Featured Post

Recommended

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan _________...

Alt Title
Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler

tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan

__________________


Penulis Ummu Adil

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Guru Ideologis


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan di Papua masih terus terjadi dan penderitaan rakyat belum usai. Titik panas semakin bertambah dari hari ke hari. Namun yang membuat rakyat semakin terpuruk adalah abainya negara dengan bencana yang terjadi di negeri tercinta ini. 


Informasi yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunitas Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. 


Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan. Sementara itu, tiga provinsi diklaim mengalami penurunan, yakni: Kalimantan Timur turun 2 persen, Kalimantan Selatan turun 31 persen, dan Sulawesi Tengah turun 37 persen. (Kompas.com, 06-11-2026)


Daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik adalah Papua Selatan. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bonberay. Luas wilayah yang terbakar pun sungguh sangat besar sekali. 


Akar Masalah


Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini membongkar rusaknya sistem Kapitalisme. Fakta karhutla Papua menampakkan kerakusan dan jahatnya kepemimpinan sekuler kapitas. Di mana dalam sistem Kapitalisme yang diutamakan adalah kemanfaatan yang didapat untuk dirinya dan kelompoknya, bukan kesejahteraan rakyat. 


Dalam sistem kapitalisme, memaksa rakyat untuk menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Bahkan, terlihat jelas di depan mata mereka jika menderita karena karhutla. Namun, peran negara seperti tidak ada. 


Bisa kita lihat dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Dengan fakta di atas, di manakah peran negara dalam mengatasi bencana? 


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitaslisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan yang menelantarkan rakyat. 


Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyat agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Solusi Islam


Berbeda dengan sistem kapitaslisme sekuler, mari kita melihat gambaran sistem kepemimpinan Islam di mana negara sebagai ra'in dan junnah. Ra'in akan mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya. Negara akan menggunakan teknologi terbaik untuk mengatasi bencana yang ada.


Karena saat ini memang zamannya teknologi canggih yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan apapun termasuk mengatasi karhutla ini. Negara sebagai junnah (pelindung) akan bergerak cepat karena menyangkut nyawa dan mengerahkan sumber daya secara maksimal dari Baitulmal Khil4fah. 


Maka dari itu, sangat dibutuhkan mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Caranya dengan menyadarkan umat bahwa hanya aturan Allah yang harus diterapkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.


Untuk menyatukan kaum muslim, maka butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Partai yang mengutamakan hukum syarak dan bukan keuntungan duniawi. Partai yang paham bahwa hanya hukum Allah yang harus diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini. 


Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa dan berjuang agar negeri tercinta ini segera menerapkan sistem Islam. Sistem yang standarnya adalah halal haram. Standarnya adalah hukum syarak bukan hukum manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun

dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare.


"Kejadian karhutla yang bisa kami laporkan pada hari ini bahwa ada total 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan kemarin. Sementara itu, kami mendeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146%, Kalimantan Timur 5%, Sulawesi Tengah 38%," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. (detiknews.com, 12-11-2026)


Karhutla di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Papua Selatan bukan lagi peristiwa insidental, tetapi sudah menjadi bencana berulang yang polanya sama setiap tahun. Angka yang naik-turun ini menunjukkan api tidak benar-benar padam, melainkan terus menyala dan berpindah.


Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut.


Fakta yang lebih serius: wilayah Okaba menjadi sorotan BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.


Ini menegaskan bahwa kebakaran tidak terjadi di hutan belantara yang tak bertuan. Ia terjadi di wilayah yang jelas ada pengelolanya, jelas ada pemilik konsesinya. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui *2.300 hektare*, khususnya di kawasan Bomberay.


Artinya, ribuan hektare hutan, lahan masyarakat, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan rakyat telah hangus. Kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi yang dialami rakyat tidak bisa dihitung hanya dengan angka hektare.


Di lapangan, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Tidak ada mobil pemadam yang memadai, tidak ada peralatan modern, tidak ada dukungan logistik yang layak. Sementara itu, pihak berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan karena faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Kontradiksi ini adalah fakta yang paling menyakitkan, negara punya satelit untuk memantau titik api, punya anggaran triliunan, punya akses ke perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak mampu melindungi rakyatnya dari api yang sudah terpantau sejak awal. Jika kita hanya berhenti pada fakta, kita akan menganggap karhutla sebagai bencana alam akibat kemarau. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam. Ada tiga analisis mendasar:


Pertama, sistem kapitalisme sekuler. Pada saat ini hutan tidak dipandang sebagai amanah dan milik umum yang harus dijaga. Hutan dipandang sebagai komoditas yang bisa dikonsesikan, dieksploitasi, dan dibakar demi keuntungan.


Kedua, negara memberikan konsesi ribuan hektare kepada korporasi sawit. Korporasi kemudian melakukan pembukaan lahan dengan cara termurah, yaitu membakar. Cara ini paling murah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi perusahaan, meskipun paling merusak bagi rakyat dan lingkungan.


Ketiga, ketika kebakaran terjadi di dalam konsesi perusahaan, negara cenderung lambat menindak. Sanksi yang diberikan seringkali hanya administratif, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat perusahaan dari pembakaran lahan.


Inilah watak sistem kapitalis, negara menjadi pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Sistem kepemimpinan sekuler kapitalis memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan tanggung jawab penguasa dari pertanggungjawaban akhirat.


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya. Ketika terjadi bencana, penguasa cukup memberikan pernyataan, membentuk satgas, dan menunggu hujan. Tidak ada beban dosa di hadapan Allah.


Akibatnya, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa. Setiap tahun rakyat harus menghirup asap, anak-anak harus libur sekolah, petani gagal panen, dan masyarakat adat kehilangan hutan ulayatnya. Semua itu dianggap sebagai "risiko" dan "musibah" yang harus diterima.


Dalam pandangan Islam, ini bukan musibah, tetapi kemudaratan yang lahir dari kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Negara hadir sebagai perisai yang melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya ekologis. Namun faktanya, dalam kasus karhutla Papua, negara justru absen.


Negara tidak hadir dengan peralatan yang memadai. Negara tidak hadir dengan pencegahan dini. Negara tidak hadir dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar yang hadir justru rakyat dengan bantuan terbatas. Ini bukti nyata bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan dan kegagalan dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus rakyat.


Solusi atas karhutla Papua bukan sekadar menambah mobil pemadam atau menambah anggaran BNPB. Solusinya adalah perubahan sistemik; mengganti sistem kepemimpinan sekuler kapitalis dengan sistem kepemimpinan Islam.


Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan privilege. Rasulullah ﷺ bersabda: 

"Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Konsep ra'in ini mengubah total paradigma kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh berdalih cuaca dan medan. Ia wajib memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan aman dari kebakaran.


Jika terjadi kebakaran, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka negara Khil4fah tidak akan menunggu api membesar. Negara wajib memiliki sistem pemantauan dini, pasukan pemadam yang terlatih, peralatan yang lengkap, dan anggaran yang disiapkan khusus untuk ri'ayah lingkungan.


Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Sesungguhnya Imam itu adalah Junnah, berperang dari belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Fungsi junnah dalam konteks karhutla adalah negara menjadi perisai yang melindungi hutan dan rakyat dari keserakahan korporasi.


Dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber daya alam yang melimpah adalah milik umum (milkiyah 'ammah). Tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi swasta untuk dieksploitasi secara rakus.


Negara Khil4fah akan melarang penguasaan konsesi hutan secara masif oleh korporasi. Mengelola hutan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan dengan sanksi yang membuat jera, bukan sekedar denda administratif.


Menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari perintah syarak untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."


Karhutla Papua membuktikan bahwa solusi parsial tidak akan berhasil. Ganti kepala daerah, ganti menteri, atau ganti presiden tidak akan menyelesaikan masalah jika sistemnya tetap kapitalis.


Oleh karena itu, urgensi hari ini adalah mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. 


Umat harus disadarkan bahwa masalah karhutla adalah masalah sistem, bukan masalah cuaca. Umat harus mencari solusi tuntas hanya ada dalam Islam. Dan perubahan sistem membutuhkan perjuangan politik yang terorganisir.

 

Perjuangan ini membutuhkan dukungan umat di bawah kepemimpinan politik ideologis yang mengemban dakwah Islam kafah. Pemimpin dan kelompok ideologis Islam harus menjadi penggerak kesadaran umat, hingga umat menuntut perubahan sistem dan tegaknya Khil4fah yang akan menjadi ra'in dan junnah yang sesungguhnya.


Dengan Khil4fah, hutan Papua tidak lagi menjadi ladang pembakaran korporasi, tetapi menjadi amanah yang dijaga untuk kemaslahatan rakyat Papua dan seluruh umat. Wallahualam bissawab.

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah




Namun kenyataannya kapitalisme memberi 

ruang bebas bagi oligarki dan pihak swasta untuk menguasainya

____________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan sumber kehidupan yang menopang keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia. 


Namun, ironisnya, kekayaan hutan Indonesia justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir pemilik modal. Sementara oligarki menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat harus menanggung banjir bandang, tanah longsor, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pada Rabu (28-10), mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung UOB Jakarta membentangkan spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Mereka juga menyuarakan tuntutan penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan.


Massa demonstrasi yang tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28-10-2026), membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki”. Spanduk tersebut dibentangkan saat massa berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi terhalang blokade aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. (kompas.com, 28-10-2026)


Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan persoalan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.


Kapitalisme Karpet Merah bagi Oligarki


Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir korporasi memperlihatkan ketimpangan pengelolaan kekayaan alam. Hutan yang semestinya menjadi penyangga kehidupan justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Keuntungan dipusatkan pada pemilik modal, sedangkan kerugian ekologis diwariskan kepada masyarakat.


Inilah wajah sistem kapitalisme sekuler. Paradigma yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama telah membuka ruang bagi liberalisasi sumber daya alam. Negara cenderung memberikan ruang besar kepada korporasi melalui berbagai konsesi, sementara pengawasan dan penegakan hukum kerap tidak sebanding dengan besarnya kerusakan.


Akibatnya, rakyat hanya menjadi korban dari keserakahan yang dilegalkan melalui kebijakan. Bencana bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga buah dari tata kelola yang mengabaikan amanah perlindungan lingkungan.


Islam Menolak Privatisasi Kekayaan Umum


Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan tegas mengenai kepemilikan. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat merupakan bagian dari kepemilikan umum. Tidak boleh kekayaan tersebut diserahkan kepada individu atau oligarki untuk dikuasai demi keuntungan pribadi.


Rasulullah saw. bersabda: 


"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).


Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik yang bebas memindahtangankan kekayaan umum kepada pihak swasta.


Politik ekonomi Islam memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir elite.


Negara sebagai Ra'in dan Junnah


Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Karena itu, negara wajib menjaga kelestarian hutan, mencegah eksploitasi, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti merusak lingkungan.


Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Inilah fungsi negara sebagai ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Perlindungan alam tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki.


Sudah saatnya menyadari bahwa persoalan hutan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian regulasi atau penindakan sesaat. Akar masalahnya adalah sistem yang memberikan ruang bagi dominasi kapital. Hanya dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, pengelolaan kekayaan alam dapat dikembalikan pada fungsi hakikinya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan kemewahan segelintir oligarki. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]


Evi Faouziah S.Pd

PoVmu Menentukan Hidupmu

PoVmu Menentukan Hidupmu

 




Permasalahan terjadi ketika generasi muda menentukan arah hidupnya

pada tren-tren yang sedang viral di media sosial tanpa mempertimbangkan benar dan salah


______________________________



Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya



KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pembahasan generasi muda tak pernah habis, selalu menarik untuk dipelajari. Dengan berbagai perkembangan yang berubah-ubah itu akan memengaruhi pola pikir dan sikap terhadap generasi muda saat ini. Dari pakaian, makanan, cara belajar, bermain dan juga istilah-istilah yang berbeda dengan zaman orang tua maupun gurunya.



Salah satunya istilah point of view (PoV). Apa itu PoV? Secara sederhana, point of view berarti sudut pandang. Dalam konteks narasi atau storytelling, istilah ini digunakan untuk menunjukkan dari perspektif siapa suatu cerita atau kejadian disampaikan. 



Awalnya, istilah ini banyak dipakai dalam dunia sastra dan perfilman. Misalnya, ada PoV orang pertama (menggunakan kata "aku" atau "saya"), PoV orang ketiga (menggunakan "dia"), atau bahkan sudut pandang serba tahu. Namun, seiring berkembangnya media sosial, makna PoV jadi jauh lebih fleksibel dan sering digunakan dalam cara yang lebih spontan atau kreatif.



Bagi anak muda PoV menjadi bagian dari identitas, gaya hidup, bahkan standar dalam menentukan pilihan hidup. Apa yang dianggap keren, bahagia, sukses menurut mereka itu ditentukan oleh lingkungan pergaulan sekitar dan media sosial.



