Kejam, Isra*l Lakukan Perusakan Perkebunan Zaitun di P4lestina

Kejam, Isra*l Lakukan Perusakan Perkebunan Zaitun di P4lestina

Opini

Baca Juga

Dalam cengkeraman sekularisme-kapitalisme, tragedi P4lestina bukanlah sebuah kebetulan, 

melainkan konsekuensi logis dari sistem dunia yang memandang segalanya termasuk tanah, manusia, dan perkebunan zaitun tidak lebih dari sekadar komoditas ekonomi dan objek eksploitasi demi meraup keuntungan seluas-luasnya

_________________________

Penulis Nurhy Niha

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pohon zaitun bukan sekadar komoditas pertanian biasa bagi rakyat P4lestina, melainkan simbol identitas dan akar sejarah yang menyatukan penduduk lokal dengan tanah leluhur.

Di tengah impitan penjajahan, tanaman ini berdiri sebagai saksi bisu keteguhan bangsa yang berjuang mempertahankan eksistensinya. Ironisnya, saksi bisu sejarah tersebut justru tak luput dari kehancuran yang disengaja.

Dilansir dari cnn.com (28-09-2026), militer Isra*l meratakan 31.000 meter persegi lahan produktif milik warga P4lestina di Beit Rima, Ramallah, dan menghancurkan lebih dari 400 pohon zaitun secara tiba-tiba tepat menjelang musim panen raya pada Oktober.

Peristiwa ini melumpuhkan mata pencaharian utama para petani lokal seperti Abd Alfattah Tamimi dan Nather Tamimi, padahal lahan tersebut mampu menghasilkan ratusan drum minyak zaitun setiap tahunnya. Di balik dalih keamanan yang didengungkan militer Isra*l, kelompok hak asasi manusia menolak keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini murni bentuk perampasan ekonomi serta perusakan perkebunan warga di Tepi Barat.

Lumpuhkan Ekonomi Mengikis Budaya

Perusakan perkebunan zaitun ini merupakan strategi sistematis Israel untuk melumpuhkan kondisi ekonomi dan mengikis akar budaya rakyat P4lestina agar terdesak dan terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya. Sektor zaitun adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang sekitar 8 persen dari PDB dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja. Pertanian ini melibatkan lebih dari 90.000 keluarga yang menggantungkan hidup dan masa depan mereka pada hasil panen saban tahun.

Sejak awal musim panen zaitun di 2026 ini saja, tercatat sudah terjadi sekitar 200 serangan oleh pemukim penjajah yang didukung penuh oleh militer Isra*l. Rangkaian aksi brutal tersebut menyebabkan 1 orang P4lestina tewas, lebih dari 120 orang terluka, dan lebih dari 2.500 pohon zaitun dirusak secara masif. Pencabutan dan perusakan ini meremukkan tradisi panen yang biasanya dirayakan penuh sukacita, mengubahnya menjadi masa duka yang mendalam serta membayangi masa depan ribuan keluarga petani dengan ketidakpastian.

Dalam cengkeraman sekularisme-kapitalisme, tragedi P4lestina bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem dunia yang memandang segalanya termasuk tanah, manusia, dan perkebunan zaitun tidak lebih dari sekadar komoditas ekonomi dan objek eksploitasi demi meraup keuntungan seluas-luasnya. Di bawah sistem ini, perusakan lahan dan pemiskinan warga dilakukan secara sistematis demi perampasan aset, sementara kebisuan negara-negara Barat digerakkan oleh kalkulasi geopolitik yang mempertahankan Israel sebagai sekutu strategis.

Selain menghancurkan ekonomi, militer Israel juga sengaja menyasar jurnalis dan aktivis untuk membungkam kebenaran agar tidak terekspos luas. Kendati kecaman sempat dilayangkan atas insiden yang menimpa warga AS dan diplomat Eropa, kepedulian tersebut terbukti diskriminatif karena bersikap tebang pilih, sementara respons Uni Eropa mandul tanpa tindakan nyata berupa sanksi ekonomi maupun tekanan militer.

Kebisuan Pemimpin Dunia

Kebrutalan demi kebrutalan yang terus dipertontonkan Isra*l telah memicu gelombang kemarahan dan kebencian yang mendalam dari masyarakat dunia, sementara hal tersebut terbukti tidak mampu mengubah realitas pahit di lapangan. Ketidakberdayaan dunia internasional ini semakin diperparah oleh sikap acuh tak acuh dari para penguasa di negeri-negeri muslim, khususnya negara-negara Arab di sekitarnya. Banyak di antara mereka yang memilih berdiam diri, membatasi diri pada retorika normatif, bahkan bertindak sebagai perpanjangan tangan dan sekutu geopolitik bagi Isra*l dan Amerika Serikat demi mempertahankan kekuasaan masing-masing.

Mengembalikan Kesadaran Kaum Muslim

Tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai ini menuntut solusi mendasar yang diawali dengan mengembalikan kesadaran akidah bahwa tanah P4lestina adalah tanah milik kaum muslim yang memiliki kedudukan sangat istimewa sehingga wajib hukumnya untuk dipertahankan. P4lestina adalah bumi para nabi dan lokasi Masjidil Aqsha, kiblat pertama umat Islam sekaligus tempat terjadinya peristiwa Isra Mikraj. Allah Swt. menegaskan kemuliaan tanah ini dalam firman-Nya:

"Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Al-Isra: 1)

Kedudukan mulia ini menjadikan pembelaan terhadap tanah yang diberkahi tersebut sebagai kewajiban syar'i yang melekat pada setiap Muslim tanpa terkecuali.

Kondisi nyata P4lestina hari ini juga memberikan pelajaran berharga bahwa umat Islam tidak boleh lagi menggantungkan nasibnya pada bantuan PBB, hukum internasional, maupun diplomasi Barat yang penuh standar ganda. Umat Islam harus menyadari pentingnya kembali pada kekuatan mandiri melalui terwujudnya kesatuan politik global di bawah naungan kepemimpinan Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Swt. menegaskan ikatan persaudaraan sejati dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10)

Ikatan akidah inilah yang meniscayakan perlindungan tanpa batas wilayah demi membela sesama mukmin yang teraniaya.

Pelanggaran Perang

Tindakan brutal Isra*l dalam merusak lahan pertanian dan mencabut pohon zaitun merupakan pelanggaran telak terhadap aturan perang. Syariat Islam menetapkan etika perang yang sangat luhur, di mana tentara dilarang keras merusak fasilitas umum, membakar perkebunan, atau menebang pohon berbuah tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah saw. memberikan instruksi tegas yang terekam dalam sabdanya:

"Janganlah kalian menebang pohon yang berbuah, janganlah merusak pemukiman, dan janganlah menyembelih domba atau sapi kecuali untuk dimakan." (HR. Malik)

Aturan ini menunjukkan bahwa Islam melindungi sumber kehidupan sipil bahkan dalam situasi pertempuran sekalipun.

Tindakan nyata dan efektif untuk menghentikan kezaliman Isra*l, Amerika Serikat, dan para sekutunya adalah dengan mengerahkan kekuatan riil berupa tentara-tentara kaum muslim di bawah komando kepemimpinan umum yang sah. Ketundukan musuh hanya bisa dicapai melalui perlawanan fisik yang terorganisir di bawah institusi pelindung umat. Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya seorang Imam itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya." (HR. Muslim)

Pengiriman pasukan militer resmi di bawah naungan kepemimpinan Islam inilah yang menjadi satu-satunya jalan agar penjajahan di tanah P4lestina dapat dihentikan secara permanen dan kehormatan umat dapat ditegakkan kembali. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Minggu, November 01, 2026

Kebiadaban Isra*l akan Terus Berulang, Selama Umat Muslim Enggan Bersatu

Kebiadaban Isra*l akan Terus Berulang, Selama Umat Muslim Enggan Bersatu

Opini

Baca Juga

Untuk menghentikan penjajahan yang ada di P4lestina

umat harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yakni seorang khalifah

__________________

Penulis Rosita

Tim Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Derita Rakyat P4lestina Seakan Tiada Akhir
Derita masyarakat P4lestina seakan tiada henti. Setelah menghancurkan bangunan dan fasilitas umum, kini penjajah Isra*l meratakan lahan pertanian buah zaitun di kota Beit Rima, Barat laut Ramallah.

