Featured Post

Recommended

Narkoba Menggurita di Indonesia

Sulitnya memberantas masalah narkoba di Indonesia karena saat ini tidak diterapkannya aturan Allah Swt.  Sistem ekonomi, pendidikan, kehidup...

Alt Title
Narkoba Menggurita di Indonesia

Narkoba Menggurita di Indonesia

Sulitnya memberantas masalah narkoba di Indonesia karena saat ini tidak diterapkannya aturan Allah Swt. 

Sistem ekonomi, pendidikan, kehidupan, dan politik, bertolak belakang dengan Islam

_________________________


Penulis Ummu Nazba

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dua warga negara asing (WNA) yang berasal dari Ukraina yang berinisial RZ dan OK, masih dalam pemburuan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Keduanya merupakan bos pengendali laboratorium narkoba rahasia atau Clandestine Laboratory Hydroponic ganja dan mephendrone jaringan hydra Indonesia.


Beberapa waktu lalu, kedua DPO tersebut dilaporkan kabur ke luar wilayah Indonesia sejak polisi menggerebek Clandestine Lab di Kompleks Vila Sunny Village, di kawasan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.


Dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Mei 2024 "Sudah ada di luar, sedang kita cari," kata Bareskrim polri, Komisaris jenderal Wahyu Widada.


Kedua buronan tersebut merupakan pengendali Clandestine Laboratory dan semua operasi narkotika itu. Sedangkan tiga WNA yang sudah ditetapkan tersangka diketahui masuk ke Indonesia memakai visa izin terbatas (itas) investor yang bergerak di bidang properti/real estate.


Seorang WNA asal Rusia bernama Konstantin Krutz juga ditangkap polisi, dia berperan sebagai pemasar hasil produksi narkotika dan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial LM yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kasus Clandestine Laboratory di Sunter, Jakarta Utara pada 4 April 2024 milik Fredy Pratama.


Narkoba memang sudah menggurita di negeri ini, sungguh miris dan membuat meringis dengan kondisi saat ini. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya memberantas narkoba. Di antaranya sebagai berikut: 


1. Sistem kehidupan yang sekuler.

Sistem saat ini menjadikan manusia sangat jauh dari aturan agama sehingga kebebasan bertingkah laku kian tidak terkendali. Manusia tidak memikirkan lagi konsekuensi yang diperbuatnya di hadapan Allah, mereka hanya mengejar kesenangan belaka. Maka narkoba yang sudah jelas keharamannya dan kemudaratannya tidak lagi dijauhi.


2. Sistem pendidikan yang tidak berpijak pada akidah Islam. Ini juga menjadikan anak didik menjadi sasaran empuk pasar narkoba.


3. Sistem ekonomi kapitalistik.

Sistem saat ini menjadikan siapa saja tidak lagi takut terlibat dalam penjualan narkoba. Standar hidup mereka saat ini bukan lagi berdasarkan halal dan haram. Mereka saat ini hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya.


4. Sistem sanksi yang lemah dan tidak membuat efek jera. 

Bandar narkoba seringkali dihukum ringan. Sebut saja mantan narapidana bandar narkoba M. Riduan J.B.Corebima yang juga merupakan mantan anggota DPRD Bintan. Dia hanya dijerat dengan hukuman penjara selama satu tahun oleh Majelis Hakim PN Tanjung Pinang. 


Sulitnya memberantas masalah narkoba di Indonesia karena saat ini tidak diterapkannya aturan Allah Swt.. Sistem ekonomi, pendidikan, kehidupan, dan politik, bertolak belakang sekali dengan Islam. Jadi wajar saja jika banyak sekali kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan tuntas.


Jika aturan Islam diterapkan, sistem kehidupan yang berorientasi akidah akan menjadikan rakyatnya hidup dengan ketakwaan kepada Allah Swt. Mereka tidak akan melirik narkoba yang telah jelas haram, mereka akan terus berusaha berbuat amal saleh yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat untuk umat tentunya.


Kemudian sistem sanksi yang jika diterapkan oleh aturan Islam, akan membuat jera kepada pelaku kejahatan. Hukuman di dalam Islam bagi pengedar dan bandar narkoba masuk hukum takzir, yaitu hukum yang diterapkan dan ditentukan oleh khalifah sebagai kepala negera.


Tiga pilar yang dibutuhkan Islam dalam memberantas narkoba agar tuntas terselesaikan, yaitu individu, masyarakat, dan negara. Individu yang paham akan syariat Islam dan dibarengi dengan kontrol masyarakat, kemudian dilindungi oleh penerapan hukum Islam oleh negara. Wallahualam bissawab. [GSM]

Pengedar Obat Terlarang di Soreang Diamankan

Pengedar Obat Terlarang di Soreang Diamankan

 


Makin jelas Islam telah melarang total semua hal yang berkaitan dengan khamr

Pelarangan meminum miras ini juga merupakan penjagaan Islam terhadap akal manusia

______________________________


Penulis Laeli Hidayati

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Di wilayah Kabupaten Bandung peredaran obat terlarang makin marak. Di beberapa tempat bahkan dijual bebas dan mudah didapatkan, sampai ke desa seperti Cepu dan Cembul wilayah Baleendah.


Polisi amankan penjualan obat terlarang di Soreang. Penangkapan tersebut setelah mendapatkan laporan masyarakat.


Selain mengamankan pelaku, barang-barang sebagai bukti obat terlarang juga diamankan. Barang bukti tersebut 140 butir tramadol, 62 butir trihexyphenidyl, 26 butir jenis heximer. (detikjabar, 3/5/2024)


Menurut masyarakat obat-obat terlarang dibawa oleh pendatang yang akhirnya mukim di daerah tersebut. Masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan keresahan pada aparat desa, tetapi sampai saat ini tidak semua ditindaklanjuti untuk memberantas penjualan obat terlarang tersebut.


Dalam sistem sekuler, sepanjang produk yang beredar memberi keuntungan ekonomi, maka akan tetap ada perputarannya dalam masyarakat. Tidak peduli dampaknya akan merusak generasi. Faktanya kita bisa lihat narkoba, miras, judi, dan pergaulan bebas juga terjadi.


Dampak miras bagi kehidupan antara lain membahayakan kesehatan, hubungan keluarga tidak harmonis, menurunkan iman atau ketaatan kepada Allah Swt., kekacauan perekonomian, merusak generasi, menghilangkan akal sehat dan lainnya.


Tindakan yang dilakukan supaya masyarakat terhindar dari dampak buruk obat terlarang dan miras adalah pemerintah seharusnya menutup dan melarang produksi dan peredaran obat terlarang, baik yang legal maupun ilegal. Dalam sistem kapitalis sekularisme mustahil terwujud, karena aturannya dibuat oleh manusia yang mempunyai keterbatasan dan adanya kepentingan.