PoV dijadikan identitas yang menunjukkan siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin dipandang oleh lingkungan sekitar. PoV merupakan bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang harus diikuti, agar tidak dianggap ketinggalan zaman. 



Akhirnya, generasi muda sering memiliki PoV yang berbeda dengan orang tua maupun guru mereka sehingga tidak sedikit menimbulkan perbedaan dalam pemikiran dan sikap, juga perdebatan yang membuat nasihat orang tua dan guru dianggap tidak sesuai dengan kehidupan zaman sekarang.



Sebenarnya perbedaan dalam menentukan sudut pandang kehidupan adalah hal yang wajar. Apalagi generasi muda yang sedang mencari jati diri, lagi menentukan arah hidupnya mau dibawa kemana.



Namun, permasalahan terjadi ketika generasi muda menentukan arah hidupnya pada tren-tren yang sedang viral di media sosial, atau sesuatu yang sedang ramai dibicarakan di lingkungan tanpa mempertimbangkan benar dan salah، tanpa memperhatikan apakah sesuai dengan norma agama atau tidak.



Dalam sistem kapitalis global saat ini, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk generasi muda, karena kapitalisme membuat pengaruh buruk pada generasi muda agar berlomba-lomba memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai target pasar global lewat industri kosmetik, fashion, kuliner, hiburan, pariwisata hingga layanan digital termasuk konten PoV kehidupan liberal yang jauh dari aturan agama melalui iklan, influencer, serta algoritma media sosial.



Maka wajar jika generasi muda banyak berperilaku konsumtif, flexing, financial freedom, glow up, dan sebagainya. Mereka membentuk standar kebahagiaan menurut versi sendiri, menjalani hidup sesuai keinginan sendiri tanpa menjadikan aturan agama sebagai standar kehidupan. Akibatnya nilai kehidupan semakin jauh dari standar orientasi akhirat.



Kapitalisme sejatinya membuat seseorang sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan, tolak ukur kebahagiaan berdasarkan kepuasan materi, dan kebebasan individu dijadikan standar utama dalam berperilaku. Maka ketika PoV hidup dibangun dengan menyampingkan agama pasti akan menimbulkan kemudharatan.



Dalam Islam generasi muda boleh memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, hanya saja PoV nya berbeda. Bagi seorang muslim PoV ditentukan lewat cara berpikir dan bersikap yang sesuai dengan akidah Islam, smua yang dilakukan hanya berharap pada rida Allah semata, bukan untuk meraih materi berlebihan dan kebebasan tanpa aturan.



Oleh sebab itu, generasi muda muslim harus sadar bahwa PoV mereka muncul bukan dari kebutuhan dan pemikiran sendiri, tapi diciptakan oleh sistem kapitalisme global yang menargetkan generasi muda sebagai target pasar.



Generasi muda muslim harus lebih selektif karena yang viral di media sosial tidak berarti sebuah kebenaran. Generasi muda muslim harus kritis terhadap iklan, tren, konten, dan lainnya yang mempengaruhi pikiran dan sikap, serta waspada pada musuh-musuh kaum muslim yang terus menghancurkan generasi muda supaya jauh dari agamanya.



Sistem Islam menjadikan generasi muda harus memiliki kepribadian Islam tinggi, yang dibekali akidah dan keimanan yang kuat sehingga terwujud generasi muda pembangun peradaban Islam yang mulia.



Kepribadian Islam dibangun dengan pola pikir Islam dan pola sikap Islam sejak dini. Mereka dibekali pendidikan baik formal maupun nonformal sehingga memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menentukan standar perbuatannya.



Dalam pembentukan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, guru, lingkungan masyarakat saja, tapi peran negara paling penting. Negara wajib untuk menciptakan suasana kepribadian Islam di seluruh masyarakat dengan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Negara bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya.



Seperti firman Allah Taala di QS. Adz-Dzariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tujuan hidup yaitu rida Allah daripada pencapaian kesenangan duniawi yang sesaat.



Maka, sudah semestinya generasi muda memiliki PoV berdasarkan Islam, waktunya, potensi, ilmu dan hidupnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jangan sampai masa muda dipenuhi validasi sosial dan mengikuti tren tanpa bisa dipertanggungjawabkan.



“Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga ia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan...” (HR. At-Tirmidzi)



Sejarah Islam menorehkan banyak sosok generasi muda yang bisa dijadikan teladan PoV misalnya Usamah bin Zaid menjadi panglima pasukan pada usia sekitar 18 tahun. Ada Muhammad Al-Fatih pemimpin muda yang menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Ada Mush'ab bin Umair, pemuda yang menjadi delegasi dakwah Islam hingga lahirnya peradaban Islam di Madinah.



Akhirnya PoV generasi muda akan menentukan jalan hidup. Jika dibentuk dengan tren-tren yang tidak sesuai syariat maka akan terjadi kehancuran. Sebaliknya jika PoV itu dilakukan sesuai syariat Islam maka generasi muda akan menjadi generasi yang membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab.

Hutan: Rakyat Pemilik Sejati, Mengapa Oligarki yang Menikmati?

Hutan: Rakyat Pemilik Sejati, Mengapa Oligarki yang Menikmati?

 



Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum

yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki 


--------------------------------------------------

Penulis Dewi Jafar Sidik

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI -Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, bertema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia", Rabu, 28 Oktober 2026 diwarnai unjuk rasa dengan tajuk aksi #IndonesiaSadar, yang melibatkan peserta dari aliansi mahasiswa, buruh, petani, dan elemen masyarakat. 


Dalam demontrasi tersebut ribuan massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" di hadapan aparat pada hari Rabu (28-10-2026) di depan gedung UOB Jakarta. (idntimes.com, 28-10-2026)



Dilansir dari kompas.com, 28-10-2026. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik dan evaluasi kepada kinerja dua tahun kepemimpinan nasional. Aksi dengan membawa lima tuntutan utama: Penetapan status bencana nasional untuk karhutla, Pembenahan kebijakan ekonomi, Penurunan biaya pendidikan, Reformasi hukum, Perlindungan kebebasan berpendapat. 

Sikap Kritis Mahasiswa 


Turunnya mahasiswa untuk menyuarakan kritik dan evaluasi pada pemerintah adalah bentuk kepedulian dan merespons berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keresahan dampak dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan hukum, yang dianggap saling berkaitan erat dalam menciptakan krisis ruang hidup yang membebani masyarakat.


