Featured Post

Recommended

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum ___...

Read more
Alt Title
Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Korupsi Dana Bencana: Hati Nurani Telah Mati

Baca Juga


Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani

Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum

___________________


Penulis Tinah Asri 

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Keterlaluan! Bencana sedang menimpa beberapa wilayah negeri, namun pejabat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) malah tertangkap tangan karena korupsi.


Dana bantuan yang seharusnya disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menderita ternyata diembat masuk kantong-kantong pribadi pejabat.


Dikutip dari hukumonline.com (15-10-2026) Komisi Pemberantasan Koruosi (KPK) dalam operasi senyap mengamankan barang bukti sebesar Rp 1,4 miliar dan beberapa batang logam emas. KPK menetapkan lima tersangka dari 14 orang yang telah diamankan.


Salah satunya adalah Bima Setiawan, adik Kepala BNPB sebelumnya Letjen Suharyanto. Keempat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Airlangga, Syifa Nrika Ghifarin serta pihak swasta Gery Prasetiawan.


Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bentor Panjaitan mengatakan pihak BNPB menghormati hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi apapun dan mengimbau seluruh jajarannya untuk tetap fokus dengan tugasnya di samping hukum tetap terus berjalan.


Hilangnya Empati Kemanusiaan 


Korupsi dana bencana di tengah bencana yang sedang menimpa merupakan tindakan paling biadab, meskipun semua korupsi biadab. Entah apa yang ada dipikiran mereka, mungkin matanya buta, hati nurani pun mati sehingga tega menari di atas penderitaan orang lain. 


Mereka tidak melihat bayi dan anak-anak yang menderita sesak nafas terpapar asap Karhutla. Sementara orang tua pun tetap harus bekerja, mempertaruhkan kesehatannya demi menghidupi keluarga. Hewan-hewan pun banyak yang mati terpanggang, sebagian kehilangan habitat tempat hidupnya.


Hal tersebut berbanding terbalik dengan kelakuan para pejabat. Mereka tanpa malu duduk santai di kursi kekuasaan sambil menikmati uang hasil korupsi. Dulu korupsi dilakukan oleh individu, itupun dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang tahu. Kini korupsi seolah menjadi budaya dan dilakukan secara terang-terangan, bahkan tak ada lembaga negara yang terbebas dari tindakan korupsi. 


Masih segar dalam ingatan, korupsi juga terjadi dalam lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang dipercaya menangani Program Strategis Nasional MBG. Parahnya, korupsi justru melibatkan Kepala BGN Dadan Indrayana berserta lima orang dalam jajarannya. Bahkan, korupsi juga terjadi dalam lembaga keagamaan yang sampai hari ini kasusnya masih menggantung, belum juga terselesaikan.


Entah sampai kapan negeri ini akan terbebas dari korupsi? Padahal, kita memiliki beberapa lembaga untuk menangani masalah korupsi, ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, BPK, dll. Pemerintah juga telah berulang kali mengeluarkan komitmen untuk memberantas korupsi, bahkan akan dikejar sampai Antartika.


Biang Kerok Korupsi 


Korupsi merupakan persoalan serius, karena dampaknya bisa mengakibatkan kerugian negara, juga menghambat layanan publik di tengah masyarakat. Sayang, memberantas korupsi di negeri ini ibarat membersihkan jamur di musim hujan, begitu dipangkas tumbuh lagi dan lagi. Komitmen membersihkan korupsi hanyalah omong kosong tak berisi. Bagaimana bisa membersihkan korupsi, sementara sistem yang diterapkan justru mendukung tindakan korupsi. 


Memberantas korupsi bukan hanya pada berapa banyak negeri ini memiliki lembaga anti korupsi. Akar permasalahan yang sebenarnya terletak pada sistem yang diterapkan negeri ini. Kapitalisme mempunyai andil besar dalam membentuk karakter manusia menjadi serakah, maruk, haus kekuasaan dan jabatan. Akibatnya, para pemangku jabatan ketika masih menjabat cenderung mencari keuntungan pribadi daripada mengurusi rakyat. 


Penguasa lupa bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Melalaikan amanah sama dengan mengkhianati Allah Swt.,


"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (jangan pula) mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal :27)


Sekularisme juga memperkuat tumbuh suburnya praktik korupsi. Sistem kehidupan yang hanya berorientasi pada dunia, melalaikan kehidupan akhirat membuat manusia tidak takut untuk berbuat dosa. Mereka hanya akan takut jika kehilangan harta, jabatan, dan ketenaran. Padahal kehidupan dunia hanya sementara, harta, kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan, suatu saat akan diambil oleh pemilik aslinya yakni Allah Swt. Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan kekal, yakni akhirat.


Sayangnya, negara tak sepenuh hati menangani masalah korupsi. Sanksi yang dijatuhkan bagi para koruptor pun sekedar syarat mengelabui masyarakat. Fakta sebenarnya para terpidana korupsi bisa menempati sel mewah dengan fasilitas lengkap. Bahkan sempat ada tahanan yang bisa jalan-jalan tanpa takut ketahuan. Sebab, bukan hanya pejabat tetapi penegak hukum dan lembaga antikorupsi pun tak luput dari tindakan ini, mereka pelaku korupsi itu sendiri. 


Islam Solusi Tepat Memberantas Korupsi 


Meskipun banyak lembaga anti korupsi tidak serta merta korupsi bisa tertangani. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah dan ketegasan hukum. Tanpa kedua komitmen yang dijalankan negara menjadi sia-sia.


Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt. menawarkan aturan untuk mengatasi masalah korupsi. Aturan Islam menyeluruh dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari level individu, masyarakat, dan negara.


Level individu, akidah Islam menanamkan kepada setiap orang bahwa di balik kehidupan,alam semesta dan manusia ada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Sedangkan manusia wajib tunduk dan patuh terhadap aturan-Nya, sebagai esensi dari ketakwaan. Dengan begitu manusia senantiasa terikat dengan aturan Allah dan merasa diawasi sehingga takut untuk melakukan kemaksiatan.


Secara masyarakat, menurut Islam masyarakat adalah sekumpulan individu yang di dalamnya ada interaksi dan disatukan oleh pemikiran, perasaan, dan aturan sama. Satu dengan yang lain saling bersinergi, tidak boleh terpisahkan, setiap anggota masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, sehingga amar makruf nahi mungkar pun senantiasa dapat terlaksana.


