Featured Post

Recommended

Masih Tentang Karhutla

Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lin...

Alt Title
Masih Tentang Karhutla

Masih Tentang Karhutla


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam

tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan

__________________


Penulis Yuli Juharini

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa yang sesuaidengan keadaan yang terjadi saat ini terkait bencana alam. Mengapa demikian?


Karena Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp148 miliar diduga telah dikorupsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang notabene seharusnya lembaga itu membantu para korban bencana seperti, karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera. Hal itu berlangsung dari tahun 2024 hingga 2026. (kpk.co.id, 16-10-2026)


Berbicara tentang karhutla, sampai saat ini tidak ada solusi yang benar-benar menyentuh akar masalahnya. Setiap tahun bencana karhutla selalu berulang. Seperti sebuah ritme yang memang selalu ada. Sementara para penguasa duduk manis seakan-akan menunggu bencana itu kembali. Akibatnya rakyat mengalami penderitaan berkepanjangan.


Liberalisasi Perdagangan dan Alih Fungsi Hutan


Liberalisasi perdagangan sebagai visi politik kapitalisme menjadi akar masalahnya. Korporasi di Indonesia mencium hal itu dan tidak akan melewatkannya begitu saja. Mereka menilai bahwa sawitlah yang akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda mengingat harga sawit di dunia internasional sangat menggiurkan. Karena itu para korporasi berlomba-lomba menanam sawit dalam jumlah banyak untuk kebutuhan ekspor.


Untuk menanam sawit dalam jumlah besar tentu saja membutuhkan lahan yang sangat luas. Untuk itu hutan adalah tempat yang tepat, mengingat masih banyaknya hutan-hutan di Indonesia. Ironisnya pemerintah memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan sawit berupa Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka hutan.


Ketika membuka hutan untuk ditanami sawit, perusahaan memilih cara dengan membakarnya. Cara ini dinilai lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan ekskavator. Sudah menjadi tabiat kaum kapitalis yakni dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan alam sekitar.


Dampak dari Karhutla


Karhutla terjadi pada musim kemarau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu berdampak tidak hanya pada manusia melainkan juga pada satwa-satwa liar yang ada di dalamnya. Timbulnya berbagai macam penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang pada kelompok rentan terdampak yaitu balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Belum lagi ketika musim hujan tiba. Hutan yang gundul, walaupun sudah ditanami sawit tetap berisiko banjir bandang dan tanah longsor karena kehilangan daya serap air.


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data sebanyak 401.586 kasus ISPA dampak dari karhutla yang tersebar di 7 propinsi dan 63 kabupaten dan kota. Sementara itu lembaga riset Center for Research on Energi and Clean Air (CREA) memperkirakan ada 5.200 kasus kematian akibat karhutla selama bulan Agustus hingga September. Mirisnya, walaupun banyak korban berjatuhan akibat karhutla, pemerintah belum menetapkan status sebagai bencana nasional. Hal itu menunjukkan sikap arogansi dari pemerintah itu sendiri yang merasa mampu mengatasi masalah karhutla.


Solusi Tuntas Islam


Setiap masalah yang terjadi di bumi, ternyata Islam selalu punya solusi, termasuk masalah karhutla. Dalam Islam, hutan itu bukan milik segelintir orang melainkan masuk ke dalam kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.


Dalam sebuah hadis Rasul bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)


Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ketiganya haram dimiliki oleh individu, korporasi, oligarki, dan sejenisnya. Mengapa? Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memperkaya diri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam, tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan.


Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat di atas mencerminkan larangan keras tindakan perusakan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Jika terjadi karhutla, pemimpin dalam Islam akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar dapat memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Dana yang diperlukan diambil dari baitul mal. Jika tidak mencukupi, maka negara akan menarik pajak temporer (dharibah) dari orang-orang kaya. Setelah karhutla dapat diatasi, dharibah segera dihentikan.


Masyarakat terdampak akan direlokasi ke tempat aman, jauh dari lokasi karhutla. Semua kebutuhan dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Seorang pemimpin benar-benar mengurusi semua kebutuhan rakyatnya tanpa pandang bulu.


Hal itu sesuai dengan hadis di mana Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus (rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hutan yang sudah gundul akibat karhutla, akan ditanami kembali (reboisasi) dengan tanaman sejenis yang sudah habis terbakar agar ekosistem kembali terjaga. Langkah ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." 


Mitigasi pun dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya karhutla. Itu dilakukan secara cepat dan mudah tanpa melalui birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Keselamatan rakyat lebih diutamakan. 


Begitulah ketika Islam dijadikan patokan dalam kehidupan. Semua makhluk hidup akan merasakan kedamaian dan ketenteraman. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga masa itu segera tiba. Aamiin. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani


Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir

Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan

_______________________________


Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H.,M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ketua Dewan Penasihat Kamar Daang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah berencana akan memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi. 


Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Kebijakan tersebut akan mulai efektif pada 9 November 2026, pernyataan ini disampaikan Hashim dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, pada Kamis 29 Oktober 2026 lalu. (Kompas.com, 03-11-2026)


Pernyataan ini muncul ketika pemerintah masih berupaya mengejar target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Pemerintah membidik peningkatan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 18% dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Pada sisi lain, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. (BeritaSatu.com, 05-11-2026)


Kebijakan ini jika dikaji secara mendalam menjadi sesuatu yang janggal dalam penerapannya. Ketika rakyat sebagai konsumen lokal begitu patuh membayar pajak ekstra untuk setiap hiburan daring, lalu ke mana perginya pajak dari para raksasa teknologi global? Sektor pajak digital seolah-olah hanya menyentuh permukaan konsumen saja. Sementara, reformasi struktur untuk mengejar laba para korporasi seperti sengaja terlupakan dan dibiarkan begitu saja. 


Berdasarkan data ekonomi terbaru, nilai ekonomi digital di Asia Tenggara terus meroket tajam hingga menembus angka puluhan miliar dolar AS. Menariknya, Indonesia memegang porsi pasar terbesar di kawasan ini. Pajak digital yang awalnya diagung-agungkan sebagai sumber penerimaan masa depan baru, di lapangan justru menjelma menjadi pungutan yang regresif.


Disebut regresif karena ia langsung memotong kantong konsumen akhir secara rata tanpa melihat latar belakang ekonominya. Di sisi lain, korporasi kakap pemilik platform malah menikmati kelonggaran fiskal yang luar biasa tanpa tersentuh kewajiban PPh yang adil. (yoursay.id, 05-11-2026)


Pedagang lokal atau pelaku UMKM yang baru merintis untuk usaha sudah menjadi pantauan patuh pajak oleh pemerintah sejak hari pertama mereka buka. Sementara itu, perusahaan asing yang berskala global yang meraup cuan dari kuota internet bisa melanggang bebas tanpa kontribusi PPh badan yang sepadan.


Pemerintah lupa jika peraturan pajak ini dibuat untuk menyejahterakan rakyat, bukan menjadi alat untuk memalak rakyat dengan menjadikannya beban tambahan yang sangat berat dalam hidup mereka yang saat ini juga sudah dalam kondisi yang sangat terjepit. Bahkan demi menambah penerimaan negara perusahaan asing yang besar diberikan tax holiday agar tetap mau berinvestasi di negeri ini, sebaliknya rakyat dipaksa untuk membayar tagihan pajak setiap tahunnya bahkan diberikan denda jika telat dalam pembayarannya. 


Hal ini dikarenakan penerimaan negara terpenting dan utama adalah pajak. Ini merupakan konsep sistem ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Di atas sistem ini berdiri sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang memilliki modal untuk menguasai apa saja yang termasuk bidang-bidang strategis. Alhasil, bidang-bidang strategis ini tidak menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang utama adalah Pajak. Tanpa pajak maka tidak akan ada pembangunan. 