Akibatnya, lebih dari 400 pohon zaitun hancur hanya beberapa hari sebelum dimulainya panen tahunan. Penghancuran ini sudah menjadi target operasi militer untuk menghancurkan sumber daya lokal dan perekonomian P4lestina.

Zaitun adalah tulang punggung pertanian Palestina karena banyak menyumbang lapangan pekerjaan dan juga sebagai simbol budaya. Pohon zaitun bukan hanya dihancurkan saat akan dipanen tetapi mereka mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Biadabnya lagi, mereka juga mencabuti pohon zaitun yang baru ditanam. Penyerangan ini bukan hanya dilakukan oleh tentara, melainkan dilakukan oleh sekelompok pemukim Isra*l, mereka menyerang warga lokal dengan semprotan merica. (CNN Indonesia, 25-09-2026)

Serangan Zion*s Isra*l ini bukan hanya kepada petani zaitun P4lestina saja, tetapi mereka juga melakukan tindakan kekerasan dan penyerangan terhadap delegasi dari sejumlah misi diplomat Eropa dan para jurnalis. Amerika Serikat dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas mengecam dan menekan perlunya memastikan akuntabilitas penuh bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun sayangnya, kecaman ini tidak diikuti dengan tindakan apapun. (Antara.com, 19-10-2026)

Hanya Sebatas Kecaman Tidak Ada Wujud Nyata

Serangan ini memiliki tujuan tertentu yakni untuk menghancurkan perekonomian, akar budaya, tekanan psikologis dan fisik terhadap warga sipil P4lestina. Aksi perusakan ribuan pohon zaitun pun terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, mereka juga ingin memuluskan perluasan wilayah permukiman ilegal Israel.

Penyerangan dan penahanan terhadap jurnalis, aktivis, diplomat oleh pihak Isra*l merupakan rangkaian insiden berulang yang dilakukan untuk membungkam para jurnalis supaya penjajahan dan kejahatan yang ada di P4lestina tidak terekspos kepada dunia. 

Adapun kepedulian Amerika Serikat serta Uni Eropa terhadap perusakan pohon zaitun tidak lepas dari sebab adanya penyerangan pada warga negara AS dan para diplomat EU bukan semata-mata karena peduli pada warga sipil P4lestina. Kepedulian itu mustahil mengingat hampir puluhan tahun P4lestina dibombardir, mereka hanya bisa mengecam tanpa bertindak untuk mengusir penjajah dari bumi P4lestina. 

Padahal, kebrutalan Isra*l terhadap P4lestina telah banyak mengundang kebencian warga dunia. Namun, tetap saja tidak ada perubahan berarti terkait kondisi P4lestina. Buktinya, penindasan terhadap warga Palestina terus berlanjut. Ini semua disebabkan oleh sistem yang ada yakni kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga kaum muslim tersekat-sekat oleh negara dan bendera.

Diamnya para penguasa muslim terutama bangsa Arab serta pengkhianatan mereka dengan menjadi kaki tangan Isra*l, menandakan bahwa sistem kapitalisme sekuler sungguh sangat merusak bagi kehidupan dan persatuan kaum muslim dan juga alam semesta.

Pembebasan P4lestina: Menyatukan Kekuatan Kaum Muslim

Tanah P4lestina (kawasan Syam/Kan’an) sesungguhnya adalah tanah kaum muslim dan memiliki posisi istimewa dalam Islam yang harus dipertahankan. Ia merupakan tempat tinggal dan berdakwah bagi banyak nabi yang dihormati dalam Islam. Selain itu, wilayah P4lestina secara historis berada di bawah kekuasaan pemerintahan muslim selama berabad-abad, dimulai sejak pembebasan Baitul Maqdis pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 637 M (16 Hijriah), serta pembebasan kembali oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 M dari Tentara Salib.

Kehancuran P4lestina saat ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak memiliki kekuatan yang dapat menyatukan umat di seluruh dunia. Oleh karena itu, umat Islam tidak bisa menggantungkan nasib pada pembelaan siapapun. Buktinya, sampai saat ini dunia hanya mampu mengecam sebatas slogan-slogan. Namun, tidak ada tindakan yang nyata sehingga penjajah Isra*l makin hari makin menjadi.

Membebaskan P4lestina tidak cukup hanya dengan slogan-slogan, tetapi perlu dengan tindakan yang nyata. Berkaca kepada apa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan juga Khalifah Shalahuddin al-Ayyubi. Kedua Khalifah ini menyatukan seluruh kekuatan kaum muslim yang terpecah-pecah di bawah satu komando. 

Negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler mustahil akan mampu menyatukan kaum muslim di bawah satu kepemimpinan. Sebab pada dasarnya sistem kapitalisme sekuler hanya berlandaskan asas manfaat semata. Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki tujuan untuk menyatukan umat di seluruh dunia yakni dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara sempurna yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 

Allah Swt. berfirman, yang artinya: "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka." (TQS. Al-Maidah ayat 49)

Oleh karena itu, untuk menghentikan penjajahan yang ada di P4lestina, umat harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yakni seorang khalifah. Di bawah kepemimpinannya akan dikirim tentara-tentara kaum muslim untuk mengusir penjajah Isra*l.

Semua itu hanya akan terwujud dalam naungan sistem kepemimpinan Islam, melalui tegaknya Daulah Khil4fah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dan para pemimpin umat Islam. Wallahualam Bissawab.[EA/MKC]

Siska Minggu, November 01, 2026

Islam Tak Hanya Mengatur Ibadah Maliyah, tapi Juga Perubahan

Islam Tak Hanya Mengatur Ibadah Maliyah, tapi Juga Perubahan

Opini

Baca Juga

Islam adalah ideologi yang tidak hanya mengatur urusan ibadah saja

namun lslam mengatur seluruh aspek kehidupan dari pendidikan, ekonomi, kesehatan bahkan kepemerintahan

__________________________

Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - BAZNAS Kabupaten Bandung pada Senin 19 Oktober 2026 lalu mengadakan upgrading bagi ratusan penerima insentif. Acara ini diselenggarakan di Pesantren Darul Ma’arif Desa Rahyu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. 

Dalam upgrading ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung mendorong ustaz dan ustazah yang mendapatkan insentif untuk mampu memperkuat edukasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui pengajian dan dakwah di tengah masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh H Jamjam Erawan selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung, beliau menyampaikan bahwa peran ustaz dan ustazah sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ibadah maliyah. Menurut Jamjam hal ini perlu diperkuat, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat ibadah maliyah bagi kesejahteraan sosial. 

Dikutip dari (ketik.com, 22-10-2026) bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai Rp. 400 miliar pertahun, tetapi penghimpunannya baru sekitar Rp17,5 miliar. Semestara Rp.140 miliar dari potensi, baru terkumpul Rp. 90 miliar, adapun Rp220 miliar diperoleh dari dana kurban.

Dari perkiraan tersebut, menunjukkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung dalam perolehan ZIS ini cukuplah besar. Karena itu, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung meminta kepada para ustaz dan ustazah peserta upgrading ini agar mampu mendorong dan membangun kesadaran dalam berinfak, sedekah dan membayar zakat sebagai bagian dari ibadah maliyah.

