Kuntum Cahaya: Opini

Keracunan MBG Bukan Sekadar Kelalaian SOP

Opini

Keracunan massal MBG tidak cukup dijawab dengan kalimat bahwa petugas melanggar SOP

Jika pelanggaran terjadi berulang dan di berbagai daerah, maka negara harus berani melihat persoalan dari hulu

___________________

Penulis Yoshefie Siska Prihandini , ST

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak awal Pemerintah mempunyai harapan besar melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Negara ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani keluarga. Tujuannya tentu patut diapresiasi.

Namun, sebuah program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tidak cukup dinilai dari berapa banyak porsi yang berhasil dibagikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman?

Munculnya kembali pertanyaan tersebut, setelah dugaan keracunan MBG secara beruntun terjadi di berbagai daerah pada awal September 2026. Sidoarjo, Rembang, Agam, dan sejumlah daerah lainnya dilaporkan mengalami kasus serupa. Jumlah korban di Sidoarjo mencapai 730 orang pada 3 September 2026. (Kumparan.com, September 2026)

Rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal. Apalagi, laporan mengenai korban keracunan MBG sejak program diluncurkan telah mencapai puluhan ribu orang. Angka sebesar itu semestinya mendorong evaluasi yang lebih mendasar terhadap tata kelola program.

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan pemerintah, disertai dengan pernyataan keprihatinan atas kondisi yang terjadi. SPPG yang diduga berkaitan dengan kasus di Sidoarjo, misalnya, dihentikan sementara sambil menunggu investigasi. Langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat. Namun, menghentikan satu dapur setelah muncul korban belum menyelesaikan persoalan jika akar masalahnya belum terselesaikan.

Menelusuri Ketidakbijakan MBG

Badan Gizi Nasional menyebut sebagian besar kasus keracunan berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sekitar 80–90 persen kasus yang dipetakan berkaitan dengan persoalan SOP, antara lain penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, suhu, serta batas waktu konsumsi. (Kumparan.com, September 2026)

Pernyataan tersebut tidak boleh diabaikan. SOP memang penting dalam pengolahan makanan. Akan tetapi, menjadikan pelanggaran SOP sebagai titik akhir analisis justru berisiko menutup pertanyaan yang lebih besar: mengapa pelanggaran tersebut dapat berulang?

Sejumlah pelanggaran telah terjadi berkali-kali di banyak lokasi, baik dalam hal kepatuhan terhadap SOP dari sisi kualitas tempat produksi, kecukupan peralatan, jumlah pekerja, kompetensi tenaga kerja, kapasitas produksi, waktu pengiriman, serta pengawasan. Dalam hal ini yang perlu diperiksa bukan hanya siapa yang lalai, tetapi apakah sistem memang dirancang untuk memungkinkan standar tersebut dipenuhi. Berbagai peristiwa dugaan keracunan MBG yang terjadi dalam waktu yang berdekatan ini menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan cukup bermasalah .

Salah satu persoalan yang perlu dikaji adalah ketentuan kapasitas pelayanan SPPG. Ketika sebuah dapur harus menyediakan ribuan porsi dalam satu hari, beban kerja dan risiko keamanan pangan tentu meningkat. Jika kapasitas minimal SPPG ditetapkan mencapai sekitar 2.500 porsi per hari, maka negara harus memastikan bahwa setiap dapur memiliki luas tempat, peralatan, tenaga kerja, sistem penyimpanan, dan alur distribusi yang benar-benar sebanding dengan kapasitas tersebut. Jangan sampai kemampuan menghasilkan ribuan porsi justru menjadi ukuran utama, sementara kemampuan menjaga keamanan ribuan porsi menjadi persoalan berikutnya.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi seharusnya tidak dijadikan sebagai tujuan akhir. Sertifikat merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kelayakan, tetapi kondisi lapangan dapat berubah. Karena itu, pemeriksaan harus berlangsung secara berkala dan signifikan. Untuk memproduksi makanan yang memenuhi standar dalam jumlah sangat besar setiap harinya, sebuah SPPG belum tentu mempunyai tempat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Persoalan berikutnya adalah mekanisme pendirian dan pengawasan SPPG. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan dokumen perizinan lengkap. Kelayakan tempat, peralatan, sumber bahan makanan, tenaga kerja, hingga sistem distribusi harus diperiksa secara nyata. Jika proses perizinan lebih menitikberatkan pada aspek administratif, terdapat risiko munculnya unit yang secara dokumen terlihat memenuhi syarat, tetapi secara operasional belum siap.

Tindakan setelah kejadian memang diperlukan. Akan tetapi, sistem yang baik seharusnya lebih kuat dalam mencegah daripada sekadar merespons yang telah terjadi. Jika pengawasan hanya bergerak setelah korban berjatuhan, maka negara bekerja secara reaktif. Padahal, keamanan pangan membutuhkan pengawasan sejak bahan makanan diterima, selama proses memasak, ketika makanan dikemas, hingga saat makanan dikonsumsi. Karena itu, evaluasi MBG tidak boleh hanya berbicara tentang sanksi. Setiap pelanggaran memang harus diberi sanksi, tetapi pencegahan jauh lebih penting bagi keselamatan masyarakat.

Tolok Ukur Keberhasilan MBG dalam Islam

Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Kepemimpinan bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat. Seorang pemimpin dituntut untuk memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi hak-hak mereka, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Islam memberikan peringatan yang sangat tegas terhadap pemimpin yang mengabaikan amanah dan berlaku curang kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Tiidaklah seorang hamba yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak menjaga mereka dengan penuh nasihat dan ketulusan, melainkan ia tidak akan mendapatkan aroma surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberikan peringatan yang sangat keras kepada pemimpin yang menyalahgunakan amanah kepemimpinannya dan merugikan rakyat. Negara tidak boleh berorientasi pada keuntungan saja, dalam menjalankan amanahnya terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.

Prinsip ini penting diterapkan dalam pengelolaan MBG. Ketika negara mengurus kebutuhan pangan rakyat, ukuran keberhasilannya bukan sekadar efisiensi anggaran atau jumlah makanan yang tersalurkan. Keselamatan, kualitas, dan kemaslahatan penerima harus menjadi ukuran utama.

Dalam konsep pemerintahan Islam, pengawasan terhadap kepentingan publik juga mendapat perhatian melalui fungsi hisbah. Keberadaan qadhi hisbah menggambarkan pentingnya mekanisme pengawasan yang hadir di tengah masyarakat untuk mencegah praktik yang merugikan dan memastikan kepentingan umum terlindungi.

Dengan konsep tersebut, penyediaan makanan dapat dirancang sesederhana dan seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Negara juga tidak seharusnya mengandalkan sepenuhnya pada laporan administratif untuk pengawasan. Pemeriksaan lapangan dan pengawasan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari sistem.

Keracunan massal MBG tidak cukup dijawab dengan kalimat bahwa petugas melanggar SOP. Jika pelanggaran terjadi berulang dan di berbagai daerah, maka negara harus berani melihat persoalan dari hulu.

Apa kapasitas SPPG realistis? Apa tempat dan peralatannya benar-benar layak? Apa tenaga kerjanya kompeten? Apa bahan pangan diawasi dengan baik? Apa distribusi dilakukan dalam kondisi aman? Apa pengawasan berlangsung sebelum masalah terjadi? Dan yang paling penting, apa seluruh tata kelola program benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang harus disalahkan. MBG seharusnya menjadi program yang membuat rakyat merasa aman, bukan cemas. Makanan bergizi seharusnya menjadi sarana menjaga kesehatan, bukan sumber persoalan baru.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh. Pelanggaran SOP harus ditindak, tetapi sistem yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi juga harus diperbaiki. Sebab, ketika korban terus bertambah, masalahnya tidak lagi sekadar tentang satu orang yang lalai. Bisa jadi ada sesuatu yang keliru dalam cara sistem tersebut dirancang, dijalankan, dan diawasi.

Keberhasilan MBG bukan diukur dari berapa juta porsi yang berhasil dibagikan, melainkan dari seberapa aman makanan tersebut sampai kepada rakyat. Negara harus memastikan bahwa niat memberikan gizi tidak berubah menjadi risiko. Karena rakyat merupakan amanah yang wajib dilindungi, bukan sekadar penerima program. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, September 16, 2026

Keracunan Massal MBG: Akar Masalahnya sistemik

Opini

Selama MBG diukur dengan angka dan keuntungan

bukan dengan prinsip menjamin gizi aman untuk seluruh anak, keracunan berikutnya hanya menunggu waktu

___________________

Penulis Desti Sundari

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Miris, hanya dalam tiga hari, 1 hingga 3 September 2026, gelombang keracunan massal kembali memakan korban. Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja.

Daftarnya panjang dan menakutkan. Total korban baru mencapai sekitar 2.000 orang. Jika diakumulasi sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan, maka jumlahnya sudah menembus 50.000 orang.

Di tengah kepanikan, pemerintah meminta maaf dan berjanji menjatuhkan sanksi administratif. Badan Gizi Nasional cepat menunjuk biang kerok pelanggaran SOP. Kepala BGN, Sudaryono, menyebut lebih dari 80 persen kasus terjadi karena tata cara penyimpanan dan waktu konsumsi tidak dipatuhi. (cnnindonesia.com, 03-09-2026)

Pemerintah demokrasi, kapitalisme mengelola MBG seperti proyek, bukan amanah. Target kuantitas jadi dewa yang dikejar berapa banyak porsi tersalur, berapa cepat program jalan. Akibatnya kualitas, keamanan, dan keselamatan anak dikorbankan.

Regulasi SPPG Memaksa Tidak Sehat

Kewajiban melayani minimal 2500 porsi/hari membuat SPPG dipaksa ngebut. Menjaga higienitas 24 jam untuk volume sebesar itu sangat berat, bahkan untuk SPPG yang sudah punya SLHS. Apalagi untuk SPPG yang dari awal modal dan SDM-nya pas-pasan. Standar tinggi di atas kertas, tetapi tidak mungkin dijalankan di lapangan.

Perizinan Longgar Ditambah Bisnis

Pendirian SPPG hanya bertumpu pada administrasi. Kelayakan dapur, alat, dan SDM tidak divalidasi sungguh-sungguh. Ditambah maraknya jual beli titik dan bagi hasil antara yayasan, investor, mitra. Ujungnya biaya bahan ditekan, kualitas diturunkan, demi keuntungan. Negara baru muncul setelah korban jatuh. Tidak ada kontrol ketat, tidak ada audit berkala, tidak ada evaluasi sistem. Kelemahan ini membuat kelalaian jadi keniscayaan.