Pajak merupakan pungutan yang diambil dari rakyat. Kembali lagi rakyat menjadi pihak yang terbebani dan ini merupakan bentuk kedzaliman. Hal ini menjadi bukti bahwa negara dalam sistem kapitalis-sekuler hanya menjadi regulator bukan peri’ayah umat dan penjamin kesejahteraan rakyat.


Mengapa demikian? Karena dalam sistem kapitalis-sekuler yang menjadi pihak terpenting adalah si pemilik modal. Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir. Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan. 


Sistem Ekonomi Islam
 

Islam yang merupakan sistem yang sempurna dan paripurna merupakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta. Sistem yang berdiri atas dasar aqidah islam. Sistem yang memberikan hak hanya pada Sang Khaliq yang berhak untuk membuat hukum. Diatas dasar inilah berdiri aturan-aturan yang mengatur sistem kehidupan manusia termasuk ekonomi. 


Sistem ekonomi Islam tidak menetapkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara meskipun dalam islam pajak juga ada pengaturannya. Sumber penerimaan negara dalam sistem Islam ada banyak. Sumber penerimaan negara yang tetap akan ada walaupun tidak ada kebutuhan apa-apa yang merupakan hak kaum muslim dan masuk dalam Baitulmal yakni: fai’, jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus, rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad.


Selain itu, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah akan menjadi sumber penerimaan yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Karena SDA dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh individu. SDA merupakan kepemilikan umum.


Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yakni padang rumput, air dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmad)


Pada saat kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai besaran belanja dalam kondisi seperti ini pemimpin negara akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak. Salah satunya dengan memungut pajak.


Namun, pajak yang dipungut tidak diwajibkan kepada semua kaum muslim apalagi non-muslim. Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proposional (makruf) sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. 


Pajak hanya pungutan isendental yang akan diambil jika Baitulmal dalam kondisi kosong. Ketika baituk maal dapat berfungsi kembali maka pajak tidak akan dipungut lagi sehingga tidak ada yang namanya pajak wajib yang akan dibayar per masanya. Seperti saat ini pertahun atau perbulan atau peraktivitas yang dilakukan oleh rakyat akan dipunggut pajak.


Apalagi sampai dikenakan denda karena tidak membayar atau tidak tepat waktu. Berbeda dengan negara saat ini yang memalak rakyat secara tidak langsung dengan kebijakan pajak sebagai semua solusi permasalahan ekonomi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Konflik Saudi-Houthi: Menyingkap Kepentingan Imperialis di Balik Darah Umat Islam

Konflik Saudi-Houthi: Menyingkap Kepentingan Imperialis di Balik Darah Umat Islam


Pada dasarnya, di belakang layar konflik ini

ada kepentingan besar Amerika Serikat dan sekutunya yang dilancarkan melalui proksi regional maupun lokal

___________________


Penulis Firda Yulianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Freelance Writer


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Konflik kelompok Houthi dan Arab Saudi kembali memanas, setelah mereka saling balas serangan yang mengakibatkan korban dari kedua belah pihak, dalam hal ini rakyat sipil.


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa setidaknya sebanyak 1.574 orang dilaporkan tewas dan 6.939 lainnya mengalami luka-luka di Yaman, menyusul lonjakan eskalasi militer yang kembali memanas sejak bulan Agustus lalu. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh kantor berita Turki, Anadolu, badan kesehatan di bawah naungan PBB tersebut mencatat total kumulatif sebanyak 8.513 korban jiwa dan luka sejak awal Agustus hingga periode pencatatan per 19 Oktober 2026.


Dalam data terbarunya, WHO mencatat adanya penambahan korban sebanyak 292 orang meninggal dunia dan 1.048 orang mengalami luka-luka yang terjadi hanya dalam kurun waktu laporan delapan hari terakhir. Sebagai perbandingan, pada Kamis pekan sebelumnya, WHO sempat merilis data korban jiwa sebanyak 1.282 orang dengan 5.891 orang terluka sejak eskalasi pecah pada 6 Agustus 2026. (Ntvnews.id)


Konflik kembali meningkat pada bulan September kemarin setelah kelompok Houthi merebut sebagian wilayah pesisir Laut Merah di Barat Daya Yaman, dekat Selat Bab al-Mandab, yang merupakan jalur sempit dan strategis bagi pelayaran global. Kemajuan pasukan Houthi tersebut turut berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak setelah enam bulan perang antara Amerika Serikat, Isra*l, dan Iran.


Pertempuran sengit terus berlanjut di sekitar kota Taiz yang dikuasai pemerintah dan sedang dikepung serta di wilayah utara di provinsi Marib, al-Jawf, Dhale, dan Shabwa. Hingga saat ini, peta kekuatan di Yaman terbagi di mana kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah di bagian utara dan barat. Sementara itu, kubu pasukan pemerintah beserta para sekutunya memegang kendali atas kota Aden serta mayoritas kawasan di wilayah selatan dan timur negara tersebut.


Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dalam perang melawan kelompok Houthi menyatakan bahwa empat drone berhasil dicegat di wilayah Provinsi Timur pada Rabu malam. Selain itu, empat drone lainnya berhasil dicegat di wilayah Provinsi Riyadh dan Madinah.


Menurut otoritas Arab Saudi, sedikitnya 21 orang kini telah tewas akibat serangan Houthi terhadap bandara-bandara di Arab Saudi sejak awal Oktober. Salah satu serangan rudal yang menghantam Bandara Internasional Riyadh pada 10 Oktober menewaskan 13 orang dan melukai 308 lainnya. Serangan tersebut menjadi serangan paling mematikan di Arab Saudi dalam lebih dari satu dekade terakhir. (BBC, 22-10-2026)


Perang saudara sesama umat Islam ini melibatkan tiga kelompok yang terlihat di layar, kelompok Houthi, Arab Saudi, dan pemerintah resmi Yaman itu sendiri. Namun, pada dasarnya di belakang layar konflik ini ada kepentingan besar Amerika Serikat dan sekutunya, yang dilancarkan melalui proksi regional dan lokalnya.


Perang ini dilatarbelakangi kepentingan sumber daya alam dan jalur maritim strategis yang ada di wilayah Yaman itu sendiri. Pemerintah Yaman sendiri adalah proksi dari Arab Saudi yang punya kepentingan terhadap sumber daya alam dan perebutan jalur maritim strategis Bab al-Mandab yang di mana jalur ini menjadi jalur selat strategis untuk mengimpor dan menjual minyak-minyak Saudi ke Asia.


Keterlibatan negara-negara besar (imperialis) dan kekuatan regional di Yaman bukanlah didorong oleh alasan kemanusiaan, melainkan oleh ambisi hegemonik dan pertarungan kepentingan ekonomi-strategis yang sangat tinggi; menjadikan penderitaan rakyat sipil sebagai tumbal dari peregangan otot geopolitik global. Konflik yang berkepanjangan di Yaman antara kelompok Houthi, koalisi Arab Saudi, dan pemerintah yang didukung oleh intervensi kekuatan asing (seperti Amerika Serikat dan sekutunya) memperlihatkan potret buram penderitaan umat Islam.


Berdasarkan pandangan Islam dan nas-nas syariat, berikut adalah solusi hakiki serta sikap yang harus diambil oleh seorang muslim dalam menyikapi persoalan umat, yaitu:


Pertama, menjaga ukhuwah islamiah dan menolak ash-shabiyah (fanatisme golongan). Islam melarang keras kaum muslim saling berperang dan menumpahkan darah sesama saudara seiman. Rasulullah saw. menegaskan bahwa mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran (dalam arti perbuatan dosa besar yang mengancam keimanan).