Ustaz dan ustazah sebagai ulama, sesungguhnya memiliki peranan yang penting di tengah umat. Sebab, ulama merupakan pewaris nabi yang senantiasa mengamalkan ilmu. Keberadaan mereka seperti pelita yang menyinari dunia dari kegelapan dan kebodohan. Di tangan para ulama umat dapat memahami Islam dan hukumnya. Sungguh sebuah pengkerdilan jika hanya meminta para ustaz dan ustazah ini hanya mendorong umat sekedar pada pelaksanaan masalah ibadah maliyah ini

Sebab, jika peran ustaz dan ustazah hanya untuk mendorong infak, sedekah dan zakat (ibadah mahdhoh) saja, merupakan penyempitan terhadap Islam dan ajarannya. Apalagi hanya karena melihat kemanfaatnya saja. Harus kita pahami, pemahaman Islam bukan hanya sekadar terkait masalah ibadah mahdhah atau ibadah maliyah saja, tetapi juga terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, baik yang terkait dengan individu atau jemaah. Keduanya harus dipahamkan dan dibangun kesadaran kepada umat dengan menjadikan akidah Islam sebagai pondasi dan landasannya dalam menjalankan keduanya.

Islam Mengatur Ibadah Maliyah dan Mampu Membawa Perubahan

ZIS sudah sangat jelas peruntukkan di dalam Islam, seperti zakat hanya untuk 8 golongan saja sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan dan tercantum jelas salam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-rang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang memiliki hutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ketika ZIS hanya dilihat dari aspek kemanfaatannya saja, tanpa memahami bagaimana peran negara di dalamnya merupakan sebuah pemisalah pelaksanaan hukum di dalam Islam. ZIS dan kemanfaatannya dalam mewujudkan kesejateraan sosial, tak dapat berdiri sendiri. Sebab, kesejahteraan hanya mampu terwujud dengan berfungsinya peran negara dalam meyiapkan dan memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Termasuk dalam menggaji para ustaz dan ustazah selaku pendidik di tengah umat. 

 

Sedangkan intensif atau honor ustaz dan ustazah sebagai pendidik umat, negara menyiapkannya dari yang lainnya, seperti pengelolaan sumber daya alam. Namun, saat ini negara berlepas tangan dan memindahkannya kepada pundak umat. Hal tersebut muncul bukan tanpa sebab, tetapi merupakan hal yang secara pasti ada dalam penerapan sistem sekuler-kapitalis yang telah lama membelenggu kaum muslim.

Kondisi umat yang dalam jurang penderitaan dan tidak merasakan sebuah kesejateraan merupakan akibat dari penerapan sistem sekuler-kapitalis yang rusak. Kepemilikan rakyat seperti, kekayaan alam telah dikuasai oleh mereka para pemilik modal. Sehingga, umat tak mendapatkan hasil dari apa yang mereka miliki, bahkan mereka hanya mendapatkan penderitaan saja, karena semuanya habis oleh para pemilik modal yang rakus. 

Inilah yang menjadi tanggung jawab para ustaz dan ustazah dalam menyelamatkan umat dari penderitaan mereka, yaitu dengan membawa mereka pada sebuah perubahan. Perubahan ini tak lain dengan meninggalkan sistem rusak ini dan kembali kepada Islam. Bukan justru dikerdilkan dengan hanya fokus dalam masalah ibadah maliyah ini saja. 

Pengkerdilan terhadap peran mereka sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa racun sekulerisme makin merasuk pada tubuh umat. Bahkan menyentuh hanya terkait pada pelaksaan masalah ibadah mahdhah, seperti zakat, infak, dan sedekah ini.

Zakat, infak, dan sedekah pun bukan sekadar berbicara kedermawanan individu saja. Namun, merupakan bagian dari sistem ekonomi dalam Islam dan keuangan negara Islam yang tugas pengelolaannya dilakukan langsung oleh negara melalui lembaga khusus yang menjadi bagian kestrukturanya, yaitu Baitulmal.

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dengan kerangka penerapan Islam secara kafah atau menyeluruh melalui adanya institusi negara. Adapun zakat memiliki tempat khusus di Baitulmal yang wajib dipergunakan hanya untuk kemaslahatan umat. 

Pentingnya penerapan Islam harus dipahami oleh umat, dan ini menjadi tugas para ustaz dan ustazah untuk memahamkan mereka. Termasuk memahamkan umat terkait perubahan yang hakiki, yakni perubahan menuju penerapan Islam secara kafah dan meninggalkan penerapan sistem sekuler yang jelas terbukti hanya membawa pada penderitaan saja. 

Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw., dalam melakukan proses perubahan hakiki. Beliau melakukan aktivitas dakwah dan amar makruf nahi mungkar di tengah umat. Dakwah beliau tak hanya bersifat individual (ibadah) semata, tetapi bersifat sistemik (perubahan mendasar).

Karena itu, sudah sepatutnya para ustaz dan ustazah sebagai ulama yang menjadi pewaris para nabi ini tak sekadar mendorong umat hanya pada masalah ibadah saja, tetapi juga mendorong perubahan menuju penerapan Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Siska Minggu, November 01, 2026

Santri, Pengemban Peradaban Islam Masa Depan

Santri, Pengemban Peradaban Islam Masa Depan

Opini

Baca Juga

Dalam kerangka pendidikan Islam

santri berperan lebih luas dalam mengkoordinasikan potensi umat, melindungi masyarakat dari penindasan, dan menerapkan hukum Islam 

__________________

Penulis Nurhy Niha

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kamis, 22 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Santri. Tahun ini, tema Hari Santri Nasional yang ditetapkan Kementerian Agama RI adalah “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.”

Tema ini menegaskan peran santri dalam membangun Indonesia sebagai generasi kreatif, berilmu, dan berakhlak mulia. Peringatan Hari Santri Nasional tidak boleh berhenti sekadar menjadi agenda rutinitas tahunan, melainkan harus menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali komitmen santri bagi masa depan bangsa.

Dilansir dari detik.com (22-10-2026), Menteri Agama meluncurkan lima program pesantren, termasuk SAFESANTRI untuk merespons kekerasan dan skema Rekognisi Ijazah untuk pengakuan hukum pendidikan santri. Selain itu, Kemenag menggulirkan program Pesantren Adaptif yang menekankan penguasaan AI, STEM, dan kemandirian ekonomi. 

Program Pesantren Adaptif dan SAFESANTRI diharapkan mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dari segala bentuk kekerasan. Penguasaan bidang STEM dan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi instrumen penting agar santri dapat bersaing di tingkat global tanpa kehilangan pijakan moral keislamannya.

Potensi dan Ancaman Dakwah Digital

Kementerian Agama RI mencatat jumlah santri telah mencapai 4.634.406 jiwa. Jumlah ini merupakan modal sosial yang besar bagi masa depan bangsa sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Jumlah santri yang mencapai jutaan jiwa harus dikelola secara terstruktur agar mampu menjadi pendorong utama kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, teknologi digital membantu para dai menyebarkan pesan Islam dan perdamaian kepada masyarakat luas. Namun, perkembangan tersebut perlu diarahkan agar tidak menggeser fungsi utama pesantren. Dorongan komersialisasi dan kurikulum modern yang terlalu padat berisiko mengurangi perhatian terhadap pendalaman kitab-kitab klasik dan penciptaan kader ulama. Integrasi kurikulum modern perlu dirancang secara seimbang agar fokus utama santri dalam mendalami ilmu-ilmu syariat (tafaqquh fiddin) tidak tergerus oleh tuntutan materialistis.