Pernyataan itu terdengar logis. Namun, juga sangat berbahaya. Karena saat keracunan terjadi serentak di banyak daerah, dalam waktu berdekatan, dan dengan pola yang sama. Kita tidak sedang bicara kesalahan teknis, tetapi bicara tentang gagalnya sistem. Selama MBG diukur dengan angka dan keuntungan, bukan dengan prinsip menjamin gizi aman untuk seluruh anak, keracunan berikutnya hanya menunggu waktu. Korban hari ini adalah bukti bahwa perut rakyat tidak bisa diserahkan pada logika pasar.

SOP yang bagus akan sia-sia jika rantai distribusi dipaksa ngebut demi target. Akan jebol jika dapur SPPG kekurangan SDM terlatih, pengawasan mutu longgar, dan evaluasi hanya dilakukan setelah korban berjatuhan. Menyalahkan pelaksana di lapangan adalah cara paling mudah untuk menghindari tanggung jawab struktural. Negara harus berani jujur hentikan dulu, audit total, benahi sistem dari hulu ke hilir. Jika MBG terus dipaksakan dalam kondisi seperti ini, maka yang kita dapat bukan generasi sehat, tetapi generasi korban.

Keracunan massal MBG adalah buah dari salah pengelolaan. Dalam pandangan Islam, akar masalahnya jelas negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat, tapi sudah terjerumus pada logika bisnis dan proyek. Islam punya kerangka yang berbeda untuk mengurus hajat hidup rakyat, termasuk urusan pangan anak sekolah.

Negara adalah Ra’in, Bukan Pedagang

Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya". Dalam Islam, negara bukan perusahaan. Negara wajib mengurusi urusan rakyat ri’ayatus syu’un dengan niat ibadah, bukan mencari keuntungan. Mindset ini harus meresap dari Presiden, Menteri, Kepala Dinas, sampai kepala SPPG di tingkat desa. Jika yang jadi patokan adalah bagaimana rakyat kenyang, sehat, dan aman, bukan berapa porsi dan berapa untungnya, maka standar keamanan akan jadi prioritas utama, bukan korban.

Mekanisme Penyediaan Pangan Sederhana, Dekat, Terjamin

Islam menolak birokrasi rantai panjang yang rawan korupsi dan menurunkan mutu. Penyediaan makanan bisa dilakukan dengan mekanisme yang efisien. Dapur melayani sekolah di sekitarnya. Tidak dipaksa 2500 porsi/hari kalau tidak mampu. Kualitas lebih penting dari kuota. Anggaran langsung dari Baitul Mal.

Negara menjamin pembiayaan penuh. Tidak ada ruang bagi investor, yayasan, atau mitra yang berburu bagi hasil. Jika ada pihak ketiga yang cari untung, kualitas bahan pasti dikorbankan. Bahan baku halal, thayyib, dan diawasi. Negara wajib memastikan sumber pangan aman, bersih, dan bergizi. Ini bagian dari jaminan negara.

Sistem Pengawasan: Ada Qadhi Hisbah

Kelemahan MBG hari ini adalah pengawasan yang lemah. Dalam sistem Islam, ada institusi khusus bernama qadhi hisbah, tugasnya adalah mengawasi pasar, jasa publik, dan pelaksanaan kebijakan negara agar sesuai syariat dan tidak menzalimi rakyat. Mereka punya wewenang turun langsung, memeriksa dapur, memeriksa bahan, mencicipi makanan, dan menjatuhkan sanksi tegas jika ada kelalaian.

Dengan adanya Hisbah, pengawasan tidak menunggu laporan korban. Tapi bersifat preventif dan terus-menerus. Kelalaian yang menimpa 1 anak saja sudah dianggap kelalaian negara. Keracunan 50.000 anak adalah tamparan. Selama negara masih pakai mindset bisnis, selama SPPG diukur dari omzet bukan dari keamanan, dan selama pengawasan diserahkan pada sanksi administratif, maka korban akan terus berjatuhan.

Islam menawarkan prinsip negara melayani, bukan berbisnis. Mekanisme sederhana dan efisien. Pengawasan ketat dan tegas. Dengan begitu, MBG bukan lagi program yang menakutkan. Namun, benar-benar menjadi jaminan negara atas pemenuhan gizi generasi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, September 16, 2026

Karhutla Berulang, Perempuan dan Generasi Menanggung Beban

Opini

Terjadinya karhutla bukanlah persoalan kebakaran hutan dan lahan saja

Tetapi hal ini berakar dari penerapan sistem kapitalisme

__________________

Penulis Endang Seruni

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Muslimah Peduli Generasi

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan. Akibatnya memicu ISPA yang merupakan dampak dari adanya asap kebakaran hutan dan lahan.

Dokter spesialis paru dan pernapasan Dr.dr. Feni Fitriani Taufik,SP.P(K),M.Pd.Ked. meminta masyarakat untuk waspada terutama mereka yang masuk kelompok rentan. Seperti para ibu hamil, anak-anak, balita lansia, penderita penyakit asma, paru-paru kronis dan penyakit jantung serta gagal jantung. Masyarakat yang berada di lokasi karhutla berisiko mengalami gangguan kesehatan dalam jangka panjang maupun pendek. (Antaranews.com, 26-8-2026)

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 6329 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada 19 hingga 25 Juli 2026. Kondisi ini meningkat 20,1% dari pekan sebelumnya. Dampak asap karbon adalah meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, lahir prematur sampai gangguan tumbuh kembang janin. (Mongabay.co.id, 18-8-2026)

Karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga menambah beban ekonomi keluarga. Kebutuhan membeli masker dan obat-obatan menambah beban tersendiri bagi masyarakat. Para ibu juga harus berjuang merawat anggota keluarga yang sakit, membersihkan berkali-kali rumah mereka sebab terdampak debu dan asap. Bagi para ayah sebagai pencari nafkah terganggu akibat asap karhutla. Mereka terhambat dan bisa berkurang penghasilannya sebab tidak bisa beraktivitas secara normal.

Karhutla tidak sekali ini terjadi tetapi terus berulang. Terlebih di Pulau Kalimantan dengan lahan gambut yang luas. Ketika musim kemarau tiba gambut mengering dan mudah terbakar. Walaupun pada saat basah gambut berfungsi sebagai penyimpan air dalam jumlah yang besar.

Sifat gambut yang mudah terbakar tidak serta-merta dapat terbakar dengan sendiri kecuali memang sengaja dibakar. Ketika sudah terbakar akan cepat merambat dan sulit untuk dipadamkan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Agar pemadaman tidak sebatas pemadaman hilir tetapi menyetop pemicu utama yaitu dari hulu.

Karhutla Buah Kapitalisme

Terjadinya karhutla bukanlah persoalan kebakaran hutan dan lahan saja, tetapi hal ini berakar dari penerapan sistem kapitalisme. Hutan dan lahan dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk meraih keuntungan. Jika nilai ekonomi dijadikan alat untuk pengelolaan sumber daya alam maka kelestarian alam dan keselamatan manusia terabaikan.

Hutan yang seharusnya dijaga untuk kehidupan masyarakat dan generasi mendatang justru dijadikan sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya kawasan hutan makin berkurang akibat pembukaan lahan yang masif, yang dilakukan oleh korporasi dan pemerintah dengan kebijakannya.

Sistem kapitalisme menganggap hutan sebagai sumber daya alam yang dapat dikelola secara bebas oleh swasta atau individu. Selama seseorang bermodal besar dan memiliki kekuasaan maka ia berhak memiliki apa pun termasuk mengelola hutan.

Tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, dari aktivitas penebangan hutan dan pembakaran lahan. Tidak hanya manusia yang menjadi korban tetapi satwa dan ekosistem didalamnya terkena imbasnya.

Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Hutan

Islam memandang bahwa hutan adalah kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu. Kepemilikan umum ini hanya boleh dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Negara boleh mempekerjakan swasta untuk mengelola hutan tetapi tidak boleh memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada swasta.

Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Manusia berserikat dalam 3 hal, yakni air, Padang rumput dan api." (HR. Ahmad)

Dalam hal pengelolaan hutan, negara mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan. Agar pengelolaannya dapat dioptimalkan tanpa merusak ekosistem di dalamnya. Mitigasi bencana perlu dilakukan seperti negara memberlakukan kebijakan perlindungan terhadap kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup. Hutan tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan.

Jika terjadi kebakaran hutan, negara dalam sistem Islam berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api dengan cepat. Seperti mengerahkan pesawat amfibi yang mampu mengangkut air ribuan liter dan mampu memadamkan api dalam waktu yang singkat. Untuk mencegah terus berulangnya Karhutla negara menerapkan sanksi tegas bagi para pelaku pembakaran hutan juga perusak alam. Sanksi ini berupa sanksi takzir, di mana besaran sanksinya ditetapkan oleh khalifah atau hakim.

Negara dalam pandangan Islam adalah pengurus bagi rakyat yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak rakyat. Tidak hanya itu negara juga berfungsi sebagai perisai (junnah) yang melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman. Dalam bentuk ancaman fisik, sosial maupun ancaman kerusakan lingkungan.

Sebagaimana sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam,” Imam adalah junnah, yang orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Untuk itu pemimpin dalam sistem Islam adalah pemimpin yang benar-benar menjalankan amanahnya. Mereka senantiasa berhati-hati untuk mengambil kebijakan dalam setiap urusan. Segala sesuatu yang diputuskan semata-mata untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan rakyat.

Untuk itu sudah saatnya kembali kepada sistem Islam yang telah terbukti memberi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Rabu, September 16, 2026

MBG dan Tanggung Jawab Negara, Bisnis atau Amanah?

Opini

Karena itu, persoalan keracunan massal tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki SOP semata

tetapi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, mekanisme perizinan, tata kelola, orientasi pengelolaan, hingga sistem pengawasan agar keselamatan dan kualitas makanan benar-benar menjadi prioritas

_______________

Penulis Yuni Irawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Rumah Tangga

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI-Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi secara beruntun di sejumlah daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, dan Tana Toraja.

Dalam kurun tiga hari, 1–3 September 2026, jumlah korban dilaporkan mencapai sekitar 2.000 orang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena MBG menyasar anak-anak dan pelajar. Sejak program MBG diluncurkan, total korban keracunan dilaporkan telah mencapai sekitar 50.000 orang. (cnnindonesia.com, 03-09-2026)

Pemerintah pun menyampaikan permintaan maaf dan berjanji melakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Pelanggaran tersebut antara lain menyangkut tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi. Artinya, persoalan keamanan pangan dalam program sebesar ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis semata, tetapi harus menjadi evaluasi serius terhadap seluruh proses pelaksanaannya.

