax (GMT). GMT ini merupakan kesepakatan internasional untuk memastikan group perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% atas laba yang diperoleh pada setiap yurisdiksi. (kemenkue.go.id)


Namun, ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN masih menawarkan insentif pajak untuk menarik investor. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah tidak ingin terburu-buru menghapus tax holiday, meskipun Indonesia telah menerapkan GMT sejak 2025. 


Ketentuan GMT di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 dan aturan teknis PER-6/PJ/2026. Kebijakan ini menyasar grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro. (MUC.com, 22-10-2026)


Melalui PMK 237/2020 s.t.d.d. PMK 33/2021, pemerintah dapat memberikan tax holiday kepada pelaku usaha yang menanamkan modal pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tax holiday diberikan untuk jangka waktu 10 tahun kepada pelaku usaha dengan rencana penanaman modal Rp100 miliar hingga kurang dari Rp500 miliar.


Adapun untuk jangka waktu 15 tahun penanaman modal mencapai Rp500 miliar hingga kurang dari Rp1 triliun. Dan untuk jangka waktu 20 tahun bagi investor yang berencana menanamkan modal senilai Rp1 triliun di KEK. (DDTCNews.com, 22-10-2026)


Begitulah, dengan alasan menarik investor tax holiday dipertahankan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modal besar di negeri ini. Sebaliknya, kondisi rakyat dicekik dengan pajak disegala lini. Maka, muncul pertanyaan: Mengapa hanya untuk investor saja yang diberikan keringanan pajak, sementara rakyat terus dibebani dengan pajak yang kian mencekik?


Dunia saat ini sedang menerapkan sistem kapitalis-sekuler. Sebuah sistem yang menetapkan bahwa penerimaan utama negara adalah pajak. Menurut sistem kapitalis-sekuler, pembangunan tidak akan berjalan jika tidak ada investasi dari swasta maupun asing. Inilah konsep ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler, dimana ekonomi negara dibangun atas dua pemasukan tersebut. 


Maka, setiap negara akan berupaya agar negara internasional berminat berinvestasi di negaranya. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para pemilik modal adalah memberikan insentif pajak yang rendah. Bahkan, tax holiday akan terus diterapkan agar para pemodal tidak berinvestasi ke negara lain. 


Hal ini menunjukkan, negara dalam sistem ini hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pengurus rakyat. Sehingga, wajar di satu sisi pemerintah bersikap manis kepada para investor tetapi bersikap kejam terhadap rakyat. Seolah tidak peduli apakah rakyat susah atau mudah dengan kebijakan pajak yang kian hari semakin mencekik. 


Pajak dalam Islam


Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak tidak ditetapkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Meskipun, ada mengambilan pajak dalam kondisi tertentu, Islam memiliki cara dan aturan yang khas.


Sumber utama pemasukan negara dalam sistem ekonomi Islam banyak sekali. Sumber pemasukan ini bersifat tetap, walaupun tidak ada kebutuhan. Adapun jenis harta yang menjadi sumber pemasukan negara atau sumber pemasukan Baitulmal adalah: 1. Fai’; 2. Jizyah; 3. Kharaj; 4. ‘Usyur; 5. Harta milik umum yang dilindungi negara; 6. Harta haram pejabat dan pegawai negara; 7. Khumus Rikaz dan tambang; 8. Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; 9. Harta orang murtad.


Apabila kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja negara, maka dalam kondisi seperti ini khalifah (kepala negara) akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak, salah satunya adalah memungut pajak. Mekanisme pajak yang dipungut oleh negara Islam, tidak diwajibkan kepada semua rakyat. 


Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang kaya. Yakni, dari harta kelebihan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok maupun sekundernya secara proposional (makruf). Standar kemakrufan pun diukur berdasarkan standar hidup rakyat di wilayah tersebut. 


Dengan demikian, pajak dalam sistem ekonomi Islam merupakan pungutan insidental yang akan diambil jika Baitul Mal dalam kondisi kosong. Pungutan pajak pun akan diberhentikan jika kondisi keuangan baitul mal telah berfungsi normal, yakni mendapat pemasukan dari sumber-sumber yang ditetapkan syariat.


Maka, tidak ada yang namanya wajib pajak secara terus menerus, seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Rakyat dibebani pajak pertahun, perbulan, dan peraktivitas yang dialakukan oleh mereka. Beban rakyat pun semakin bertambah dengan mekanisme denda, yakni ketika mereka tidak bisa membayar atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak.


Demikian pun, pajak dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sumber pembangunan negara. Negara Islam dibangun dengan sumber-sumber penerimaan yang sudah jelas. Salah satunya dengan mekanisme pengelolaan sumber-sumber kekayaan seperti pengelolaan SDA yang melimpah. Sumber daya alam dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara, hasilnya diperuntukkan bagi rakyat secara umum.


Maka, dengan pengelolaan model ekonomi Islam, rakyat akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dan rakyat akan sejahtera. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: "Manusia berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 


Jelas sudah, ada perbedaan yang mendasar pada mekanisme pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini, negara memalak rakyat secara langsung dan tidak langsung dengan kebijakan pajak, sebagai alasan solusi bagi seluruh permasalahan ekonomi negara.


Dengan pemaparan di atas, sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam yang tegak atas asas syariat. Aturan Islam bersumber dari sang Khaliq yakni Allah Swt., satu-satunya yang berhak membuat hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum-hukum syariat Islam ini hanya bisa diterapkan secara menyeluruh dalam sebuah institusi negara yakni Daulah Khil4fah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah yang bertugas melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Baca Juga


Ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi

tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah

_______________________


Penulis Fitri Yani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2026, di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terjadi peristiwa yang sungguh mengerikan dan menyayat hati.


Seorang bayi mungil yang baru berusia 20 bulan, yang seharusnya hidup dalam pelukan kasih sayang kedua orang tuanya, justru berakhir nyawanya di tangan ayah tirinya sendiri, sementara ibu kandungnya membiarkan hal itu terjadi.

 

Pelaku keji ini adalah AR, seorang pemuda berusia 22 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban, dan JM, ibu kandung korban yang berusia 19 tahun. Pasangan ini sebenarnya memiliki dua orang anak, dan sayangnya anak yang paling kecil inilah yang menjadi korban kebrutalan mereka.