Kenyataannya kita bisa melihat sistem kapitalis miras tidak dipandang sebagai sesuatu yang haram sehingga tidak ada larangan meminumnya. Sehingga obat terlarang dan miras hanya diatur peredarannya dalam undang-undang yang mengatur miras boleh dijual di tempat khusus seperti restoran, bar, hotel dan tempat wisata. Larangan penjualan hanya pada lokasi yang dekat dengan tempat ibadah, pendidikan dan rumah sakit.


Miras dipandang sebagai objek ekonomi yang akan tetap diproduksi selama masih ada yang meminta untuk mendukung konsep kapitalisme. Kaum muslim diajari pemahaman sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan, agama tidak boleh mengatur kehidupan.


Dalam sistem ini miras akan tetap dan terus diizinkan beredar meski ada syarat dibatasi dan diawasi. Diawasi dalam hal ini salah satunya harus ada izin atau legal. 


Hal ini berbeda dengan penerapan sistem Islam dalam naungan Daulah Islam. Dalam Islam kita diingatkan miras mendatangkan banyak kemudaratan.


Rasul saw. bersabda, "Khamr adalah induk keburukan dan barang siapa meminumnya Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyahnya." (HR Thabrani, Darulquthni dan lainnya).


Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya:


"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu."


Makin jelas Islam telah melarang total semua hal yang berkaitan dengan khamr. Pelarangan meminum miras ini juga merupakan penjagaan Islam terhadap akal manusia. Hal ini bisa dilihat, orang yang meminum miras akan kehilangan akalnya dan berpotensi melakukan maksiat  lainnya.


Agar aturan Islam dipatuhi, Islam menetapkan sanksi hukuman bagi yang meminum miras berupa dicambuk 40 kali atau 80 kali. Begitu juga bagi pengedarnya diberi hukuman tazir. Dalam Islam hukuman ini penebus dosa bagi pelaku dan mencegah orang lain meniru perbuatannya.


Hal itu bisa terealisasi pada sistem Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [SJ]

PHK Massal Tak Kunjung Usai, di Mana Peran Negara?

PHK Massal Tak Kunjung Usai, di Mana Peran Negara?

 


Kondisi ini makin diperparah dengan peran negara yang sangat minim

Ketika ekonomi lesu, seringnya negara mencari solusi instan demi mengurangi jumlah pengangguran


______________________


Penulis Ranti Nuarita, S.Sos.

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Fenomena PHK massal kembali terjadi di Indonesia. Mengutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (11/05/2024) PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terpaksa harus menyetop pabrik produksi yang berlokasi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Menurut info sebanyak 233 pekerja, harus menerima kenyataan pahit terkena PHK massal. 


Tak terhitung sudah berapa banyak pabrik raksasa di negeri ini melakukan PHK massal, masalah ini seakan-akan terus berulang dan tak kunjung usai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi banyak PHK massal. Mulai dari permintaan terhadap produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya, produksi mengalami penurunan, yang akhirnya mengakibatkan perusahaan harus memangkas pengeluaran. Adapun cara yang paling sering dilakukan dengan mengurangi pekerja.


Selanjutnya, banyak perusahaan besar yang berhasil membangun sistem teknologi di perusahaannya. Di mana dengan sistem tersebut, perusahaan tidak lagi membutuhkan karyawan dalam jumlah besar sehingga efisiensi dilakukan. Belum lagi faktor ketidakpastian ekonomi global, yang merupakan dampak buruk penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme telah sukses membawa penyakit bawaan berupa inflasi. 


Terjadinya inflasi karena sistem ekonomi kapitalisme mengandalkan kebijakan moneter pada mata uang kertas, seperti dolar yang rentan inflasi. Adapun perusahaan melakukan efisiensi, sebab menurunnya daya beli masyarakat. Lantas, mengapa daya beli masyarakat menurun? Karena, harga barang yang fluktuatif, bahkan cenderung terus mengalami peningkatan. Tentu salah satu faktor penyebab dari harga barang yang terus naik ialah inflasi.


Akhirnya, penerapan sistem ekonomi kapitalisme masih terus berlangsung adalah kemustahilan dapat menghilangkan PHK yang tentu berpengaruh pada jumlah pengangguran. Dapat dipastikan bisa mengakibatkan kemiskinan makin menganga di negeri ini.


Belum cukup sampai di situ, kondisi ini makin diperparah dengan peran negara yang sangat minim. Ketika ekonomi lesu, seringnya negara mencari solusi instan demi mengurangi jumlah pengangguran. Contohnya dalam mengatasi atau menyolusikan pengangguran, negara membuka keran investasi asing atau swasta. Dengan alasan agar lapangan kerja bertambah juga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia.


Bahkan untuk mengurangi masalah angka kemiskinan, negara seakan-akan hanya menerapkan solusi tambal sulam. Jauh panggang dari api, dan sama sekali tidak menyentuh pokok permasalahan, yaitu memberikan berbagai stimulus agar daya beli masyarakat menggeliat, seperti bansos, sembako, dan lain sebagainya.


Ironisnya, di tengah fenomena maraknya PHK massal dengan solusi instan juga pragmatis. Privatisasi SDA terus terjadi di negeri ini. Faktanya, liberalisasi kekayaan alam negeri telah  sukses merampok harta yang sejatinya milik rakyat, menjadi milik individu atau swasta. Privatisasi SDA telah merenggut peran dan tanggung jawab negara yang seharusnya menghidupi rakyat. Negara seakan-akan bertindak hanya sebagai regulator kepanjangan tangan kepentingan oligarki. Kekayaan SDA yang seharusnya bisa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seolah sia-sia ketika oligarki berkuasa juga menguasai hajat hidup masyarakat.


Sungguh, betapa beratnya hidup di bawah naungan sistem ekonomi kapitalisme, sebuah sistem yang berhasil membuat masyarakat/warga negara mengalami berbagai permasalahan ekonomi. Bahkan, dalam lingkup kecil sebuah keluarga kerap kali sulit untuk ditangani. Apalagi dalam lingkup negara, jika negara belum mampu menyejahterakan perekonomiannya sudah dipastikan sulit untuk menyejahterakan rakyatnya.


Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang menyengsarakan masyarakat, Islam punya solusi tuntas mengatasi fenomena PHK massal ini. Negara dengan sistem perekonomian yang diatur dengan penerapan syariat Islam tentu akan lebih tertata juga sejahtera. Dalam sistem Islam, kasus pemberhentian hubungan kerja (PHK) tanpa solusi bagi pekerjanya pastinya tidak akan terjadi lagi di industri-industri. Sebab, Islam terbukti mempunyai sistem yang komplit yang bisa mengatur perekonomian negara dengan baik. Negara akan memastikan para warga mendapat pekerjaan yang layak, terlebih bagi para tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban memberi nafkah.


