Alt Title
Mampukah Memikul Konsekuensi, Jika KKB Menjadi OPM?

Mampukah Memikul Konsekuensi, Jika KKB Menjadi OPM?




Jika kita telisik lebih dalam, 

sejatinya perlawanan terhadap pemerintah yang terjadi disebabkan adanya penerapan sistem kapitalisme di negeri ini

________________________________


Penulis Elfia Prihastuti, S.Pd

Kontributor Tetap Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Perubahan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI boleh dikatakan sebagai langkah maju. Sebab teror yang terjadi di Papua bukan sekadar aktivitas kriminal biasa. Namun pelakunya merupakan kelompok yang terorganisir dan bersenjata. Akan tetapi, perubahan pelabelan nama tersebut mempunyai implikasi yang cukup besar. Sebab hal ini menuntut ketegasan TNI dalam menindak kelompok bersenjata di Papua. Ada berbagai kepentingan yang bermain di sana.


Pengamat militer, Anton Aliabbas menilai, perubahan pelabelan kelompok di Papua dari KKB menjadi OPM sebagai langkah maju. Anton memandang selama ini, sebutan OPM cenderung dihindari sebab berkaitan dengan gerakan separatisme. Namun perubahan tersebut akan berdampak pada sikap TNI dalam menangani kelompok bersenjata di Papua. (Kompas.com, 13/4/2024)


Namun penyebutan tersebut, terdapat perbedaan antara TNI dan Polri. Polri masih menyebut kelompok separatis di Papua dengan sebutan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBO Bayu Suseno mengatakan belum ada arahan untuk mengubah istilah KKB kembali ke OPM. (CNN, 12/4/2024)


Gamang

Aksi teror di Papua, nyatanya telah lama terjadi. Penyerangan dilakukan dengan menggunakan senjata dan menelan korban. Seperti yang terjadi pada Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sogarlay (OS) yang menjadi korban aksi penyerangan serta penembakan dan meninggal dunia. Peristiwa penembakan terjadi di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis (11/4/2024).


Aksi penyerangan bukan kali ini saja terjadi. Sebenarnya bukan hanya TNI dan Polri saja yang menjadi korban. Masyarakat sipil pun kerap menjadi korban. Fakta teror di Papua mengkonfirmasi bahwa kelompok bersenjata di Papua bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Namun telah mengarah pada gerakan separatisme.


Sayangnya selama ini pemerintah seolah menutup mata atas fakta yang ada. Pemerintah terkesan menjauhkan motif separatisme itu dan menganggap gerakan kelompok di Papua tidak bernuansa politis. Sehingga kelompok ini terus menerus melakukan teror.


Kegamangan dalam mengambil sikap menangani kelompok bersenjata di Papua disebabkan adanya banyak kepentingan yang berkelindan. Terutama akan bersentuhan langsung dengan internasional. Penanganan yang tidak hati-hati akan bermuara pada pelanggaran HAM. 


Dilematis memang. Pada satu sisi, penanganan yang tidak tegas, menjadikan kelompok separatis di Papua terus melakukan teror. Sementara di sisi lain, ketegasan dalam menindak mereka akan memicu respon pihak internasional memainkan HAM sebagai senjata untuk menekan pemerintah.


Untuk itu perubahan penyebutan KKB mengkhawatirkan banyak pihak. Karena berimplikasi pada ketegasan sikap aparat militer sekaligus mengusik internasional memainkan HAM sebagai senjata intervensi dalam permasalahan Papua. Alhasil akan mempertaruhkan kedaulatan negara. Untuk itu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah untuk memitigasi perubahan istilah KKB menjadi OPM.


Akibat Penerapan Kapitalisme

Salah satu akar permasalahan di Papua adalah ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua. Terutama di daerah pedalaman, pegunungan dan daerah tertinggal. Persoalan menjadi kian kompleks ketika di daerah terpencil muncul sentra perlawanan terhadap pemerintah.


Padahal bumi Papua amatlah kaya Sumber Daya Alam. Tambang emas Freeport, gas tangguh merupakan kekayaan yang terpendam di perut bumi Papua. Namun kenyataannya kekayaan yang melimpah tersebut, tidak berkorelasi dengan pesatnya pembangunan di Papua. Masyarakat Papua tetap menjadi masyarakat tertinggal dan tak menikmati kekayaan yang terkandung di tanahnya.


Jika kita telisik lebih dalam, sejatinya perlawanan terhadap pemerintah yang terjadi disebabkan adanya penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. SDA Papua yang melimpah justru mengalir pada kesejahteraan pihak asing. Sebab pengelolaannya diserahkan pada asing melalui skema kontrak kerjasama atau bagi hasil.


Sementara dana triliunan yang digelontorkan untuk pembangunan di Papua justru tidak dirasakan masyarakat. Dana tersebut lebih banyak dinikmati pihak elit politik. Hal ini disebabkan sistem demokrasi yang korup dan syarat modal.


Semua ini sejatinya bukan hanya menjadi permasalahan di Papua. Walaupun harus diakui memang Papua adalah salah satu wilayah paling parah, namun juga terjadi di wilayah lain di negeri ini.


Menyelesaikan Permasalahan Papua

Terkait permasalahan di Papua, selain masalah keamanan, ada hal lain yang harus diperhatikan antara lain,


Pertama, membangun kesadaran politik masyarakat Papua untuk menuntaskan proses integrasi mereka. Dan ini bukan hal yang instan dan sederhana, butuh kebijakan yang sistemik dan komprehensif untuk mewujudkannya. 


Kedua, memastikan kepentingan-kepentingan yang bermain di Papua dapat dikendalikan. Tidak ada intervensi yang bermain di sana. 


Hal itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara yang mempunyai kedaulatan penuh dan independen. Sehingga tidak bisa disetir oleh negara lain dan hanya bisa dilakukan oleh negara yang peran dan fungsinya sebagai periayah. Negara yang memiliki karakter seperti itu akan terwujud jika menerapkan sistem Islam kafah.


Negara ini akan mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Hal itu diwujudkan melalui penerapan syariah Islam secara totalitas.


Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan bahwa hutan dan kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang tembaga dan emas yang dikuasai Freeport, dan gas Tangguh yang dikuasai British Petroleum, merupakan harta milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali. 


Kekayaan itu tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada swasta apalagi asing. Pengelolaan kekayaan itu harus dilakukan oleh negara mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat. Dengan itu kekayaan alam yang dimiliki tanah Papua akan benar-benar menjadi berkah untuk rakyat.


Lembaga keuangan Baitul mal akan menghimpun hasil dari pengelolaan berbagai kekayaan alam itu, ditambah sumber-sumber pemasukan lainnya. Kemudian akan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat sesuai dengan kebutuhan suatu wilayah. Dalam hal ini tidak diperhitungkan berapa besar pemasukan dari daerah itu. Dalam hal menetapkan besaran kebutuhan itu, yang menjadi patokan adalah kebutuhan riil mulai dari yang pokok seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lalu kebutuhan pelengkap dan seterusnya. 


Dengan demikian keadilan pemerataan pembangun akan dirasakan oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan. Hal itu hanya akan terwujud melalui penerapan syariah. Oleh karena itu, perubahan besar harus segera dilakukan untuk memenuhi seruan Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ 

 وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." (QS. al-Anfal [8]: 24). Wallahualam bissawab. [GSM]

Bullying Karakter Menyeleweng Generasi, Islam Solusi Hakiki

Bullying Karakter Menyeleweng Generasi, Islam Solusi Hakiki


Akar permasalahan berasal dari kesalahan penggunaan sistem kapitalisme

Hal ini membuat seseorang cenderung abai terhadap aturan Allah Swt. dan berperilaku sesukanya


Penulis Suci Halimatussadiah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Rentetan kasus perundungan terhadap anak sekolah makin masif terjadi. Kali ini, korban merupakan anak perempuan yang berasal dari Batam.Viralnya, kasus penganiayaan dan perundungan ini membuat netizen geram dan ikut membanjiri kolom komentar dengan kalimat-kalimat yang mengutuk aksi pelaku tersebut.


Seperti dikutip dari TribunTrend.com (02/03/2024), ibu korban menjelaskan bahwa permasalahan utamanya terjadi sebelum adanya pengeroyokan yang dialami sang anak. Dalam penjelasannya, korban yang berinisial SC mendapat kekerasan dari sekelompok remaja putri karena membela sang adik.


Tragisnya, sang ibu tidak berani langsung membuat laporan ke kepolisian karena khawatir jika anak perempuannya yang lain mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, tidak lama setelah berita ini viral, sang ibu baru memberanikan diri untuk melaporkan tindakan kriminal terhadap anaknya.


Menanggapi kasus bullying, Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Ipda Jonathan Reinhart Pakpahan turut angkat bicara. Ipda Jonahan menyebut bahwa pihak kepolisian tengah mendalami kasus tersebut. Keempat pelaku perundungan yang berinisial AR, RS, SR, dan LS tengah menjalani pemeriksaan.


Jika kita telaah kasus kriminalitas di Indonesia, tentunya kasus bullying bukanlah suatu hal yang baru. Banyaknya kasus perundungan yang terjadi, baik secara fisik, verbal, maupun perundungan di dunia online (cyber bullying) menunjukkan bahwa bullying bukan lagi suatu hal yang dianggap remeh. 


Jika dilihat dari perspektif korban, seseorang yang mengalami tindakan perundungan akan berisiko mengalami berbagai permasalahan kesehatan, baik fisik maupun mental. Dari sini kita ketahui, bahwa fenomena bullying sudah sangat parah dan menjadi epidemi yang menimbulkan banyak korban. Kasus perundungan akan terus meningkat setiap tahunnya. 


Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan. Namun, yang sering ditemukan yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender hingga status sosial. Penyebab lain yang menyertai biasanya terkait lingkungan pergaulan yang salah dan pengaruh teman sebaya, dan lain-lain.


Dari rentetan masalah perundungan yang makin marak bisa kita ambil kesimpulan bahwa kasus ini terjadi bukan hanya karena permasalahan individu semata, melainkan permasalahan sistemis yang tergambar pada pola pikir dan pola sikap masyarakat. Akar permasalahan berasal dari kesalahan penggunaan sistem hari ini, yaitu sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme yang memisahkan agama dan kehidupan. Hal ini membuat seseorang cenderung abai terhadap aturan Allah Swt. dan berperilaku sesukanya.


Ditambah lagi adanya naluri eksistensi diri yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat tersalurkan dengan baik di sistem saat ini. Alhasil manusia jadi berperilaku brutal tanpa mempertimbangkan  kemanusiaan, apalagi agama. Sebab, yang mereka dewakan hanya eksistensi diri dan popularitas duniawi. Itulah mengapa dalam kasus perundungan, terutama dalam lingkungan remaja yang marak terjadi saat ini menjadi tanda bahwa karakter menyeleweng generasi tidak dapat lagi ditoleransi.


Dalam sistem Islam, pembentukan karakter generasi merupakan kolaborasi dari peran keluarga, pendidik, masyarakat, dan negara. Hal utama yaitu keluarga menjadi bagian paling penting. Keluarga terutama ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anak sebelum mereka terjun ke dunia yang lebih luas.

 

Pembentukan karakter anak di awal perlu diperhatikan dengan baik dan saksama oleh keluarga. Pembentukan kebiasaan dan pemikiran yang berlandaskan pada akidah Islam harus dijadikan standar utama dalam hablum minannas (bermuamalah dengan orang lain).


Selain itu, guru sebagai pendidik anak di sekolah harus mewujudkan kestabilan antara kompetensi akademik dan karakter anak. Sebab, fungsi sekolah dalam Islam bukan hanya sebagai pencetak para intelektual dalam bidang tertentu. Tetapi, mewujudkan individu yang paham akan identitasnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, nilai rapor di sekolah tidak dapat dijadikan patokan keberhasilan dalam mendidik anak jika karakter mereka rusak dan berujung pada kemudaratan dan murka Allah Swt. Masyarakat yang peduli menjadi aspek yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan dalam sistem Islam. 


Kesadaran masyarakat akan implementasi Islam dalam kehidupan akan turut membantu para individu untuk taat kepada Allah Swt. Sebab, saat mereka sedang melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan, masyarakat ikut peduli dan saling mengingatkan agar mereka kembali ke jalan Allah.


Selanjutnya, negara yang peduli terhadap persoalan umat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai eksekutor dalam negara. Ia memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam segala aspek yang berkaitan dengan riayatu asy-syu’nil ummah atau (pengurus urusan umat). Jika ada problematika seperti kasus kriminalitas yang terjadi, negara akan melakukan tindakan tegas dan solutif.


Tak hanya itu selain tindakan kuratif yang dilakukan sebagai efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi masyarakat lainnya. Ada juga tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh negara, yaitu dengan memperkuat akidah Islam dalam diri anak dan membangun kesadaran bahwa setiap perilaku yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hal ini akan menumbuhkan sikap berhati-hati dan takut (kepada Allah). Lebih dari itu, negara akan memastikan penguatan peran orang tua, guru, dan masyarakat untuk mewujudkan individu-individu yang bertakwa.


Sayangnya, kesejahteraan ini tidak dapat terwujud jika kita masih terkerangkeng oleh sistem kapitalisme sekuler yang mendewakan materi belaka. Maka, bersama-sama kita wujudkan janji Allah dengan meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu dakwah Islam demi terwujudnya sistem mulia yaitu sistem Islam dalam naungan Daulah Islamiyah yang keberhasilannya telah terbukti dalam tinta sejarah. Dengannya mampu mewujudkan kesejahteraan umat dalam semua lini kehidupan. Wallahualam bissawab. [Dara]

Sanksi Hukum yang Tak Membuat Jera

Sanksi Hukum yang Tak Membuat Jera

 


Banyaknya narapidana residivis menjadi alarm bahwa hukum yang berlaku sama sekali tidak membuat jera pelaku kejahatan

Tidak konsekuennya penerapan hukum menambah parah kebobrokan sistem hukum negeri ini

_________________________


Penulis Maya Dhita E.P., ST.

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Momen Idulfitri 1445 Hijriyah menjadi saat yang ditunggu-tunggu bagi banyak orang. Tak ketinggalan juga bagi para narapidana. Sebanyak 16.336 narapidana di Jawa Barat mendapat remisi Idulfitri dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pada Rabu (10/4).


Dari sejumlah besar tersebut sebanyak 128 orang di antaranya bebas tepat pada hari Lebaran. (CNNIndonesia, 10/4/2024)


Siapa yang bisa mendapat remisi


Secara umum, remisi bisa diberikan kepada narapidana dengan syarat sebagai berikut:

1. Narapidana berkelakuan baik

Hal ini dibuktikan dengan,

a. Tidak dalam hukuman disiplin dalam waktu 6 bulan terakhir

b. Sudah mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

2. Sudah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan 


Sedangkan terdapat syarat tambahan bagi para narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursornya, psikotropika, korupsi, kejahatan hak asasi.manusia berat, kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Yaitu,

a. Menyatakan kesediaannya untuk membantu hukum dalam membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

b. Bagi pelaku tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan membayar lunas uang pengganti sebagaimana telah diputuskan dalam pengadilan

c. Bagi pelaku tindak pidana terorisme maka setelah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pihak Lapas/dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Serta berikrar untuk setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia. Atau menyatakan untuk tidak mengulangi perbuatannya secara tertulis bagi warga negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.


Dari dari ketentuan persyaratan di atas maka narapidana yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan juga ditambah dengan prasyarat sebagai berikut: 

1. Tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dan, 

2. Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara sebagai ganti pidana denda atau uang pengganti atau restitusi. (HukumOnline, 6/7/2023)


Fakta Pemberian Remisi


Di dalam sistem kapitalisme, hukum buatan manusia dapat dikondisikan untuk mempermudah kerja penguasa. Karena bukan berasal dari sumber hukum sahih, maka pembentukannya akan sarat kepentingan. Begitu juga dengan dasar hukum pemberian remisi, telah mengalami beberapa kali perubahan bahkan saat telah dikeluarkan Kepres RI Nomor 69 Tahun 1999 belum sempat diterapkan aturan itu sudah dicabut kembali dengan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999.


Aplikasi di lapangan juga terlihat penuh keberpihakan. Kecenderungan terlihat pada narapidana korupsi yang mendapatkan remisi berkali-kali. 


Standar kelakuan baik dalam masa penahanan narapidana sebagai syarat untuk mendapatkan remisi jelas tidak sebanding dengan kejahatan yang telah diperbuat. Ini adalah bentuk kezaliman pada korban atau rakyat. 


Remisi juga dijadikan penguasa sebagai salah satu solusi untuk mengatasi overcrowded lapas. Hal ini merupakan bentuk kebijakan sembrono yang mengancam keselamatan dan keamanan rakyat. 


Hukum Tidak Menjerakan


Banyaknya narapidana residivis menjadi alarm bagi kita bahwa hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak membuat jera pelaku kejahatan. Tidak konsekuennya penerapan hukum menambah parah kebobrokan sistem hukum negeri ini.


Bongkar pasang aturan tidak dapat terelakkan demi memuluskan niat penguasa. Pasal-pasal titipan adalah sebuah keniscayaan. Alhasil, kejahatan makin tak terkendali banyaknya. Lapas-lapas overcrowded dan tak layak huni. Sedangkan narapidana korupsi hidup dalam kemewahan sangkar emas dan jaminan remisi berlapis. Lalu bagaimana kita mampu berharap akan terwujudnya keamanan dan keadilan dalam kehidupan?


Sistem Sanksi Islam adalah Jawaban


Islam memiliki seperangkat aturan sahih dari Sang Maha Pengatur. Mekanisme penerapan syariat Islam mampu mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.


Mekanisme ini terwujud sempurna dengan adanya tiga pilar penegakan hukum. 


1. Ketakwaan individu 

Rasa takut kepada Allah pada individu mampu mencegah dari perilaku kejahatan.


2. Amar makruf nahi mungkar oleh masyarakat

Tingkat kepedulian yang tinggi dan kewajiban untuk saling beramar makruf nahi mungkar, menjadikan kejahatan dan segala bentuk penyimpangan syariat akan lebih cepat terdeteksi. Pelaku dapat segera diingatkan, lebih cepat untuk bertaubat, dan kembali ke jalan Allah.


3. Negara menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas

Negara menerapkan sistem sanksi yang bersumber dari hukum syarak. 


Dalam aspek penanganan kejahatan, Islam akan memberlakukan sistem sanksi berupa jinayat, qisas, takzir maupun mukhalafat. Penjara juga menjadi salah satu jenis hukuman yang juga dipilih dalam Islam. Tidak ada remisi dalam hukuman penjara. Keputusan hakim bersifat mengikat sesuai masa hukuman yang telah diputuskan.


Tidak ada banding dalam perkara yang telah diputuskan dalam sidang. Karena setiap keputusan yang telah ditetapkan bersumber dari hukum syarak. 


