Featured Post

Recommended

Standarisasi Berislam: Seorang Penguasa atau Sang Pembawa Risalah

Maka sungguh, cukuplah Rasulullah saw. sebagai suri teladan dan standar untuk berislam baik secara pribadi maupun dalam bernegara __________...

Read more
Alt Title
Standarisasi Berislam: Seorang Penguasa atau Sang Pembawa Risalah

Standarisasi Berislam: Seorang Penguasa atau Sang Pembawa Risalah

Baca Juga


Maka sungguh, cukuplah Rasulullah saw. sebagai suri teladan

dan standar untuk berislam baik secara pribadi maupun dalam bernegara

_________________________


Penulis UmmiQyu 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Rindu Surga 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Buku 'Islam ala Prabowo' yang diluncurkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  pada bulan Agustus 2025 menuai berbagai respons dari masyarakat di media sosial.


Setelah satu tahun diterbitkan muncul diskusi dan perdebatan antar masyarakat mengenai isi buku tersebut dan mayoritas menilai buku tersebut berlebihan bahkan kekacauan terutama dalam memilih frasa dari judul 'Islam ala Prabowo'. 


Adapun isi dari buku tersebut secara substansial (inti) berfokus pada 3 pilar yaitu dimensi keislaman dan spiritualitas, komitmen terhadap perdamaian dan keadilan sosial, serta prinsip pengabdian nyata untuk kesejahteraan rakyat.


Penyusunan buku ini didasari oleh upaya akademik untuk menggali nilai-nilai luhur, paradigma berpikir, serta kilasan sejarah perjalanan hidup Prabowo Subianto, mulai dari kehidupan pribadi hingga karir militer. Pembaca juga diajak memahami akar pemikiran yang membentuk karakter kepemimpinannya saat ini. (BeritaNasionalUpdate.Com, 13 September 2026) 


Selain itu, buku ini juga merupakan kumpulan tulisan karya 21 penulis, yang terdiri dari tokoh agama, akademisi, diplomat dan politisi. Anehnya, akhir-akhir ini beberapa tokoh yang namanya tercantum sebagai penulis, justru mengaku merasa tidak menulis untuk buku tersebut. 


Standarisasi dalam Berislam


Munculnya buku 'Islam ala Prabowo' yang menimbulkan kontroversi, bukan semata-mata karena Prabowo Subianto seorang Presiden, dan bukan pula karena di dalam buku tersebut ada sejumlah ulama, akademisi dan tokoh masyarakat. Melainkan sejak kapan Islam memiliki versi berdasarkan nama seorang penguasa? Apalagi di dalam negeri sekuler? Itulah yang menjadi pertanyaan sederhana dan yang paling mendasar. 


Dalam sejarah Islam, kita mengenal pemimpin-pemimpin hebat, seperti kepemimpinan istimewa Khalifah Umar bin al-Khaththab, sang heroik dalam berjihad Shalahuddin al-Ayyubi atau penaklukan agung Muhammad al-Fatih. Kurang hebat apa keislaman mereka? Apa bisa dibandingkan dengan pemimpin negeri sekuler saat ini? Sangat jauh, akan tetapi  tidak pernah ada istilah "Islam ala Umar" Atau "Islam ala Muhammad al-Fatih".


Setiap manusia khususnya seorang muslim, sudah seharusnya menentukan mana yang harus dijadikan standar dalam berislam, apakah seorang penguasa atau sang pembawa risalah Islam? Jika berstandar pada seseorang jelas keliru, sebab ketidaksempurnaannya sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, bahkan seorang ulama sekalipun. Oleh karena itu untuk melihat dan menilai dari perwujudan Islam yang sempurna bukan dari perilaku individu muslim apalagi dari seorang penguasa.


Dalam perspektif akidah Islam, tolok ukur atau standarisasi kebenaran berasal dari wahyu Allah Swt. (Al-Qur’an dan As-Sunnah) bukan dari figur manusia. Oleh karenanya kesempurnaan Islam akan tetap terjaga dan tak lekang oleh waktu. Kesempurnaan dan kebenaran Islam juga tidak membutuhkan legitimasi (pengesahan) dari manusia yang berkedudukan sekalipun.



Karena tugas dan kewajiban seorang manusia sebagai seorang hamba hanya untuk memahami, mentaati dan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di mana di dalamnya terdapat berbagai aturan, solusi dalam setiap permasalahan kehidupan serta hukum-hukumnya yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari individu sampai kepada mengurusi negara. Tidak perlu lagi campur tangan manusia dalam menentukan hukum-hukum, cukuplah syariah Islam yang sudah sempurna. 


Dengan begitu manusia akan meraih kemuliaan sejauh ia menyesuaikan pikiran, ucapan dan tindakannya dengan ajaran Islam yang universal. Karena sesungguhnya Islam bukan hanya sekedar agama tetapi sebuah ideologi yang berbeda dengan ideologi lain di mana sistem pemikirannya bergantung pada karisma atau otoritas tokoh tertentu. 


Rasulullah Sebagai Panutan


Karena Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu, maka Allah Swt. menisbatkannya kepada seorang manusia pilihan Allah Swt. yaitu Rasulullah saw. untuk merefleksikan Islam kepada umatnya. Sementara kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk itibak (mengikuti) Rasulullah saw. sebagai figur, panutan dalam berislam di berbagai aspek dari urusan individu hingga urusan negara.


Allah Swt. berfirman:


“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak mengingat Allah.” (TQS. Al-Ahzab [33]: 21)



Dalam perspektif fiqih siyaasah, seorang kepala negara dalam Islam wajib menjalankan amanah kepemimpinannya dengan ittiba kepada Rasulullah saw. sebagai kepala negara Islam di Madinah dalam mewujudkan keadilan, menjaga agama serta melindungi jiwa, akal, harta dan kehormatan masyarakat. Tentunya dengan menjalankan seluruh aturan Islam dan undang-undang secara menyeluruh yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.


Maka sungguh, cukuplah Rasulullah saw. sebagai suri tauladan dan standar dalam berislam baik secara pribadi maupun dalam bernegara. Juga sebagai pelaksana aturan Islam di segala aspek kehidupan secara menyeluruh. Wallaahualam bissawab. [GSM/MKC]

Maulid Nabi, Benarkah Sudah Cinta Nabi?

Maulid Nabi, Benarkah Sudah Cinta Nabi?

Baca Juga


Mencintai Nabi Muhammad saw., bukan hanya dengan merayakan maulid

namun menjadikan beliau tauladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

______________________________


Penulis Mardiyah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Maulid Nabi, momen spesial bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Umat Islam mengaku mencintai nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengekspresikan dalam berbagai kegiatan dan ritual. Bahkan Kemenag menggelar acara gema selawat kebangsaan dengan judul Blissful Maulid. (SINDOnews.com 23 Agustus 2026)


Namun benarkah umat Islam sudah mencintai nabi Muhammad?


Setiap bulan Rabiul awal umat Islam dengan gegap gempita memperingati maulid Nabi dengan mengadakan pengajian/tabligh akbar, pembacaan selawat, pembacaan kitab barzanji, aneka lomba seperti lomba azan dan lain-lain. Benarkah dengan mengadakan kegiatan seperti ini umat sudah mencintai Nabi Muhammad? Padahal masih banyak hukum-hukum ajaran Rasulullah yang belum mampu diwujudkan.


Cinta kepada Nabi Muhammad seharusnya melahirkan ittiba'. Ittiba' adalah mengikuti ajaran Rasulullah secara totalitas. Rasullulah mewariskan ajaran Islam dengan dua pedoman yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Rasullulah juga mewariskan perjuangan agar ajaran Islam bisa ditegakkan di muka bumi secara kafah.


