Kepling Jual Bansos Rakyat Jadi Boncos

Kepling Jual Bansos Rakyat Jadi Boncos

Opini

Baca Juga

Fenomena penyalahgunaan jabatan semacam ini tidak dapat dilepaskan

dari cara pandang sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan

_________________________

Penulis Siti Juliasni

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menyatakan dugaan kepala lingkungan (kepling) ‘menjual’ bantuan sosial (bansos) masih terus didalami.

Saat ini, pihak kecamatan serta kelurahan tengah memanggil kepling yang dimaksud untuk mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Dijelaskannya, adapun bansos yang dimaksud oleh masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan.

BLT merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) yang penyalurannya langsung diberikan kepada penerima bansos. Untuk pengambilan bantuannya juga harus yang bersangkutan langsung datang ke kantor pos yang ditunjuk. Meski begitu, berbagai dugaan tersebut akan tetap menjadi informasi bagi Pemko Medan untuk mencari tahu kebenarannya.

Seperti diketahui sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Peduli Kota Medan (SEMA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan dan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28-1-2026) kemarin. Dalam aksinya, massa menyebut Kepala Lingkungan (Kepling) 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, diduga kuat tidak aspiratif dan juga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pendataan sehingga penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT disabilitas, bansos reguler, hingga bantuan bagi warga lanjut usia (lansia) dinilai kurang tepat sasaran. (Mistar.id, 31 Januari 2026)

Pemimpin yang Tidak Amanah Lahir dari Sekularisme

Fenomena penyalahgunaan jabatan semacam ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Paradigma sekularisme memandang bahwa selama suatu perbuatan menghasilkan keuntungan, tidak peduli halal atau haram, maka perbuatan tersebut layak untuk terus dilakukan di dunia. Karena Allah tidak dianggap yang Maha Menyaksikan apalagi Maha Pengatur kehidupan. 

Agama hanya dibatasi pada ibadah ritual saja, ketika di atas sajadah semata, ketika salat memakai agama, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Namun, berkaitan interaksi hubungan antarmanusia, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem politik dan hukum persanksian tidak menggunakan aturan Islam. Banyak aturan dalam Islam yang diabaikan sehingga keadaan menjadi carut marut ketika seseorang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin.

Minimnya pemahaman Islam pada tiap individu muslim berkontribusi besar terhadap maraknya berbagai penyimpangan dalam kehidupan, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan dan kejahatan lainnya. Pemisahan agama dari kehidupan membuat umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemikiran dan perbuatannya.

Jabatan Adalah Amanah

Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan kekuasaan merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Perbuatan ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar, karena jabatan dipandang sebagai amanah untuk kemaslahatan rakyat, bukan hak pribadi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Istilah ini dikenal sebagai ghulūl (korupsi/kecurangan) hal ini dilarang keras dalam Islam, balasan yang akan diterima adalah siksa neraka bagi pemimpin yang tidak adil atau curang terhadap rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, dan Al Hakim,

“Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga.”

Tugas utama pemimpin dalam Islam yaitu menjaga dan meriayah rakyatnya. Namun, saat ini kita hidup dalam sistem yang memisahkan kehidupan dan agama, sistem yang tidak berlandaskan Islam. Islam hanya diaplikasikan sebagai ritual ibadah saja padahal sejatinya Islam bukan hanya sebatas ritual ibadah seperti salat puasa, zakat, juga haji, tetapi juga seperangkat aturan kehidupan. Islam mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan sesama makhluk baik manusia, hewan maupun lingkungan hidup. 

Dalam negara Islam, setiap individu dijamin kehidupannya baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan hidupnya. Negara memiliki Baitulmal sebagai lembaga yang mengelola harta umat yang dihimpun dari hasil pengelolaan sumber daya, zakat, infak, dan sedekah. Harta yang dikumpulkan akan didistribusikan untuk menyejahterakan umat.

Sistem pengelolaan Baitulmal langsung dipegang oleh khalifah sebagai pemimpin negara Islam sehingga potensi penyalahgunaannya dapat dicegah. Pendistribusian ke rakyat akan disalurkan kepada yang membutuhkan dan tidak akan disalahgunakan karena kesadaran individu yang bertugas sebagai penyalur, mereka sadar akan amanah yang diberikan dan tidak akan berbuat kecurangan karena paham jika kecurangan merupakan dosa besar.

Tidak seperti saat ini, pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat, tetapi tidak dapat mengatur harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan serta kesehatan dan aspek lainya terkait keberlangsungan hidup sehingga bantuan yang diberikan masih belum mampu mecukupi kebutuhan sehari-hari rakyat yang menerima bantuan.

Dalam sistem Islam, khalifah akan mengatur dan mengawasi kualitas serta sistem pendistribusiannya sehingga kebutuhan yang beredar di pasaran tidak akan mengalami kelangkaan dan harga yang terjangkau oleh rakyat. Negara akan memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Minggu, Februari 22, 2026

Penonaktifan PBI BPJS dan Krisis Perlindungan Negara

Penonaktifan PBI BPJS dan Krisis Perlindungan Negara

Opini

Baca Juga

Keputusan penonaktifan massal ini menunjukkan 

cara pandang yang tidak berempati terhadap rakyat

____________________

Penulis Nuril Ma’rifatur Rohmah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena penonaktifan peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Kepesertaan PBI merupakan satu-satunya solusi untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Pada saat status dinonaktifkan, risiko kehilangan akses menyangkut pelayanan kesehatan menjadi benar-benar nyata. Kebijakan ini perlu memperhatikan dampak terhadap kehidupan masyarakat kecil, supaya hak dasar kesehatan tetap terlindungi.

 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Nuri Emiliana mengkritik penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan yang dianggap akan berdampak pada keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat miskin. Nuri menilai kebijakan itu berpeluang menghambat layanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin. Khususnya penderita penyakit kronis. Keterlambatan informasi dapat menyebabkan pengobatan pasien terputus dan membahayakan keselamatan. (tirto.id, 06-02-2026)

Maraknya penonaktifan jutaan peserta BPI oleh negara telah memperlihatkan arah kebijakan yang zalim dan semena-mena terhadap rakyat miskin. Dalam kebijakan ini, negara memperlakukan kepesertaan jaminan kesehatan seolah sekadar deretan angka, bukan tumpuan utama hidup manusia. Hak atas layanan kesehatan yang seharusnya dijamin negara dipangkas menjadi angka yang kapan saja bisa dihapus dengan dalih pembaharuan data. 

Keputusan penonaktifan masal ini menunjukkan cara pandang yang tidak berempati terhadap rakyat. Negara gagal menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama. Karena bagi masyarakat miskin PBI bukanlah fasilitas tambahan, tetapi satu-satunya akses untuk bertahan hidup. Jadi ketika status itu dicabut tanpa kesepakatan masyarakat, secara tidak langsung negara telah mempertaruhkan nyawa warganya sendiri.

Kebijakan ini juga menunjukkan masalah yang lebih mendasar, yaitu wajah asli kapitalisme dalam memanajemen layanan kesehatan. Dalam sistem ini, kesehatan tidak diposisikan sebagai hak dasar rakyat, tetapi sebagai objek bisnis semata. Akses menuju layanan kesehatan ditentukan pada kemampuan membayar, bukan oleh kebutuhan dan keselamatan jiwa. Rakyat yang mampu membayar dianggap 'layak' mendapatkan pelayanan, sedangkan rakyat miskin dipaksa bergantung pada sistem PBI yang penuh persoalan. 

Artinya, ketika PBI dinonaktifkan, negara seolah menegaskan bahwa hak hidup mempunyai harga, dan siapa saja yang tidak mampu membayar harus menanggung risikonya sendiri. Adanya PBI dalam sistem ini sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahan kapitalistik layanan kesehatan, jumlahnya terbatas dan statusnya bisa dicabut sewaktu-waktu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat miskin tidak benar-benar dalam posisi aman karena hak kesehatan mereka bergantung pada kebijakan administratif, bukan jaminan negara yang mutlak. 