Oleh karenanya, tidak boleh mendukung atau terseret dalam kefanatikan golongan yang memicu pertumpahan darah antar-sesama muslim demi kepentingan pihak luar. Umat Islam harus menyadari bahwa perpecahan ini justru melemahkan kekuatan Islam dari dalam.


Kedua, menghentikan intervensi asing (imperialisme global). Krisis di Yaman dan berbagai negeri Islam lainnya tidak akan pernah selesai selama masih ada cengkeraman kepentingan negara-negara imperialis, seperti AS dan sekutunya yang merampok sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral strategis, serta mengontrol jalur pelayaran internasional demi kepentingan hegemoninya. 


 Oleh karenanya, kita harus menuntut penghentian segala bentuk campur tangan asing dan penarikan kekuatan militer imperialis dari negeri-negeri Islam. Kekayaan alam di negeri Islam (termasuk Yaman) adalah kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang wajib dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai oleh asing atau para penguasa komprador. Rasulullah saw. bersabda, "Manusia berserikat atas tiga hal, api, air, dan padang rumput." (HR. Abu Daud)


Ketiga, penerapan kepemimpinan Islam yang menyatukan. Sebagaimana disinggung dalam dinamika sejarah, runtuhnya institusi persatuan umat Islam global pada tahun 1924 M telah meruntuhkan pelindung umat, melahirkan batas-batas wilayah nasionalisme (nation-state) buatan kolonialis, dan memecah belah kaum muslimin ke dalam sekat-sekat bangsa yang mudah diadu domba.


Oleh karenanya, solusi tuntas dan jangka panjang bagi problematika umat global adalah mengembalikan penerapan aturan Islam secara kaffah dalam naungan kepemimpinan umat Islam yang kerap disebut Khil4fah Islamiah. Institusi ini yang akan menyatukan seluruh wilayah kaum muslimin, melindungi darah, kehormatan, dan harta mereka dari tirani internal maupun eksternal. 


Keempat, peran aktif umat: muhasabah, amar makruf nahi mungkar, dan doa. Sebagai bagian dari tubuh umat Islam (jasad wahid), seorang muslim memiliki kewajiban moral dan spiritual ketika saudaranya dizalimi; Pertama, membawa kesadaran politik Islam, yaitu menyuarakan kebenaran, membongkar agenda-agenda busuk musuh-musuh Islam, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh narasi konflik sektarian semata.


Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu mendukung upaya pertolongan bagi para pengungsi dan korban kemanusiaan di Yaman semampu yang bisa dilakukan.


Ketiga, senantiasa berdoa, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Swt. agar mengakhiri penderitaan kaum muslimin di Yaman, G4za, dan seluruh dunia, serta menyatukan kembali barisan umat Islam di bawah panji rida-Nya. 


Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya perisai kaum muslimin yakni Khil4fah Islamiah akan tegak kembali. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Hutan Papua Terbakar, Amanah Negara Dipertanyakan

Hutan Papua Terbakar, Amanah Negara Dipertanyakan


Persoalan karhutla Papua semestinya menjadi 

bahan evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya alam

___________________


Penulis Nay Hibatillah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Papua kembali menjadi perhatian publik. Bencana ini bukan sekadar persoalan api yang melahap hamparan vegetasi, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan rakyat.


Berdasarkan pemberitaan DetikNews pada 8 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 1.430 hektare lahan di Indonesia masih terbakar dan belum padam. Berdasarkan pemantauan hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB.


Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 396 titik, dengan estimasi 362 hektare lahan yang masih terbakar. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan perhatian serius.


Sementara itu, perkembangan berikutnya pada 9 November 2026 menunjukkan bahwa BNPB juga tengah menyoroti dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar di sejumlah areal konsesi perusahaan di Papua Selatan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang harus bertanggung jawab. Fakta ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum secara transparan. (detiknews.com, 08-11-2026) 


Karhutla dan Persoalan Tanggung Jawab Negara


Karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam yang penyelesaiannya diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran. Memang, kondisi cuaca kering, keterbatasan akses, serta luasnya wilayah terdampak dapat mempersulit proses pemadaman. Namun, faktor tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.


Ketika kebakaran meluas, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak menjadi pihak yang turut menanggung akibatnya. Mereka menghadapi ancaman asap, terganggunya aktivitas sehari-hari, kerusakan lingkungan, hingga potensi hilangnya sumber penghidupan. Di tengah situasi tersebut, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.


Persoalan ini juga perlu dilihat dari aspek tata kelola sumber daya alam. Dalam perspektif kritik terhadap sistem kapitalisme sekuler, orientasi keuntungan ekonomi yang terlalu dominan berpotensi mendorong eksploitasi alam apabila tidak diimbangi pengawasan dan perlindungan lingkungan yang kuat. Kepentingan investasi tidak boleh mengalahkan keselamatan manusia dan kelestarian ekosistem.


Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyebab setiap kebakaran melalui penyelidikan yang objektif, memeriksa wilayah konsesi yang terindikasi terdampak, memperkuat sarana pemadaman, serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.


Allah Swt. telah mengingatkan manusia tentang bahaya kerusakan lingkungan melalui firman-Nya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan di bumi tidak terlepas dari perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan alam harus didasarkan pada tanggung jawab, bukan semata-mata kepentingan ekonomi.


Urgensi Kepemimpinan Islam


Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin memiliki kewajiban mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.


Rasulullah saw. bersabda:


كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Dalam konteks karhutla, amanah itu mencakup upaya pencegahan bencana, penanganan yang cepat, penyediaan sarana memadai, perlindungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara adil.


Islam juga memandang alam sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Negara memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan semestinya tidak hanya mengukur keberhasilan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.


Dalam kerangka sistem kepemimpinan Islam yang berlandaskan syariat, penguasa dituntut menjadikan hukum Allah sebagai pedoman dalam mengatur urusan masyarakat. Kekayaan alam tidak semestinya dikelola hanya untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan diarahkan bagi kemaslahatan umat.


Dengan demikian, persoalan karhutla Papua semestinya menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat menjadi salah satu jalan untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya kepemimpinan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab.


Perubahan tidak cukup berhenti pada pergantian individu pemimpin, tetapi juga perlu menyentuh paradigma dan sistem yang melandasi kebijakan. Melalui dakwah yang terarah, pendidikan politik Islam, serta sinergi berbagai komponen umat, kesadaran untuk menghadirkan kepemimpinan Islam dapat terus dibangun.


Sebab, hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga bumi. Jangan sampai rakyat terus menanggung dampak kerusakan, sementara amanah perlindungan justru kehilangan maknanya. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Di Balik Tren Stop the Wedding

Di Balik Tren Stop the Wedding




Pengaruh lagu dalam kehidupan manusia sangat besar

Lagu sering kali menjadi alat manipulasi pemikiran sehingga tertanam nilai hidup dari sebuah ideologi

___________________


Penulis Riri Rikeu

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

.

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Viral lagu “Stop the Wedding” di berbagai konten media sosial (katadata.co.id, 9-10-2026). Lagu ini menggambarkan terjebaknya perempuan dalam hubungan yang dinilai tidak sehat. 


Contohnya adalah hubungan menjelang pernikahan yang dirasa tidak baik akibat berbagai perilaku buruk dan manipulatif dari calon suami, atau seorang istri yang mendapati suaminya berselingkuh sehingga akhirnya memilih bercerai.