Sebenarnya umat sudah mulai menyadari bahwa aturan hidup yang dipakai untuk mengurusi umat saat ini sudah tidak layak dipakai. Umat sudah mulai sadar bahwa aturan yang dipakai sekarang memberikan peluang korupsi, membiarkan milkiyah ammah dikuasai korporasi dan hukum yang tebang pilih. Namun sangat disayangkan umat Islam juga masih belum memahami bagaimana arah dan metode perjuangan Rasulullah dalam mewujudkan kehidupan Islam. Mewujudkan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun gafur.


Peringatan Maulid Nabi yang dirayakan umat saat ini belum melahirkan kecintaan pada Rasulullah dengan cinta yang sejati alias cinta palsu.  


Cinta kepada Rasulullah harus melahirkan ittiba', harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan, idola, dalam memahami Islam dan mewujudkan kehidupan Islam. Jangan sampai perayaan Maulid Nabi hanya perayaan yang hampa tanpa mengikuti ajaran dan perjuangan Rasulullah dalam mewujudkan kehidupan yang berlandaskan hukum-hukum Islam. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad saw., sudah lengkap, tidak boleh dikurangi dan ditambah.


Saat ini umat Islam masih banyak yang belum menyadari bahwa ajaran Islam harus ditegakkan secara totalitas. Masih ada kaum muslim, agamanya Islam, tetapi cara berpolitik nya demokrasi. Cara berekonomi dengan dengan cara ribawi. Cara bergaulnya dengan ikhtilat dan lain-lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.


Umat lslam saat ini merasa nyaman dan tidak sadar bahwa menghamba kepada Allah berarti menolak menghamba kepada selain-Nya. Apalagi sistem kehidupan yang diterapkan telah menolak agama (Islam) untuk mengatur kehidupan. Ide-ide kufur seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, menjadikan umat terlena dan tidak memahami ajaran Islam secara utuh. Hal ini berlangsung secara sistemik sejak sistem Islam dijatuhkan secara mengenaskan oleh Mustafa Kemal Attartuk.


Sistem yang ada saat ini tengah menghalangi kebangkitan Islam. Aktivis dakwah Islam kafah di berbagai media sosial sering kali jadi sasaran 'banned', minimalnya mendapatkan peringatan "anda melanggar standar komunitas kami". Para aktivis juga mendapatkan persekusi ketika mendakwahkan Islam kafah. Semuanya membuktikan bahwa sistem yang diemban saat ini berusaha menghalangi bangkitnya umat lslam untuk menerapkan sistem lslam secara kafah.


Makna Hakiki Ittiba 


Allah berfirman: "Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah Aku/Allah niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." (QS. Ali Imran 31)


Ittiba secara bahasa artinya mengikuti. Syaikh AlHafidz 'Imadudin Abu Fida Ismail dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi tidak menempuh jalan Muhammad Rasulullah, bahwa ia sebagai pembohong dalam pengakuan cintanya itu hingga dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rosullulah dalam semua ucapan dan perbuatannya.


Ittiba harus disandarkan pada dua hal yaitu fikrah dan thariqah. Fikrah adalah pemikiran Islam sementara thariqah adalah metode atau jalan yang ditempuh. Gerakan kebangkitan Islam yang sahih akan mengikuti fikrah dan thariqah Rasulullah dalam mengembalikan kejayaan Islam. Di samping itu, harus punya keyakinan dan keimanan yang kuat akan janji Allah dan bisyarah Rasulullah bahwa di akhir jaman kelak umat Islam akan menguasai dunia dengan hukum-hukum Islam.


Saat ini, di negeri-negeri kaum muslim diterapkan sistem kufur yaitu demokrasi, kapitalisme, sekuleris. Hal ini menjadikan PR bahwa umat harus bangkit, umat harus berusaha agar sistem kufur tersebut bisa segera digantikan dengan sistem Islam. Karena sejatinya kaum muslim adalah hidup dalam ri'ayah dan naungan sistem Islam. Bukan dalam cengkeraman kekuasaan dan hukum jahiliyah.


Ketika kita mempelajari sejarah perjuangan Nabi maka akan kita dapati bahwa Rasullulah membina umat dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan tatsqif, tahapan interaksi dengan umat, tahapan thalabun nusrah dan tahapan istilamul hukmi (penerimaan kekuasaan).


Tahapan tatsqif adalah ketika Rasulullah menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat. Dimulai dari mempelajari rukun Iman dan rukun Islam sampai para sahabat memiliki pola pikir dan pola sikap yang islami atau memiliki syaksyiyah Islamiyah.


Tahapan interaksi atau tafaul ma'al umat yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan dakwah yang lebih luas lagi. Rasulullah menyerukan dan menawarkan Islam kepada para kepala kabilah bahkan raja-raja agar menerima Islam. Walaupun ada yang menerima dan menolak lslam, tetapi Rasulullah tetap berdakwah dengan melakukan pembinaan terhadap para sahabat.


Tahapan thalabun nusrah yaitu Rasulullah mencari pertolongan untuk melindungi dakwah dan kaum muslimin. Hijrah Rasulullah ke Thaif di antaranya untuk mencari penolong dakwah. Namun, yang didapatkan adalah cacian dan hinaan bahkan Rasulullah dilempari batu sampai kakinya berdarah. Akhirnya nusroh itu datang dari Kota Yatsrib setelah Rssulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah disana.


Alkisah disebutkan dalam siroh Nabi, bahwa Rasullulah hijrah ke kota Yatsrib/Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj sebelum memeluk Islam mereka saling bermusuhan dan selalu berperang. Setelah menerima dan memeluk Islam mereka bersepakat menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad, agar memimpin mereka dan umat Islam dengan aturan Islam. Inilah proses istilamul hukmi proses penerimaan kekuasaan, tanpa kekerasan tanpa pertumpahan darah. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Me vs World: Menjaga Fitrah di Zaman Now

Me vs World: Menjaga Fitrah di Zaman Now

Baca Juga


Fenomena pendukung kaum L6BT disebut dengan ally

Sebagai seorang muslim tentu saja kita tidak bisa menjadi ally

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE – L6BT menjadi sesuatu yang viral belakangan ini. Mereka makin menampakkan eksistensinya seakan-akan haus validasi dari semua orang. Lantas, bagaimana kita menyikapi fenomena itu? Bagaimana solusi dari Islam? 


Untuk menjawab rasa penasaran itu, Komunitas Smart With Islam mengadakan kajian yang bertajuk “Me vs World: Menjaga Fitrah di Zaman Now” pada Ahad 20 September 2026. Kajian ini dihadiri oleh puluhan pelajar dan mahasiswa area Kota Bandung. 


Pemateri menyebutkan fakta L6BT yang saat ini terjadi. Fenomena pendukung kaum L6BT disebut dengan ally. Sebagai seorang muslim tentu saja kita tidak bisa menjadi ally. Bagi seorang muslim kasih sayang itu diwujudkan dengan mengembalikan tatanan moral pada tempatnya, yaitu dengan menundukan identitas dan hasrat di bawah petunjuk wahyu. Maka menolak menjadi ally dalam gerakan L6BT bukanlah bentuk kebencian, keputusan ini adalah konsekuensi logis dari menjaga akidah Islam. 


Pemateri juga menjelaskan mengenai fenomena vigilantisme yaitu main hakim sendiri. Jelas hal tersebut tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena Islam mengatur urusan hukum lewat negara/pemerintah dan proses pengadilan bukan main hakim sendiri. 