Lebih dari itu, kebijakan penonaktifan PBI BPJS menunjukkan bahwa negara telah menyerahkan urusan kesehatan rakyat pada swasta atau perusahaan yang berfokus kepada keuntungan. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak lagi hadir sepenuhnya sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai regulator yang hanya menyerahkan amanah besar negara kepada logika keuntungan. 

Penonaktifan secara massal ini menjadi bukti bahwasanya stabilitas anggaran lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa rakyat. Rakyat kerap dianggap beban biaya yang harus dikendalikan. Mereka yang tidak mampu membayar iuran dianggap tidak mampu dalam ekonomi. Akibatnya, mereka mudah dikeluarkan dari sistem. Cara pandang seperti ini sangat berbahaya, karena menyamakan nilai hidup manusia dengan pertimbangan untung rugi. 

Berbeda dengan cara pandang Islam, keselamatan, kesehatan rakyat bukanlah objek bisnis, tetapi kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara berperan sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan setiap individu rakyatnya. 

Sebagaimana hadis Nabi saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin (ra‘in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya sekadar mengatur, tetapi harus mengurus secara nyata. Terlebih masalah kesehatan, negara wajib menjamin layanan kesehatan bagi setiap individu rakyat, bukan menyerahkan sepenuhnya pada perusahaan bisnis.

Islam menegaskan bahwa negara menjamin layanan kesehatan secara gratis dan menyeluruh, tanpa harus membedakan status ekonomi, dan data administrasi. Baik kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang layak.

Dalam sistem Islam juga negara yang mengelola langsung fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti membangun rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan sebagai wujud pelayanan publik, bukan sebagai komoditas bisnis. Pembiayaan layanan kesehatan bersumber dari Baitulmal, yaitu kas negara yang ada di dalam sistem Islam sehingga rakyat tidak terbebani dengan iuran atau terancan risiko penonaktifan. Dengan sistem ini, tidak ada rakyat yang kehilangan akses kesehatan hanya karena kesalahan data atau kebijakan administratif.

Strategi ini juga akan menutup celah ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat seperti yang terjadi di sistem kapitalisme. Tidak terdapat istilah "peserta aktif" atau "nonaktif" karena negara tidak menjadikan sebagai pelanggan. Negara tidak menunggu rakyat sakit parah atau bertindak setelah rakyat berteriak di jalan-jalan, melainkan negara memastikan layanan kesehatan tersedia setiap saat untuk semua rakyat. 

Oleh sebab itu, solusi Islam bukan solusi semu seperti pemulihan status atau pembaharuan data secara berkala. Islam menawarkan solusi menyeluruh yang menjadikan kesehatan sebagai hak mutlak rayat dan kewajiban penuh yang harus ditunaikan oleh negara.

Selama negara menunaikan amanah dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni sebagai pelayan rakyat bukan pengelola bisnis kesehatan, maka tidak pernah akan ada lagi nyawa yang terancam dengan alasan biaya dan rakyat miskin yang selalu menjadi korban pertama hanya karena kebijakan semata. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, Februari 22, 2026

Kapitalisme Mengabaikan Kesehatan Rakyat

Kapitalisme Mengabaikan Kesehatan Rakyat

Opini

Baca Juga

  

Lahirnya berbagai permasalahan kesehatan tidak terlepas dari paradigma tentangnya

Sistem kapitalisme memandang bahwa kesehatan adalah komoditas bisnis

______________________________

Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Lagi-lagi kebijakan penguasa membuat rakyat tercengang. Kebijakan pemerintah mengenai penonaktifan program penerima bantuan iuran (PBI) menyebabkan mayoritas masyarakat kalang kabut tidak bisa melakukan pengobatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Islam memandang kesehatan bagi masyarakat?

Penonaktifan PBI 

Sekitar 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan secara tiba-tiba. Hal ini berdampak pada lebih dari 100 pasien cuci darah yang selama ini mendapatkan layanan rutin. Para pasien yang seharusnya mendapat pelayanan menjadi terganggu sebab akses pengobatannya hilang secara mendadak. Peristiwa ini sangat disesalkan oleh banyak pihak.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi terhadap 120 ribu masyarakat penderita katastropik (penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya dan mengancam jiwa) yang dihapus dari penerima BPJS (PBI JKN). Dari 120 ribu masyarakat tersebut terdiri atas 12.262 orang riwayat penyakit gagal ginjal, 16.804 orang penyakit jantung, 26.224 orang penyakit stroke, 673 orang penyakit talasemia, 1.276 orang mengalami sirosis hati. (cnnindonesia.com, 09-02-2026)

Dengan jumlah pasien yang begitu banyak, dapat dibayangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penonaktifan BPJS ini. 

Kapitalisasi Kesehatan 

Lahirnya berbagai permasalahan kesehatan tidak terlepas dari paradigma tentangnya. Sistem kapitalisme memandang bahwa kesehatan adalah komoditas bisnis. Alhasil, para kapitalis berlomba untuk menyediakannya agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 

Di sisi lain, penguasa dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam kesehatan. Negara tidak memastikan individu per individu untuk mengakses layanan kesehatan. Negara merasa sudah cukup dengan membentuk BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dan membiarkan rakyat membiayai layanan kesehatan dengan membayar iuran. 

Negara justru membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis untuk menguasai sektor kesehatan, mulai dari industri alat kesehatan, obat, hingga jaringan apotek dan rumah sakit. Kebijakan pro kapitalis telah membuat kesehatan makin mahal dan sebarannya tidak merata sehingga rakyat makin kesulitan mengaksesnya. Di sisi lain, rakyat pun membayar iuran kesehatan yang biayanya terus naik. 

Para tenaga kesehatan juga tidak luput dari kapitalisasi kesehatan ini. Biaya kuliah tenaga medis sangat mahal. Setelah lulus masih pula dibebani dengan biaya untuk mengurus akreditasi. Fakta ini membuktikan bahwa penerapan sistem kapitalisme telah menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis, bukan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan layanan kesehatan dalam Islam. 

Pandangan Islam

Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR. Bukhari)

Dari hadis tersebut, Islam memastikan tiap-tiap individu rakyat mendapatkan layanan kesehatan, tidak boleh ada rakyat yang terabaikan kesehatannya. 

Selain itu, Islam memosisikan pemimpin sebagai raa’in (pengurus) urusan rakyat. Salah satu tugas yang dibebankan kepada khalifah adalah menyediakan layanan kesehatan gratis. Hal ini terdapat dalam Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 164, “Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan.” 

Negara akan memastikan kesehatan rakyat terpenuhi dalam aspek tenaga kesehatan, yaitu meliputi kecukupan jumlahnya, sebaran yang merata, kualitasnya harus sesuai standar, dan ketersediaan pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan berkualitas secara gratis sehingga bisa dijangkau semua orang. 

Negara juga memastikan tersedianya fasilitas kesehatan dengan jumlah yang mencukupi di semua jenjang, kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat. Selain itu, negara juga melakukan upaya preventif untuk mencegah rakyat terkena penyakit, yaitu dengan cara edukasi, vaksinasi, penerapan pola hidup sehat ala Islam, penyediaan air bersih, terjaminnya lingkungan bersih dan sehat, pengelolaan sampah dan limbah yang baik, dan sebagainya. 

Seluruh rakyat baik kaya maupun miskin, muslim maupun kafir berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik. Semua disediakan negara secara gratis yang dananya berasal dari Baitulmal terutama dari pos kepemilikan umum yang meliputi hutan, laut, sungai, dan berbagai tambang. Negara mengelolanya dengan amanah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 

Khil4fah Menjamin Kesehatan 

Sejarah mencatat bahwa para khalifah membangun bimaristan (rumah sakit). Salah satunya Bimaristan Al-Mansouri yang dibangun di Kairo, Mesir pada 1248 M yang memiliki 8.000 tempat tidur dan bangsal khusus. Rumah sakit ini dilengkapi fasilitas ruang salat untuk pasien. Pasien yang diterima tidak memandang ras, warna kulit, atau agama. 

