Featured Post

Recommended

Mendongkrak Pajak Meningkatkan Kemiskinan Rakyat

  Sejatinya pajak itu tak lebih dari pemalakan terhadap rakyat Dan anehnya di negeri ini, orang-orang miskin dipaksa untuk membayar pajak, k...

Alt Title
Mendongkrak Pajak Meningkatkan Kemiskinan Rakyat

Mendongkrak Pajak Meningkatkan Kemiskinan Rakyat

 

Sejatinya pajak itu tak lebih dari pemalakan terhadap rakyat

Dan anehnya di negeri ini, orang-orang miskin dipaksa untuk membayar pajak, kalau telat sudah dipastikan bakal kena denda

______________________________


Penulis Ni’matul Afiah Ummu Fatiya

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ironis sekali rasanya di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk, justru Menkeu Sri Mulyani dengan bangganya memamerkan kinerja jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.


Yaitu meningkatnya penerimaan pajak secara signifikan sejak tahun 1983 dari angka Rp13 triliun menjadi Rp400 triliun di tahun 1999. Bahkan ditargetkan naik menjadi Rp1.988,9 triliun pada tahun 2024 ini.


Pajak merupakan tulang punggung sekaligus instrumen penting bagi sebuah bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya. Begitu menurutnya, seperti yang disampaikan pada peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia, 14/07/2024)


“Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai, ingin menjadi negara maju, negara yang sejahtera, adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,” ungkapnya.


Jelaslah sudah dari pernyataan Bu Ani, sapaan akrab beliau bahwa negara ini adalah negara pemalak. Negara memaksa rakyat untuk membayar berbagai macam pungutan pajak tanpa memedulikan bagaimana kondisi ekonomi rakyat dengan dalih untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang dibungkus dengan Undang-undang.


Padahal kita tahu sendiri bagaimana kondisi perekonomian rakyat saat ini, harga barang-barang kebutuhan pokok kian hari kian tinggi. Sementara itu, jumlah pengangguran pun semakin meningkat seiring dengan banyaknya pabrik atau usaha yang gulung tikar. Sedangkan angkatan kerja makin membeludak. Belum lagi biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga menambah jumlah angka putus sekolah.


Begitulah watak dasar sistem demokrasi kapitalis yang menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Rakyat dibiarkan bekerja keras untuk memenuhi hajat hidupnya, tetapi masih dibebani dengan tarikan berbagai macam pajak. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Barang Mewah, dan lain-lain.


Padahal sejatinya pajak itu tak lebih dari pemalakan terhadap rakyat. Dan anehnya di negeri ini, orang-orang miskin dipaksa untuk membayar pajak, kalau telat sudah dipastikan bakal kena denda.


Sementara orang-orang kaya dan pengusaha banyak yang nunggak pajak, bahkan ngemplang pajak tetapi mereka justru malah diberikan keringanan membayar pajak atau tax amnesti, bahkan sampai pemutihan. Entah di mana hati nurani para pejabat negeri ini.


Di sisi lain pemerintah malah menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta bahkan asing, seperti tambang emas Freeport atau gas alam misalnya. Alhasil, sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik masyarakat secara umun dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, akhirnya didominasi oleh segelintir orang. Akibatnya masyarakat harus membayar mahal untuk memenuhi kebutuhan. Jelaslah pula bahwa negara enggan untuk mengurusi urusan rakyat.


Jika demikian, masihkah kita berharap pada sistem ini? Adakah sistem yang lebih baik yang bisa diterapkan saat ini?


Jawabannya tentu ada. Yaitu sistem Islam yang telah terbukti pernah memimpin dunia selama hampir 14 abad lamanya. Dalam Islam, rakyat diibaratkan hewan gembalaan yang harus dijaga dan dilindungi serta dipenuhi semua kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok kolektifnya. Sementara penguasa adalah penggembala yang menjaga dan melindungi rakyatnya.


Dalam sebuah hadis Rasullah saw. bersabda: “Imam (kepala) negara itu penggembala yang bertanggung jawab atas gembalaannya." (HR Bukhari dan Ibnu Umar)


Islam juga telah melarang kaum muslim untuk memakan harta di antara mereka secara batil. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an, “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling me-makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kalian." (TQS An-Nisa: 29


Termasuk batil di sini adalah ghasab (perampasan harta). Faktanya, pemungutan pajak termasuk ke dalam perampasan harta secara paksa yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Dan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, malah lebih banyak yang disalahgunakan oleh oknum pejabat.


Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw. juga bersabda: “Tidak akan masuk surga pemungut pajak.” (HR Ahmad, Ad-Daarimi dan Abu Ubaidah).


Jadi jelas bahwa pajak atau pemungutan harta secara paksa kepada rakyat hukumnya adalah haram dan pelakunya diancam tidak akan masuk surga.


Kalau bukan dari pajak, lalu dari mana negara mendapatkan dana untuk pembiayaan negara termasuk hajat hidup seluruh rakyat?


Sistem ekonomi Islam mempunyai aturan yang khas tentang kepemilikan. Sumber daya alam yang melimpah seperti tambang adalah milik seluruh kaum muslim dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat.


Bukan sebaliknya, diserahkan kepada swasta bahkan asing seperti dalam sistem saat ini. Dengan begitu, negara tidak akan memungut pajak sebagai pendapatan utama APBN. Selain itu, Islam juga mempunyai pemasukan tetap yang akan disimpan di Baitulmal yang berasal dari harta fai dan kharaj, harta kepemilikan umum, dan harta sedekah (zakat). Semua itu akan dipergunakan untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan aparat.


Demikianlah seperangkat aturan Islam yang telah Allah tetapkan untuk mengatur seluruh kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Kini tinggal pilihan kita, mau diatur oleh sistem demokrasi kapitalis yang ada saat ini, yang sudah jelas-jelas menimbulkan berbagai kesengsaraan dan penderitaan atau kembali kepada sistem Islam yang akan menyejahterakan. Wallahualam bissawab. [As-SJ/MKC]

Maraknya Judi Online dalam Sistem Kapitalis

Maraknya Judi Online dalam Sistem Kapitalis

 


Selama kehidupan masih sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, judol tidak bisa diberantas tuntas

Sistem ini membuka lebar hak-hak manusia sesuai kehendaknya tanpa meperhatikan halal dan haram

_________________________


Oleh Ari Wiwin

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Rumah Tangga


KUNTUMCAHAYA.com, Opini - "Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, judi meracuni kehidupan," itu adalah salah satu penggalan lirik lagu karangan Rhoma Irama. Lirik lagu tersebut benar-benar menggambarkan apa yang telah merambah di kalangan masyarakat pada saat ini tak terkecuali para ASN.


Dikutip dari Tribunjabar.id (14/6/2024), menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna, ASN yang handphonenya terdapat aplikasi judi online (judol) akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sidak (inspeksi mendadak) akan diberlakukan secara tegas, apabila diketahui pada saat jam kerja main judol akan diberikan teguran secara tertulis. Selanjutnya diberikan sanksi sampai diberhentikan kerja. Karena, tindakan main judol ini menjadi pangkal persoalan yang berujung tindak kriminal.