"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)


“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)


Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang?


Pertama, stop mendukung, stop main hakim sendiri.


Kedua, sebarkan Islam seluas-luasnya agar penyimpangan ini bisa segera berhenti.


Ketiga, bergabung dengan komunitas dakwah karena kita butuh teman dalam menyebarkan Islam.


Wallahualam bissawab.

Rekening Massal Bukan Solusi dari Persoalan Rakyat

Rekening Massal Bukan Solusi dari Persoalan Rakyat

Baca Juga


Negara menentukan prioritas penggunaan harta yang dikelolanya

dan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kalau rekening bisa menyelesaikan persoalan rakyat, mungkin kemiskinan tinggal menunggu saldo masuk. Sayangnya, kehidupan tidak sesederhana itu. 


Pemerintah berencana membuka rekening secara massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat, dengan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan dananya sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari APBN. (antaranews.com, 09-09-2026)


Sekilas memiliki rekening baru memang terdengar seperti kabar baik. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga penting, terlebih bagi mereka yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Namun, ketika program tersebut menyangkut anggaran hingga triliunan rupiah, pertanyaan yang lebih mendasar layak diajukan: rekening massal ini sebenarnya demi kepentingan siapa?


Pemerintah menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Mekanisme yang sedang disiapkan juga berkaitan dengan data kependudukan, sementara pembukaan rekening direncanakan dilakukan secara bertahap.


Jika persoalannya adalah penyaluran bansos, pembenahan data penerima, mekanisme verifikasi, dan pengawasan distribusi tentu tidak boleh luput dari perhatian. Rekening hanyalah alat untuk menyalurkan uang, bukan solusi otomatis atas berbagai persoalan yang membuat bantuan bisa tidak tepat sasaran. Jangan sampai negara sibuk memastikan setiap warga memiliki rekening, sementara akar persoalan distribusi bantuan belum sepenuhnya dibenahi.


Begitu pula dengan saldo awal Rp50 ribu. Bagi sebagian masyarakat, nominal tersebut tentu tetap memiliki manfaat. Namun, bagi keluarga yang sedang berhadapan dengan mahalnya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan, atau pendapatan yang tidak mencukupi, uang tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ekonomi mereka. Satu kali saldo masuk ke rekening tidak otomatis membuat kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera.


Persoalan lainnya adalah prioritas penggunaan APBN. Anggaran negara berasal dari sumber daya yang terbatas dan harus digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika masih ada persoalan pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terjamin, kebijakan dengan anggaran besar tentu layak dipertanyakan dari sisi urgensi dan manfaatnya.


Pertanyaan tersebut bukan berarti akses perbankan tidak penting. Justru yang perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat atau sekadar mengejar indikator tertentu. Sebab kesejahteraan rakyat tidak dapat disederhanakan menjadi makin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening.


Program rekening massal juga perlu dilihat dalam konteks agenda inklusi keuangan yang lebih luas. Keterhubungan masyarakat dengan lembaga keuangan formal memang menjadi bagian dari kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, keberhasilan kebijakan semestinya tidak hanya dilihat dari jumlah rekening yang berhasil dibuat, melainkan juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.


Dalam perspektif Islam, persoalan pengelolaan harta negara berkaitan erat dengan amanah. Allah Swt. berfirman:


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)


Kekuasaan dan harta yang berada dalam pengelolaan negara bukan sesuatu yang boleh diperlakukan sesuka hati. Ada hak rakyat yang harus dijaga dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.. Karena itu, kebijakan terkait keuangan negara semestinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan syariat.


Dalam konsep Islam, penguasa memiliki tanggung jawab riayah, yaitu mengurus urusan rakyat. Negara tidak cukup hanya membuat program yang secara administratif terlihat berhasil, tetapi juga harus memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya merupakan bagian dari persoalan yang harus mendapatkan perhatian negara.


Pengelolaan harta negara pun memiliki aturan. Dalam konsep Baitulmal, pemasukan dan pengeluaran negara memiliki ketentuan yang jelas berdasarkan syariat. Harta yang berada dalam pengelolaan negara merupakan amanah sehingga penggunaannya tidak semestinya dilakukan secara bebas tanpa dasar yang jelas. 


Pengawasan terhadap penguasa juga diperlukan agar kekuasaan dan harta masyarakat tidak disalahgunakan, di antaranya melalui mekanisme seperti Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat sesuai fungsi masing-masing.


Dengan kerangka tersebut, pembahasan mengenai rekening massal tidak berhenti pada persoalan apakah rakyat memiliki rekening atau tidak, yang lebih penting adalah bagaimana negara menentukan prioritas penggunaan harta yang dikelolanya dan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebuah program bisa saja terlihat baik secara administratif, tetapi tetap perlu dilihat dari tujuan, manfaat, dan pertanggungjawabannya.


Rakyat tentu membutuhkan akses keuangan yang mudah dan aman. Namun, mereka juga membutuhkan pekerjaan yang layak, pangan yang terjangkau, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang merata, serta perlindungan ketika menghadapi bencana dan kesulitan hidup. Rekening bisa menjadi salah satu sarana, tetapi tidak semestinya diposisikan sebagai jawaban atas persoalan kesejahteraan yang jauh lebih kompleks.


Pada akhirnya, pertanyaan tentang rekening massal bukan hanya “berapa banyak rekening yang akan dibuat?”, melainkan “seberapa besar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat?” Dalam perspektif Islam, negara sebagai raa’in bertanggung jawab mengurus rakyat secara menyeluruh. 


Penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khil4fah menempatkan pengelolaan harta dan kebijakan negara dalam kerangka amanah, sehingga kekayaan yang dikelola negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai ketentuan syariat. Wallahualam bissawab.

Kelangkaan BBM: Kasus Pahit yang Selalu Terulang

Kelangkaan BBM: Kasus Pahit yang Selalu Terulang

Baca Juga



Dalam pandangan kapitalisme, energi bukanlah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara

Energi diperlakukan sebagai komoditas biasa yang tunduk pada hukum pasar

__________________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya  


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak awal September 2026, antrean kendaraan di SPBU mengular hingga memacetkan ruas jalan utama di Kota Makassar dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.


Fenomena yang sama terjadi pada distribusi LPG 3 Kg atau gas melon, di mana warga kesulitan mendapatkan di tingkat pangkalan. Polisi kini turun melakukan pengecekan terkait banyaknya keluhan masyarakat soal kelangkaan tabung gas LPG maupun Bahan Bakar Minyak. (kompas.com, 08-09-2026)


Sales Area Manager Retail Sulawesi Selatan Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Gultom, dalam pertemuan di Kantor Pertamina Jalan Garuda Makassar 9 September menyebut tidak terjadi kelangkaan distribusi, namun yang terjadi adalah panic buying. Antrean bahkan terpantau masih terjadi hingga jam 02.00-03.00 pagi, yang dinilai tidak wajar.


Apabila diamati ada 4 faktor yang memengaruhi. Pertama, peningkatan permintaan riil dari sektor logistik dan pariwisata. Kedua, pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Ketiga, aksi panic buying yang diperparah informasi yang belum terverifikasi. Polda Sulawesi Selatan menilai persoalan kebutuhan dasar sangat sensitif, sehingga disinformasi dapat memperburuk keresahan dan memicu kepanikan massal di lapangan. Keempat, dugaan penimbunan dan penyalahgunaan, seperti antre berulang dengan tangki modifikasi dan penjualan LPG di luar HET. 


Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi saat sidak menegaskan pihaknya menerima banyak aspirasi warga soal antrean hingga macet dan meminta langkah konkret, bukan penjelasan normatif.


Pemerintah dalam masalah ini sudah melakukan penanganan yaitu Pertamina menyatakan stok disuplai rutin tanpa henti ke SPBU. Narasi penambahan pasokan 15% dan operasi 24 jam yang Anda sebutkan sejalan dengan kebijakan extra dropping, di mana pada 13-14 September saja dilakukan penyaluran tambahan 173.160 tabung LPG 3 kg di hari Minggu yang biasanya libur.


Bahkan Polda Sulsel turun melalui Dit Intelkam untuk menjaga stabilitas kamtibmas agar tidak terjadi gejolak sosial akibat terganggunya kebutuhan dasar. Di level Pemprov, dibentuk Satgas Gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Pertamina untuk penertiban di SPBU dan pangkalan.


Dan untuk memecah konsentrasi antrean, Pemprov Sulsel melalui Dinas ESDM menerapkan sistem ganjil-genap di SPBU periode 13-20 September, pembatasan volume pengisian, dan penjadwalan truk logistik. Pemkot Makassar juga sempat menerapkan WFH bagi ASN untuk mengurangi beban lalu lintas di sekitar SPBU.


Jika dilihat pemerintah seakan memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Padahal sejarah pahit itu selalu kembali terulang. Sekitar bulan Juni 2016 Pertamax RON 92 resmi ditetapkan naik Rp16.250 per liter, melonjak jauh dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Angka memang berubah. Namun, dalih pemerintah tetap sama, yaitu “penyesuaian mengikuti harga keekonomian global.”


Sementara satu hal yang tidak pernah berubah adalah nasib rakyat kecil. Mereka selalu dipaksa menjadi pihak pertama dan terakhir yang menanggung beban setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pernah peduli pada kehidupan rakyat.


Jelas inilah wajah asli kapitalisme. Dalam pandangan kapitalisme, energi bukanlah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Energi diperlakukan sebagai komoditas biasa yang tunduk pada hukum pasar. Mekanisme penawaran dan permintaan menjadi penentu utama.


Akibatnya, negara hanya berperan sebagai regulator yang memungut pajak, dan keuntungan sebesar-besarnya. Sementara rakyat dibiarkan berjuang sendirian melawan kebijakan harga yang terus meroket.


Inilah bentuk perampasan paling nyata yang dilakukan sistem kapitalisme. Ia merampas hak kepemilikan energi yang seharusnya milik bersama seluruh rakyat. Energi diserahkan kepada korporasi swasta, asing, serta para spekulan pasar.


Padahal, energi adalah kebutuhan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Energi tidak boleh diperdagangkan semaunya. Rasulullah saw. telah menegaskan hal ini dengan sabdanya:


المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ


“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477, Ibnu Majah no. 2473; derajat hasan)


Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, yang dimaksud النَّارِ atau “api” mencakup seluruh sumber energi dan bahan bakar. Ini termasuk BBM, gas, batu bara, dan sejenisnya. Semuanya termasuk harta milik umum yang haram dikuasai individu maupun korporasi. Negara hanya bertugas mengelola serta mendistribusikannya untuk kemaslahatan bersama.


Namun, kapitalisme justru mengubah status harta milik umum menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan. Ladang migas dan kilang diserahkan kepada swasta dan asing. Harga BBM nasional diikat pada gejolak bursa minyak dunia yang jauh dari jangkauan rakyat.


Akibatnya, kedaulatan energi Indonesia menjadi rapuh dan semu. Bagi rakyat, kelangkaan BBM ini mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan dasar pokok, daya beli merosot, ongkos transportasi naik, dan kasus lainnya yang merugikan rakyat.


Kerusakan ini tidak akan selesai selama kapitalisme masih dipertahankan. Umat butuh sistem alternatif yang mengembalikan energi sebagai milik umum. Sistem itu adalah Khil4fah.


Khil4fah adalah institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya energi. Peran Khil4fah sangat detail, tegas, serta berpihak sepenuhnya kepada rakyat.


Khil4fah tidak akan menyerahkan ladang minyak, gas, batu bara, sungai, laut, maupun kilang kepada swasta atau asing. Semua sumber daya vital dikelola langsung oleh negara.


Tidak ada privatisasi, liberalisasi, maupun skema bagi hasil yang merugikan umat. Seluruh keuntungan masuk ke baitul mal. Keuntungan itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, serta distribusi energi yang murah dan adil.


Dengan menguasai penuh pengelolaan energi, Khil4fah akan membangun kilang-kilang baru. Khilafah juga mengembangkan teknologi energi baru terbarukan. Ketergantungan pada impor yang menjadi jerat kapitalisme global pun diputus.


Hasil pengelolaan seluruh SDA dikumpulkan di baitul mal. Kemudian didistribusikan secara proporsional sesuai kebutuhan umat. Rakyat miskin dan dhuafa mendapat alokasi energi gratis. Kelas menengah membayar sesuai kemampuan.


Karena itu, umat hari ini berada pada titik kebutuhan yang mendesak. Kita butuh tegaknya aturan Islam secara menyeluruh dalam institusi negara. Kita butuh hadirnya Khil4fah yang menjalankan syariat kafah. Khil4fah akan mengembalikan energi sebagai milik umum, mengelolanya dengan amanah, dan mendistribusikannya secara adil.


Hanya dengan tegaknya Khil4fah, energi rakyat akan bebas dari cengkeraman kapitalisme dan kembali menjadi penopang kesejahteraan umat. Wallahualam bissawab

Karhutla Berulang Nasib Generasi Dipertaruhkan

Karhutla Berulang Nasib Generasi Dipertaruhkan

Baca Juga


Setiap aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan ekologis

dan membahayakan kehidupan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat

___________________________


Penulis Aksarana Citra 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Seolah memutar kaset lama yang sudah usang, yang tidak pernah berakhir kita terus meyaksikan dan mendengar kebakaran hutan disetiap tahunnya terjadi di tanah Kalimantan dan berbagai tempat lainnya. Langit yang seharusnya biru menjadi abu, udara hutan yang sejuk segar menjadi jerebu yang beracun.


Bencana Karhutla sering berulang terjadi di Indonesia, setiap tahun saat memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi, pemicunyan karena musim kemarau yang mengakibatkan pepohonan dan rerumputan kering ditambah cuaca panas ekstrem dan belum lagi tangan tangan jahil yang menyulut api dekat lahan kering.


Perempuan ibu hamil menyusui anak balita kesulitan bernapas banyak yang terjangkit penyakit. Di sisi lain, di saat anak-anak yang seharusnya dilindungi dan tidak berkeliaran di luar rumah, tetapi diwajibkan masuk sekolah karena MBG tidak mau berhenti beroperasi, kapan bencana ini bisa teratasi?


Menurut dokter spesialis paru, kelompok yang rentan terdampak karhutla yakni Ibu hamil, anak anak, balita, dan lansia, serta penderita penyakit kronis pernafasan seperti asma, jantung, penyakit paru obtruktif kronis (PPOK). Kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terdampak baik efek jangka pendek maupun jangka panjang.


Tanda gejala akut yang harus diwaspadai yakni infeksi saluran nafas atas, batuk, pilek, hidung berair, mata tidak nyaman. Jika keluhan terus menerus hingga menganggu aktivitas sehari-hari, terlebih disertai demam harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

 

Asap karhutla yang terhirup menurut dosen di Departemen Pulmologi dan kedokteran Respirasi Kedokteran Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa asap karhutla itu mengandung partikel dan gas yang berbahaya apabila terhirup manusia. Gas yang terkandung yakni gas karbon moniksida, karbon surful dioksida, ozon, dan paticullar matter (partikel yang berukuran kurang dari 2 micron).