Rumah sakit memastikan pasien benar-benar sembuh sehingga tidak ada batas waktu untuk rawat inap. Pasien yang pulang diberi satu set pakaian baru dan uang saku. Di sisi lain, negara juga membangun bimaristan khusus untuk penyakit tertentu seperti bimaristan psikiatri dan kusta. Tersedia pula bimaristan keliling bagi para musafir. 

Khatimah 

Inilah gambaran tanggung jawab negara dalam mengurus kesehatan rakyat. Hanya dengan penerapan Islam secara kafah dalam naungan Khil4fah kesehatan seluruh rakyat akan terwujud. Wallahualam bissawab.

Siska Jumat, Februari 20, 2026

Bunuh Diri Anak Buah Sistem Kapitalisme

Bunuh Diri Anak Buah Sistem Kapitalisme

Opini

Baca Juga

 

Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar anak dalam memperoleh ilmu

Karena dalam Islam anak merupakan cikal bakal penerus peradaban

________________________________

Penulis Aksarana Citra 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Entah kata apa yang dapat menggambarkan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis. Seorang anak yang seharusnya menikmati hari-harinya bermain dan belajar, justru harus berhadapan dengan keadaan yang begitu berat hingga berakhir dengan cara yang tidak seharusnya ia alami. 

Sepucuk surat menjadi saksi bisu dari semua rasa yang tak terungkap. Nak, dunia memang tidak selalu adil. Engkau yang belum sempat memahami seluruh maknanya harus merasakan luka dan kecewa yang tak seharusnya menjadi bebanmu. 

Keinginan-keinginan kecil yang tak terwujud bukan karena susah dicapai, tetapi terkadang terasa sangat jauh bagi seorang ibu yang dengan segala keterbatasan mencoba memberi yang terbaik.

Kertas tii Mama Reti (Surat untuk mama Reti). Mama Galo Zee (Mama pelit sekali). Mama molo ja’o galo mata mae Rita ee mama (Mama baik sudah, kalau saya meninggal mama jangan nangis). Mama jao galo mata mae woe Rita ne’e gae ngao ee (Mama saya meninggal, jangan menangis, juga jangan cari saya). Molo mama (Selamat tinggal mama).” Isi surat anak berumur 10 tahun di NTT. 

Kamis 29 Januari 2026 Pukul 11.00 seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen. Kejadian itu terjadi di dekat pondok milik nenek korban, dan korban tergantung di pohon cengkih, ditemukan oleh neneknya yang hendak mengikat kerbau. (tirto.id, 4-01-2026)

Korban menghilangkan nyawanya sendiri karena permintaannya untuk membeli buku dan pena sebesar Rp10.000 tidak bisa diberikan ibunya karena tidak mampu. Jangankan untuk beli buku dan pena, uang Rp10 ribu per hari untuk makan pun sulit didapat karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di mana ibu yang seorang janda harus menghidupi ke lima anaknya.

Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp1,2 juta. Di awal tahun sudah dibayarkan sebanyak Rp500 ribu untuk semester ke 1 dan sisnya Rp720 ribu belum dibayarkan dan harus dicicil dan dilunasi di akhir tahun. Namun, saat dikroscek oleh ketua UPDT perlindungan wanita dan anak, bahwasanya tidak ada paksaan dari sekolah mengenai penagihan tersebut sekolah hanya menginformasikan kepada siswa yang selanjutnya disampaikan ke orang tua masing-masing. (Detiknews, 05-02-2026) 

Menelisik dari peristiwa ini bahwasanya hak seluruh anak untuk bersekolah dengan rasa tenang dan aman belum sepenuhnya dirasakan. Negara tidak sepenuhnya menjamin sekolah gratis bagi rakyatnya. Rakyat miskin di luar pulau Jawa masih banyak yang tertinggal dari segi pendidikan dan infrastruktur. Realitas ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum terwujud secara menyeluruh.

Biaya sekolah yang seharusnya gratis, tetapi kerap terjadi pungutan dan biaya tersebut dibutuhkan sekolah untuk menunjang operasionalnya. Namun, beban biaya yang tak terjangkau inilah menjadi tekanan bagi rakyat miskin yang akhirnya berdampak pada peristiwa yang memilukan ini 

Kondisi ini merupakan tamparan keras bagi seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sistem pendidikan. Di mana sistem pendidikan harus ramah anak dan menjaga mental dan psikologisnya. Agar tidak menjadikan pendidikan sebagai beban tambahan bagi keluarga yang sudah kesulitan. Kasus ini menjadi bukti lalainya negara dalam memelihara kebutuhan rakyat miskin dan anak.

Di mana sekarang harga pangan melambung tinggi, tetapi tidak disertai dengan meningkatnya penghasilan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, honor guru tidak lebih besar dengan honor pekerja MBG padahal guru itu adalah sebagai motor penggerak perubahan tenaga pencerdas bangsa. Bagaimana anak negeri kita akan menjadi generasi unggul sedangkan gurunya tidak fokus dalam mengajar karena mempunyai beban ekonomi yang mengganjal.

Dengan kasus bunuh diri anak sekolah dasar ini seharusnya menjadikan refleksi mendalam. Ini bukan sekadar tragedi individu melainkan cerminan dari sistem yang tidak memihak pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Ketika sistem pendidikan berada pada sistem kerja kapitalistik yang mengukur segala sesuatu dengan materi.

Sistem pendidikan pada sistem kapitalistik cenderung diserahkan pada efisiensi anggaran dan mekanisme pembiayaan. Dalam sistem kapitalistik pendidikan bergantung pada kemampuan ekonomi padahal pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Namun, dalam sistem ini pendidikan kerap menjadi beban bagi masyarakat, menjadikan banyak anak-anak putus sekolah karena kekurangan biaya dan sampai terjadinya peristiwa ini. 

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kurikulum serta memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik itu perlindungan pribadi maupun umum. Anak-anak dijaga agar tetap dalam koridor hukum syariat Islam dan anak dijamin keamanannya baik di sekolah, rumah maupun di lingkungan sosial.

Pengasuhan dalam Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat dan negara. Semua aspek harus saling berkoordinasi dan bersatu demi menjaga para generasi dari kerusakan moral. 

Pendidikan dalam Islam sangat menekankan pada pembentukan aqliyah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap) Islam agar terbentuk generasi yang bersyaksiyah islami (berkepribadian Islam). Masyarakat pun berperan aktif saling mendukung dan memberikan perlindungan melalui kontrol sosial di mana setiap individu dituntut untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar anak dalam memperoleh ilmu. Karena dalam Islam anak merupakan cikal bakal penerus peradaban yang harus dijaga pemikiran mental jiwa dan raganya agar tumbuh menjadi generasi yang kuat, berilmu, dan berakhlak mulia 

Rasulullah bersabda:

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

Karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban maka negara berkewajiban memfasilitasi agar terlaksananya kewajiban tersebut dan dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa adanya hambatan.

Biaya pendidikan seluruhnya ditanggung negara melalui mekanisme Baitulmal. Karena pembiayaan pendidikan dalam konsep Islam merupakan bagian dari tangung jawab negara dalam mengurus urusan masyarakat ri’ayah su’un ar-ra’iyyah.

Sumber dana Baitulmal yakni dari pengelolaan harta milik umum seperti SDA tambang hutan air energi itu semua dikelola negara dan hasilnya dipakai untuk kemaslahatan umat termasuk membiayai pendidikan serta harta yang bersumber dari pemasukan syar'i lainnya. 