Perlu diketahui dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan itu  diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran juga permintaan, pertumbuhan ekonomi, nilai mata uang, cadangan devisa, atau indeks harga-harga di pasar nonriil.


Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan memberi pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara (baik muslim maupun nonmuslim) serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder juga tersiernya, sesuai kadar kebutuhan individu yang bersangkutan, yang hidup dalam masyarakat tertentu.


Persoalan PHK dan pengangguran adalah efek domino penerapan sistem kapitalisme jika masalahnya terkait sistem. Tentu, penyelesaiannya harus mendasar juga fundamental, bukan lagi tambal sulam. Berikut langkah-langah Islam menyolusikan fenomena PHK massal:


Pertama, menstabilkan sistem moneter dengan dua cara, yakni mengubah dominasi dolar, dengan sistem moneter berbasis emas (dinar) juga perak (dirham), mengganti perputaran kekayaan di sektor nonriil, ke arah sektor riil. Alasannya, selain haram karena ada unsur judi dan riba, sektor nonriil membuat sektor riil tidak berjalan optimal. Sektor-sektor riil, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, industri juga pertambangan akan dikelola secara serius oleh negara sesuai dengan pengaturan Islam.


Selanjutnya, Islam mengatur terkait kepemilikan harta, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dengan adanya kejelasan status kepemilikan harta, negara sudah pasti mengelola harta milik umum, demi kemaslahatan warga negaranya. Islam melarang menyerahkan pengelolaan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan demikian, hasil pengelolaan harta milik umum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan asasi masyarakat.


Negara yang menerapkan sistem Islam akan menerapkan sistem pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis untuk semua warga negaranya. Sebab, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi negara, agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan sesuai keinginan mereka.


Kemudian, negara akan mendorong setiap individu yang memiliki kewajiban memberi nafkah untuk bekerja. Negara memiliki kewajiban menyediakan lapangan kerja, bagi warga negaranya. Apabila tidak memiliki modal, negara aman memberi modal usaha. Bagaimana jika tidak memiliki keterampilan? Negara akan memberi pelatihan agar warganya mampu bekerja. 


Belum cukup sampai di situ, jika ada warganya tidak memiliki keahlian, maka akan terserap pada sektor usaha riil, seperti sektor pertanian, industri berat, pertambangan, dan lainnya. Dalam sistem Islam, tidak ada istilah orang yang menganggur. Kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan.


Terakhir, negara yang menerapkan sistem Islam akan melakukan pengembangan investasi halal di sektor riil, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.


Demikian, indahnya hidup dalam  aturan sistem Islam. Layaknya matahari yang memancarkan sinarnya,  masyarakat akan ikut merasakan keindahan dari aturan Islam yang terapkan pada sebuah negara. Bahkan, penerapan sistem Islam secara menyeluruh ini pernah menorehkan catatan emas, misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khaththab (13—23 H/634—644 M), hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya, kesejahteraan berhasil merata ke segenap penjuru negeri. Wallahualam bissawab. [Dara]

Miris, Pelemahan Hukum di Indonesia Nyata Adanya!

Miris, Pelemahan Hukum di Indonesia Nyata Adanya!

 


Sistem hukum Islam dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan Allah dan memberikan sanksi yang adil

Semua ini akan mencegah adanya pejabat yang tidak amanah dan kebal hukum

______________________________


Penulis Nunung Nurjanah, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan kasus mega korupsi yang diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp271 triliun. Kasus korupsi ini menandai kerugian terbesar yang pernah dialami oleh negara ini. Sebelumnya, telah terjadi beberapa kasus mega korupsi lainnya yang juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.


Selain kasus-kasus mega korupsi yang menjadi sorotan publik, ada beberapa faktor lain yang berkontribusi pada pelemahan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan korupsi internal menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif.


Proses hukum yang lambat juga merupakan masalah serius. Birokrasi yang rumit, prosedur pengadilan yang panjang, dan penumpukan berkas perkara membuat proses hukum menjadi lambat. 


Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman atau memperpanjang proses hukum dengan cara-cara yang tidak etis.


Salah satu aspek yang sangat mencolok dari pelemahan hukum di Indonesia adalah persepsi bahwa koruptor dan elite politik sering kali terhindar dari hukuman yang layak. Kasus-kasus di mana pelaku korupsi atau pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi tidak dihukum dengan tegas atau malah lolos dari hukuman telah merusak keyakinan masyarakat terhadap keadilan hukum.


Penyelesaian kasus hukum yang terkesan lambat dan terkadang terhenti oleh para penegak hukum ini menjadi bukti nyata bahwa pelemahan hukum di Indonesia memang ada. Ini terbukti dengan meningkatnya tingkat kriminalitas dan jumlah kasus yang tidak terselesaikan sepenuhnya.


Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia makin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Ini disebabkan oleh penerapan sistem hukum sekuler yang tidak mampu memberikan sanksi yang tegas dan mempertahankan keadilan. Bahkan, terdapat pandangan bahwa hukum cenderung memihak kepada yang kuat dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lemah.


Dalam Islam, sistem hukum dianggap sebagai model yang benar dan sempurna, yang didasarkan pada aturan yang tetap dan tidak berubah seiring perubahan zaman. Al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum utama yang relevan selama-lamanya.


Peran akal manusia adalah untuk mengembangkan pemahaman dan menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, melalui proses ijtihad.


Dalam Islam, iman dan takwa dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi setiap individu Muslim, termasuk para pemimpin mereka. Seorang pemimpin Islam diharapkan untuk mematuhi hukum syariat dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh.


Sistem sanksi dalam Islam memiliki karakteristik yang unik, yang dikenal sebagai jawabir dan zawajir. Jawabir mengacu pada fakta bahwa penerapan hukum Islam pada seseorang dapat menghapus dosa-dosanya. Sementara itu, zawajir berfungsi sebagai pencegah, dengan cara mencegah individu lain untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.


Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk menerapkan semua aturan agama dalam berbagai aspek kehidupan dan untuk mendorong masyarakat hidup dalam takwa. Keyakinan dan ketakwaan yang kuat dianggap sebagai landasan yang akan mencegah individu atau masyarakat dari terjebak dalam kepentingan duniawi yang sering kali melalaikan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang sejati diyakini hanya dapat dicapai melalui penerapan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam.


