Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Opini

Baca Juga

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan

maka ketika banyak permintaan pada suatu barang akan terus diproduksi meskipun barang tersebut banyak mudaratnya dibanding manfaatnya

____________________________

Penulis Siti Rohmah, S. Ak

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Vape atau rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan (liquid) untuk menghasilkan aerosol atau uap yang dihisap ke dalam paru-paru.

Pengguna vape (rokok elektrik) di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang, dengan kelompok usia muda dan remaja mendominasi tren pertumbuhan ini.

Vape yang terkenal dengan istilah "pod getar" berisi campuran etomidate (obat bius Golongan II) yang kini telah beredar luas di kalangan anak muda dengan kisaran harga sebesar Rp3-6 juta per cartridge. Adanya tren vape ini sengaja digunakan oleh jaringan narkoba untuk mengincar generasi muda. 

Salah satunya terungkap pada selegram JP positif vape etomide. Etomidate yang sengaja dicampurkan melalui vape merupakan obat bius atau anestesi yang biasa digunakan dengan cara melalui suntikan intravena. BNN sendiri telah mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan zat tersebut karena dapat menimbulkan risiko serius. Kumparan.com, (21-09-2026)

Kepala BNN pun sudah mengusulkan harus segera dibuatnya soal pelarangan vape dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, tetapi hingga saat ini regulasi masih dalam tahap pembahasan.

Targetkan Generasi Muda 

Generasi muda selalu dijadikan target karena akan menentukan maju atau mundurnya sebuah peradaban. Diincar di berbagai arah dengan berbagai cara. Mulai dari fashion (pakaian) hingga fun (kesenangan). Dari rasa penasaran sampai kecanduan sehingga tidak sedikit kaum muda saat ini tertarik pada vape karena beragam rasa dan varian yang ditawarkan. 

Sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem sekuler di mana agama harus dipisahkan dari kehidupan, membuat akidah tercabut dari kehidupan generasi sehingga mereka tidak punya benteng keimanan dalam berpikir dan berperilaku. Karena ingin mengikuti tren ataupun mengatasi stres karena masalah, menggunakan narkoba dijadikan hal yang wajar. Maka tak heran kaum muda saat ini menjadi incaran utama pemakai narkotika. 

Selain itu, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini memberikan akses bagi pihak industri apa pun itu selama memberikan keuntungan bagi pemerintah, ada pasar, ada pula peminat, seperti bisnis vape narkoba. Ketika prioritasnya bisnis yang dipikirkan hanyalah untung-rugi bukan lagi baik-buruknya bagi generasi muda. Generasi muda hanya dijadikan komoditas, incaran pembisnis untuk meraup cuan. 

Negara juga tidak memposisikan diri sebagai pengurus serta perisai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi. Negara seharusnya melindungi generasi muda dari kerusakan tetapi kalah dengan kepentingan pribadi ataupun korporasi. 

Tanggapan yang diberikan negara menyangkut permasalahan ini pun masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU, sementara vape narkoba telah menyebar luas. Negara seharusnya memberantas tuntas masalah vape narkoba ini, agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Bukan hanya memberikan sanksi rehabilitas bagi penggunanya. Maka tidak akan ada efek jera bagi pemakai maupun penyalur vape narkoba tersebut. 

Islam Menjaga Generasi

Islam membangun akidah sebagai benteng generasi. Dengan terbangunnya keimanan yang kokoh serta kesadaran akan muraqabah kepada Allah akan menjadi pelindung pertama dari segala yang haram dan merusak. Pendidikan Islam diajarkan sejak dalam lingkungan keluarga.

Didukung dengan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Pendidikan Islam melahirkan siswa yang berkepribadian Islami, dimana pola fikir dan pola sikapnya akan mengikuti hukum syarak. Selain itu adanya kontrol masyarakat yang akan saling amar makruf nahi mungkar. 

Dalam Islam sangat penting masalah penjagaan akal (hifdz al-aql), maka segala sesuatu yang jelas-jelas dapat merusak akal seperti khamr, narkoba, dan sejenisnya diharamkan secara mutlak. 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

Negara juga akan menyaring kembali tren yang beredar di kalangan anak muda, apakah masih dalam koridor syariat atau sudah tidak bisa ditoleransi. Negara akan melarang bisnis yang berpotensi membahayakan umat. Vape akan diberantas jika terbukti memberikan banyak mudharat apalagi sampai membahayakan untuk generasi. Namun, vape narkoba jelas akan dimusnahkan dalam peredaran. 

Negara akan memberantas setiap jejaring yang berkaitan dengan bisnis narkoba, melarang media dari iklan-iklan narkoba, dan menerapkan sanksi tegas (uqubat) zawajir dan jawabir baik bagi produsen maupun pengedar, hingga pada pemakai vape narkoba.

Ketika hukum yang ditegakkan memberikan efek jera, akan memberikan rasa kapok pada pengguna maupun penyalur. Maka, hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, segala masalah akan teratasi. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Siska Rabu, Oktober 28, 2026

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Surat Pembaca

Baca Juga

Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan

melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Proyek PLTSa Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV 2029 atau kuartal I 2030. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah di wilayah Bandung Raya yang selama ini membutuhkan solusi pengelolaan jangka panjang. (tarungnews.com, 09-10-2026)

Kepastian kelanjutan proyek tersebut terlihat dari unggahan media sosial pribadi Dedi Mulyadi yang memperlihatkan dirinya menjamu delegasi investor Sumitomo Corporation. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (8-10-2026) itu membahas proyek pengolahan sampah dengan suasana hangat, disertai canda tawa dan sajian kuliner khas Sunda.

Kehadiran investasi berskala besar ini menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Jawa Barat. Namun, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan pembangunan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan mengendalikan dampak lingkungan, memastikan keamanan operasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, pembangunan PLTSa tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan kebiasaan mengurangi dan memilah sampah. Jika pola konsumsi terus meningkat dan sampah tidak dikelola sejak sumbernya, fasilitas pengolahan saja belum tentu mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. 

Pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, disertai edukasi masyarakat dan pengawasan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan, melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan.

Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur cenderung melibatkan mekanisme bisnis serta orientasi keuntungan. Jika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kemaslahatan masyarakat, penyelesaian masalah sampah berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan yang menempatkan tanggung jawab negara, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Negara memiliki kewajiban untuk mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak membahayakan kesehatan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi.

Islam juga mengajarkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah perlu menerapkan teknologi yang aman, mengawasi pencemaran, mengurangi sampah sejak sumbernya, serta memastikan fasilitas pengolahan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Yuni Irawati

Siska Rabu, Oktober 28, 2026

Korupsi Dana Bencana: Menjual Derita Korban Demi Keuntungan Pribadi?

Korupsi Dana Bencana: Menjual Derita Korban Demi Keuntungan Pribadi?