Dalam Islam, pendidikan bukan sebuah komoditas dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Negara menjamin dan menanggung seluruh kebutuhan pendidikan. Karena tujuan pendidikan dalam Islam yakni membentuk generasi yang berilmu berkepribadian Islam dan berakhlak mulia tanpa hambatan ekonomi.

Jika tangung jawab keluarga, masyarakat, dan negara dijalankan sesuai prinsip Islam. Maka kasus anak bundir bisa diminimalisasi bahkan dihilangkan karena anak tidak dibiarkan memikul beban sendiri, tetapi negara hadir sebagai pelindung dan pengurus generasi. Masyarakat bukan hanya dijamin pendidikannya, tetapi menjamin seluruh kebutuhan baik itu pangan, kesehatan, dan keamanan. Wallahualam bissawab.

Siska Jumat, Februari 20, 2026

Board of Peace dan Ilusi Perdamaian Global

Board of Peace dan Ilusi Perdamaian Global

Opini

Baca Juga

Fakta membuktikan forum-forum perdamaian global tidak pernah berada dalam posisi netral

Board of Peace adalah bagian dari tatanan politik global agar dunia ketiga tunduk padanya

________________________________

Penulis Chusnul.ak

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Masuknya Indonesia dalam Board of Peace disinyalir bukan semata niat baik demi perdamaian dunia. Bagi negeri dengan mayoritas muslim, hal ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni cara berpikir dan keberpihakan ideologis suatu negara.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah forum yang awalnya digagas untuk menyelesaikan konflik G4za. Namun, anehnya tanpa melibatkan P4lestina. Keputusan ini menuai kontroversi dan memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai tujuan pembentukan BoP serta sikap Indonesia dalam konflik tersebut. (abc.net.au, 30-01-2026)

Fakta membuktikan forum-forum perdamaian global tidak pernah berada dalam posisi netral. Ia berdiri di atas sistem sekuler-kapitalisme yang mengatur dunia hari ini.

Dalam praktiknya, perdamaian versi global sering kali berarti stabilitas bagi penindas, bukan keadilan bagi yang tertindas. Selama penjajahan, agresi, dan pembantaian tidak mengganggu kepentingan negara terkuat, semuanya dibungkus dengan istilah konflik kompleks atau urusan domestik saja. 

P4lestina adalah bukti paling nyata. G4za dibombardir, rakyat sipil dibunuh, tetapi dunia hanya sibuk menyerukan perbedaan konflik dan dialog. Inilah wajah asli peace ala Barat, damai untuk penjajah, sabar untuk yang dijajah.

Karena itu, Board of Peace tidak bisa dipandang sebagai forum moral yang bersih. Ia adalah bagian dari tatanan politik global yang menjaga keberlangsungan sistem sekuler-kapitalistik. 

Tidak ada lembaga internasional yang benar-benar netral. Klaim netralitas justru menandakan keberpihakan pada ideologi yang dominan.

Seorang pengamat hubungan internasional menilai Indonesia berpotensi memainkan peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi P4lestina jika memiliki agenda yang jelas. Karenanya, tanpa itu dikhawatirkan hanya akan menjadi pihak yang mengikuti kepentingan asing. 

Kritik juga muncul karena susunan dewan eksekutifnya tidak melibatkan warga P4lestina, melainkan memasukkan Tony Blair, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak 2003, serta adanya kewajiban kontribusi bagi anggota permanen sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp16,9 triliun. (BBC.com, 22-01-2026)

Oleh karena itu, keikutsertaan pemimpin dari negara mayoritas muslim dalam Board of Peace berarti memberi pengakuan dan legitimasi pada sistem global sekuler. Bukan sekadar hadir, tetapi masuk dan tunduk pada kerangka berpikirnya. Tunduk pada hukum buatan manusia, standar ganda, dan kepentingan negara penjajah. 

Hal ini menyangkut masalah sistemik, bagaimana pemimpin muslim mengalami penjinakan cara berpikir dan bersedia bermain di panggung ideologi musuh. Jika kebijakan luar negeri diukur dengan standar Barat dan demi diterima dunia. Sementara di sisi lainnya menjauh dari politik Islam, maka sejatinya negara itu bukan membela umat, tetapi menjaga tatanan global yang menindas umat.

Islam memiliki konsep hubungan internasional yang khas, berdiri di atas akidah dan hukum Allah. Islam tidak menolak perdamaian, tetapi menolak perdamaian yang mengabadikan kezaliman. 

Islam tidak menerima damai yang membiarkan penjajahan, memaksa umat diam atas ketidakadilan, atau mengorbankan akidah demi citra global. Perdamaian tanpa keadilan bukan kebajikan, melainkan kejahatan yang dilembagakan.

Dalam realitas dunia hari ini, Board of Peace bukan alat untuk membongkar kezaliman global, tetapi untuk merapikan dan mengendalikannya.

Kekalahan paling berbahaya bagi umat Islam bukan kalah senjata atau ekonomi, melainkan kalah cara berpikir. Saat pemimpin muslim bangga duduk di forum sekuler global dan merasa naik derajat moralnya, saat itu ia sebenarnya sudah masuk ke dalam kerangka pikir Barat.

Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya surah Hud, ayat 113 yang artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” 

Selama Islam tidak dijadikan asas politik, selama itu pula perdamaian hanya akan menjadi slogan kosong, dan umat Islam akan terus menjadi korban dari sistem dunia yang zalim.

Umat Islam tidak akan pernah benar-benar merdeka selama masih tercerai-berai dan menjadikan ideologi Barat sebagai pedoman hidup. Penjajahan atas negeri-negeri muslim bukan hanya lewat senjata, tetapi lewat aturan, sistem, dan cara berpikir yang menjauhkan umat dari hukum Allah. 

Karena itu, persatuan umat di atas akidah dan syariat Islam bukan pilihan, melainkan suatu kewajiban. Tanpa persatuan ideologis, umat akan terus dilemahkan, diatur, dan dipaksa menerima kezaliman sebagai suatu keniscayaan.

Hanya dengan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khil4fah Rasyidah, negeri-negeri Islam yang tertindas dapat benar-benar merdeka. Penjajahan akan dihentikan, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. 

Inilah perdamaian sejati, bukan damai yang melanggengkan kezaliman, tetapi damai yang lahir dari keadilan hukum Allah. Saat Islam memimpin, bukan hanya kaum muslim yang merasakan keamanannya, tetapi seluruh dunia akan merasakan rahmat dan ketenteraman. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Jumat, Februari 20, 2026

Sedia Aku Sebelum Ramadan

Sedia Aku Sebelum Ramadan

Reportase

Baca Juga

Semua amaliah di bulan Ramadan dikerjakan karena dorongan keimanan kepada Allah

sebagai wujud ketaatan atas perintah-Nya

______________________________

Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE – Ramadan merupakan bulan yang mulia. Bulan di mana ampunan Allah terbuka lebar. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Di tengah realita kehidupan remaja saat ini yang jauh dari ajaran Islam, apa saja yang harus disiapkan dalam menyambut bulan mulia ini? 

Untuk menjawab rasa penasaran itu, Komunitas Smart With Islam mengadakan kajian bertajuk “Sedia Aku Sebelum Ramadan” pada Ahad, 15 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan pelajar dan mahasiswa area Kota Bandung, Jawa Barat. 

Para peserta antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Adanya sesi tanya jawab dan silah ukhuwah bersama peserta menambah pemahaman para remaja muslimah yang menghadiri acara ini. 

Teh Annisa selaku pemateri memaparkan fakta remaja saat menyambut Ramadan. Ada yang merasa senang, sedih, kesal, dan biasa saja. Contoh Ramadan vibes remaja saat ini yaitu bangun sahur setengah ngantuk, puasa sambil rebahan, ngabuburit sambil scroll medsos, buka puasa kaya balas dendam, bukber, tarawihan bareng teman.