Jelas sudah hanya ketegasan sistem peradilan dan sistem sanksi yang mampu mengatasi segala bentuk kejahatan penyimpangan hukum syarak. Hal ini karena sifat sistem sanksinya yaitu sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).


Bersifat jawabir atau sebagai penebus dosa yang telah diperbuat di dunia. Hukuman yang diberikan juga setimpal. Sehingga nanti di akhirat tidak lagi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.. Bukankah perhitungan Allah lebih cepat dan teliti?


Sedangkan dikatakan bersifat zawajir atau pencegah karena tegasnya pelaksanan sistem sanksi ini dan diketahui oleh khalayak ramai, maka orang-orang akan takut untuk melakukan kejahatan serupa karena tidak ingin mendapat hukuman yang sama.


Demikianlah jika sistem Islam diterapkan secara sempurna di muka bumi. Kasus kejahatan akan menurun drastis hingga titik terendah. Keamanan dan keadilan akan terwujud dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [By]

Berawal dari Kerinduan, Mudik Kini Jadi Tradisi

Berawal dari Kerinduan, Mudik Kini Jadi Tradisi

 


Arus balik erat hubungannya dengan aktivitas mudik sebelum hari raya

 Hal ini telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia di setiap tahunnya

____________________


Penulis Tinah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Pemerhati Umat dan Pegiat Literasi AMK 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tak jauh berbeda dengan perjalanan saat mudik menjelang lebaran. Perjalanan arus balik para pemudik menyisakan cerita yang menarik untuk dibahas. Mereka rela kepanasan, kehausan, kelaparan, bahkan ada yang kebelet pipis saat terjebak kemacetan.


Ini seperti yang dialami oleh Ny. Titin, pemudik asal Tasikmalaya yang melakukan perjalanan pulang ke Kota Bandung. Yang menyampaikan keluh kesahnya saat terjebak macet sementara anaknya kebelet pipis. "Anak saya kebelet pipis saat terjebak kemacetan berjam-jam di Garut menuju Bandung, maju kena mundur kena, sampai anak saya gelisah karena pingin buang air kecil," ujarnya. (IDEJABAR, Sabtu 13 April 2024)


Arus balik erat hubungannya dengan aktivitas mudik sebelum hari raya yang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia di setiap tahunnya. Mudik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) berasal dari kata 'udik' yang mengandung arti dusun, desa, atau kampung. Mudik bisa diartikan kembalinya perantau ke kampung halaman untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Sementara dalam arti yang lebih luas, mudik berarti menghidupkan kembali semangat gotong royong, kekeluargaan, persaudaraan, para perantau saat mereka kembali ke komunitas di mana mereka tinggal.


Menurut Prof Heddy Shri Ahimsa Putra, Antropologi Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta, istilah mudik sendiri dikenal mulai tahun 1970 an. Setelah masa orde baru melakukan pembangunan yang dipusatkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Inilah yang menyebabkan orang tertarik untuk melakukan perpindahan dari desa ke kota (urbanisasi) untuk menetap dan mencari pekerjaan. 


Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya urbanisasi, salah satunya adalah faktor pembangunan yang tidak merata. Akibatnya timbul ketimpangan kondisi masyarakat antara kehidupan desa dan perkotaan. 


Sampai saat ini kota-kota besar masih memiliki daya tarik tersendiri. Masih dianggap sebagai tempat yang mudah untuk menggapai impian, cita-cita, tempat untuk merubah nasib menuju kehidupan yang lebih baik. Meski, terkadang perbaikan kehidupan tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Faktanya, banyak para pendatang yang luntang lantung hidup di jalanan, ketika mereka datang tanpa dibekali dengan keahlian yang menunjang.


Urbanisasi juga tak bisa lepas dari lapangan pekerjaan khususnya sektor pertanian yang semakin hari makin berkurang. Eksploitasi lahan secara besar-besaran oleh para kapitalis yang didukung sepenuhnya penguasa demi memenuhi ambisi mereka mencari keuntungan dan mempertahankan kekuasaan. Mengakibatkan para petani kehilangan lahan pertanian. Lihat saja, sawah-sawah kini berubah menjadi kawasan perumahan elite, pabrik-pabrik, semua itu keberadaannya bukan untuk rakyat. Kalau pun menyentuh rakyat, mereka hanya jadi buruh dengan upah yang sangat rendah. Semua itu membuktikan bahwa dalam sistem demokrasi kapitalis, penguasa tak pernah tulus dalam melayani rakyatnya. Sampai kapan pun yang namanya kesejahteraan ekonomi bagi rakyat dalam sistem ini tak akan pernah terwujud, meski pemimpin berganti lima tahun sekali.


Lain halnya dengan Islam yang memandang bahwa kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi baik yang menyangkut papan, sandang dan pangan. Semuanya merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini dibeban secara mutlak kepada negara. Negara akan memastikan setiap individu masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok tersebut dengan mudah, baik yang miskin atau kaya, baik yang di kota maupun yang di desa.  


Negara dengan sistem Islam menganggap bahwa siapa saja yang menjadi penguasa. Siapa pun pemimpinnya, ia harus bisa menjadi pemimpin yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Dengan tulus tentunya, sebagai wujud ketaqwaannya kepada Allah Swt. Sebab, syariat Islam telah menetapkan jika keberadaan penguasa atau pemimpin itu laksana penggembala, sekaligus pelindung bagi umatnya. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dia." (HR al- Bukhari dan Muslim).


Begitu pun dengan kebutuhan jasa atau layanan publik yang menjangkau masyarakat secara luas seperti, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, semuanya harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan ketiganya termasuk masalah yang sangat penting bagi kemaslahatan umat. Negara harus mewujudkan pemenuhan layanan publik tersebut agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim, miskin atau kaya, menyebar di kota dan di desa. Seluruh pembiayaannya diambil dari kas negara (Baitulmal).


Islam memandang pentingnya mengoptimalkan semua potensi sumber-sumber ekonomi seperti sektor perdagangan, pertanian, kepemilikan umum, dikelola dengan sebaik-baiknya karena berpotensi pada pendapatan yang sangat besar. Semua pendapatan itu akan dikumpulkan di baitulmal untuk dikelola dan didistribusikan demi keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat. 


Dengan begitu, hanya dengan penerapan syariat Islam kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Karena, dalam Islam pemerataan pembangunan baik di kota maupun desa bisa direalisakan untuk seluruh masyarakat. Dengan penerapan Islam, urbanisasi bisa dihindari. Tak ada lagi cerita kepanasan, kehausan, kelaparan di tengah kemacetan.


Ayo, kita tinggalkan sistem yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita ganti dengan sistem Islam. karena, hanya sistem Islam yang terbukti selama tiga belas abad peduli dan mampu melindungi seluruh rakyat.  Wallahualam bishawab [Dara]

Kemacetan Mudik Masih Menghantui?

Kemacetan Mudik Masih Menghantui?

 


Permasalahan yang terus terjadi saat mudik menjadi bukti bahwa mitigasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya

Alhasil, permasalahan yang sama terus berulang setiap tahunnya dalam sistem kapitalisme

__________________


Penulis Munawwarah Rahman, S. Pd

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Mudik sudah menjadi tradisi menjelang hari raya Idulfitri. Namun, di tengah hiruk-pikuk tradisi ini. Lagi-lagi masyarakat dihadapkan pada kondisi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang horor jauh dari kata aman dan nyaman. 


Salah satu polemik yang sering menghantui para pemudik adalah terjebak kemacetan parah. Seperti waktu tempuh perjalanan ke Merak, naik signifikan selama periode mudik lebaran 2024. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pada 06/04/2024, waktu tempuh hingga bisa naik ke atas kapal tembus tujuh jam.


Pusat kemacetan adalah sebelum embarkasi ke kapal, di mana calon penumpang harus mengantre dalam tiga kantong berbeda sebelum naik ke kapal. Bahkan, antrean tersebut dapat menempuh waktu hingga 4 jam.


Sebelum sampai pelabuhan Merak, kemacetan parah juga terjadi di Tol Tangerang-Merak KM 95. Dari pantauan CNBC Indonesia sekitar pukul 3:41 WIB, kendaraan yang melintas terhenti beberapa menit. Kabarnya, kemacetan dipicu oleh penumpukan antrean pemudik ke gerbang tol merak dan Km 95 yang biasanya menjadi titik awal kemacetan. Sabtu (6/4/2024). (CNBC Indonesia/Sefti Oktaranisa).


Selain dihantui kemacetan parah, masyarakat juga dibayangi rawannya kecelakaan. Tahun 2024, masa mudik Idul Fitri telah mencapai 213 kecelakaan. Dengan perincian 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan ratusan lain luka ringan. 


Melihat fakta yang terus berulang, pemerintah telah berupaya mengatur skema kebijakan agar memperlancar perjalanan mudik dengan beragam cara seperti: memberi diskon tiket, menerapkan sistem ganjil genap, dan lain-lain.


Namun, walau skema kebijakan telah dilakukan. Faktanya, kemacetan masih terus menghantui di setiap waktu-waktu mudik. Parahnya bukan saja masalah macet, melainkan kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Akibatnya, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa nahas itu terjadi di jalur contraflow Cikampek menuju Jakarta dan melibatkan tiga kendaraan. (Viva, 8/4/2024).


Permasalahan yang terus terjadi saat mudik menjadi bukti bahwa mitigasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alhasil, permasalahan yang sama terus berulang setiap tahunnya dalam sistem kapitalisme. 