Tentu, dengan banyaknya ASN yang terjerat judol sangat mencoreng citra pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas pejabat publik. Penyebab dari judol tersebut dikarenakan gaya hidup yang mewah sehingga untuk memenuhinya secara instan adalah dengan melakukan judol. Tidak hanya itu, akibat judol ini bisa menimbulkan tindakan kriminal lain seperti korupsi, pencurian, bahkan pembunuhan dan sebagainya.


Tidak hanya kalangan ASN, pelaku judol ini juga marak terjadi di kalangan masyarakat bahkan generasi pemuda. Karena, pada saat ini segala sesuatu menggunakan internet sehingga masyarakat sangat mudah dalam mengaksesnya. Akibat dari judol ini tidak hanya harta saja yang habis tetapi nyawa juga bisa jadi taruhannya. 


Namun, negara seolah menutup mata dan telinga. Penguasa baru menutup situs-situs judol tersebut setelah dampaknya meluas di tengah masyarakat. Ini akibat dari penerapan sistem kapitalis. Penguasa justru mewacanakan untuk memungut pajak dari judol ini. Sementara, rakyat menjadi korban.


Bukan hanya ASN saja yang terjerat tetapi masyarakat dari berbagai lapisan. Selama kehidupan masih sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, judol tidak bisa diberantas tuntas. Karena, dalam sistem ini membuka lebar hak-hak manusia sesuai kehendaknya tanpa meperhatikan halal dan haram. 


Dalam Islam judi hukumnya haram. Sebagaimana Firman Allah Swt. yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (miras), judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib, dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung." (QS Al- Maidah ayat 90)


Upaya negara yang menerapkan sistem Islam dalam memberantas judol adalah dengan menutup rapat-rapat situs-situs dan aplikasi judol, agar masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Negara akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku judol. Karena, seorang kepala negara dalam Islam adalah pengurus rakyatnya. Yang akan berupaya menjaga seluruh rakyatnya agar terhindar dari perbuatan judi dan bentuk perbuatan yang tercela lainnya. 


Selanjutnya upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan memberikan pembinaan dan penanaman akidah Islam yang kuat pada seluruh masyarakat melalui pendidikan Islam. Negara  terus mengedukasi kepada masyarakat mengenai haramnya perjudian serta kerugian yang diakibatkan melalui dakwah secara intensif.


Selain itu, negara akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya pada masyarakat agar rakyat terpenuhi kebutuhan hidupnya serta sejahtera sehingga terhindar dari perjudian. Negara juga menanamkan pola hidup sederhana sesuai yang dicontohkan Rasullulah saw. tidak hidup bermegah-megahan.


Sementara, upaya kuratif yang dilakukan negara adalah menindak tegas para bandar dan pelaku judol dengan hukuman yang membuat jera sanksinya berupa takzir yang akan ditentukan oleh sorang Khalifah. 


Itulah gambaran sistem Islam dalam memberantas perjudian. Semua itu akan terwujud jika seluruh umat Islam mau menerapkan hukum Islam secara sempurna. Karena, hanya dengan Islam segala permasalahan hidup akan teratasi, perbuatan baik ataupun buruk harus sesuai hukum syara. Wallahualam bissawab. [SM-Dara/MKC]

Pengoplosan Gas Kerap Terjadi, Masyarakat Dihantui Kecemasan

Pengoplosan Gas Kerap Terjadi, Masyarakat Dihantui Kecemasan

 


Pembatasan konsumsi gas 3 kg yang diperuntukkan bagi rakyat miskin, merupakan corak sistem ekonomi kapitalisme

Menambal sulam kebijakannya dengan kebijakan yang lain

_________________________


Penulis Oom Rohmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Member AMK


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Penipuan dan kecurangan dalam hal jual beli sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari kebutuhan primer sampai sekunder. Salah satunya yang terjadi di Bandung, ada pihak  penyalur gas yang terbukti melakukan pengoplosan pada gas elpiji.


Kejahatan tersebut langsung ditindak tegas oleh Bupati Dadang Supriatna, dengan dicabut izinnya dan tidak diperbolehkan melakukan penyaluran kembali. Karena perbuatan tersebut jelas merugikan banyak orang. Apalagi gas elpiji ukuran 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tentunya ini akan makin mempersulit hidup mereka. Hal itu dikatakan Dadang usai ramai-ramai menindak pengoplosan LPG di wilayahnya. Dikutip dari detik.com, (12/6/2024)


Setelah minyak tanah hilang dari pasaran, masyarakat beralih ke gas. Meski tidak sedikit pula yang khawatir dan takut dalam menggunakannya. Selain karena belum terbiasa, juga ada banyak kecelakaan akibat dari kebocoran gas. Namun apa boleh buat, berhubung hal ini anjuran dari pemerintah mau tidak mau masyarakat tetap menerimanya. Sayangnya, setelah gas ini menjadi kebutuhan dasar warga. Kini, mereka harus dihadapkan pada harga dan kelangkaan barang tersebut.


Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk di dalamnya adalah migas. Disebutkan bahwa ada sekitar 128 area cekungan (basin) migas yang tersebar di seluruh wilayahnya. 20 yang sudah berproduksi; 8 telah dibor, tetapi belum di produksi; 19 cekungan yang terindikasi mengandung hidrokarbon; 13 cekungan kering atau dry hole; dan 68 cekungan yang belum diekplorasi. (Media Indonesia,1-2-2024).


Negara dengan SDA yang melimpah ruah tentu akan mampu membuat masyarakatnya sejahtera, makmur dan bahagia. Namun, faktanya tidak demikian. Rakyat Indonesia bagai tikus mati di lumbung padi. Kemiskinan kian hari semakin bertambah, stunting, PHK, kriminalitas, perceraian dan masih banyak lagi problematika lainnya akibat dari sulitnya meraih materi tidak bisa dihindari.


Hal ini karena, negara menerapkan sistem buatan manusia yaitu demokrasi kapitalisme sekuler. Dengan sistem ini api atau gas yang merupakan kebutuhan asasi dan kepemilikan umum masyarakat, justru diberikan dan dikuasai oleh individu swasta dan asing. Mulai dari pengelolaan sampai kepemilikan. Sehingga, keuntungan yang diperoleh kembali pada mereka para pemodal bukan untuk masyarakat. Dan ini suatu keniscayaan sebab, prinsip dasar sistem ini adalah memberikan hak kebebasan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 


Sementara, negara hanya mendapatkan dari pajaknya saja. Mirisnya, perlakuan penguasa dalam sistem ini terbalik. Masyarakat dipersulit bahkan subsidinya perlahan dihilangkan karena dianggap beban negara. Adapun para kapital dan oligarki difasilitasi. Pembatasan konsumsi gas 3 kg yang diperuntukan bagi rakyat miskin, merupakan corak sistem ekonomi kapitalisme. Menambal sulam kebijakannya dengan kebijakan yang lain. Tidak heran memunculkan para pelaku curang.