Program pemenuhan gizi seharusnya benar-benar menjamin makanan yang aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi justru menimbulkan masalah kesehatan bagi penerimanya. Karena itu, pengawasan yang ketat, standar keamanan pangan yang jelas, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Keracunan Massal MBG Bukan Kesalahan SOP Semata

Fenomena keracunan yang terus berulang, menunjukkan adanya kegagalan sistemis yang berpangkal pada mindset bisnis dalam pengelolaan program MBG dalam sistem demokrasi kapitalisme. Ketika program yang menyangkut kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat dikelola dengan pendekatan bisnis, orientasi efisiensi dan keuntungan berpotensi lebih dominan daripada jaminan keamanan serta kualitas makanan.

Problem sistemik juga terlihat dari regulasi penetapan SPPG yang mengharuskan pelayanan minimal 2.500 porsi setiap hari. Target sebesar itu tentu membuat pengendalian proses produksi dan higienitas menjadi tantangan besar, sekalipun SPPG telah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Terlebih masih adanya SPPG yang beroperasi di bawah standar dalam kemampuan, fasilitas, dan kelayakan.

Risiko terjadinya masalah dalam penyediaan makanan samgat berpotensi besar. Persoalan lainnya terdapat pada mekanisme perizinan pendirian SPPG yang cenderung bertumpu pada aspek administratif, tanpa pemastian menyeluruh terhadap kelayakan tempat, peralatan, maupun proses rekrutmen karyawan.

Akibatnya, SPPG yang secara nyata belum memenuhi kelayakan tetap bisa beroperasi. Ditambah adanya dugaan praktik jual beli titik serta pembagian keuntungan antara yayasan, investor, dan mitra SPPG yang dapat membuka ruang kompromi terhadap kualitas bahan makanan dan proses penyediaan MBG.

Di sisi lain, pengawasan negara terhadap program MBG masih perlu diperkuat secara serius. Lemahnya pengawasan memungkinkan berbagai kelalaian terjadi dan baru diketahui setelah nyata dampak terhadap masyarakat.

Karena itu, persoalan keracunan massal tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki SOP semata, tetapi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, mekanisme perizinan, tata kelola, orientasi pengelolaan, hingga sistem pengawasan agar keselamatan dan kualitas makanan benar-benar menjadi prioritas.

Dalam pandangan Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat, bukan menjadikan pelayanan publik sebagai ladang bisnis.

Karena itu, negara harus bersih dari orientasi mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Prinsip ini harus tertanam di seluruh level pemerintahan, dari pusat hingga unit pelaksana teknis.

Dengan mindset sebagai raa'in (pengurus), setiap pejabat dan pelaksana akan memahami bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..

Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya kepada mekanisme bisnis atau sekadar menyerahkan pelayanan kepada pihak lain tanpa pengawasan. Negara wajib memastikan makanan yang diberikan kepada rakyat benar-benar aman, halal, bergizi, dan layak dikonsumsi.

Dalam penyediaan makanan, Islam mendorong mekanisme yang sederhana, efektif, efisien, dan prosedur yang ketat agar menutup celah kelalaian dan hanya mengejar keuntungan.

Negara dapat mengatur produksi dan distribusi dengan memperhatikan kondisi wilayah, jumlah penerima, kemampuan tenaga pelaksana, serta standar kebersihan dan keamanan pangan. Setiap tahapan harus dipastikan berjalan dengan baik karena tujuan utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat, bukan besarnya keuntungan pengelola. Pengawasan pun harus berjalan optimal.

Dalam sistem Khil4fah, terdapat qadhi hisbah yang bertugas mengawasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk memastikan tidak terjadi kecurangan, pelanggaran standar, atau tindakan yang membahayakan masyarakat.

Dengan pengurusan yang berorientasi pada amanah dan pengawasan yang kuat, negara tidak hanya bertindak setelah terjadi masalah, tetapi melakukan pencegahan sejak awal. Inilah bentuk tanggung jawab negara dalam Islam: mengurus rakyat dengan amanah, bukan menjadikan kebutuhan rakyat sebagai komoditas bisnis. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Siska Rabu, September 16, 2026

Ratusan Anak P4lestina Dipenjara Zion*s: Sampai Kapan Penguasa Muslim Diam?

Opini

Dunia tidak boleh terbiasa

Sebab, ketika penindasan dilakukan berulang-ulang, bahaya terbesar bukan hanya penderitaannya, tetapi ketika manusia mulai menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang biasa

__________________

Penulis Riska Umma Hamzah

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Bayangkan seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, bermain bersama teman-temannya, bercanda dengan keluarga, dan menggantungkan cita-cita setinggi langit. Namun, yang mereka temui justru jeruji besi.

Bukan karena masa depan mereka buruk. Bukan karena mereka memilih hidup dalam konflik. Mereka lahir dan tumbuh di tanah yang hingga hari ini berada dalam cengkeraman pendudukan.

Laporan Palestinian Center for Prisoners Advocacy menyebutkan bahwa pada awal Agustus 2026 terdapat sekitar 370 anak P4lestina yang ditahan di penjara Isra*l, mayoritas berada di Penjara Megiddo dan Ofer. Mereka merupakan bagian dari lebih dari 9.400 tahanan dan narapidana P4lestina yang berada dalam tahanan Isra*l. Bahkan, sepanjang enam bulan pertama 2026, tercatat 276 anak P4lestina telah ditahan. (Hidayatullah.com, 29-08-2026)

Ini bukan sekadar angka. Di balik angka 370 ada 370 anak. Ada ibu yang menunggu kepulangan anaknya. Ada ayah yang tidak berdaya memeluk buah hatinya. Ada saudara yang kehilangan teman bermain. Ada cita-cita yang terhenti.

Lebih menyakitkan lagi, persoalan ini bukan sesuatu yang baru. Data Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan P4lestina yang dikutip berbagai sumber mencatat bahwa lebih dari 50.000 anak P4lestina telah ditangkap sejak 1967. (Sumut.Antarnews.com, 29-08-2026)

Jika penangkapan anak berlangsung berulang selama puluhan tahun, masih pantaskah kita menyebutnya sebagai kasus individual ataukah kita sedang menyaksikan sebuah pola penindasan yang berlangsung sistematis?

Ketika Anak-Anak Menjadi Korban Pendudukan

Aanak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan. Mereka membutuhkan rumah, keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh.

Namun, di P4lestina rasa aman itu dirampas. Penahanan anak yang berulang di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menunjukkan bahwa penderitaan anak P4lestina tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendudukan dan konflik yang lebih luas.

Praktik administrative detention juga menjadi sorotan karena memungkinkan seseorang ditahan tanpa dakwaan atau persidangan dan dapat diperpanjang.

Maka pertanyaannya:

"Jika hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan, mengapa anak-anak harus hidup dalam ketakutan dan jeruji?"

Dunia tidak boleh terbiasa. Sebab ketika penindasan dilakukan berulang-ulang, bahaya terbesar bukan hanya penderitaannya, tetapi ketika manusia mulai menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang biasa.

Dunia hanya mengecam, untuk apa? Berbagai lembaga dan negara telah menyampaikan keprihatinan. Pernyataan demi pernyataan dikeluarkan. Seruan demi seruan disampaikan. Namun, anak-anak P4lestina tetap ditahan. Di sinilah umat Islam perlu melakukan muhasabah.

Apakah penderitaan P4lestina cukup dijawab dengan doa dan kecaman? Apakah persaudaraan umat hanya berhenti pada simpati?

Padahal Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.”

(QS. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini mengingatkan bahwa kaum muslim memiliki ikatan persaudaraan yang tidak dibatasi oleh kewarganegaraan dan batas geografis. Ketika seorang muslim dizalimi, penderitaannya semestinya menjadi perhatian saudara-saudaranya.

Karena itu, pertanyaan besar bukan hanya: “Mengapa Zion*s melakukan penindasan?”

Tetapi juga: “Mengapa umat Islam yang begitu besar belum mampu menghadirkan kekuatan politik yang efektif untuk menghentikannya?”

Islam bukan agama yang membiarkan kezaliman. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi penonton ketika kezaliman terjadi.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah”

(QS. An-Nisa: 75)

Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap orang-orang yang tertindas. Namun, perjuangan dalam Islam bukan tindakan emosional tanpa aturan. Islam memiliki hukum, kepemimpinan, tanggung jawab, serta batasan yang harus ditaati.

Bahkan dalam peperangan, Rasulullah saw. memberikan aturan perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk perempuan dan anak-anak.

Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kekuatan yang terikat dengan hukum Allah. Bukan kekuatan yang digunakan untuk menindas. Bukan kekuatan yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran, dan bukan pula kekuatan yang berjalan tanpa aturan.

Dimana Peran Negara-Negara Muslim?

Inilah pertanyaan yang harus terus disuarakan. Negeri-negeri muslim memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya yang melimpah, posisi strategis, serta berbagai instrumen politik dan ekonomi. Namun, ketika Palestina terus mengalami penderitaan, respons yang muncul sering kali berhenti pada diplomasi, kecaman, bantuan kemanusiaan, atau seruan kepada masyarakat internasional.

Tentu bantuan kemanusiaan tetap penting. Diplomasi juga dapat menjadi salah satu instrumen perjuangan. Tetapi persoalannya jauh lebih mendasar:

Apakah umat Islam akan selamanya bergantung pada kekuatan politik pihak lain untuk membela saudara mereka sendiri?

Pertanyaan ini patut menjadi bahan muhasabah bagi para penguasa muslim. Sebab, kepemimpinan bukan hanya tentang mengelola wilayah dan ekonomi dalam negeri. Dalam perspektif Islam, penguasa juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan rakyat dan melindungi umat dari kezaliman.

Khil4fah dan Persatuan Kekuatan Umat

Dalam perspektif politik Islam yang menjadikan Khilafah sebagai institusi pemerintahan, umat tidak dipandang sebagai kumpulan negara yang terpisah tanpa ikatan politik.

Khil4fah dipandang sebagai institusi yang bertugas menjalankan syariat, menjaga keamanan kaum muslim, melindungi wilayah mereka, dan mengurus kepentingan umat.

Karena itu, persoalan P4lestina tidak semestinya hanya dipandang sebagai konflik regional. Ia adalah persoalan umat.

Solusinya pun tidak cukup hanya dengan pergantian pernyataan diplomatik dari satu konferensi ke konferensi lainnya. Diperlukan kesadaran umat, persatuan, kekuatan politik, dan kepemimpinan yang memiliki keberanian menjalankan tanggung jawabnya.

Namun perjuangan tersebut harus tetap berada dalam koridor syariat, bukan menjadi alasan bagi tindakan kekerasan individu atau tindakan tanpa otoritas dan aturan.