Kapitalisme merupakan sistem kehidupan yang berlandaskan pada materi. Wajar, jika prinsip pelayanan negara saat ini tidak terlepas dari bisnis. Karena, hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Pada akhirnya, prinsip inipun membuat negara lalai dalam melayani dan ujung-ujungnya menzalimi rakyat. 


Sementara, dengan kejadian yang terus berulang masyarakat seolah terbiasa dan memaklumi kelalaian  tersebut. Bahkan, pemakluman itu dijadikan sebagai legalitas negara membuat pemerintah dalam sistem kapitalisme merasa cukup dan tak lagi memikirkan langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya. Solusi yang diberikan hanya solusi parsial dan pragmatis. 


Nyatanya, beberapa solusi yang telah dilakukan tak menyelesaikan persoalan. Masyarakat tetap saja terjebak pada persoalan yang sama. Parahnya, perjalanan mudik yang horor telah mengorbankan hari-hari terakhir Ramadan dan kekhusyuan tak bisa dirasakan oleh para pemudik.


Pelayanan Mudik dalam Sistem Islam


Pelayanan negara saat mudik dalam sistem kapitalisme tentu berbeda dalam sistem Islam. Sebab negara Islam adalah pelayan umat (Raain). Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)


Melalui hadis ini, negara dalam sistem Islam akan bertanggungjawab penuh untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pada seluruh rakyat saat mereka sedang mudik. Negara akan melakukan mitigasi secara optimal sebagai bentuk periayahan atas rakyat, khususnya dalam hal transportasi mudik. Beberapa di antaranya adalah:


Pertama, Sistem Islam akan melakukan pembangunan dan perbaikan jalan secara totalitas, baik jalan arteri maupun jalan tol. Perbaikan ini dilakukan di jalur utama hingga jalan-jalan menuju desa dan perkampungan. Tak lupa melakukan pengaspalan jalan menggunakan bahan yang terbaik sesuai dengan kontur alam wilayah. Selain itu, lampu jalan akan diperhatikan oleh negara sehingga setiap jalan ada penerangannya. 


Kedua, Penyediaan moda transportasi saat mudik seperti kereta api, kapal laut dan pesawat. Masyarakat tak perlu khawatir dengan pembiayaannya. Sebab, semua akan tersedia dengan harga yang murah bahkan gratis, aman, dan nyaman. 


Dengan pelayanan seperti ini, masyarakat akan mendapatkan haknya dalam mengakses moda transportasi jenis apapun secara murah, aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan begitu masyarakat akan terhindar dari antrean panjang, berebut tiket, bahkan kemacetan panjang.


Ketiga, penyediaan transportasi atas dasar layanan sosial, bukan bisnis. Sehingga prinsip-prinsip untung rugi tidak akan ditemukan dalam sistem Islam. Menariknya, negara akan menyediakan rest area dengan prinsip pelayanan di sejumlah titik jalan. 


Hal ini sesuai dengan kebijakan yang pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di mana, beliau membangun (rumah singgah yang menyediakan bahan makanan) untuk Ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).


Keempat, Sistem Islam akan mengembangkan industri transportasi dengan teknologi terbaru. Sehingga transportasi yang digunakan terjamin kelayakan dan kualitasnya.


Demikian, peran negara menggunakan sistem Islam dalam meriayah dan melindungi rakyatnya. Sehingga kemacetan tak menghantui para pemudik di setiap perjalanannya. Tentu, hal ini bisa dirasakan ketika sistem Islam kembali berjaya dalam kehidupan ini. Wallahualam Bissawab. [Dara]

Generasi Rusak, Dampak Diterapkannya Sistem Sekuler

Generasi Rusak, Dampak Diterapkannya Sistem Sekuler

  


Rusaknya generasi ini disebabkan penerapan sistem sekuler oleh negara

Artinya, negara menjamin semua warganya memiliki hak kebebasan asal tidak merugikan orang lain

______________________________


Penulis Ummu Bagja Mekalhaq 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sistem sekuler artinya memisahkan agama dari kehidupan. Oleh karena itu banyak umat muslim yang rusak moralitasnya, minim ilmu agamanya, hidupnya serba boleh/permisif. Sehingga banyak muslim yang hidup tanpa tujuan yang jelas.


Akhirnya banyak muslim termasuk Gen Z yang menjalani hidup bebas/sekuler, tidak mau diatur dengan aturan Islam. Akibatnya, generasi saat ini, gemar bermaksiat seperti pacaran seolah lumrah, meskipun di bulan Ramadan tetap bermaksiat, naudzubillaah


Perlu diketahui rusaknya generasi ini disebabkan penerapan sistem sekuler oleh negara. Artinya, negara menjamin semua warganya memiliki hak kebebasan asal tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita melihat maraknya pelaku maksiat, maraknya pacaran, zina, selingkuh, mabuk, dan lainnya, kita tidak punya kuasa melarang dan menghentikan mereka, betul?


Pada akhirnya gelombang maksiat terjadi di mana-mana. Contoh kasus yang terjadi di Lampung Utara, seorang remaja berusia 15 tahun dalam kondisi mengenaskan disiksa oleh 10 orang laki-laki dengan tidak berperikemanusiaan, serta banyak contoh lainnya.


Kondisi ini pun diperparah lagi oleh pemerintah yang menghukum pelaku kriminalitas tidak adil, berlaku hukum karet standar ganda. Ketika pelakunya pelajar disebut di bawah umur dan proses hukumnya  ringan, tidak menimbulkan efek jera. Maka kriminalitas makin tinggi dan meningkat. 


Padahal seharusnya pemuda hari ini pemimpin masa depan. Untuk itu perlunya mengembalikan ghirah pemuda kepada Islam kafah dengan cara sebagai berikut: 


Pertama, menyadarkan pemuda secara individu memiliki keimanan tertinggi dengan cara pemuda tersebut harus mau ditasqif/dibina dengan akidah Islam agar memiliki keimanan yang kuat.


Kedua, setelah dibina harus mau berinteraksi dengan umat, yakni menyampaikan kembali hasil tasqif tersebut kepada masyarakat, mengajak masyarakat kembali kepada aturan Islam, bukan yang lain.


Ketiga, thalabunusrah minta dukungan kepada yang memiliki kekuasaan untuk bersama menerapkan aturan Islam kafah, sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. 


Keempat, elemen inilah yang harus ditempuh agar generasi kuat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.


Apalagi hal ini didukung oleh penguasa, karena satu-satunya yang sangat berpengaruh untuk mengubah sistem adalah sang pemilik kekuasaan/pemimpin/presiden dan jajarannya.


Ramadan Saat yang Tepat untuk Perubahan Hakiki


Ramadan bulan mulia, bulan penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Di bulan Ramadan pula diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh manusia yang beriman. 


Dzalikalkitaabu laaraiba fiih huddan lilmuttaqiin

Artinya: "Kitab/Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 2)


Namun sayang, banyak umat Islam  yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai aturan hidup, petunjuk hidup, dikarenakan akidah Islam yang diyakininya tidak kuat. Imannya rapuh, gersang, bisa jadi hilang, terkalahkan oleh nafsu buruk yang lahir dari sistem sekuler.


Ditambah lagi, kurangnya ilmu agama dalam generasi. Kurangnya didikan keluarga, kurangnya kontrol masyarakat terdekat, tetangga sekitarnya. Sehingga menyebabkan para pemuda hidup permisif, hidup serba boleh tanpa aturan Islam.


Padahal, di bulan Ramadan yang seharusnya wajib puasa, tetapi banyak remaja muslim merokok di sembarang tempat, tidak merasa berdosa, naudzubillaah.


Pagi ini, serasa malu, saya menyaksikan sendiri, mendapati tiga orang pria remaja dan dewasa, kumpul duduk santai pukul 07.00 WIB sambil merokok. Ku hampiri mereka meski rasa takut itu ada, manusiawilah. Tetapi demi melaksanakan nahi mungkar, insyaallah siap dengan risiko yang terjadi saat itu.


Kuberanikan menyapa mwereka saat rokok tepat diisapnya, berdialoglah aku dan mereka. 

Aku: Waduh, weyyy naon eta? (bahasa sunda)

"Waduh, apa itu?"

Mereka: Aaaa, calangap

(bahasa sunda) kaget, muka penuh malu

Aku: Difoto ku ibu, nyak! (Dikamera sama ibu, ya)

"Awas, tong didieu!" (Awas jangan di sini!). Aku mengusir mereka.


Mereka pun bubar, muhun sambil nunduk dan berkata, "Muhun ibu." (Iya ibu) 


Alhamdulillaah, mereka masih nurut, masih ada rasa takut, coba kalau beringas, pasti bahaya menimpa.


Artinya  betapa kurangnya rasa empati perhatian dan didikan keluarga, masyarakat, kerabat dan lingkungan terdekat untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Padahal perkara saling nasihat diperintahkan dalam Al-Qur'anulkarim


"Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. (TQS. Al-Ashr: 3).


Namun saat ini perkara amar makruf nahi mungkar tidak dipraktikkan hanya di masjid dalam kegiatan pengajian saja. Tidak secara umum di mana pun, kapan pun, seperti yang Rasulullah saw. contohkan.


Tradisi amar makruf nahi mungkar terhalang oleh paham kebebasan, terkalahkan oleh paham sekularisme, di mana memisahkan agama dari kehidupan sudah tertancap kuat. Saat paham sekularisme ini dikenal oleh umat Islam, maka jadilah umat Islam hidup dalam ketidakpastian, artinya agamanya masih Islam, namun jauh dari ajaran Islam. 