Opini

Baca Juga

Praktik korupsi dalam pandangan Islam 

merupakan perbuatan dosa, zalim, dan bentuk pengkhianatan amanah yang sangat dikecam

______________________________

Penulis Dewi Jafar Sidik

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Bencana sudah cukup membuat kehidupan rakyat menderita. Harta benda hilang, tempat tinggal rusak, mata pencaharian terganggu bahkan sampai ada yang kehilangan anggota keluarga.

Dalam kondisi seperti ini, rakyat sangat membutuhkan bantuan, terutama dari negara. Namun miris, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan darurat, dan logistik para korban, justru terseret kasus dugaan korupsi. 

Buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara korupsi ini, secara spesifik menargetkan penyelewengan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanggulangan darurat kebencanaan. (Metrotvnews.com, 15-10-2026)

Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana cadangan khusus yang disiapkan pemerintah, dikelola oleh BNPB untuk penanganan darurat bencana. Pemerintah menyiapkan dana tersebut supaya korban bisa bertahan hidup di saat darurat, serta memulihkan diri pasca-bencana. Dana Siap Pakai bukan dana untuk berbisnis, apalagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Tindakan korupsi dana bencana, adalah perbuatan yang sangat mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan. Korupsi di saat rakyat dalam keadaan darurat bencana merupakan puncak kebatilan moral para koruptor. Korupsi semacam ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, pelakunya layak diancam dengan hukuman yang berat pula.

Ketika terjadi bencana alam, masyarakat korban bencana berada dalam kondisi yang sangat berisiko dan sangat membutuhkan bantuan dasar untuk bertahan hidup, seperti pangan, layanan medis, dan tempat berlindung. Korupsi dana yang seharusnya menjadi hak para korban tidak hanya memperparah penderitaan mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola bantuan dan institusi kemanusiaan.

Mengapa korupsi terus berulang?

Dugaan korupsi dana bencana di BNPB penanda adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dan ada oknum tidak bertanggungjawab. Maka untuk menyelesaikan permasalahan korupsi tidak cukup dengan menghukum oknum pegawainya saja, tapi harus dicari akar masalah yang menjadi penyebab adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dana tersebut. 

 

Jika ditelisik lebih dalam, adanya kelemahan dalam tata kelola dana darurat bencana bukan hanya pada persoalan individu ataupun lemahnya pengawasan, ini hanyalah dampak. Namun, yang menjadi akar masalahnya yaitu penerapan sekularisme kapitalisme dalam kehidupan masyarakat dan negara saat ini. Sekularisme paham yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, mampu melemahkan kesadaran manusia akan pertanggungjawaban kepada Allah Swt.

Lemahnya rasa tanggung jawab pada Allah Swt. menjadikan oknum pejabat tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme dapat menghilangkan rasa empati pada individu, dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pajabat krisis integritas. Sementara itu, orientasi materi dan kepentingan dalam sistem kapitalis berpotensi menyuburkan politik transaksional serta penyalahgunaan wewenang. 

Adanya penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola dana bencana suatu hal yang wajar dalam sistem kapitalis. Dalam sistem ini perbuatan seringkali dilatarbelakangi atas dorongan manfaat dan keuntungan, bukan halal dan haram. Maka tidak heran jika dalam kehidupan saat ini, kepentingan rakyat rentan dikalahkan oleh kepentingan pribadi. 

Jika dalam sistem sekuler kapitalis sulit membentuk individu yang taat terhadap syariat. Maka harus ada sistem pengganti yang mampu mewujudkan individu yang kukuh iman dan selalu menjaga amanah. Sepanjang sejarah sistem Islam telah membuktikan mampu melahirkan pejabat yang berintegritas tinggi.

Islam Punya Solusi

Praktik korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan dosa, zalim, dan bentuk penghianatan amanah yang sangat dikecam. Pebuatan korupsi mencakup berbagai pelanggaran hukum dan moral yang merugikan masyarakat serta negara. Maka dari itu Islam mempunyai mekanisme untuk memutus mata rantai praktik korupsi dalam tata kelola dana bencana. Di antaranya:

Pertama, membangun ketakwaan individu. Sistem Islam menerapkan pendidikan berbasis akidah membentuk para individu yang sadar bahwa jabatan adalah amanah dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..

Kedua, sistem Islam terus mengawasi harta dan kinerja para pejabat. Pengelolaan anggaran negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan sumber harta yang tidak wajar, pengawasan pengadaan, serta penelusuran aliran dana harus dilakukan secara serius sesuai aturan Islam.

Ketiga, penegakkan hukum secara adil dan tegas sesuai ketentuan Islam. Siapa pun yang terbukti menyelewengkan amanah, korupsi, wajib diproses tanpa pandang bulu. Dalam hukum fikih lslam, korupsi dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai ketentuan syariat dan kewenangan khalifah yang sah.

Keempat, memastikan distribusi penyaluran dana bantuan sampai kepada rakyat. Negara wajib hadir dan menjamin bantuan bencana tepat sasaran, terpenuhinya kebutuhan dasar para korban. dan segala bentuk penyimpangan segera ditindaklanjuti dengan tuntas. 

Perlu Pemimpin dan Sistem yang Baik

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyampaikan pandangannya dalam kitab yang berjudul An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, bahwa pengaturan kehidupan dan pengelolaan harta tidak cukup hanya bersandar pada kesadaran moral individu, melainkan wajib ditopang oleh sebuah sistem penerapan hukum Islam secara komperehensif oleh negara (Khil4f4h). 

Oleh karena itu, untuk mengatur pemerintahan dan pengelolaan harta yang benar, belum cukup kalau hanya moral pejabatnya yang baik, tetapi harus ditunjang dengan penerapan sistem pemerintahan yang baik pula, dan harus datang dari yang Maha Baik. Negara akan berjalan dengan baik dan benar, jika pejabatnya taat syariat dan sistem pemerintahan yang diterapkannya sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Rakyat terdampak bencana tidak boleh menjadi korban yang kedua kalinya. Rakyat belum pulih dari bencana, tetapi masih harus menanggung ironi pengkhianatan para oknum pejabat. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.

Cukup sudah jangan ada lagi rakyat yang menderita karena kelemahan sistem tata kelola. Sudah saatnya mengembalikan kepengurusan rakyat kepada pemimpin taat syariat, dan yang menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan aturan yang datang dari wahyu Allah Taala. 

Allah Swt. menegaskan kepada pemimpin supaya memutuskan perkara dan menjalankan aturan kehidupan berdasarkan kebenaran (hukum Allah), bukan berdasarkan keinginan.

Sebagaimana dalam QS. Shad Ayat 26, artinya;

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Penutup

Dengan demikian, keberadaan pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh melalui institusi negara menjadi bagian penting dan solusi yang harus diperjuangkan umat. Umat harus berjuang mengembalikan aturan Islam ke tengah kehidupan, jika ingin merasakan hidup sejahtera, aman dan nyaman. 