Tindakan Pak Bupati dalam menindak agen yang nakal pantas diapresiasi. Namun, itu bersifat parsial. Mestinya Bupati berupaya bagaimana caranya menjadikan sumber energi yang merupakan kebutuhan dasar rakyat tersebut bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Meski Kang DS sudah menindak tegas para pelaku nakal tersebut, jika akar masalahnya yaitu kapitalisme sekuler masih dipelihara tidak akan mampu mengubah keadaan.


Para pelaku kejahatan akan terus ada, peribahasa mengatakan mati satu tumbuh seribu. Dan dampaknya tentu saja pada masyarakat yang lemah akan terus menderita. Karena, sistem ini orientasinya adalah manfaat dan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya. Selain itu dalam sistem yang berlaku saat ini, menafikan peran agama dari kehidupan. Juga mengagungkan budaya kebebasan. Sehingga melahirkan para pelaku yang tidak takut lagi dengan ancaman di Hari Akhirat. Allah Swt. berfirman:

"Celakalah bagi orang-curang (dalam menakar dan menimbang). Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan" (QS Al-Mutaffifin:[83]:1-16-17)


Berbeda dengan sistem Islam, yang memandang bahwa negara adalah sebagai pelindung dan pelayan bagi rakyat. Penguasanya sadar betul bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Swt. Sehingga para penguasa akan memperjuangkan hak-hak rakyatnya.


Dalam Islam ada tiga ranah kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. Migas termasuk kepemilikan umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan oleh negara. Mulai dari pengeboran sampai dapat dikonsumsi oleh rakyatnya. Itulah mengapa pengelolaan migas tidak boleh diserahkan kepada individu atau swasta atau asing secara mutlak. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu air, padang, dan api.” (HR Abu Dawud)


Sebagaimana hadis di atas, sumber daya energi dalam hal ini migas termasuk ke dalam kepemilikan umum karena dua aspek, yaitu termasuk dalam kata “api” (sumber energi) dan merupakan hasil dari minyak bumi yang tersedia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Islam melarang pengelolaannya dikapitalisasi, tapi negara wajib mengelolanya sendiri. Mulai dari eksplorasi sumber barang tambang, eksploitasi dan pengelolaan.


Berikutnya kepemilikan terhadap industri yang meliputi atas modal, alat produksi, bahan baku, pengelolaan, dan hasil produksi, termasuk dalam pengaturan pendistribusian. Semua dilakukan oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyatnya. Bisa berupa murahnya kebutuhan primer maupun sekunder semisal gas, pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya secara cuma-cuma atau gratis.


Demikian, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan makhluknya. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Namun, hal ini tidak akan terwujud jika masih megemban sistem kufur kapitalisme sekuler. Kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan manakala negara menerapkan aturan Islam dalam kehidupannya. Wallahualam bissawab. [SM-Dara\MKC]

Konsumsi Kecubung Bukannya Untung Malah Bikin Buntung

Konsumsi Kecubung Bukannya Untung Malah Bikin Buntung

 


Kecubung mengandung bahan kimia berbahaya seperti, atropin, hyoscyamine, dan skopolamin

Bahan kimia ini menyebabkan efek samping yang serius termasuk kematian

______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kecubung merupakan tanaman yang biasa tumbuh liar di ladang atau di pekarangan rumah. Sejenis tanaman hias dengan bunga berwarna putih atau ungu, bentuknya menyerupai trompet, serta buahnya unik berbentuk bulat dengan duri kecil.


Kecubung dalam bahasa Inggris disebut juga Jimson Weed (Datura Stramonium) adalah jenis tanaman beracun. Daun juga bijinya digunakan untuk membuat obat, dan menyebabkan halusinasi. Secara mental, kecubung dapat menyebabkan amnesia, kebingungan, psikosis, dan halusinasi, serta dapat mengubah suasana hati dan ekspresi emosional.


Kecubung mengandung bahan kimia berbahaya seperti, atropin, hyoscyamine, dan skopolamin. Bahan kimia ini menyebabkan efek samping yang serius, termasuk kematian.


Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, yang viral di sosial media, pada akun @Heraloebss. Sebuah video menunjukkan beberapa orang yang tidak sadarkan diri alias mabuk, tergeletak, dan muntah-muntah.


Dikabarkan 2 orang meninggal akibat mengonsumsi dan mabuk kecubung. 1 orang laki-laki meninggal pada Jumat, 5 Juli 2024, dan seorang wanita pada Selasa, 9 Juli 2024, serta puluhan orang masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Diketahui penyebab 2 orang tewas dan puluhan orang menjadi korban karena mengoplos kecubung dengan alkohol dan obat-obatan. 


Penyalahgunaan miras dan narkotika ini sudah sering terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang meninggal akibat penyalahgunaan miras oplosan dan narkotika.


Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa kecubung termasuk dalam golongan zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substance (NPS), bagian ini belum diatur dalam undang-undang. Sementara bagi pengedar, belum ada pasal pidana dari undang-undang yang sekarang. 


Saat ini untuk korban atau pengguna kecubung hanya mendapatkan perawatan medis seperti rehabilitasi rawat jalan atau inap. Menurut psikiater Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, untuk penanganan pasien hanya diberi suntikan agar mereka lebih tenang, dan obat diuretik supaya sering kencing, sehingga zat-zat kecubung cepat keluar. (kompas.id, 12/07/2024)


Jika dilihat, kasus minuman keras dan narkotika sudah ada sejak dahulu. Namun sayangnya, masalah ini tidak kunjung tuntas. Bahkan sekarang minuman keras dan narkotika sudah beredar di mana-mana, serta semua kalangan bisa dengan mudah mendapatkannya. Peristiwa miras dan narkotika ini bukan hanya satu kasus, yang sampai merenggut nyawa, tapi sudah mencapai ratusan bahkan ribuan kasus.


Miris sekali, ternyata dalam sistem liberalisme permasalahan makin sukar. Masa depan generasi muda sebagai harapan bangsa pun semakin sirna. Mereka tidak bisa menggunakan akal sehatnya dengan sempurna, sehingga mereka sulit memahami sesuatu dengan baik. Mereka bersikap semaunya dan hidup sesuai keinginannya, tanpa ada aturan agama yang membimbing kehidupannya.


Dari dulu pemerintah dan pihak-pihak setempat sudah memberantas miras dan narkotika. Namun hasilnya nihil, karena jelas para penguasa dan pengusaha hanya menindaklanjuti toko-toko kecil, bukan memberantas pabrik-pabrik yang memproduksinya.


Bahkan, pabrik-pabrik ini masih diizinkan untuk bisa beroperasi dengan leluasa. Pemberantasan miras ini butuh usaha yang sungguh-sungguh tanpa tebang pilih dan dari semua lini, agar masalah bisa tuntas sampai ke akar-akarnya.