Jika kondisinya sudah seperti ini, maka tugas kita semua untuk memahamkan kembali ajaran Islam kafah, sebagai akidah yang harus diyakini dengan cara mentasqif/membina umat dimulai dengan penguatan akidah Islam.


Akidah, keyakinan adanya Allah sebagai Pencipta manusia, alam dan kehidupan dan Allah sebagai Al-Mudabbir/Pengatur manusia, alam dan kehidupan dengan memberi aturan hidup  Al-Qur'an dan Sunnah. 


Yang lebih penting dari aturan hidup/Al-Qur'an ini yakni harus ada seorang penguasa muslim tunggal/khalifah yang mampu menerapkan hukum Allah/Al-Qur'an. 


Karena jika bukan penguasa yang menerapkannya, niscaya umat Islam diliputi kegelapan. Tidak paham dengan agamanya sendiri. Agama sekadar tulisan di KTP saja, nihil dari penerapan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lebih luas nihil dari penerapan oleh negara.


Terakhir, bulan Ramadan seharusnya menjadi penguat iman perubahan kebangkitan dan peradaban Islam. Namun karena akidah yang diemban negara, adalah aturan demokrasi sekuler, akhirnya merusak umat Islam itu sendiri. Baik secara individu, masyarakat bahkan negara berlomba maksiat. Termasuk maraknya maksiat di bulan Ramadan saat ini.


Pandangan Islam Terkait Sekularisme 


Sekularisme paham kebebasan yang memisahkan agama dari kehidupan tidak boleh dijadikan aturan hidup umat Islam. Jika diambil, maka rusaklah umat Islam. Sekularisme sangat bertentangan dengan akidah Islam. 


Umat Islam adalah umat terbaik, hendaknya kembali kepada ajaran Islam kafah, sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Buang jauh aturan sekularisme. Jika kembali kepada Islam kafah, maka otomatis semua amal akan sesuai dengan syariat Islam.


Jika Al-Qur'an sudah dijadikan pedoman hidup dan Sunnah Rasulullah saw. dijadikan contoh teladan, 100% diyakini kebenarannya, otomatis maraknya maksiat di bulan Ramadan bisa ditekan. Apalagi negara yang berkuasa menegakkannya. Wallahualam bissawab. [SJ]

Emang Boleh Sebegitu?

Emang Boleh Sebegitu?

 


Emang boleh sebegitu mudah lupa?

Sebulan penuh kata-kata hikmah sebagai pengejawantah

Di mana ruang ketakwaan dan kedermawanan?

Malah di awal digas takwa dan derma bablas

_________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Sastrawan Politik dan Analis Politik - Media 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI -

Di mana ada halalbihalal

Di situ ada acara makan-makan

Di mana ada halalbihalal

Di situ kumpulan manusia lulusan Ramadan


Halalbihalal dalam sebuah perayaan

Nikmati bertemu sanak dan handai taulan

Kawan-kawan sepekerjaan

Teman-teman seperjuangan


Makanan hidangan digelar lebar

Sempat kalap setelah menahan sebulan

Ingat pesan ahli kesehatan akan usia yang tak lagi muda

Semua berawal dari yang masuk ke badan


Emang boleh sebegitu meriah?

Di acara halalbihalal hadirkan tamu pengisi acara

Perempuan cantik dengan lirik yang berdendang

Ingatan tadarus dari langgar pun hilang


Emang boleh sebegitu atraktif?

Di acara halalbihalal berjarak ria

Cekakak-cekikik melupakan dzikir malam yang syahdu

Kok ya begitu mana buah madu dari puasa sebulan lalu?


Emang boleh sebegitu mudah lupa?

Sebulan penuh kata-kata hikmah sebagai pengejawantah

Di mana ruang ketakwaan dan kedermawanan?

Malah di awal digas takwa dan derma bablas


Hiasilah halalbihalal dengan dakwah bilhal

Perwujudan takwa dan derma dalam lapangan dan susah

Cerminan manusia yang kembali kepada Allah di jalan yang benar

Tak perlu membelokkan manusia yang malah jadi wasilah bersalah


Hiasilah halalbihalal dalam naungan keimanan

Mengingat kembali di Syawal sebagai syahadat awal

Persaksian kembali suci dan rendah diri

Untuk teguh berkomitmen menjadi hamba Rabbani


Halalbihalal

Pupuk kembali iman dan kepribadian Islam

Sistem sekuler dan liberal seolah jadikan Ramadan seremonial

Selepas itu seolah sah bebas suka-suka


Apakah Allah rida dengan demikian hal?

Kalau semua masih ingat bahwa manusia menumpang di bumi Allah

Kalau semua masih sadar bahwa jiwa dalam genggaman-Nya

Lantas, kenapa sebegitu rupa merusak akal dan kepribadian manusia? [GSM]


#halalbihalal #ramadan #idulfitri1445h #lebaran #sukacita

Memperjuangkan Islam Kafah Bukanlah Radikalisme Melainkan Kewajiban

Memperjuangkan Islam Kafah Bukanlah Radikalisme Melainkan Kewajiban

 


Istilah radikalisme dituduhkan kepada orang-orang yang taat beragama dan mengajak pada syariat

Sedangkan aktivitas para ulama atau tokoh Islam yang ingin Islam diterapkan secara keseluruhan atau kafah, dianggap intoleran dan teroris

_________________________


Penulis Oom Rohmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Member AMK


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Semangat ibadah kaum muslimin di bulan Ramadan senantiasa meningkat dan terjaga, termasuk di kalangan remaja. Banyak di antara mereka yang antusias mengikuti berbagai kajian keagamaan. Seperti kegiatan yang berlangsung di Angkringan Rumah Kayu Citarum, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Puluhan pemuda dari sejumlah komunitas dan mahasiswa hadir mengikuti kegiatan Ruang Obrolan Terbuka Asyik di Bulan Ramadan (Rotasi Ramadan).


Acara ini diinisiasi oleh Pemuda Sapu Bersih Hoaks yang mengusung tema Ngaso Bari Sila (Ngawangkong Soal Bahaya Radikalisme dan Situasi Wilayah). Ikrima Qolbiyah selaku ketua menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang untuk sama-sama menolak paham radikalisme dan memiliki waspada tersendiri dalam hal isu situasi wilayah. Digelarnya kegiatan ini sebagai wujud aktualisasi Pemuda Saber Hoaks menjaring potensi pemuda di Kabupaten Bandung sekaligus open recruitment anggota. Harapannya pemuda menjadi yang terdepan untuk menyaring potensi bentuk ancaman dan bahaya informasi radikalisme lewat media. Acara yang dibuat menarik ini dihadiri juga oleh narasumber dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung yang diwakil Supriadi selaku Analis Kebijakan Muda, Iwan Nuryan sebagai Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (LKKPH) Neraca Bandung, dan Ketua Jabar Sapu Bersih Hoaks, Alfianto Yustinova, yang diwakili oleh Ganjar Darusalam. (Jabarekspres, Selasa 26 Maret 2024)


Isu radikalisme senantiasa  digaungkan di negeri ini. Berbagai forum dan kegiatan pun kerap dilakukan untuk menangkal bahaya radikalisme terutama bagi generasi.


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial secara drastis dengan cara kekerasan dan ekstremis. Contohnya tindakan makar, revolusi demonstrasi dan protes sosial secara anarkis serta berbagai aksi yang merusak. Sedangkan istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna “tidak biasanya.” Maka wajar jika radikalisme dianggap sangat membahayakan dan harus diwaspadai sebagaimana yang diungkapkan Ikrima Qolbiyah di atas. 


Sayangnya, saat ini istilah radikalisme dituduhkan kepada orang-orang yang taat dalam beragama dan mengajak pada syariat. Di Indonesia sendiri kriteria "radikal" adalah gerakan-gerakan keislaman, aktivitas para ulama atau tokoh Islam yang ingin Islam diterapkan secara keseluruhan atau kafah, mereka dianggap intoleran dan teroris. Sehingga terjadilah persekusi ulama dan pembubaran acara-acara dakwah ustaz-ustaz yang dianggap radikal. Meskipun dari masyarakat sendiri menyambutnya, tetapi tetap dibubarkan oleh kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya moderat dan toleran.


Kemunculan istilah radikal, intoleran, dan teroris ataupun ekstremis dan garis keras, berawal dari peristiwa 11 September 2001. Tendensi kuat bahwa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut terlihat dari pernyataan George W. Bush yang merupakan Presiden AS saat itu. Saat itulah dunia mengenal istilah perangi terus terorisme yang kemudian bergeser become a war on radicalism or extremism.


Untuk melanggengkan ideologi kapitalisme dan imperialismenya di dunia, khususnya di negeri-negeri Islam, mereka melakukan propaganda perang melawan siapapun yang melawan atau menolak pemikiran Barat dengan melakukan framing negatif dan memberikan stigma radikal tersebut kepada muslim yang menentang ideologi kapitalisme. Sebaliknya, mereka memuji muslim yang pro ideologi kapitalisme sebagai moderat, yaitu mereka yang cinta tanah air, toleransi tinggi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Bahkan arti dari toleransi pun lebih dikerucutkan yaitu muslim yang tidak memberikan ucapan selamat Natal pada orang Kristen. 