Sistem hukum Islam dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan Allah dan memberikan sanksi yang adil. Semua ini akan mencegah adanya pejabat yang tidak amanah dan kebal hukum. Penerapan sistem sanksi dan sistem lainnya dalam bangunan institusi Islam akan menjaga marwah hukum dan mewujudkan keadilan serta ketenteraman dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [SJ]

Orang-Orang Toxic Ketika Demokrasi Jadi Sistem Politik

Orang-Orang Toxic Ketika Demokrasi Jadi Sistem Politik

 


Upaya hadirkan seorang negarawan sejati dimulai dengan mendidiknya memahami syariat Islam

Pasalnya, tujuan dipilihnya menjadi penguasa itu untuk menerapkan syariat kafah dalam kehidupan dan bernegara

_____________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Analis Politik-Media


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Sistem politik apa yang menghasilkan orang toxic? Tampaknya ini menjadi pertanyaan besar pascademokratisasi di Indonesia. Pasalnya, memasuki orde politik liberal politisi dan negarawan semaunya sendiri. Pengaturan negara tidak menemui jalan seharusnya. Malahan buntu dan kekuasaan berputar di kalangan orang-orang itu.


Lingkungan pemerintahan menjadi sarang untuk mendulang kedudukan dan cari muka. Hakikat yang seharusnya berkhidmat untuk rakyat, malah untuk yang lain. Kepentingan pribadi dan kelompok berkelindan. Belum lagi para saudagar dan oligarki yang melingkar di sekitar kekuasaan. Rakyat yang selama ini dianggap suara Tuhan, perannya dikerdilkan. Seolah rakyat cukup pada pemilu. Setelah itu biarlah rakyat berlalu.


Meski pemilu 2024 telah usai, tetapi rakyat bisa menilai. Penilaian yang objektif dari lahirnya pemimpin hasil pilihan yang dianggap demokratis. Padahal pemilihan prosesnya penuh tanda tanya dan berubahnya aturan semau gua. Konstitusi yang selama ini dijadikan acuan hanya wacana. Selebihnya yang sudah terjadi akan ada penerus kekuasaan sebelumnya.


Kemunculan Orang Toxic

Secara sederhana orang toxic akan muncul dari sistem yang toxic. Selama ini pun rakyat telah disuguhi dengan politik akrobatik. Suatu saat jadi lawan. Saat lain jadi kawan. Seolah beroposisi. Akhirnya berkoalisi. Pada kondisi inilah rakyat sejatinya dipermainkan hati dan perasaannya. Demokrasi memang begitu. Ide yang kadang jahat dan menjahati rakyat dengan mencuri suara Tuhan sesungguhnya.


Kemunculan orang toxic ketika demokrasi menjadi sistem politik bisa dianalisis sebagai berikut:


Pertama, ide politik demokrasi lahir dari pemikiran yang bukan eksperimental. Suara rakyat dianggap mampu menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih suara hanya dikerdilkan dalam kotak dan bilik pemilihan. Sementara itu, fakta yang ada sekarang suara oligarki dan saudagar lebih sangar dan didengar.


Kedua, hasrat manusia ketika berkuasa dalam sistem demokrasi tidak dilandasi oleh keimanan dan amanah sebagai hamba ciptaan Allah. Alhasil bisikan dan pikiran orang sekitar untuk pengembalian modal politik selama pencalonan. Belum lagi korupsi tidak hanya menjadi racun, tapi sudah membudaya dan tersistemis.


Ketiga, kebebasan yang dikerjakan tanpa mengindahkan konstitusi yang berlaku. Main tabrak aturan kerap terjadi. Kekuasaan berpotensi menyelewengkan dan bikin hancur proses kenegaraan.


Keempat, sekelompok orang mendompleng kekuasaan untuk mengeruk keuntungan. Satu sama lain bekerja sama mengembat uang rakyat. Kekayaan potensial negeri ini dikuasai dan dieksploitasi. Belum lagi membawa asing untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi kerakyatan.


Kelima, rakyat tidak lagi memiliki kepekaan politik. Orang-orang yang berkamuflase dan bertopeng yang menyalonkan diri pun tak diketahui latar belakangnya. Rakyat apatis dan tak lagi kritis. Alhasil kekuasaan hanya berputar-putar di kalangan mereka. Pembodohan oleh politisi pun tersistemis. Mereka jahat dengan mengatasnamakan rakyat malah menipu rakyat.


Karenanya, tak cukup menuding orang toxic dari sisi ingin menghalangi jalannya pemerintahan. Justru yang ingin membegal negara dan mengeruk kekayaan dengan berkuasa merupakan racun. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, karena Indonesia ini negara besar dan berpotensi menjadi mercusuar dunia.


Membersihkan Orang Toxic

Kalau yang dimaksud orang toxic tak boleh diajak dalam pemerintahan, itu menunjuk pada kelompok oposisi. Padahal selama ini sistem politik demokrasi dan ekonomi kapitalisme yang diadopsi rezim telah menimbulkan toxic. Persoalan besar yang dihadapi tak cukup bicara manusianya. Lebih dari itu, bagaimana rakyat ini keluar dari toxic selama ini yang telah mengotori politik.


Hal yang bisa dilakukan menyingkirkan orang toxic dalam aspek pemerintahan dengan menghadirkan orang yang baik. Orang ini memiliki integritas dan kapabilitas. Orang yang tak cuma cari muka dan kuasa. Bahkan orang ini lebih taat pada Allah dan Rasul-Nya. Model semacam ini tak mungkin ada dalam rezim toxic demokrasi dan kapitalisme.


Upaya hadirkan seorang negarawan sejati dimulai dengan mendidiknya memahami syariat Islam. Pasalnya, tujuan dipilihnya menjadi penguasa itu untuk menerapkan syariat kafah dalam kehidupan dan bernegara. Pembantunya pun dipilih dari kalangan yang memiliki takwa, amanah, dan mampu menjalankan perannya. Bukan semata-mata karena keluarga, teman, separtai, atau orang titipan.


Oleh karena itu, pengarusutamaan politik Islam yang bermakna mengurusi urusan rakyat secara menyeluruh perlu jadi pusat perhatian. Politik yang dibangun dari asas akidah Islam yang kokoh karena berasal dari Allah. Cabang penerapannya pun membawa keberkahan bagi siapa saja yang mengadopsinya. Pilihan cerdas ini tidak akan dipilih orang toxic, tetapi akan diperjuangkan orang unik yang memiliki visi propertik. Wallahualam bissawab. [SJ]

Marak Kriminalitas Anak, Tanggung Jawab Siapa?

Marak Kriminalitas Anak, Tanggung Jawab Siapa?

 


Islam memberikan solusi bahkan memberikan pengawasan dan perlindungan hukum bagi anak secara sistemis dan komprehensif

Sehingga terlaksananya hukum jawabir dan jawazir sebagai penebus dosa dan efek jera bagi pelaku kejahatan

______________________________


Penulis Rismayanti

Kontributor Media Kuntum Cahaya

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kasus kriminal yang melibatkan anak semakin marak. Baru-baru ini diberitakan penemuan mayat bocah laki-laki berusia 7 tahun asal Kabupaten Sukabumi di kebun pala. Mirisnya bocah tersebut diketahui mengalami pelecehan seksual sebelum meregang nyawa dan pelakunya pun masih di bawah umur.