Beragam persoalan yang mendera negeri ini merupakan akibat dari kebijakan negara yang dinilai terlalu berpihak pada oligarki. Hal ini mampu menjadi energi yang menyulut gelombang protes mahasiswa. Gerakan protes pun terlihat merata di beberapa wilayah. Ini menunjukkan gelombang suara kritis mahasiswa tidak terjadi di satu tempat saja.


Sikap kritis dalam partisipasi politik dan kebebasan berekspresi mahasiswa ini patut mendapat apresiasi. Keberanian mereka menyuarakan tuntutan dan kritik yang kadang kala harus berhadapan dengan risiko fisik. Namun, aksi mahasiswa ini jangan hanya sebatas tuntutan atas ketidakadilan dan ketimpangan saja, tapi harus benar-benar menggugat hingga ke akar masalah yang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan tersebut. 

Akar Masalah 


Sejatinya beragam persoalan yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Oleh karena demonstrasi seharusnya bukan hanya meluapkan puncak kekesalan saja, tapi harus dibarengi oleh kesadaran utuh atas sistem apa yang sedang berjalan di negeri ini.


Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler sering kali menempatkan sumber daya alam (SDA), hutan sebagai komoditas ekonomi yang dikelola demi keuntungan segelintir pemodal atau korporasi. Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler telah menjadikan hutan dikuasai para oligarki.


Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara aktivitas produksi, distribusi, dan kepemilikan aset ekonomi sebagian besar dikendalikan oleh pihak swasta. Maka tidak heran jika dalam sistem ini setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat akan dipola sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan pihak swasta.


Penguasaan kawasan hutan oleh oligarki di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi difasilitasi oleh berbagai kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi inilah yang memberikan kemudahan izin skala besar (konsesi) kepada para kapital, yang sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.


Penguasaan kawasan skala besar di Indonesia oleh oligarki dan korporasi telah membawa kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Diantaranya berdampak pada kerusakan ekologis dan bencana, penderitaan masyarakat adat, dan ketimpangan perlakuan hukum.


Para oligarki yang menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat yang tertimpa bencana banjir bandang, dan kabut asap karhutla. Masyarakat sering kehilangan ruang hidup dan tanah mereka akibat perampasan lahan. Ironisnya, ketika mereka memperjuangkan hak-haknya, kerap mendapatkan ketidakadilan hukum.


Berulang dan lamanya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia sebagai penanda adanya kegagalan negara dalam menjalankan kebijakan. Selama sistem yang menjadi asas dalam kepengurusan negara sekularisme kapitalisme akan berpotensi mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat.

Paradigma Islam


Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikannya dari milik umum menjadi milik negara. Dalam sistem ekonomi Islam, harta yang termasuk kepemilikan umum adalah harta yang ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan seluruh masyarakat.


Dalil yang mendasari bahwa hutan dan sumber daya alam tertentu merupakan milik umum adalah hadis Nabi Muhammad saw.
Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." [HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah]


Negara hanya diamanahi sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Negara wajib mengelola kekayaan tersebut sesuai syariat dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Harta yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dipindahtangankan menjadi milik pribadi (privatisasi) atau perusahan, yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan sepihak.


Islam menetapkan bahwa menjaga alam adalah sebuah kewajiban yang melekat pada manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, serta melarang segala bentuk perusakan, termasuk membakar hutan, lahan, dan ekosistem. Manusia bertugas untuk memakmurkan, mengelola dan memelihara bumi, bukan menghancurkannya.


Dalam sistem Islam negara sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur, mengurus, dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat. Negara harus memenuhi kebutuhan rakyat dari mulai urusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.


Sistem Islam juga menetapkan negara sebagai junnah (pelindung). Negara berfungsi melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, kezaliman, bahaya, serta musuh dari luar maupun dalam negeri, serta menjaga keselamatan, kehormatan, dan kemuliaan umat.

Penutup


Demikianlah konsep Islam dalam menetapkan fungsi negara. Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan penguasaan hutan kepada individu maupun oligarki. Pemimpin dalam sistem Islam wajib menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Pemimpin wajib memenuhi kebutuhan rakyat, mengurus dan melindungi rakyatnya dari segala macam bahaya. Menjadi pemimpin adalah amanah, yang tidak boleh dikhianati. Wallahualam bissawab.

Masih Tentang Karhutla

Masih Tentang Karhutla


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam

tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan

__________________


Penulis Yuli Juharini

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa yang sesuaidengan keadaan yang terjadi saat ini terkait bencana alam. Mengapa demikian?


Karena Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp148 miliar diduga telah dikorupsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang notabene seharusnya lembaga itu membantu para korban bencana seperti, karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera. Hal itu berlangsung dari tahun 2024 hingga 2026. (kpk.co.id, 16-10-2026)


Berbicara tentang karhutla, sampai saat ini tidak ada solusi yang benar-benar menyentuh akar masalahnya. Setiap tahun bencana karhutla selalu berulang. Seperti sebuah ritme yang memang selalu ada. Sementara para penguasa duduk manis seakan-akan menunggu bencana itu kembali. Akibatnya rakyat mengalami penderitaan berkepanjangan.


Liberalisasi Perdagangan dan Alih Fungsi Hutan


Liberalisasi perdagangan sebagai visi politik kapitalisme menjadi akar masalahnya. Korporasi di Indonesia mencium hal itu dan tidak akan melewatkannya begitu saja. Mereka menilai bahwa sawitlah yang akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda mengingat harga sawit di dunia internasional sangat menggiurkan. Karena itu para korporasi berlomba-lomba menanam sawit dalam jumlah banyak untuk kebutuhan ekspor.


Untuk menanam sawit dalam jumlah besar tentu saja membutuhkan lahan yang sangat luas. Untuk itu hutan adalah tempat yang tepat, mengingat masih banyaknya hutan-hutan di Indonesia. Ironisnya pemerintah memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan sawit berupa Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka hutan.


Ketika membuka hutan untuk ditanami sawit, perusahaan memilih cara dengan membakarnya. Cara ini dinilai lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan ekskavator. Sudah menjadi tabiat kaum kapitalis yakni dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan alam sekitar.


Dampak dari Karhutla


Karhutla terjadi pada musim kemarau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu berdampak tidak hanya pada manusia melainkan juga pada satwa-satwa liar yang ada di dalamnya. Timbulnya berbagai macam penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang pada kelompok rentan terdampak yaitu balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Belum lagi ketika musim hujan tiba. Hutan yang gundul, walaupun sudah ditanami sawit tetap berisiko banjir bandang dan tanah longsor karena kehilangan daya serap air.