 

Dalam proses rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkaplah betapa kejamnya perlakuan tersebut. Dengan nada yang terasa begitu dingin, AR menceritakan bagaimana ia berulang kali menenggelamkan tubuh kecil si bayi ke dalam ember yang penuh berisi air. Ia bahkan menghitung dengan tenang, lalu menekan tubuh mungil itu ke dalam air, mengangkatnya kembali sesaat, dan melakukannya lagi berulang kali hingga si kecil yang tak berdaya itu akhirnya muntah-muntah dan tidak lagi berdaya.

 

Bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa melawan, bahkan belum tahu apa-apa di dunia ini. Namun orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjadi pembunuhnya sendiri. Setelah memastikan nyawa anak itu telah tiada, keduanya tidak berusaha mencari pertolongan, tidak menangis, dan tidak merasa bersalah.


Mereka hanya membungkus jenazah mungil itu dengan kantong plastik biasa, berjalan kaki cukup jauh hingga ke daerah Bendungan Hilir di Jakarta Pusat, lalu menguburkannya di sebidang tanah kosong tanpa penghormatan yang layak. (cnnindonesia.news, 20-11-2026)

 

Saat ditanya apa alasan yang membuat mereka tega melakukan hal yang tidak terbayangkan ini, jawabannya sungguh membuat siapa pun merasa sedih sekaligus marah. Mereka mengaku membunuh anak kandungnya sendiri karena merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup si kecil. Sebuah alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik di mata hukum maupun di sisi agama.

 

Kini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan segala sesuatunya terungkap dengan jelas, dan jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi guna melengkapi berkas perkara ini.

 

Peristiwa kematian bayi 20 bulan bukan hanya kesalahan dua orang pelaku saja. Namun, menunjukkan titik lemah dari tatanan sosial‑ekonomi yang berjalan di bawah pengaruh sistem kapitalisme.

 

Pertama, sistem ini sangat menekankan bahwa kebutuhan hidup harus dibayar dengan uang. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya sehari‑hari, perawatan anak, dan biaya kesehatan terus terasa berat. Ketika negara tidak memberikan jaminan hidup yang cukup, beban seluruhnya jatuh ke pundak keluarga sendiri. 

 

Kedua, logika kapitalisme sering menilai manusia dari kemampuan menghasilkan uang. Anak yang belum bisa bekerja kadang dipandang sebagai beban, bukan amanah atau anugerah. Cara pandang ini perlahan‑lahan mengikis rasa tanggung‑jawab batin, sehingga muncul pikiran keliru, lebih baik dihilangkan daripada menambah biaya.

 

Ketiga, perlindungan sosial belum menjangkau secara cepat. Di dalam sistem yang lebih mengutamakan keuntungan, layanan bantuan seringkali menjadi pilihan kedua, bukan kewajiban utama negara. Keluarga yang tertekan ekonomi tidak mudah menemukan tempat meminta bantuan sebelum masalah menjadi darurat besar.

 

Menurut pandangan Islam, anak adalah amanah dari Allah dan rezeki anak sudah dijamin oleh‑Nya. Jika sistem membuat orang lupa hal itu, berarti sistem tersebut sudah menjauh dari nilai‑nilai keadilan.


Dalam sistem yang berpusat pada uang dan kemampuan ekonomi, manusia perlahan‑lahan terbiasa menilai hidup dari segi biaya dan keuntungan. Alhasil, muncul pikiran keliru bahwa anak yang belum dapat menghasilkan uang adalah beban yang harus dihindari. Padahal dalam Islam, anak adalah amanah suci yang dititipkan Allah kepada orang tua, bukan barang yang boleh dibuang ketika menghadapi kesulitan.


Selain akidah yang benar, Islam juga membangun sistem solidaritas antar sesama umat yang utuh, sebagaimana QS. Al‑Ma’idah ayat: 2 yang artinya: "Dan tolong‑menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong‑menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."


Dalam Islam, ketika ada keluarga yang tertekan ekonomi, kerabat, jamaah masjid, dan masyarakat sekitar seharusnya peka sejak awal, lalu membantu melalui zakat, infak, sedekah, serta memberikan bimbingan dan nasihat, bukan membiarkan mereka menanggung semuanya sendirian. Dalam sistem kapitalisme modern, bantuan sosial sering dianggap sebagai urusan pribadi atau sekadar amal sukarela saja, sedangkan dalam Islam, saling menolong adalah kewajiban yang harus berjalan secara teratur.


Lebih dari itu, negara dalam Islam memiliki peran penting melalui Baitulmal untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang benar‑benar tidak mampu, melakukan pemantauan terhadap keluarga yang sedang tertekan, serta menyediakan akses konseling dan bantuan sebelum masalah menjadi darurat. Kemudian apabila sudah terjadi kejahatan. Negara wajib menegakkan hukum secara adil sesuai syariat.


Solusi Islam bukan hanya menghukum setelah tragedi terjadi, melainkan membangun jaring perlindungan menyeluruh. Mulai dari akidah yang benar di hati individu, tanggung jawab keluarga, solidaritas jamaah, peran Baitulmal negara, pencegahan dini, hingga penegakan hukum yang tegas.


Dengan demikian, tragedi ini menjadi pelajaran besar bahwa ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi, tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah. Islam menawarkan sistem utuh yang menjaga nyawa manusia sejak awal, bukan hanya menangani setelah nyawa itu hilang. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Baca Juga



Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam 

dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi

________________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA - Pemerintah RI enggan menetapkan status bencana nasional dan menegaskan masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Dalam konferensi persnya, Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Indonesia menolak tawaran bantuan asing seperti helikopter dan personel dari Malaysia. Dudung menegaskan, untuk sementara Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. (suara.com, 19-10-26)


Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi), jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari – Juli 2026 sebesar 202.004,30 hektar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 69% jika dibandingkan dengan data tahun 2025. (sipongi.gakkum.kehutanan.go.id)


Angka tersebut diperkirakan akan melonjak tajam mengingat pada Juli hingga Oktober 2026 terjadi kebakaran parah di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat. 