Hari demi hari harus diakui bahwa kasus anak yang terlibat dengan hukum terus mengalami peningkatan. Seperti pencabulan, kekerasan fisik berupa pengeroyokan, bullying, pembegalan, dan lain-lain.


Dari banyaknya kasus ini, akhirnya banyak yang beranggapan bahwa pola asuh orang tua menjadi salah satu pemicu yang sangat diperhatikan dalam masalah ini. Padahal di satu sisi, masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya UU Perlindungan Anak yang dijadikan tameng yang diberlakukan pada anak di bawah umur yang melakukan tindakan kejahatan.


Kadang kala UU tersebut memberikan perlindungan dan pendampingan hukum pada pelaku. Sedangkan di sisi lain, hukum ditiadakan sehingga merusak keadilan bagi korban. Pihak kepolisian bahkan berorientasi melakukan disversi untuk menghadapi hal ini.


Biasanya korban, pelaku, orang tua, dan pihak-pihak berwenang dikumpulkan untuk melakukan musyawarah. Dari musyawarah tersebut kerap terjadi korban akhirnya memaafkan pelaku yang terkategori anak di bawah umur untuk dikenakan pidana penjara, dan hanya wajib mendapatkan pelatihan oleh Dinsos (Dinas Sosial).


Kebijakan ini lahir dari konvensi yang ditetapkan PBB dan diikuti oleh Indonesia dalam UU Peradilan Anak. Disversi di mana berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga anak tidak akan mendapatkan sanksi penjara.


Maka cukup jelaslah kasus-kasus yang diselesaikan dengan disversi ini telah gagal menjadi solusi. Karena kebanyakan korban merasa tidak rela untuk memaafkan pelaku dan bahkan kasus kriminalitas makin meningkat tanpa ada efek jera.


Sebenarnya tidak cukup hanya dengan mengoreksi pola asuh orang tua dan mengembalikan pola pendidikan anak pada Institusi pendidikan untuk menyelesaikan kriminalitas pada anak. Memang betul, anak tanggung jawab orang tua, baik perlindungan, tumbuh kembang, jaminan kebutuhan, serta edukasi kepada anak merupakan kewajiban yang harus diberikan orang tua.


Namun dengan seiring perkembangan anak, maka anak akan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Di mana faktor eksternal inilah yang akan ikut berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Selain itu ada kesalahan paradigma, di mana penyelesaian difokuskan setelah kasus terjadi. Kemudian dibuat aturan untuk menyelesaikannya, apakah akan dihukum atau tidak.


Berbeda dengan Islam, Islam menetapkan bahwa bagaimana anak dicegah agar tidak menjadi pelaku kejahataan. Dan tidak hanya mencukupkan pada pembahasan pola asuh atau sekadar tips-tips parenting untuk membentengi anak.


Namun lebih dari itu, Islam memberikan solusi bahkan memberikan pengawasan dan perlindungan hukum bagi anak secara sistemis dan komprehensif. Sehingga terlaksananya hukum jawabir dan jawazir sebagai penebus dosa dan efek jera bagi pelaku kejahatan.


Dalam Islam, anak dikategorikan dewasa apabila sudah aqil balig. Pada fase balig, anak sudah menyadari masalah hukum perbuatan yang melanggar hukum syarak dan usia balig ini adalah masa si anak telah menjadi mukalaf (telah terbebani hukum). Dari sini terlihat jelas betapa Islam tegas menguraikan batasan “anak di bawah umur” yang dalam sekuler hari ini justru berifat biner alias abu-abu.


Menjaga tumbuh kembang anak memang penting baik dalam penanaman pola pikir dan pola sikap anak. Sebelum memasuki usia mumayiz, orang tua bertanggung jawab mengenalkan akidah dan membentuk pemahaman mengenai sang Khaliq pada anak. Supaya anak memahami keberadaan sang Khaliq sekaligus memiliki idrak sillah billah.


Selain peran keluarga, masyarakat pun berperan penting karena masyarakat yang terikat pada satu pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama akan menjadi pengontrol sosial bagi setiap individu mukalaf. Aktivitas amar makruf nahi mungkar akan menghiasi kehidupan sosial masyarakat.


Tak kalah penting negara juga sangat berperan dalam masalah ini. Negara harus menciptakan mekanisme yang mendukung terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergaulan, termasuk sistem hukum bagi anak. Karena inilah wujud peran negara sebagai pengurus rakyat. Wallahualam bissawab. [SJ]

Blockout Peduli, Islam Kafah Solusi

Blockout Peduli, Islam Kafah Solusi

 


Boikot harus terus dilakukan tidak hanya kepada para pendukung kapitalisme tetapi juga boikot ideologi kapitalisme beserta paham turunannya yang fasad

Karena telah mengikis persatuan kaum muslimin melalui ide nasionalisme

_________________________


Penulis Mia Annisa

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Hingga saat ini belum ada titik terang pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Palestina akan mereda. Melansir dari aceh.tribunnews.com pada Selasa, 7 Mei 2024, dikabarkan pemerintah Mesir telah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Meskipun pihak Mesir menyangkalnya dan menyebut berita itu sangat tidak bertanggung jawab. 


Tindakan hipokrit pemerintahan Mesir menutup jalur Rafah dilakukan pasca Israel melancarkan serangan udara di bagian timur kota pada hari Senin, 6 Mei 2024. Serangan ini terjadi pasca perintah evakuasi kepada 100.000 warga Palestina dari wilayah tersebut. 


Sayangnya, bersamaan dengan eskalasi serangan Israel yang makin menggila, perhatian dunia justru teralihkan pada hajatan besar Met Gala 2024 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Acara ini dihadiri oleh artis-artis papan atas dunia seperti Jennifer Lopez, Bad Bunny, Chris Hemsworth serta masih banyak yang lainnya. 


Tak hanya penyelenggaraan Met Gala 2024 yang bertepatan dengan serangan Israel ke perbatasan Rafah. Di acara tersebut tidak ada satu selebritis pun yang membahasnya. Hal ini memancing kemarahan netizen atas sikap bungkam mereka mengenai isu Palestina padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar. 


Karena itulah muncul gerakan blockout 2024 yang diprakarsai oleh netizen di akun TikTok @blockout2024 dengan membagikan sederet artis dunia yang tutup mata atas persoalan Palestina. Kampanye ini menjadi trending setelah dua hari berselang gelaran Met Gala 2024. Dilansir dari Aljazeera, Selasa, 14 Mei 2024, blockout 2024 mengajak masyarakat dari seluruh negara untuk memboikot artis terkenal di media sosial seperti Instagram, Facebook, X dan TikTok.


Tak tanggung-tanggung, Blockout 2024 tak hanya menargetkan artis terkenal dari Hollywood saja. Gerakan ini juga menyasar beberapa artis dan influencer di Indonesia yang menjadi brand ambassador produk yang terafiliasi mendukung Israel. (suara.com, 2024/05/14) 


Seberapa Efektif Blockout 2024? 