Sementara dalam perspektif bernegara, Islam memandang bahwa pejabat bukanlah orang yang mempunyai imunitas hukum. Setiap pejabat yang melakukan tindak pelanggaran harus mendapatkan sanksi tegas. Korupsi terkategori tindakan kriminal (jariimah), hukuman bagi pelakunya adalah takzir. Yakni sanksi menurut keputusan pengadilan (qadhi) daulah yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Mulai dari sanksi teguran, dirampas harta hasil kejahatannya dan dikembalikan ke Baitulmal, hingga kurungan atau penjara.


Begitu pula jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, menerima suap misalnya, negara Khil4fah tidak akan mempertahankannya, tetapi akan dikenai sanksi yang tegas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yang mencapot Muadz bin Jabal ra. dari tugasnya mengurusi administrasi negara, saat diperlukan penataan ulang.


Inilah gambaran jika Islam diterapkan oleh negara, hanya Islam yang mampu mewujudkan rahmat untuk seluruh alam. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Fenomena Downgrade: Mode Bertahan di Tengah Ancaman Kemiskinan

Baca Juga


Penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat

Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar

___________________


Penulis Riska Ummu Azzam

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Fenomena downgrade gaya hidup semakin banyak diperbincangkan.


Masyarakat mulai memilih barang lebih murah, mengurangi hiburan, dan meninggalkan produk bermerek demi menekan pengeluaran. Perubahan ini bukan selalu pilihan untuk hidup sederhana, melainkan bisa menjadi strategi bertahan ketika kondisi keuangan semakin tertekan.


Dilansir dari Republika.com, 09-10-2026, jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama.


Kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat. Ketika penghasilan tidak lagi mencukupi kebutuhan rutin, mereka terpaksa menggunakan tabungan atau bahkan berutang. Fenomena ini dikenal dengan istilah mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang).


Dengan demikian, downgrade tidak selalu mencerminkan keberhasilan menerapkan hidup hemat. Dalam sejumlah kasus, fenomena ini menjadi sinyal melemahnya daya beli dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga.


Fenomena downgrade tidak cukup dipandang sebagai perubahan gaya hidup. Ada persoalan sistemik yang memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.


Pertama, kapitalisme turut membentuk budaya konsumtif dengan menempatkan barang bermerek, penampilan, dan pengalaman tertentu sebagai simbol keberhasilan. Iklan dan media sosial dapat mendorong masyarakat memenuhi keinginan demi gengsi, meskipun kemampuan finansial terbatas.


Namun, tekanan ekonomi tidak semata-mata disebabkan perilaku konsumtif. Masyarakat yang telah berhemat pun bisa kesulitan ketika harga kebutuhan meningkat sementara penghasilan tetap.


Kedua, melemahnya daya beli berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, terbatasnya lapangan kerja, perubahan kebijakan ekonomi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Penghasilan yang sebelumnya cukup untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat menjadi tidak memadai ketika pengeluaran meningkat secara bersamaan.


Akibatnya, masyarakat harus mengurangi belanja, menghabiskan tabungan, mencari penghasilan tambahan, atau berutang. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat memperburuk kerentanan keluarga, terutama ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak.


Ketiga, sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada mekanisme pasar dan kemampuan individu dapat membuat masyarakat menanggung sendiri tekanan ekonomi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Mengurangi belanja memang dapat membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah apabila pendapatan rendah dan kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau.


Dalam perspektif Islam, kritik terhadap kapitalisme bukan berarti menolak perdagangan atau kepemilikan pribadi. Persoalannya ialah ketika kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan tidak menjamin akses yang adil terhadap kesejahteraan. Negara tidak cukup hanya meminta rakyat berhemat tetapi juga harus menyediakan kesempatan kerja, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, dan memastikan pelayanan publik dapat diakses masyarakat.


Islam menawarkan prinsip kehidupan yang menyeimbangkan tanggung jawab individu dan negara.


Pertama, Islam mengajarkan kesederhanaan serta prioritas dalam membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman:


وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ


“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)


Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak terjebak dalam pemborosan dan gengsi. Kebutuhan harus didahulukan daripada keinginan. Namun, kesederhanaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan keadaan ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.


Kedua, negara wajib menjalankan fungsi ra'in, yaitu mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:


كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah. Negara harus menghadirkan kebijakan yang membantu rakyat memperoleh penghidupan layak, bukan sekadar membebankan tanggung jawab bertahan hidup kepada individu.


Ketiga, negara harus membuka kesempatan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Beban pungutan juga harus sesuai ketentuan syariat dan tidak dijadikan jalan mudah untuk menutup persoalan pengelolaan keuangan negara.


Keempat, Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai tanggung jawab penting. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus mendapat perhatian serius. Melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat, negara dapat menyalurkan dana kepada pihak dan kepentingan yang berhak menerimanya. Tujuannya bukan memenuhi setiap keinginan individu, melainkan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan masyarakat terlindungi dari kemiskinan yang mengancam kehidupan.


Dengan demikian, penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup melalui imbauan hidup hemat. Diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, memperbaiki distribusi kekayaan, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar.


Fenomena downgrade seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketika semakin banyak orang harus mengurangi pengeluaran, menghabiskan tabungan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan anjuran berhemat.


Islam mengajarkan kesederhanaan sekaligus menuntut negara menjalankan amanah dalam mengurus rakyat. Kesejahteraan bukanlah ketika masyarakat semakin pandai menurunkan standar hidup demi bertahan, melainkan ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan secara layak tanpa terus dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan, kehabisan tabungan, atau terjerat utang.


Karena itu, nilai-nilai Islam perlu menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Karhutla Membawa Petaka Rakyat Menderita

Karhutla Membawa Petaka Rakyat Menderita

Baca Juga


Ada persoalan yang jauh lebih mendasar di baliknya

yakni buruknya tata kelola sumber daya alam serta benturan kepentingan manusia

______________________


Penulis Rina Ummu Meta

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan pada Agustus lalu masih menyisakan derita dan nestapa.


Bahkan, indeks kualitas udara di wilayah tersebut sempat dinyatakan masuk dalam fase membahayakan. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan warga, terutama kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan seperti asma, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Mirisnya, kasus warga yang meninggal dunia akibat paparan asap terus bermunculan.