Jangan sampai kita terbiasa. Hari ini ada sekitar 370 anak P4lestina yang berada di balik jeruji. Besok mungkin angka itu berubah. Namun, jangan sampai kepedulian kita ikut berubah menjadi kebiasaan untuk diam. Sebab anak-anak P4lestina bukan angka. Mereka adalah manusia. Mereka memiliki nama, keluarga, cita-cita, dan masa depan.

Mereka berhak mendapatkan pendidikan, rasa aman, mereka berhak hidup tanpa ketakutan. Serta mereka juga berhak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan.

Maka suara umat Islam harus terus hidup. Bukan sekadar suara kemarahan sesaat, tetapi suara kesadaran yang mendorong perubahan.

Bukan sekadar kecaman, tetapi muhasabah terhadap sistem dan kepemimpinan yang ada. Bukan sekadar simpati, tetapi kepedulian yang diwujudkan melalui cara-cara yang benar dan sesuai syariat.

Karena Palestina mengajarkan kepada kita satu hal: Kezaliman akan semakin kuat ketika manusia memilih diam. Maka jangan diam.

Jangan biarkan anak-anak Palestina kehilangan masa depan. Jangan biarkan penindasan menjadi sesuatu yang dianggap normal. Jangan biarkan umat Islam kehilangan kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang dizalimi.

P4lestina membutuhkan pembelaan. Anak-anak P4lestina membutuhkan perlindungan. Umat Islam membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengemban amanah melindungi umat.

Bebaskan P4lestina. Hentikan kezaliman. Bangkitkan kesadaran umat. Tegakkan keadilan. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Senin, September 14, 2026

Ketimpangan Harga Pangan: Ketika Swasembada Tidak Menjamin Keterjangkauan

Opini

Kenaikan harga pangan di tengah klaim swasembada

menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak selesai hanya dengan meningkatkan produksi

__________________

Penulis Riska Ummu Azzam

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kenaikan harga bahan pangan pokok masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah hingga saat ini. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah daging ayam. Berdasarkan data rata-rata nasional per 26 Agustus 2026, harga daging ayam di tingkat eceran mencapai sekitar Rp41.000 per kilogram.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Harga Acuan Penjualan atau HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kilogram. Bahkan Mentri Perdagangan, Budi Santoso Merespons Kenaikan harga daging ayam ras di sejumlah daerah mencapai Rp100.000 perkg dikabupaten Instan Jaya. (cnnindonesia.com 27-8-2026)

Yang menjadi masalah tambahan adalah ketimpangan harga antar wilayah. Pemerintah sendiri mengakui bahwa di beberapa daerah harga jual ayam bahkan jauh lebih mahal dari rata-rata nasional, sementara di daerah lain harganya bisa lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan dan harga pangan belum merata di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan ayam, harga telur ayam justru berada di bawah harga acuan. Rata-rata nasional pada periode yang sama berada di kisaran Rp26.000 per kilogram, padahal HAP di tingkat konsumen ditetapkan Rp30.000 per kilogram. Kondisi harga yang terlalu rendah ini juga menjadi masalah baru. Pemerintah menyebut persoalan penyerapan produksi sebagai salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar harga telur dapat kembali ke tingkat yang dianggap ideal dan menguntungkan peternak.

Dari fakta tersebut terlihat jelas bahwa persoalan pangan bukan soal ada atau tidaknya produksi di dalam negeri. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting dan sering luput dari perhatian, yaitu distribusi, tata niaga, keseimbangan harga, serta akses masyarakat terhadap pangan. Dengan demikian, swasembada pangan yang hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pangan dalam jumlah tertentu belum otomatis menjamin bahwa pangan dapat dinikmati seluruh rakyat dengan harga yang terjangkau.

Swasembada pangan pada dasarnya berbicara mengenai kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Namun, produksi yang tinggi tidak otomatis membuat harga pangan menjadi murah dan merata di pasaran.

Pangan harus melewati rantai distribusi yang panjang, mulai dari petani atau peternak, pedagang pengumpul, distributor besar, pedagang pasar, hingga sampai ke tangan konsumen. Jika distribusi tidak berjalan secara efektif dan efisien, maka biaya transportasi, penyimpanan, dan penanganan akan menjadi tinggi.

Lebih parah lagi jika terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar dalam menguasai rantai pasok. Mereka bisa mengatur harga di tingkat petani sekaligus di tingkat konsumen. Akibatnya muncul ironi, petani atau peternak mendapatkan harga jual yang rendah dan merugi, sementara di sisi lain konsumen harus membeli dengan harga tinggi di pasar.

Karena itu, ukuran keberhasilan dalam bidang pangan semestinya tidak berhenti pada angka produksi. Pemerintah juga harus mengevaluasi apakah pangan benar-benar sampai kepada masyarakat? apakah distribusinya lancar ? dan apakah harganya dapat dibeli dengan wajar oleh seluruh lapisan masyarakat?

Dalam perspektif kritik terhadap sistem kapitalisme, keberhasilan ekonomi sering kali sangat ditekankan pada pertumbuhan produksi dan aktivitas pasar. Semakin tinggi produksi, semakin dianggap berhasil. Namun, produksi yang besar belum tentu berarti kebutuhan seluruh rakyat telah terpenuhi.

Persoalan utama terletak pada distribusi dan kepemilikan. Dalam sistem yang memberikan ruang besar kepada mekanisme pasar dan kepemilikan modal, pelaku usaha dengan modal besar memiliki kemampuan lebih kuat untuk menguasai produksi, distribusi, bahkan menentukan arah pasar.

Praktik monopoli maupun oligopoli dapat menjadi masalah serius ketika segelintir pelaku memiliki pengaruh besar terhadap pasokan dan harga. Jika pengawasan negara lemah, maka kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas karena harga dapat bergerak tidak sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat.

Di sinilah terlihat perbedaan antara swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Negara mungkin mampu menghasilkan pangan dalam jumlah besar, tetapi jika pangan tersebut tidak terdistribusi secara adil dan rakyat tetap kesulitan membelinya, maka tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung hanya berperan sebagai regulator yang mengatur mekanisme pasar. Ketika harga bermasalah, negara melakukan intervensi melalui kebijakan harga, operasi pasar, subsidi atau berbagai program lainnya. Namun, mekanisme dasarnya tetap banyak diserahkan kepada pasar dan pelaku ekonomi. Akibatnya, masyarakat berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal yang jauh lebih besar.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam persoalan pemenuhan kebutuhan rakyat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara tidak boleh sekadar menjadi pengatur pasar, tetapi memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah dan penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah pengurusannya. Karena itu, persoalan pangan tidak boleh hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir untuk memastikan empat hal: ketersediaan pangan, produksi yang memadai, distribusi yang lancar, serta harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Islam juga memberikan perhatian terhadap mekanisme perdagangan agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat. Monopoli atau praktik menimbun barang untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyulitkan masyarakat tidak dibenarkan. Negara memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pasar dan mencegah adanya tindakan yang merusak mekanisme perdagangan secara zalim.

Ketika terjadi ketimpangan harga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, negara harus memastikan distribusi berjalan dengan baik. Pangan dari daerah surplus harus dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan dengan biaya yang efisien. Untuk itu negara perlu membangun infrastruktur pertanian, transportasi, gudang penyimpanan, pasar, dan sarana distribusi sehingga rantai pasok tidak dikuasai segelintir pihak.

Islam tidak hanya berbicara mengenai tersedianya makanan hari ini, tetapi mengenai kemampuan negara menjamin kebutuhan pangan rakyat secara berkelanjutan. Negara harus mendorong kemandirian pangan dengan mengembangkan pertanian, melindungi petani dan peternak, menyediakan sarana produksi, serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan seperti ini, tujuan akhirnya bukan sekadar produksi pangan tinggi, tetapi rakyat dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau.

Kenaikan harga pangan di tengah klaim swasembada menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak selesai hanya dengan meningkatkan produksi. Swasembada harus disertai distribusi yang adil, tata niaga yang sehat, serta jaminan akses masyarakat terhadap pangan. Jika petani kesulitan mendapatkan harga layak sementara konsumen membeli mahal, berarti terdapat persoalan sistemik yang harus diselesaikan menyeluruh.

Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya swasembada produksi, tetapi kedaulatan pangan yang benar-benar menjamin kebutuhan mereka terpenuhi Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam persoalan pemenuhan kebutuhan rakyat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.

Negara tidak boleh sekadar menjadi pengatur pasar, tetapi memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah dan penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah pengurusannya.

Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

"Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." ( HR. Bukhari No. 7138, Muslim No. 1829)

Hadits ini menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya membuat aturan, tetapi wajib mengurusi dan menjamin urusan rakyatnya, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Karena itu, persoalan pangan tidak boleh hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir untuk memastikan empat hal: ketersediaan pangan, produksi yang memadai, distribusi yang lancar, serta harga yang dapat dijangkau masyarakat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Senin, September 14, 2026

Karhutla Berulang: Beban Ganda Perempuan dan Ancaman Generasi

Opini

Selain aspek kesehatan, karhutla juga memberikan dampak yang luar biasa

pada kehidupan domestik masyarakat terutama perempuan, mereka harus menangggung beban ganda

___________________________

Penulis Aryndiah

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Asap karhutla (kebakaran hutan dan lahan) masih menghantui masyarkat di Kalimantan, di antaranya Kalimatan Selatan. Bencana tahunan ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Data SiPong Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla berfluktuasi sepanjang tahun 2015—2025. Pada tahun 2015, luas lahan terbakar mencapai 196.516,77 hektare. Pada tahun 2019, melonjak kembali menjadi 137.848 hektare dan tahun 2023 mencapai 190.394,58 hektare.

Pada tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat sepanjang Januari hingga 31 Juli terdapat 512 karhutla dengan luas 1.345.79 hektare. Kejadian tertinggi terjadi di Banjarbaru, yaitu 162 kebakaran dengan luas 392,63 hektare. Berdasarkan data tersebut, karhutla bukan kejadiaan sesaat, melainkan kejadian yang akan terus berulang ketika musim kemarau tiba.

Di samping itu, kabut asap akibat karhutla juga meningkatkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Pada 19—25 Juli 2026, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,1 persen. (mongabay.co.id, 18-08-2026)

Perempuan Menanggung Beban Ganda

Peningkatan kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla membuat dokter spesialis paru dan pernapasan Dr. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P.(K), M.Pd.Ked., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi kelompok rentan, yaitu ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis saluran pernapasan dan jantung.