Beliau mengungkapkan alasan Ramadan vibes ala remaja sebabnya adalah nafsu menjadi musuh yang utama. Selain itu, akar masalahnya adalah terlalu lama hidup dalam lingkungan yang steril dari penerapan aturan Islam (adanya sistem kapitalisme sekuler) sehingga banyak umat Islam yang tidak berpuasa tanpa alasan syar’i.

Seorang muslim seharusnya senang menyambut Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

“Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu Jahim (neraka) ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1.000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi.” (HR. Ahmad)

Teh Annisa memaparkan apa saja yang harus disediakan sebelum Ramadan, di antaranya:

Pertama, meluruskan niat dan tekad. 

Semua amaliah di bulan Ramadan dikerjakan karena dorongan keimanan kepada Allah, sebagai wujud ketaatan atas perintah-Nya, menjalankan dengan keikhlasan. Jadi, sebelum masuk Ramadan hendaknya kita berserah diri dan bertaubat kepada Allah.

Kedua, menanamkan pada diri bahwa Ramadan adalah amalan istimewa.

Amal selain puasa adalah milik manusia, sedangkan puasa adalah milik Allah. Ramadan dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas diri. 

Ketiga, mempelajari kembali ilmu dan hukum-hukum seputar Ramadan.

Ilmu laksana cahaya akan menerangi ke jalan kebenaran dan akan menyelamatkan dari kemaksiatan. Sebaliknya, tanpa ilmu ibadah bisa sia-sia karena bisa jadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. 

Keempat, mempersiapkan keluarga.

Jika seluruh anggota keluarga bergembira menyambut Ramadan dan bersungguh-sungguh meraih kemuliaannya, hal ini akan memudahkan tercapainya berbagai target yang telah ditetapkan. 

Kelima, menyusun berbagai program dan aktivitas.

Agar ibadah di Ramadan optimal, kita perlu menyusun rencana aktivitas dan target capaiannya, misalkan: tadarus dan tadabur Al-Qur’an, kultum sesudah subuh, mempelajari buku-buku keislaman, ikut kajian rutin, dll.

Keenam, memperbanyak doa.

Memperbanyak doa kepada Allah agar usia kita sampai kepada Ramadan tahun ini dan Allah berkenan memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta keberkahan bagi kita dalam menjalankan semua amal kebaikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Selain itu, Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. 

Allah Swt. berfirman,

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah: 186)

“Kenali Islam lebih dalam dengan mengkaji Islam secara kafah dan temukan circle positif yang mendukung kita dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan terbaik yang pernah kita lalui,” pungkasnya.

Siska Rabu, Februari 18, 2026

Astrofisikawan Buktikan Adanya Tuhan

Astrofisikawan Buktikan Adanya Tuhan

Opini

Baca Juga

Sungguh, keberadaan Tuhan atau Allah bisa diindra dengan logika iman

Bagi orang-orang yang beriman alam semesta dan keteraturannya adalah bukti adanya Allah

____________________

Penulis Mardiyah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ilmuwan Barat berhasil menemukan rumus matematika yang membuktikan keberadaan Tuhan. Willie Soon berpendapat bahwa fine tuning argumen di mana konstanta seperti gravitasi harus presisi ekstrem. 

Presisi ekstrem dibutuhkan agar alam semesta mendukung kehidupan. Willie Soon memperkuat pendapatnya dengan merujuk pada teori fisikawan Cambridge Paul Dirac. 

Persamaan Dirac pada 1928 berhasil memprediksi keberadaan antimateri. Kemudian dibuktikan dengan eksperimen pada 1932, contoh bagaimana matematika mampu mengungkap realitas alam bahkan sebelum teramati. Paul Dirac mengakui dan menjelaskan bahwa hukum fisika bisa dijelaskan melalui “teori matematika yang sangat indah dan dahsyat. Tuhan adalah ahli matematika tingkat tinggi.” Dirac menggambarkan keseimbangan alam semesta sebagai hasil matematika tingkat tinggi. (hidayatullah.com, 01-02-2026)

Inilah fakta temuan terbaru dan klaim Willie Soon yang menimbulkan perdebatan:

Pertama, "Rumus Matematika Bukti Adanya " (Ranah Teologi & Sains)

Willie Soon mengklaim bahwa ia telah menemukan rumus matematika yang bisa menjadi bukti ilmiah keberadaan Tuhan. Pernyataan ini mengaburkan batas antara sains (yang berdasarkan empiris) dan iman (teologi). Soon berpendapat bahwa beberapa prinsip fisika dan matematika tidak memiliki penjelasan lengkap jika tidak melibatkan keberadaan pencipta;

Kedua, Debat Klimatologi: Matahari sebagai Penggerak Utama

Dalam bidang klimatologi, Soon konsisten dengan pandangan kontranya bahwa perubahan iklim saat ini utamanya didorong oleh variasi matahari (solar variation), bukan oleh aktivitas manusia;

Ketiga, Perdebatan Ilmiah & Teologis

Kritik Sains: Komunitas ilmiah arus utama (seperti Gavin Schmidt dari NASA) menyebut karya Soon sering menggunakan data yang ketinggalan zaman, korelasi palsu (spurious correlations), dan tidak mempertimbangkan bukti emisi manusia dengan benar;

Keempat, konflik kepentingan: Soon pernah menerima dana dalam jumlah besar dari industri bahan bakar fosil selama bertahun-tahun yang menimbulkan keraguan atas objektivitas temuannya. Perdebatan Teologi-Sains: Pernyataan Soon bahwa "semakin dalam kita mempelajari fisika, semakin membuktikan dunia ini dirancang" mendapat dukungan dari kalangan kreasionis. 

Willie Soon berpendapat bahwa matematika dan fisika mampu mengungkap realitas alam semesta yang teratur. Presisi Alam Semesta (Fine-Tuning): Konstanta fisika dan struktur kosmos yang sangat akurat menunjukkan bahwa semesta tidak terjadi secara kebetulan.

Willie Soon berpendapat bahwa Tuhan sebagai Ahli Matematika: Ia mengacu pada konsep bahwa hukum fisika yang indah dan kompleks mengisyaratkan adanya "Sang Pencipta". Ia juga mengkritik terhadap istilah 'kebetulan': Ia berpendapat bahwa keteraturan alam semesta yang luar biasa tidak mungkin muncul begitu saja, melainkan menunjukkan adanya perancangan cerdas. 

Kisah Sang Profesor Masuk Islam karena Kebenaran Al-Qur'an 

Fakta sains lain yang pernah ditemukan oleh ilmuwan dunia tentang keberadaan Tuhan adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr Maurice Bucaile. Ia melakukan penelitian terhadap jasad Fir'aun yang tenggelam di laut. Pemerintah Mesir pada tahun 1975 mengizinkan jasad Fir'aun diterbangkan ke Prancis untuk diteliti. Prof Dr Maurice Bucaile menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kematian Fir'aun karena tenggelam di laut, terbukti dari sisa garam yang menempel pada jasadnya.

Namun, temannya sesama peneliti menyarankan jangan buru-buru membuat laporan karena orang-orang Islam sudah mengetahui kisah Fir'aun dan bagaimana jasadnya masih utuh hingga hari ini. Profesor Maurice jadi bingung karena faktanya jasad Fir'aun ditemukan arkeolog Mesir pada 1898. Kemudian pada 1907 mumi Fir'aun dipamerkan di museum Kairo. Prof Maurice tidak percaya begitu saja.

Dari mana umat Islam tahu informasi itu? Mustahil menurutnya, hal ini bisa diketahui oleh umat Islam. Peralatan canggih yang digunakan pada penelitian jasad Fir'aun baru saja dilakukan. Temannya kemudian menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam telah menceritakan tenggelamnya Fir’aun dan penyelamatan mayatnya.

Prof Maurice bertambah bingung, bagaimana mungkin jasadnya baru diangkat pada 1898. Sementara Al-Qur'an sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Sang Profesor memikirkan perkataan temannya sampai rela tidak tidur menatap mumi Fir'aun semalaman. Dia memikirkan Al-Qur'an yang menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan jasadnya. 