Namun, perjuangan dalam mewujudkan solusi tersebut harus dilakukan dengan dakwah pemikiran tanpa kekerasan melalui kelompok dakwah yang konsisten menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Wallahualam bissawab.

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Ketika Banjir Menjadi Persoalan Menahun, Di Mana Peran Negara?

Ketika Banjir Menjadi Persoalan Menahun, Di Mana Peran Negara?

Surat Pembaca

Baca Juga

Banjir yang terus berulang di kawasan Jadek menunjukkan bahwa

persoalan tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan

_________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Banjir yang berulang dan terjadi di kawasan itu sangat mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi lumpuh, kerusakan infrastruktur, dan kerugian lainnya yang dirasakan masyarakat. 

Banjir mengakibatkan terjadi genangan air yang menyebabkan kemacetan panjang, menghambat perjalanan warga, serta mengganggu kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat sekitar.

Dalam rangka menanggulangi banjir, pemerintah merencanakan pembangunan kanal, dengannya diharapkan mampu mengurangi risiko genangan dan memperlancar aliran air, terutama saat curah hujan tinggi. (kompas.com, 14-10-2026)

Namun, pelaksanaannya perlu didukung kajian teknis yang matang, perencanaan anggaran, serta koordinasi antarpemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur, penanganan banjir juga perlu disertai perbaikan drainase, pemeliharaan saluran air, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan resapan. Dengan langkah terpadu dan pengawasan berkelanjutan, persoalan banjir di kawasan Jadek diharapkan dapat ditangani secara menyeluruh sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat lebih terjamin.

Adapun saluran pembuang Cikahiyangan memiliki panjang 3.432 meter ditambah saluran anak sepanjang 1.286 meter, dengan muara akhir yang melintasi kawasan Lanud Sulaiman belum mampu menangani banjir secara signifikan. Demikian itu disebabkan, beban saluran ini semakin berat karena turut menampung air buangan dari sebagian wilayah Kota Bandung sebelum menuju Sungai Citarum.

Tidak heran, ketika sistem kapitalisme dipakai pijakan dalam pembangunan sering kali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan lingkungan belum ditangani secara menyeluruh. Banjir yang terus berulang di kawasan Jadek menunjukkan bahwa persoalan tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam sistem kapitalisme, pembangunan wilayah lebih menitikberatkan pada aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik. Namun, di sisi yang lain tidak disertai pengendalian tata ruang yang tegas, alih fungsi lahan, dan memperhitungkan risiko berkurangnya daerah resapan air.

Ketika faktor-faktor ini tidak diperhatikan justru akan memperbesar risiko banjir. Akibatnya, masyarakat harus menanggung dampak berupa kemacetan, kerugian ekonomi, dan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab mengurus dan melindungi rakyat, termasuk dari bencana banjir. Dalam sistem pemerintahan Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan umat.

Islam Mewajibkan Penguasa Menjalankan Amanah dengan Baik

Sistem pemerintahan Islam dalam melakukan penanganan banjir, akan menyusun perencanaan yang matang dan melibatkan pendapat para ahli dalam tata ruang yang tepat, pembangunan drainase, kanal, pemeliharaan sungai, serta perlindungan daerah resapan air. Negara akan memastikan pembangunan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu, negara bertanggung jawab menyediakan anggaran dan melakukan pengawasan agar penanganan banjir berjalan efektif. Penyelesaiannya tidak boleh berhenti pada proyek pembangunan saja tetapi harus menyentuh akar persoalan, seperti mengantisipasi kerusakan lingkungan, buruknya drainase, dan tata kelola wilayah yang tidak tepat. Hal ini dilakukan agar persoalan banjir tidak berulang dan tidak menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf: 56).

Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Yuni Irawati

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Karhutla Berulang, Rakyat Jadi Korban

Karhutla Berulang, Rakyat Jadi Korban

Analisis

Baca Juga

Negara dalam kapitalis abai terhadap keselamatan rakyatnya

Karhutla ditindak secara reaktif dan teknik tanpa membebani struktur penguasaan lahan yang jadi akar masalah

__________________

Penulis Asih 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 9 Agustus 2026 tercatat sekitar 48.889,69 hektar.

Namun, berdasarkan pembaruan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per September 2026, akumulasi lahan gambut yang terbakar di 6 provinsi Sumatera dan Kalimantan telah meningkat pesat hingga mencapai 72.008 hektar. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, mulai memicu munculnya kabut asap hingga lintas negara serta memperburuk kualitas udara.

Seperti dilansir (CNN Indonesia, 23-8-2026) kota Pekanbaru kembali diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi Kriminologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru provinsi Riau mendeteksi kabut asap mengganggu daerah setempat dengan jarak pandang di kota Pekanbaru sekitar 2,5 km dengan kualitas udara sangat tidak sehat. 

Prakirawan BMKG stasiun Pekanbaru Yudhistira menyampaikan jarak pandang tersebut berdasarkan data pembaruan Minggu pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Menurutnya jarak pandang kota Pekanbaru 5 km dengan asap, Rengat 5 km berasap serta Pelalawan 6 KM dan Tambang 9 km. "Pembaruan jarak pandang pukul 16.00 WIB Pekanbaru 2,5 km (asap), Rengat 5 km (asap), Pelalawan 6 km, dan Tambang 9 km," katanya di Pekanbaru, seperti dikutip dari antara, Minggu (23-8-2026).

Sementara itu, akibat asap tersebut kualitas udara di kota Pekanbaru berdasarkan PM 2,5 sebagian besar waktu terpantau tidak sehat. Sejjak dini hari hingga beberapa jam terpantau kualitas udara baik, yakni dari pukul 04.00 - 06.00 WIB dan pukul 11.00 - 13.00 WIB. Selain dari waktu tersebut, kualitas udara di Pekanbaru terpantau tidak sehat. Bahkan pada pukul 17.00 WIB dan 18.00 WIB kualitas udara sudah sangat tidak sehat dengan PM 2,5 sebesar 170 mikrogram meterkubik. 

Pemerintah menekankan penguatan operasi, satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla, yang didukung oleh helikopter water bombing. Kebijakan ini ditekankan dalam rapat koordinasi (Rakor) penanganan karhutla oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama unsur pemerintah daerah dan Forkopimda. Langkah penguatan operasi darat ini diambil sebagai respons teknis untuk menghadapi puncak risiko kemarau dan menekan luas dan lahan yang terbakar secara efektif langsung di titik api.

Praktek pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sengaja dilakukan untuk menuntaskan pembukaan area perkebunan merupakan modus dominan yang di ungkap oleh Barestim Polri. Pembakaran merupakan cara termurah dan paling cepat untuk membersihkan vegetasi dibanding menggunakan alat berat. Au dari hasil pembakaran seringkali dianggap instan untuk menaikan unsur hara tanah sebelum ditanami.