Ia juga memperingatkan bahwa asap karhutla berbahaya bagi kesehatan karena mengandung gas karbon monoksida, karbon sulfur dioksida, ozon, dan particulate matter (PM2.5). Paparan gas beracun dan partikel PM2.5 ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kesehatan reproduksi, seperti gangguan tumbuh kembang janin, komplikasi kehamilan, dan kelahiran prematur. (antaranews.com, 26-08-2026)

Selain aspek kesehatan, karhutla yang terjadi di Kalsel juga memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan domestik masyarakat, terutama perempuan. Karhutla menyebabkan perempuan terancam mengalami gangguan reproduksi/kehamilan. Di lain sisi, mereka juga harus menanggung beban domestik, karena pekerjaan domestik seringkali masih melekat pada perempuan.

Di tengah kondisi seperti ini mereka diharuskan untuk lebih sering membersihkan rumah dan mencuci pakaian akibat abu dan asap karhutla. Ketika terdapat anggota keluarga yang sakit, mereka juga tentunya yang harus merawatnya. Lebih dari itu, mereka juga ada di posisi wajib menjaga anak ketika kegiatan belajar terganggu akibat kualitas udara yang buruk. Maka dari itu, mereka pula yang bertanggung jawab untuk mengurusnya.

Di samping itu, beban ekonomi keluarga juga ikut bertambah dikarenakan adanya kebutuhan akan obat-obatan dan masker. Jika sumber penghidupan terganggu, seringkali perempuan juga harus mencari cara agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Tidak jarang juga mereka mengalami kecemasan juga kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya. Lagi-lagi perempuan harus menangggung beban ganda.

Lambannya Peran Pemerintah

Di lain sisi, peran pemerintah dalam menghadapi karhutla dirasakan oleh banyak pihak terkesan lambat. Pemerintan menilai karhutla adalah fenomena musiman biasa, Pemerintahan Kalsel contohnya, menyebut penyebab utama kebakaran adalah kemarau dan aktivitas manusia. Padahal, Pantau Gambut menilai kemarau hanyalah pemicu, karena yang menjadi akar persoalannya adalah kerusakan gambut akibat pembangunan kanal, hilangnya tutupan hutan, dan perubahan lahan menjadi perkebunan monokultur.

Hal tersebut diperkuat dengan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimatan Selatan yang menemukan 907 titik panas sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026 yang berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit. Dengan demikian, karhutla bukanlah fenomena musiman semata, melainkan kejadian berulang akibat pembukaan lahan yang massif.

Paradigma Kapitalisme Penyebab Karhutla

Sejatinya persoalan karhutla tidak dapat dipandang sebagai masalah kebakaran semata. Melainkan, persoalan yang berakar pada paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan materi. Orientasi materi tersebut bersandar pada sistem Kapitalisme yang saat ini diterapkan dalam kehidupan.

Kapitalisme menganggap hutan dan lahan adalah sumber daya alam yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ketika ekonomi dijadikan sebagai tujuan utama dalam pengelolaannya maka keselamatan manusia, hewan dan ekosistem tidak lagi dijadikan sebagai prioritas utama.

Pada dasarnya hutan atau SDA (sumber daya alam) lain adalah milik umum. Setiap orang boleh mengambil manfaat darinya, selama itu tidak bersifat merusak dan eksploitatif. Namun, Kapitalisme telah menjadikan hutan sebagai komoditas yang bisa dikelola oleh mereka yang punya modal, baik individu atau swasta.

Wajar jika saat ini hutan atau lahan bebas diperjual-belikan, bahkan kawasan hutan kian mengalami penyusutan akibat pembukaan lahan yang dilakukan secara massif. Mirisnya, hal ini dilakukan dan dilindungi oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, sehingga para pemilik modal dapat bebas melakukan eksploitasi dan meraup keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya. Inilah kesalahan paradigma Kapitalisme dalam hal kebebasan kepemilikan, yang menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan hutan yang terus berlangsung.

Mirisnya, respon pemerintah dalam persoalan karhutla juga cenderung lambat dan terkesan tidak peduli dengan kondisi masyarakat terdampak. Pemerintah seringkali hanya memosisikan dirinya sebagai pihak yang memberikan imbauan medis dan menginstruksikan pemadaman api, tanpa mengetahui fakta lapangan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada upaya maksimal pemerintah dalam memadamkan api, ditambah lagi masih minimnya alat pemadam yang masih dikeluhkan petugas lapangan dan relawan.

Jika pemerintah hanya memosisikan dirinya sebagai pemberi instruksi saja, maka beban krisis sosial dan kesehatan akan terus diserahkan kepada keluarga, terutama perempuan. Sebab, negara tidak memberikan jaminan perlindungan lingkungan dan kesehatan. Akibatnya, kesehatan generasi akan terus terancam setiap tahunnya.

Islam Solusi Karhutla

Lain halnya dalam sistem Islam. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang membahayakan dan merusak alam. Sejatinya, hutan adalah salah satu sumber daya alam milik umum yang boleh dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga, tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, negaralah yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Negara dalam Islam (Khil4fah) memiliki peran sebagai pengurus dan pelindung. Negara wajib mengatur dan mengelola hutan secara adil dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Di samping itu, negara juga wajib memberikan jaminan kesehatan, fasilitas medis yang berkualitas dan gratis, serta menyediakan kebutuhan masyarakat, jika persoalan karhutla terjadi, seperti menyediakan air bersih.

Dengan demikian, beban domestik keluarga menjadi ringan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, dan kehidupan generasi juga tidak akan terancam akibat faktor kesehatan atau rusaknya keberlangsungan ekosistem.

Negara juga wajib menindak tegas dan memberikan sanksi berat (takzir) kepada para pelaku perusak lingkungan/pembakar hutan. Pada saat yang sama, negara juga harus menghentikan seluruh konsesi hutan dan lahan kepada individu atau swasta yang berpotensi merusak ekosistem, agar ekosistem dapat terus terjaga demi menjamin kualitas hidup generasi mendatang.

Dengan demikian, penerapan Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khil4fah Islamiah akan melindungi alam dan menjamin keberlangsungan makhluk hidup. Maka, menjadi tugas para pengemban dakwah untuk terus menyadarkan umat akan urgensi penerapan syariat Islam. Wallahualam bissawab. [BY/MKC]

Siska Senin, September 14, 2026

Cinta Kepada Nabi Harus Melahirkan Ittiba'

Opini

Kecintaan sejati kepada Rasulullah saw. bukan ketika diucapkan dengan kata-kata

melainkan tatkala risalah, perjuangannya diikuti sebagai role model

______________________

Penulis Ummu Raffi

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap memasuki bulan Rabiulawal, suasana kerinduan umat muslim kembali digaungkan dengan penuh suka cita. Selawat atas beliau dilantunkan, tablig akbar digelar, kisah perjalanan Rasul disampaikan, mulai dari kota hingga pelosok desa.

Semua itu dilakukan sebagai ekspresi kecintaan, dan kebahagiaan terhadap baginda Nabi Muhammad saw., serta pengingat umat pada kemuliaannya.

Seperti yang diungkapkan Muhammad Iqbal Akmaludin, S.Hum selaku penyuluh KUA Tanah Abang bahwa, peringatan Maulid bukan hanya momentum mengingat kelahiran Nabi, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kecintaan terhadap beliau dengan mengenal, juga meneladani akhlaknya. (rri.co.id, 22-08-2026)

Kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. merupakan perintah agama, juga sebagai esensi keimanan. Dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah tidak boleh dilakukan mengikuti hawa nafsu, akan tetapi harus dengan kualitas cinta tertinggi, yaitu kecintaan melekat di hati yang mengalahkan cintanya terhadap apapun.

Namun, muncul pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah kecintaan kepada Rasulullah saw., cukup pada perayaan tahunan? Atau menjadi momentum untuk kembali memahami risalah sekaligus meneladani perjuangan beliau?

Ironis, fenomena tersebut kian terasa janggal. Manakala kita cermati bahwa, narasi keteladanan terhadap Rasul yang disampaikan saat perayaan Maulid sering kali hanya terperangkap sebatas ranah akhlak individual. Umat diajak meneladani kesabaran, kejujuran, amanah, kasih sayang, dan kelembutan beliau.

Akan tetapi, keteladan Rasulullah saw. tidak hanya berada pada lingkup akhlak personal. Beliau juga merupakan pemimpin umat yang membawa perubahan mendasar. Perjuangannya dalam menyampaikan risalah Islam, hingga manusia menuju kehidupan yang tunduk kepada tatanan syariat.

Allah Swt. berfirman: “Katakanlah (Muhammad), jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." (QS. Ali ‘Imran: 31)

Ayat di atas menjelaskan bahwa cinta tak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Kecintaan kepada Rasulullah saw. harus dibuktikan dengan ittiba’, yakni mengikuti risalah yang beliau bawa dan contohkan. Karena itu, Maulid semestinya bukan sekadar ungkapan kecintaan tanpa konsekuensi terhadap kehidupan. Cinta kepada Rasulullah saw. berarti mencintai ajaran yang dibawa beliau, meyakini kebenarannya, serta berusaha menjadikan Islam sebagai way of life.

Rasulullah saw. tak hanya mengajarkan kepada umat mengenai hubungan manusia dengan Allah dan dirinya sendiri. Akan tetapi, beliau juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bagaimana beliau membangun masyarakat yang menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan. Beliau mengubah arah pandang manusia terhadap kehidupan. Membebaskannya dari berbagai belenggu penghambaan pada selain Allah, baik terhadap sesama manusia, kekuasaan, harta, dan hawa nafsu, menuju ketaatan hanya kepada Zat yang Maha Agung.

Dari sinilah makna Maulid perlu diperluas. Umat harus menyadari bahwa, persoalan yang terjadi hari ini bukan semata problem moral individu, melainkan permasalahan sistem kehidupan yang tengah bercokol. Dalam sistem kapitalisme sekuler, kepentingan materi dan keuntungan sebagai tujuan hidup. Liberalisme mengedepankan kebebasan individu sebagai nilai yang dominan. Sementara, demokrasi memposisikan kedaulatan manusia sebagai proses regulasi dan legislasi bagi kepentingan segelintir elite.

Islam mengajarkan bahwa tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Namun, realitas memperlihatkan bahwa, orientasi manusia kerap kali ditentukan oleh kebebasan tanpa batas, kepentingan materi, keuntungan, dan kesenangan duniawi, tanpa melihat halal haram perbuatannya.

Dalam perspektif Islam, hal ini perlu ditelaah karena hukum kehidupan seyogyanya harus dikembalikan pada ketundukan kepada Allah Swt.. Tatkala hukum Allah ditinggalkan, berdampak pada berbagai permasalahan umat yang tak berkesudahan. Seperti harga-harga bahan pokok yang meningkat, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerusakan moral, eksploitasi sumber daya alam, hingga beragam persoalan sosial yang memiliki keterkaitan dengan paradigma dan sistem yang diadopsi.