Kemudian dia membuka kitab Bibel dan Injil untuk mendapatkan informasi tentang tenggelamnya Fir'aun. Ia dapati di Bibel maupun Injil Fir'aun mati tenggelam di laut tanpa penyelamatan jasadnya. Karena itu, sang Profesor semakin bingung.

Sang Profesor bertanya pada dirinya sendiri benarkah ini Fir'aun yang hendak mengejar Musa? Apakah masuk akal, Muhammad mengetahui kisah Fir'aun padahal kejadiannya sebelum Al-Qur'an diturunkan?'' Prof Maurice akhirnya memutuskan untuk berdiskusi dengan ilmuwan otopsi dari kalangan umat Islam.

Diskusi berlangsung antara Professor Maurice dan kalangan ilmuwan muslim. Profesor Maurice bertanya tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Sampai tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan jasadnya. Seorang ilmuwan muslim berdiri dan membacakan mushaf Al-Qur'an surah Yunus ayat 92, yang artinya: ''Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.'' 

Ayat ini menggetarkan dan menyentuh hatinya. Seraya berucap bahwa ayat Al-Qur'an sangat logis dan mendorong sains agar berkembang. Ia kemudian berdiri dan berkata lantang bahwa ia mengakui kebenaran Al-Qur'an dan ia menyatakan masuk Islam.

Keberadaan Tuhan Bisa Diindra dari Ciptaan-Nya

Sungguh, keberadaan Tuhan atau Allah bisa diindra dengan logika iman. Bagi orang-orang yang beriman alam semesta dan keteraturannya adalah bukti adanya Allah. Tidak mungkin keteraturannya alam semesta terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana tidak mungkin sebuah smartphone tercanggih tercipta dengan sendirinya. Alam Semesta dengan segala keteraturannya pasti diciptakan Allah. Demikian pula smartphone tercanggih ada pabriknya, ada yang menciptakannya.

Embriologi Modern adalah ilmu kedokteran yang menggambarkan perkembangan janin di rahim ibu sesuai dengan gambaran dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Mu'minun ayat 12-14 dan Az-Zumar ayat 6. Sains menyampaikan bahwa segala sesuatu berasal dari air, maka Al-Qur'an sudah terlebih dahulu menjelaskan itu. Ayat seperti QS. Al-Anbiya': 30 ("...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup...") dan QS. An-Nur: 45 menegaskan air adalah komponen dasar makhluk hidup.

Bukti Keberadaan Tuhan atau Ayat Qouliyah

Surah Ali Imran ayat 190 menyatakan: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal."

"Allah ada pada azali, tidak ada sesuatu pun sebelum Dia." (HR. Bukhari)

Al-Qur'an Sumber Kehidupan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Diturunkan dari Allah Yang Maha Rahman. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mampu membimbing manusia dari kebodohan kepada cahaya petunjuk. Al-Qur'an mampu membimbing manusia mengenal Tuhan sebagaimana Profesor Maurice menemukan kebenaran Al-Quran.

Ada juga pendeta mendapat hidayah mengenal Allah ketika mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an mampu mengubah bangsa Arab yang ummi (tidak menguasai baca tulis) dan jahiliah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, bermartabat mulia, dan punya kedudukan khoiru ummat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, Februari 18, 2026

Peran Negara dalam Stabilitas PascaBencana

Peran Negara dalam Stabilitas PascaBencana

Opini

Baca Juga

Adapun untuk mengembalikan kondisi setelah bencana banjir

akan memakan waktu dan menguras energi serta butuh waktu yang tidak sebentar

______________________

Penulis Forsaken lily

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa bangunan dan fasilitas penunjang lainnya akibat banjir bandang di Sumatra khususnya di Aceh masih belum stabil untuk beroperasi.

Rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya juga belum berfungsi normal. Menyedihkan, banjir itu telah memporak-porandakan semua yang mereka miliki dan mereka harus hidup dengan fasilitas apa adanya.

Walaupun keadaan cuaca sedikit sudah membaik. Namun, dampak dari bencana kemarin belum seutuhnya normal kembali untuk beraktivitas. Meski telah banyak sekolah yang terdampak bencana sudah mulai aktif kembali, tetapi masih ada ratusan sekolah di Aceh Utara tergenang lumpur dan belum sampai tahap pembersihan secara total.

Termasuk 120 pesantren dan balai pengajian masih rusak akibat banjir bandang yang terjadi kemarin. Kegiatan para santri tidak bisa maksimal dalam belajarnya. Dengan fasilitas seadanya mereka tetap harus menjalani aktivitas itu. (Kompas.com, 22 Januari 2026)

Kondisi demikian tentu akan mengganggu. Adapun untuk mengembalikan kondisi setelah bencana banjir akan memakan waktu dan menguras energi serta butuh waktu yang tidak sebentar. Semua ini harus dianggarkan dan anggaran itu harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi proyek bagi kapitalis sehingga menumbuhkan benih korupsi di proyek penstabilan kondisi korban bencana ini.  

Para relawan hanya membantu saat terjadi bencana saja dan sifatnya sementara, bukan menjadi solusi praktis dan paten. Sedangkan pemulihan pendidikan anak membutuhkan kebijakan yang segera terealisasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan. Alhasil, solusi itu benar-benar ada bukan hanya instruksi saja. 

Sekolah-sekolah yang rusak perlu segera mendapatkan perhatian agar mereka bisa kembali merajut ilmu dengan bahagia. Menyediakan tempat belajar darurat merupakan solusi sementara yang harus segera diadakan. Agar kegiatan belajar mereka cepat terealisasi yang setidaknya bisa menetralkan psikis mereka. 

Selain itu, negara juga harus melakukan kontroling situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menjadi korban bencana di setiap lini kondisi. Negara juga membenahi dan membiayai hidup mereka sampai kondisinya benar-benar stabil. Agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal dan mereka bisa beraktivitas tanpa ada tekanan ekonomi.

Nasib pendidikan anak-anak sekolah yang terdampak bencana juga harus dijamin negara. Tak hanya fasilitas fisik, tetapi juga recovery mental dan membangun kepribadian yang kokoh. Psikis yang lemah akibat trauma harus dibangun kembali sehingga mereka kembali kuat dan rasa percaya diri tumbuh kembali. Pada kondisi inilah mereka sangat mengharapkan uluran tangan dan belaian kasih dari negara sehingga merasa diperhatikan. 

Jangan sampai negara mengabaikan hak-hak mereka sebagai warga negara yang semestinya harus diurus, bukan diabaikan. Mengurus rakyat lebih penting dibandingkan dengan mengurus kerja sama dengan negara lain yang ujungnya merugikan negara sendiri.

Kemudian menindak tegas bagi para pelaku kejahatan yang serakah akan materi. Yang mana dari kejahatannya itu menjadikan sumber bencana. Jangan membiarkan para kapitalis menjadi tuan di negara sendiri yang seharusnya negara itu sebagai pemegang power.

Banjir yang menerjang kepulauan Sumatra ini seharusnya menjadi evaluasi bagi kita semua. Betapa tidak relevannya sistem perlindungan di lokasi bencana alam ala kapitalis ini. Daerah yang terdampak itu biasanya berada dalam kondisi serba kurang memadai, sarana prasarana yang belum memenuhi standar kelayakan, fasilitas umum juga kurang memadai, masih bergantung pada sumber alam sepenuhnya, dan mudah sekali terdampak ketika ada bencana.

Keegoisan kapitalisme yang menumbuhkan rasa tidak peka terhadap sesama, membuat masyarakat tak berdaya, makin lemah, dan pesimis. Kapitalis selalu menguasai di berbagai hal karena segala sesuatunya juga akan dikendalikan oleh kapitalis.