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyatakan bahwa hingga Rabu (14-10-2026) pukul 16.00 WIB, jumlah kumulatif kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0-5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru yang dilaporkan pada hari tersebut. (rm.id, 17-10-26)


Karhutla Berulang, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan


Karhutla berulang, hal ini kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Ruang hidup masyarakat terancam oleh kabut asap bahkan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Pertanyaannya, kemana pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab? Berbulan-bulan lamanya, asap tak kunjung padam. Pemerintah hanya mengerahkan upaya kuratif dengan mengirimkan pasukan pemadam, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Tapi abai terhadap upaya preventif dan seolah lupa, akar masalah dibalik terjadinya karhutla. 


Cuaca seringkali dijadikan kambing hitam. Padahal, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab. Aktivitas manusia, pembakaran hutan yang disengaja memiliki peran besar terjadinya karhutla. Sistem yang diadopsi hari ini, sekuler-kapitalisme telah mematikan nurani penguasa, mereka tidak memahami hakikat kepemimpinan. Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan regulator yang memberi restu pemilik modal untuk mengeruk hutan demi kepentingan mereka sendiri.


Dalam Islam, Alam Adalah Amanah dan Satu Nyawa Sangat Berharga


Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyuah (lembut kepada rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:


”Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasa’i)


Dalam Islam, alam adalah amanah dari Allah swt bukan komoditas. Alhasil, keberadaannya harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk segelintir pihak. 


“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik..” (TQS. Al-A’raf: 56)


Oleh karena itu, Islam memiliki sistem pendidikan berbasis akidah untuk membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah Swt. sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.


Dalam penanganan bencana seperti karhutla, Islam memiliki sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, maupun oknum aparat. Islam juga memiliki mekanisme pencegahan agar karhutla tidak berulang dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi. 


Demikianlah, bencana Karhutla hanya dapat dituntaskan dengan cara pandang Islam. Oleh karena itu, penegakkan Islam dan seluruh aturannya wajib kita perjuangkan. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, maka persoalan umat termasuk karhutla akan mampu teratasi dan membawa kebaikan bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi. InsyaAllah. Wallahualam bissawab. 


Amriane Hidayati

Hutan Milik Umum, Bukan Milik Oligarki

Hutan Milik Umum, Bukan Milik Oligarki

Baca Juga



Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum

tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh korporasi untuk mengeruk keuntungan pribadi

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kabut asap belum benar-benar pergi, masyarakat terus menghirup udara tercemar, anak-anak terserang ISPA, bahkan nyawa melayang akibat bencana yang berulang.


Ironisnya, persoalan ini seolah hanya menjadi urusan teknis pemadaman, bukan persoalan serius tentang keselamatan rakyat. Kalau kondisi seperti ini masih dianggap terkendali, sebenarnya ukuran keberhasilan penanganan bencana itu dilihat dari mana?


Pemerintah menyatakan belum perlu menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional karena merasa masih mampu menanganinya. Pernyataan tersebut muncul ketika negara tetangga telah menyampaikan protes akibat kabut asap yang melintasi batas negara. Padahal dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang terbakar, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat luas. Sikap merasa sanggup tentu tidak otomatis berarti keadaan sudah aman, apalagi jika penderitaan warga masih berlangsung.


Luas kebakaran pun bukan persoalan kecil. Data SiPongi dalam catatan Januari hingga Juli 2026 menunjukkan sekitar 202.004 hektare lahan terbakar. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA akibat kabut asap per 11 Oktober 2026, termasuk 64.913 kasus pada balita. Laporan berikutnya bahkan menyebut jumlah kumulatif meningkat menjadi 288.540 kasus per 14 Oktober, dengan empat orang meninggal dunia dalam rangkaian bencana karhutla. (rm.id, 17-10-2026)


Angka-angka tersebut seharusnya cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak dan mengevaluasi penanganan karhutla. Sebab di balik statistik itu ada anak yang kesulitan bernapas, keluarga yang khawatir terhadap kesehatan anggota keluarganya, serta petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa saat memadamkan api. Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa keadaan masih terkendali. Mereka membutuhkan perlindungan yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.


Kapitalisme Sekuler Pangkal Karhutla 


Karhutla yang terus berulang juga memperlihatkan bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah meluas. Ada persoalan pengelolaan hutan dan lahan, pengawasan, serta kepentingan ekonomi yang harus diperiksa sampai ke akarnya.


Jika setiap tahun masyarakat kembali menghadapi ancaman serupa, berarti ada sesuatu yang belum dibereskan secara mendasar. Jangan sampai negara sibuk menunjukkan kemampuan menangani akibat, tetapi tidak sungguh-sungguh menghentikan penyebabnya.


Sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dapat menjauhkan kepemimpinan dari kesadaran tersebut. Agama seolah cukup ditempatkan sebagai urusan ibadah pribadi, sedangkan pengelolaan negara diserahkan pada pertimbangan kepentingan dan keuntungan duniawi.


Akibatnya, jabatan rawan dipandang sebagai kekuasaan, bukan amanah yang kelak dihisab. Pendidikan yang tidak menjadikan akidah sebagai dasar pembentukan kepribadian pun berisiko melahirkan pemimpin yang cakap secara teknis, tetapi lemah dalam kesadaran bahwa mengurus rakyat adalah tanggung jawab di hadapan Allah.


Masalah lainnya terletak pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan ruang besar bagi kepentingan pemilik modal. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, hutan dan lahan dapat dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi demi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.


Kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan berisiko tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis. Selama pengelolaan sumber daya alam lebih tunduk pada kepentingan pemodal daripada aturan yang melindungi kepentingan umum, ancaman kerusakan lingkungan akan terus terbuka.


Islam Atasi Karhutla 


Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan jabatan untuk mempertahankan kekuasaan atau sekadar mengatur administrasi pemerintahan. Pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda:


الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Tanggung jawab itu menuntut pemimpin memiliki tiga watak penting, yakni al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lemah lembut terhadap rakyat). Kekuatan dibutuhkan agar negara mampu mengambil tindakan tegas dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan masalah.


Ketakwaan membuat pemimpin sadar bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.. Sementara kelembutan kepada rakyat mendorongnya untuk mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat, bukan membiarkan mereka menanggung dampak kebijakan yang keliru.