Salah satunya dialami oleh seorang pengemudi ojek online, Hardiansyah (41). Ia meninggal dunia pada Jumat (02-10) setelah mengeluh sesak napas akibat asmanya kambuh saat bangun pagi. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia sempat dilarikan ke RS Bari Palembang. Menurut sang istri, Hardiansyah memang memiliki riwayat asma sejak lahir, dan kondisi kabut asap pekat belakangan ini membuatnya semakin sering kesulitan bernapas.


Duka serupa terjadi di lokasi berbeda. Seorang guru SDN Tanjung Pagar 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Lisna, juga meninggal dunia akibat sesak napas yang dipicu kabut asap tebal. Ibunya, Marhamah, menuturkan bahwa Lisna memiliki riwayat asma yang kerap kambuh sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Sebelum berpulang pada Sabtu malam (26-09), Lisna sempat menitipkan pesan terakhir kepada sang ibu, "Tolong jagakan anak ulun (saya)." (BBCNews, 08-10-2026)


Meskipun beberapa bulan telah berlalu sejak awal mula kebakaran, kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa warga tak kunjung usai. Data Sipongi Kementerian Kehutanan per 6 Oktober 2026 mencatat masih terdapat 2.041 titik panas (hotspot). Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi wilayah penyumbang kabut asap terbesar.


Akibatnya, mayoritas warga terdampak mengeluhkan sesak napas, mata pedih bagai kemasukan pasir, hingga tenggorokan dan hidung yang berlendir atau gatal mengering. Jatuhnya korban jiwa yang terus bertambah seolah menjadi bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi keselamatan masyarakat dari bencana karhutla.


Jika ditelisik lebih dalam, fenomena karhutla yang terus berulang dan merusak lingkungan ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor alam seperti El Nino. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar di baliknya, yakni buruknya tata kelola sumber daya alam serta benturan kepentingan manusia. Akar masalah ini berkaitan erat dengan sistem yang diterapkan saat ini, yaitu sistem sekuler-kapitalis. 


Dalam sistem ini, negara menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam—termasuk hutan—kepada oligarki. Kebijakan eksplorasi hutan dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memedulikan keberlanjutan lingkungan, hingga akhirnya membawa petaka bagi alam, kesehatan masyarakat, dan perekonomian.


Pemerintah dan aparat penegak hukum memang telah mengusut serta menindak pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Namun, selama sanksi yang dijatuhkan tidak tegas dan cenderung kompromistis, karhutla akan terus berulang. Terlebih lagi, dalam sistem kapitalis, hukum rentan dimanipulasi dan diperjualbelikan.


Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam. Dalam sistem Islam, sumber daya alam dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah ammah) yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh korporasi dan oligarki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut :"Kaum muslim berserikat dalamtiga hal, yaitu : padang rumput, air dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad)


Dalam hal ini, hutan termasuk dalam kategori padang rumput.


Negara wajib mengelola sumber daya alam secara langsung berdasarkan syariat, dengan mengutamakan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.


Selain itu, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar publik, termasuk layanan kesehatan. Dalam situasi darurat karhutla, penanganan kesehatan menjadi prioritas utama. Negara akan menyediakan fasilitas medis terbaik dan memadai secara gratis untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.


Syariat Islam menetapkan posisi negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung) bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin/kepala negara) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Berdasarkan landasan keimanan tersebut, seorang pemimpin Islam akan menjalankan tugasnya secara optimal untuk mengurus seluruh urusan rakyat, termasuk menjaga keselamatan jiwa mereka dari berbagai bahaya dan bencana. Sementara dalam hal penegakan hukum, negara akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai syariat yang bersifat jawabir (penebus dosa bagi pelaku) dan zawajir (pencegah/efek jera bagi masyarakat).


Dengan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, para pelaku pembakaran hutan tidak akan berani mengulangi perbuatannya. Hanya melalui sistem yang adil inilah keselamatan rakyat dan kelestarian alam dapat benar-benar terjaga.


Dengan kembali menerapkan sistem Islam secara kafah di seluruh aspek kehidupan, niscaya akan terwujud negeri yang baldatun tayyiban warabun ghafur. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Karhutla Merajalela Rakyat Makin Sengsara

Karhutla Merajalela Rakyat Makin Sengsara

Baca Juga


Seperti inilah hidup di dalam sistem kapitalisme

Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan makelar yang mempertemukan pemilik modal dan sumber daya alam

_____________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Duka mendalam masih menyelimuti Rika Yunita Sari (39) selepas meninggalnya sang suami, Hardiansyah (41) seorang pengemudi ojol. 


Almarhum menghembuskan nafas terakhir usai mengeluh sesak berat yang diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah segera menanggulangi karhutla di Palembang. Dia tidak ingin ada korban lain akibat paparan asap.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, M Iqbal Alisyahbana mengatakan, satgas terus melakukan pemadaman karhutla baik darat maupun udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) gencar dilakukan di lokasi rawan dan terdapat awan potensial. (Tirto.id, 5-10-2026)


Selain di daerah Palembang, karhutla juga masih terjadi di beberapa daerah seperti, Minahasa, Sragen, Kab. Seram bagian Timur, Kotawaringin Barat dan Kalimantan Barat. Kabut asap akibat karhutla berdampak luas. Mulai dari korban jiwa, kelumpuhan ekonomi, gangguan kesehatan yang serius sampai kerusakan lingkungan jangka panjang.


Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan karhutla yang melanda sedikitnya tujuh provinsi di Indonesia berdampak pada 12,5 juta penduduk. Dari jumlah itu, 23 orang luka ringan, 324 orang mengalami luka berat, dan 4 orang meninggal dunia. 


Walaupun dampak dari karhutla sangat besar, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan penanganan yang serius. Kalangan akademisi dan organisasi lingkungan mengkritik bahwa sistem penanganan karhutla masih cenderung reaktif. Akan bergerak saat api sudah membesar dan pemerintah hanya mengerahkan pasukan pemadam kebakaran, bukan kemauan politik untuk menyelesaikan akar masalah. Mereka lebih sibuk menghitung peta kekuasaan daripada menindak korporasi yang menguasai jutaan hektar konsensi 


Seperti inilah hidup di dalam sistem kapitalisme. Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan makelar yang mempertemukan pemilik modal dan sumber daya alam. Kapitalisme bekerja dengan satu logika, semua hal yang ada di negeri ini harus menjadi angka keuntungan. Rakyat bukan warga yang harus dilindungi, tetapi dianggap sebagai beban biaya. Lebih murah membiarkan rakyat menghirup asap berbulan-bulan dibandingkan harus mencabut korporasi yang menyumbang pajak dan biaya kampanye. 