Dari sini seharusnya kita sudah bisa menilai bagaimana susahnya hidup di era kapitalisme. Berbeda dengan Islam, Islam mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga negara. Negara akan memberikan fasilitas dan sarana yang sesuai untuk penunjang dari keberhasilan pendidikan. 

Negara juga akan menyediakan guru yang kompeten sesuai dengan keahliannya. Negara akan mendesain kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam, yang tidak hanya mencetak manusia terampil secara akademis, tetapi juga membentuk kesadaran ruhiah, yaitu kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah. Selain itu, akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam, dengan berpola pikir dan pola sikap Islam yang terikat dengan aturan Allah.

Terciptanya mental yang tangguh disertai dengan keimanan yang kuat sehingga terbentuk pribadi yang kokoh sangat penting bagi anak-anak korban bencana. Tujuannya agar mereka benar-benar kembali bahagia dan trauma itu akan hilang. Dengan begitu, mereka juga akan memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian kehidupan. 

Dalam setiap kondisi baik normal maupun bencana, negara tetap bertanggung jawab pada rakyat di berbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan. Karena dari pendidikan akan mencetak generasi-generasi yang cemerlang. Apalagi pascabencana ini, negara harus benar-benar sigap dalam menormalkan kembali kondisi yang membuat mereka nyaman untuk menuntut ilmu.

Negara akan selalu menjamin kesejahteraan rakyat dengan sepenuh hati. Keadaan seperti ini sangat diharapkan oleh rakyat, setidaknya tingkat kejahatan akan minim sekali. Mengapa? Karena seorang pemimpin selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang selalu dijadikan rujukan dalam memimpin rakyatnya. Sebagaimana firman Allah Swt.: "Dan Kami telah turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu." (QS. An-Nahl: 89)

Dengan gambaran yang gamblang dan jelas, mengapa kita tidak mau kembali menuju ampunan Allah dan kembali kepada syariatNya. Allah Swt. akan mengampuni dosa setiap hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Swt. akan memberikan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera ketika para manusianya juga mau diatur dengan syariatNya. 

Maka dari itu, mengapa kita masih ragu untuk mendapatkan ampunan dan kehidupan yang sejahtera dengan syariat Allah? Sudah sepatutnya kita tidak ragu dengan syariat Allah. Dengan kita mau menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangNya. 

Kebahagiaan itu akan kita raih dengan mutlak dan kita akan dilindungi dari bencana, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena hidup itu tidak untuk hari ini saja, kita juga harus memikirkan bagaimana untuk kehidupan di hari esok, yakni di kehidupan akhirat kelak yang menjadi tujuan abadi kita. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, Februari 18, 2026

Pendirian BOP atas Nama Perdamaian P4lestina

Pendirian BOP atas Nama Perdamaian P4lestina

Opini

Baca Juga

 

Rekonstruksi G4za tanpa adanya kedaulatan P4lestina

hanya akan membuat G4za menjadi penjara bagi masyarakatnya

____________________

Penulis Aksarana Citra

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Board of Peace sebuah narasi perdamaian untuk masyarakat P4lestina yang digencarkan oleh Presiden Trump. Sejarah masyarakat P4lestina menunjukkan inisiatif perdamaian kerap bukan solusi, tetapi alat untuk tambah menghancurkan P4lestina. BOP bukan sekadar pisau bermata dua, tetapi pisau yang kedua sisinya tajam dan sama-sama melukai rakyat P4lestina. 

Di saat yang sama dewan ini dibentuk, tetapi penindasan dan pengeboman terhadap rakyat P4lestina masih digencarkan. Apakah ini perdamaian atau hanya alat legitimasi penindasan terhadap muslim P4lestina? 

Presiden Prabowo Subianto mengumunkan bahwa Indonesia telah bergabung dalam Board Of Peace. BOP ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Trump dengan tujuan mengawasi rencana perdamaian 20 poin untuk G4za. Fokus awalnya untuk menyelesaikan konflik mendorong perdamaian dan stabilitas global dan rencana pembangunan "New G4za."

Syarat masuk menjadi anggota BOP adalah selain menerima undangan dari Donald Trump terdapat juga mekanisme iuran bagi para anggota BOP. Negara yang diundang dapat bergabung secara gratis selama tiga tahun. Di sisi lain, iuran yang harus dibayar setiap negara sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun dan harus secara tunai dibayarkan pada tahun pertama. Namun, Jubir Kemenlu Vahd Nabyl menyebut bahwa keanggotaan dalam BOP tidak mewajibkan untuk membayar iuran dan mengenai rincian teknis termasuk nominal kontribusi tersebut masih diperlukan pembahasan lebih lanjut ujarnya.

Alasan pemerintah masuk keanggotaan BOP menurut Vahd adalah wujud komitmen konsisten Indonesia demi perdamaian P4lestina berbasis pada solusi dua negara. Selain itu, Indonesia berharap bisa membangun citra keterlibatan dalam menyelesaikan konflik P4lestina dan menguatkan posisi serta diplomatik Indonesia. 

Arah BOP dikendalikan oleh Trump dengan kuasa hak veto. Segala keputusan dewan ini ditentukan suara mayoritas anggota, tetapi keputusan bisa diveto oleh ketua yakni Trump. Di balik itu, banyak pihak yang mempertanyakan dicetuskannya BOP yang asalnya untuk menyelesaikan konflik di Gaza, tetapi anehnya tidak melibatkan Palestina.

Menurut mantan Menlu Dito Patti Jalal mengatakan Indonesia sebaiknya waswas berperan dalam BOP ini karena kalau tidak hati-hati kehadiran Indonesia dalam Board of Peace akan dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai Indonesia ujarnya. Sudah kita ketahui kehadiran Netanyahu Perdana Menteri Isra*l yang berpengaruh terhadap keputusan Trump. (abc.net.au, 30-01-2026)

Banyak pakar ahli yang berpendapat bahwa dewan ini dibentuk untuk kepentingan Trump bukan kepentingan P4lestina karena Trump memegang hak veto di sana. Sebelumnya Trump pun ingin mengubah G4za menjadi Riviera Timur Tengah dan memicu kemarahan dunia. BOP dibentuk untuk perdamaian Palestina, tetapi yang anehnya P4lestina tidak diikutsertakan.

Selain itu, iuran yang harus dibayarkan Indonesia untuk keanggotaan kemungkinan akan menggunakan APBN ujar Purbaya. Padahal telah kita ketahui APBN untuk membiayai IKN, kereta cepat (KCIC), dan MBG. Mana buat rakyat? 

Dengan keikutsertaan Indonesia di BOP, apakah benar-benar untuk perdamaian dan kemanusiaan P4lestina? atau BOP digunakan menjadi alat politik saja bukan benar-benar peduli pada kemanusiaan dan perdamaian G4za?

Di sisi lain, Indonesia masih banyak wacana yang harus dikerjakan. Misal membangun kembali Sumatra pasca diterjang banjir dan berbagai persoalan di negara. Kalau benar-benar peduli pada kemanusiaan, mengapa pemerintah tidak menangani isu kemanusiaan pengungsi Rohingya dan Uighur. 

Realitasnya BOP dibentuk untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Trump. BOP berada di bawah pengaruh AS sehingga arah kebijakan selaras dengan kepentingan AS dan para sekutunya, bukan pada keadilan P4lestina.

Dengan kata lain, Trump ingin menguasai G4za, mengusir para penduduknya dan membangun G4za baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara dan menara apartemen dengan sebutan "New G4za". Pengalaman rakyat P4lestina menunjukkan bahwa inisiatif damai justru menjadi alat legitimasi genosida.

BOP yang digadang-gadang untuk perdamaian menyelesaikan konflik nyatanya dipakai untuk menghancurkan P4lestina. Ironisnya dukungan negara-negara muslim lainnya hanya menjadi pelengkap legitimasi penindasan terhadap P4lestina. BOP merupakan alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump untuk G4za.