Lagu yang ditulis oleh Ashe ini cukup membuat berbagai konten video menjadi emosional dan seolah menegaskan bahwa seorang perempuan harus berani mengambil keputusan untuk menghentikan pernikahan jika pasangannya menunjukkan sikap yang red flag. Pengaruh lagu dalam kehidupan manusia sangat besar. Lagu sering kali menjadi alat manipulasi pemikiran sehingga tertanam nilai hidup dari sebuah ideologi.


Dengan demikian, lagu yang bertema penolakan terhadap pernikahan dikhawatirkan sedikit demi sedikit memengaruhi alam bawah sadar masyarakat dan menjadi sudut pandang mereka dalam melihat sebuah pernikahan. Apalagi, kondisi angka pernikahan di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan.


Dlam rentang waktu sepuluh tahun, angka pernikahan di tanah air tercatat merosot hingga hampir 29%. Jika hal ini terus berlanjut, dampaknya akan berujung pada aging population (goodstat.id, 09-02-2026). Aging population menggambarkan peningkatan populasi lansia yang lebih tinggi dibandingkan generasi muda.


Sumber Masalah: POV Sekularisme


Saat ini berbagai istilah bermunculan, seperti marriage is scary, childfree, dan disusul dengan tren stop the wedding. Jika dirunut, semua muaranya sama, yaitu berasal dari sistem sekularisme yang memproduksi berbagai kecemasan dalam sendi kehidupan. Sistem hidup sekularisme memandang bahwa fakta adalah sumber berpikir, di mana jika ada pernikahan atau usaha menuju pernikahan yang buruk, langsung diambil kesimpulan bahwa pernikahan itu buruk dan lebih baik tidak usah dilalui


Padahal, fakta adalah objek yang harus dihukum sesuai syariat Islam. Pernikahan adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt., sehingga syariat ini hakikatnya tidak membawa keburukan. Yang membuat semuanya menjadi seperti benang kusut adalah sistem hidup sekularisme yang menghancurkan cara pandang seorang muslim dalam menilai banyak hal.


Oleh karena itu, tanpa sudut pandang Islam, siapa pun dikhawatirkan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk terpengaruh tanpa menyaringnya secara mendalam terlebih dahulu. Ditambah lagi, anak muda berada pada fase perkembangan psikologis untuk mencari jati diri.


Salah satu cara tercepat untuk merasa aman dan diakui adalah dengan menyamakan sudut pandang dengan kelompok sebaya. Konten media sosial selalu menyajikan materi yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Hal ini menciptakan efek ruang gema (echo chamber), seolah-olah seluruh dunia menyetujui PoV tersebut.


PoV Islam


Berbagai fakta buruk yang dihadapi masyarakat seolah-olah bersumber dari pernikahan atau hubungan menuju pernikahan itu sendiri tanpa memperhitungkan faktor sistem hidup. Ketika ada yang berselingkuh, misalnya, memang hal itu menandakan rusaknya keimanan si pelaku dalam mengontrol diri. Namun, hal itu juga disebabkan oleh tertancapnya sistem sekularisme dan diabaikannya sistem Islam secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan.


Diabaikannya sistem Islam merusak pemikiran dan perasaan masyarakat. Dalam Islam, untuk menjaga keimanan diperlukan tiga pilar. Pilar tersebut adalah ketaatan atau ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan ditegakkannya hukum Islam dalam bernegara. Poin kontrol masyarakat dan negara inilah yang menjadi perisai tatkala keimanan individu sedang menurun.


Pilar ketakwaan individu menjadi sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Islam. Ketakwaan individu mengatur sudut pandang hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, hubungan keduanya adalah dalam rangka ketaatan. Keduanya berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah Swt. sehingga bukan pandangan yang bersifat patriarkis.



"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (QS. Al-Hujurat: 13)


Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah saudara atau sahabat sejajar (pasangan sepadan), sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung (pasangan/belahan) bagi laki-laki." (HR. Abu Dawud: No. 236)


Lantas, mengapa pandangan yang beredar seolah-olah menempatkan perempuan di bawah laki-laki derajatnya? Itu semua berasal dari fakta hidup peradaban Barat. Ya, Barat memiliki trauma yang buruk terkait cara pandang antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian berusaha diwariskan kepada kaum Muslimin. Padahal, sejak awal Islam telah memuliakan perempuan.


Pilar kontrol masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat yang memiliki pemikiran, perasaan, dan aturan Islam senantiasa menjadi pelindung bagi satu sama lain. Jika ada hal yang bertentangan dengan syariat, mereka segera melakukan amar makruf nahi mungkar karena itu adalah bukti ketaqwaan kepada Allah Swt.. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang individualis.


"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Ma'idah: 2)


Ayat ini menjadi dasar utama bagi kehidupan bermasyarakat. Di mana setiap individu diwajibkan untuk saling mendukung dalam perbuatan baik serta saling menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau kejahatan di lingkungan mereka.


Pilar negara menjadi faktor penting dalam masyarakat. Kecemasan masyarakat—terutama generasi muda—untuk menikah umumnya dipicu oleh kekhawatiran finansial, ketidakpastian pekerjaan, tingginya biaya hidup, serta kurangnya sistem penopang sosial. Negara menerapkan sistem Islam kafah dengan paradigma bahwa penguasa adalah pengurus umat. Dengan demikian, negara dapat memberikan kepastian masa depan sehingga masyarakat memandang pernikahan sebagai langkah hidup yang aman, bukan sebagai ancaman beban ekonomi.


"Seorang penguasa/pemimpin yang mengurus manusia adalah ra'in (pengayom/penanggung jawab) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya..." (HR. Al-Bukhari: No. 893 & Muslim: No. 1829)


Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Demonstrasi Pemuda, Akankah Membawa Perubahan Hakiki

Demonstrasi Pemuda, Akankah Membawa Perubahan Hakiki


Perubahan hakiki tidak akan mampu diwujudkan

jika para pemuda masih memandang persoalan negeri dengan kacamata kapitalisme demokrasi sebab masalah utama ada pada sistemnya

____________________


Penulis Siti Komariah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Soekarno berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia". Quote tersebut memberikan gambaran bahwa pemuda memiliki keberanian, semangat, dan daya juang yang tinggi untuk membawa suatu negeri pada perubahan yang besar, yakni suatu negeri yang kuat dan sejahtera. 


Setelah sekian lama para pemuda tertidur, kini di tanggal 28 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda mereka bergerak. Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Seruan Kedaulatan Rakyat (Sadar) yaitu sebuah aliansi yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi dan masyarakat sipil mengelar demontrasi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Makasar. Aksi ini merupakan aksi protes untuk menuntut pertanggungjawaban negara atau penguasa terhadap tugas mereka dan juga berbagai krisis struktural yang terjadi di negeri ini. (Tempo.co, 28–10–2026). 


Diketahui bahwa Indonesia kini sedang berada ditahap yang genting, bahkan tagar #IndonesiaGelap sudah menggelegar di dunia. Banyak persoalan negeri yang tidak kunjung teratasi hingga menghantarkan masyarakat negeri ini pada penderitaan. Lantas, apa tuntutan para pemuda kepada pemangku kebijakan hari ini dan akankah bangunnya para pemuda saat ini mampu membawa perubahan hakiki? 


Tuntutan Demontrasi 


Banyaknya persoalan di negeri ini yang tidak kunjung teratasi dan sengkarutnya tata kelola negara membuat para pemuda melakukan aksi demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban kepada penguasa negeri ini agar menunaikan janji-janji politiknya. Begitu pula untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.