Saat terjadi kebakan hutan, konsentrasi gas-gas tersebut akan jauh lebih tinggi melebihi ambang batas yang aman bagi tubuh. Hal ini yang menimbulkan efek jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat di sekitar. (megapolitan antaranews Rabu, 26 Agustus 2026)


Karhutla terus berulang karena masifnya pembuka lahan, dan sebaliknya respon pemerintah sebatas pemadaman di hilir tanpa meyetop pemicu awalnya di hulu. Kebakaran ditahun 2026 ini, tercatat da 512 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.345,79 hektar sepanjang Januari hingga 31 Juli.


Banjarbaru menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, yakni 162 kebakaran yang menghanguskan sekitar 392,63 hektar. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan. 


Pemerintah menilai Akar permasalahan karhutla dalah kemarau yang extrem, namun akar persoalannya yang sebenarnya adalah kerusakan gambut akibat pembangunan kanal, hilangnya tutupan hutan, dan perubahan lahan menjadi perkebunan monokultur. Sekitar 70 persen sekat kanal yang dipantau ditemukan rusak, sementara 52 persen lokasi intervensi masih memiliki muka air tanah di bawah batas aman. (Mongabay 18 Agustus 2026)


Karhutla berulang terjadi bencana ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang tidak memperdulikan keselamatan manusia hewan dan keberlangsungan ekositem. Dalam sistem kapitalisme pembukaan lahan sebanyak banyaknya, pembetukan lahan secara masif dibebaskan, di mana nantinya lahan yang telah rata bisa dialih fungsikan, yang awalnya hutan bisa menjadi lahan perkebunan yang menghasilkan keuntungan yang banyak bagi koorporasi. 


Pembukaan lahan tanpa ada kebakaran dinilai lebih mahal karena pengeluaran izin yang lama belum mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, beda dengan kebakaran hutan dan lahan tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh koorporasi lebih sedikit dan perizinan lebih mudah karena dengan dalih untuk ditanam kembali, walaupun yang di tanam itu adalah tanaman perkebunan. 


Saat bencana ini terjadi yang terdampak adalah masyarakat yang ada disekitar itu. Namun, beban krisis sosial dan kesehatan masyarakat diserahkan kepada keluarga yang terdampak bukan ditanggung oleh pemerintah yang paling terdampak adalah perempuan karena menanggung beban ganda yakni beban domestik dan kesehatan ia sendiri. Sementara disisi lain jaminan perlindungan kesehatan dari pemerintah sangan minim.


Pemerintah di sistem kapitalisme ini pun menilai masyarakat termasuk beban untuk pemerintah, jadi untuk meringankan beban pemerintah warga masyarakat di paksa untuk bertahan dan mencari solusi sendiri dalam penyelesaian permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh karhutla ini. Maka, di sistem kapitalisme ini masyarakat menjadi korban dari seluruh kebijakan pemerintah. Sedangkan yang mendapatkan keuntungan yakni para koorporasi yang ada dibelakang pemerintah.


Dalam bencana ini peran pemerintah seolah memposisikan diri sebagai pemadam kebakan dan pemberi himbauan medis seperti memakai masker dan tetap di dalam rumah. Tanpa adanya kebijakan yang konkret untuk mengatasi kebakaran ini agar tidak berulang setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah mencari solusi yang nyata buka solusi yang ada di permukaan saja.


Bukan hanya memadamkan tapi menyelesaikan akar masalahnya dan disini akar permasalahannya bukan cuaca ekstrem dan kekeringan tapi kesengajaan para koorporasi untuk merubah hutan menjadi lahan yang bernilai ekonomi tinggi. Dan kewajiban pemerintah menghentikan bukan terjun langsung bersama koorporasi untuk menindas masyarakat. 


Pemerintah seharusnya ada bersama rakyat dan tidak membiarkan keselamatan generasi di terancam setiap tahunya. Persoalan kerusakan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan imbauan untuk menjaga alam, penanaman kembali hutan, atau sekadar memberikan bantuan setelah bencana terjadi.


Akar persoalannya adalah paradigma pengelolaan sumber daya alam. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, hutan dan kekayaan alam mudah dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi, sementara keselamatan rakyat ditempatkan setelah kepentingan ekonomi.


Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk tindakan yang membahayakan dan merusak alam. Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk mengeksploitasi alam. Syariat justru secara tegas melarang segala tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kemudaratan.


Allah Swt. berfirman disurat QS. Ar-Rum: 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”


Larangan tersebut semakin ditegaskan oleh sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:


“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."


Dengan demikian, setiap aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan ekologis dan membahayakan kehidupan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena hutan termasuk pada kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram untuk diprivatisasi demi keuntungan sebagian masyarakat.


Dalam Islam kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada segelintir pihak untuk dikuasai dan dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Negara wajib mengelolanya berdasarkan syariat untuk kemaslahatan rakyat, mencegah kerusakan, menjamin kebutuhan dasar masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan perusakan.


Negara bukan pelayan kepentingan korporasi, melainkan rā‘in yang bertanggung jawab atas urusan rakyat dan junnah yang melindungi mereka. Ketika bencana terjadi, negara tidak boleh sekadar hadir setelah korban berjatuhan, tetapi wajib melakukan pencegahan, memberikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar, serta memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan dengan layak.


Inilah perbedaan mendasar antara sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi dan Islam yang menjadikan hukum Allah sebagai landasan. Alam bukan komoditas untuk diperebutkan, melainkan amanah yang wajib dijaga.


Rakyat bukan objek ekonomi, melainkan amanah yang wajib diurus. Dan negara bukan alat bagi kepentingan pemilik modal, melainkan pelaksana syariat yang bertanggung jawab melindungi rakyat dan menjaga seluruh sumber daya yang menjadi hak mereka.


Sudah saatnya umat menyadari bahwa kerusakan yang terus berulang membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Kembali kepada pengaturan Islam adalah jalan untuk mewujudkan pengelolaan alam yang adil, perlindungan rakyat yang nyata, dan kehidupan yang selaras dengan amanah Allah Swt.. Wallahualam bissawab.

Karhutla Berulang, Perempuan dan Generasi Menanggung Beban

Karhutla Berulang, Perempuan dan Generasi Menanggung Beban

Baca Juga

 



Hanya dengan menerapkan syariat IsIam sajalah akan terjaga ekosistem alam

ibu dan anak hidup tenang dalam naungan Daulah Khil4fah Islamiah


__________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali terjadi, sebagaimana dikutip dari laman afu.id, (02-09-2026).



Karhutla yang terjadi pada tahun 2026 tercatat yang terparah, dengan area kebakaran mencapai 202.000 hektare, berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) KLHK per Agustus 2026.



Dikutip dari YouTube kompas.com., wilayah yang paling parah terdampak karhutla yaitu pulau Kalimantan. Begitupun dengan pulau Sumatera disertai kabut asap, diperparah oleh cuaca kering akibat fenomena iklim. Propinsi Riau juga mengalami kebakaran luas di lahan gambut, mencapai belasan ribu hektare sejak awal tahun. Dampak dari karhutla juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia.



Kebakaran hutan dan lahan secara sengaja sangat memengaruhi kesehatan warga sekitar maupun area luas. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran sangat mengganggu kesehatan.