Islam memiliki pengaturan kepemilikan yang membedakan kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh korporasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Negara bertugas mengelolanya sesuai syariat dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan tidak boleh tunduk pada tekanan pemodal, melainkan harus berada di tangan negara yang menjalankan hukum Allah.


Penerapan sistem Islam secara menyeluruh melalui institusi Khil4fah juga akan membentuk kepemimpinan yang berlandaskan akidah. Pendidikan Islam tidak hanya mencetak orang yang menguasai ilmu dan keterampilan, tetapi juga membangun kepribadian yang memahami halal-haram serta beratnya amanah mengurus umat.


Negara pun wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, mencegah kerusakan, menindak pelanggaran, dan mengerahkan sumber daya untuk memulihkan wilayah terdampak. Penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.


Khatimah 


Rakyat tidak seharusnya dipaksa menganggap kabut asap sebagai kejadian biasa setiap tahun. Nyawa manusia, kesehatan anak, dan kelestarian lingkungan bukan harga yang pantas dibayar demi keuntungan segelintir pihak. Sudah saatnya kepemimpinan dikembalikan pada hakikatnya sebagai amanah untuk melindungi dan mengurus umat sebab pemimpin sejati bukan sekadar merasa sanggup menghadapi bencana, melainkan memastikan rakyat tidak terus-menerus menjadi korban. Wallahualam bissawab.

Awal Hijrahku: Ketika Memanggilku dalam Mimpi

Awal Hijrahku: Ketika Memanggilku dalam Mimpi

Baca Juga


Untuk teman-teman yang masih menunda hijrah

jangan tunggu mimpi seperti aku jangan tunggu dipanggil baru sadar

___________________


Penulis Ummu El

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, INSPIRASI - Dulu aku pikir hidup ini masih panjang. Aku masih sibuk dengan dunia. Tertawa, lalai, menunda taubat. Aku pikir kematian itu masih jauh, ternyata tidak. Suatu malam, Allah menegurku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku bermimpi, aku meninggal.


Dalam mimpi itu sangat nyata. Aku melihat diriku sendiri terbujur kaku. Dingin. Tidak bisa bergerak. Aku melihat orang-orang memandikanku. Air itu disiramkan ke tubuhku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku melihat diriku dikafani. Kain putih yang dulu sering aku hindari untuk membicarakan kematian, kini membungkus seluruh tubuhku.


Dan yang paling membuatku gemetar, saat aku hendak dimasukkan ke liang lahat. Gelap. Sempit. Sendirian. Di saat itulah aku terbangun. Nafasku sesak, keringat membasahi seluruh tubuh, jantungku berdegup kencang. Aku menangis, lama sekali.


Di kamar yang sepi itu, baru aku sadar. Ternyata kain kafan itu tidak butuh ukuran badan. Ia selalu siap. Ternyata liang lahat itu tidak menunggu kita siap. Ia selalu terbuka. Malam itu Allah masih memberiku kesempatan kedua. Aku yang tadinya mati dalam mimpi, Allah bangunkan kembali dalam nyata. Bukan untuk kembali ke maksiat yang sama, tapi untuk pulang.


Sejak malam itu, aku berjanji. Aku ingin pulang sebelum dipulangkan. Aku ingin berhijab sebelum dikafani. Aku ingin mengaji sebelum dimandikan. Aku ingin taat sebelum dishalatkan. Itulah awal hijrahku. Bukan karena aku baik, tapi karena Allah masih sayang padaku. Allah menegurku dengan mimpi, karena mungkin jika dengan musibah, aku tidak akan sanggup.


Untuk teman-teman yang masih menunda hijrah, jangan tunggu mimpi seperti aku. Jangan tunggu dipanggil baru sadar. Karena belum tentu setelah mimpi itu kita masih diberi kesempatan terbangun. Hijrahlah, selagi Allah masih beri kita napas untuk bertaubat.


Tapi ternyata, hidayah itu tidak berhenti di air mata malam itu. Beberapa hari setelah mimpi itu, dalam keadaan hati yang masih goncang, Allah kirimkan seorang teman yang namanya Teh Ause. Dia datang dan mengajak dengan lembut, "Teh, ikut ngaji yuk ke DTA Al-Fatih,"


Tanpa pikir panjang aku ikut. Langkah kaki terasa berat, tapi hati terasa ditarik. Dan disanalah takdir indah itu Allah pertemukan. Aku dipertemukan dengan ustazah-ustazah pengemban dakwah Islam kaffah. Awalnya ku kira ngaji itu hanya tentang halal-haram, tentang memperbaiki salat dan bacaan Qur'an. Ternyata lebih dari itu.


Mereka bukan hanya memberi ilmu. Mereka membina. Mereka merangkul. Mereka tidak menghakimi masa laluku yang berantakan. Mereka sabar menuntunku, menemukan jati diri yang selama ini hilang. Di kajian itu aku baru paham, ternyata Islam itu tidak setengah-setengah. Islam itu kafah. Islam itu tidak hanya mengatur cara memandikan jenazah, tapi juga mengatur bagaimana seharusnya hutan dijaga, bagaimana negara diurus, bagaimana hidup ini harusnya ditata dengan syariat secara menyeluruh.


Dari yang awalnya aku hanya takut mati, kini aku jadi paham untuk apa aku hidup. Dulu aku mencari jati diri di tempat yang salah. Di fashion, di validasi manusia, di dunia yang semu. Di DTA Al-Fatih, bersama ustazah-ustazah itu, aku menemukan jati diriku yang sebenarnya: aku adalah hamba Allah, seorang muslimah yang punya peran besar untuk dakwah.


Jika malam itu Allah membangunkan ku dari kematian dalam mimpi, maka di DTA Al-Fatih Allah benar-benar membangunkanku dari kematian hati yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah. Telah Kau pertemukan aku dengan mimpi itu, dan Kau pertemukan aku dengan orang-orang salih yang menuntunku pulang. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Kecerdasan Buatan (AI) Menjadi Kemajuan atau Kekhawatiran

Kecerdasan Buatan (AI) Menjadi Kemajuan atau Kekhawatiran

Baca Juga


Kecanggihan teknologi semestinya membantu manusia menjalankan amanahnya di bumi

bukan untuk menyumbang kerusakan dalam kehidupan


_____________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Di era sekarang, ada teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat canggih berupa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). AI hadir untuk membantu kemudahan dan manfaat bagi manusia. Salah satunya dalam mengubah cara kerja di beberapa sektor, seperti: pendidikan, keuangan, industri, hingga penelitian ilmiah.