Rasulullah saw. bersabda, aku didatangi oleh Jibril, dan ia berkata, "Wahai Muhammad sesungguhnya Allah melaknat khamar, melaknat orang yang membuatnya, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, dan pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, yang menghidangkan, dan orang yang dihidangkan padanya." (HR Ahmad)


Jelas dalam aturan Islam, bahwa miras dan narkotika adalah haram. Maka harus tegas dalam penanganannya, agar hidup ini sesuai dengan syariat-Nya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [SH-SJ/MKC]

Lahirnya Program BESTI, Beranikah Bercita-cita Besar?

Lahirnya Program BESTI, Beranikah Bercita-cita Besar?

 


Inilah bukti pemahaman yang salah kaprah tentang beasiswa, dan keinginan untuk meningkatkan taraf pendidikan

Semuanya, telah menjadi kewajiban negara dan aparaturnya

______________________________


Penulis Tati Ristianti 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Ibu Peduli Generasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Lahirnya program BESTI, berawal dari terketuk pintu hati seorang bupati. Juga ada kaitannya dengan pentingnya menuntut ilmu.


Demi memajukan dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melakukan inovasi dengan menghadirkan program Beasiswa Bupati (BESTI). Yang diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tetapi secara ekonomi orang tuanya, tidak mempunyai kemampuan.


Melalui tangan dingin seorang bupati, program tersebut menjadi prioritas utama Pemkab Bandung. Beliau berhasil membantu ratusan anak yang berprestasi di setiap tahunnya. (detikJabar.com, 11/7/2024)


Memang, setiap orang tentu mendambakan dirinya menjadi orang sukses dan tercapai segala cita-citanya. Namun sebagian orang, cita-cita untuk meraih kesuksesan kadang hanya sebatas keinginan. Tidak terwujud, apalagi benar-benar untuk diwujudkan. Karena, terhalang oleh biaya pendidikan yang sangat mahal. 


Suatu kebanggaan, apabila cita-citanya telah tercapai, dan menjadi orang sukses. Apalagi, disertai dengan mengantongi seabrek atribut dan gelar. Namun hasilnya malah kontraproduktif dengan praktik-praktik yang dilakukan. Serta mendatangkan halangan-halangan bagi dirinya untuk menjadi seorang yang berguna bagi bangsanya. Bahkan, penampakannya pun tertutup tidak bersuara. Mereka diam seribu bahasa, ketika ada kebijakan yang menyengsarakan.


Beasiswa yang Salah Kaprah

Tidak harus menunggu hati yang terketuk, seolah-olah biaya beasiswa memakai uang pribadi sang bupati. Yang rakyat mau, hanyalah pendidikan yang murah bukan beasiswa. Murah, bahkan gratis dalam semua level dengan kualitas yang handal. Jika masih pilih-pilih, Indonesia emas 2045 hanya mimpi dan angan-angan kosong.


Inilah bukti pemahaman yang salah kaprah tentang beasiswa, dan keinginan untuk meningkatkan taraf pendidikan. Karena menuntut ilmu, menjadi keharusan bagi setiap anak bangsa. Baik anak itu berprestasi, maupun tidak memiliki kemampuan daya ingat. Semuanya, telah menjadi kewajiban negara dan aparaturnya. Sehingga dengan mudah, mereka menuntut ilmu ke jenjang perkuliahan. 


Sekalipun ada, itu tidak cukup sebatas memberikan beasiswa, tetapi harus dibarengi dengan cita-cita besar, yang dapat mencetak anak bangsa yang cerdas, berjiwa kenegarawan, dan penakluk peradaban barat yang rusak. Sehingga anak-anak yang berprestasi, sudah siap menghadapi berbagai tantangan dan benturan kejamnya realitas kehidupan. Namun sayang jauh dari kenyataan. 


Faktanya, generasi penerus hari ini dipenuhi dengan cara berpikir pragmatis. Sebab, jika menghasilkan manfaat itulah sesuatu hal yang dianggap berguna bagi dirinya sendiri. Cara berpikir ini lahir dari rumusan konsep kapitalis, pendidikan adalah lahan bisnis. Meski diurus negara, laba rugi tetap nomor satu.


Di Masa Keemasan Islam

Sungguh tiada bosan untuk menceritakan sejarah emas ini. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam dua tahun saja mampu memberantas kemiskinan, dan mendanai seluruh kebutuhan pokok rakyatnya. Seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan.


Bukan hanya itu, khalifah pun mampu memberikan subsidi, melunasi utang piutang, membiayai pernikahan. Hal sekecil ini diperhatikan, jadi mana mungkin masalah pentingnya menuntut ilmu diabaikan. Kebijakan seperti ini tidak ada dalam sejarah peradaban mana pun.


Menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan tinggi, tetap terjaga sepanjang sejarah keemasan peradaban Islam. Selain itu, pemimpin dalam negara Islam, harus mampu menyerukan rakyatnya berhukum kepada syariat Allah. Setiap individu harus taat kepada Allah dan Rasulullah saw.. Dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Sebab Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga ideologi.


Terkait dengan sistem pendidikan, Islam memiliki metode yang unik dan khas, semuanya diatur dengan jelas, sistematis, dan sempurna. Kurikulum pendidikan dalam Islam harus berdasarkan akidah Islam, dan tsaqafah Islam wajib diajarkan pada semua level.


Ketika tsaqafah telah kuat, bisa mengikuti jurusan terapan yang lain. Seperti sains dan teknologi, bisnis, pelayaran, pertanian. Tetapi dengan syarat tunduk kepada kurikulum yang berdasarkan akidah Islam.


Selain itu, setiap individu wajib mempelajari setiap masalah, agar kelak ia bisa menghadapi segala macam masalah dalam kehidupannya. Sehingga para pelajar pada level sekolah dasar, menengah, begitu juga pada level pendidikan tinggi, mereka berani bercita-cita besar seperti para pemimpinnya terdahulu. Dengan keteguhan jati dirinya, karena imannya kepada Allah Swt..


Islam adalah agama sempurna yang akan menyelesaikan problematika pendidikan dan menyelamatkan generasi dari sekularisasi pendidikan. Semua itu, akan kembali terealisasikan, jika diterapkan secara kafah dalam bingkai Daulah Islam. Wallahualam bissawab. [DW-SJ/MKC]

Pinjol Bukan Alternatif

Pinjol Bukan Alternatif


Pinjol bukan solusi, melainkan ambisi para petinggi

Pun bukan alternatif, melainkan didikan kapitalisme yang menghasilkan mahasiswa yang pasif

______________________________


Penulis Lia Nurjanah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI  - Beberapa bulan terakhir ramai dibicarakan masyarakat khususnya mahasiswa, terkait pinjol atau pinjaman online untuk pembiayaan kuliah. Seperti yang dilansir oleh tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai bahwa adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui perusahaan P2P lending di lingkungan akademik adalah bentuk dari inovasi teknologi.