Tuntutan perubahan tanpa arah yang jelas pada peringatan Maulid, hanya tambal sulam jika tidak merubah sistem dasarnya. Padahal, Rasulullah saw. sebagai suri teladan terbaik telah mencontohkan bahwa perubahan umat membutuhkan pemikiran, metode perjuangan yang jelas, dan terarah.

Ketika Rasulullah saw. berdakwah kepada masyarakat Makkah. Rasul dihadapkan dengan berbagai bentuk penyimpangan akidah dan lainnya. Beliau tidak serta merta melakukan perubahan secara instan. Akan tetapi, beliau mendakwahkan langsung melalui fase pembinaan dan perjuangan secara sistematis.

Adapun tahapan metode yang beliau lakukan meliputi:

1. Tahap pertama, tatsqif yakni pembinaan individu dengan pemikiran dan pemahaman Islam. Rasulullah saw. membina para sahabat dengan akidah Islam yang kokoh. Sehingga banyak melahirkan sosok-sosok berkepribadian Islam tangguh dan siap memperjuangkan risalahnya.

2.Tahap kedua, tafa’ul ma’al ummah, yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Islam tidak stagnan sebagai pemahaman pribadi, tetapi didakwahkan kepada umat. Sehingga membentuk kesadaran kolektif terhadap berbagai problematika kehidupan.

3.Tahap ketiga, istilamul hukmi yakni penerimaan kekuasaan untuk menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Ketika Rasulullah Saw hijrah dan berdakwah ke Madinah, hingga memperoleh dukungan dari masyarakatnya. Kemudian, Rasulullah membangun pemerintahan Islam untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan.

Metode di atas menunjukkan bahwa perjuangan Rasulullah saw. bukan perjuangan yang berorientasi pada kekerasan atau sekadar pergantian figur. Akan tetapi, merupakan perjuangan dakwah, dan perubahan umat berlandaskan akidah. Adanya pembinaan, interaksi dengan masyarakat, hingga penerapan Islam dalam seluruh lini kehidupan.

Karena itu, Maulid Nabi saw. semestinya menjadi momen untuk menghidupkan kembali kesadaran umat terhadap risalah beliau secara komprehensif. Selawat dan kecintaan kepada Rasulullah saw. tidak dijadikan sebatas seremoni tanpa visi misi.Tatkala umat benar-benar cinta kepada Rasulullah saw., sepatutnya harus memiliki dorongan kesungguhan untuk mengikuti sunnah dan arah perjuangan beliau yang sesuai syariat.

Sudah saatnya peringatan Maulid tak sekadar menggugah air mata dan memperbanyak shalawat, tetapi harus membangkitkan ghirah kesadaran umat. Sebab kecintaan sejati kepada Rasulullah saw. bukan ketika diucapkan dengan kata-kata, melainkan tatkala risalah, perjuangannya diikuti sebagai role model.

Dengan demikian, Maulid dapat menjadi momentum bagi umat untuk kembali memperjuangkan Islam sebagai jalan kehidupan dan rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Sabtu, September 12, 2026

Karhutla adalah Bencana Kapitalisme

Opini

Kerusakan ini adalah buah diterapkannya sistem selain Islam

Kapitalisme gagal menjaga hutan. Sekularisme gagal melindungi rakyat

______________________________

Penulis Qitfirul Azizah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pencerah Ideologis

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Langit memerah bukan karena senja. Napas sesak bukan karena lelah. Ini karhutla. Fakta menunjukkan yang lebih dulu jatuh adalah perempuan dan anak-anak.

Asap Tidak Pandang Bulu, tetapi Korban Punya Wajah

Setiap tahun ceritanya sama. Langit kelabu. Mata perih. Napas berat. Sekolah diliburkan. Rumah sakit penuh.

Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) bukan lagi bencana. Ini rutinitas tahunan yang diwariskan dari satu musim kemarau ke musim kemarau berikutnya. Di tengah kabut asap tebal itu, kelompok yang paling rentan dan paling banyak menanggung akibatnya adalah perempuan, balita, ibu hamil, dan anak-anak.

Kondisi yang tercipta meliputi:

1. Krisis kesehatan: ISPA mengancam generasi.

Asap karhutla mengandung PM 2.5, karbon monoksida, dan senyawa beracun lain. Dampak paling cepat dan nyata adalah pada saluran pernapasan.

Dokter paru memperingatkan, kelompok rentan untuk ekstra waspada terhadap dampak asap karhutla, mencakup: balita dengan paru-paru yang masih berkembang, anak-anak dengan daya tahan belum kuat, dan ibu hamil atau menyusui dengan sistem imun. Merekalah yang menjadi sasaran utama.

ISPA berat, pneumonia, asma kambuh, hingga gangguan pertumbuhan janin. Di puskesmas, antrean memanjang. Tabung oksigen langka. Obat habis. Sementara di luar, asap masih mengepul.

Ini bukan soal batuk biasa. Ini soal masa depan paru-paru satu generasi yang diracuni sejak dini.

2. Beban ganda perempuan di wilayah terdampak. Salah satu faktanya adalah di Kalimantan Selatan. Saat karhutla melanda, perempuan tidak hanya sakit. Mereka juga harus menguat.

Mereka menghadapi beban berlapis. Di satu sisi tubuh mereka terganggu (ada laporan gangguan kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko karena menghirup asap, hingga stres karena ketidakpastian).

Di sisi lain, mereka adalah garda terdepan di rumah. Mengurus anak yang demam karena ISPA. Mencari air bersih yang makin langka karena sumber air mengering atau tercemar. Memasak dengan asap masuk ke dapur. Bahkan harus menjaga lansia. Semua dikerjakan, sementara penghasilan harian suami atau keluarga hancur karena kebun gagal, nelayan tak bisa melaut, dan harga kebutuhan pokok naik.

Negara menyebutnya sebagai dampak sosial. Bagi perempuan, itu artinya kerja 24 jam, bahkan tanpa cuti dan tanpa jaminan di tengah bencana.

3. Penyebabnya, hulu tidak pernah disentuh.

Karhutla tidak jatuh dari langit. Ia diproduksi. Penyebab utamanya sudah menjadi rahasia umum yakni pembukaan lahan massal. Itu ditujukan untuk kelapa sawit, tambang, dan untuk proyek-proyek atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Lahan dibakar karena paling murah dan paling cepat. Korporasi untung. Negara dapat pajak.

Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Pemadaman di hilir. Helikopter water bombing. Imbauan pakai masker dan tinggal di dalam rumah, serta kampanye di televisi.

Tidak ada yang menyentuh hulu. Izin lahan tetap berjalan. Pelaku pembakaran besar jarang tersentuh hukum. Sanksi hanya dijatuhkan kepada petani kecil. Akibatnya tahun depan, asap datang lagi, dengan korban yang sama.

Ini Bukan Bencana Alam melainkan Bencana Sistem

Jika kita berhenti pada musim kemarau panjang atau ulah oknum, kita akan tertipu. Karhutla adalah produk dengan cara pandang dan cara kelola hari ini. Hal ini dikarenakan:

1. Akar masalahnya adalah kapitalisme yang melegalkan perusakan demi keuntungan.

Dalam sistem hari ini, alam diposisikan sebagai komoditas. Hutan dihitung berapa hektare yang bisa dikonversi. Gambut dihitung berapa ton karbon yang bisa dijual.

Prinsipnya satu yaitu memaksimalkan keuntungan dan minimalkan biaya. Pembukaan lahan massal diizinkan. Pengawasan lemah, sedangkan sanksi bisa dinegosiasi. Ini terjadi karena negara dan korporasi terikat hubungan simbiosis. Korporasi butuh lahan. Negara butuh investasi.

Lalu, bagaimana dengan manusia dan ekosistemnya? Itu eksternalitas. Kerugian yang tidak masuk laporan keuangan.

Maka wajar jika keselamatan balita, kesehatan ibu hamil, dan masa depan anak-anak dikorbankan. Karena dalam logika ini, mereka tidak menghasilkan keuntungan langsung.

2. Negara melepas tanggung jawab, beban dilimpahkan ke keluarga.

Bisa dilihat pola penanganannya. Saat asap datang, negara hadir sebagai pemadam dan pemberi imbauan. Tugas negara selesai setelah membagikan masker dan menyalakan BMKG.

Lalu, siapa yang mengurus korban? Pastilah keluarga.

Selanjutnya, siapa yang paling banyak bekerja di dalam keluarga? Perempuan.

Di sisi lain, negara menarik diri dari jaminan kesehatan dasar yang gratis dan berkualitas. Rumah sakit rujukan jauh. BPJS rumit. Obat mahal. Air bersih tidak disuplai.

Maka perempuan dipaksa menjadi negara mini di rumah, menjadi perawat, pencari air, dan guru karena sekolah tutup, bahkan menjadi psikolog karena anak trauma. Beban domestik berlipat, sementara perlindungan publik nyaris nol. Ini bukan kelalaian melainkan kebijakan dan pembiaran terstruktur.

3. Mitigasi yang mengorbankan masa depan generasi. Menyuruh pakai masker kepada balita 2 tahun adalah kezaliman.

Menyuruh tinggal di dalam rumah (rumah reot) yang tidak kedap udara adalah kebohongan. Bahkan yang dilakukan negara hari ini sama dengan membiarkan satu generasi tumbuh dengan paru-paru rusak, perkembangan terhambat, dan trauma bencana.

Negara sedang menciptakan generasi asap. Anak-anak yang masa kecilnya dihabiskan di dalam ruangan gelap dengan nebulizer, bukan di lapangan bermain.

Ini bukan sekadar krisis kesehatan. Ini krisis peradaban. Karena bangsa yang sehat lahir dari anak-anak yang sehat. Sebaliknya, saat ini kita sedang meracuni mereka setiap tahun.

Alam Dijaga, Manusia Dilindungi, dan Pelaku Ditindak

Islam datang bukan hanya membawa solusi spiritual. Islam membawa sistem. Sistem yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan pengekploitasi. Lebih-lebih menempatkan negara sebagai junnah (perisai), bukan pedagang.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan problem ini, kita harus merujuk pada:

1. Pandangan Islam: alam adalah amanah, bukan komoditas.

Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk tindakan yang membahayakan dan merusak alam. Allah Swt. berfirman,“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya.” [QS. Al-A‘raf: 56]

Rasulullah saw. juga melarang penebangan pohon secara serampangan bahkan saat perang.

Dalam fikih Islam, hutan termasuk al-milkiyyah al-‘ammah (kepemilikan umum). Artinya hutan, air, udara adalah milik seluruh umat. Haram hukumnya diprivatisasi, dipetak-petak, lalu dibakar demi keuntungan segelintir korporasi.