Sejumlah peneliti AI terkemuka dunia memperingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya "ledakan kecerdasan" AI. Ada 22 peneliti yang terlibat, termasuk Yoshua Bengio dan Geoffrey Hinton yang dianggap sebagai bapak AI moderen. Selain itu juga melibatkan salah satu pendiri Anthropik Jack Clark dan kepala ilmuwan open AI Jakub Pachoki. (cnnindonesia.com, 30-09-2026)


Kekhawatiran terhadap AI bukan berarti untuk memberhentikan perkembangan teknologi. Namun, agar mendorong perkembangan AI secara tanggung jawab, pengawasan memadai, dan disertai aturan yang lebih ketat.


Di bidang keuangan, AI dapat membantu menganalisis data dan mengidentifikasi risiko. Di bidang kesehatan AI berfungsi untuk mempercepat analisis data, dalam menyediakan obat-obatan yang di personalisasi, dan pemindaian sinar-x. Teknologi ini mempercepat pekerjaan secara efisiensi dan mampu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama.


Para peneliti dan pakar keamanan global terus memperingatkan bahwa penyalahgunakan kecerdasan buatan AI dapat menciptakan ancaman biologis dan siber yang sangat serius. Berkurangnya kendali manusia terhadap sistem yang semakin otonom, persaingan teknologi antar negara yang dapat meningkatkan risiko konflik. Di samping itu, AI juga dapat melakukan kesalahan opini publik dan penipuan melalui konten yang semakin sulit dibedakan antara ilusi AI atau kenyataan.


Memang, pada sisi yang lain AI bisa bermanfaat terhadap manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan persoalan. Namun, pada sisi yang lain juga bisa menimbulkan bahaya apabila tidak disertai pengawasan, tanggung jawab, dan pedoman yang jelas.


AI dalam Sistem Kapitalisme


Dalam kehidupan sistem kapitalisme hari ini lebih mengutamakan asas manfaat. Untung rugi pun menjadi standar perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi sangat berkaitan persaingan ekonomi dan nilai keuntungan. Perusahan berlomba menciptakan teknologi yang lebih unggul untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan memperkuat persaingan.


Ketika adanya kecerdasan buatan (AI) ini telah mendorong persaingan lebih diutamakan. Maka, muncul risiko bahwa teknologi diinformasikan lebih cepat dari kesiapan, pengawasan, dan perlindungan. Persaingan dapat mencapai inovasi tetapi kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian seimbang demi keuntungan menjadi pertimbangan utama.


Dampak adanya risiko yang ditimbulkan olah AI, adanya perusahaan yang berlomba menghadirkan kemampuan baru. Sementara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat tidak mampu memantau dan memastikan keamanan kepada rakyat dalam menggunakan AI. Kecerdasan buataan (AI) tanpa kendali akidah dan syariat Islam bisa berisiko pada kehancuran kehidupan manusia.


AI dalam Pandangan Islam


Dalam Islam, teknologi AI bersipat mubah (boleh) digunakan selama membawa kebaikan, kemaslahatan, dan tidak mendatangkan mudarat bagi siapa pun. Kecerdasan buatan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Maka, AI ini tidak selalu dilihat sebagai ancaman.


Teknologi AI ditangan seseorang yang mempunyai akidah kokoh dan kepatuhan terhadap syariat akan berkualitas dan mendatangkan manfaat. Sebaliknya, AI ditangan seseorang tanpa akidah dan syariat Islam bisa berisiko pada kehancuran manusia, yakni munculnya ledakan teknologi AI.


Manusia diberi akal oleh Allah Swt.. Dengan bekal akal inilah manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya:


وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ


Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 165)


Perkembangan teknologi AI merupakan karya kegeniusan akal manusia. Namun, satu yang harus disadari bahwa, AI akan dipengaruhi dengan berbagai informasi, pemikiran, dan ideologi, yang kemudian diproses menjadi satu keputusan. Pemikiran ini menjadi suatu hadarah yang dipengaruhi ideologi dan madaniyah.


Sebagai umat Islam suatu keharusan menjaga kerahasian data pengguna sebagai prinsip penjagaan harta dan kehormatan. Sebab dalam penggunaan AI seringkali memerlukan data diri untuk diproses dan hal ini disinyalir membahayakan diri jika selalu mengikuti tren, jika tidak berasaskan akidah yang benar. Dengan demikian, AI bukanlah sumber kebenaran secara mutlak dan tidak mempertanggungjawabkan moral maupun keagamaan seseorang.


Kecanggihan teknologi semestinya membantu manusia menjalankan amanahnya di bumi, bukan untuk menyumbang kerusakan dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]


Khantynetta

Pemimpin Abai, Asap Tak Kunjung Padam

Pemimpin Abai, Asap Tak Kunjung Padam

Baca Juga


Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat menjadi taruhannya

Mirisnya lagi, pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan kabut asap yang pada kenyataan makin meluas

__________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) belum padam sampai saat ini. Ini menyebabkan asapnya menyebar luas di tujuh provinsi di negeri ini, bahkan negara tetangga. Malaysia juga sempat menyampaikan protesnya atas bencana ini karena mereka juga terkena dampak kabut asapnya.


Namun, sampai saat ini pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan belum menetapkan sebagai bencana nasional. Meski negara tetangga terus memprotes kabut asap lintas negara. Sungguh sangat miris, tidak hanya merugikan rakyat negeri ini, namun karhutla juga merugikan negara tetangga. 


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki area penanganan Karhutla terluas. BNPB melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 639,23 hektare, yang tersebar di enam provinsi prioritas hingga Senin (12-10-2026). Kalteng dan dan Kalsel menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat. (Bisnis.com, 13-10-2026)


Akibat dari kabut asap di Indonesia menyebabkan terjadinya kasus ISPA. Dari data Kemenkes per 11 Oktober 2026, sudah mencapai 277.075 kasus, termasuk 64.913 balita dan sudah ada 4 orang yang meninggal dunia. 