Menurut dia, inovasi teknologi dalam pembiayaan kuliah melalui pinjol tersebut sebenarnya menjadi peluang bagus, tetapi sering kali disalahgunakan. "Pinjol ini memang sudah mengandung arti kesannya negatif. Tetapi, kan ini sebuah inovasi teknologi. Akibat dari kita mengadopsi teknologi digital terutama, dan ini sebetulnya kan peluang bagus asal tidak disalahgunakan dan tidak digunakan untuk tujuan pendidikan yang tidak baik," ungkap Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

 

Pendapat tersebut justru menampakkan kerusakan mindset pejabat dalam mengurus urusan rakyat. Hal ini disebabkan karena sistem kepemimpinan yang diterapkan itu batil (salah). Sungguh ironis, para pejabat tidak memandang jabatannya sebagai amanah untuk mengurus rakyat yang kelak akan dipertanggungjawabkannya di akhirat.


Ini semua karena sistem yang digunakan yakni sekularisme kapitalis. Jabatan dalam sistem ini memandang bahwa jalan keuntungan yakni bekerja sama dengan para pengusaha, meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tanpa memandang rakyatnya. Akhirnya keberadaan negara bukannya mengurus rakyat, melainkan mendukung pengusaha pinjol yang menghantarkan pada kerusakan dan kesengsaraan masyarakat.


Tidak hanya itu, realita ini juga membuktikan bahwa negara sekularisme kapitalisme lalai dan lepas tanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan. Negara tidak ingin masyarakatnya tinggi dalam taraf berpikir. Sehingga kondisi masyarakat disibukkan untuk mencari uang dan rela menjadi buruh-buruh berdasi korporat.

 

Inilah bukti yang sangat jelas, bahwa negara sekularisme kapitalis, abai dan gagal dalam menjamin kesejahteraan pendidikan untuk masyarakat. Hasil dari itu, masyarakat dengan sangat mudah terperosok pada kekufuran, akibat dari cara berpikir yang rusak dan pragmatis. Bahkan dengan sangat mudah tergiur dengan pinjol akibat kemiskinan dan gagalnya negara dalam menyejahterakan rakyat.

 

Harus dipahami bersama bahwa pinjol bukan solusi, melainkan ambisi para petinggi. Pun bukan alternatif, melainkan didikan kapitalisme yang menghasilkan mahasiswa yang pasif. Pinjol juga bukan solusi, melainkan negara mengajarkan kita untuk berutang. Negara tidak mampu dan lalai dalam mengurusi rakyat, sehingga kebutuhan pendidikan pun tidak terpenuhi.

 

Sangat berbeda dengan negara Islam kafah, yakni negara yang menggunakan dan menjalankan sistem Islam sebagai sistem kepemimpinannya. Rakyat akan benar-benar terurus bukan malah dijadikan sebagai mangsa pasar kaum kapitalis. Rakyat akan diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana syariat Islam menetapkan.

 

Hal ini karena Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat dalam semua aspek kehidupan. Negara harus berjiwa ra'awiyah karena ini perintah syariat. Rasulullah saw. bersabda:


"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Al-Bukhari)

 

Islam memandang pendidikan sebagai sarana menghapuskan kebodohan, tentunya akan membangun masyarakat yang cerdas dan berkualitas. Sehingga mendorong kemajuan bagi umat manusia. Solusinya tentu bukan pinjol sebagai alternatif, melainkan sistem Islam di bawah naungan Daulah Islam. 


Oleh karenanya, dalam Daulah Islam layanan pendidikan diberikan secara gratis kepada semua masyarakat. Baik itu masyarakat miskin, kaya, muslim ataupun kafir dzimmi. Daulah Islam juga akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

 

Negara Islam wajib menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli dibidangnya. Sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi para guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Ketika layanan pendidikan diberikan dengan skema seperti ini, mahasiswa tidak perlu sampai menggunakan pinjol sebagai biaya perkuliahan. Karena semua layanan pendidikan diberikan negara secara gratis.

 

Sebagai salah satu contohnya Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan oleh Khalifah al-Muntashir Billah di Kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan oleh negara seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

 

Di sisi lain, negara juga wajib memastikan pendidikan yang ada sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yaitu membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan). Dengan tujuan pendidikan seperti itu, otomatis kurikulum pendidikan yang dihasilkan berbasis akidah Islam.

 

Dengan itu peserta didik akan memahami, peka, dan bertanggung jawab atas kehidupannya di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga ketika tidak ada kesesuaian penguasa dalam penerapan kebijakan mereka bukan menjadi mahasiswa pasif layaknya mahasiswa didikan kapitalisme.


Mereka justru akan menjadi bagian orang yang melakukan muhasabah bil hukkam. Mereka tidak akan diam dan menormalisasi jika ada seorang pejabat yang mengeluarkan pernyataan keji.

 

Di sisi lain, untuk mendukung layanan pendidikan yang demikian, Islam menetapkan pejabat negara adalah orang-orang yang ahlut-taqwa (amanah) dan ahlul kifayah (orang-orang yang memiliki kapabilitas).


Kriteria-kriteria pejabat ini insyaallah akan menjadi teladan umat, senantiasa taat syariat, dan mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan seperti pejabat negara kapitalisme yang memanfaatkan inovasi teknologi pinjol untuk membayar kuliah. Wallahualam bissawab. [EA-SJ/MKC]

Kesehatan Mental Rakyat Makin Sekarat

Kesehatan Mental Rakyat Makin Sekarat

 


Negara akan tegas melarang judol dan pinjol, serta memberikan sanksi kepada para pelaku

Namun, sebelumnya negara akan memberikan pengurusan yang detail terkait kebutuhan masyarakat

______________________________


Penulis Nur Arofah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Bali daerah yang digadang-gadang menjadi tempat wisata, dan menjadi ikon Indonesia, ternyata mengenaskan dengan angka kasus bunuh diri tertinggi atau suicide rate. Kesehatan mental menjadi barang mahal, sistem kapitalisme membuat kesehatan mental makin sekarat.


Data Pusat Informasi Kriminal Indonesia (Pusiknas) Polri, menyebut laporan kasus bunuh diri di Bali sepanjang 2023 angkanya mencapai 3,07. Suicide rate atau tingkat bunuh diri dihitung berdasarkan jumlah kasus bunuh diri dibandingkan dengan jumlah penduduk. Angka tersebut jauh melampaui provinsi-provinsi lain di tanah air. 


Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat kedua jumlah tingkat kasus bunuh diri, dengan angka suicide rate sebesar 1,58. Disusul Provinsi Bengkulu pada peringkat ketiga dengan angka suicide rate sebesar 1,53. Begitu juga Aceh tidak ketinggalan berada pada posisi akhir dengan rate 0,02.