Oleh karenanya, mereka membawa beberapa tuntutan, di antaranya, pertama, meminta kepada penguasa untuk segera menetapkan kebakaran lahan dan hutan sebagai bencana nasional, dan juga mengadili para korporasi yang terlibat di dalamnya, serta menuntaskan sengkarut tata kelola lahan. Kedua, meminta kepada penguasa agar segera menghentikan program untuk kepentingan politiknya yang berkedok program populis, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih karena program tersebut merupakan pemborosan anggaran pendapatan belanja negara. 


Ketiga, meminta agar segera menurunkan biaya pendidikan karena itu adalah hal yang penting dan memberikan akses layanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat. Keempat, meminta agar segara menghentikan abuse of power untuk kepentingan politik dan juga meminta untuk menangani pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme dengan tegas dan adil. Kelima, memulihkan hak kebebasan bersuara masyarakat, mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan tegas, dan juga menghentikan maraknya militerisasi di ruang sipil.  


Nyatanya Zonk


Beberapa tuntutan yang dibawa oleh para pemuda sejatinya sangat bagus dan tentunya membela kepentingan rakyat. Hanya saja, tuntutan yang digaungkan oleh para pemuda nyatanya zonk untuk membawa negeri ini pada perubahan yang hakiki, yaitu suatu negeri yang sejahtera. Mengapa demikian? Hal ini terlihat dari beberapa poin yang dibawa oleh para pemuda ketika demonstrasi. 


Tuntutan-tuntutan para pemuda masih berputar pada kebijakan-kebijakan di sistem yang sama, yaitu sistem kapitalisme demokrasi. Mereka masih menggunakan kacamata kapitalisme sekuler sebagai solusi persoalan negeri ini. Misalnya, mereka menganggap bahwa sengkarutnya tata kelola negara berada pada pemimpinnya dan elit politiknya sehingga mereka menganggap bahwa penyelesaiannya hanya sekadar untuk mengganti para pemimpin beserta jajarannya, dan bukan hanya memperbaiki regulasi yang ada.


Padahal, semua hal tersebut bukan solusi hakiki, melainkan hanya sekadar solusi parsial. Sebagaimana kita melihat bersama, berapa kali negeri ini berganti kepemimpinan beserta jajarannya, serta berbagai regulasi baru nyatanya masyarakat terus berada diambang kesengsaraan dan terzalimi. 


Para pemuda harus sadar bahwa akar utama sengkarutnya pengelolaan negeri ini berada pada penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Mencari solusi dalam sistem ini sama halnya dengan "Menimba air dengan keranjang". Apa pun solusinya ketika masih dalam sistem yang sama tetap tidak akan membawa pada perubahan hakiki sebab sistem ini telah meletakkan kedaulatan di tangan manusia serta asas kapitalisme adalah materi. Alhasil, kebijakan yang dibuat akan terus berlandaskan pada hawa nafsu manusia saja. Begitu pula, fondasi utama kepemimpinan bukanlah kemaslahatan rakyat, melainkan bisnis atau untung rugi. 


Oleh karenanya, tidak heran jika masyarakat terus dikorbankan. Hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat terus diperas melalui berbagai regulasi baru dengan dalih kemajuan negara, semisal kenaikan pajak. Padahal, uang pajak justru dinikmati oleh segelintir elit dan tidak sampai pada masyarakat. Kemudian, harta rakyat seperti sumber daya alam (SDA) yang harusnya bisa menyejahterakan mereka justru dirampas dan dinikmati oleh segelintir elit politik dan lainnya. 


Saatnya Pemuda Sadar


Kita ketahui bersama bahwa pemuda adalah ujung tombak perubahan bangsa. Nasib bangsa tergantung dari pemikiran dan perbuatan mereka. Ketika mereka mampu memandang akar permasalahan suatu bangsa tersebut, maka ia akan mampu menyelesaikan seluruh masalah dan membawa negerinya pada perubahan hakiki. 


Sebagaimana hari ini, pemuda harus segera sadar bahwa semua masalah negeri ini, mulai dari penanganan bencana karhutla dan bencana lainnya yang setengah hati, masalah korupsi yang tiada habisnya, bahkan terus menggurita, tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat oleh negara, munculnya berbagai kebijakan populis yang menguntungkan segelintir elite politik, kriminalitas meningkat, utang meningkat, dan permasalahannya lainnya bersumber dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Sistem ini telah memorak-porandakan segala tatanan, termasuk menjauhkan peran negara sebagai periayah urusan rakyatnya. 


Oleh karenanya, pemuda harus berpikir bahwa untuk mengakhiri masalah negeri ini adalah dengan mengganti sistem yang digunakan oleh negara ini dengan sistem yang sahih, yaitu sistem Islam dalam bingkai Daulah Islamiah. Islam bukan hanya sebagai sebuah agama mahda, tetapi dia diturunkan oleh Allah sebagai aturan kehidupan manusia agar manusia tidak salah dalam mengarungi dunia ini, termasuk dalam pengelolaan sebuah negara. 


Sejarah membuktikan bahwa dalam sistem Islam, masyarakat hidup sejahtera sebab kedaulatan berada di tangan syarak, sedangkan para pemimpin atau khalifah hanya pelaksana aturan tersebut. Allah berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa: 65)


Para khalifah terdahulu paham bahwasanya sebuah kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat sehingga mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah kepemimpinan dan mereka meriayah urusan rakyat dengan hati-hati dan teliti. Semua itu tergambar dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagaimana kehati-hatian beliau dalam menjalankan sebuah kepemimpinan.


Sebuah kisah yang tertulis dalam Sirah Umar bin Abdul Aziz [Beirut, ‘Alimul Kutub: 1404 H], hal. 137-138) sebuah karya dari Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan al-Misri, sebuah riwayat menjelaskan, ketika suatu malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah selesai mengurus urusan rakyat dengan diterangi sebuah lampu yang dibeli dari kas negara. Tiba-tiba datang seorang utusan kepada beliau. 


Khalifah Umar pun menanyakan terkait urusan pemerintahan, seperti kondisi umat muslim dan ahlu dzimmah di wilayah tersebut, rekam jejak dan kepemimpinan gubernur, apakah ada masyarakat yang mengeluh dan terzalimi, dan pertanyaan lainnya terkait urusan rakyat. Utusan tersebut menjawab seluruh pertanyaan yang ia ketahui terkait wilayah tersebut. Tidak ada satupun urusan rakyat yang terlewatkan dari pandangan Khalifah Umar ketika sedang berbicara dengan utusan tersebut. 


Setelah selesai utusan tersebut menanyakan perihal urusan pribadi kepada Khalifah Umar. Seketika, Khalifah Umar mematikan lampu dan menyalakan lampu yang minyaknya dibeli dari uang pribadinya. Utusan tersebut bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mematikan lampu tersebut?". Khalifah Umar pun menjawab, "Wahai hamba Allah, lampu yang aku padamkan tadi sesungguhnya dibeli dengan harta kas negara, sehingga ketika aku mengurusi urusan rakyat yang membawa pada kemaslahatan, maka lampu tersebut dinyalakan. Namun, ketika perbincangan berpindah kepada urusan pribadiku, keluargaku, maka lilin tersebut harus ku padamkan sebab aku tidak ingin memakai kas negara untuk kepentingan pribadi. 


Tidak hanya itu, dalam Islam kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama, bahkan para Khalifah rela mencurahkan segenap jiwa, raga, harta untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Hal ini juga tergambar dalam sebuah kisah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Di tahun paceklik yang melanda kota Madinah di bawah kepemimpinannya, ia bersumpah tidak akan makan dengan enak dan layak, ia hanya memakan minyak zaitun dengan sedikit roti sampai rakyatnya bisa makan dengan layak.