Dalam Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah Saw bersabda: "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR. Nasa'i)


Saat menghadapi karhutla, Islam menempatkan penyelamatan nyawa dan kesehatan warga sebagai yang utama supaya tidak ada korban jiwa ataupun luka. Rakyat yang terkena dampaknya akan langsung diungsikan ketempat yang aman. Seluruh kebutuhan mereka akan dipenuhi secara layak, seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, pendidikan, tranportasi, fasilitas ibadah, alat dan sarana kebersihan. 


Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara akan menyiapkan dana yang cukup untuk membiayai pemadam kebakaran dan seluruh upaya penyelesaian bencana hingga tuntas. Baitul mal akan membiayai pemadaman dari anggaran bencana alam yang berasal dari pos pemasukan fai dan kharaj, serta harta milik umum.


Negara akan memberikan sanksi tegas dan menjerakan kepada siapa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, ataupun oknum aparat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi karhutla. Pencegahan dilakukan dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu ataupun korporasi. 


Demikianlah, bencana karhutla hanya dapat dituntaskan dengan paradigma Islam. Dalam sistem Islam, hutan terjaga dengan baik dan lestari sehingga membawa kebaikan untuk seluruh makhluk. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Ummu Aufa

Pentingnya Syariat dan Khil4fah dalam Penanggulangan Bencana

Pentingnya Syariat dan Khil4fah dalam Penanggulangan Bencana

Baca Juga


Tingginya risiko bencana di Indonesia bukan hanya dipengaruhi faktor alam

tetapi juga kebijakan pengelolaan lingkungan dan sistem kapitalisme yang cenderung mengutamakan ekonomi, dibandingkan keselamatan rakyat

____________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sorotan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi penjelasan terkait hal itu.


Dilihat detikcom dari postingan video yang diunggah akun @asrulputrananda, tampak lubang menganga berwarna merah di lahan yang terbakar. Terlihat bara api merah menyala di tengah gelapnya malam saat petugas berjibaku melakukan pemadaman.


"Fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, saat dihubungi. (news.detik.com, 15-10-2026)


Fenomena ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki risiko bencana tinggi, tetapi upaya pencegahan dan mitigasinya masih minim. Pemerintah cenderung mengutamakan penanganan pascabencana dibandingkan pencegahan, dan bahkan anggaran BNPB dalam APBN 2026 hanya Rp491 miliar, terendah dalam 15 tahun terakhir. 


Berdasarkan World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Letak geografis di Cincin Api Pasifik serta kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar meningkatkan risiko gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan, banjir, dan longsor.


Di sisi lain, pemulihan pascabencana masih belum tuntas. Sejumlah infrastruktur di Sumatera belum pulih, sementara banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencegahan bencana yang serius dan penanganan menyeluruh demi keselamatan masyarakat.


Sayangnya, tingginya risiko bencana di Indonesia bukan hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga kebijakan pengelolaan lingkungan dan sistem kapitalisme yang cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi, dibandingkan keselamatan rakyat. 


Eksploitasi hutan, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Di sisi lain, minimnya prioritas anggaran mitigasi dan tidak tuntasnya pemulihan pascabencana menunjukkan lemahnya tata kelola bencana.


Dalam perspektif Islam, negara wajib menerapkan syariah dalam pengelolaan sumber daya alam dan urusan rakyat agar pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bencana dilakukan secara menyeluruh demi melindungi masyarakat. 


Dalam Islam, negara bertanggung jawab mengurus seluruh urusan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana hingga pemulihan pascabencana. Rasulullah saw. bersabda:


فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ


Pemimpin yang mengurus banyak orang itu ibarat penggembala; ia akan ditanya tentang urusan mereka. (HR. Muttafaq 'alayh)


Karena itu, negara wajib melakukan mitigasi bencana secara menyeluruh. Mengabaikan potensi bencana berarti membiarkan masyarakat menghadapi bahaya yang seharusnya dapat diminimalkan.


Ada beberapa langkah yang wajib dilakukan negara dalam menghadapi potensi bencana. Pertama, membangun sistem peringatan dini. Kedua, menerapkan tata ruang berbasis risiko bencana. Ketiga, menyediakan infrastruktur mitigasi. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Kelima, memberikan edukasi dan simulasi kebencanaan. Keenam, menuntaskan pemulihan pascabencana.


Dalam konteks bencana saat ini, kebijakan negara turut menjadi sorotan ketika pemberian konsesi lahan kepada korporasi mendorong alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan sawit secara tidak terkendali.


Kondisi ini dapat memperbesar risiko bencana. Sementara itu, pembalakan liar dan pertambangan ilegal yang terus terjadi menunjukkan perlunya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. 


Oleh karena itu, dalam konsep Negara Islam (Khil4fah), pembiayaan penanggulangan bencana dialokasikan melalui Pos Penanggulangan Bencana (Diwan ath-Thawaari). Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Dawlah al-Khil4fah menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari pos fai dan kharaj serta harta milik umum.


Apabila dana dari sumber-sumber tersebut tidak mencukupi, kebutuhan dapat dibiayai dari harta kaum muslim melalui infak, sedekah, dan pajak (dharibah) yang dalam konsep tersebut dipungut dari kaum muslim yang kaya sesuai ketentuan syariat.


Dengan demikian, penanggulangan bencana bukan sekadar tindakan darurat ketika musibah terjadi. Negara harus menjalankan tanggung jawabnya sejak tahap pencegahan, mitigasi, dan penyelamatan hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]


Nabia

Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Vape Narkoba: Kejahatan Berkedok Tren Incar Generasi Muda

Baca Juga


Dalam sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan

maka ketika banyak permintaan pada suatu barang akan terus diproduksi meskipun barang tersebut banyak mudaratnya dibanding manfaatnya

____________________________


Penulis Siti Rohmah, S. Ak

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Vape atau rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan (liquid) untuk menghasilkan aerosol atau uap yang dihisap ke dalam paru-paru.


Pengguna vape (rokok elektrik) di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang, dengan kelompok usia muda dan remaja mendominasi tren pertumbuhan ini.