Masalah tersebut semakin rumit ketika peringatan Hari Santri lebih banyak diisi kegiatan seremonial. Padahal, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan ulama dan mengevaluasi kualitas pendidikan santri. Evaluasi mendalam terhadap mutu pendidikan pesantren harus menjadi agenda utama agar momentum Hari Santri memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, kasus perundungan dan kekerasan yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan serta pembinaan moral secara tegas. Penerapan aturan yang tegas serta pengawasan berkala di lingkungan pesantren sangat mutlak diperlukan untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan para santri dalam menuntut ilmu. Tantangan santri juga mencakup pentingnya membangun wawasan kebangsaan yang selaras dengan kepekaan terhadap persoalan umat Islam secara global.

Pergeseran Fokus Pendidikan dan Tekanan Ekonomi

Saat ini, pendidikan cenderung diukur dari seberapa siap lulusannya masuk ke dunia kerja. Jika keberhasilan pendidikan hanya dinilai dari kebutuhan pasar, tradisi keilmuan Islam dan pembentukan karakter santri akan makin melemah. Padahal, tujuan utama pesantren bukan sekadar mencetak pekerja, melainkan membentuk kepribadian yang beriman dan berakhlak mulia.

Bahaya lain yang tidak kalah serius adalah arus sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Paham ini membuat sebagian orang menganggap ilmu agama hanya berlaku di dalam bilik pesantren dan tidak perlu dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat atau bernegara. Akibatnya, santri rentan kehilangan arah perjuangan dan ikut-ikutan mengejar materi semata.

Masalah ini diperparah oleh realitas ekonomi. Saat ini, makin sedikit santri yang bercita-cita menjadi ulama atau ustadz karena kekhawatiran akan masa depan finansial. Profesi pendidik agama sering kali dipandang kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga banyak santri yang lebih memilih jalur karier populer demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika masalah kesejahteraan ulama ini terus dibiarkan, kita akan krisis tokoh agama yang berkualitas di masa depan.

Mengembalikan Fungsi Utama Santri

Dalam Islam, santri dipersiapkan menjadi penuntut ilmu yang mendalam pemahamannya. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga ajaran Islam agar tetap dipahami serta diamalkan di tengah perubahan zaman. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam akan mendorong santri untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, baik terhadap isu-isu lokal maupun penderitaan umat Islam di tingkat internasional. 

Hal di atas selaras dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Muslim: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah bagaikan satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam.”

Hadis tersebut mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama Muslim di berbagai belahan dunia. Cita-cita tersebut tentu akan sulit diwujudkan jika umat terus terpecah oleh batas-batas kebangsaan yang sempit.

Maka, menuju persatuan umat membutuhkan kepemimpinan umum yang menaungi seluruh umat sebagaimana ditegaskan dalam nilai-nilai Islam. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Anbiya ayat 92, yangartinya: “Sungguh, agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

Dengan kerangka tersebut, santri dapat berperan lebih luas dalam mengkoordinasikan potensi umat, melindungi masyarakat dari penindasan, dan menerapkan hukum Islam. Melalui persiapan yang matang, santri tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjaga ajaran Islam dan mewujudkan peradaban yang adil serta beradab.

Dengan perpaduan kuat antara penguasaan sains digital dan keteguhan karakter islami, santri siap tampil sebagai penggerak utama dalam mewujudkan peradaban dunia yang berkeadilan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Minggu, November 01, 2026

Vape Narkoba Incar Generasi Muda

Vape Narkoba Incar Generasi Muda

Opini

Baca Juga

Meski peredaran zat berbahaya lewat rokok elektrik telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan

dengan menyasar generasi muda dan remaja, respons negara masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU

______________________

Penulis Asih 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Merokok.
Asyiknya bila orang sedang merokok. 
Dihisap pelan-pelan, mengkhayal yang bukan-bukan. 

Lirik diatas adalah penggalan sebuah lagu yang menggambarkan kenikmatan ketika seseorang sedang merokok. Padahal dalam setiap hisapan ada zat-zat berbahaya yang masuk kedalam tubuh dan merusak kesehatan. Namun, entah mereka tidak tahu atau memang pura pura tidak tahu. Ada juga yang mengatakan kalau tidak merokok bukan laki-laki sejati.

Sampai segitunya mereka berpikir seperti itu. Memang sejak kapan kesejatian lelaki dinilai dari apakah dia merokok atau tidak. Ada saja celoteh para perokok ini. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan dan merokok dapat membunuhmu.

Menurut data Direktorat Jenderal Kesehatan dalam satu batang rokok mengandung sekitar 600 bahan baku yang saat di bakar, menghasilkan lebih dari 7000 zat kimia (sekitar 250 bersifat racun dan 70 di antaranya karsinogenik atau penyebab kanker). Ngeri, tetapi anehnya para perokok sejati seperti tak punya rasa takut sedikitpun. Mungkin itu karena pengaruh nikotin yang ada dalam setiap batang rokok, senyawa pemicu ketergantungan yang membuat para penikmat rokok tidak bisa berpaling dari rokok. 

Seiring berkembangnya zaman, rokok hadir dengan bentuk yang lebih menarik, yaitu rokok elektrik (vape). Jaringan narkoba sengaja memanfaatkan tren vape untuk menyasar generasi muda. Vape dianggap sebagai gaya hidup kekinian yang melekat erat pada remaja dan pelajar. Celah psikologi ini dimanfaatkan oleh jaringan narkoba agar anak muda mau mencoba tanpa menyadari risiko di dalamnya.

Vape berisi etomidate (obat bius golongan II) kini beredar luas di kalangan anak muda dengan harga Rp3-6 juta percartridge. Penggunaan etomidate melalui vape atau pod getar sangat berbahaya bagi tubuh. Dampak etomidate membuat tubuh gemetar (memicu istilah pod getar). Pod getar adalah tren untuk rokok elektrik (vape) ilegal yang cairannya telah di campur dengan zat obat bius atau anestesi medis etomidate. 

Kepala BNN mengusulkan pelarangan vape dalam RUU Narkotik dan Psikotropika. Seperti di lansir dari Mediajustitia.com. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan agar rokok elektrik atau Vape beserta cairannya di masukkan dalam larangan yang diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Narkotika dan psikotropika.

Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya temuan penyalahgunaan zat narkotika dalam cairan vape yang dinilai semakin masif di Indonesia. Dalam rapat bersama komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium BNN terhadap ratusan sampel cairan vape dari 341 sampel yang diperiksa ditemukan 11 di antaranya mengandung kanabinoid sintetis, 1 sampel mengandung methamphetamine atau sabu, serta 23 sampel lainnya terbukti mengandung etomidate yang merupakan obat bius. 

Terkait penggunaan etomidate dalam cairan Vape, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2025, zat tersebut telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Menurutnya, pelarangan vape sebagai alat konsumsi dapat menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran zat terlarang dalam bentuk cairan tersebut. BNN berharap usulan ini dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RUU narkotika dan psikotropika guna memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. (www.antaranews.com)

Pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi pada generasi muda saat ini. Karena tanpa adanya nilai agama yang mengikat, generasi muda kehilangan benteng keimanan. Cara berpikir generasi muda saat ini cenderung liberal (kebebasan). Ketika menghadapi masalah generasi muda tidak lagi mempertimbangkan aspek dosa atau hukum agama.

Dengan alasan mengikuti tren, sebagian remaja ikut-ikutan mencoba hal yang berbahaya, seperti rokok elektrik (vape) yang disalahgunakan hingga narkoba, hanya demi pengakuan sosial, solidaritas pertemanan, atau takut dianggap ketinggalan zaman. Ketika generasi muda tidak memiliki landasan iman yang kuat, maka akan rapuh saat menghadapi stres karena masalah.