Melihat betapa besar perhatian dunia terhadap Met Gala hingga muncul gerakan untuk unfollow, report hingga blokir akun sosial media selebritis secara online mampu mengalihkan perhatian dari berita dan informasi apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Sebab, selama ini posisi media mencoba untuk mendistorsi kejahatan dengan melakukan manipulasi yang dilakukan secara sengaja terhadap isu perang Palestina-Israel. Keadaan semacam ini sudah tak bisa disangkal lagi. (Shachar Ghannot, A Force of Distortion: Effects of Media Bias on the Israeli-Palestinian Conflict)


Selain itu kampanye ini menyebabkan para selebritas kehilangan jumlah pengikutnya. Tentunya akan mempengaruhi jumlah endorse masuk, kontrak dan kerja sama brand lainnya yang dapat menurunkan pendapatan mereka sebagai selebriti. 


Meskipun aksi blockout ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang kontra mengatakan aksi ini adalah tindakan yang sia-sia bahkan tidak akan berlangsung lama. Setidaknya, para selebritas harus turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh muslim Gaza tak hanya kehilangan harta tapi jiwa dan darah mereka. Karena telah mati rasa dalam bersuara dengan alasan mereka telah melakukan kontrak kerja sebelum serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober tahun lalu. Sama seperti yang dirasakan dampaknya oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak aksi boikot karena produk mereka terafiliasi dengan Israel. 


Blockout Kapitalisme

Tidak ada yang salah dengan aksi blockout ini sebagai bentuk pembelaan terhadap sesama saudara seiman, sekecil apapun usaha yang dilakukan merupakan sebuah kewajiban sekalipun berada dibelahan bumi yang berbeda.


Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Swt.:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (QS Al-Hujurat: 10)


Mengingat, belakangan suara kaum muslimin sendiri tentang isu genosida muslim Gaza mulai tenggelam dan tak terdengar lagi pasca Ramadan kaum muslimin disibukan acara mudik.


Boikot harus terus dilakukan tidak hanya kepada para pendukung kapitalisme tetapi juga boikot ideologi kapitalisme beserta paham turunannya yang fasad. Karena telah mengikis persatuan kaum muslimin melalui ide nasionalisme yang menyebabkan diamnya penguasa negeri-negeri muslim terhadap pembantaian di Palestina. 


Palestina butuh aksi nyata tak hanya sekedar aksi boikot dan bantuan kemanusiaan sebab aksi ini sifatnya hanyalah parsial, tidak mampu menyelesaikan problem Palestina sampai ke akarnya. Palestina membutuhkan pasukan jihad yang dikirimkan oleh negeri-negeri muslim di bawah satu komando untuk membebaskan mereka dari penjajahan dengan menerapkan sistem Islam secara kafah. 


Upaya ini harus terus-menerus diperjuangkan serta disampaikan ke tengah-tengah umat mengenai urgensinya. Hampir 1 abad lamanya kaum muslimin mengalami kekosongan pemimpin. Padahal, kepemimpinan kaum muslimin hanya boleh kosong maksimal selama 3 hari dan 3 malamnya. Mengadakannya adalah taj' al-furudh (mahkota dari semua kewajiban). Kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besarnya maksiat yang (pelakunya) akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya. Wallahualam bissawab. [GSM]

Bencana Alam Berulang, Perlu Upaya Pencegahan Menyeluruh

Bencana Alam Berulang, Perlu Upaya Pencegahan Menyeluruh

 


Pun melakukan antisipasi dalam memperkecil dampak kerusakan dan jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana

Tentunya dengan upaya yang menyeluruh tidak hanya melakukan penyelesaian setelah bencana terjadi

______________________________


Penulis Opa Anggraena

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - “Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari." (TQS. Al-Baqarah: 12)


Korban bertambah, akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat. Ternyata setelah diselidiki adanya praktik "deforestasi" yang makin luas dan terakumulasi selama bertahun-tahun di Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi salah satu penyebab bencana ini terjadi. (bbcindonesia.com, 13/05/2024)


Tidak hanya Sumatra, Sulawesi Tenggara pun terjadi luapan sungai Lalindu yang menyebabkan jalan trans Sulawesi lumpuh total. (cnnindonesia.com, 12/05/2024)


Perlu disadari, terjadinya bencana alam di berbagai daerah tentu bukan hanya karena alam, tetapi ulah manusia. Pada akhirnya mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit.


Adakah Upaya Pencegahan di Sistem Saat Ini?


Terjadinya bencana alam yang berulang disebabkan kelalaian manusia sangat berkaitan erat dengan kebijakan pembangun di suatu daerah. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.


Eksploitasi sumber daya alam sehingga berdampak buruk. Itu sebabnya kita perlu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan banyak orang. 


Sumber daya alam yang sudah dieksploitasi secara berlebihan sudah pasti berdampak. Pembangunan ilegal, pembakaran hutan, penggundulan hutan makin memperparah bencana. Apalagi saat ini makin banyak pembangunan objek pariwisata di daerah perkebunan, hutan ataupun sawah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.


Namun lupa akibatnya terhadap kelestarian lingkungan. Padahal, salah satu fungsi hutan bisa mencegah erosi dan banjir. Beginilah kebijakan pembangunan dalam sistem kapitalis yang bersifat eksploitatif atau sewenang-wenang, tidak adil, hanya menguntungkan segelintir orang untuk memperoleh keuntungan materi semata.


Maka upaya yang menyeluruh sulit dilakukan pada sistem saat ini yang penyelesaiannya dilakukan setelah bencana terjadi. Bukan upaya apa yang dilakukan untuk mencegah bencana terjadi. 


Bagaimana Kebijakan Pembangunan dalam Islam?

 

Allah berfirman yang artinya : 

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (TQS Al-Qasas: 77)


Tentu sebagai muslim yang bertakwa, kita mengimani ayat ini dengan tunduk terhadap perintah dan laranganNya. Bagaimanapun rasa ketakutan, ketakwaan individu kepada Allah-lah yang akan menjadi hijab dalam melakukan sesuatu. Barulah kebijakan dalam suatu negara juga menjadi pendukung yang utama.


Artinya, kebijakan negara akan sangat penting karena menyangkut periayahannya terhadap masyarakat. Tentu kebijakan dalam Islam tidak menjamin pemenuhan yang satu lalu mengabaikan pemenuhan yang lain. Seperti upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dengan merusak kelestarian alam.


Pun melakukan antisipasi dalam memperkecil dampak kerusakan dan jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana. Tentunya dengan upaya yang menyeluruh tidak hanya melakukan penyelesaian setelah bencana terjadi.