Dokter spesialis kejiwaan atau psikiater RSUP Prof Ngoerah, Anak Ayu Sri Wahyuni membeberkan penyebab tingkat bunuh diri di Bali paling tinggi di Indonesia. Di antara penyebabnya, yaitu meliputi faktor biologis, dan psikososial. (cnnindonesia.com, 2/7/2024)


Penyebab Tingginya Suicide Rate

Penyebab kasus suicide rate ada beberapa faktor, yakni dari dalam jiwa dan pengaruh sosial. Faktor kejiwaan atau biologis penyebabnya adalah depresi, skizofrenia atau gangguan bipolar. Adapun pengaruh sosial adalah terbelit utang, seperti pinjol (pinjaman online) dan juga judol (judi online).


Dilansir dari DetikNews.com (27/6/2024), Dokter spesialis kejiwaan atau psikiater RSUP Prof Ngoerah, Anak Ayu Sri Wahyuni membeberkan, dengan pengamatan dan dengar langsung dari tetangga (keluarga pelaku bunuh diri). Pelaku melakukannya akibat depresi, karena penyakit kronis atau penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian terbelit utang, karena judi slot online, pinjol, serta akibat kesulitan ekonomi, juga pengaruh gaya hidup.


Fenomena Maraknya Bunuh Diri

Maraknya bunuh diri menjadi fenomena bak jamur di musim hujan. Rusaknya mental masyarakat pemicunya antara lain, terpengaruh dari lingkungan, kondisi sosial yang menggambarkan kehidupan dalam pandangan materi, dan hedonis.


Ditambah akses media yang memperlihatkan kehidupan flexing (pamer), kehidupan orang lain lebih mapan, serba ada, serta kebahagiaan, dan kehangatan keluarga dalam balutan harta melimpah.


Apa yang ditampilkan di media sosial, membawa pengaruh terhadap harapan dan cita-cita di masa akan datang yang tidak sesuai dengan realitas diri seseorang dengan keinginan. Sehingga pandangan terhadap kehidupan menjadi sekat terkait keinginan yang tidak sesuai harapan, tanpa proses usaha. Menjadi panjang angan-angan, lalu membandingkan diri, meratapi nasib, akhirnya depresi yang berujung bunuh diri.


Dari sisi kejiwaan individu pada sistem kapitalisme, menghasilkan cara pandang individu masyarakat yang salah. Dengan menyikapi tantangan dan ujian berdasarkan kacamata sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan.


Rusaknya Sistem Kapitalisme Sekuler

Sistem rusak akan menghasilkan individu sakit mental yang lemah keimanan, rapuh terhadap identitasnya sebagai hamba Allah Swt.. Sistem kapitalisme sekularisme, tidak menjadikan agama sebagai landasan semua aspek kehidupan. Menciptakan masyarakat yang rusak dan merusak, karena mudah emosi, kalut, mengedepankan hawa nafsu, dan berpikir pendek, serta bebas melakukan sesuatu.


Hidup dalam sistem kapitalisme yang materialistis, ditambah tekanan ekonomi, juga kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat terhadap kebutuhan dasar, serta gaya hidup konsumtif dan boros. Menjadi deretan panjang beban rakyat, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan juga memengaruhi kesehatan mental.


Sistem pendidikan pun tidak menjadikan akidah sebagai fondasi untuk mencetak generasi unggul dan bermental baja. Saat ini pola pendidikan hanya bersifat transfer ilmu. Pencapaian yang diraih bersifat pemuasan materi atau finansial.


Bukan pada pembentukan karakter yang kuat iman, agar punya rasa syukur pada setiap nikmat, dan kuat menghadapi berbagai ujian hidup. Inilah akibat penerapan sistem rusak, yakni kapitalisme sekuler. Kerusakan sistemis maka pemecahannya juga harus sistemis dan fundamental.


Fungsi Negara

Islam dengan ketinggian dan kemuliaannya sangat memperhatikan urusan rakyat, sebab fungsi negara adalah pelayan urusan kepentingan, dan kemaslahatan rakyat, yang disebut raa'in.

Dalam Islam, sistem pendidikan berlandaskan pada akidah Islam, sehingga mampu menghasilkan individu yang pola pikir dan pola sikapnya sesuai tuntunan Islam. 


Kepribadian Islami akan membentuk karakter individu yang mampu menyelesaikan masalah yang datang kepada dirinya juga masalah keumatan. Berbeda jauh dengan sistem sekarang, di mana individunya malah menjadi pembuat masalah.


Negara punya andil besar untuk meminimalisir permasalahan rakyat, bahkan berusaha meniadakan masalah. Dikarenakan tren bunuh diri pada umumnya akibat ekonomi, maka negara harus menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah.


Islam menerapkan kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Kebutuhan dasar rakyat akan dipastikan murah, terjangkau, serta mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap distribusi, dan penetapan harga pangan, agar tidak ada kecurangan mafia pangan.


Negara akan menunjuk qadi hisbah dalam pengawasan pasar, agar berjalan stabil. Dan mereka punya wewenang menangani masalah yang terjadi di pasar demi kemaslahatan dan hak rakyat terpenuhi.


Kesehatan dan pendidikan dalam Islam diatur dengan mekanisme gratis, tidak boleh mengomersialkannya. Swasta boleh membangun sarana kesehatan dan pendidikan, tetapi tetap standarnya adalah akidah Islam, bukan komersialisasi.


Negara akan tegas melarang judol dan pinjol, serta memberikan sanksi kepada para pelaku. Namun, sebelumnya negara akan memberikan pengurusan yang detail terkait kebutuhan masyarakat. Penguasa tidak akan pernah menjadi regulator para pengusaha dan akan memberantas segala praktik kecurangan terkait keumatan. 


Penguasa dalam negara Islam adalah junnah atau pelindung urusan rakyatnya. Hanya dengan aturan Islam kafah kesejahteraan rakyat terjamin. Khususnya kesehatan mental rakyat akan terus terjaga dan dipupuk dengan fondasi akidah, karena Islam menjaga iman, harta, dan jiwa umatnya di bawah kepemimpinan khalifah. Mari bersegera menerapkan sistem Islam kafah. Wallahualam bissawab. [SH-SJ/MKC]

Kemiskinan Menurun: Hoaks atau Fakta?

Kemiskinan Menurun: Hoaks atau Fakta?

 


Meski, saat ini diklaim angka kemiskinan ekstrem menurun, kesenjangan ekonomi justru meningkat

Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang

_____________________________


Penulis Hanny N 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. (menpan, 5/7/2024)


Kemiskinan adalah isu kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, banyak laporan menunjukkan penurunan angka kemiskinan secara global. Namun, apakah informasi ini benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, atau sekadar manipulasi statistik?


Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan data dari Bank Dunia, persentase orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem (dengan penghasilan kurang dari $1,90 per hari) telah menurun secara signifikan. Pada tahun 1990, sekitar 36% populasi dunia berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, sementara pada tahun 2015, angka ini turun menjadi sekitar 10%.


Banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Misalnya, di China dan India, ratusan juta orang berhasil keluar dari kemiskinan berkat kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan inklusivitas.


Banyak negara telah meningkatkan program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat miskin. Program-program seperti transfer tunai bersyarat dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan telah memberikan dampak positif.