Akibatnya penggunaan narkoba dianggap sebagai pelarian yang wajar demi menenangkan pikiran. Hal ini sangat wajar karena sistem sekularisme telah mencabut akidah dari kehidupan generasi muda .Akidah tidak lagi dijadikan sebagai standar utama dalam mengatur perbuatan.

Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan itu haram." (HR. Muslim)

Sistem sekularisme membuat remaja menjadi rapuh, mudah terbawa arus pergaulan negatif, dan menghalalkan segala cara, termasuk narkoba untuk menyelesaikan masalah, akibat hilangnya fungsi kontrol agama dalam kehidupan mereka. Kapitalisme membuka ruang bagi industri apapun selama menguntungkan, ada pasar, ada peminat. 

Karena sistem ekonomi kapitalisme berprinsip pada hukum pasar, di mana ada permintaan dan potensi keuntungan, maka pasokan akan selalu berusaha disediakan, seperti rokok elektrik (vape).

Padahal Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kapolsek RI mulai mendeteksi adanya peredaran cairan Vape yang dicampur zat narkotika sejak Maret 2017 lalu (Balai Besar POM). Hingga saat ini BNN mencatat berbagai jenis narkotika yang diselundupkan ke dalam liquid Vape ilegal meliputi ganja sintetis, sabu cair, ketamin ekstasi, hingga etomidate. (BMN.go.id)

Meski peredaran zat berbahaya lewat rokok elektrik telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan menyasar generasi muda dan remaja. Respon negara masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU, sementara vape narkoba telah menyebar luas. 

Islam mampu menyelesaikan masalah dari akar dengan akidah yang kuat sebagai benteng keimanan dan kesadaran akan muraqabah kepada Allah. Generasi yang memiliki aqidah kuat tidak mudah goyah, dan tidak akan mudah terbawa arus zaman yang rusak. Keimanan yang kokoh menjadi penggerak utama untuk selalu melakukan kebaikan. Kesadaran muraqabah memastikan generasi muda tetap terjaga moralnya meski mereka sedang sendirian.

Kesadaran bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui, akan menjadi rem saat tergoda untuk melakukan dosa dan perbuatan yang merusak. Dengan akidah yang kuat sebagai fondasi, dan muraqabah sebagai sistem pengawasannya, Islam akan membentuk generasi yang memiliki integrasi tinggi, generasi yang mencintai kebaikan, dan menolak segala yang haram, dan merusak. Islam juga mewajibkan penjagaan akal (hifdzul'aql).

Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menutup, merusak, atau menghilangkan kesadaran akal, seperti minuman keras, narkoba , dan zat aktif lainnya. Negara akan menerapkan sistem Islam secara sempurna. Melalui sistem pendidikan, generasi dibentuk menjadi berkepribadian Islam.

Kurikulum pendidikan dirancang sepenuhnya berbasis akidah Islam. Melalui pembentukan kepribadian ini, generasi muda memiliki benteng keimanan intelektual yang kuat sehingga tanpa perlu pengawasan ketat, secara sadar menjauhi zat adiktif seperti narkoba. 

Secara hukum Islam, narkoba termasuk ke dalam kategori mufattirat (zat yang melemaskan/ merusak akal) atau disamakan dengan khamr dalam hal keharamannya. Karena sifatnya yang merusak fisik, akal, dan moral. Dalam sistem Islam, negara akan mengambil tindakan tegas. Menutup dan memberantas semua bisnis narkoba, baik pabrik, jalur penyelundupan, hingga jaringan distribusinya.

Menjauhkan media massa dari segala bentuk konten promosi, atau iklan yang mengarah pada gaya hidup liberal atau zat-zat yang adiktif (termasuk rokok atau vape komersial). Menerapkan sanksi tegas (uqubat), zawajir dan jawabir, baik bagi produsen, pengedar, hingga pemakai narkoba. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, November 01, 2026

Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Opini

Baca Juga

 

Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik

namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga

_________________________

Penulis Haura

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. APBN selain berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

Skala Prioritas dalam Efisiensi Anggaran

Melalui APBN, negara membiayai penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, serta berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir kebijakan efisiensi anggaran menunjukan adanya pola perubahan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak saja dituntut meningkatan pendapatan negara, tetapi juga melakukan penataan terhadap belanja negara agar efektif dan efisien, sehingga sumber fiskal dapat dialokasikan kepada program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan efisiensi anggaran harus mampu memastikan bahwa pengurangan atau realokasi belanja negara tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, dan tidak mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

Pengelolaan Anggaran yang Tidak Tepat

Namun demikian, faktanya di tengah efisiensi anggaran negara di berbagai daerah seperti, kasus kontroversial pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kota Banjar misalnya, anggaran miliaran rupiah tidak terpangkas dalam revisi perubahan anggaran. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki fasilitas dan mobilitas pejabat. lintasjabar.id, (21/10/2026)

Pada saat yang sama, fasilitas vital yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup rakyat justru memprihatinkan. Armada Pemadam Kebakaran (Damkar) banyak yang sudah tidak layak pakai, sering mogok saat menuju lokasi kebakaran, atau kekurangan personel dan suku cadang. (banjar.times.co.id, 08-10-2026) 

Demikian pula dengan kendaraan pengangkut sampah yang rusak parah dan terbatas jumlahnya, menyebabkan tumpukan sampah membusuk, mencemari lingkungan, dan menebar bau serta ancaman penyakit bagi warga. Begitupun dengan fasilitas pendidikan yang perlu revitalisasi menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. 

Para ibu dan masyarakat kelas bawah adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari buruknya fasilitas dasar ini. Mulai dari lambatnya respons darurat bencana kebakaran, ancaman kesehatan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang lumpuh, hingga tidak maksimalnya putra putri mereka mengikuti proses belajar.

Kesalahan PengelolaanAnggaran Akibat Sistem Sekularisme Kapitalis

Dalam sistem kehidupan sekuler kapitalis seperti sekarang ini, jabatan dan kekuasaan kerap dipandang sebagai ajang prestise untuk meningkatkan harga diri, privilese (fasilitas istimewa), dan kenyamanan material.

Walhasil, orientasi penguasa bukan melayani rakyat, melainkan melayani kepentingan elite dan kelompoknya sendiri bahkan pribadi.

Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik, namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga. Dalih keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan rakyat dikesampingkan, sementara anggaran untuk kenyamanan pejabat dan pencitraan politik selalu ada celah untuk dipenuhi.

Selain itu, demokrasi-kapitalisme melahirkan sistem pemerintahan yang jauh dari rasa tanggung jawab hakiki yakni, sebagai pelayan umat yang wajib mengurusi segala urusan umat. Hubungan antara penguasa dan rakyat berubah menjadi hubungan transaksional. 

Profesionalisme Sistem Islam dalam Pengelolaan Anggaran

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal butuh tata kelola pemerintahan dan sistem politik ekonomi yang bijak. Islam memandang bahwa pemimpin (kepala negara/daerah) adalah ra’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai). Sabda Rasulullah saw.: "Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."

(HR. Bukhari)

Orientasi utama seorang penguasa muslim adalah ketakwaan dan keridaan Allah, karenanya memberikan pelayanan terbaik, tercepat, dan paling utama bagi kesejahteraan serta keselamatan rakyatnya sebagai cerminan takwanya. 

Mekanisme penganggaran difokuskan secara mutlak untuk pos-pos kemaslahatan umum (ri'ayah al-syu'un), seperti fasilitas pendidikan, kesehatan. Kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana (damkar), kebersihan lingkungan (pengelolaan sampah), dan infrastruktur dasar menduduki prioritas tertinggi.