Sementara kepada muslim yang meneladani Rasulullah saw. secara keseluruhan baik dalam bersikap, bermuamalah, berdakwah, berpolitik dan bernegara inilah yang sering kali dihadang dengan berbagai cara oleh musuh-musuh Islam, dan para sekutunya. Di antaranya melalui stigma-stigma negatif, pelabelan, ataupun berbagai rekayasa yang sesungguhnya memutarbalikkan fakta arti radikalisme. Perjuangan dakwah yang akan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil aalamiin justru dituduh mengancam dan membahayakan. Inilah hakikatnya yang terjadi. Artinya ada perang istilah dan pemikiran yang menjadi bagian dari pertarungan abadi antar Islam dan kekufuran. 


Ramadan sejatinya waktu yang tepat untuk meningkatan ketakwaan bagi umat muslim, juga para pemuda yang akan menjadi benteng pertahanan suatu negara, tetapi dengan informasi atau pemahaman yang moderat, apakah bisa terwujud? Sebab moderat lahir dari sistem kapitalisme yang melahirkan kebebasan, menjauhkan agama dari aturan hidup. Seperti acara yang digelar di atas jelas muatannya untuk menolak Islam kafah (menyeluruh), yang menyerukan persatuan umat, tapi menurut mereka radikal. Itu berarti mereka telah membajak potensi ketaatan yang benar pada para pemuda dan membawanya pada pemikiran yang dibawa oleh Barat. 


Mestinya umat muslim sadar tentang penyesatan opini ini dan apa yang mereka lakukan di balik perang melawan radikalisme. Umat yang telah memiliki pemahaman yang benar harus terus berupaya untuk menjelaskan ajaran Islam yang sesungguhnya, sampai masyarakat menjadi paham bahwa semua ajaran Islam  adalah rahmat dari Allah Swt., bukan keburukan sebagaimana yang dipropagandakan Barat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 217 Allah Swt. berfirman;

"...Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya." 


Dakwah Islam bersifat fikriyah (pemikiran) dan unfiyah ‘tanpa kekerasan’ sehingga tidak mungkin melahirkan terorisme. Perlu diketahui bahwa ancaman sesungguhnya bagi negeri-negeri muslim adalah sistem kapitalisme. Faktanya jelas kita bisa saksikan berbagai kerusakan di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang terjadi di negeri-negeri muslim justru bersumber dari penerapan sistem kapitalisme ini.


Oleh karenanya sudah saatnya umat memiliki kesadaran dan kecerdasan akan situasi ini dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak dan terbawa arus. Karena senyatanya yang harus dimusuhi adalah sistem dan ideologi  kapitalisme serta para pengusung utamanya. Karena ini merupakan wujud dari keimanan kita, untuk bertarung dan memperjuangkan yang hak dari kebatilan. Sebagai seorang muslim hendaknya optimis karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 bahwa kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat-Nya, pada akhirnya akan dimenangkan. Wallahualam bissawab. [GSM]

Masih Melanjutkan Kemarin

Masih Melanjutkan Kemarin

  


Masih melanjutkan kemarin

Bi'ah yang baik dipupuk biar tak lapuk

Jika meninggalkan yang jelek bisa, artinya taat itu mudah

Jika bisa jujur dan makmur, artinya istikamah lebih berkah

_________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Kemarin berkekuatan sebulan panjang

Menahan tiada makan dan minum di siang

Malam penuh dengan kedekatan

Mendirikan dan mengisi dalam sujud panjang yang menawan


Kemarin hati lembut dalam pembagian

Mengirimkan harta terbaik untuk yang baik-baik

Bersuka cita berbagi dalam berbuka melepas dahaga dan kelaparan

Suatu peluang menarik penuh tanda Ramadan jadi ikonik


Kemarin mata tak sempat terpejam

Menikmati ayat demi ayat yang tersurat

Melengkingkan suara melalui pengeras toa

Suatu jalan untuk mendalami hidup berkah atas titah-Nya


Kemarin mencari berkah di pagi buta

Mengisi energi untuk berpuasa sehari lamanya

Mengosongkan isi tubuh biar istirahat sesuai haknya

Makrifat diri menjaga aset yang diberi dengan tanpa meminta


Masih melanjutkan kemarin

Bi'ah yang baik dipupuk biar tak lapuk

Jika meninggalkan yang jelek bisa, artinya taat itu mudah

Jika bisa jujur dan makmur, artinya istikamah lebih berkah


Masih melanjutkan kemarin

Bukan ditinggalkan atau tertinggal dalam lipatan

Bukan ditutup dan dihapus biar terputus

Bukan dibiarkan menjamur lalu menatap yang lain meraih mujur


Masih melanjutkan kemarin

Hari ini tetap menatap kepastian

Hari esok diiringi doa harapan kebaikan

Hari kemarin menorehkan sejarah tercatat baik dalam berbuat [By]


#idulfitri #lebaran #idulfitri1445h #puisi #puisihanifk #sastra #sastraindonesia

Masih Belum Berakhir

Masih Belum Berakhir

  


Masih belum berakhir

Ramadan hanya tempat parkir berpikir

Mengosongkan jiwa merasai diri yang alpa 

Pengejawantahan dari pembelajaran atas hidup yang berkesinambungan

_________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Kiranya Ramadan sudah selesai

Cukup sampai di sini ketaatan sementara

Sehari setelah Idul Fitri tiba

Semua kembali ke semula


Mulai dari nol ya dalam hitungan

Seolah Ramadan berlalu begitu saja

Seolah Ramadan bulan penuh taat

Lalu bulan berikutnya penuh maksiat


Masih belum berakhir ternyata

Selama nafas panjang dalam badan

Selama perasa mencerap energi alam sekitar

Selama berpijak di atas bumi luas tak berbatas


Masih belum berakhir di sini

Karena kemenangan ada dalam tiap ketaatan

Karena perjuangan tidak berhenti dalam kenikmatan

Dan garis akhir bukan batas berhenti dengan pamrih


Idul Fitri telah mengoyak jiwa dalam memilih

Pemilahan kerikil tajam jadi lembut seperti larut

Pengayaan murni tanda siapa yang turuti 


Idul Fitri telah kembali ke dalam lubuk hati

Rela berkorban untuk kembali ke udik

Berjejalan dalam jalur mudik

Inilah wujud hidup yang panjang dan pendek berhimpitan


Masih belum berakhir

Ternyata permintaan untuk diterima semua amal

Khawatir amal terbang tak sampai diberikan balasan

Tak ada rasa putus asa berhadapan di altar pengharapan


Masih belum berakhir

Ramadan hanya tempat parkir berpikir

Mengosongkan jiwa merasai diri yang alpa 

Pengejawantahan dari pembelajaran atas hidup yang berkesinambungan [By]


#idulfitri #lebaran #idulfitri1445h #sukacita

Fitri Kembali Menyapa

Fitri Kembali Menyapa

  


Fitri kembali menyapa

Alarm untuk ingat hakikat untuk apa berpuasa?

Taat bukanlah hitungan sebulan Ramadan

Selama nyawa di kandung badan melekat sebuah pengabdian

_________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Ramadan telah berpamitan pulang

Yakinlah Ramadan kembali datang

Itulah perjalanan waktu yang telah Allah tetapkan

Bagian dari masa memberi kesempatan kepada hamba yang berkepercayaan


Adapun jiwa ini yang dalam genggaman-Nya

Seribu tanda tanya masihkah bertandang?

Ternyata Ramadan datang banyak juga yang berpulang

Oh sungguh masuk akal siapa saja yang tak menyia-nyiakan kesempatan dari-Nya


Fitri kembali menyapa

Kembali makan dan berbuka di siang harinya

Sebulan penuh dalam tungku pembakaran dosa

Semoga tiada gosong tapi bersih tiada noda


Fitri kembali menyapa

Alarm untuk ingat hakikat untuk apa berpuasa?

Taat bukanlah hitungan sebulan Ramadan

Selama nyawa di kandung badan melekat sebuah pengabdian


Selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah

Di tengah derita umat yang belum tamat

Di ujung tanduk ideologi kapitalisme jahat yang segera hancur terlumat

Di akhir zaman yang siapapun bisa memilih dan terpilih [By]

Daerah Penghasil Listrik, Tak Semua Warga Menikmatinya

Daerah Penghasil Listrik, Tak Semua Warga Menikmatinya



Sebagai bentuk tanggung jawab seharusnya negara menyediakan infrastruktur bukan hanya di wilayah perkotaan saja melainkan sampai ke pelosok-pelosok

Sehingga masyarakat yang terpencil dapat menikmati yang namanya listrik

____________________________________


Penulis Rosita

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ironis, Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil listrik nasional tapi masih banyak rumah tangga yang belum teraliri listrik. Atas dasar kondisi ini, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna menyebut masih ada 3.400 rumah tangga yang belum teraliri listrik. Maka dari itu, Pemkab Bandung mengeluarkan program "Caang Baranang."


Dengan program tersebut Pemkab Bandung berharap masyarakat menikmati listrik walaupun tidak menggunakan jaringan PLN. Dengan menargetkan di tahun ini, mudah-mudahan bisa mencapai 500 rumah tangga yang dapat menikmati listrik secara gratis tidak membayar selama 15 tahun karena menggunakan tenaga surya. (AyoBandung.com, 25/3/2024)


Listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat saat ini karena hampir semua alat rumah tangga menggunakannya. Sudah seharusnya, seorang pemimpin memperhatikan kebutuhan publik seperti halnya listrik. Apalagi listrik salah satu hasil dari kepemilikan umum yang semestinya diberikan untuk masyarakat umum. 