Fungsi hutan bukan untuk dijual. Fungsinya menjaga keseimbangan, menjadi paru-paru dunia, sumber air, dan tempat hidup makhluk. Merusaknya adalah kejahatan kepada Allah Swt., kepada manusia, dan kepada generasi yang belum lahir.

2. Peran negara: raa‘in dan junnah bagi rakyat

Dalam Islam, negara bukan perusahaan. Negara adalah raa‘in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (perisai) yang melindungi.

Ketika bencana datang, tugas negara bukan hanya mengimbau. Tugas negara adalah menjamin.

Terhadap jaminan kesehatan, negara wajib menyediakan fasilitas medis berkualitas secara gratis. Puskesmas, rumah sakit, dokter, obat, dan tabung oksigen. Semua ditanggung baitulmal. Tidak ada alasan BPJS menunggak atau rujukan ditolak. Khusus kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia, negara wajib proaktif mendatangi, bukan menunggu datang.

Jaminan Kebutuhan Dasar

Saat karhutla, sumber air bersih tercemar. Maka negara wajib mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah. Memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui. Menyediakan tempat evakuasi yang layak, bukan tenda darurat yang pengap.

Dengan ini, beban domestik perempuan tidak dilipatgandakan oleh negara. Negara meringankan, bukan menambah.

3. Sanksi tegas dan pencegahan di hulu.

Islam tidak mengenal istilah oknum. Jika ada kerusakan, harus ada pertanggungjawaban.

Negara dalam Islam wajib menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dengan sanksi takzir yang berat dan membuat jera. Baik korporasi besar maupun individu. Penyitaan aset, pencabutan izin, hingga hukuman penjara. Tidak ada tebang pilih.

Yang lebih utama adalah negara wajib menghentikan seluruh izin eksplorasi lahan yang merusak ekosistem. Tidak ada lagi pembukaan lahan gambut. Tidak ada lagi konsesi hutan yang mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan.

Prinsipnya jelas bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mengobati akibatnya. Negara harus memastikan generasi mendatang mewarisi bumi yang masih bisa dihirup, bukan neraka asap.

Kita bisa lihat sejarahnya. Di masa Khil4fah, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan penanaman pohon di sepanjang jalan dan menjaga sumber air. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat aturan ketat tentang perlindungan hutan dan binatang. Karena mereka paham bahwa memimpin itu adalah menjaga amanah.

Saatnya Tegakkan Syariat Islam Kafah

Wahai umat Islam!

Cukup sudah. Karhutla berulang karena sistem hari ini menjadikan alam sebagai komoditas dan manusia sebagai tumbal keuntungan. Masker dan imbauan tidak akan menyelamatkan paru-paru anak-anak kita.

Kerusakan ini adalah buah diterapkannya sistem selain Islam. Kapitalisme gagal menjaga hutan. Sekularisme gagal melindungi rakyat.

Kini saatnya kita mengembalikan dan memperjuangkan syariat Islam secara menyeluruh.

Hanya dalam Islam, hutan sebagai al-milkiyyah al-‘ammah akan dijaga, bukan dijual. Hanya dalam Islam, negara sebagai raa‘in akan menjamin kesehatan dan air bersih gratis untuk rakyat. Hanya dalam Islam, perusak lingkungan akan dijatuhi takzir tegas tanpa pandang bulu.

Mari rapatkan barisan! Tuntut dan perjuangkan tegaknya kehidupan Islam! Agar generasi kita tumbuh dengan udara bersih, bukan asap. Agar bumi ini tidak lagi terbakar oleh keserakahan.

Karena jika kita diam hari ini, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. atas masa depan anak-anak kita.

“Barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” [QS Al-Maidah: 44]

Wallahualam bissawab

Siska Sabtu, September 12, 2026

Jembatan Ambruk Pembangunan Infrastruktur Islam Solusinya

Opini

Pembangunan infrastruktur dalam Islam berdiri atas dasar syariat

Dalam sistem Islam, infrastruktur termasuk ke dalam kategori marafiq al-jama’ah (fasilitas umum), seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pelabuhan, dan irigasi

__________________

Penulis Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Dosen FH

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, ditutup sementara setelah ambruk ketika dilintasi pejabat daerah, Minggu, 30 Agustus lalu.

Pembangunan jembatan ini akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa jembatan yang akan dibangun kembali oleh Pemprov Jabar adalah jembatan permanen. Kontruksi jembatan akan lebih kokoh sehingga bisa dilewati banyak orang, mobil, bisa angkut hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Jembatan permanen tersebut akan dibangun pada 2027.

Dedi berharap, keberadaan jembatan permanen dapat memperlancar roda ekonomi masyarakat. Ia pun berpesan kepada masyarakat desa agar tidak memanfaatkan jembatan untuk balapan. (JPNN.com, 03-09-2026)

Di sisi lain, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa jembatan tersebut tidak ambruk secara keseluruhan seperti yang diberitakan. Struktur utama jembatan tetap berada di posisinya, sementara bagian yang mengalami kendala yakni tali sling pada sisi kiri yang terlepas dari sistem pengikat utama. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi dikarenakan jumlah kapasitas yang telah ditentukan tidak diindahkan oleh masyarakat sehingga kapasitas yang berlebih menyebabkan kondisi tali sling lepas.

Sebelum peresmian, Kodim 0625/Pangandaran telah menyosialisasikan kapasitas dan ketentuan penggunaannya kepada masyarakat. Papan pemberitahuan mengenai kapasitas jembatan juga telah dipasang di sisi jembatan. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan penyebab kejadian sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (kompas.com, 31-08-2026)

Infrastruktur hari ini tidak hanya jembatan, bangunan sekolah, jalan umum, pelabuhan, irigasi, dan lain-lain sering sekali tidak menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pembangunannya juga akan dikerjakan jika sudah banyak “protes” dari rakyat. Beberapa pembangunan yang bermodal besar pun ternyata akan berjalan jika ada investor, utang (pinjaman) serta pajak dari rakyat. Bahkan jalan umum berlubang ketika diprotes yang disalahkan rakyat yang tidak taat pajak. Sungguh, miris hidup pada sistem saat ini. Sistem yang menjadikan segala sesuatu itu dipandang bernilai jika menghasilkan keuntungan.

Sistem kapitalis-sekuler menempatkan negara hanya sebagai regulator bukan pelayan rakyat. Sistem ini meniscayakan pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dijadikan “proyek” atau “bisnis”, tidak akan menjadi prioritas utama bagi negara. Selain itu, anggaran akan terbatas untuk hal-hal tersebut. Sehingga, infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti jembatan. Kapitalisme dalam mengalokasikan prioritas anggaran tidak berorientasi pada kebutuhan dasar rakyat. Bahkan, seringkali digunakan untuk proyek yang tidak berdampak langsung kepada rakyat.

Dalam sistem kapitalis salah satu faktor penyebab negara minim anggarannya, karena sumber pendapatan negara bergantung pada penerimaan yang terbatas dan tidak tetap. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pembangunan negara bergantung kepada pajak dan utang. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang menjadi kemaslahatan rakyat terabaikan dengan proyek-proyek bisnis jika penerimaan dari sumber tersebut mengalami penurunan.

Infrastruktur dalam Sistem Islam

Pembangunan infrastruktur dalam Islam berdiri atas dasar syariat. Dalam sistem Islam, infrastruktur termasuk ke dalam kategori marafiq al-jama’ah (fasilitas umum), seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pelabuhan, dan irigasi. Ini semua merupakan kebutuhan publik yang wajib disediakan negara. Penyediaannya tidak boleh dimonopoli ataupun dikomersialisasi oleh swasta. Hal ini dikarenakan dalam Islam, negara berfungsi sebagai peri’ayah (pengurus) urusan rakyat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Seorang Imam (khalifah) merupakan peri’ayah rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pembiayaan pembangunan ini diambil dari Baitulmal (penerimaan negara). Khil4fah akan membiayai pembangunan ini dengan tiga strategi. Anggaran pembangunan infrastruktur yang wajib disediakan oleh negara akan diambil dari pengelolaan kekayaan milik umum dan pajak yang temporer jika terjadi kekosongan pada baitul mal. Pajak ini dipungut hanya pada warga muslim yang mampu. Bukan dari utang ataupun pajak seperti yang diterapkan hari ini.

Penerimaan negara yang berasal dari kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang berlimpah (minyak, gas, tambang besar) merupakan milik seluruh umat.

Sebagaimana sabda Rasulullah: "Umat berserikat pada tiga hal, air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah)

Negara hanya sebagai pengelola bukan pemilik. Sehingga, tidak boleh diprivatisasi. Hasil dari pengelolaan kepemilikan umum akan digunakan seratus persen untuk kepentingan rakyat termasuk pembangunan infrastruktur. Khilafah tidak hanya sekedar membangun tetapi menjamin keadilan dan keberlanjutan.

Sumber penerimaan berikutnya adalah pajak. Ini hanya dipungut dalam keadaan kondisi baitul mal betul-betul kosong. Pajak hanya dikenakan kepada laki-laki muslim yang mampu secara finansial. Pajak tidak akan diberlakukan untuk rakyat miskin dan bukan pungutan rutin seperti hari ini.

Sungguh, dengan penerapan sistem Islam secara keseluruhan dalam kehidupan melalui sebuah institusi negara akan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Jumat, September 11, 2026

Potret Kegagalan Sistem, FOMO: Self Reward

Opini

Ketika sekularisasi pemikiran berhasil mencabut akar spiritualitas

orientasi kebahagiaan generasi muda mengalami reduksi yang sangat dangkal di mana ketenangan jiwa diukur semata-mata dari kepemilikan materi dan kenikmatan duniawi yang semu

___________________

Penulis Dede Masitoh

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari Deloitte.com (14-05-2025) Sebanyak 48% Gen Z merasa tidak aman secara finansial. Angka ini yang secara tajam menyoroti beban biaya hidup yang kian mencekik, jebakan sistem kerja gaji ke gaji (paycheck-to-paycheck), serta kecemasan akut dalam menghadapi masa depan ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Realitas ini mengonfirmasi adanya pergeseran struktural. Di mana, inflasi yang agresif dan stagnasi upah telah merenggut rasa aman generasi muda. Memaksa mereka hidup dalam mode bertahan hidup (survival mode) alih-alih membangun kesejahteraan jangka panjang. Di tengah tekanan ekonomi, alokasi belanja Gen Z untuk self-reward, healing, dan gaya hidup justru terus meningkat karena dianggap sebagai kebutuhan emosional, bukan sekadar kemewahan.