Vape yang terkenal dengan istilah "pod getar" berisi campuran etomidate (obat bius Golongan II) yang kini telah beredar luas di kalangan anak muda dengan kisaran harga sebesar Rp3-6 juta per cartridge. Adanya tren vape ini sengaja digunakan oleh jaringan narkoba untuk mengincar generasi muda. 


Salah satunya terungkap pada selegram JP positif vape etomide. Etomidate yang sengaja dicampurkan melalui vape merupakan obat bius atau anestesi yang biasa digunakan dengan cara melalui suntikan intravena. BNN sendiri telah mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan zat tersebut karena dapat menimbulkan risiko serius. Kumparan.com, (21-09-2026)


Kepala BNN pun sudah mengusulkan harus segera dibuatnya soal pelarangan vape dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, tetapi hingga saat ini regulasi masih dalam tahap pembahasan.


Targetkan Generasi Muda 


Generasi muda selalu dijadikan target karena akan menentukan maju atau mundurnya sebuah peradaban. Diincar di berbagai arah dengan berbagai cara. Mulai dari fashion (pakaian) hingga fun (kesenangan). Dari rasa penasaran sampai kecanduan sehingga tidak sedikit kaum muda saat ini tertarik pada vape karena beragam rasa dan varian yang ditawarkan. 


Sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem sekuler di mana agama harus dipisahkan dari kehidupan, membuat akidah tercabut dari kehidupan generasi sehingga mereka tidak punya benteng keimanan dalam berpikir dan berperilaku. Karena ingin mengikuti tren ataupun mengatasi stres karena masalah, menggunakan narkoba dijadikan hal yang wajar. Maka tak heran kaum muda saat ini menjadi incaran utama pemakai narkotika. 


Selain itu, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini memberikan akses bagi pihak industri apa pun itu selama memberikan keuntungan bagi pemerintah, ada pasar, ada pula peminat, seperti bisnis vape narkoba. Ketika prioritasnya bisnis yang dipikirkan hanyalah untung-rugi bukan lagi baik-buruknya bagi generasi muda. Generasi muda hanya dijadikan komoditas, incaran pembisnis untuk meraup cuan. 


Negara juga tidak memposisikan diri sebagai pengurus serta perisai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi. Negara seharusnya melindungi generasi muda dari kerusakan tetapi kalah dengan kepentingan pribadi ataupun korporasi. 


Tanggapan yang diberikan negara menyangkut permasalahan ini pun masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU, sementara vape narkoba telah menyebar luas. Negara seharusnya memberantas tuntas masalah vape narkoba ini, agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Bukan hanya memberikan sanksi rehabilitas bagi penggunanya. Maka tidak akan ada efek jera bagi pemakai maupun penyalur vape narkoba tersebut. 


Islam Menjaga Generasi


Islam membangun akidah sebagai benteng generasi. Dengan terbangunnya keimanan yang kokoh serta kesadaran akan muraqabah kepada Allah akan menjadi pelindung pertama dari segala yang haram dan merusak. Pendidikan Islam diajarkan sejak dalam lingkungan keluarga.


Didukung dengan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Pendidikan Islam melahirkan siswa yang berkepribadian Islami, dimana pola fikir dan pola sikapnya akan mengikuti hukum syarak. Selain itu adanya kontrol masyarakat yang akan saling amar makruf nahi mungkar. 


Dalam Islam sangat penting masalah penjagaan akal (hifdz al-aql), maka segala sesuatu yang jelas-jelas dapat merusak akal seperti khamr, narkoba, dan sejenisnya diharamkan secara mutlak. 


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:


يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ


"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)


Negara juga akan menyaring kembali tren yang beredar di kalangan anak muda, apakah masih dalam koridor syariat atau sudah tidak bisa ditoleransi. Negara akan melarang bisnis yang berpotensi membahayakan umat. Vape akan diberantas jika terbukti memberikan banyak mudharat apalagi sampai membahayakan untuk generasi. Namun, vape narkoba jelas akan dimusnahkan dalam peredaran. 


Negara akan memberantas setiap jejaring yang berkaitan dengan bisnis narkoba, melarang media dari iklan-iklan narkoba, dan menerapkan sanksi tegas (uqubat) zawajir dan jawabir baik bagi produsen maupun pengedar, hingga pada pemakai vape narkoba.


Ketika hukum yang ditegakkan memberikan efek jera, akan memberikan rasa kapok pada pengguna maupun penyalur. Maka, hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, segala masalah akan teratasi. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Mengatasi Sampah dengan Syariat Islam

Baca Juga


Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan

melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan

____________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Proyek PLTSa Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV 2029 atau kuartal I 2030. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah di wilayah Bandung Raya yang selama ini membutuhkan solusi pengelolaan jangka panjang. (tarungnews.com, 09-10-2026)


Kepastian kelanjutan proyek tersebut terlihat dari unggahan media sosial pribadi Dedi Mulyadi yang memperlihatkan dirinya menjamu delegasi investor Sumitomo Corporation. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (8-10-2026) itu membahas proyek pengolahan sampah dengan suasana hangat, disertai canda tawa dan sajian kuliner khas Sunda.


Kehadiran investasi berskala besar ini menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Jawa Barat. Namun, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan pembangunan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan mengendalikan dampak lingkungan, memastikan keamanan operasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.


Selain itu, pembangunan PLTSa tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan kebiasaan mengurangi dan memilah sampah. Jika pola konsumsi terus meningkat dan sampah tidak dikelola sejak sumbernya, fasilitas pengolahan saja belum tentu mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. 


Pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, disertai edukasi masyarakat dan pengawasan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah teknologi dan pendanaan, melainkan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan.


Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur cenderung melibatkan mekanisme bisnis serta orientasi keuntungan. Jika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kemaslahatan masyarakat, penyelesaian masalah sampah berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan yang menempatkan tanggung jawab negara, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.


Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Negara memiliki kewajiban untuk mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak membahayakan kesehatan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi.


Islam juga mengajarkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)


Ayat ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah perlu menerapkan teknologi yang aman, mengawasi pencemaran, mengurangi sampah sejak sumbernya, serta memastikan fasilitas pengolahan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Yuni Irawati

Korupsi Dana Bencana: Menjual Derita Korban Demi Keuntungan Pribadi?