Banyak faktor kenapa hal tersebut bisa terjadi, antara lain: pertama, keterbatasan infrastruktur karena masih banyak daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau. Kedua, keterbatasan sumber daya finansial karena pembangunan jaringan listrik membutuhkan dana yang tak sedikit apalagi di wilayah dengan tingkat pendapatan rendah. Ketiga, peraturan dan perizinan kadang ada hambatan administratif, izin atau regulasi yang memberatkan atau menghambat pembangunan infrastruktur listrik. Keempat, kurangnya kesadaran dan peran masyarakat. 


Seharusnya, menyediakan listrik adalah tanggung jawab negara. Dalam hal ini, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apalagi untuk daerah Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu daerah penghasil listrik nasional.


Sebagai bentuk tanggung jawab seharusnya negara menyediakan infrastruktur bukan hanya di wilayah perkotaan saja melainkan sampai ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat yang terpencil dapat menikmati yang namanya listrik. Negara harus mengalokasikan dana pembangunan tersebut jangan hanya mengandalkan dari pendapatan daerah. Karena, setiap daerah memiliki tingkatannya masing-masing apalagi untuk wilayah terpencil tidak menutup kemungkinan pendapatannya akan rendah dibanding dengan di perkotaan atau pusat.


Untuk perizinan, negara harusnya mempermudah. Jangan terlalu berbelit-belit apalagi sampai memakan waktu yang cukup lama. Kalau memang ada lahan warga yang dibutuhkan untuk infrastruktur ini, seharusnya negara memberikan ganti untung agar pembangunan cepat dan mudah.


Namun, bentuk tanggung jawab tersebut susah dijangkau jika, negara masih memperhitungkan untung dan rugi. Karena tidak bisa dimungkiri saat ini, negara menganut sistem kapitalis di mana keuntungan materi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat. Negara akan selalu menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan tugasnya. Tidak heran kesulitan pasokan listrik ke daerah-daerah ini sudah berlangsung sekian lama.


Sistem kapitalis liberal yang saat ini sedang dianut oleh negara-negara yang ada dunia. Berbeda dengan sistem Islam yang pernah berjaya di masa Rasulullah saw. dan para pemimpin Islam di abad ke 6 hingga abad ke 18. Islam bukan hanya sebagai agama tetapi Islam adalah pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan. 


Sistem Islam adalah sistem yang diturunkan oleh Allah Swt. dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini termasuk bagaimana cara seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menyejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, bagaimana seorang pemimpin menyediakan listrik bagi rakyatnya secara merata juga murah. Bukan hanya di daerah perkotaan saja melainkan sampai ke pelosok-pelosok.


Islam memandang listrik sebagai bagian dari energi (an-naar) yang merupakan kepemilikan umum Rasulullah saw. bersabda: “Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Ibn Majah


Atas dasar ini, Islam tidak membolehkan negara mengeksploitasi keuntungan dari harta kepemilikan umum tersebut. Apalagi menyerahkan urusan pengelolaannya kepada swasta atau asing.


Untuk menyediakan listrik, pemimpin Islam akan membuat Infrastruktur yang merata baik di perkotaan maupun di pelosok-pelosok dengan mengalokasikan dana dari kas baitulmal. Sedangkan pemasukan baitul mal  terbesar diperoleh dari sumber daya alam yang sangat melimpah. Walaupun hasil dari SDM tidak mencukupi negara akan mengambil pajak dari masyarakat yang tergolong mampu dan itu hanya sementara sampai kebutuhan tersebut terpenuhi. 


Selain itu, negara akan menindak dengan tegas pada oknum yang mempersulit berjalannya proyek tersebut. Sehingga tidak akan ada oknum yang berani berbuat curang. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dalam lingkungan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahualam bissawab. [Dara]

Islam Menjamin Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Nutrisi Negara

Islam Menjamin Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Nutrisi Negara

 


Penerapan paradigma Islam yang menjamin kesehatan masyarakat terbebas dari komersialisasi bukanlah sekadar retorika kosong

Fasilitas kesehatan tersedia secara merata di seluruh negeri dengan jumlah dan kualitas yang memadai

_________________________


Penulis Ummu Hanan

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Pada 7 April 2024, dunia merayakan "Hari Kesehatan Sedunia". Sebuah peringatan yang ditetapkan oleh WHO sejak tahun 1948. Tema tahun ini adalah 'Kesehatan Saya, Hak Saya', menekankan pentingnya hak setiap individu atas kesehatannya.


WHO memilih tema ini karena tantangan untuk memperoleh akses kesehatan yang setara masih tersebar di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari adanya berbagai wabah penyakit, peningkatan penyakit, konflik bersenjata, kelaparan, polusi udara, serta sebagian besar penduduk dunia yang belum menerima pelayanan kesehatan esensial yang memadai.


Menurut laporan dari antaranews.com yang dirilis pada 7 April 2024, Prof. Tjandra Yoga Aditama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menyatakan bahwa melalui kampanye Hari Kesehatan Dunia 2024, tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan yang merata bagi semua, dengan memberikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan tidak terkomersialisasi.


"Dengan tema Hari Kesehatan Dunia tahun ini, tujuan utamanya adalah mencapai kesehatan yang merata bagi semua. Kami berharap agar semua individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendapatkan pendidikan serta informasi kesehatan yang diperlukan," ungkap Tjandra melalui pesan singkat.


Tjandra juga menyatakan bahwa kesetaraan kesehatan bagi semua juga mencakup akses terhadap air minum yang bersih dan sehat, udara yang bersih, makanan bergizi, kondisi perumahan yang sehat, pekerjaan yang layak, serta menghindari segala bentuk diskriminasi kesehatan.


Sangat disayangkan bahwa harapan untuk memiliki fasilitas kesehatan yang tidak komersial dan pasokan makanan yang memadai di negara ini terhalang oleh situasi yang ironis. Dilaporkan oleh tempo.co (5/2), saat ini 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A, dan 171 kecamatan di delapan provinsi masih kekurangan puskesmas.


Tidak hanya itu, pemenuhan makanan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia juga masih belum optimal, dengan konsumsi kalori harian masyarakat yang belum mencapai target ideal selama dua tahun terakhir. Padahal, asupan kalori sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.


Menurut laporan dari goodstats.id (10/11/23), Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau Recommended Dietary Allowances (RDA) mencakup kebutuhan energi, zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, dan air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit. Di Indonesia, kebutuhan konsumsi kalori penduduk adalah sebesar 2.100 kkal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.


Namun, berdasarkan data dari BPS, konsumsi kalori per kapita per hari masyarakat Indonesia masih di bawah target yang ideal. Pada Maret 2023, pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat Indonesia hanya mencapai 2.087,64 kkal. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan dengan AKG Maret 2022 yang hanya sekitar 2.079,09 kkal.


Kesehatan dan Pemenuhan Nutrisi Tanggung Jawab Negara


Dengan mempertimbangkan masalah yang telah disebutkan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat mengadopsi gaya hidup sehat secara berkelanjutan.


Sebagian besar orang menganggap bahwa persoalan kesehatan dapat diselesaikan melalui pendekatan medis, dengan harapan akan ada solusi dari segi kebijakan. Meskipun pendekatan dokter-terpusat atau medikalisasi masih mendominasi, ketiga pasangan calon menganggap bahwa persoalan kesehatan dapat diatasi dengan pendekatan medis. Namun, hal tersebut disayangkan karena persoalan kesehatan sebenarnya sangat kompleks dan memerlukan solusi yang lebih berorientasi pada kebijakan daripada pendekatan medis semata.


Selain itu, untuk menangani masalah kekurangan gizi akibat asupan makanan yang tidak memadai, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:


1. Edukasi gizi

Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan pola makan yang seimbang dan gizi yang cukup sangatlah penting. Melakukan kampanye penyuluhan gizi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya nutrisi yang seimbang.


2. Peningkatan akses terhadap makanan berkualitas

Menjamin bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap makanan yang kaya akan nutrisi sangatlah penting. Melalui inisiatif seperti program subsidi makanan, pengembangan pasar lokal, dan kampanye untuk mendorong produksi dan konsumsi makanan lokal yang sehat, kita dapat membantu mengatasi masalah ini.


3. Regulasi dan kebijakan

Diperlukan kebijakan yang mendukung lingkungan makan yang sehat. Hal ini mencakup pembatasan iklan makanan yang tidak sehat, regulasi terhadap produk makanan olahan, serta penerapan pajak pada minuman manis dan makanan tinggi lemak.


4. Pendekatan multi-sektoral

Penyelesaian terhadap beban ganda malnutrisi memerlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat sipil.


Kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan akan memperkuat usaha-usaha dalam mengatasi masalah ini.


Islam Menjamin Kesehatan Non Komersial dan Pemenuhan Nutrisi


Sistem Islam merupakan satu-satunya yang dapat menjamin bahwa kesehatan masyarakat terlindungi dari komersialisasi. Hal ini tercermin dalam paradigma Islam mengenai pelayanan kesehatan. Pertama, kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang diharamkan untuk diperjualbelikan. 


Kedua, peran negara bukanlah sebagai regulator, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara gratis dan berkualitas. Negara diharapkan untuk mendirikan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan fasilitas lengkap tanpa membedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketersediaan dokter dan obat-obatan juga menjadi perhatian utama yang harus dipenuhi oleh negara.


Ketiga, pembiayaan kesehatan harus bersifat non-defisit dan tidak memberatkan masyarakat, rumah sakit, atau dokter. Pendanaannya didasarkan pada baitulmal yang memiliki sifat mutlak, dengan sumber pendapatan dan pengeluaran yang ditentukan oleh prinsip syariah. Keberadaan lembaga teknis negara seperti rumah sakit atau laboratorium dilarang untuk menjadi sumber pendapatan negara.