Bulan Februari lalu, Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial UNICEF menyatakan ada 333 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mungkin betul, kemiskinan global menurun tapi faktanya, masih ada ratusan juta bahkan miliaran orang yang hidup dalam kemiskinan, termasuk anak-anak. 


Mengapa Kemiskinan Masih Menjadi Masalah?

Meski, saat ini diklaim angka kemiskinan ekstrem menurun, kesenjangan ekonomi justru meningkat. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara, sebagian besar populasi masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.


Penurunan kemiskinan tidak merata di semua wilayah. Afrika Sub-Sahara, misalnya, masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Dengan banyak negara di wilayah ini yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.


Definisi kemiskinan ekstrem yang digunakan (penghasilan kurang dari $1,90 per hari) seringkali dianggap terlalu rendah dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Banyak orang yang berada di atas garis kemiskinan ini masih hidup dalam kondisi yang sangat rentan dan kekurangan.


Penurunan kemiskinan ekstrem tidak selalu berarti perbaikan keseluruhan dalam kualitas hidup atau kesetaraan ekonomi. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk hidup sejahtera.


Klaim Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun: Realitas atau Ilusi?

Baru-baru ini, sejumlah pejabat di Indonesia mengklaim bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan di negara ini telah menurun. Klaim ini datang di tengah situasi ekonomi yang sulit, ditandai dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), harga barang-barang yang semakin mahal, dan daya beli masyarakat yang menurun. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah klaim tersebut mencerminkan kenyataan di lapangan atau hanya sebuah ilusi?


Sejak pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK massal sebagai upaya bertahan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran dan penurunan pendapatan rumah tangga, yang seharusnya meningkatkan angka kemiskinan.


Kenaikan harga barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari telah meningkatkan biaya hidup. Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.


Penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya hidup membuat daya beli masyarakat menurun. Banyak keluarga yang harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.


Meski, angka kemiskinan mungkin menurun berdasarkan standar tertentu, kesenjangan antara yang kaya dan miskin tetap menjadi masalah besar. Kekayaan sering kali terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara, sebagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.


Penurunan kemiskinan dan ketimpangan mungkin tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah terpencil dan pedesaan sering kali tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah struktural yang memerlukan solusi jangka panjang. Meski, ada penurunan sementara dalam angka statistik tanpa perubahan struktural yang signifikan, masalah ini cenderung berulang.


Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata, tetapi hanya sekadar bermain angka. Sistem kapitalisme yang menjadi dasar ekonomi Indonesia saat ini, sering kali meniscayakan adanya kemiskinan, terutama ketika peran negara hanya sebagai regulator. Dalam sistem ini, rakyat sering kali diabaikan sementara pengusaha dianak-emaskan.


Sebagai regulator, negara cenderung lebih fokus pada menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha. Hal ini sering kali mengabaikan kebutuhan dasar rakyat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.


Kebijakan ekonomi sering kali dirancang untuk memberikan keuntungan maksimal bagi pengusaha. Insentif pajak, kemudahan perizinan, dan berbagai fasilitas lainnya diberikan untuk menarik investasi. Sementara, perlindungan dan kesejahteraan pekerja tidak mendapat perhatian yang seimbang.


Akibat dari fokus yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi adalah meningkatnya ketidakadilan sosial. Rakyat miskin semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan, sementara segelintir orang yang kaya makin kaya.


Pandangan Islam tentang Peran Negara dalam Mengatasi Kemiskinan

Islam menetapkan negara sebagai ra’─źn (penjaga) yang wajib menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui berbagai kebijakannya. 


Sistem politik dan ekonomi Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara nyata melalui beberapa prinsip dasar. Pertama, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat, sebagai kewajiban, memastikan bahwa sebagian kekayaan orang kaya disalurkan kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi.


Kedua, negara dalam sistem Islam berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh warganya.


Ketiga, sistem ekonomi Islam melarang riba (bunga), yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakadilan ekonomi dalam sistem kapitalisme. Dengan melarang riba, Islam mengajarkan sistem keuangan yang lebih adil dan merata.


Keempat, prinsip keadilan sosial sangat ditekankan dalam Islam. Negara wajib memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dan hidup dalam keadaan sejahtera. Kebijakan ekonomi dan sosial harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan bagi semua.


Kesimpulan

Klaim pejabat tentang penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia perlu dilihat dengan skeptis dan dianalisis secara kritis. Meski, ada beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan yang masih harus diatasi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih banyak bermain dengan angka-angka statistik daripada mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan secara nyata.


Sistem politik dan ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berfokus pada kesejahteraan seluruh individu, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan distribusi kekayaan yang adil, peran aktif negara, larangan riba, dan penekanan pada keadilan sosial, sistem ini dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Wallahualam bissawab [DW-Dara/MKC]

Pajak Tulang Punggung Negara adalah Maut

Pajak Tulang Punggung Negara adalah Maut

 


Pajak tulang punggung negara adalah maut

Seharusnya negara hadir melindungi dan mengayomi

_____________________________


Penulis Hanif Kristianto

Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Jika pajak menarik dari rakyat lalu jadikan tulang punggung

Maka rakyat sejatinya hebat dan telah berjasa menopang berat badan kekuasaan

Jika rakyat diperlakukan demikian agar dianggap berjasa pada negara

Maka sesungguhnya rakyat telah berdarah-darah dan kering keringat dinginnya


Lama kelamaan tulang punggung akan remuk

Setiap waktu dan saat selalu digebuk

Tubuh rakyat kering kerontang tinggal tulang belulang

Tak tega rakyat yang harusnya gemuk diurus kini nasib tak terlihat bagus


Rakyat akankah terus dijadikan melarat

Hingga kemapanan cukup diwakilkan oleh pejabat

Rakyat akankah dalam kepapaan

Hingga yang ditunjuk mengurusi rakyat kelupaan


Pajak tulang punggung negara adalah maut

Lupa jika kekayaan di dalam bumi sampai ke laut

Tergopoh-gopoh meminta rakyat berkorban harta berturut-turut

Harian dan bulanan hidup rakyat diliputi cemberut


Pajak tulang punggung negara adalah maut

Sebenarnya rakyat tuh ingin pendapatan utuh

Bisa menabung untuk kehidupan dan hal-hal yang butuh

Usaha dan rezekinya beli sesuatu kenapa harus ditambah dengan beban pajak kena semua


Pajak tulang punggung negara adalah maut

Seharusnya negara hadir melindungi dan mengayomi

Biarkan rakyat bahagia dan tersenyum tanpa beban pungutan sesuai undang-undang

Biarkan rakyat membelanjakan dan mengembangkan harta tanpa takut tagihan pungutan di setiap zaman


Pajak tulang punggung negara

Rakyat jadi tumpuan kekuasaan yang ingin digdaya

Jika saja rakyat menyadari akan kekuatannya

Niscaya rakyat paham akan arti dalam pengabdian


Pajak tulang punggung negara

Rakyat sumber pendapatan dalam pembangunan bangsa

Sementara sumber daya alam tak dikelola dengan sempurna

Padahal bisa dan banyak sekali manfaat didapatnya


Rakyat hendaknya dimuliakan dengan pengurusan yang penuh ketentraman

Rakyat hendaknya diurusi sebagai bagian dalam pengabdian

Kalau rakyat dianggap suara Tuhan

Kenapa tak mau taat dan melayani Tuhan Pencipta Alam?