Korupsi Dana Bencana: Menjual Derita Korban Demi Keuntungan Pribadi?

Baca Juga


Praktik korupsi dalam pandangan Islam 

merupakan perbuatan dosa, zalim, dan bentuk pengkhianatan amanah yang sangat dikecam

______________________________


Penulis Dewi Jafar Sidik

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Bencana sudah cukup membuat kehidupan rakyat menderita. Harta benda hilang, tempat tinggal rusak, mata pencaharian terganggu bahkan sampai ada yang kehilangan anggota keluarga.


Dalam kondisi seperti ini, rakyat sangat membutuhkan bantuan, terutama dari negara. Namun miris, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan darurat, dan logistik para korban, justru terseret kasus dugaan korupsi. 


Buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara korupsi ini, secara spesifik menargetkan penyelewengan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanggulangan darurat kebencanaan. (Metrotvnews.com, 15-10-2026)


Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana cadangan khusus yang disiapkan pemerintah, dikelola oleh BNPB untuk penanganan darurat bencana. Pemerintah menyiapkan dana tersebut supaya korban bisa bertahan hidup di saat darurat, serta memulihkan diri pasca-bencana. Dana Siap Pakai bukan dana untuk berbisnis, apalagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 


Tindakan korupsi dana bencana, adalah perbuatan yang sangat mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan. Korupsi di saat rakyat dalam keadaan darurat bencana merupakan puncak kebatilan moral para koruptor. Korupsi semacam ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, pelakunya layak diancam dengan hukuman yang berat pula.


Ketika terjadi bencana alam, masyarakat korban bencana berada dalam kondisi yang sangat berisiko dan sangat membutuhkan bantuan dasar untuk bertahan hidup, seperti pangan, layanan medis, dan tempat berlindung. Korupsi dana yang seharusnya menjadi hak para korban tidak hanya memperparah penderitaan mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola bantuan dan institusi kemanusiaan.


Mengapa korupsi terus berulang?


Dugaan korupsi dana bencana di BNPB penanda adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dan ada oknum tidak bertanggungjawab. Maka untuk menyelesaikan permasalahan korupsi tidak cukup dengan menghukum oknum pegawainya saja, tapi harus dicari akar masalah yang menjadi penyebab adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dana tersebut. 

 

Jika ditelisik lebih dalam, adanya kelemahan dalam tata kelola dana darurat bencana bukan hanya pada persoalan individu ataupun lemahnya pengawasan, ini hanyalah dampak. Namun, yang menjadi akar masalahnya yaitu penerapan sekularisme kapitalisme dalam kehidupan masyarakat dan negara saat ini. Sekularisme paham yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, mampu melemahkan kesadaran manusia akan pertanggungjawaban kepada Allah Swt.


Lemahnya rasa tanggung jawab pada Allah Swt. menjadikan oknum pejabat tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme dapat menghilangkan rasa empati pada individu, dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pajabat krisis integritas. Sementara itu, orientasi materi dan kepentingan dalam sistem kapitalis berpotensi menyuburkan politik transaksional serta penyalahgunaan wewenang. 


Adanya penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola dana bencana suatu hal yang wajar dalam sistem kapitalis. Dalam sistem ini perbuatan seringkali dilatarbelakangi atas dorongan manfaat dan keuntungan, bukan halal dan haram. Maka tidak heran jika dalam kehidupan saat ini, kepentingan rakyat rentan dikalahkan oleh kepentingan pribadi. 


Jika dalam sistem sekuler kapitalis sulit membentuk individu yang taat terhadap syariat. Maka harus ada sistem pengganti yang mampu mewujudkan individu yang kukuh iman dan selalu menjaga amanah. Sepanjang sejarah sistem Islam telah membuktikan mampu melahirkan pejabat yang berintegritas tinggi.


Islam Punya Solusi


Praktik korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan dosa, zalim, dan bentuk penghianatan amanah yang sangat dikecam. Pebuatan korupsi mencakup berbagai pelanggaran hukum dan moral yang merugikan masyarakat serta negara. Maka dari itu Islam mempunyai mekanisme untuk memutus mata rantai praktik korupsi dalam tata kelola dana bencana. Di antaranya:


Pertama, membangun ketakwaan individu. Sistem Islam menerapkan pendidikan berbasis akidah membentuk para individu yang sadar bahwa jabatan adalah amanah dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..


Kedua, sistem Islam terus mengawasi harta dan kinerja para pejabat. Pengelolaan anggaran negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan sumber harta yang tidak wajar, pengawasan pengadaan, serta penelusuran aliran dana harus dilakukan secara serius sesuai aturan Islam.


Ketiga, penegakkan hukum secara adil dan tegas sesuai ketentuan Islam. Siapa pun yang terbukti menyelewengkan amanah, korupsi, wajib diproses tanpa pandang bulu. Dalam hukum fikih lslam, korupsi dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai ketentuan syariat dan kewenangan khalifah yang sah.


Keempat, memastikan distribusi penyaluran dana bantuan sampai kepada rakyat. Negara wajib hadir dan menjamin bantuan bencana tepat sasaran, terpenuhinya kebutuhan dasar para korban. dan segala bentuk penyimpangan segera ditindaklanjuti dengan tuntas. 


Perlu Pemimpin dan Sistem yang Baik


Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyampaikan pandangannya dalam kitab yang berjudul An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, bahwa pengaturan kehidupan dan pengelolaan harta tidak cukup hanya bersandar pada kesadaran moral individu, melainkan wajib ditopang oleh sebuah sistem penerapan hukum Islam secara komperehensif oleh negara (Khil4f4h). 


Oleh karena itu, untuk mengatur pemerintahan dan pengelolaan harta yang benar, belum cukup kalau hanya moral pejabatnya yang baik, tetapi harus ditunjang dengan penerapan sistem pemerintahan yang baik pula, dan harus datang dari yang Maha Baik. Negara akan berjalan dengan baik dan benar, jika pejabatnya taat syariat dan sistem pemerintahan yang diterapkannya sesuai dengan nilai-nilai syariat.


Rakyat terdampak bencana tidak boleh menjadi korban yang kedua kalinya. Rakyat belum pulih dari bencana, tetapi masih harus menanggung ironi pengkhianatan para oknum pejabat. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.