Di Kalimantan efek yang ditimbulkan dari karhutla berdampak fatal bagi kesehatan ibu hamil, janin, serta anak-anak. Asap pekat yang ditimbulkan dari karhutla tersebut mengandung gas beracun dan partikel halus (PM2.5) yang dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernafasan serta aliran darah. 



Beban ganda juga harus di hadapi perempuan yang terdampak dari karhutla tersebut, yakni selain mengalami gangguan kesehatan reproduksi atau kehamilan, perempuan disana juga harus mengurus anggota keluarga yang sakit. Diperparah dengan kelangkaan air bersih dan rusaknya sumber kehidupan. 



Hal ini tidak bisa dianggap sepele dengan menyebut bencana tahunan. Kejadian Karhutla sudah sering terjadi. Namun anehnya pemerintah tidak juga peka dalam penanganannya. Ada indikasi banyaknya kasus karhutla sengaja dibiarkan akibat terbukanya peluang dalam membuka lahan secara massif tanpa memikirkan efek negatif kedepannya.

 

Pemerintah kurang merespon setiap kasus karhutla yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. 
Bukan saja dalam masalah kesehatan, efek penggundulan hutan juga berdampak ekosistem alam yang tidak seimbang sehingga bisa menimbulkan kerawanan bencana seperti banjir bandang, maupun tanah longsor. Penanganan karhutla juga hanya sebatas pemadaman di hilir tanpa menyetop pemicu utamanya di hulu. 



Hakikatnya, karhutla sering terjadi akibat sistem sekuler kapitalisme yang mendominasi saat ini. Dimana penguasa selalu berpihak kepada para oligarki dan para kapital demi keuntungan korporasi. Padahal jika terjadi karhutla bisa mengancam keselamatan dan kesehatan siapa saja. Bahkan, negara tetangga juga kena imbasnya yang bisa saja menuai polemik. 



Di dalam Islam, karhutla secara tegas dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan, berdampak terhadap keselamatan, dan kesehatan. Pihak yang membiarkan atau mengambil keuntungan dari aktivitas pembakaran hutan dan lahan bisa mendapatkan sanksi hukum yang sama. 



Pembakaran hutan dan lahan termasuk dalam hal yang membahayakan diri sendiri maupun manusia secara luas dan hal tersebut sangat dilarang. Negara seharusnya menjaga ekosistem alam tetap dipelihara keseimbangannya agar tidak mudah mengundang bencana dan malapetaka yang cukup besar. 



Pelarangan karhutla dalam Islam dikarenakan hutan adalah sebagai kepemilikan umum (al- milkiyyah al-ammah). Di mana dalam kepemilikan umum tidak boleh ada privatisasi, baik pribadi atau swasta. Pemimpin/khalifah berperan sebagai pelindung dan pengurus sehingga keselamatan hutan dan alam akan selalu terjaga. 



Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu api, air dan padang rumput." (HR. Abu Daud) 



Dampak asap yang ditimbulkan juga bisa memicu bahaya pernafasan dan memperburuk ekosistem alam dan satwa di hutan. Hal tersebut juga termasuk melanggar kaidah ushul fikih fundamental, yaitu: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."



Negara juga wajib untuk memberikan jaminan kesehatan jika terjadi bencana. Serta jaminan fasilitas lain seperti air bersih maupun medis sehingga beban domestik keluarga tidak semakin parah. 



Oleh sebab itu, pembakaran hutan dan lahan sangat dilarang di dalam Islam, secara tegas akan menutup seluruh izin ekplorasi hutan dan lahan yang merusak lingkungan. Alhasil, dapat terjaga kualitas hidup generasi yang akan datang. Jika pun terjadi karhutla dalam sistem Islam, maka sanksi takzir dijatuhkan terhadap pelakunya.



Seorang Khalifahlah yang berhak menentukannya sesuai dengan hukum syarak dan membuat efek jera bagi pelakunya. Penanganan yang benar terkait karhutla tidak akan didapat dalam sistem saat ini yaitu sekuler kapitalisme.



Hanya dengan menerapkan syariat IsIam sajalah akan terjaga ekosistem alam, ibu, dan anak hidup tenang dalam naungan Daulah Khilaf4h Islamiyah. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]


Ummu Aqiil

Di Balik Kabut Asap Karhutla: Nyawa Rakyat Jadi Tumbal Oligarki

Di Balik Kabut Asap Karhutla: Nyawa Rakyat Jadi Tumbal Oligarki

Baca Juga

 


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyuarakan pandangan yang menohok: 

karhutla adalah bentuk nyata dari akumulasi kejahatan negara-korporasi

_________________________


Penulis Endah Dwianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap kali musim kemarau datang, ruang udara negeri ini kembali diselimuti kepulan kabut asap tebal. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar siklus bencana alam biasa, melainkan tragedi kemanusiaan dan ekologis yang terjadi secara berulang. Situasi terkini kian mengkhawatirkan.



Laporan berita dari detik Kalimantan (4 September 2026) mengungkapkan bahwa kabut asap pekat akibat karhutla telah mendekati permukiman warga dan menelan korban jiwa.



Salah satu korbannya adalah Taufik Hidayat (26), warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang tewas terjebak asap pekat. Tak hanya itu, krisis kesehatan pun merebak pesat (Kompas.id) mencatat tingginya lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kualitas udara.



Krisis ini pun melintas batas negara. DetikNews/BBC World (2 September 2026) merilis berita mengenai protes dari negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Filipina atas kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia. Indonesia dinilai lambat dan tidak mampu menyelesaikan persoalan struktural ini secara tuntas.



Di sisi lain, siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 September 2026 mengonfirmasi bahwa rentetan karhutla masih mendominasi di berbagai provinsi, di mana pemadaman darat maupun bom air (water bombing) terus digencarkan.



Namun, benarkah ini sekadar musibah akibat cuaca ekstrem? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyuarakan pandangan yang menohok: karhutla adalah bentuk nyata dari akumulasi kejahatan negara-korporasi.


Kegagalan Sistemik Tata Kelola Hutan Sekuler



Jika ditarik ke akar masalah, kegagalan penanganan karhutla terletak pada pendekatan pemerintah yang hanya berfokus pada tindakan penanggulangan (hilir), bukan pencegahan (hulu). Negara menghabiskan miliaran hingga triliunan rupiah setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi membiarkan pintu privatisasi hutan terbuka lebar bagi korporasi besar.



Dalam sistem sekuler kapitalisme, hutan tidak ditata sebagai ruang hidup rakyat atau daya dukung lingkungan, melainkan sebagai komoditas yang melegalkan eksploitasi demi meraup keuntungan modal. Pembukaan lahan berskala besar, terutama di lahan gambut, dilakukan dengan cara-cara murah, seperti pembakaran terbuka (open burning). Korporasi mengeruk keuntungan fantastis, sementara rakyat yang tinggal di sekitar kawasan hutan menanggung dampak fatalnya: dari ISPA, kehilangan mata pencaharian, hingga hilangnya nyawa.



Ketika negara lebih berpihak pada oligarki dan bisnis ketimbang keselamatan warga, penguasa telah kehilangan perannya sebagai pemelihara dan pelindung rakyat (raa'in). Kebijakan tata kelola yang transaksional membuat penegakan hukum menjadi tumpul ke atas, di mana sanksi terhadap korporasi sering kali berakhir sebatas formalitas tanpa ada perubahan mendasar pada kepemilikan lahan.


Konstruksi Pengelolaan Hutan dan Lingkungan dalam Islam



Krisis karhutla yang terus berulang menuntut paradigma baru dalam tata kelola lingkungan dan kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah yang menempatkan negara sebagai raa'in (penanggung jawab dan pengurus rakyat).