Pelaku kerap beraksi saat musim kemarau karena rambatan api lebih mudah melumpuhkan vegetasi. Padahal dalam UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pelaku pembakaran hutan di ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar.

Karhutla tidak dapat di lepas dari prinsip ekonomi kapitalisme yang memandang lahan dan hutan sebagai komuditas yang dapat di kuasai dan di manfaatkan demi kepentingan bisnis. Dalam sudut pandang kapitalisme, hutan dan lahan dinilai dari seberapa besar nilai ekonomisnya untuk perkebunan atau industri. Lahan luas sering dibuka dengan cepat untuk menekan biaya produksi perusahaan.

Cara pembakaran lahan yang murah, seperti membakar hutan, mengabaikan risiko kerusakan ekosistem jangka panjang. Padahal setiap orang di larang melakukan kerusakan, Dalam surah Al- A'raf ayat 56 Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap."

Negara dalam kapitalis abai terhadap keselamatan rakyatnya. Karhutla ditindak secara reaktif dan teknik tanpa membebani struktur penguasaan lahan yang jadi akar masalah. Pemerintah sering kali mengalokasikan anggaran besar untuk pengeboman air (water bombing) dan modifikasi cuaca saat api sudah membesar. Upaya ini di nilai hanya menyelesaikan gejala permukaan, bukan menghentikan penyebab utama kebakaran terjadi.

Sebagian besar lahan komersial, terutama lahan gambut yang rentan terbakar, dikuasai oleh konsesi perkebunan skala besar. Pembuatan kanal drainase oleh korporasi untuk komoditas tertentu mengubah ekosistem gambut yang basah menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Dalam sistem kapitalis, kepatuhan lingkungan seringkali kalah demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan jangka pendek.

Kerugian ekologis (kabut asap lintas negara, kualitas udara) di tanggung publik, sementara pelaku karhutla demi mendapatkan keuntungan tidak pernah di tindak tegas. Sanksi terhadap korporasi pembakaran lahan kerap dinilai tebang pilih atau hanya menyesar pelaku lapangan (masyarakat kecil) sementara pemilik modal besar jarang tersentuh hukum secara struktural (seperti pencabutan izin permanen). Adanya relasi kuasa antara penguasa besar dengan oknum pejabat di daerah kadang kala membuat pengawasan lingkungan menjadi lemah dan memicu imponitas. 

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena sistem kepemimpinan yang sedang berkuasa adalah sistem kepemimpinan sekuler yang jauh dari dimensi ruhiyah (spiritual). Karena sistem ini secara prinsip memisahkan urusan agama dari kehidupan. Dalam pandangan sekuler, agama adalah urusan privat antara individu dengan penciptanya. Hukum, aturan, dan kebijakan dalam sistem sekuler lahir dari kesepakatan manusia, bukan bersumber dari Wahyu atau Al -Quran. 

Keberhasilan kepemimpinan sekuler umumnya diukur dari materi. Jabatan dianggap sebagai kontrak sosial atau mandat yang diberikan oleh rakyat, bukan sebagai amanah yang harus siap dipertanggung jawabkan. Dalam sistem sekuler pejabat pertanggung jawab secara hukum dan politik kepada institusi negara, bukan bertanggung jawab kepada Allah. Jabatan dalam sekularisme dianggap sebagai alat segelintir orang untuk meraih kesenangan material karena tidak ada fungsi ri'ayah apalagi junnah.

Dalam Islam, hutan dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyah'ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan dimiliki secara pribadi atau diserahkan kepada korporasi. Hutan dan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya dianggap sebagai hak bersama seluruh masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola dan pemegang amanah, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas memperjualbelikan kepada pihak swasta.

Rakyat boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, asalkan kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan, tidak melanggar hukum, dan tidak menghalangi hak-hak orang lain. pemanfaatan harus sejalan dengan kemampuan mengelola, sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan seperti gundul atau longsor, dan juga tidak boleh menghalangi akses masyarakat lain. 

 

Islam memandang pelaku pembakaran hutan secara sengaja dan merusak sebagai pelaku dosa besar (fasad fil arah). Pelaku pembakaran hutan secara sengaja dikenakan sanksi tegas karena perbuatan tersebut merusak lingkungan dan kerugian banyak pihak. Dalam Islam pemimpin atau penguasa tertinggi disebut sebagai khalifah.

Doktrin utama dalam politik Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan umat (sayyidul gaomi khadimuhum) sehingga mereka diwajibkan berada di garis terdepan dalam menolong dan menyejahterakan rakyatnya. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Memastikan kebutuhan pokok, keamanan, dan kesejahteraan rakyat terpenuhi.

Mengurus berbagai urusan politik dengan adil tanpa mengabaikan hak-hak rakyatnya. Termasuk dalam konteks mitigasi bencana penguasa dalam sistem Islam akan terdepan dalam menolong rakyatnya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Karhutla: Nyawa Terancam, Ketika Negara Absen Menjaga Nyawa Rakyat

Karhutla: Nyawa Terancam, Ketika Negara Absen Menjaga Nyawa Rakyat

Surat Pembaca

Baca Juga

Selama paradigma sekuler kapitalis dipertahankan

karhutla dan korbannya akan terus berulang

___________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Sumatra dan Kalimantan. Selama berbulan-bulan, jutaan warga terpaksa menghirup udara beracun. Kini asap itu bukan lagi sekadar gangguan, tetapi telah merenggut nyawa.

Asap yang Menyesakkan dan Mematikan

Pertama, korban sakit terus berjatuhan. Dikutip dari CNBC Indonesia (15 Oktober 2026), Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sejak Agustus hingga 13 Oktober 2026. Sebanyak 63.711 kasus di antaranya dialami balita. Kasus tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota, dengan rata-rata 3.897 kasus baru setiap hari.

Kedua, korban jiwa kembali bertambah. JawaPos (16 Oktober 2026) melaporkan bayi perempuan berusia enam bulan di Desa Kalahien, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, meninggal dunia setelah sekitar sebulan batuk dan sesak napas.

Negara Absen, Korporasi Untung

Karhutla yang berulang setiap tahun tidak bisa terus disalahkan pada musim kemarau. Ada persoalan sistemis di baliknya. Pertama, kesehatan rakyat diperlakukan sebagai urusan pribadi. Bagi penderita asma, lansia, balita, dan ibu hamil, asap adalah ancaman nyawa. 

Namun, langkah pemerintah lebih banyak bersifat kuratif. Misalnya, membuka puskesmas 24 jam dan pengobatan ISPA gratis setelah warga jatuh sakit. Pencegahan, seperti evakuasi kelompok rentan dan penyediaan ruang udara bersih, nyaris tidak terdengar.