Cukup sudah jangan ada lagi rakyat yang menderita karena kelemahan sistem tata kelola. Sudah saatnya mengembalikan kepengurusan rakyat kepada pemimpin taat syariat, dan yang menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan aturan yang datang dari wahyu Allah Taala. 


Allah Swt. menegaskan kepada pemimpin supaya memutuskan perkara dan menjalankan aturan kehidupan berdasarkan kebenaran (hukum Allah), bukan berdasarkan keinginan.


Sebagaimana dalam QS. Shad Ayat 26, artinya;


“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”


Penutup


Dengan demikian, keberadaan pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh melalui institusi negara menjadi bagian penting dan solusi yang harus diperjuangkan umat. Umat harus berjuang mengembalikan aturan Islam ke tengah kehidupan, jika ingin merasakan hidup sejahtera, aman dan nyaman. 


Namun, perjuangan dalam mewujudkan solusi tersebut harus dilakukan dengan dakwah pemikiran tanpa kekerasan melalui kelompok dakwah yang konsisten menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Wallahualam bissawab.

Ketika Banjir Menjadi Persoalan Menahun, Di Mana Peran Negara?

Ketika Banjir Menjadi Persoalan Menahun, Di Mana Peran Negara?

Baca Juga


Banjir yang terus berulang di kawasan Jadek menunjukkan bahwa

persoalan tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan

_________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Banjir yang berulang dan terjadi di kawasan itu sangat mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi lumpuh, kerusakan infrastruktur, dan kerugian lainnya yang dirasakan masyarakat. 


Banjir mengakibatkan terjadi genangan air yang menyebabkan kemacetan panjang, menghambat perjalanan warga, serta mengganggu kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat sekitar.


Dalam rangka menanggulangi banjir, pemerintah merencanakan pembangunan kanal, dengannya diharapkan mampu mengurangi risiko genangan dan memperlancar aliran air, terutama saat curah hujan tinggi. (kompas.com, 14-10-2026)


Namun, pelaksanaannya perlu didukung kajian teknis yang matang, perencanaan anggaran, serta koordinasi antarpemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.


Selain pembangunan infrastruktur, penanganan banjir juga perlu disertai perbaikan drainase, pemeliharaan saluran air, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan resapan. Dengan langkah terpadu dan pengawasan berkelanjutan, persoalan banjir di kawasan Jadek diharapkan dapat ditangani secara menyeluruh sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat lebih terjamin.


Adapun saluran pembuang Cikahiyangan memiliki panjang 3.432 meter ditambah saluran anak sepanjang 1.286 meter, dengan muara akhir yang melintasi kawasan Lanud Sulaiman belum mampu menangani banjir secara signifikan. Demikian itu disebabkan, beban saluran ini semakin berat karena turut menampung air buangan dari sebagian wilayah Kota Bandung sebelum menuju Sungai Citarum.


Tidak heran, ketika sistem kapitalisme dipakai pijakan dalam pembangunan sering kali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan lingkungan belum ditangani secara menyeluruh. Banjir yang terus berulang di kawasan Jadek menunjukkan bahwa persoalan tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.


Dalam sistem kapitalisme, pembangunan wilayah lebih menitikberatkan pada aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik. Namun, di sisi yang lain tidak disertai pengendalian tata ruang yang tegas, alih fungsi lahan, dan memperhitungkan risiko berkurangnya daerah resapan air.


Ketika faktor-faktor ini tidak diperhatikan justru akan memperbesar risiko banjir. Akibatnya, masyarakat harus menanggung dampak berupa kemacetan, kerugian ekonomi, dan terganggunya aktivitas sehari-hari.


Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab mengurus dan melindungi rakyat, termasuk dari bencana banjir. Dalam sistem pemerintahan Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan umat.


Islam Mewajibkan Penguasa Menjalankan Amanah dengan Baik


Sistem pemerintahan Islam dalam melakukan penanganan banjir, akan menyusun perencanaan yang matang dan melibatkan pendapat para ahli dalam tata ruang yang tepat, pembangunan drainase, kanal, pemeliharaan sungai, serta perlindungan daerah resapan air. Negara akan memastikan pembangunan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.


Selain itu, negara bertanggung jawab menyediakan anggaran dan melakukan pengawasan agar penanganan banjir berjalan efektif. Penyelesaiannya tidak boleh berhenti pada proyek pembangunan saja tetapi harus menyentuh akar persoalan, seperti mengantisipasi kerusakan lingkungan, buruknya drainase, dan tata kelola wilayah yang tidak tepat. Hal ini dilakukan agar persoalan banjir tidak berulang dan tidak menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat. 


Sebagaimana Allah Swt. berfirman:


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ


Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf: 56).


Wallahualam bissawab. [EA/MKC]


Yuni Irawati

Karhutla Berulang, Rakyat Jadi Korban

Karhutla Berulang, Rakyat Jadi Korban

Baca Juga


Negara dalam kapitalis abai terhadap keselamatan rakyatnya

Karhutla ditindak secara reaktif dan teknik tanpa membebani struktur penguasaan lahan yang jadi akar masalah

__________________


Penulis Asih 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 9 Agustus 2026 tercatat sekitar 48.889,69 hektar.


Namun, berdasarkan pembaruan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per September 2026, akumulasi lahan gambut yang terbakar di 6 provinsi Sumatera dan Kalimantan telah meningkat pesat hingga mencapai 72.008 hektar. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, mulai memicu munculnya kabut asap hingga lintas negara serta memperburuk kualitas udara.


Seperti dilansir (CNN Indonesia, 23-8-2026) kota Pekanbaru kembali diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi Kriminologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru provinsi Riau mendeteksi kabut asap mengganggu daerah setempat dengan jarak pandang di kota Pekanbaru sekitar 2,5 km dengan kualitas udara sangat tidak sehat. 


Prakirawan BMKG stasiun Pekanbaru Yudhistira menyampaikan jarak pandang tersebut berdasarkan data pembaruan Minggu pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Menurutnya jarak pandang kota Pekanbaru 5 km dengan asap, Rengat 5 km berasap serta Pelalawan 6 KM dan Tambang 9 km. "Pembaruan jarak pandang pukul 16.00 WIB Pekanbaru 2,5 km (asap), Rengat 5 km (asap), Pelalawan 6 km, dan Tambang 9 km," katanya di Pekanbaru, seperti dikutip dari antara, Minggu (23-8-2026).