Rasulullah saw. bersabda:
"Imam/penguasa adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)



Berdasarkan prinsip kepemimpinan tersebut, penanganan karhutla harus dikonstruksikan kembali melalui tiga langkah mendasar:



Pertama, pengembalian kepemilikan hutan sebagai milik umum (milkiyyah 'ammah). Islam melarang keras privatisasi atau penyerahan kawasan hutan secara masif kepada pihak korporasi. Hutan, air, dan sumber daya alam yang melimpah adalah milik publik yang wajib dikelola oleh negara sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal. Dengan penguasaan negara yang berbasis kemaslahatan umum, alih fungsi lahan gambut yang ugal-ugalan dapat dihentikan.



Kedua, prioritas mutlak pada keselamatan nyawa dan kesehatan rakyat. Dalam kaidah hukum Islam, penyelamatan jiwa (hifzh an-nafs) merupakan salah satu tujuan utama hukum. Penguasa wajib menggerakkan seluruh daya dan infrastruktur terbaik untuk melindungi warga dari bahaya kabut asap, tanpa terkendala perhitungan untung-rugi atau efisiensi anggaran.



Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera (jawazir). Pelaku pembakaran hutan, baik perorangan maupun korporasi pencari untung, harus dijatuhi sanksi pidana dan denda yang menjerakan, bukan sekadar denda administratif semata. Negara tidak boleh berkompromi dengan kejahatan lingkungan yang mengancam kehidupan rakyat banyak.



Karhutla tidak akan pernah selesai jika kita terus mempertahankan tata kelola hutan yang berorientasi pada profit korporasi semata. Sudah saatnya penguasa kembali pada fungsi hakikinya sebagai pelindung rakyat, mengubah cara pandang terhadap alam, dan menghentikan kejahatan struktural ini demi menjamin udara bersih serta keselamatan hidup seluruh warga negara. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Benarkah Program Rekening Massal Untuk Rakyat?

Benarkah Program Rekening Massal Untuk Rakyat?

Baca Juga

 


Di balik itu, program pembuatan rekening massal yang akan digulirkan pemerintah 

adalah bagian dari program yang diiniasi oleh World Bank (WB), World Economic Forum (WEF) dan G20

_________________________


Penulis Sabila Herianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Program terbaru Pemerintah berupa pembukaan rekening massal bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, memicu kontroversi di kalangan pengamat.


Para pengamat memandang bahwa program yang ditaksir bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 200 juta orang ini dinilai sama sekali tidak mendesak.


Pembukaan Rekening Menguntungkan Siapa? 



Pasalnya, mengingat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 287,1 jiwa, target 200 juta rekening ini setara dengan hampir 70 persen populasi. Padahal, berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), warga yang tercatat belum memiliki rekening hanya sekitar 15,3 juta orang. Sementara jumlah penduduk miskin berada di angka 22,93 juta jiwa (8,07 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekening baru berpotensi diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki satu, dua, atau bahkan beberapa rekening.
 


Alhasil, target 200 juta rekening ini bahkan hampir sembilan kali lipat dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan pengalokasian dana sebesar Rp11 triliun, jika tidak diikuti transparansi maka program ini menyimpan risiko korupsi faktor kali yang rawan menggerus hak-hak rakyat. (Times Indonesia, 13-9-2026)
 


Berdasarkan fakta ini, masyarakat kembali diperlihatkan kebijakan pemerintah yang lagi-lagi jauh panggang dari api. Kebijakan seperti ini lumrah sekali muncul dari negara yang berjalan di bawah kendali sistem kapitalis. Sistem yang mengalihkan fungsi hakiki negara, yang sejatinya sebagai pelayan rakyat beralih sebagai pelayan korporat sehingga solusi yang diberikan negara sering kali tidak sesuai dengan permasalahan riil rakyat.


 
Realitasnya, kondisi ekonomi masyarakat semakin mencekik, gaji tetap stagnan, lapangan kerja sulit didapat, harga kebutuhan pokok melejit, dan beban pajak terus bertambah bahkan semakin bervariatif. Di tengah kondisi seperti ini, coba bayangkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh rakyat dari saldo Rp50.000. Saldo tersebut kemungkinan besar hanya akan mengendap tak terpakai karena nilainya yang terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar.


 
Padahal masih banyak sektor riil yang jauh lebih mendesak. Seperti penanganan bencana, gaji layak bagi guru honorer, hingga pemerataan infrastruktur, dan lain sebagainya. Ironisnya, APBN yang dialokasin untuk sektor riil tersebut justru kian mengalami pemangkasan.


 
Di balik itu, program pembuatan rekening massal yang akan digulirkan pemerintah adalah bagian dari program yang diiniasi oleh World Bank (WB), World Economic Forum (WEF) dan G20. Lembaga-lembaga ini merupakan motor penggerak sistem kapitalisme global untuk mewujudkan inklusi keuangan versi sistem kapitalis.



Meningkatnya inklusi keuangan dalam versi sistem tersebut, tidak lain adalah terkoneksinya rakyat secara global dengan lembaga layanan keuangan formal baik perbankan maupun financial technology (fintech), yang memang merupakan tujuan lembaga-lembaga tersebut untuk meraih target akumulasi modal.

 

Solusi Islam



Fenomena ini cukup menjadi bukti bahwa kita membutuhkan perubahan yang mendasar, perubahan sistem. Sistem yang mampu membentuk negara bukan hanya sebagai regulator atau fasilitator bagi pihak pemilik modal, melainkan negara yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pemenuhan kebutuhan dasar juga kebutuhan pokok rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 



Juga kita butuh negara yang mandiri, bukan negara yang hanya mengekor, tunduk patuh terhadap kebijakan atau rekomendasi program-program negara adidaya, tidak menghiraukan rakyat, dan hanya mementingkan kekayaan, kekuasaan, dan citra.


 
Merupakan kebutuhan mendesak bahwa kita butuh negara yang berjalan di bawah kendali sistem Islam. Sistem yang memandang bahwa rakyat adalah amanah bagi negara. Sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abu Dzar ra.:


إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا


“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya pada Hari Kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan haq dan menunaikan kewajiban yang ada padanya.”
(HR. Muslim)



Dengan begitu, dalam kepemimpinan Islam, negara wajib menerapkan Islam di seluruh aspek kehidupan. Misal pada aspek ekonomi, negara wajib menerapkan aturan Islam yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana pengelolaan Islam, bahwa sumber daya alam yang memengaruhi hajat hidup banyak orang merupakan hak seluruh rakyat. 



Negara wajib mengelola secara optimal yang kemudian hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Negara tidak membiarkan pihak asing aseng untuk memprivatisasi sumber daya alam, sehingga menghalangi rakyat untuk merasakan manfaatnya.
 


Ditambah lagi pada sistem ekonomi Islam terdapat baitul maal. Dengan baitul maal pengalokasian dana sangat jelas. Pengalokasiannya terbagi menjadi tiga pos, di antaranya pos zakat, pos kepemilikan umum, pos kas negara. Pengawasan tata kelola keuangan di baitul maal dilakukan secara ketat, baik oleh Mahkamah Mazhalim maupun Majelis Umat sehingga penguasa tidak bisa sesuka hati menggunakan anggaran.


 
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, yang fokus mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam, penerapan baitul maal, dan membangun kegiatan-kegiatan ekonomi riil, serta didukung dengan sumber daya alam yang melimpah, negara Indonesia mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan tidak lagi berpangku tangan pada lembaga-lembaga keuangan formal, baik nasional maupun internasional.