Jadi penguasa itu melayani

Bukan minta dilayani

Jadi penguasa itu mengurusi dan memperhatikan

Bukan minta diurusi dan diprihatinkan

[DW-GSM/MKC]


#puisi #puisihanifk #sastra

Meneroka Pilgub Jatim 2024 (4): Buruh Keburu Merapat ke Khofifah-Emil?

Meneroka Pilgub Jatim 2024 (4): Buruh Keburu Merapat ke Khofifah-Emil?

 


Buruh menjadi daya tawar dalam sebuah pemilihan

Akankah buruh mampu menjadi presure group atau sekedar gula-gula politik? 

____________________________


Penulis Hanif Kristianto

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Analis Politik dan Media


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Ketua Korwil KSBSI Jatim Akhmad Soim dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Buruh Kimia Kesehatan atau Kikes KSBSI. Akhmad Soim memuji kepedulian Emil Dardak terhadap kesejahteraan buruh selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim pada periode 2019-2024. Soim juga Ketua Deklarator Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilgub 2018 lalu, ini menegaskan komitmen KSBSI untuk terus mendukung pasangan Khofifah-Emil pada periode 2024-2029.


Seperti biasa, buruh sebagai elemen masyarakat yang jumlahnya banyak tak ketinggalan mencari payung dalam pemilihan. Dukungan ini menjadi hal wajar. Mengingat buruh perlu perlindungan dan pertolongan. Dalam momen politik, suara buruh menjadi salah satu lumbung. Apalagi buruh dalam sistem ekonomi kapitalisme kerap diliputi banyak problem. Terlebih negara mengabaikan perannya untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan buruh. 


Uniknya, ketika buruh memiliki saluran politik Partai Buruh, bargaining positionnya naik. Partai-partai lain akan menggandeng. Koalisi menjadi jalan untuk bersama mendukung calonnya. Tak hanya itu, partai politik diharapkan bisa membawa aspirasi ke gedung dewan yang selama ini suara buruh jarang didengar. 


Terburu Buruh Merapat?

Gerakan buruh merupakan gerakan popular dalam kehidupan politik. Gerakan ini yang mengisnpirasi gerakan lain dari ragam komunitas dan entitas. Kesadaran pergerakan ini bermuara pada perjuangan hak buruh. Terutama menuntut perhatian dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Gerakan politik ini mengakomodasi kebuntuan buruh yang selama ini terhambat.


Selain alasan peningkatan kesejahteraan buruh dan memajukan perekonomian berbasis industri, menarik untuk mengulik analisis merapatnya buruh ke salah satu paslon. Berikut analisisnya:


Pertama, dekat dengan kekuasaan memudahkan membisiki penguasa. Namun, tidak hanya kaum buruh, kelompok lain pun sama. Hal ini mengindikasikan jika selama ini kekuasaan menjadi posisi paling menentukan dalam pemerintahan.


Kedua, paslon yang maju memahami. Bermodal dikenal dan sudah bekerja selama periode pertama, paling tidak ini jadi langkah mudah. Tidak perlu lagi berbusa-busa membranding diri. Tinggal menawarkan ke publik siapa yang ingin bersamanya. Beres.


Ketiga, buruh menjadi kekuatan baru penentu. Ragam konfederasi, serikat, dan komunitas buruh memang memiliki visi-misi yang hampir sama untuk kesejahteraan. Adapun untuk kepentingan politik kembali kepada pimpinan kelompok buruh. Faktor inilah yang jarang terendus oleh kalangan buruh secara umum.


Keempat, kalkulasi politik dukungan ke salah satu paslon menjadi jaminan dukungan perjalanan pemerintahan ke depan. Proses pembangunan ekonomi dan kesejahteraan menjadi kunci memunculkan ketertarikan. Apalagi paslon yang didukung berpotensi menang menjadikan kampanye ke bawah lebih gampang.


Kelima, sejatinya buruh adalah bagian dari rakyat. Entitas buruh menjadi corak gambaran perlakuan kekuasaan kepada rakyat. Jika terasa menguntungkan rakyat pun mendukung dengan senang. Sebaliknya, jika merasa dirugikan, rakyat pun akan hengkang.


Alhasil, suara buruh termasuk suara rakyat yang menentukan. Gerakan popular ini menjadi kelas baru dalam berpolitik yang semakin asyik dan penuh intrik. Buruh menjadi daya tawar dalam sebuah pemilihan. Akankah buruh mampu menjadi presure group atau sekedar gula-gula politik? Inilah ke depan yang harus dijawab kalangan buruh.


Pelajaran Penting Biar Tak Genting

Gairah politik buruh perlu mendapat apresiasi. Pasalnya buruh juga bergerak dan bertaji. Kalangan buruh dalam sistem ekonomi kapitalisme sering digambarkan menjadi yang tertindas. Kelas bawah dan seolah teraniaya. Padahal setiap manusia, termasuk buruh, manusia yang wajib diurusi kehidupannya.


Buruh perlu memahami konstelasi politik demokrasi. Demokrasi itu berasas sekularisme (memisahkan agama dan kehidupan). Kemudian, didukung dengan liberalisme (kebebasan) dalam menentukan tindakan. Alhasil, standar dalam politik demokrasi kerap berubah. Begitu pun aturan yang dihasilkan dari demokrasi. Maka sikap hati-hati dan waspada perlu menjadi alarm pertama sebelum menentukan pilihan dan dukungan.


Demokrasi juga kerap memperlakukan rakyat dengan jahat. Bagaimana bisa pejabat yang dipilih secara terhormat ujung aturannya menyusahkan rakyat? Belum lagi dengan tuntutan pajak yang meningkat. Sudah nasib rakyat melarat dan di ujung sekarat. Kekuasaan hanya melingkar di antara elit pejabat. Mau urus administari ini dan itu penuh syarat.


Kalau boleh usul kepada ketua atau pimpinan pergerakan buruh. Marilah berdiskusi dan mengkaji bersama tata dan pranata politik-ekonomi dalam Islam. Memang kesejahteaan yang jauh dari harapan ini karena adopsi kapitalisme-demokrasi. Lantas, solusinya bukan malah mencari dari sosialisme atau pramatisme merapat ke pejabat. Langkah itu hanya tambal sulam dan tidak mengurai problem kerakyatan. 


Jika politik Islam itu bermakna mengurusi urusan rakyat secara keseluruhan dengan penerapan aturan Allah yang membawa kemaslahatan. Begitu pun dengan ekonomi Islam yang akan membagi kepemilikan agar tidak tumpang tindih. Serta memeratakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yuk mulai pikirkan! [AS-Dara\MKC]