Fenomena ini menjadi mekanisme pertahanan diri (coping mechanism) yang krusial di tengah tingginya kecemasan masa depan. Bagi generasi ini, membeli secangkir kopi premium atau berlibur sejenak bukan lagi bentuk pemborosan, melainkan investasi instan untuk menjaga kewarasan mental dari impitan realitas ekonomi yang kian sulit ditaklukkan. Menurut kompas.com (12-08-2026)

Sistem kapitalisme global telah menciptakan tekanan ekonomi struktural yang menghimpit Gen Z. Memicu situasi paradoks di mana biaya hidup dan harga aset meroket tajam sementara upah riil mengalami stagnasi berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh adopsi kebijakan neoliberal, di mana negara cenderung lepas tangan dari kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin kebutuhan dasar publik seperti perumahan layak, pendidikan tinggi, dan kesehatan murah.

Akibatnya, terjadi komodifikasi besar-besaran pada sektor-sektor vital tersebut. Memaksa generasi muda berjuang sendirian di pasar bebas tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.

Tekanan ekonomi struktural yang dihadapi Gen Z kian diperparah oleh hegemoni gaya hidup sekuler-liberal, yang secara keliru menggeser makna self-reward, healing, dan konsumsi hedonis menjadi sebuah 'solusi' pelarian instan. Dalam ekosistem ini, kebahagiaan direduksi sebatas kepuasan materi jangka pendek yang dangkal.

Kondisi psikologis yang rapuh ini kemudian dieksploitasi oleh algoritma media sosial yang tanpa henti mencekoki generasi muda dengan tren populer, memicu sindrom FOMO (Fear of Missing Out) akut, serta menyuburkan budaya belanja impulsif yang mengikis rasionalitas finansial mereka.

Di balik carut-marut fenomena finansial tersebut, sejatinya terdapat krisis eksistensial yang jauh lebih mendasar, yakni hilangnya pemahaman Gen Z terhadap hakikat dan tujuan hidup yang hakiki. Ketika sekularisasi pemikiran berhasil mencabut akar spiritualitas, orientasi kebahagiaan generasi muda mengalami reduksi yang sangat dangkal di mana ketenangan jiwa diukur semata-mata dari kepemilikan materi dan kenikmatan duniawi yang semu.

Mereka terjebak dalam pemburuan kepuasan instan, karena gagal menyadari bahwa muara kebahagiaan sejati hanya akan tercapai melalui pencarian ridha Allah Swt. dan upaya meninggikan kemuliaan Islam dalam setiap lini kehidupan.

Lalu bagaimana solusinya? Negara dengan sistem Islam hadir sebagai antitesis dari sistem kapitalisme dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat secara mutlak melaui mekanisme tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berbasis kepemilikan umum.

Dalam sistem ini, seluruh kekayaan alam yang melimpah seperti minyak, gas, mineral, dan hutan diharamkan untuk diprivatisasi oleh korporasi asing maupun lokal, melainkan dikelola sepenuhnya oleh negara untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur gratis yang berkualitas.

Lebih dari itu, negara secara syar'i wajib memastikan ketersediaan lapangan kerja yang layak dan manusiawi bagi setiap laki-laki sebagai kepala keluarga atau individu mukalaf. Melalui integrasi kebijakan makro dan mikro ini. Rakyat termasuk generasi muda seperti Gen Z, tidak akan lagi dipaksa berjuang sendirian di tengah hantaman pasar bebas yang eksploitatif karena negara bertindak nyata sebagai jaring pengaman ekonomi yang kokoh.

Hal tersebut bukan hanya omong kosong belaka, melainkan tertera dalam hadis-hadis berikut. Hadis Riwayat Bukhari & Muslim tentang prinsip ri'ayah/pelayanan: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang penguasa (Amir) adalah pengurus/pemimpin rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

Hadis Riwayat Bukhari tentang negara sebagai penjamin utang & keluarga telantar “Aku lebih berhak menjaga orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang mati dalam keadaan meninggalkan utang dan tidak mampu melunasinya, maka kamilah (negara) yang wajib melunasinya. Dan siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.”

Hadis Riwayat Muslim tentang kewajiban negara memenuhi kebutuhan yang tidak mampu “Siapa saja yang meninggalkan orang-orang yang lemah (telantar/tidak punya nafkah), maka datanglah ke mari (menjadi tanggung jawab negara).”

Ketika hari ini negara sekuler membiarkan algoritma media sosial merusak mental pemuda demi perputaran kapital, Islam hadir membawa kepastian hukum yang menyelamatkan. Negara tidak akan membiarkan anak muda dijejali dengan tontonan yang mendewakan kemewahan, pamer harta, atau gaya hidup bebas yang menjauhkan mereka dari agama. Media di bawah naungan Islam diubah fungsinya dari mesin pencetak kecemasan menjadi madrasah publik yang megah.

Melalui konten-konten edukatif yang membakar semangat kepahlawanan dan ketakwaan, Islam membentuk lingkungan sosial yang sehat. Di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari seberapa viral tren belanja yang diikuti, melainkan dari seberapa besar ketundukan seorang hamba kepada penciptanya.

Islam membangun paradigma yang benar dan kokoh tentang hakikat eksistensi manusia di muka bumi, yaitu semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan diri secara totalitas kepada Allah Swt., sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56.

Melalui penanaman akidah yang kuat dan bersih dari infiltrasi materialisme, generasi muda tidak akan lagi memandang diri mereka sebagai konsumen pasif di dalam pusaran kapitalisme. Sebaliknya, pondasi keimanan yang kokoh ini akan melahirkan visi hidup yang visioner dan agung, mengubah orientasi berpikir Gen Z dari sekadar pemburu kesenangan materi sesaat menjadi arsitek dan pionir utama dalam membangun kembali kemuliaan peradaban Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Jumat, September 11, 2026

Baca Juga

Keracunan massal MBG tidak cukup dijawab dengan kalimat bahwa petugas melanggar SOP

Jika pelanggaran terjadi berulang dan di berbagai daerah, maka negara harus berani melihat persoalan dari hulu

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak awal Pemerintah mempunyai harapan besar melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Negara ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani keluarga. Tujuannya tentu patut diapresiasi.

Menelusuri Ketidakbijakan MBG

Tolok Ukur Keberhasilan MBG dalam Islam

Baca Juga

Selama MBG diukur dengan angka dan keuntungan

bukan dengan prinsip menjamin gizi aman untuk seluruh anak, keracunan berikutnya hanya menunggu waktu

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Miris, hanya dalam tiga hari, 1 hingga 3 September 2026, gelombang keracunan massal kembali memakan korban. Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja.

Regulasi SPPG Memaksa Tidak Sehat

Perizinan Longgar Ditambah Bisnis

Negara adalah Ra’in, Bukan Pedagang

Mekanisme Penyediaan Pangan Sederhana, Dekat, Terjamin

Sistem Pengawasan: Ada Qadhi Hisbah

Baca Juga

Terjadinya karhutla bukanlah persoalan kebakaran hutan dan lahan saja

Tetapi hal ini berakar dari penerapan sistem kapitalisme

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan. Akibatnya memicu ISPA yang merupakan dampak dari adanya asap kebakaran hutan dan lahan.

Karhutla Buah Kapitalisme

Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Hutan

Baca Juga

Karena itu, persoalan keracunan massal tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki SOP semata

tetapi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, mekanisme perizinan, tata kelola, orientasi pengelolaan, hingga sistem pengawasan agar keselamatan dan kualitas makanan benar-benar menjadi prioritas

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI-Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi secara beruntun di sejumlah daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, dan Tana Toraja.

Keracunan Massal MBG Bukan Kesalahan SOP Semata

Baca Juga

Dunia tidak boleh terbiasa

Sebab, ketika penindasan dilakukan berulang-ulang, bahaya terbesar bukan hanya penderitaannya, tetapi ketika manusia mulai menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang biasa

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Bayangkan seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, bermain bersama teman-temannya, bercanda dengan keluarga, dan menggantungkan cita-cita setinggi langit. Namun, yang mereka temui justru jeruji besi.

Ketika Anak-Anak Menjadi Korban Pendudukan

Dimana Peran Negara-Negara Muslim?

Khil4fah dan Persatuan Kekuatan Umat

Baca Juga

Kenaikan harga pangan di tengah klaim swasembada

menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak selesai hanya dengan meningkatkan produksi

Baca Juga

Selain aspek kesehatan, karhutla juga memberikan dampak yang luar biasa

pada kehidupan domestik masyarakat terutama perempuan, mereka harus menangggung beban ganda

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Asap karhutla (kebakaran hutan dan lahan) masih menghantui masyarkat di Kalimantan, di antaranya Kalimatan Selatan. Bencana tahunan ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Perempuan Menanggung Beban Ganda

Lambannya Peran Pemerintah

Paradigma Kapitalisme Penyebab Karhutla

Islam Solusi Karhutla

Baca Juga

Kecintaan sejati kepada Rasulullah saw. bukan ketika diucapkan dengan kata-kata

melainkan tatkala risalah, perjuangannya diikuti sebagai role model

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap memasuki bulan Rabiulawal, suasana kerinduan umat muslim kembali digaungkan dengan penuh suka cita. Selawat atas beliau dilantunkan, tablig akbar digelar, kisah perjalanan Rasul disampaikan, mulai dari kota hingga pelosok desa.

Baca Juga

Kerusakan ini adalah buah diterapkannya sistem selain Islam

Kapitalisme gagal menjaga hutan. Sekularisme gagal melindungi rakyat

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Langit memerah bukan karena senja. Napas sesak bukan karena lelah. Ini karhutla. Fakta menunjukkan yang lebih dulu jatuh adalah perempuan dan anak-anak.

Asap Tidak Pandang Bulu, tetapi Korban Punya Wajah

Ini Bukan Bencana Alam melainkan Bencana Sistem

Alam Dijaga, Manusia Dilindungi, dan Pelaku Ditindak

Jaminan Kebutuhan Dasar

Saatnya Tegakkan Syariat Islam Kafah

Baca Juga

Pembangunan infrastruktur dalam Islam berdiri atas dasar syariat

Dalam sistem Islam, infrastruktur termasuk ke dalam kategori marafiq al-jama’ah (fasilitas umum), seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pelabuhan, dan irigasi

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, ditutup sementara setelah ambruk ketika dilintasi pejabat daerah, Minggu, 30 Agustus lalu.

Infrastruktur dalam Sistem Islam

Baca Juga

Ketika sekularisasi pemikiran berhasil mencabut akar spiritualitas

orientasi kebahagiaan generasi muda mengalami reduksi yang sangat dangkal di mana ketenangan jiwa diukur semata-mata dari kepemilikan materi dan kenikmatan duniawi yang semu