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data sebanyak 401.586 kasus ISPA dampak dari karhutla yang tersebar di 7 propinsi dan 63 kabupaten dan kota. Sementara itu lembaga riset Center for Research on Energi and Clean Air (CREA) memperkirakan ada 5.200 kasus kematian akibat karhutla selama bulan Agustus hingga September. Mirisnya, walaupun banyak korban berjatuhan akibat karhutla, pemerintah belum menetapkan status sebagai bencana nasional. Hal itu menunjukkan sikap arogansi dari pemerintah itu sendiri yang merasa mampu mengatasi masalah karhutla.


Solusi Tuntas Islam


Setiap masalah yang terjadi di bumi, ternyata Islam selalu punya solusi, termasuk masalah karhutla. Dalam Islam, hutan itu bukan milik segelintir orang melainkan masuk ke dalam kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.


Dalam sebuah hadis Rasul bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)


Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ketiganya haram dimiliki oleh individu, korporasi, oligarki, dan sejenisnya. Mengapa? Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memperkaya diri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam, tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan.


Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat di atas mencerminkan larangan keras tindakan perusakan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Jika terjadi karhutla, pemimpin dalam Islam akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar dapat memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Dana yang diperlukan diambil dari baitul mal. Jika tidak mencukupi, maka negara akan menarik pajak temporer (dharibah) dari orang-orang kaya. Setelah karhutla dapat diatasi, dharibah segera dihentikan.


Masyarakat terdampak akan direlokasi ke tempat aman, jauh dari lokasi karhutla. Semua kebutuhan dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Seorang pemimpin benar-benar mengurusi semua kebutuhan rakyatnya tanpa pandang bulu.


Hal itu sesuai dengan hadis di mana Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus (rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hutan yang sudah gundul akibat karhutla, akan ditanami kembali (reboisasi) dengan tanaman sejenis yang sudah habis terbakar agar ekosistem kembali terjaga. Langkah ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." 


Mitigasi pun dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya karhutla. Itu dilakukan secara cepat dan mudah tanpa melalui birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Keselamatan rakyat lebih diutamakan. 


Begitulah ketika Islam dijadikan patokan dalam kehidupan. Semua makhluk hidup akan merasakan kedamaian dan ketenteraman. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga masa itu segera tiba. Aamiin. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani


Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir

Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan

_______________________________


Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H.,M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ketua Dewan Penasihat Kamar Daang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah berencana akan memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi. 


Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Kebijakan tersebut akan mulai efektif pada 9 November 2026, pernyataan ini disampaikan Hashim dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, pada Kamis 29 Oktober 2026 lalu. (Kompas.com, 03-11-2026)


Pernyataan ini muncul ketika pemerintah masih berupaya mengejar target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Pemerintah membidik peningkatan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 18% dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Pada sisi lain, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. (BeritaSatu.com, 05-11-2026)


Kebijakan ini jika dikaji secara mendalam menjadi sesuatu yang janggal dalam penerapannya. Ketika rakyat sebagai konsumen lokal begitu patuh membayar pajak ekstra untuk setiap hiburan daring, lalu ke mana perginya pajak dari para raksasa teknologi global? Sektor pajak digital seolah-olah hanya menyentuh permukaan konsumen saja. Sementara, reformasi struktur untuk mengejar laba para korporasi seperti sengaja terlupakan dan dibiarkan begitu saja. 


Berdasarkan data ekonomi terbaru, nilai ekonomi digital di Asia Tenggara terus meroket tajam hingga menembus angka puluhan miliar dolar AS. Menariknya, Indonesia memegang porsi pasar terbesar di kawasan ini. Pajak digital yang awalnya diagung-agungkan sebagai sumber penerimaan masa depan baru, di lapangan justru menjelma menjadi pungutan yang regresif.


Disebut regresif karena ia langsung memotong kantong konsumen akhir secara rata tanpa melihat latar belakang ekonominya. Di sisi lain, korporasi kakap pemilik platform malah menikmati kelonggaran fiskal yang luar biasa tanpa tersentuh kewajiban PPh yang adil. (yoursay.id, 05-11-2026)


Pedagang lokal atau pelaku UMKM yang baru merintis untuk usaha sudah menjadi pantauan patuh pajak oleh pemerintah sejak hari pertama mereka buka. Sementara itu, perusahaan asing yang berskala global yang meraup cuan dari kuota internet bisa melanggang bebas tanpa kontribusi PPh badan yang sepadan.


Pemerintah lupa jika peraturan pajak ini dibuat untuk menyejahterakan rakyat, bukan menjadi alat untuk memalak rakyat dengan menjadikannya beban tambahan yang sangat berat dalam hidup mereka yang saat ini juga sudah dalam kondisi yang sangat terjepit. Bahkan demi menambah penerimaan negara perusahaan asing yang besar diberikan tax holiday agar tetap mau berinvestasi di negeri ini, sebaliknya rakyat dipaksa untuk membayar tagihan pajak setiap tahunnya bahkan diberikan denda jika telat dalam pembayarannya. 


Hal ini dikarenakan penerimaan negara terpenting dan utama adalah pajak. Ini merupakan konsep sistem ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Di atas sistem ini berdiri sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang memilliki modal untuk menguasai apa saja yang termasuk bidang-bidang strategis. Alhasil, bidang-bidang strategis ini tidak menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang utama adalah Pajak. Tanpa pajak maka tidak akan ada pembangunan. 


Pajak merupakan pungutan yang diambil dari rakyat. Kembali lagi rakyat menjadi pihak yang terbebani dan ini merupakan bentuk kedzaliman. Hal ini menjadi bukti bahwa negara dalam sistem kapitalis-sekuler hanya menjadi regulator bukan peri’ayah umat dan penjamin kesejahteraan rakyat.


Mengapa demikian? Karena dalam sistem kapitalis-sekuler yang menjadi pihak terpenting adalah si pemilik modal. Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir. Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan. 


Sistem Ekonomi Islam
 

Islam yang merupakan sistem yang sempurna dan paripurna merupakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta. Sistem yang berdiri atas dasar aqidah islam. Sistem yang memberikan hak hanya pada Sang Khaliq yang berhak untuk membuat hukum. Diatas dasar inilah berdiri aturan-aturan yang mengatur sistem kehidupan manusia termasuk ekonomi. 


Sistem ekonomi Islam tidak menetapkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara meskipun dalam islam pajak juga ada pengaturannya. Sumber penerimaan negara dalam sistem Islam ada banyak. Sumber penerimaan negara yang tetap akan ada walaupun tidak ada kebutuhan apa-apa yang merupakan hak kaum muslim dan masuk dalam Baitulmal yakni: fai’, jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus, rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad.