 
Namun, sistem ekonomi Islam tidak dapat terwujud jika negara masih menerapkan sistem politik kapitalis demokrasi. Sistem yang bertujuan mengurusi kepentingan segelintir elite demi melanggengkan kekuasaan. Negara harus beralih pada sistem politik Islam, yaitu sistem politik yang bertujuan mengurusi urusan seluruh rakyat.


 
Dengan diterapkannya sistem Islam pada seluruh aspek kehidupan, urusan rakyat dapat terurus secara totalitas, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Pesta di Atas Bencana Umat, Islam Solusinya

Pesta di Atas Bencana Umat, Islam Solusinya

Baca Juga

 

 

Kemerdekaan yang harus diperjuangkan pada era modern ini

adalah kemerdekaan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Swt.

_________________________


Penulis Nila wani S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


Perayaan Kemerdekaan di Tengah Musibah
Refleksi Kemerdekaan Indonesia selalu dilakukan jelang Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dengan berbagai seremoni.



Tahun ini genap usia kemerdekaan ke 81 tahun. Upacara, lomba, pelepasan merpati, hingga pemberian bingkisan kepada pejabat dilakukan untuk memeriahkan acaranya.



Namun, di tahun 2026 ini perayaan kemerdekaan ke-81 dilakukan di tengah berbagai duka bangsa: bencana gempa, kebakaran hutan di Kalimantan, puting beliung, krisis ekonomi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan data pemberitaan publik tahun 2025-2026, menemukan beberapa fakta:



1. Boros Anggaran Seremoni



Anggaran peringatan HUT RI di tingkat pusat dan daerah yang mencapai ratusan juta hingga miliaran perdaerah. Pos anggaran meliputi: pengadaan merpati, bingkisan pejabat, panggung, sound system, dan konsumsi VIP. 



Anggaran acara HUT ke- 81 RI oleh istana menghabiskan dana untuk urusan souvenir hingga menembus angka Rp21 M, sementara pembelian merpati mencapai Rp300 juta.



2. Bencana Gempa dan Puting Beliung



Awal 2026 beberapa wilayah Indonesia mengalami gempa sementara di bagian lain mengalami puting beliung. Ribuan rumah rusak dan ratusan ribu warga masih tinggal di tenda pengungsian dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan.



3. Kebakaran Hutan Kalimantan


   
Agustus-September titik api di Kalimantan meningkat. Tahun 2025 luas lahan terbakar lebih dari 15.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dampaknya: ISPA berbahaya, sekolah diliburkan, kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai triliunan rupiah. 



4. Krisis Daya Beli



Inflasi pangan dan energi menyebabkan 1 dari 3 rumah tangga mengurangi porsi makan. Sementara itu, dana bantuan sosial sering terlambat dan tidak tepat sasaran.



Banyak kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor. Rakyat masih banyak yang miskin dan pengangguran. Bangsa ini belum menjadikan Wahyu Allah Swt. sebagai sumber aturan kehidupan. Dengan realitas seperti saat ini, layakkah kita mengatakan bahwa negeri ini telah benar-benar meraih kemerdekaan hakiki? (Tribunnews.com, 17-08-2026)


Sudahkah Mandiri?



Salah satu ciri bangsa merdeka adalah kemandirian. Begitu pun dengan Indonesia. Dengan usia kemerdekaan 81 tahun semestinya menjadikan Indonesia mandiri. Apalagi dengan potensi yang dimiliki oleh negeri ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas posisi geografis yang strategis, serta potensi sumber daya manusia yang besar, Indonesia semestinya mampu berdiri kokoh sebagai negeri yang mandiri dan sejahtera.



Ketimpangan Antara Pesta Di atas Duka yang Menimpa Rakyat ada beberapa kesalahan yang dilakukan pemerintah, sebagai berikut:



1. Salah Prioritas Anggaran


Negara masih menempatkan seremoni sebagai simbol kemerdekaan, bukan kesejahteraan rakyat. Padahal esensi kemerdekaan adalah kemerdekaan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Swt. Ketika dana besar dikeluarkan untuk simbol, maka dana untuk mitigasi bencana dan bantuan sosial terabaikan.



2. Krisis Empati Kepemimpinan


Pemberian bingkisan kepada pejabat di tengah rakyat yang menderita mencerminkan jarak antara penguasa dan rakyat. Maka penguasa seharusnya menjadi raa'in , pengurus rakyat bukan sekedar penjaga stabilitas investasi. 


Rasulullah saw bersabda:

"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya
(HR. Bukhari dan muslim)


Lemahnya Mitigasi Bencana dan Lingkungan 



Karhutla di Kalimantan dan gempa yang berulang menunjukkan bahwa anggaran pencegahan masih minim. Negara reaktif, bukan preventif. Akibatnya setiap tahun para penguasa kita merayakan hari kemerdekaan dengan menghamburkan anggaran sementara di satu sisi rakyat Indonesia sedang diguncang gempa di NTT dan kebakaran hutan di Kalimantan, serta angin puting beliung di tempat yang lain.



Sistem demokrasi pun secara efektif menjauhkan umat Islam dari penerapan syariah Islam secara kafah yang mensyaratkan kedaulatan di tangan syariat. Prinsip ini berbeda seratus persen dengan demokrasi yang menyerahkan kedaulatan kepada manusia yang mengatas namakan rakyat. 



Kemerdekaan yang harus diperjuangkan pada era modern ini adalah kemerdekaan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Swt. Jika manusia masih di cekam ketakutan kepada sesama manusia, atau makhluk lain, bisakah ia di sebut merdeka? Padahal manusia sama derajatnya di sisi Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan nya (QS. Al-Hujurat [49]: 13)



Kemerdekaan berakidah ini tentu saja ber implikasi pada kemerdekaan menjalankan syariat. Jika Islam hendak di laksanakan secara kafah tetapi justru dihalangi dan dibatasi, sesungguhnya kemerdekaan hakiki belum kita peroleh. 



Penerapan Islam Kafah Mewujudkan Kesejahteraan



Sejarah Islam adalah lautan teladan yang tak habis digali. Di dalamnya, kita menemukan banyak kisah para pemimpin dan pejabat negara yang menjadikan kekuasaan bukan sebagai alat untuk bermegah-megahan, tetapi amanah berat yang kelak di pertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt..



Dari Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, para khalifah setelahnya hingga para pejabatnya semua mengajarkan satu hal: kesederhanaan, kezuhudan dan kewara'an adalah mahkota sejati seorang pemimpin.



Khalifah umar bin Abdul Aziz (Khalifah Bani Umayyah). Ia biasa medamkan lampu negara ketika berbicara tentang urusan pribadi. Tentu agar minyak nya tidak terpakai untuk kepentingan dirinya (Adz-Dzahabi, siyar A'lam an-Nubala' , jilid 5/halaman 120). Pada masa pemerintahan nya, sulit ditemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Ini adalah buah keberhasilannya dalam mensejahterakan semua rakyatnya. 



Karena itu perjuangan untuk menegakkan syariat secara kafah dalam naungan Khil4fah itu merupakan perjuangan mewujudkan perubahan demi mencapai kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia. Sekaligus mengakhiri berbagai kezaliman dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme global. 



Dengan kembali merujuk pada Al-Qur'an, tidak lain dengan jalan menerapkan hukum-hukumnya (syariat Islam) secara total dalam sistem Islam Khil4fah ar-Rasyidah niscaya rahmat akan menjadi ril dan kemerdekaan yang hakiki akan terwujud. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]