Akar Masalah 


Inilah yang terjadi di negeri ini saat menerapkan sistem kapitalisme. Pemimpinnya abai terhadap rakyatnya. Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Mirisnya lagi, pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan kabut asap yang pada kenyataan makin meluas.


Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyatnya agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 


Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam/presiden adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)


Selain itu, dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme, membuat pemimpin tidak paham hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan tidak peduli dengan banyaknya korban akibat keabaiannya.


Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan kekuasaan di tangan pemodal. Siapapun bebas memiliki apa pun, sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang. 


Hal tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berulang terjadi di negeri ini. Karena negeri ini menerapkan aturan selain aturan Allah. Sebaliknya malah bekerja sama dengan asing untuk mengeruk sumber daya alam di negeri tercinta ini. 


Solusi Islam


Kebakaran hutan dan lahan tidak akan terus berulang jika Islam diterapkan. Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat).


Selain itu, sistem pendidikan Islam berbasis akidah membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya. Alhasil, tidak akan abai terhadap keselamatan rakyatnya. 


Ada hadis yang menyampaikan tentang kepemimpinan. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam/presiden adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)


Perlu kita ketahui bahwa, sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla diselesaikan sampai akarnya bukannya terus berulang.


Betapa aman dan nyaman jika Islam diterapkan di negeri ini. Jikapun terjadi bencana, pemimpin tidak akan abai terhadap keselamatan rakyatnya. Namun, akan bergerak cepat dan tepat untuk mengatasinya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Ummu Adil

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

Baca Juga

 


Mengapa korupsi terjadi dan terjadi lagi seperti tiada hentinya

yaitu karena sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menimbulkan efek jera

_________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Bencana di negeri kita belum reda, bukannya bantuan yang didapat, namun malah berita buruk yang sangat menyakitkan.


Pejabat yang seharusnya melindungi rakyat, justru menzalimi rakyat dengan mengambil hak rakyat. Penderitaan rakyat bertubi-tubi. Sudahlah terkena bencana, ditambah bantuan untuk bencana malah dikorupsi. 


Seperti yang diketahui bahwa KPK melakukan OTT di BNPB pada 13 Oktober 2026 dan menetapkan 5 tersangka, salah satunya adalah adik dan tenaga ahli Kepala BNPB. Mirisnya, praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak 2022 di tengah banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat. 


Disampaikan bahwa praktik rasuah ini menyasar Dana Siap Pakai (DSP), yakni dana cadangan yang bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Dana ini secara khusus hanya boleh dicairkan untuk keperluan tanggap darurat, status siaga, dan masa transisi darurat ke pemulihan bencana. (MetroTV, 15-10-2026)


Akar Masalah


Korupsi yang menyebar luas dan makin menggurita seperti ini terjadi karena kita berada pada sistem kapitalisme. Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa, justru terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Sungguh sangat miris pelindung menjadi penghancur. 


Selain itu, pelaku tindak korupsi makin banyak karena tidak ada benteng keimanan pada diri pejabat sehingga tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apa pun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pejabat krisis integritas. 


Mirisnya lagi, kapitalisme membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Lemahnya pengawasan/kontrol dari pemimpin negara pada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Korupsi bukan anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan.


Satu hal yang pasti, mengapa korupsi terjadi dan terjadi lagi seperti tiada hentinya yaitu karena sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menimbulkan efek jera. Alhasil, pelaku kriminal makin bertambah dan juga mengulanginya. 


Solusi Islam


Berbeda dengan Islam, cara penanganan bencana sangat cepat dan tepat. Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. 


Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa'in dan junnah. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar:


"Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa saja yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban di dalamnya." (HR. Muslim)


Yang pertama dan utama, Islam membangun keimanan pada diri individu sebagai benteng pertama. Rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat untuk melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi.


Yang tidak kalah pentingnya, penerapan sistem Islam menutup celah korupsi dari bukunya melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang melahirkan orang-orang berkepribadian Islam. Selain itu, ada mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat. 


Dalam Islam, terkait hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku tindak korupsi bisa membuat efek jera kepada para pelaku, dan mencegah orang lain untuk bertindak kriminal. Untuk para pelaku korupsi negara Islam akan memberikan sanksi takzir bagi para pelakunya. Hukum yang setimpal. 


Oleh karena itu, jika ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya maka kita harus menerapkan hukum Allah. Marilah kita berdoa dan terus berjuang agar negeri tercinta ini menerapkan hukum Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]


Ummu Adil

Sekularisme Mengikis Peran Strategis Santri

Sekularisme Mengikis Peran Strategis Santri

Baca Juga



Tujuan mulia pesantren dan jati diri santri sebagai penerus perjuangan Islam akan terwujud

jika negara menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pandangan Islam

_____________________


Penulis Tiktik Maysaroh

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Peringatan hari santri tahun 2026 digelar diberbagai daerah. Di Kabupaten Bandung, peringatan hari santri digelar di lapangan Upakarti Soreang dan dihadiri langsung oleh bupati bandung Dadang Supriatna.


Dalam pidatonya Dadang menyampaikan bahwa santri tidak hanya memiliki peran dalam bidang keagamaan, tetapi juga berpeluang menjadi pemimpin, pengusaha, aparat negara, hingga profesional diberbagai sektor. 


Dadang menilai sekitar 160.000 santri di kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional yang harus ditopang dengan peningkatan kapasitas diri agar santri mampu bersaing dan berkiprah di berbagai bidang. (Radarbandung.id, 22-10-2026)


Maka dari itu, bupati Dadang Supriatna memberikan dukungan dan dorongan kepada para santri untuk berani tampil mengembangkan potensi dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Peran ini sesuai dengan peran perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. (Gerbangpatriot.com, 22-10-2026)


Selain itu, pada moment peringatan hari santri nasional bupati bandung Dadang Supriatna memberi penghargaan kepada BAZNAS sebagai bentuk apresiasi terhadap peran BAZNAS dalam menjalankan tugas dan kontribusinya bagi masyarakat khususnya melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS). (Kabbandung.baznas.go.id, 22-10-2026)


Seruan dan harapan KDS serta penghargaan yang diberikan kepada salah satu lembaga umat patut diapresiasi. Tetapi, kondisi bangsa hingga saat ini pada dasarnya masih berada dalam kondisi terjajah di dalam jeratan simpul-simpul kapitalisme. 