Pemimpin yang lahir dalam sistem Islam tumbuh menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, akan mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu mitigasi bencana yang dilakukan akan menyeluruh seperti dalam perizinan pembangunan, mengatur pengambilan hasil hutan yang akan dijaga oleh petugas khusus agar dapat mencegah terjadinya penebangan liar yang dilakukan oleh oknum, melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan. 


Lalu sektor pariwisata tidak diandalkan sebagai pemasukan negara. Karena sejatinya objek pariwisata adalah fasilitas yang disediakan negara sebagai bentuk pelayanannya terhadap rakyatnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang paling utama, sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.


Kesadaran Individu, keseriusan pemerintah, kebijakan negara tentu akan menjadikan suatu upaya dan solusi yang menyeluruh. Maka hanya dalam Islamlah semua akan tercapai. Wallahualam bissawab. [SJ]

Pinjol Jerat Guru, Patutkah untuk Ditiru?

Pinjol Jerat Guru, Patutkah untuk Ditiru?

 


Biaya kebutuhan hidup dan kebutuhan vital lainnya kian hari makin mahal

Tidak heran jika guru bisa tertarik untuk mengambil pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidupnya

____________________


Penulis Ai Siti Nuraeni

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Mencengangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap data tentang kelompok masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol). Ada sebanyak 17 juta entitas peminjam pinjol pada periode April 2023. Adapun nilai pinjaman yang masih berjalan (outstanding loan) mencapai Rp50,5 triliun. Mirisnya, guru menempati kelompok pertama yang paling banyak menerima manfaatnya dengan besaran 42 persen. Wakil Sekretaris Jenderal (wasekjen) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qadir menyebutkan bahwa salah satu alasan guru terjebak pinjol adalah karena penghasilan Guru yang masih sangat rendah. (www.pikiranrakyat.com, 21/08/2023)


Guru sejatinya adalah profesi yang mulia dan berjasa dalam mencerdaskan anak bangsa. Sayangnya, nasib guru kini masih jauh dari kata sejahtera. Karena, faktanya banyak di antara mereka yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata seperti para guru honorer. Sementara, biaya kebutuhan hidup dan kebutuhan vital lainnya kian hari makin mahal. Sehingga tidak heran jika guru bisa tertarik untuk mengambil pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 


Selain faktor kebutuhan, gaya hidup hedonis yang menjangkiti masyarakat juga menjadi sebab banyak guru terjebak dalam utang ribawi. Jadi, guru yang pendapatannya sudah layak semisal ASN (Aparatur Sipil Negara) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan mudahnya mengambil pinjol atau pinjaman ke bank untuk membeli rumah, kendaraan pribadi, gadget terbaru serta banyak pakaian atau janjian di kafe hanya untuk sekadar makan, healing dan melakukan rapat.


Faktor selanjutnya adalah akses masyarakat pada pinjol yang begitu mudah karena bisa didapat lewat gawai di tangan. Iklannya berseliweran di setiap media sosial dan persyaratan yang ringan membuat daya tarik pinjol tidak terelakkan. Padahal rakyat bisa mendapatkan bahaya seperti penyalahgunaan data, bunga yang lebih tinggi dan ancaman debt colector yang menebar teror. Adapun pengusaha pinjaman online yang meresahkan tidak banyak yang bisa ditangkap oleh aparat, malah jumlahnya kian bertambah setiap hari. 


Untuk menyelesaikan permasalahan ini, negara harus menjadi garda terdepan yang bertanggungjawab dalam menyelesaikannya. Ia harus bisa mewujudkan kesejahteraan secara merata kepada setiap rakyat termasuk guru. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan tidak tertarik untuk mengambil pinjaman ribawi.


Selain itu, negara juga harus bisa menghalau paham-paham yang rusak seperti hedonisme lewat sistem pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Negara harus bisa mengontrol media agar paham hedonisme atau iklan-iklan pinjaman online bisa segera diblokir dan tidak sampai kepada masyarakat. 


Yang terpenting, negara bertugas untuk menghapuskan lembaga pinjaman online yang meresahkan masyarakat, memburu para pelakunya dan menjatuhi mereka dengan hukuman yang pantas agar tercipta efek jera dan tidak ada lagi yang mau menjalankan bisnis haram ini.


"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS Al-Baqarah: 275)


Sayangnya, segala upaya pencegahan tersebut tidak bisa dilakukan oleh negara karena kapitalisme yang dianut justru menjadi sumber dari masalah tersebut. Dalam sistem ini utang ribawi diperbolehkan dan menjadi tiang ekonomi negara. Ideologi ini telah gagal dalam menyejahterakan guru sebaliknya malah mencekoki masyarakat dengan paham yang rusak seperti hedonisme. Pemberantasan pinjol terkesan tebang pilih karena adanya penggolongan pinjol legal dan ilegal.


Berbeda faktanya jika pemahaman Islam yang menjadi dasar bagi individu, masyarakat, dan negara dalam melakukan segala aktivitasnya. Negara yang menganut paham Islam akan sangat memuliakan guru dan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kesejahteraan serta penghasilan yang layak kepada mereka. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. 


Beliau pernah menggaji tiga orang guru di Madinah masing-masing sebesar 15 Dinar (1 dinar =4,25 gram emas). Jika dikonversi dengan harga emas saat ini maka gaji guru tersebut bisa mencapai 30 juta lebih. Gaji guru yang fantastis ini sangat mungkin dilakukan karena sumber pendapatan negara berasal dari harta kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i serta pemanfaatan sumber daya alamnya, bukan dari pajak yang dibebankan pada rakyat.


Islam tidak mengenal budaya hedonisme. Karena, tujuan hidup dalam Islam adalah meraih rida Allah Swt., bukan mengejar kesenangan duniawi yang bersifat fana. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Jika, digunakan pada sesuatu yang merupakan kebutuhan itu adalah sebuah kebaikan. Namun, jika digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa jadi itu membawa ke dalam kesia-siaan, bahkan dosa. Sebab, Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta untuk hal yang bersifat kesenangan saja.