Selain itu, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah akan menjadi sumber penerimaan yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Karena SDA dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh individu. SDA merupakan kepemilikan umum.


Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yakni padang rumput, air dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmad)


Pada saat kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai besaran belanja dalam kondisi seperti ini pemimpin negara akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak. Salah satunya dengan memungut pajak.


Namun, pajak yang dipungut tidak diwajibkan kepada semua kaum muslim apalagi non-muslim. Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proposional (makruf) sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. 


Pajak hanya pungutan isendental yang akan diambil jika Baitulmal dalam kondisi kosong. Ketika baituk maal dapat berfungsi kembali maka pajak tidak akan dipungut lagi sehingga tidak ada yang namanya pajak wajib yang akan dibayar per masanya. Seperti saat ini pertahun atau perbulan atau peraktivitas yang dilakukan oleh rakyat akan dipunggut pajak.


Apalagi sampai dikenakan denda karena tidak membayar atau tidak tepat waktu. Berbeda dengan negara saat ini yang memalak rakyat secara tidak langsung dengan kebijakan pajak sebagai semua solusi permasalahan ekonomi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Konflik Saudi-Houthi: Menyingkap Kepentingan Imperialis di Balik Darah Umat Islam

Konflik Saudi-Houthi: Menyingkap Kepentingan Imperialis di Balik Darah Umat Islam


Pada dasarnya, di belakang layar konflik ini

ada kepentingan besar Amerika Serikat dan sekutunya yang dilancarkan melalui proksi regional maupun lokal

___________________


Penulis Firda Yulianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Freelance Writer


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Konflik kelompok Houthi dan Arab Saudi kembali memanas, setelah mereka saling balas serangan yang mengakibatkan korban dari kedua belah pihak, dalam hal ini rakyat sipil.


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa setidaknya sebanyak 1.574 orang dilaporkan tewas dan 6.939 lainnya mengalami luka-luka di Yaman, menyusul lonjakan eskalasi militer yang kembali memanas sejak bulan Agustus lalu. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh kantor berita Turki, Anadolu, badan kesehatan di bawah naungan PBB tersebut mencatat total kumulatif sebanyak 8.513 korban jiwa dan luka sejak awal Agustus hingga periode pencatatan per 19 Oktober 2026.


Dalam data terbarunya, WHO mencatat adanya penambahan korban sebanyak 292 orang meninggal dunia dan 1.048 orang mengalami luka-luka yang terjadi hanya dalam kurun waktu laporan delapan hari terakhir. Sebagai perbandingan, pada Kamis pekan sebelumnya, WHO sempat merilis data korban jiwa sebanyak 1.282 orang dengan 5.891 orang terluka sejak eskalasi pecah pada 6 Agustus 2026. (Ntvnews.id)


Konflik kembali meningkat pada bulan September kemarin setelah kelompok Houthi merebut sebagian wilayah pesisir Laut Merah di Barat Daya Yaman, dekat Selat Bab al-Mandab, yang merupakan jalur sempit dan strategis bagi pelayaran global. Kemajuan pasukan Houthi tersebut turut berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak setelah enam bulan perang antara Amerika Serikat, Isra*l, dan Iran.


Pertempuran sengit terus berlanjut di sekitar kota Taiz yang dikuasai pemerintah dan sedang dikepung serta di wilayah utara di provinsi Marib, al-Jawf, Dhale, dan Shabwa. Hingga saat ini, peta kekuatan di Yaman terbagi di mana kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah di bagian utara dan barat. Sementara itu, kubu pasukan pemerintah beserta para sekutunya memegang kendali atas kota Aden serta mayoritas kawasan di wilayah selatan dan timur negara tersebut.


Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dalam perang melawan kelompok Houthi menyatakan bahwa empat drone berhasil dicegat di wilayah Provinsi Timur pada Rabu malam. Selain itu, empat drone lainnya berhasil dicegat di wilayah Provinsi Riyadh dan Madinah.


Menurut otoritas Arab Saudi, sedikitnya 21 orang kini telah tewas akibat serangan Houthi terhadap bandara-bandara di Arab Saudi sejak awal Oktober. Salah satu serangan rudal yang menghantam Bandara Internasional Riyadh pada 10 Oktober menewaskan 13 orang dan melukai 308 lainnya. Serangan tersebut menjadi serangan paling mematikan di Arab Saudi dalam lebih dari satu dekade terakhir. (BBC, 22-10-2026)


Perang saudara sesama umat Islam ini melibatkan tiga kelompok yang terlihat di layar, kelompok Houthi, Arab Saudi, dan pemerintah resmi Yaman itu sendiri. Namun, pada dasarnya di belakang layar konflik ini ada kepentingan besar Amerika Serikat dan sekutunya, yang dilancarkan melalui proksi regional dan lokalnya.


Perang ini dilatarbelakangi kepentingan sumber daya alam dan jalur maritim strategis yang ada di wilayah Yaman itu sendiri. Pemerintah Yaman sendiri adalah proksi dari Arab Saudi yang punya kepentingan terhadap sumber daya alam dan perebutan jalur maritim strategis Bab al-Mandab yang di mana jalur ini menjadi jalur selat strategis untuk mengimpor dan menjual minyak-minyak Saudi ke Asia.


Keterlibatan negara-negara besar (imperialis) dan kekuatan regional di Yaman bukanlah didorong oleh alasan kemanusiaan, melainkan oleh ambisi hegemonik dan pertarungan kepentingan ekonomi-strategis yang sangat tinggi; menjadikan penderitaan rakyat sipil sebagai tumbal dari peregangan otot geopolitik global. Konflik yang berkepanjangan di Yaman antara kelompok Houthi, koalisi Arab Saudi, dan pemerintah yang didukung oleh intervensi kekuatan asing (seperti Amerika Serikat dan sekutunya) memperlihatkan potret buram penderitaan umat Islam.


Berdasarkan pandangan Islam dan nas-nas syariat, berikut adalah solusi hakiki serta sikap yang harus diambil oleh seorang muslim dalam menyikapi persoalan umat, yaitu:


Pertama, menjaga ukhuwah islamiah dan menolak ash-shabiyah (fanatisme golongan). Islam melarang keras kaum muslim saling berperang dan menumpahkan darah sesama saudara seiman. Rasulullah saw. menegaskan bahwa mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran (dalam arti perbuatan dosa besar yang mengancam keimanan).