Tata kelola ekonomi Islam memiliki sumber daya fiskal yang kuat, berupa pendapatan tetap dan tidak tetap. Pendapatan tetap diambil dari zakat, fai, jizyah, kharaj, ghanimah atau harta rampasan perang, pengelolaan sumber daya alam milik umum, Rikaz atau barang temuan, harta waris yang tidak ada pewarisnya serta, harta orang murtad. 

Adapun pendapatan tidak tetap atau dikenal dengan dharibah adalah pendapatan yang diperoleh saat kas negara di Baitulmal kosong. Pendapatan tidak tetap ini bersifat insidental, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syarak untuk mengambilnya. 

Pendapatan tidak tetap diambil dari kaum muslim sebagai fardhu kifayah untuk memikul kewajiban atas pembiayaan yang dibutuhkan negara terutama menyangkut kepentingan militer, fakir miskin, bencana alam dan layanan fasilitas publik. 

Atas dasar tersebut, pentingnya peran umat untuk terus melakukan koreksi kepada kebijakan penguasa (muhasabah lil hukkam) melalui mekanisme yang telah diatur baik secara langsung maupun melalui instrumen negara seperti Mahkamah Madzalim.

Kebijakan skala prioritas dalam mengelola anggaran negara hanya akan tercapai dengan baik jika umat kembali kepada penerapan sistem Islam secara menyeluruh dan paripurna. Bukan hanya melahirkan pemimpin yang adil dan amanah, tetapi juga menjamin keadilan distribusi anggaran secara komprehensif demi kesejahteraan umat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Jalan Kian Tertata, Kemiskinan Belum Tentu Teratasi

Jalan Kian Tertata, Kemiskinan Belum Tentu Teratasi

Opini

Baca Juga

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jalan yang bersih dan kawasan yang tertata

Kesejahteraan warga juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut

_______________________

Penulis Nay Hibatillah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan penataan di berbagai wilayah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Dr. Sumeru, Bogor Barat. Penataan ini merupakan kelanjutan dari pembenahan kawasan yang sebelumnya dilakukan di Jalan KH Abdullah bin Nuh.

Sebagaimana diberitakan oleh Pemkot Bogor pada 14 Oktober 2026, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau langsung proses penataan Jalan Dr. Sumeru. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sampah yang menyumbat saluran air serta sejumlah karet fan belt bekas yang berserakan. Pemerintah juga merencanakan penataan lanjutan hingga Jalan Mawar, Jalan Merdeka, dan Pasar Merdeka. (TribunBogor, 15-10-2026)

Penataan Jalan Jangan Mengabaikan Nasib Rakyat Kecil

Lapak PKL dibongkar dan dibersihkan agar jalan tidak kumuh, nyaman, bersih, rapih, dan indah, namun disaat yang bersamaan mereka diusir karena dianggap mengganggu estetika kota tanpa dipedulikan mengapa mereka nekat membuat lapak di jalan.

Penataan jalan memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Akan tetapi, ketika lapak PKL dibongkar karena dianggap mengganggu estetika kota, pemerintah juga perlu memikirkan mengapa mereka memilih berjualan di pinggir jalan. 

Bagi sebagian masyarakat, berdagang di tepi jalan bukan pilihan yang mudah, melainkan salah satu cara untuk bertahan hidup di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ketika lapak mereka dibongkar tanpa adanya solusi mata pencaharian yang memadai, mereka berisiko kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan dan menambah persoalan pengangguran. 

Sedangkan kemiskinan saat ini bukan karena masyarakat merasa kekurangan rezeki, melainkan beban hidup tinggi yang diciptakan oleh sistem kapitalis saat ini sehingga menuntut mereka melakukan berbagai upaya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan PKL tidak bisa semata-mata dilihat sebagai penyebab kesemrawutan kota. Ada persoalan ekonomi yang lebih mendasar, seperti terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, dan tingginya biaya kebutuhan hidup yang sangat jauh dari nilai tercukupi. Karena itu, penataan kawasan semestinya disertai kebijakan yang melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam sistem kapitalisme tidak mampu memberikan solusi berbagai persoalan. Sebab dalam hal ini kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi berkaitan dengan sistem ekonomi dan kebijakan yang menentukan akses masyarakat terhadap pekerjaan, sumber daya, serta kebutuhan pokok. Ketika beban hidup semakin berat dan kesempatan memperoleh penghasilan layak terbatas, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

Lantas, apakah penataan kota cukup hanya dengan membongkar lapak dan membersihkan kawasan? Bukankah pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya?

Islam dan Tanggung Jawab Negara dalam Mengentaskan Kemiskinan

Saatnya masyarakat hijrah pada sistem Islam. Sebab, hanya dalam sistem Islam negara menyadari memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus kebutuhan rakyat, termasuk menyediakan kesempatan kerja dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi harus memastikan kebijakannya tidak membuat rakyat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.

Adapun konsep ekonomi Islam, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Negara juga dipandang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan publik dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitulmal. 

Selain itu, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius. Apabila akses terhadap layanan tersebut terjamin dan terjangkau, beban pengeluaran keluarga dapat berkurang sehingga penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Dalam pemikiran politik Islam, tanggung jawab penguasa untuk mengurus rakyat sering dikaitkan dengan konsep raa'in, yakni pemimpin sebagai pengurus dan pelayan kepentingan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban administratif.

Dengan demikian, penataan kota perlu berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat menyediakan lokasi berdagang yang strategis dan terjangkau memberikan pendampingan usaha, serta membuka akses pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak relokasi. Langkah tersebut memungkinkan ketertiban kota terwujud tanpa mengabaikan hak masyarakat kecil untuk mencari nafkah ditengah biaya hidup yang semakin tinggi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jalan yang bersih dan kawasan yang tertata. Kesejahteraan warga juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut. Kota yang nyaman semestinya bukan hanya indah dipandang, melainkan juga mampu memberikan ruang bagi seluruh warganya untuk hidup layak.

Penataan boleh terus berjalan, tetapi jangan sampai rakyat kecil justru kehilangan tempat untuk bertahan hidup. Sebab, persoalan kemiskinan tidak selesai hanya dengan membersihkan jalan, melainkan membutuhkan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Allah ta'ala berfirman, artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An Nisa': 58)

Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Shadow Banned bagi Suara Karhutla, Melanggar Kebebasan Berpendapat

Shadow Banned bagi Suara Karhutla, Melanggar Kebebasan Berpendapat

Opini

Baca Juga

Dalam sistem demokrasi yang dikatakan "suara rakyat"

merupakan hal yang utama hanya tong kosong yang nyaring bunyinya karena suara rakyat yang dimaksud adalah suara kapital

____________________

Penulis Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sejumlah artis Indonesia yang peduli dengan kondisi saudara-saudara diwilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai bersuara di sosial media mereka. Namun, beberapa dari mereka justru terkena shadow banned.

Shadow banned merupakan tindakan pembatasan visibilitas atau jangkauan akun dan konten pengguna secara diam-diam oleh platform media sosial tanpa adanya pemberitahuan resmi. Meski belum ada konfirmasi resmi, mereka menduga konten yang membahas karhutla mengalami penurunan jangkauan. Bahkan, ada yang ikut menunjukkan angka sebagai bukti bahwa konten mereka terkena pembatasan jangkauan. (IDNTimes.com, 20-10-26)

Hingga hari ini kondisi wilayah terdampak karhutla menunjukkan tidak baik-baik saja. Udara yang dihirup sudah tidak layak sehingga menyebabkan gangguan pernafasan yang dirasakan seluruh warga, tak terkecuali balita dan anak-anak.