Namun, secara keseluruhan dari 20 poin itu lebih menguntungkan pihak penjajah daripada rakyat P4lestina karena banyak di antara poin-poin itu manfaat yang akan dirasakan rakyat P4lestina terbatas dan bersyarat, tetapi risiko yang akan ditanggung Pa4lestina besar.

Misal gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan, bukan solusi jangka panjang hanya sementara. Rekonstruksi G4za tanpa adanya kedaulatan P4lestina, hanya akan membuat G4za menjadi penjara bagi masyarakatnya. Pembebasan sebagian tahanan di mana bersyarat dan sangat selektif. 

Di poin itu juga masalah intinya adalah karena tidak ada pengakuan kedaulatan P4lestina. P4lestina diberi hidup, tetapi tidak diberi haknya. G4za diwajibkan tanpa kekuatan pertahanan dan akan berada dalam posisi lemah dan bisa kapan saja dihancurkan.

Jadi, 20 poin ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan P4lestina. P4lestina bagai berada di dua sisi yang merugikan karena apabila berdamai, tetapi tanpa hak, aman tanpa merdeka. Bagaimana bisa negara tanpa pertahanan diberi kehidupan, tetapi segala haknya dirampas?

P4lestina tidak butuh Amerika Serikat, sekutu, maupun Board of Peace yang P4lestina butuhkan adalah kebebasan secara mutlak dari penjajahan Zion*s. Zion*s yang selama ini menjajah menggenosida penduduk P4lestina harus pergi dari tanah P4lestina. Perdamaian yang ditawarkan BOP hanyalah perdamaian semu.

Nyatanya selang satu hari setelah ditandatanganinya Board of Peace, Isra*l justru merespons dengan tindakan yang membuat malu para anggota BOP. Zion*s memang laknat dan ia tidak segan-segan menampakkan wajah aslinya. Inilah kezaliman yang merupakan sebuah bukti bahwasanya perdamaian tidak akan hilang walaupun dengan BOP. 

Hanya dengan jihad dan Khil4fah yang merupakan satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan P4lestina dari cengkeraman Zion*s. Perdamaian yang hakiki akan terwujud dan P4lestina menjadi negara yang berdaulat dan terlindungi dari segala macam ancaman penjajahan genosida dari Zion*s.

Karena masalah P4lestina bukan sekadar konflik politik, tetapi tanah Islam yang dirampas, terjadinya penjajahan atas kaum muslim. Maka hukumnya mengusir Zion*s dari tanah muslim merupakan kewajiban bukan dengan negosiasi perdamaian. Rakyat P4lestina butuh khalifah yang di mana posisinya sebagai junnah atau perisai umat, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

"Sesungguhnya Imam (khalifah) itu adalah junnah (perisai), dibelakangnya kaum muslim berperang dan dengannya mereka berlindung." (HR. Bukhari dan Muslim)

Perisai di sini bukan seorang individu atau pun masyarakat, bukan pula ormas, tetapi negara dengan kepemimpinan Islam. Karena tanpanya umat Islam mudah tercerai berai dan mudah dijajah oleh asing. Hanya dengan Khil4fah pembebasan P4lestina terwujud karena kalau kita lihat bahwasanya P4lestina itu dijajah oleh sebuah negara.

Di mana sudah terorganisir, mendapat dukungan dari negara-negara besar, dan mempunyai kekuatan politik ekonomi dan militer, maka akan sulit dilawan dengan keadaan P4lestina seperti saat ini. Cara efektif untuk melawannya hanya dengan sebuah negara juga. Karena dengan Khil4fah, umat dapat bersatu di bawah kepemimpinan sehingga P4lestina menjadi urusan umat bukan beban tersendiri.

Oleh sebab itu, negara-negara Islam tidak boleh bersekutu dengan para kafir harbi fi'lan. Di mana mereka dengan sombongnya memerangi muslim P4lestina. Negara-negara muslim seharusnya bersegera mengegakkan Khil4fah. Di mana Khil4fah berperan sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan harus segera merealisasikannya.

Dengan Khil4fah, perdamaian dan kesejahteraan kaum muslim P4lestina tidaklah semu, tetapi nyata. Hanya dengan Khil4fah persatuan umat akan terlaksana, menjadi pelindung nyata umat, dan memiliki legitimasi untuk membebaskan tanah muslim. Tanpa Khil4fah P4lestina terus berdarah. Wallahualam bissawab.

Siska Jumat, Februari 13, 2026

Gimmick Board Of Peace di Tengah Penjajahan pada P4lestina

Gimmick Board Of Peace di Tengah Penjajahan pada P4lestina

Surat Pembaca

Baca Juga

Keberadaan BoP dinilai hanya 'gimmick' saja

Sebab penderitaan rakyat P4lestina tidak berkurang sedikit pun

____________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Dalam Islam, kerja sama antarnegara diatur oleh dalil syarak karena hal itu bagian dari politik Islam. Politik dalam Islam artinya mengurusi urusan rakyat dengan syariat Islam. Termasuk mengurusi urusan P4lestina yang masih dijajah sampai saat ini. Bahkan penderitaan rakyat P4lestina sangat terang benderang, tetapi seolah tetap dibiarkan dan tidak ada kekuatan seimbang yang membela. 

Umat Islam harus merujuk kembali pada Al-Qur'an mengenai metode untuk membebaskan P4lestina dari penjajahan kafir Yahudi. Metode membebaskan P4lestina hanya dengan Khil4fah dan jihad tidak ada yang lain. Kekuatan negara harus dilawan dengan kekuatan negara pula sehingga berimbang. Maka sejak awal sudah jelas bahwa tidak dibenarkan urusan kaum muslim diserahkan pada orang kafir. 

Sementara itu, adanya Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslim secara seksama. Apakah sudah sesuai dengan takaran syariat Islam atau malah bertentangan? 

Mengutip detiknews.com (23-01-2026), Board of Peace adalah badan internasional yang mempunyai fungsi dalam mengawasi masalah administrasi hingga stabilitas keamanan P4lestina. Apakah P4lestina menjadi aman dengan keberadaan BoP? Tentu tidak! Mirisnya, Isra*l tetap menggempur G4za di tengah gencatan senjata dan inisiasi BoP. (cnnindonesia.com, 02-02-2026)

Bukankah ini seperti menyiratkan bahwa keberadaan BoP sendiri hanya 'gimmick' saja? Sementara penderitaan rakyat P4lestina tidak berkurang sedikit pun dengan keberadaan lembaga yang dipelopori oleh kafir penjajah. 

Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa Isra*l memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat tercatat memberikan bantuan militer 8,7 miliar dolar ke Isra*l. (cnbcindonesia.com, 27-09-2024)

Kedekatan keduanya diperlihatkan dengan dukungan baik secara terbuka maupun tertutup. Poin utama ini tentu harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh kaum muslim. 

Di sisi lain, terdapat 12 negeri muslim yang menjadi anggota BoP. (detik.com, 23-01-2026). Tentu hal ini sangat disayangkan. Mengingat keanggotaan mereka menjadi kontraproduktif dengan tujuan pembebasan P4lestina dari penjajahan. Bahkan pada hakikatnya Islam telah melarang untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Apalagi menyerahkan urusan kaum muslim ke tangan orang kafir penjajah. Itu seperti bunuh diri politik.

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tidak pantas menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kaum muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surah Al-Maidah ayat 51 yang artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Oleh karena itu, BoP sudah jelas bertentangan dengan dalil syarak sehingga kaum muslim tidak boleh bergabung di dalamnya. Karena tidak akan mendapatkan solusi yang hakiki dan mengundang murka Allah Swt.. Secara logika pun tidak akan ditemukan konsep perlindungan dalam interaksi dengan kaum kafir penjajah dalam bentuk apa pun. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

 

 Riri Rikieu

Siska Jumat, Februari 13, 2026