Kedua, negara bergerak terlambat. Titik panas sudah bermunculan berbulan-bulan, kasus ISPA meningkat sejak Agustus, tetapi penanganan baru gencar setelah korban berjatuhan. Angka 63 ribu lebih balita penderita ISPA seharusnya cukup menjadi alarm darurat, tetapi respons yang muncul masih sebatas imbauan memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Negara tampil sebagai penonton, bukan pelindung.

Ketiga, hutan dikelola dengan cara pandang sekuler kapitalis. Hutan dilihat sebagai barang dagangan, sehingga jutaan hektare diserahkan kepada korporasi melalui izin konsesi. Membakar lahan dipilih karena murah dan cepat. Dampaknya berlapis, lingkungan rusak, ekonomi warga lumpuh karena aktivitas terhenti, anak-anak terganggu sekolahnya, dan nyawa melayang. Keuntungan dinikmati segelintir orang, sementara jutaan rakyat menanggung asapnya.

Keempat, sanksi tidak membuat jera. Gugatan terhadap perusahaan pembakar lahan memang dimenangkan, tetapi denda kerap ditunda, dicicil, atau tidak dibayar. Akibatnya, membakar hutan menjadi biaya operasional yang murah bagi korporasi.

Islam Menjaga Nyawa dan Hutan

Kesehatan dijamin oleh negara. Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar (al-hajat al-asasiyyah) yang wajib dijamin negara bagi semua warga tanpa biaya. Saat darurat asap, negara wajib menyediakan masker layak dan ruang udara bersih, mengevakuasi kelompok rentan, memeriksa warga dari rumah ke rumah, serta menjamin nafkah mereka yang tak bisa bekerja.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR. an-Nasa'i dan at-Tirmidzi)

Penguasa sebagai raa'in dan junnah. Rasulullah ﷺ bersabda : "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

"Sesungguhnya imam itu adalah perisai." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Perisai semestinya berdiri di depan, melindungi rakyat sebelum bahaya datang. Kelalaian yang menelan korban bukan sekadar soal kinerja, melainkan pelanggaran amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Hutan adalah milik umum. Rasulullah ﷺ bersabda : "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Sistem Ekonomi Islam menjelaskan bahwa harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi; negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan begitu, motif membakar hutan demi membuka perkebunan raksasa tertutup sejak awal.

Sanksi tegas tanpa pandang bulu. Sistem sanksi Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Perusakan harta milik umum yang membahayakan banyak nyawa dikenai takzir yang kadarnya ditetapkan khalifah, mulai dari penjara hingga penyitaan, disertai kewajiban mengganti seluruh kerugian. 

Jika menyebabkan hilangnya nyawa, berlaku pula diyat. Sanksi ini berlaku bagi siapa pun, sekuat apa pun pelakunya. Rakyat tidak boleh lagi kehilangan nyawa karena udara yang mereka hirup.

Rakyat Butuh Perisai, Bukan Sekadar Imbauan

Kematian seorang bayi di Barito Selatan, menyusul korban-korban sebelumnya, adalah peringatan keras bahwa kabut asap bukan sekadar soal cuaca. Ia lahir dari sistem yang membiarkan hutan dikuasai korporasi dan negara hanya menjadi regulator.

Umat perlu menyuarakan kebenaran ini, menuntut penguasa menjalankan perannya sebagai raa'in dan junnah, serta memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah untuk melindungi nyawa, kesehatan, dan kelestarian alam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Paratukala

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

BBM dan LPG Langka, Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Rakyat

BBM dan LPG Langka, Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Rakyat

Opini

Baca Juga

Solusi kelangkaan BBM dan LPG bukan sekadar memperbesar subsidi ketika terjadi kelangkaan

Negara harus memastikan sumber daya strategis dikelola dengan mekanisme yang benar mulai dari hulu hingga hilir

_________________

Penulis Ranti Nuarita, S.Sos.

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan. Dalam beberapa hari, warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Persoalan ini bahkan berdampak pada aktivitas pendidikan.

Pemerintah sempat memberlakukan pembelajaran daring sebagai langkah mengurangi mobilitas masyarakat. Ketika pasokan mulai stabil, pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan di Makassar pada 16 September 2026.

Masalahnya tidak berhenti pada BBM. Kelangkaan LPG 3 kg juga dikeluhkan masyarakat. Mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, hingga organisasi masyarakat turun melakukan aksi di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk mempersoalkan kelangkaan tersebut.

Dampaknya terasa langsung, misalnya bagi pengemudi ojol. Antrean BBM berarti waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja berubah menjadi waktu menunggu. Berpengaruh terhadap pendapatan berkurang, sementara biaya operasional tetap berjalan. Pemerintah Kota Makassar sendiri mengakui bahwa antrean BBM telah berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Persoalan energi ini pun tidak berhenti pada antrean BBM. Kelangkaan juga mulai dirasakan pada LPG 3 kilogram (kg) yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Mengutip detik.com, Selasa (15 September 2026), Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin meminta pangkalan LPG 3 kg diperiksa menyusul keluhan warga terkait kelangkaan gas bersubsidi tersebut. Ia juga mendesak PT Pertamina memastikan ketersediaan stok sekaligus memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg.

Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan energi bukan sekadar persoalan teknis mengenai stok dan distribusi. Dampaknya menjalar langsung ke aktivitas ekonomi, pendapatan, hingga kebutuhan dasar rumah tangga. Ketika BBM sulit diperoleh dan LPG pun langka, masyarakat bukan hanya menghadapi ketidaknyamanan tetapi juga harus menanggung konsekuensi dari kebutuhan energi yang tidak mudah diakses.

Masalahnya, bukan sekadar mengapa pasokan BBM dan LPG mengalami gangguan. Lebih jauh dari itu, persoalannya menyangkut fakta bahwa kebutuhan energi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat dapat berubah menjadi persoalan akses bagi rakyat.

Ketika Energi Dikelola dengan Logika Bisnis

Pemerintah memang dapat melakukan berbagai langkah teknis, mulai dari menambah pasokan, mengatur distribusi, hingga mengusulkan tambahan kuota. Dalam kasus Sulsel, Pertamina bahkan memproyeksikan penyaluran Biosolar bersubsidi pada 2026 mencapai 831.065 kiloliter, melampaui kuota tahunan 752.625 kiloliter. Hingga 15 September, realisasinya telah mencapai 110,3 persen dari kuota periode berjalan.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan energi tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperdebatkan ada atau tidaknya stok. Ada persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelolanya, yakni tentang bagaimana kebutuhan energi masyarakat dipandang dan ditempatkan dalam kebijakan negara.

Bukan tanpa alasan, masalah ini terjadi. Sebab, jika ditelisik lebih dalam, diakui atau tidak dalam kebijakan ekonomi negara hari ini diatur berdasarkan paradigma kapitalisme sekuler. Di mana dalam paradigma kapitalisme sekuler, sumber daya alam dan energi cenderung ditempatkan dalam kerangka ekonomi dan bisnis. Negara dapat hadir sebagai regulator sekaligus pelaku usaha, sementara distribusi kebutuhan masyarakat diatur melalui mekanisme kuota, harga, subsidi, dan pasar.