Bahkan semua riwayat menjelaskan, ia sampai menepuk-nepuk perutnya yang keroncongan dengan jemarinya karena terlalu sering mengonsumsi minyak zaitun sambil berkata, “Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak ini, sampai para rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar.”


Ketika kedaulatan di tangan syarak, negeri ini akan berada dalam keberkahan dan perubahan ke arah yang sangat baik dapat diwujudkan, yaitu masyarakat akan sejahtera. 


Khatimah 


Seyogianya, perubahan hakiki tidak akan mampu diwujudkan jika para pemuda masih memandang persoalan negeri dengan kacamata kapitalisme demokrasi sebab masalah utama ada pada sistemnya. Oleh karenanya, sudah saatnya para pemuda bersatu dalam satu pemikiran dan perasaan untuk segera berjuang menegakkan sistem yang sahih yang berasal dari Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Nyawa Lenyap Akibat Asap

Nyawa Lenyap Akibat Asap


Islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola

dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi

______________________________


Penulis Siti Rahmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dampak karhutla bukan hanya menyebabkan kerusakan kawasan hutan, asap dan partikel polutan yang dihasilkan juga dapat menyebar hingga ke wilayah lain dan mengancam kesehatan masyarakat yang bahkan tinggal jauh dari titik kebakaran. (detiknet.com, 01-11-2026)


Menurut Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB), mengukur potensi dari dampak karhutla terhadap kesehatan penduduk dengan mengintegrasikan data satelit, pemodelan atmosfer dan analisis kuantitatif. Ketika menggunakan aktivitas satelit, estimasi konsentrasi halus PM2,5 itu akan terpantau dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara pada masyarakat.


Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan, ketika kebakaran terjadi.


Bahkan dampak dari asap karhutla banyak memakan korban terbesar, artikelnya Al Jazeera menulis jumlah kematian akibat polusi udara di Indonesia pada September 2026 melonjak 42 persen dari perkiraan 3.740 pada bulan Agustus menjadi 5.310 korban. Dari data tersebut, sebanyak 3.560 kematian diklaim disebabkan karena asap karhutla. Sedangkan 1.750 kematian disebabkan karena emisi kronis non-karhutla, seperti emisi kendaraan, aktivitas industri, dan pembakaran sampah.


Peristiwa kebakaran disebut menyumbang angka kematian sebanyak 94-99 persen di Kalimantan. sedangkan di Sumatera mencapai 80 persen. Data itu diperoleh dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Kamis (29-10-2026). Data laporan CREA, Lembaga yang berbasis di Finlandia itu menyatakan bahwa hasil data tersebut merupakan estimasi jumlah kematian akibat paparan jangka pendek terhadap debu partikulat halus (PM2.5) di Indonesia. 


Data di atas merupakan estimasi kematian yang diperoleh dari pemodelan dampak paparan polutan dengan metode lain memungkinkan akan berbeda jumlah kematian yang tercatat dan terverifikasi yang memerlukan data serta analisis dari sejumlah instansi yang memiliki tupoksi di bidang kesehatan dan kualitas udara untuk mengukur jumlah korban akibat karhutla di Indonesia.


Namun, penghitungan dampak kematian dengan sebab, ataupun metode apapun itu, tetap tidak boleh mengurangi keseriusan upaya pemerintah untuk melindungi warga dari ancaman akibat asap karhutla yang menelan korban yang sangat banyak.

 

Ada beberapa tahap pemodelan yang diambil dari bulan Agustus dan September 2026; Pertama, CREA mengumpulkan data kualitas udara melalui data satelit dan pemodelan dan pengukuran langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, dan Dinas Lingkungan Hidup. Data kualitas udara diperlukan untuk mengetahui seberapa tinggi konsentrasi PM2.5.


Kedua, data dikoreksi berdasarkan metode statistik kondisi geografis masing-masing wilayah. Setelah dikoreksi, data dibagi menjadi dua kelompok, PM2.5 dari karhutla dan PM2.5 non-karhutla.


Ketiga, data dipadukan dengan estimasi jumlah penduduk BPS tahun 2025, yakni sekitar 284 juta jiwa. Tahap ini diperlukan untuk mengetahui berapa banyak orang yang terpapar polusi di setiap wilayah.


Keempat, menghitung risiko kematian akibat polusi udara. Hasilnya, risiko kematian akut akibat karhutla lebih tinggi dari non-karhutla.


Kelima, menghitung estimasi jumlah kematian melalui penggabungan tiga komponen, yakni tingkat paparan PM2.5 yang sudah dikoreksi, risiko kematian, dan data kematian di setiap wilayah. Di tahap ini, CREA juga menghitung estimasi angka kematian harian akibat paparan PM2,5 di tiap provinsi. 


Hasil pada Agustus 2026 mencatat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan perkiraan angka kematian akibat non-karhutla paling tinggi di Indonesia. Sementara Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan estimasi angka kematian karena karhutla tertinggi di Indonesia. 


Adapun kriteria udara aman bagi manusia menurut kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indonesia dan BMKG terbagi menjadi 5 yaitu:

• 0 – 50 (Baik/Hijau). Tingkat kualitas udara sangat sehat dan tidak memberikan efek buruk bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan.

• 51 – 100 (Sedang/Biru). Kualitas udara masih dapat diterima dan aman bagi kesehatan manusia secara umum, meskipun dapat memengaruhi tumbuhan yang sensitif.

• 101 – 200 (Tidak Sehat/Kuning). Mulai merugikan kesehatan pada manusia terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma.

• 201 – 300 (Sangat Tidak Sehat/Merah). Dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada seluruh populasi yang terpapar.

• > 300 (Berbahaya/Hitam). Kondisi darurat kesehatan yang berbahaya bagi semua orang dan mengharuskan penghentian aktivitas di luar ruangan. 


Masyarakat bisa menilai bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat dan itu tidak akan berdampak pada kesehatan saja tapi akan berdampak juga pada ekonomi, pendidikan dan lingkungan mahluk hidup lainnya.


Bertambahnya korban akibat karhutla membuktikan negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas. 


Jika karhutla usai, dampaknya belum selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, ditambah krisis ekonomi masyarakat bawah yang harus memulai kembali dari nol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas, masalah akan terus terjadi karena negara masih menerapkan sistem kapitalisme sebab sistem ini menjadi pangkal masalah karhutla.


Dalam kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan. 


Kapitalisme membuat peran negara hanya terbatas pada pembuat regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara terus melakukan hal serupa demi pemenuhan pasar global asing. Dan negara tidak pernah berpihak pada rakyat, tetapi malah pada korporasi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menyampingkan kesejahteraan rakyat.


Dalam Islam, kasus karhutla menjadi masalah serius karena menyangkut hajat hidup rakyat. Negara sebagai pengurus dan perisai wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas. Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla. 


Islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi. 


Negara akan menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll.) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut. 


Menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan. Negara akan memberikan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat.


Begitulah Islam memiliki mekanisme yang jelas tanpa merugikan kemaslahatan rakyat. Sesuai sabda Rasulullah saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin (ra’in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan seorang imam (khalifah) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Sungguh hanya Islam yang mampu menjadikan rakyat sebagai manusia terbaik dan akan memberikan rahmat ke seluruh penjuru dunia, baik kaum muslim maupun nonmuslim. Alhasil, masalah karhutla pun tidak akan terus berulang tanpa ada keseriusan dari pemerintahnya itu sendiri. Wallahualam bissawab.