Kita ketahui, hari santri berakar dari perjuangan bangsa dalam melepaskan diri dari penjajahan melalui gema jihad yang dicetuskan oleh hadraatussyaikh Hasyim Asy'ari demi melawan bangsa penjajah kala itu. Namun saat ini, berbagai permasalahan dan beragam tantangan dihadapi oleh para santri yang menyebabkan hilangnya identitas hakiki santri itu sendiri. Diantaranya pemberdayaan ekonomi pesantren yang mendegradasi peran strategis pesantren sebagai lumbung calon ulama masa depan


Kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren yang diterapkan seperti OPOP (One Pesantren One Product) dengan tujuan melakukan perbaikan ekonomi dan kemiskinan adalah merupakan bentuk pembajakan potensi pesantren dan santri dalam menyelesaikan problem ekonomi negara yang tentunya akan mengalihkan fokus dan perhatian pesantren dalam mencetak kader dan umat terbaik. Kebijakan ini jelas menjadi upaya untuk melemahkan peran pesantren dan peran strategis santri yang seharusnya menjadi basic perjuangan melawan neoimperialisme.


Hari Santri Nasional seharusnya menjadi momen melakukan perbaikan dan perubahan kualitas santri. Sayangnya, peringatan hari santri nasional dari tahun ke tahun belum memberikan perubahan signifikan untuk memperbaiki generasi. 


Di samping itu, hari ini santri diberdayakan untuk turut menderaskan moderasi beragama yang memiliki pemikiran moderat juga mampu merubah pandangan hidup yang sesuai dengan keinginan barat yaitu memisahkan agama dari kehidupan yang pada akhirnya menerima ide dan pemikiran barat seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme, hedonisme, liberalisme, sinkretisme dan lain sebagainya.


Ide-ide dan pemikiran barat tersebut nyata telah menghilangkan identitas hakiki santri sebagai hamba Allah sekaligus meredam spirit resolusi jihad para santri dalam memperjuangkan Islam. Alhasil, spirit resolusi jihad hanya mencukupkan santri berdaya dalam aspek materi dan berakhlak mulia dalam batas ibadah ritual semata, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.


Pengarusan moderasi Islam meyakini bahwa Islam sebagai agama yang dapat dikompromikan dengan nilai dan pemikiran dari luar Islam. Akibatnya, generasi bisa kehilangan arah dan jati dirinya. Padahal sebagai muslim kafah segarusnya tunduk dan taat pada aturan Allah Taala semata. 


Permasalah disekitar pesantren semakin komplit dengan masifnya kriminalitas yang terjadi di lingkungan pesantren seperti perundungan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan sebagainya. Semua ini, menjadi bukti bahwa sekularisme telah menjadi racun mematikan bagi generasi, termasuk santri yang notabene mereka hidup di lingkungan pendidikan yang banyak mengajarkan nilai-nilai Islam. Alhasil, Ilmu yang dikaji di dalamnya belum berhasil membentuk kepribadian Islam.


Semua yang terjadi disebabkan negara lepas tangan dalam mengurus pendidikan. Negara hanya berfungsi sebagai regulator untuk kepentingan para kepitalis. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tak bisa dirasakan oleh masyarakat, bahkan berbagai aset strategis diperjualbelikan atas nama kebebasan kepemilikan dan liberalisasi pasar. Semua ini, karena bercokolnya sistem demokrasi kapitalisme neoliberal yang diterapkan hari ini.


Oleh karena itu, santri harus kembali pada jati diri yang sesungguhnya yaitu sebagai hamba Allah yang taat dan generasi penerus yang memperjuangkan bangkitnya peradaban Islam. Bukan menjadi penyambung lidah pemikiran moderat sekuler dan pembela sistem demokrasi kapitalisme.


Santri juga tidak boleh terjebak dengan proyek-proyek Barat yang melemahkan pemahaman Islam yang benar. Santri harus berdaya di tempat dan habitat yang sebenarnya, yakni generasi ulama penjaga kemuliaan Islam dan ilmuwan masa depan perintis peradaban gemilang.


Tujuan hakiki lembaga pendidikan Islam adalah mencetak kader ulama fakih fiddin, pewaris Nabi, memiliki akhlak dan kepribadian Islam yang khas, memahami Islam secara gamblang dan menyeluruh, menyebarluaskan Islam dengan dakwah, mencerdaskan masyarakat dengan akidah Islam yang sahih, dan membentuk ilmuwan yang unggul dalam sains dan teknologi.


Maka dari itu, keberadaan pesantren sangat dibutuhkan oleh umat karena output yang dihasilkan akan membentuk generasi yang beriman dan bertakwa karena tsaqafah yang didapatkan berasal dari tsaqafah Islam. Para santri akan senantiasa dibina dan dididik dengan nilai dan ajaran syariat.


Karena itu, tujuan mulia pesantren dan jati diri santri sebagai penerus perjuangan Islam akan terwujud jika negara menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pandangan Islam. Begitupun negara akan memfasilitasi keberlangsungan pesantren dalam berbagai aspek, di antaranya menerapkan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam, memberi fasilitas pendidikan yang memadai, menggaji guru dengan layak, bahkan negara dapat membebaskan biaya pendidikan bagi para santri yang menimba ilmu di pesantren.


Negara dalam sistem Islam memiliki peran besar untuk menjaga keberlangsungan pesantren dan menjaga visi misi pesantren agar kemuliaan dan kemurnian ajaran Islam terjaga. Inilah peran pesantren dalam mewujudkan santri berkepribadian Islam kafah yang kelak membangun peradaban Islam yang cemerlang.


Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 110, yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”


Demikianlah, tatkala dunia pendidikan umum maupun pesantren murni berlandaskan akidah Islam dibawah naungan sistem Islam, maka pendidikan mampu melahirkan para generasi pemimpin perubahan dan melahirkan ulama bahkan hingga tingkat mujtahid. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ponpes Digeledah Kehormatan Santriwati Diabaikan

Ponpes Digeledah Kehormatan Santriwati Diabaikan

Baca Juga



Profesionalitas aparat juga harus diukur dari kepatuhan terhadap hukum

keadilan tindakan, dan perlindungan terhadap masyarakat

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Saat dini hari ketika para santriwati beristirahat justru peristiwa yang sangat menakutkan. Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi sasaran penggerebekan aparat kepolisian pada Selasa (27-10-2026).


Peristiwa ini menyisakan persoalan serius tentang bagaimana negara menjalankan kewenangan penegakan hukum tanpa mengabaikan kehormatan perempuan dan perlindungan anak.


Pihak pesantren menjelaskan kronologi peristiwa tersebut, puluhan personel kepolisian dan Brimob bersenjata lengkap mendatangi asrama sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tertidur. Karena tidak ada yang membukakan pintu, aparat disebut mendobrak pintu masuk dan sejumlah kamar. 


Para santriwati yang terbangun dalam keadaan belum mengenakan jilbab kemudian mengalami tindakan yang oleh pengurus dinilai intimidatif. Mereka disebut dibentak, ditarik keluar, bahkan dihadapkan pada senjata laras panjang.


Sebanyak empat pengasuh dan 12 santriwati turut menjadi bagian dari pemeriksaan. Pihak pesantren juga mempersoalkan penyitaan sejumlah barang pribadi dan inventaris yang menurut mereka tidak disertai dokumen resmi. Peristiwa tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mie babi di Sukoharjo pada September 2026. (detik.com, 30-10-2026)


Persoalan ini bukan sekadar tentang penggeledahan sebuah bangunan. Ada kehormatan perempuan, keamanan anak-anak, dan martabat lembaga pendidikan Islam yang harus diperhatikan. Bagaimana mungkin tempat yang menjadi ruang belajar dan perlindungan bagi santriwati justru menghadirkan pengalaman yang menimbulkan ketakutan mendalam?


Penegakan Hukum yang Tebang Pilih 


Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pengurus pesantren maupun orang-orang yang berada di dalamnya. Jika terdapat dugaan tindak pidana, aparat memang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas.


Penegakan hukum harus berlandaskan aturan, bukti, dan prosedur yang sah. Asas praduga tak bersalah juga wajib dijunjung tinggi. Seseorang tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum ada pembuktian melalui proses hukum.


Terlebih, ketika tindakan dilakukan di lingkungan asrama perempuan yang dihuni anak-anak, pendekatan aparat seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis, keselamatan, serta kebutuhan perlindungan mereka. Penggeledahan harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan privasi dan kehormatan penghuni.


Jika dugaan tindakan intimidatif benar terjadi, hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari operasi penegakan hukum. Seragam dan senjata adalah atribut kewenangan, bukan alasan untuk menghilangkan rasa aman masyarakat.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 30 Oktober 2026 turut menyampaikan keprihatinan. MUI meminta kepolisian memberikan klarifikasi terbuka dan Propam melakukan pemeriksaan objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur serta tindakan yang tidak proporsional. MUI juga menekankan pentingnya perlindungan santri, khususnya perempuan dan anak di bawah umur. 


Islam Menjaga Kehormatan dan Melindungi yang Lemah


Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai perkara yang wajib dijaga. Kemuliaan manusia tidak boleh direndahkan oleh siapa pun, terlebih oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab melindungi masyarakat.


Allah Swt. berfirman: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." (QS. Al-Isra: 70)


Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan yang harus dihormati. Kehormatan tersebut mencakup keselamatan jiwa, perlindungan tubuh, privasi, serta martabat diri. Perempuan yang sedang beristirahat di ruang pribadinya tidak boleh diperlakukan tanpa mempertimbangkan kehormatannya.


Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Seorang pemimpin maupun aparat tidak boleh menjadikan kewenangannya sebagai sarana menakut-nakuti rakyat. Justru makin besar kekuasaan yang dimiliki, makin besar pula tanggung jawab untuk berlaku adil.


Islam juga memandang anak-anak sebagai generasi yang harus dijaga dan dididik. Mereka berhak mendapatkan rasa aman, pendidikan, dan perlindungan. Pengalaman traumatis akibat tindakan yang tidak manusiawi dapat mengganggu ketenangan belajar dan perkembangan psikologis mereka.


Islam Solusi Hakiki


Peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap cara negara menjalankan kekuasaan. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada keberhasilan operasi atau penemuan barang bukti. Profesionalitas aparat juga harus diukur dari kepatuhan terhadap hukum, keadilan tindakan, dan perlindungan terhadap masyarakat.


Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, hukum sering kali dipahami sebatas aturan administratif dan kewenangan institusi. Padahal, hukum membutuhkan landasan moral yang kuat agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat penindasan. Tanpa ketakwaan dan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, aturan berisiko dijalankan hanya sebatas formalitas.


Islam menawarkan penyelesaian melalui penerapan syariat secara menyeluruh dalam kehidupan. Negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus dan pelindung rakyat), bukan sekadar pemegang kekuasaan. Rasulullah saw. bersabda, "Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib menjamin keamanan, kehormatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas berdasarkan hukum syarak, berlaku adil, serta tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Setiap pelanggaran oleh pejabat maupun aparat harus diperiksa dan diberikan sanksi secara adil tanpa pandang jabatan.


Negara juga wajib menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif. Dugaan pelanggaran harus diselidiki secara transparan, korban memperoleh pendampingan, dan hak-hak pihak yang diperiksa tetap dijamin. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pun harus mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan fungsi pembinaan generasi tanpa intimidasi.


Khatimah


Kasus Hamalatul Qur’an tidak boleh berhenti menjadi pemberitaan sesaat. Harus ada klarifikasi terbuka, pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran, pemulihan kondisi psikologis santriwati, serta penyelesaian persoalan penyitaan barang sesuai hukum.


Jangan sampai mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru merasa terancam di tempat mereka menuntut ilmu. Menjaga kehormatan santriwati bukan hanya tanggung jawab pengelola pesantren, melainkan kewajiban negara dan seluruh masyarakat. Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan, bukan ketakutan. Islam memiliki aturan yang menjadikan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keamanan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Wallahualam bissawab.