Maka dari sinilah subsidi tidak dapat dijadikan satu-satunya jawaban. Subsidi mungkin membantu menjaga keterjangkauan harga bagi kelompok tertentu tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar tentang penguasaan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya energi.

Ketika kebutuhan dasar bergantung pada tata kelola yang berorientasi pada mekanisme bisnis, gangguan distribusi pada akhirnya langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari antrean panjang, pembatasan mobilitas, berkurangnya pendapatan pekerja, hingga terganggunya pendidikan menjadi konsekuensi yang tidak berdiri sendiri.

Dengan demikian, persoalan BBM dan LPG di Sulsel bukan hanya persoalan teknis distribusi. Akan tetapi, menunjukkan pentingnya melihat kembali paradigma yang mendasari pengelolaan energi dan sumber daya alam.

Energi sebagai Amanah Negara

Berbeda dengan kapitalisme sekuler, Islam memiliki cara pandang berbeda dalam menempatkan sumber daya alam. Sumber daya yang menjadi kepemilikan umum tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas yang pengelolaannya diserahkan pada kepentingan bisnis.

Dalam Islam, negara memiliki fungsi riayah, yakni mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat. Di mana hal ini merupakan perwujudan dari hadis Rasulullah saw.

“Penguasa yang memimpin rakyat banyak adalah rain (pengurus) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

Konsep penguasa sebagai rain (pengurus urusan rakyat) menempatkan negara dalam posisi bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kebutuhan energi seperti BBM. Dalam politik ekonomi Islam, negara berkewajiban mengelola kekayaan alam yang menjadi milik umum untuk sebesar-besarnya memenuhi kemaslahatan rakyat.

Maka, setiap kebijakan terkait BBM semestinya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Bukan memberikan keuntungan kepada segelintir pihak atau membuka ruang bagi terjadinya kezaliman terhadap rakyat.

Minyak bumi sendiri termasuk dalam kategori harta milik umum. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Maka dari itu, penyelesaiannya bukan sekadar memperbesar subsidi ketika terjadi kelangkaan. Negara harus memastikan sumber daya strategis dikelola dengan mekanisme yang benar mulai dari hulu hingga hilir, dari penguasaan sumber daya, produksi, distribusi, pengawasan, hingga akses masyarakat terhadap energi.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan tujuan riayah yaitu negara tidak menunggu rakyat berteriak di tengah antrean, turun ke jalan, atau kehilangan penghasilan terlebih dahulu baru bertindak. 

Negara harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Dengan pengelolaan semacam itu, energi tidak dipandang semata sebagai sumber penerimaan atau objek transaksi ekonomi tetapi sebagai amanah yang harus diberikan kepada rakyat sesuai haknya.

Bukan Sekadar Mengatasi Kelangkaan

Kelangkaan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih besar daripada panjangnya antrean di SPBU. Ketika energi terganggu, yang ikut terganggu adalah roda ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena itu, solusi tidak cukup berhenti pada penambahan pasokan atau pemberian subsidi. Hal yang perlu dibenahi adalah paradigma pengelolaannya.

Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan riayah secara menyeluruh. Sumber daya alam dikelola berdasarkan syariat, kebutuhan rakyat diprioritaskan, dan distribusi dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. 

Negara dengan visi riayah semestinya bukan membuat rakyat terus menyesuaikan diri dengan sulitnya memperoleh kebutuhan dasar. Sebaliknya, negara hadir untuk memberikan kemudahan dan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.

Untuk mewujudkan pengelolaan tersebut secara menyeluruh, diperlukan penerapan syariat Islam secara kafah melalui institusi negara. Dengan demikian, persoalan energi tidak hanya ditangani ketika krisis muncul, tetapi diatur sejak awal dengan paradigma yang menempatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Fenomena Remaja yang Terjebak di Ruang Hampa

Fenomena Remaja yang Terjebak di Ruang Hampa

Analisis

Baca Juga

Di sistem ini, para remaja tidak bisa mendapatkan ruang aman dan nyaman dalam tumbuh kembangnya

Maraknya kasus perundungan dan pelecehan seksual yang senantiasa membayanginya

___________________

Penulis Ummu Fadiya

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Masa remaja adalah masa yang tak terlupakan seumur hidup. Di sana ada suka duka di bangku sekolah, pertemanan, cita-cita yang ingin diwujudkan, harapan orang tua, dan amanah estafet perjuangan. 

Semua itu tentu melalui proses panjang yang membutuhkan ilmu, pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Di samping itu, ada satu lagi yang juga tak boleh dilupakan, yaitu melangitkan doa agar apa yang menjadi tujuan hidupnya bisa tercapai dengan maksimal. 

 

Sayangnya, tidak semua remaja bisa mewujudkan semua mimpi dan harapannya. Pasalnya, sebagian remaja hari ini ternyata terjebak di dunianya sendiri karena bermasalah dengan kesehatan mentalnya. 

Data dan Kondisi Kesehatan Anak Negeri

Masalah kesehatan mental yang menimpa para remaja tersebut disampaikan oleh Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN. Wihaji mengungkapkan bahwa presentasi remaja yang bermasalah dengan kesehatan mental berada di angka 34,9 persen. (Tribunnews.com, 23-9-2026) 

Data di atas makin diperkuat oleh Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan di awal 2026. 

Angka tersebut berbanding lurus dengan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Maret 2026 yang menyampaikan bahwa satu dari sepuluh anak Indonesia terindikasi menderita gangguan mental. (mpr.go.id, 11-4-2026) 

Permasalahan yang menimpa remaja tersebut menjadi alarm keras bagi negara karena masalah kesehatan mental yang menyasar mereka sudah sedemikian parah. Maka dari itu, tentu harus ada upaya maksimal dari semua pihak agar anak dan remaja mampu menjaga dirinya dari paparan gangguan kesehatan mental. 

Faktor Penyebab Gangguan Mental

Setiap masalah pasti ada faktor penyebabnya. Begitu juga dengan masalah gangguan mental pada remaja. Dikutip dari laman Halodoc, gangguan mental sejatinya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

Pertama, pengalaman traumatis. 

Kedua, proses tumbuh kembangnya. 

Ketiga, lingkungan yang tidak kondusif dan tekanan yang muncul dari lingkaran pertemanan.

Keempat, adanya faktor genetik. 

Dari penjelasan di atas, semua faktor tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh negara. Jika tidak, semua hal yang memicu kesehatan mental pada anak dan remaja tidak akan bisa dicarikan solusi tuntasnya. 

Tekanan Sistem Rusak 

Adanya gangguan kesehatan mental yang menimpa remaja sejatinya tidak bisa dilepaskan oleh rusaknya sistem hari ini. Di sistem ini, para remaja tidak bisa mendapatkan ruang yang aman dan nyaman dalam tumbuh kembangnya. Hal itu bisa dilihat dari maraknya kasus perundungan dan pelecehan seksual yang senantiasa membayanginya.