Ketika Rakyat Kritik Dicap Makar, Ketika Penguasa Ingkar Dianggap Wajar

Ketika Rakyat Kritik Dicap Makar, Ketika Penguasa Ingkar Dianggap Wajar


Hubungan rakyat dan penguasa seharusnya bukan tentang saling berhadapan

melainkan bersama-sama menjaga amanah agar kebijakan membawa keadilan dan kemaslahatan

_______________________


Penulis Nur Aini Risanwenzal

Kontributor Media Kuntum Cahaya

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Belakangan ini, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin banyak disampaikan, baik melalui aksi masyarakat maupun media sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil telah menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, jakarta pada hari Rabu Kompas.com, (28-10-26). 


Dimana aksi tersebut membawa lima tuntutan diantaranya yaitu penetapan status bencana nasional untuk karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, reformasinya hukum dan pemberantasan KKN, dan perlindungan kebebasan berpendapat.

 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar agar kebijakan benar-benar menghadirkan kemaslahatan. Di sisi lain, tidak sedikit kritik yang kemudian dipandang sebagai bentuk perlawanan atau dianggap mengganggu stabilitas. Ketika rakyat menyampaikan kritik, seringkali dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan atau membuat masalah. Sebaliknya, ketika pihak penguasa melakukan hal yang serupa, itu malah dianggap wajar.

 

Adapun gagasan demokrasi selalu dijual dengan janji untuk melindungi rakyat, dimulai dari kebebasan berpendapat hingga kesetaraan di depan hukum. Berbagai forum dan kebijakan rutin digelar dengan narasi manis bahwa suara rakyat adalah poros utama dalam pembangunan nasional. Namun sayangnya, janji kebebasan berekspresi sangat berbenturan dengan kenyataan di lapangan.


Data menunjukkan kasus kriminalisasi kritikus dan pembungkaman di ruang digital terus berulang. Hal itu membuktikan bahwa kebebasan sipil semakin menyempit ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Alhasil, slogan "satu orang satu suara" perlahan berubah menjadi ilusi ketika biaya politik meroket tinggi. Akses kekuasaan akhirnya hanya terbuka bagi segelintir pemilik modal, dan melahirkan ketimpangan ekonomi dan hukum yang tajam, di mana nilai uang jauh lebih berkuasa dibandingkan suara rakyat biasa.

 

Kegagalan ini tentu bersumber dari asas sekularisme yang melepaskan aturan hidup dari petunjuk Ilahi dan menyerahkan penentuan aturan hukum pada akal manusia yang terbatas. Jaminan atas keadilan, keamanan, serta kesejahteraan rakyat tidak bisa diwujudkan lewat konsep kebebasan tanpa batas yang menuruti hawa nafsu. Sama halnya pada sistem kapitalisme yang dibangun di atas kepentingan politik dan ekonomi, kebijakan hanya lahir dari berbagai kompromi. Akibatnya, kepentingan rakyat tidak selalu menjadi prioritas utama.

 

Penguasa lupa bahwa kekuasaan yang mereka pegang hanya titipan dari Allah, bukan hak milik pribadi. Jabatan atau posisi itu amanah, bukan keistimewaan untuk menindas atau membungkam kebenaran. Ketika para penguasa sudah tidak merasa takut kepada Allah, kebijakan yang lahir bukan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan untuk kepentingan individu atau sebuah kelompok semata.


Namun, saat jabatan lebih memengaruhi kompromi politik daripada kemampuan, profesionalitas akan tersisih. Padahal, pemerintah membutuhkan orang yang kompeten dan berintegritas, bukan sekadar mereka yang punya kedekatan atau dukungan politik. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hubungan antara rakyat dan penguasa?

 

Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai raa'in, yaitu pengurus rakyat, bukan pemegang kekuasaan mutlak. Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Muslim)

 

Karena jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat. Islam juga memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan nasihat dan melakukan muhasabah kepada penguasa. Mengoreksi kebijakan bukan bentuk pemberontakan, tetapi bentuk cinta dan tanggung jawab agar kepemimpinan tetap berjalan di atas keadilan.


Rasulullah saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)


Artinya, kritik yang benar bukan untuk menjatuhkan, tetapi menjaga amanah.

 

Hubungan rakyat dan penguasa seharusnya bukan tentang saling berhadapan, melainkan bersama-sama menjaga amanah agar kebijakan membawa keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, hubungan rakyat dan pemimpin dibangun atas rasa saling mengingatkan, dengan tujuan meluruskan, bukan untuk menjatuhkan atau memprovokasi. Lalu disampaikan secara baik-baik, berdasarkan data, ketaqwaan, dan niat memperbaiki keadaan. 


Pemimpin yang bijak tidak akan anti terhadap nasihat, dan rakyat yang berani tidak akan bungkam melihat ketidakadilan. Buktinya, dalam ilmu hadits, dulu para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan Ubaidah bin Shamit pun tercatat pernah mengoreksi kebijakan pemimpin secara langsung demi menjaga kemurnian syariat-Nya.

 

Jabatan itu amanah, bukan keistimewaan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."

 

Islam mengajarkan dua prinsip penting bagi pemimpin, yaitu: Al-Qawiyyu (mempunyai kemampuan atau kompetensi) dan Al-Amin (jujur dan dapat dipercaya). Berarti pemerintah butuh orang yang mampu sekaligus amanah. Selain itu, pejabat atau pemimpin juga harus diawasi dan dimintai pertanggungjawaban.


Anggaran perlu dikelola secara transparan, penyalahgunaan jabatan ditindak, dan kebijakan perlu diarahkan untuk ri'ayah, yaitu mengurus kebutuhan umat. Karena, amanah harus terlihat dalam cara kekuasaan dijalankan. Sebab pemerintahan yang amanah tidak diukur dari seberapa sering pejabat diganti, tetapi dari seberapa besar kemaslahatan umat yang diwujudkan dan standar kebenaran yang paling tinggi hanyalah syariat Allah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Hutan Bukan Milik Oligarki

Hutan Bukan Milik Oligarki


Hutan merupakan milik rakyat 

dan harus dikembalikan pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat
__________________


Penulis Retno Sari  

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Pada hari Rabu (28-10-2026) lalu, di depan gedung UOB Jakarta, para mahasiswa membentangkan spanduk yang sederhana tapi menusuk: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." (idntimes.com, 28-10-2026)


Mereka tidak sedang berteriak tanpa alasan. Mereka berteriak karena rakyat sudah terlalu lama menanggung akibatnya. Faktanya, jutaan hektare hutan di Indonesia hari ini dikuasai segelintir orang. Oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, dari sawit, dari tambang, dari kayu. Sementara rakyat di bawahnya? Kebagian banjir bandang yang merendam rumah, kebagian kabut asap karhutla yang membuat anak-anak sesak napas, kebagian tanah yang makin sempit untuk hidup. Fakta di atas bukan sekadar bencana alam tetapi bencana yang dibuat oleh sistem sekularisme.


Krisis Kepemimpinan dan Penderitaan Rakyat


Dalam sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan dunia saat ini, hutan dipandang sebagai komoditas. Siapa saja yang memiliki modal, siapa saja yang dekat dengan kekuasaan, dia pasti bisa menguasainya.


Negara dalam sistem kapitalisme justru memfasilitasi para oligarki dengan izin-izin konsesi. Akibatnya, hutan yang seharusnya menjadi paru-paru kehidupan berubah menjadi mesin uang bagi segelintir orang, dan mesin bencana bagi jutaan rakyat.


Di sinilah kita harus jujur menilai kepemimpinan. Hari ini, sukses tidaknya seorang pemimpin sering kali hanya diukur dari seberapa bagus citranya di media, seberapa indah angka-angka statistik yang ditampilkan, atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang diklaim. Meskipun pertumbuhan itu semu dan tidak dirasakan rakyat. Penderitaan masyarakat yang menjadi korban langsung dari kebijakan dianggap sebagai risiko yang wajar, asalkan target-target pembangunan tercapai.