Ketika suara nyaring dan kritis menyampaikan kepedulian hingga mempertanyakan bagaimana peran negara dalam mengatasi masalah ini, mengapa malah mereka seakan-akan dibungkam? Seperti yang terjadi pada beberapa artis Indonesia yang terkena shadow banned di sosial medianya. 

Negeri ini bukankah negeri demokratis yang menjamin kebebasan untuk berpendapat. Mengapa ketika yang disampaikan merupakan kritikan yang sesuai fakta menjadi sesuatu yang terlarang?

Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) diatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeurakan pendapat. Dilanjutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada Pasal 25 dijelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) setiap individu dalam menyampaikan pendapat dijamin oleh UU. Namun, fakta yang terjadi hari ini setiap menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kinerja para penguasa “dilarang.”

Fakta ini menunjukkan bahwa HAM yang diagungkan dalam sistem demokrasi ternyata memiliki “standar ganda” yang hanya berlaku pada orang-orang dan kondisi tertentu saja. Hal ini wajar adanya, dikarenakan sistem ini lahir dari sistem kapitalis-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga yang mengatur dalam kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri yang memiliki kelemahan dan keterbatasan.

Dari sini manusia menetapkan bahwa ada hak asasi manusia yang harus dijamin untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Salah satu hak yang dijamin adalah hak bersuara atau berpendapat. 

Kembali kepada asal mula sistem demokrasi yakni sistem kapitalis-sekuler yang menempatkan standar “kepentingan atau manfaat” dalam omenilai segala sesuatu. Alhasil, hanya pemilik modal (kapital) yang akan berkuasa untuk menetapkan apa saja dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sesuatu yang akan ditetapkan akan merugikan para kapital maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan sebaliknya.

Di sini jelas terlihat bahwa dalam sistem demokrasi yang dikatakan “suara rakyat” merupakan hal yang utama hanya tong kosong nyaring bunyinya, karena suara rakyat yang dimaksud adalah suara para kapital. Inilah kenyataan dalam sistem yang lahir dari sistem kapitalis-demokrasi.

Negara dalam sistem ini hanya sebagai pembuat aturan untuk memuluskan kepentingan para kapital bukan menyejahterakan atau mengurusi rakyatnya. Ketika rakyatnya mengalami bencana, negara tidak hadir bahkan membungkam suara rakyat. 

Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang lahir dari akidah Islam. Sistem yang hanya memberikan hak kepada Sang Khaliq untuk menetapkan hukum. Allah Swt. Sang pencipta yang telah menetapkan bahwa segala sesuatu ditimbang dengan hukum syara. Setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat selama dalam koridor hukum syara’ baik laki-laki maupun perempuan serta muslim maupun nonmuslim.

Setiap rakyat yang berada dibawah naungan sistem Islam yakni Daulah Khil4fah Islamiah diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat atau keluhan mengenai pemimpin mereka. 

Setiap muslim diwajibakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar secara umum, termasuk kepada penguasa. Abu Said al-Khudzri berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Jihad yang paling afdal adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Dailami)

Ketika mengkritik penguasa dikarenakan kinerja dan perlakuan mereka kepada rakyat yang mengalami bencana baik karhutla maupun bencana lainnya seperti banjir, longsor dan lain-lain ternyata tidak dijadikan prioritas dalam penanganannya, maka ini termasuk zalim.

Semua persoalan ini jika dikaji lebih lanjut maka ini bukan hanya sebatas persoalan siapa pemimpinnya? Tetapi sistem yang diterapkan. Allah Swt. berfirman, 

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa,pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Maka, Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf:96) 

Dari firman Allah Swt. Ini jelas bahwa keberkahan yang berlimpah akan didapat ketika diterapkannya hukum Allah pada negeri tersebut. Hari ini hukum Allah Swt. dicampakkan sehingga negeri ini mengalami begitu banyak persoalan hingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang rakus dan dzalim.

Sudah saatnya kita kembali kepada hukum Allah Swt. yang diterapkan secara kafah dalam sistem Daulah Khil4fah Islamiah yang akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Jumat, Oktober 30, 2026

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Opini

Baca Juga

Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani

Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum

___________________

Penulis Tinah Asri 

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Keterlaluan! Bencana sedang menimpa beberapa wilayah negeri, namun pejabat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) malah tertangkap tangan karena korupsi.

Dana bantuan yang seharusnya disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menderita ternyata diembat masuk kantong-kantong pribadi pejabat.

Dikutip dari hukumonline.com (15-10-2026) Komisi Pemberantasan Koruosi (KPK) dalam operasi senyap mengamankan barang bukti sebesar Rp 1,4 miliar dan beberapa batang logam emas. KPK menetapkan lima tersangka dari 14 orang yang telah diamankan.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, adik Kepala BNPB sebelumnya Letjen Suharyanto. Keempat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Airlangga, Syifa Nrika Ghifarin serta pihak swasta Gery Prasetiawan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bentor Panjaitan mengatakan pihak BNPB menghormati hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi apapun dan mengimbau seluruh jajarannya untuk tetap fokus dengan tugasnya di samping hukum tetap terus berjalan.

Hilangnya Empati Kemanusiaan 

Korupsi dana bencana di tengah bencana yang sedang menimpa merupakan tindakan paling biadab, meskipun semua korupsi biadab. Entah apa yang ada dipikiran mereka, mungkin matanya buta, hati nurani pun mati sehingga tega menari di atas penderitaan orang lain. 

Mereka tidak melihat bayi dan anak-anak yang menderita sesak nafas terpapar asap Karhutla. Sementara orang tua pun tetap harus bekerja, mempertaruhkan kesehatannya demi menghidupi keluarga. Hewan-hewan pun banyak yang mati terpanggang, sebagian kehilangan habitat tempat hidupnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kelakuan para pejabat. Mereka tanpa malu duduk santai di kursi kekuasaan sambil menikmati uang hasil korupsi. Dulu korupsi dilakukan oleh individu, itupun dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang tahu. Kini korupsi seolah menjadi budaya dan dilakukan secara terang-terangan, bahkan tak ada lembaga negara yang terbebas dari tindakan korupsi. 

Masih segar dalam ingatan, korupsi juga terjadi dalam lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang dipercaya menangani Program Strategis Nasional MBG. Parahnya, korupsi justru melibatkan Kepala BGN Dadan Indrayana berserta lima orang dalam jajarannya. Bahkan, korupsi juga terjadi dalam lembaga keagamaan yang sampai hari ini kasusnya masih menggantung, belum juga terselesaikan.

Entah sampai kapan negeri ini akan terbebas dari korupsi? Padahal, kita memiliki beberapa lembaga untuk menangani masalah korupsi, ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, BPK, dll. Pemerintah juga telah berulang kali mengeluarkan komitmen untuk memberantas korupsi, bahkan akan dikejar sampai Antartika.

Biang Kerok Korupsi 

Korupsi merupakan persoalan serius, karena dampaknya bisa mengakibatkan kerugian negara, juga menghambat layanan publik di tengah masyarakat. Sayang, memberantas korupsi di negeri ini ibarat membersihkan jamur di musim hujan, begitu dipangkas tumbuh lagi dan lagi. Komitmen membersihkan korupsi hanyalah omong kosong tak berisi. Bagaimana bisa membersihkan korupsi, sementara sistem yang diterapkan justru mendukung tindakan korupsi. 

Memberantas korupsi bukan hanya pada berapa banyak negeri ini memiliki lembaga anti korupsi. Akar permasalahan yang sebenarnya terletak pada sistem yang diterapkan negeri ini. Kapitalisme mempunyai andil besar dalam membentuk karakter manusia menjadi serakah, maruk, haus kekuasaan dan jabatan. Akibatnya, para pemangku jabatan ketika masih menjabat cenderung mencari keuntungan pribadi daripada mengurusi rakyat. 