Bahkan, ranah keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru menjadi ancaman yang mengerikan. Lihat saja kasus-kasus pelecehan seksual yang pelakunya datang dari orang terdekat, yaitu sesama anggota keluarga. 

Begitu juga dengan lingkaran pertemanan yang hanya mengedepankan budaya hura-hura. Di sini, pertemanan yang terjalin nyatanya hanya bicara tentang materi, gaya hidup, dan penampilan yang serba mewah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Maka, ketika seseorang tidak bisa selevel teman-temannya, dirinya merasa dikucilkan dan sendirian. 

Semua masalah yang membelenggu remaja sebenarnya lahir dari penerapan sistem kapitalisme liberal. Di sistem ini, agama hanya bicara tentang ibadah ritual. Sedangkan aktivitas selain itu, agama dilarang ikut campur. Pasalnya, agama dianggap menekan seseorang dengan aturan yang membatasi ruang geraknya. Alhasil, hidupnya merasa terkekang selamanya. 

Pemikiran di atas membuat manusia lebih nyaman dengan aturan buatannya yang jauh dari kata sempurna. Padahal, hukum tersebut hanya membawa petaka dalam hidupnya. Maka tidak heran ketika menjumpai para remaja yang tidak punya sandaran untuk berbagi cerita.

Sebab, peran keluarga tak berfungsi dengan sempurna. Begitu dengan masyarakat yang minim rasa kepeduliannya. Sedangkan negara, tidak benar-benar hadir untuk mendampingi dan menangani permasalahan yang ada. Kondisi yang demikian membuat para remaja kehilangan arah karena terdampar di ruang hampa tanpa kehadiran siapa-siapa. 

 

Remaja di Masa Kejayaan Islam

Kondisi berbeda akan kita dapati saat Islam dijadikan tolok ukur. Pasalnya, dalam pandangan Islam, remaja adalah penerus cita-cita perjuangan. Maka, negara akan memberikan perlindungan dan pengurusan yang baik kepada seluruh warga negaranya termasuk para remaja. Dengan begitu, fisik dan mental para remaja menjadi tangguh dan berdaya. 

Kewajiban negara dalam memberikan periayahan tersebut sesuai dengan Rasulullah saw. yang artinya: "Sesungguhnya imam (khalifah) itu (laksana) perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya." (HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)

Perhatian negara dalam Islam membuat para remaja di masa itu berada di posisi yang mulia. Mereka tidak hanya tangguh dan berdaya, tapi juga memiliki dedikasi dan militansi tinggi terhadap agamanya. Alhasil, tinta emas sejarah menuliskan kisah-kisah para sahabat Nabi saw. dan pemuda di masa setelahnya yang luar biasa dengan prestasi dan perjuangannya. 

Sebut saja Abdullah bin Abbas di usia 12 tahun sudsh terkenal sebagai Habibur Ummah dan ahli tafsir Al-Qur'an yang sangat pintar. Ada juga Mush'ab bin Umair yang dipercaya menjadi duta Islam pertama yang dikirim Rasulullah saw. ke Madinah untuk mendakwahkan Islam sebelum peristiwa hijrah yang membuat para penduduk Madinah masuk Islam. Kemudian, ada  Muhammad al-Fatih yang berhasil menundukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. 

Remaja Terjaga Lahir Batin dengan Islam

Keberadaan para remaja hebat dan bertakwa di masa Islam adalah fakta yang tak terbantahkan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran negara yang maksimal dalam meriayah rakyatnya, termasuk para remaja. Kemudian, jika ada yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya, negara akan bertindak cepat untuk mengatasinya. 

Dikutip Muslimah News, negara akan memberikan penanganan terhadap orang-orang yang terganggu kesehatan mentalnya dengan pengobatan medis dan maupun nonmedis. Penanganan tersebut diserahkan kepada para ahli di bidang tersebut dan dibiayai penuh oleh negara.

Sejarah peradaban Islam menuliskan bahwa Daulah Islam saat itu telah memiliki rumah sakit jiwa (RSJ) dan metode pengobatan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Hebatnya lagi, hal itu terjadi 10 abad sebelum Eropa memperkenalkan hal yang sama. 

Sementara itu, Marwan Dwairy (1998) melalui hasil studinya di buku Mental Health in the Arab World menyampaikan , bahwa RSJ pertama di dunia ada di negara-negara Arab. Sedangkan letaknya, masing-masing berada di Baghdad, Irak pada tahun 705 M. Selanjutnya di Kairo, Mesir tahun 800 M, dan di Damaskus, Suriah tahun 1270 M. Kemudian, di situ juga dipaparkan bahwa yang menemukan bentuk terapi untuk penderita gangguan jiwa semacam psikoterapi, musik terapi, dan terapi konseling adalah para psikolog dan dokter muslim. (MuslimahNews, 22-12-2022) 

Demikianlah gambaran kesempurnaan sistem Islam yang memiliki solusi hakiki untuk seluruh permasalahan manusia termasuk remaja yang terkena gangguan kesehatan mental. Dengan begitu para remaja yang terjebak di ruang hampa bisa keluar untuk menata kembali masa depannya. Namun, hal tersebut hanya bisa terwujud saat Islam dipakai dalam seluruh lini kehidupan. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Kuliah Gratis, Wacana Tak Sesuai Realitas

Kuliah Gratis, Wacana Tak Sesuai Realitas

Opini

Baca Juga

Sejatinya yang menjadi persoalan pendidikan adalah

bagaimana menjamin pendidikan yang berkualitas sekaligus memastikan pembiayaannya berkelanjutan

___________________

Penulis Wiwi Widyaningsih

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Hari ini, akses pendidikan selalu ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang. Maka dari itu, untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu seringkali tersandung oleh persoalan biaya. Kemudian persoalan biaya ini mendapat perhatian dari pemerintah dengan mewacanakan kuliah gratis. 

Untuk mematangkan skema pendidikan tinggi negeri bebas biaya ini, pemerintah menyebut pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pemerintah menyebut, salah satu sumber pembiayaan pendidikan gratis diambil dari hasil pengembalian uang negara yang dikorupsi. (setneg.go.id)

Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan aset negara. Namun, secara kebijakan seharusnya dana hasil pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang sebagai fondasi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. 

Kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang seharusnya tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang. Namun, realitas pendidikan hari ini memang masih bergantung pada ruang fiskal yang pemerintah sendiri menyatakan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberlangsungan program akan sangat berkaitan dengan prioritas APBN dan bentuk kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, setelah mengamati kajian mengenai PTN-BH terkait permasalahan pembiayaan pendidikan tinggi, fakta menunjukkan adanya kecenderungan menyusutnya porsi bantuan pendanaan negara dalam pembiayaan sejumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Maka dari itu, dari sini kita perlu melihat secara kritis terkait wacana kuliah gratis. Pada dasarnya, gratisnya biaya kuliah tidak otomatis menghapus komersialisasi pendidikan, jika kampus tetap didorong mencari pendapatan sendiri karena keterbatasan pendanaan negara yang pendanaannya tetap bertumpu pada logika penerimaan dan efisiensi finansial. 

Logikanya, jika subsidi pemerintah berkurang maka keuangan kampus akan sangat bergantung pada biaya kuliah mahasiswa. Dari sini terlihat bahwa persoalan kuliah gratis tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang membayar UKT, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sistem pembiayaan pendidikan itu dibangun. Dan hari ini sistem pembiayaan pendidikan itu dibangun di bawah sistem kapitalisme sekularisme yang asasnya bersandar kepada manfaat belaka.

Sejatinya yang menjadi persoalan pendidikan adalah bagaimana menjamin pendidikan yang berkualitas sekaligus memastikan pembiayaannya berkelanjutan maka Islam memiliki konsep bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara yang disediakan secara gratis bagi seluruh warga negara, bukan sekedar kebijakan yang diberikan ketika kondisi fiskal memungkinkan. 

Adapun pembiayaan pendidikan dalam Islam, sumber pembiayaan negara diambil dari Baitulmal, termasuk pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan sumberdaya alam tertentu. Selain kepemilikan umum terdapat pula sumber dari kepemilikan negara, yaitu harta fai', kharaj, jizyah, 'usyr dan ghanimah.

Dengan mekanisme tersebut biaya pendidikan tidak semata-mata diserahkan kepada kemampuan masyarakat atau bergantung pada pembayaran mahasiswa. Tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dalam Islam sejalan dengan sabda Nabi saw.,

"Imam (pemimpin) adalah raa'in (penguasa) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maknanya bahwa sejatinya pemimpin tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mengurus, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, yang hal itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. 

Maka dari itu, mekanisme pendidikan gratis hanya akan terwujud jika kehidupan diatur dengan hukum syariat Islam yang tegak berdiri di bawah naungan negara Islam yakni Khil4fah 'alaa minhaaj an-nubuwwah. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Selasa, Oktober 27, 2026

Klaim Tepi Barat "Milik Israel" Bukti Solusi Dua Negara Hanya Ilusi

Klaim Tepi Barat "Milik Israel" Bukti Solusi Dua Negara Hanya Ilusi

Surat Pembaca

Baca Juga

Sudah bisa dipastikan, kejahatan Zion*s Isra*l tidak bisa ditolerir

tidak akan selesai dengan solusi dua negara atau jalur diplomasi, bahkan wajib diperangi dengan menerapkan syariat jihad fii sabilillah

__________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Semakin terlihat jelas bahwa Isra*l biadab dan tidak tahu diri. Isra*l yang dulunya ditolong ketika mengungsi ke P4lestina, kini malah menjajah dan ingin menguasai P4lestina.

Isra*l sudah tidak lagi peduli dan mendengarkan pendapat siapa pun di dunia internasional. Menurut Isra*l yang terpenting bisa menguasai P4lestina seutuhnya. 

Berita terbaru dikabarkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Isra*l Itamar Ben-Givr mengklaim bahwa seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat adalah "milik Isra*l." Jelas, pernyataan ini bertentangan dengan pengaturan yang ditetapkan dalam kesepakatan Oslo antara Isra*l dan Pembebasan P4lestina (PLO). Selain itu, pernyataan ini juga menyalahi solusi dua negara yang disolusikan Amerika Serikat.

Informasi yang diberikan, berdasarkan Kesepakatan Oslo II 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B dan C. Area A berada di bawah kendali penuh P4lestina, sedangkan area B berada di bawah kendali sipil P4lestina dan kendali keamanan Isra*l. Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Isra*l. Namun, Ben-Gvid menyatakan A, B, dan C adalah milik Zion*s Isra*l. (metrotvews.com, 03-10-2026)

Akar Masalah

Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme, ketika terjadi ketidakadilan di suatu negeri kaum muslim, para pemimpin negeri kaum muslim lainnya hanya diam. Padahal dari awal sudah terlihat jelas keinginan Zion*s Isra*l yang sebenarnya adalah menguasai seluruh wilayah P4lestina termasuk Tepi Barat dan G4za demi mewujudkan Isra*l Raya. Isra*l yang awalnya menumpang untuk hidup di P4lestina, menjadi ingin menguasai P4lestina. 

Dunia sudah tahu kejahatan besar Zion*s Isra*l kepada Islam dan umat Islam yaitu genosida, penghancuran G4za, perampasan pemukiman Palestina di Tepi Barat, pembakaran puluhan Masjid di Tepi Barat, pendudukan komplek Al-Aqsha.

Namun, sangat disayangkan dunia masih diam melihat kebiadaban Isra*l. Bahkan, solusi yang digembar-gemborkan Amerika Serikat, negara sekutu dan para penguasa negeri muslim yaitu solusi dua negara, hanyalah kebohongan dan ilusi. Bagi Isra*l tidak akan ada dua negara, yang ada hanya satu, yaitu Isra*l Raya. 

Solusi Islam

Solusi yang tepat untuk P4lestina adalah Islam. Oleh karena itu, kita harus meyakinkan umat Islam dan masyarakat internasional bahwa Zion*s Isra*l benar-benar akan merampas seluruh wilayah P4lestina dan menyempurnakan genosida dan pengusiran.

Sudah bisa dipastikan, kejahatan Zion*s Isra*l tidak bisa ditolerir, tidak akan selesai dengan solusi dua negara atau jalur diplomasi, bahkan wajib diperangi dengan menerapkan syariat jihad fii sabilillah. 

Nyata sudah, ketika tidak diterapkannya hukum Allah, para pemimpin negara Arab bertemu dengan Netanyahu. Hal ini menunjukkan pengkhianatan besar terhadap perjuangan P4lestina. Di mana seharusnya, umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang terluka, maka tubuh yang lain juga ikut merasakan. Sama halnya dengan, jika ada kaum muslim yang terzalimi, maka kaum muslim lainnya merasakan sakit dan dan juga ikut membantu keluar dari rasa sakit tersebut. 

Maka, satu-satunya solusi untuk membebaskan P4lestina adalah dengan jihad. Dan jihad melawan Zion*s Isra*l hanya bisa sempurna jika ada persatuan umat Islam dan jihad di bawah komando seorang khalifah. Itu akan terjadi jika Khil4fah ditegakkan. 

Oleh karena itu, perjuangan untuk menegakkan Khil4fah menjadi sangat penting untuk menggerakkan jihad fii sabilillah. Marilah kita terus berdakwah agar hukum Allah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Ummu Adil

Siska Senin, Oktober 26, 2026