Padahal, esensi dari kepemimpinan bukanlah itu. Seorang pemimpin sejati hadir untuk melindungi dan melayani rakyatnya. Ia tidak cukup hanya duduk di belakang meja dan membaca laporan dari para menteri atau pejabatnya. Ia wajib memastikan kebenaran laporan itu dengan turun langsung ke lokasi bencana, melihat sendiri kehancuran yang terjadi, dan merasakan langsung penderitaan yang dialami rakyat.


Jika pemimpin hanya puas dengan laporan, ia akan mudah dibohongi oleh angka. Tapi jika ia hadir di tengah lumpur banjir dan di tengah asap karhutla, ia akan paham bahwa dibalik setiap kebijakan yang salah, ada nyawa rakyat yang dipertaruhkan.


Tuntutan mahasiswa itu benar dan harus didukung: tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan. Jangan sampai korporasi perusak hanya didenda kecil lalu kembali beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Perusak harus diadili, bukan dilindungi.


Tapi kita tidak boleh berhenti hanya pada tuntutan. Kita harus bertanya: sistem apa yang bisa memastikan hutan tidak lagi jatuh ke tangan oligarki?


Islam Melindungi Alam dan Menjamin Kesejahteraan Rakyat


Dalam Islam, hutan termasuk harta kepemilikan umum. Ia bukan milik pribadi, bukan milik oligarki, bahkan bukan milik negara untuk diperjualbelikan seenaknya. Hutan adalah amanah untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Penguasa tidak boleh memberikan penguasaannya kepada individu maupun korporasi. Negara hanya berfungsi sebagai pengelola, sebagai ra'in dan junnah, pelayan dan pelindung bagi rakyat, bukan sebagai makelar lahan bagi oligarki.


Politik ekonomi Islam mengatur bahwa kekayaan alam yang melimpah seperti hutan, tambang, dan sumber air, hasilnya harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan menumpuk di rekening segelintir pemodal.


Lebih dari itu, Islam mewajibkan kita menjaga alam. Merusak hutan, membakar lahan, mencemari sungai, itu adalah perbuatan yang dilarang. Alam bukan untuk dieksploitasi hingga hancur, tapi untuk dijaga agar terus memberi kehidupan bagi generasi setelah kita. Pengrusakan yang terus dibiarkan hari ini pada akhirnya hanya akan melahirkan bencana ekologis yang semakin besar.


Hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah ﷺ melalui konsep hima. Beliau bersabda,


إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ


“Tidak ada pemeliharaan (hima) apa pun selain milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Dawud dari Sha’b Bin Jutsamah)


Secara sederhana, hima adalah kawasan yang dilindungi, wilayah yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan.


Rasulullah ﷺ pernah mempertahankan kawasan Naqi’, yang berjarak lebih dari 20 farsakh dari Madinah, karena di sana terdapat air melimpah, pohon kurma berbuah lebat, dan rumput untuk ternak. Beliau melarang orang lain menghidupkan tanah di tempat itu, sebab kawasan tersebut dipertahankan untuk kuda-kuda perang yang digunakan di jalan Allah. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam, hlm. 521)


Inilah bukti bahwa dalam Islam, ada kawasan yang memang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan umum, bukan untuk dikuasai oligarki demi keuntungan pribadi. Jika di zaman Rasulullah saja ada kawasan yang dilindungi, lalu mengapa hari ini hutan kita justru diobral kepada korporasi?


Karena itu, perjuangan mahasiswa di Jakarta kemarin bukan sekadar soal lingkungan. Ini soal keadilan. Soal siapa yang berhak atas hutan Indonesia.


Dengan demikian maka, hutan bukan milik oligarki. Hutan merupakan milik rakyat dan harus dikembalikan pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Kemewahan di Balik Lapas

Kemewahan di Balik Lapas


Fakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan

hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah

___________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Publik dikejutkan dengan penemuan Ombudsman RI terkait adanya bangunan mewah dengan berbagai fasilitas lengkap di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23-09-2026). (CNNINDONESIA.com, 24-09-2026)


Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyatakan bahwa di dekat rumah itu berdiri beberapa rumah petak seperti vila mini, fasilitas lengkap yang dihuni warga binaan. Ia juga menjelaskan di dalam bangunan tersebut terdapat televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan, pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Ia pun menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibangun tempat gym dan shelter golf mini di area tersebut.


Sungguh temuan tersebut menggambarkan jauhnya bangunan itu dari kata sel penjara, melainkan gambaran dari resort eksklusif orang-orang elit.


Temuan Ombudsman ini bukanlah yang pertama, praktik penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis telah menjadi rahasia umum dan ladang bisnis yang menggiurkan banyak pihak. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan memberikan efek jera, kini berubah menjadi tempat nyaman bagi mereka yang memiliki uang.


Fakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Rakyat kecil yang mencuri karena lapar harus berdesakan di sel yang panas dan pengap bertahun-tahun. Sementara pelaku kejahatan kerah putih dengan uang berlimpah bisa membeli kenyamanan dan kemudahan. Jelas, fakta ini menunjukkan keadilan telah diperjualbelikan.


Padahal Rasulullah ﷺ telah memperingatkan dengan keras soal tebang pilih hukum, dalam sabdanya, seperti ini: "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena apabila orang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)


Fakta di atas, tidak bisa dilihat sebagai ulah oknum nakal saja. Ini adalah fakta nyata kerusakan sistemik yang lahir dari paradigma kapitalisme sekuler.


Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, orientasi utama adalah materi dan keuntungan. Institusi lapas pun tak luput dari logika bisnis. Oknum pejabat melihat napi elitis bukan sebagai warga binaan, melainkan sebagai “pelanggan premium” atau ATM berjalan, selama ada uang semua bisa diatur.


Hukum yang dibuat oleh manusia pasti memiliki celah konflik kepentingan. Ia bisa dipelintir dan diintervensi oleh mereka yang memiliki kuasa dan uang. Hasilnya adalah sistem hukum yang rapuh dan cacat.


Islam menawarkan solusi fundamental dan adil, yang tidak ditemukan dalam sistem manapun. Diantaranya: Pertama, dalam Islam sanksi memiliki fungsi jawazir (pencegah) yang membuat pelaku dan masyarakat jera melakukan kejahatan serupa. Juga fungsi jawabir (penebus) dosa pelaku di akhirat kelak.


Kedua, Islam mensyaratkan aparat penegak hukum yang berkepribadian Islam: bertakwa, amanah dan adil. Mereka dididik untuk takut kepada Allah, bukan pada atasan dan sogokan. Sejarah Islam ketika diterapkan mencatat bagaimana seorang qadi (hakim) berani menghukum pejabat, bahkan keluarga khalifah sekalipun, menetapkan hukum tanpa pandang bulu. Yang demikian itu karena keadilan adalah perkara iman dan perintah Allah.


Ketiga, hukum Islam berasal dari Allah Swt, Dzat Yang Maha Adil, bersumber dari wahyu bukan hawa nafsu manusia. Maka hukum Islam bebas dari konflik kepentingan. Allah Swt berfirman: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."(QS. Al-Maidah: 8)


Maka, selama sistem sekuler kapitalisme masih terus dipertahankan, maka vila-vila mewah di dalam lapas akan terus bermunculan dengan wajah yang berbeda.


Sudah saatnya kita menyadari bahwa keadilan hakiki hanya akan terwujud ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]


Dian Wisdiyanti