Oleh karenanya, tidak boleh mendukung atau terseret dalam kefanatikan golongan yang memicu pertumpahan darah antar-sesama muslim demi kepentingan pihak luar. Umat Islam harus menyadari bahwa perpecahan ini justru melemahkan kekuatan Islam dari dalam.


Kedua, menghentikan intervensi asing (imperialisme global). Krisis di Yaman dan berbagai negeri Islam lainnya tidak akan pernah selesai selama masih ada cengkeraman kepentingan negara-negara imperialis, seperti AS dan sekutunya yang merampok sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral strategis, serta mengontrol jalur pelayaran internasional demi kepentingan hegemoninya. 


 Oleh karenanya, kita harus menuntut penghentian segala bentuk campur tangan asing dan penarikan kekuatan militer imperialis dari negeri-negeri Islam. Kekayaan alam di negeri Islam (termasuk Yaman) adalah kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang wajib dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai oleh asing atau para penguasa komprador. Rasulullah saw. bersabda, "Manusia berserikat atas tiga hal, api, air, dan padang rumput." (HR. Abu Daud)


Ketiga, penerapan kepemimpinan Islam yang menyatukan. Sebagaimana disinggung dalam dinamika sejarah, runtuhnya institusi persatuan umat Islam global pada tahun 1924 M telah meruntuhkan pelindung umat, melahirkan batas-batas wilayah nasionalisme (nation-state) buatan kolonialis, dan memecah belah kaum muslimin ke dalam sekat-sekat bangsa yang mudah diadu domba.


Oleh karenanya, solusi tuntas dan jangka panjang bagi problematika umat global adalah mengembalikan penerapan aturan Islam secara kaffah dalam naungan kepemimpinan umat Islam yang kerap disebut Khil4fah Islamiah. Institusi ini yang akan menyatukan seluruh wilayah kaum muslimin, melindungi darah, kehormatan, dan harta mereka dari tirani internal maupun eksternal. 


Keempat, peran aktif umat: muhasabah, amar makruf nahi mungkar, dan doa. Sebagai bagian dari tubuh umat Islam (jasad wahid), seorang muslim memiliki kewajiban moral dan spiritual ketika saudaranya dizalimi; Pertama, membawa kesadaran politik Islam, yaitu menyuarakan kebenaran, membongkar agenda-agenda busuk musuh-musuh Islam, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh narasi konflik sektarian semata.


Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu mendukung upaya pertolongan bagi para pengungsi dan korban kemanusiaan di Yaman semampu yang bisa dilakukan.


Ketiga, senantiasa berdoa, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Swt. agar mengakhiri penderitaan kaum muslimin di Yaman, G4za, dan seluruh dunia, serta menyatukan kembali barisan umat Islam di bawah panji rida-Nya. 


Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya perisai kaum muslimin yakni Khil4fah Islamiah akan tegak kembali. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Hutan Papua Terbakar, Amanah Negara Dipertanyakan

Hutan Papua Terbakar, Amanah Negara Dipertanyakan


Persoalan karhutla Papua semestinya menjadi 

bahan evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya alam

___________________


Penulis Nay Hibatillah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Papua kembali menjadi perhatian publik. Bencana ini bukan sekadar persoalan api yang melahap hamparan vegetasi, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan rakyat.


Berdasarkan pemberitaan DetikNews pada 8 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 1.430 hektare lahan di Indonesia masih terbakar dan belum padam. Berdasarkan pemantauan hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB.


Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 396 titik, dengan estimasi 362 hektare lahan yang masih terbakar. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan perhatian serius.


Sementara itu, perkembangan berikutnya pada 9 November 2026 menunjukkan bahwa BNPB juga tengah menyoroti dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar di sejumlah areal konsesi perusahaan di Papua Selatan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang harus bertanggung jawab. Fakta ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum secara transparan. (detiknews.com, 08-11-2026) 


Karhutla dan Persoalan Tanggung Jawab Negara


Karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam yang penyelesaiannya diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran. Memang, kondisi cuaca kering, keterbatasan akses, serta luasnya wilayah terdampak dapat mempersulit proses pemadaman. Namun, faktor tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.


Ketika kebakaran meluas, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak menjadi pihak yang turut menanggung akibatnya. Mereka menghadapi ancaman asap, terganggunya aktivitas sehari-hari, kerusakan lingkungan, hingga potensi hilangnya sumber penghidupan. Di tengah situasi tersebut, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.


Persoalan ini juga perlu dilihat dari aspek tata kelola sumber daya alam. Dalam perspektif kritik terhadap sistem kapitalisme sekuler, orientasi keuntungan ekonomi yang terlalu dominan berpotensi mendorong eksploitasi alam apabila tidak diimbangi pengawasan dan perlindungan lingkungan yang kuat. Kepentingan investasi tidak boleh mengalahkan keselamatan manusia dan kelestarian ekosistem.


Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyebab setiap kebakaran melalui penyelidikan yang objektif, memeriksa wilayah konsesi yang terindikasi terdampak, memperkuat sarana pemadaman, serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.


Allah Swt. telah mengingatkan manusia tentang bahaya kerusakan lingkungan melalui firman-Nya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan di bumi tidak terlepas dari perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan alam harus didasarkan pada tanggung jawab, bukan semata-mata kepentingan ekonomi.


Urgensi Kepemimpinan Islam


Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin memiliki kewajiban mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.


Rasulullah saw. bersabda:


كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Dalam konteks karhutla, amanah itu mencakup upaya pencegahan bencana, penanganan yang cepat, penyediaan sarana memadai, perlindungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara adil.


Islam juga memandang alam sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Negara memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan semestinya tidak hanya mengukur keberhasilan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.


Dalam kerangka sistem kepemimpinan Islam yang berlandaskan syariat, penguasa dituntut menjadikan hukum Allah sebagai pedoman dalam mengatur urusan masyarakat. Kekayaan alam tidak semestinya dikelola hanya untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan diarahkan bagi kemaslahatan umat.


Dengan demikian, persoalan karhutla Papua semestinya menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat menjadi salah satu jalan untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya kepemimpinan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab.


Perubahan tidak cukup berhenti pada pergantian individu pemimpin, tetapi juga perlu menyentuh paradigma dan sistem yang melandasi kebijakan. Melalui dakwah yang terarah, pendidikan politik Islam, serta sinergi berbagai komponen umat, kesadaran untuk menghadirkan kepemimpinan Islam dapat terus dibangun.