Sementara itu, akibat asap tersebut kualitas udara di kota Pekanbaru berdasarkan PM 2,5 sebagian besar waktu terpantau tidak sehat. Sejjak dini hari hingga beberapa jam terpantau kualitas udara baik, yakni dari pukul 04.00 - 06.00 WIB dan pukul 11.00 - 13.00 WIB. Selain dari waktu tersebut, kualitas udara di Pekanbaru terpantau tidak sehat. Bahkan pada pukul 17.00 WIB dan 18.00 WIB kualitas udara sudah sangat tidak sehat dengan PM 2,5 sebesar 170 mikrogram meterkubik. 


Pemerintah menekankan penguatan operasi, satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla, yang didukung oleh helikopter water bombing. Kebijakan ini ditekankan dalam rapat koordinasi (Rakor) penanganan karhutla oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama unsur pemerintah daerah dan Forkopimda. Langkah penguatan operasi darat ini diambil sebagai respons teknis untuk menghadapi puncak risiko kemarau dan menekan luas dan lahan yang terbakar secara efektif langsung di titik api.


Praktek pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sengaja dilakukan untuk menuntaskan pembukaan area perkebunan merupakan modus dominan yang di ungkap oleh Barestim Polri. Pembakaran merupakan cara termurah dan paling cepat untuk membersihkan vegetasi dibanding menggunakan alat berat. Au dari hasil pembakaran seringkali dianggap instan untuk menaikan unsur hara tanah sebelum ditanami.


Pelaku kerap beraksi saat musim kemarau karena rambatan api lebih mudah melumpuhkan vegetasi. Padahal dalam UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pelaku pembakaran hutan di ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar.


Karhutla tidak dapat di lepas dari prinsip ekonomi kapitalisme yang memandang lahan dan hutan sebagai komuditas yang dapat di kuasai dan di manfaatkan demi kepentingan bisnis. Dalam sudut pandang kapitalisme, hutan dan lahan dinilai dari seberapa besar nilai ekonomisnya untuk perkebunan atau industri. Lahan luas sering dibuka dengan cepat untuk menekan biaya produksi perusahaan.


Cara pembakaran lahan yang murah, seperti membakar hutan, mengabaikan risiko kerusakan ekosistem jangka panjang. Padahal setiap orang di larang melakukan kerusakan, Dalam surah Al- A'raf ayat 56 Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap."


Negara dalam kapitalis abai terhadap keselamatan rakyatnya. Karhutla ditindak secara reaktif dan teknik tanpa membebani struktur penguasaan lahan yang jadi akar masalah. Pemerintah sering kali mengalokasikan anggaran besar untuk pengeboman air (water bombing) dan modifikasi cuaca saat api sudah membesar. Upaya ini di nilai hanya menyelesaikan gejala permukaan, bukan menghentikan penyebab utama kebakaran terjadi.


Sebagian besar lahan komersial, terutama lahan gambut yang rentan terbakar, dikuasai oleh konsesi perkebunan skala besar. Pembuatan kanal drainase oleh korporasi untuk komoditas tertentu mengubah ekosistem gambut yang basah menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Dalam sistem kapitalis, kepatuhan lingkungan seringkali kalah demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan jangka pendek.


Kerugian ekologis (kabut asap lintas negara, kualitas udara) di tanggung publik, sementara pelaku karhutla demi mendapatkan keuntungan tidak pernah di tindak tegas. Sanksi terhadap korporasi pembakaran lahan kerap dinilai tebang pilih atau hanya menyesar pelaku lapangan (masyarakat kecil) sementara pemilik modal besar jarang tersentuh hukum secara struktural (seperti pencabutan izin permanen). Adanya relasi kuasa antara penguasa besar dengan oknum pejabat di daerah kadang kala membuat pengawasan lingkungan menjadi lemah dan memicu imponitas. 


Hal ini sangat mungkin terjadi, karena sistem kepemimpinan yang sedang berkuasa adalah sistem kepemimpinan sekuler yang jauh dari dimensi ruhiyah (spiritual). Karena sistem ini secara prinsip memisahkan urusan agama dari kehidupan. Dalam pandangan sekuler, agama adalah urusan privat antara individu dengan penciptanya. Hukum, aturan, dan kebijakan dalam sistem sekuler lahir dari kesepakatan manusia, bukan bersumber dari Wahyu atau Al -Quran. 


Keberhasilan kepemimpinan sekuler umumnya diukur dari materi. Jabatan dianggap sebagai kontrak sosial atau mandat yang diberikan oleh rakyat, bukan sebagai amanah yang harus siap dipertanggung jawabkan. Dalam sistem sekuler pejabat pertanggung jawab secara hukum dan politik kepada institusi negara, bukan bertanggung jawab kepada Allah. Jabatan dalam sekularisme dianggap sebagai alat segelintir orang untuk meraih kesenangan material karena tidak ada fungsi ri'ayah apalagi junnah.


Dalam Islam, hutan dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyah'ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan dimiliki secara pribadi atau diserahkan kepada korporasi. Hutan dan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya dianggap sebagai hak bersama seluruh masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola dan pemegang amanah, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas memperjualbelikan kepada pihak swasta.


Rakyat boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, asalkan kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan, tidak melanggar hukum, dan tidak menghalangi hak-hak orang lain. pemanfaatan harus sejalan dengan kemampuan mengelola, sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan seperti gundul atau longsor, dan juga tidak boleh menghalangi akses masyarakat lain. 

 

Islam memandang pelaku pembakaran hutan secara sengaja dan merusak sebagai pelaku dosa besar (fasad fil arah). Pelaku pembakaran hutan secara sengaja dikenakan sanksi tegas karena perbuatan tersebut merusak lingkungan dan kerugian banyak pihak. Dalam Islam pemimpin atau penguasa tertinggi disebut sebagai khalifah.


Doktrin utama dalam politik Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan umat (sayyidul gaomi khadimuhum) sehingga mereka diwajibkan berada di garis terdepan dalam menolong dan menyejahterakan rakyatnya. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Memastikan kebutuhan pokok, keamanan, dan kesejahteraan rakyat terpenuhi.


Mengurus berbagai urusan politik dengan adil tanpa mengabaikan hak-hak rakyatnya. Termasuk dalam konteks mitigasi bencana penguasa dalam sistem Islam akan terdepan dalam menolong rakyatnya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]