Penguasa lupa bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Melalaikan amanah sama dengan mengkhianati Allah Swt.,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (jangan pula) mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal :27)

Sekularisme juga memperkuat tumbuh suburnya praktik korupsi. Sistem kehidupan yang hanya berorientasi pada dunia, melalaikan kehidupan akhirat membuat manusia tidak takut untuk berbuat dosa. Mereka hanya akan takut jika kehilangan harta, jabatan, dan ketenaran. Padahal kehidupan dunia hanya sementara, harta, kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan, suatu saat akan diambil oleh pemilik aslinya yakni Allah Swt. Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan kekal, yakni akhirat.

Sayangnya, negara tak sepenuh hati menangani masalah korupsi. Sanksi yang dijatuhkan bagi para koruptor pun sekedar syarat mengelabui masyarakat. Fakta sebenarnya para terpidana korupsi bisa menempati sel mewah dengan fasilitas lengkap. Bahkan sempat ada tahanan yang bisa jalan-jalan tanpa takut ketahuan. Sebab, bukan hanya pejabat tetapi penegak hukum dan lembaga antikorupsi pun tak luput dari tindakan ini, mereka pelaku korupsi itu sendiri. 

Islam Solusi Tepat Memberantas Korupsi 

Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum. Tanpa kedua komitmen yang dijalankan negara menjadi sia-sia.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt. menawarkan aturan untuk mengatasi masalah korupsi. Aturan Islam menyeluruh dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari level individu, masyarakat, dan negara.

Level individu, akidah Islam menanamkan kepada setiap orang bahwa di balik kehidupan,alam semesta dan manusia ada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Sedangkan manusia wajib tunduk dan patuh terhadap aturan-Nya, sebagai esensi dari ketakwaan. Dengan begitu manusia senantiasa terikat dengan aturan Allah dan merasa diawasi sehingga takut untuk melakukan kemaksiatan.

Secara masyarakat, menurut Islam masyarakat adalah sekumpulan individu yang di dalamnya ada interaksi dan disatukan oleh pemikiran, perasaan, dan aturan sama. Satu dengan yang lain saling bersinergi, tidak boleh terpisahkan, setiap anggota masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, sehingga amar makruf nahi mungkar pun senantiasa dapat terlaksana.

Sementara dalam perspektif bernegara, Islam memandang bahwa pejabat bukanlah orang yang mempunyai imunitas hukum. Setiap pejabat yang melakukan tindak pelanggaran harus mendapatkan sanksi tegas. Korupsi terkategori tindakan kriminal (jariimah), hukuman bagi pelakunya adalah takzir. Yakni sanksi menurut keputusan pengadilan (qadhi) daulah yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Mulai dari sanksi teguran, dirampas harta hasil kejahatannya dan dikembalikan ke Baitulmal, hingga kurungan atau penjara.

Begitu pula jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, menerima suap misalnya, negara Khil4fah tidak akan mempertahankannya, tetapi akan dikenai sanksi yang tegas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yang mencapot Muadz bin Jabal ra. dari tugasnya mengurusi administrasi negara, saat diperlukan penataan ulang.

Inilah gambaran jika Islam diterapkan oleh negara, hanya Islam yang mampu mewujudkan rahmat untuk seluruh alam. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Kamis, Oktober 29, 2026

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Opini

Baca Juga

Penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat

Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar

___________________

Penulis Riska Ummu Azzam

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Fenomena downgrade gaya hidup semakin banyak diperbincangkan.

Masyarakat mulai memilih barang lebih murah, mengurangi hiburan, dan meninggalkan produk bermerek demi menekan pengeluaran. Perubahan ini bukan selalu pilihan untuk hidup sederhana, melainkan bisa menjadi strategi bertahan ketika kondisi keuangan semakin tertekan.

Dilansir dari Republika.com, 09-10-2026, jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat. Ketika penghasilan tidak lagi mencukupi kebutuhan rutin, mereka terpaksa menggunakan tabungan atau bahkan berutang. Fenomena ini dikenal dengan istilah mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang).

Dengan demikian, downgrade tidak selalu mencerminkan keberhasilan menerapkan hidup hemat. Dalam sejumlah kasus, fenomena ini menjadi sinyal melemahnya daya beli dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga.

Fenomena downgrade tidak cukup dipandang sebagai perubahan gaya hidup. Ada persoalan sistemik yang memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertama, kapitalisme turut membentuk budaya konsumtif dengan menempatkan barang bermerek, penampilan, dan pengalaman tertentu sebagai simbol keberhasilan. Iklan dan media sosial dapat mendorong masyarakat memenuhi keinginan demi gengsi, meskipun kemampuan finansial terbatas.

Namun, tekanan ekonomi tidak semata-mata disebabkan perilaku konsumtif. Masyarakat yang telah berhemat pun bisa kesulitan ketika harga kebutuhan meningkat sementara penghasilan tetap.

Kedua, melemahnya daya beli berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, terbatasnya lapangan kerja, perubahan kebijakan ekonomi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Penghasilan yang sebelumnya cukup untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat menjadi tidak memadai ketika pengeluaran meningkat secara bersamaan.

Akibatnya, masyarakat harus mengurangi belanja, menghabiskan tabungan, mencari penghasilan tambahan, atau berutang. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat memperburuk kerentanan keluarga, terutama ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak.

Ketiga, sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada mekanisme pasar dan kemampuan individu dapat membuat masyarakat menanggung sendiri tekanan ekonomi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Mengurangi belanja memang dapat membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah apabila pendapatan rendah dan kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau.

Dalam perspektif Islam, kritik terhadap kapitalisme bukan berarti menolak perdagangan atau kepemilikan pribadi. Persoalannya ialah ketika kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan tidak menjamin akses yang adil terhadap kesejahteraan. Negara tidak cukup hanya meminta rakyat berhemat tetapi juga harus menyediakan kesempatan kerja, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, dan memastikan pelayanan publik dapat diakses masyarakat.

Islam menawarkan prinsip kehidupan yang menyeimbangkan tanggung jawab individu dan negara.

Pertama, Islam mengajarkan kesederhanaan serta prioritas dalam membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak terjebak dalam pemborosan dan gengsi. Kebutuhan harus didahulukan daripada keinginan. Namun, kesederhanaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan keadaan ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, negara wajib menjalankan fungsi ra'in, yaitu mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah. Negara harus menghadirkan kebijakan yang membantu rakyat memperoleh penghidupan layak, bukan sekadar membebankan tanggung jawab bertahan hidup kepada individu.

Ketiga, negara harus membuka kesempatan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Beban pungutan juga harus sesuai ketentuan syariat dan tidak dijadikan jalan mudah untuk menutup persoalan pengelolaan keuangan negara.

Keempat, Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai tanggung jawab penting. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus mendapat perhatian serius. Melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat, negara dapat menyalurkan dana kepada pihak dan kepentingan yang berhak menerimanya. Tujuannya bukan memenuhi setiap keinginan individu, melainkan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan masyarakat terlindungi dari kemiskinan yang mengancam kehidupan.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat. Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar.

Fenomena downgrade seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketika semakin banyak orang harus mengurangi pengeluaran, menghabiskan tabungan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan anjuran berhemat.

Islam mengajarkan kesederhanaan sekaligus menuntut negara menjalankan amanah dalam mengurus rakyat. Kesejahteraan bukanlah ketika masyarakat semakin pandai menurunkan standar hidup demi bertahan, melainkan ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan secara layak tanpa terus dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan, kehabisan tabungan, atau terjerat utang.

Karena itu, nilai-nilai Islam perlu menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Kamis, Oktober 29, 2026