Sebab, hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga bumi. Jangan sampai rakyat terus menanggung dampak kerusakan, sementara amanah perlindungan justru kehilangan maknanya. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Di Balik Tren Stop the Wedding

Di Balik Tren Stop the Wedding




Pengaruh lagu dalam kehidupan manusia sangat besar

Lagu sering kali menjadi alat manipulasi pemikiran sehingga tertanam nilai hidup dari sebuah ideologi

___________________


Penulis Riri Rikeu

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

.

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Viral lagu “Stop the Wedding” di berbagai konten media sosial (katadata.co.id, 9-10-2026). Lagu ini menggambarkan terjebaknya perempuan dalam hubungan yang dinilai tidak sehat. 


Contohnya adalah hubungan menjelang pernikahan yang dirasa tidak baik akibat berbagai perilaku buruk dan manipulatif dari calon suami, atau seorang istri yang mendapati suaminya berselingkuh sehingga akhirnya memilih bercerai.


Lagu yang ditulis oleh Ashe ini cukup membuat berbagai konten video menjadi emosional dan seolah menegaskan bahwa seorang perempuan harus berani mengambil keputusan untuk menghentikan pernikahan jika pasangannya menunjukkan sikap yang red flag. Pengaruh lagu dalam kehidupan manusia sangat besar. Lagu sering kali menjadi alat manipulasi pemikiran sehingga tertanam nilai hidup dari sebuah ideologi.


Dengan demikian, lagu yang bertema penolakan terhadap pernikahan dikhawatirkan sedikit demi sedikit memengaruhi alam bawah sadar masyarakat dan menjadi sudut pandang mereka dalam melihat sebuah pernikahan. Apalagi, kondisi angka pernikahan di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan.


Dlam rentang waktu sepuluh tahun, angka pernikahan di tanah air tercatat merosot hingga hampir 29%. Jika hal ini terus berlanjut, dampaknya akan berujung pada aging population (goodstat.id, 09-02-2026). Aging population menggambarkan peningkatan populasi lansia yang lebih tinggi dibandingkan generasi muda.


Sumber Masalah: POV Sekularisme


Saat ini berbagai istilah bermunculan, seperti marriage is scary, childfree, dan disusul dengan tren stop the wedding. Jika dirunut, semua muaranya sama, yaitu berasal dari sistem sekularisme yang memproduksi berbagai kecemasan dalam sendi kehidupan. Sistem hidup sekularisme memandang bahwa fakta adalah sumber berpikir, di mana jika ada pernikahan atau usaha menuju pernikahan yang buruk, langsung diambil kesimpulan bahwa pernikahan itu buruk dan lebih baik tidak usah dilalui


Padahal, fakta adalah objek yang harus dihukum sesuai syariat Islam. Pernikahan adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt., sehingga syariat ini hakikatnya tidak membawa keburukan. Yang membuat semuanya menjadi seperti benang kusut adalah sistem hidup sekularisme yang menghancurkan cara pandang seorang muslim dalam menilai banyak hal.


Oleh karena itu, tanpa sudut pandang Islam, siapa pun dikhawatirkan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk terpengaruh tanpa menyaringnya secara mendalam terlebih dahulu. Ditambah lagi, anak muda berada pada fase perkembangan psikologis untuk mencari jati diri.


Salah satu cara tercepat untuk merasa aman dan diakui adalah dengan menyamakan sudut pandang dengan kelompok sebaya. Konten media sosial selalu menyajikan materi yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Hal ini menciptakan efek ruang gema (echo chamber), seolah-olah seluruh dunia menyetujui PoV tersebut.


PoV Islam


Berbagai fakta buruk yang dihadapi masyarakat seolah-olah bersumber dari pernikahan atau hubungan menuju pernikahan itu sendiri tanpa memperhitungkan faktor sistem hidup. Ketika ada yang berselingkuh, misalnya, memang hal itu menandakan rusaknya keimanan si pelaku dalam mengontrol diri. Namun, hal itu juga disebabkan oleh tertancapnya sistem sekularisme dan diabaikannya sistem Islam secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan.


Diabaikannya sistem Islam merusak pemikiran dan perasaan masyarakat. Dalam Islam, untuk menjaga keimanan diperlukan tiga pilar. Pilar tersebut adalah ketaatan atau ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan ditegakkannya hukum Islam dalam bernegara. Poin kontrol masyarakat dan negara inilah yang menjadi perisai tatkala keimanan individu sedang menurun.


Pilar ketakwaan individu menjadi sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Islam. Ketakwaan individu mengatur sudut pandang hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, hubungan keduanya adalah dalam rangka ketaatan. Keduanya berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah Swt. sehingga bukan pandangan yang bersifat patriarkis.



"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (QS. Al-Hujurat: 13)


Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah saudara atau sahabat sejajar (pasangan sepadan), sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung (pasangan/belahan) bagi laki-laki." (HR. Abu Dawud: No. 236)


Lantas, mengapa pandangan yang beredar seolah-olah menempatkan perempuan di bawah laki-laki derajatnya? Itu semua berasal dari fakta hidup peradaban Barat. Ya, Barat memiliki trauma yang buruk terkait cara pandang antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian berusaha diwariskan kepada kaum Muslimin. Padahal, sejak awal Islam telah memuliakan perempuan.


Pilar kontrol masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat yang memiliki pemikiran, perasaan, dan aturan Islam senantiasa menjadi pelindung bagi satu sama lain. Jika ada hal yang bertentangan dengan syariat, mereka segera melakukan amar makruf nahi mungkar karena itu adalah bukti ketaqwaan kepada Allah Swt.. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang individualis.


"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Ma'idah: 2)


Ayat ini menjadi dasar utama bagi kehidupan bermasyarakat. Di mana setiap individu diwajibkan untuk saling mendukung dalam perbuatan baik serta saling menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau kejahatan di lingkungan mereka.


Pilar negara menjadi faktor penting dalam masyarakat. Kecemasan masyarakat—terutama generasi muda—untuk menikah umumnya dipicu oleh kekhawatiran finansial, ketidakpastian pekerjaan, tingginya biaya hidup, serta kurangnya sistem penopang sosial. Negara menerapkan sistem Islam kafah dengan paradigma bahwa penguasa adalah pengurus umat. Dengan demikian, negara dapat memberikan kepastian masa depan sehingga masyarakat memandang pernikahan sebagai langkah hidup yang aman, bukan sebagai ancaman beban ekonomi.


"Seorang penguasa/pemimpin yang mengurus manusia adalah ra'in (pengayom/penanggung jawab) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya..." (HR. Al-Bukhari: No. 893 & Muslim: No. 1829)


Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]