Allah Subbhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:  “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS Al-Isra’: 26-27)


Selain itu, negara berasaskan Islam terlihat dari ketegasannya dalam menghapuskan lembaga ribawi yang menjamur. Karena, riba dalam Islam diharamkan dan setiap masyarakat wajib menjauhinya. Implementasi dari aturan ini negara bisa menugaskan lembaga penyiaran untuk menghentikan setiap iklan yang menawarkan riba serta memfilternya dari paham-paham yang tidak sejalan dengan Islam. Selanjutnya, negara akan memberlakukan hukuman ta'zir seperti memiskinkan pelaku riba atau memberikan hukuman lain sesuai kadar kerusakan yang dilakukan. Yang jelas hukuman yang diberikan akan berefek jawabir dan jawazir. Dengan demikian, masyarakat akan terhindar dari budaya utang riba.  Wallahualam bissawab. [Dara]

Jangan Rendahkan Profesi Guru

Jangan Rendahkan Profesi Guru

 


Inilah buah Pendidikan kapitalisme sekuler yang tidak menjadikan Akidah Islam sebagai landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

Akibatnya, mereka bertindak dan berperilaku semaunya, komentar seenaknya, tidak peduli pahala atau dosa

_____________________


Penulis AB LATIF

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Jagad dunia maya kembali heboh dengan peristiwa kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Depok pada sabtu, 11 Mei 2024 yang memakan korban belasan meninggal dunia dan puluhan luka berat. Bus hilang kendali hingga menabrak mobil dan 3 motor lalu terguling. Korban meninggal 9 siswa, 1 guru, 1 pengendara motor. (www.cnbcindonesia.com)


Dari peristiwa ini, netizen banyak menyampaikan komentarnya. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang acara study tour siswa sekolah. Tidak hanya itu, bahkan ada yang mencela, memaki, dan merendahkan profesi guru terungkap dari beberapa tulisan komentar, atau video langsung yang mereka unggah. Hati ini miris melihat netizen yang agresif memberikan kata-kata yang kasar dalam tuduhan sekaligus merendahkan. Seolah peristiwa ini, semua salah guru dan sekolah. 


Pro dan kontra itu hal yang lumrah. Semua boleh menyampaikan pendapatnya, baik dengan tulisan maupun ucapan sesuai yang telah tertuang dalam Undang-Undang. Namun, jangan seenaknya menghina profesi seorang guru. Tidak ada seorangpun guru yang menghendaki keburukan terhadap semua siswanya. Walaupun faktanya banyak siswa dan wali siswa yang tidak menghormati gurunya. Namun hati seorang guru tidak akan rela melihat anak didiknya dalam keburukan. 


Ketahuilah, tidak semua guru itu PNS atau PPPK. Banyak di antara para guru yang hanya honorer atau guru sekolah swasta. Gaji mereka ada yang di bawah Rp 500.000/bulan, tetapi mereka tetap ikhlas untuk mengajar, mencerdaskan putra-putri negeri ini. Bukankah yang komentar kasar pada hari ini ada jasa guru dalam dirinya? Tidak sepatutnya kita menyalahkan sepenuhnya pada guru dan sekolah.


Inilah buah pendidikan kapitalisme sekuler yang tidak menjadikan Akidah Islam sebagai landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, mereka bertindak dan berperilaku semaunya, komentar seenaknya, tidak peduli pahala atau dosa. Pendidikan kapitalisme yang berasas kepentingan dan manfaat, senantiasa mengorbankan orang lain, mencari kambing hitam, seolah pahlawan kesiangan untuk sebuah pencitraan.


Tidak hanya itu, pendidikan yang kapitalis telah merubah pandangan hidup manusia menjadi liberal dan jauh dari akhlak juga moral. Mereka dituntut pintar dengan berorientasi pada kesuksesan finansial. Sehingga, pendidikan dianggap sebagai ajang mencari legalitas selembar ijazah untuk meniti karir dunia. Pendidikan kapitalis telah menjadi ajang bisnis untuk meraup keuntungan semata, sehingga menjadi mahal dan kian tambah mahal. Akibat dari Pendidikan kapitalis adalah tekanan ekonomi yang kian tinggi membuat kebijakan dihitung untung dan rugi. Pendidikan dan kesehatan mahal, lapangan pekerjaan kian hilang, gaji guru yang tidak sepadan menambah deretan tindak kriminal. 


Sesungguhnya dalam pandangan Islam, peristiwa kecelakaan ini bukanlah keteledoran kru bus, guru, dan sekolah. Karena pada dasarnya, mereka sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita wajib faham bahwa ada lingkaran yang menguasai manusia dan ada lingkaran yang dikuasai manusia. Dalam lingkaran yang menguasai manusia, di sini manusia tidak mempunyai daya untuk mengaturnya. Semua terjadi atas kehendak sang Maha Kuasa yaitu Allah Azza wajalla. Seperti hidup dan mati manusia. Ini adalah takdir dan tidak dimintai pertanggung jawaban. Semua atas kehendak sang pencipta. Hidup dan mati manusia, sakit dan sehatnya, celaka dan bahagianya, semua diluar kekuasaan kita. Inilah lingkaran yang menguasai manusia.


Sementara, lingkaran yang dikuasai manusia adalah semua atas kehendak manusia dan inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Ada pahala dan dosa, ada hisab dan balasan diakhirat. Di antara lingkaran yang dikuasai manusia adalah merencanakan, menyiapkan, memutuskan, dan menjalankan. Dan semua ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..


Dalam sistem Islam, kematian karena kecelakaan adalah bagian kematian yang tidak disengaja atau bukan bagian dari pembunuhan. Dan penguasa dalam sistem Islam akan memberi jaminan dengan memberi santunan senilai diyat pembunuhan. Harta jaminan atau santunan diambilkan dari Baitul mall. Biaya pengobatan bagi yang luka-luka dan pengurusan jenazah bagi yang meninggal di tanggung sepenuhnya oleh negara. 


Dalam pandangan Islam guru sangat dimuliakan. Bahkan, gaji mereka sangat diperhatikan dengan benar. Pada masa khalifah Al-Mutawakkil, beliau memberi upah guru mencapai 50.000 dinar di luar gaji rutin sepanjang hidup, tempat tinggal, makanan, dan hadiah-hadiah lainnya. (Az-Zahrani,177-178). Sementara, di masa Khalifah Umar Bin Khatab, gaji guru sebesar 15 dinar atau setara Rp30.000.0000 tanpa memandang PNS, PPPK, Sertifakasi atau tidak. 


Sudah jelas, bahwa semua ini karena tidak diterapkannya Islam secara kaffah. Khalifah akan senantiasa bertanggungjawab atas apapun yang menimpa rakyatnya. Guru akan senantiasa dimuliakan, gajinya diperhatikan, pendidikan, kesehatan, keamanan akan digratiskan, kebutuhan pokok selalu dalam jaminan, dan ini semua telah dibuktikan dalam sejarah Isam. Lalu, masihkah kita tidak mau diatur dengan Islam?


Lihatlah hari ini, ketika Islam diterlantarkan, syariat tidak diterapkan, yang terjadi justru keburukan dan kesengsaraan disegala bidang. Jerih payah guru tidak dihargai, bahkan kebanyakan tidak dimuiakan. Wahai saudaraku, janganlah kalian merendahkan profesi guru. Merendahkan profesi guru berarti telah merendahkan diri sendiri, keberkahan ilmu akan dicabut Allah Swt..


Bukankah Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya: ”Barang siapa memuliakan orang alim (guru) maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga” (Kitab Lubabul Hadis). Wallahuallam Bissawab. [Dara]