Penerapan paradigma Islam yang menjamin kesehatan masyarakat terbebas dari komersialisasi bukanlah sekadar retorika kosong. Hal ini telah terbukti saat Islam memerintah dunia melalui institusi Pemerintahan Islam. Fasilitas kesehatan tersedia secara merata di seluruh negeri dengan jumlah dan kualitas yang memadai.


Dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi, terutama pangan, negara akan memperhatikan dengan serius rantai distribusi pangan dalam mekanisme ekonominya. Upaya ini bertujuan untuk mencegah kerugian pihak-pihak tertentu, termasuk petani, dan menghindari praktik penimbunan atau manipulasi harga.


Kadi Hisbah akan bertanggung jawab mengawasi jalannya pasar, sedangkan lembaga seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Bulog akan efisien dalam menyerap hasil panen petani dan mendistribusikannya ke daerah yang membutuhkan, dengan dukungan birokrasi yang bersih dan sumber daya keuangan yang kuat dari baitulmal negara.


Pada jangka panjang, situasi ini akan memperkuat kedaulatan pangan negara. Petani akan lebih termotivasi untuk menanam dengan insentif yang tinggi, meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Negara akan memastikan terciptanya lapangan kerja bagi laki-laki yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, sehingga semua warga memiliki akses yang memadai terhadap pangan berkualitas.


Sebagai contoh mekanisme non-ekonomi, zakat dan bantuan sosial dapat diberikan. Ketika kepala keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya karena sakit atau cacat, dan tidak ada kerabat yang dapat membantunya, negara akan turun langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan pangan. Wallahualam bissawab. [GSM]

Pinjol Dan Kehalalan Ekonomi

Pinjol Dan Kehalalan Ekonomi

 


Pinjol bukanlah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sebagai alternatif, Islam mengajarkan pentingnya negara dalam menjamin kebutuhan rakyat dengan sumber ekonomi yang halal

_______________


Penulis Sonia Rahayu, S.Pd

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dalam berbagai sumber berita yang sudah dirangkum terdapat beberapan fakta bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan terbaru seputar empat platform peer to peer (P2P) lending yang tengah menghadapi kasus gagal bayar kepada lendernya.


Keempat platform tersebut adalah Investree, Tanifund, iGrow, dan Modal Rakyat. OJK telah mencatat bahwa industri fintech pinjaman online (pinjol) P2P lending telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp60,42 triliun pada tahun 2024. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa 2,94% atau sekitar Rp1,78 triliun dari total pembiayaan masuk dalam kategori kredit macet.


Data Statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dikeluarkan oleh OJK menunjukkan adanya peningkatan kredit macet atau wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sorotan OJK, yang kini tengah mengawasi platform fintech lending tersebut akibat masalah kredit macet yang mengakibatkan gagal bayar kepada para peminjam atau lendernya.


Investree, salah satu platform yang dalam pengawasan OJK, telah menyelesaikan pemeriksaan khusus terkait potensi pelanggaran aspek pidana. OJK kini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus Investree melalui Departemen Penyidikan Jasa Keuangan. OJK menekankan pentingnya penyempurnaan proses pembiayaan antara lender dan borrower untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Investree sendiri telah menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan bisnis dengan berbagai upaya, seperti penambahan modal, peningkatan efisiensi, dan penyelesaian kredit macet.


Kasus Tani Fund juga telah dilimpahkan oleh OJK kepada Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut. OJK terus melakukan pendalaman terhadap masalah yang muncul di TaniFund, khususnya mengenai penanganan pendanaan yang macet bagi lender. Sementara, untuk iGrow OJK mewajibkan platform ini untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan lender dan borrower sesuai dengan ketentuan POJK 10/2022, serta menginformasikan secara berkala mengenai progres penanganan pendanaan yang macet.


Selanjutnya, OJK telah memanggil Modal Rakyat terkait kasus gagal bayar kepada lendernya sebesar Rp300 juta. Kasus ini diduga sebagai wanprestasi atau gagal bayar, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. OJK meminta Modal Rakyat untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi dan memberikan klarifikasi kepada media mengenai kronologi serta tindakan yang telah diambil. Selain itu, OJK menekankan perlunya perbaikan internal terkait publikasi penerapan asuransi oleh Modal Rakyat.


Dalam situasi ini, masyarakat yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi oleh negara seringkali mencari solusi melalui pinjol. Meski menyadari adanya risiko tinggi seperti riba dan potensi gagal bayar yang dapat menimbulkan masalah lebih lanjut bagi nasabah. Oleh karena itu, pinjol bukanlah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai alternatif, Islam mengajarkan pentingnya negara dalam menjamin kebutuhan rakyat dengan sumber ekonomi yang halal, seperti akses mudah lapangan pekerjaan, gaji yang layak, dan pinjaman yang halal, serta santunan dari negara saat mengalami kesulitan.


Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga masyarakat agar terikat pada syariat dan tidak terjerumus dalam pola kehidupan konsumtif dan konsumerisme. Meski, hidup dalam standar kehidupan yang tinggi. Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya akses sumber ekonomi yang halal untuk masyarakat sehingga mereka tidak tergantung pada lembaga keuangan yang berisiko tinggi seperti pinjol. Dengan demikian, pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.


Kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat saat ini seringkali dikaitkan dengan sistem sekuler kapitalis yang diterapkan di negara ini. Sistem ini telah melegalisasi liberalisasi ekonomi, menjadikan pendidikan, perdagangan, dan kesehatan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Akibatnya, harga kebutuhan dasar menjadi mahal. Selain itu, pandangan hedonis dan materialistik dari sistem kapitalis telah meracuni masyarakat. Membuat mereka terjerumus dalam pinjol yang tak berkesudahan. Sementara, media yang persuasif makin memperkuat gaya hidup materialistik ini. 


Kondisi ini menggambarkan bagaimana sistem sekuler kapitalis telah mengarahkan masyarakat pada gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan materi dan jasadiyah. Mengabaikan prinsip kehalalan dalam mencari nafkah. Sayangnya, negara terlihat abai terhadap masalah ini. Bahkan, melegalisasi praktik pinjol dengan memberikan izin kepada lembaga pinjol. Untuk menanggulangi masalah ini, solusi Islam dianggap sebagai jalan keluar yang komprehensif. 


Dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, praktik ribawi dapat dihapuskan. Kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi melalui mekanisme ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dengan menggunakan sistem kepemimpinan Islam akan memastikan pemenuhan kebutuhan asasiyah masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Negara akan memberikan bantuan keuangan tanpa ribawi melalui baitulmal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. 


Selain itu, sistem pendidikan Islam akan membentuk masyarakat yang memiliki ikatan akidah yang kuat dan berorientasi pada akhirat. Sehingga masyarakat tidak hanya berfokus pada kesenangan duniawi, tetapi amal saleh. Dengan demikian, penerapan sistem Islam  tidak hanya akan menghapuskan aktivitas ribawi tetapi menciptakan kehidupan yang harmonis dan indah dalam bingkai syariah Islam. Wallahuallam bissawab. [Dara]

Kejahatan Meningkat Saat Ramadan, Kok Bisa?

Kejahatan Meningkat Saat Ramadan, Kok Bisa?

 


Dalam membentuk lingkungan yang aman dan tenteram tentunya ada tiga pilar yang harus saling bersinergi

Tiga pilar itu adalah individu, masyarakat dan negara

______________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Bulan Ramadan semestinya menjadi bulan introspeksi diri. Umat Islam diseru untuk banyak-banyak beribadah dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Namun apa yang terjadi di sekitar kita adalah berkebalikan dengan hal ini.


Memasuki beberapa hari terakhir Ramadan, umat Islam justru disibukkan dengan hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Masjid-masjid makin kosong. Umat Islam sibuk mempersiapkan hari raya.


Mirisnya bagi sebagian masyarakat yang tidak mendapakan THR (karena bukan seorang pegawai), banyak dari mereka merasa terimpit dengan budaya masyarakat Indonesia menjelang Lebaran.


Menjelang Lebaran, budaya mudik dan membeli baju baru sangatlah kental dan menjadi sebuah tradisi dari tahun ke tahun. Sehingga bagi sebagian masyarakat, ada yang sampai melakukan tindakan pencurian demi terpenuhinya tradisi mudik dan membeli baju baru. Penyebab kejadian ini salah satunya adalah kemiskinan yang mendera masyarakat, dibarengi dengan lemahnya iman di hati.


Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai bahwa meningkatnya tren kejahatan pada bulan Ramadan hingga jelang Lebaran disebabkan oleh adanya peningkatan kebutuhan di masyarakat yang tinggi. (mediaindonesia.com, 27/03/2024)


Salah satu penyebab kemiskinan adalah diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini. Sehingga kehidupan masyarakat makin miris. Sistem kapitalisme adalah sistem yang mengedepankan asas manfaat.


Apa pun yang dianggap bermanfaat bagi negara maka akan diambil. Sebagai contohnya, menarik pajak kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena dianggap bermanfaat maka tetap dilakukan oleh pemerintah. Meskipun hal ini sudah pasti akan semakin membuat masyarakat terpuruk.


Sistem kapitalisme yang mana juga berasaskan sekularisme, menjadi biang kerok lemahnya iman masyarakat. Agama dikatakan tidak boleh mengatur kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah hal seperti ini, di bulan suci sekalipun kejahatan akan tetap merajalela.


Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat. Maka jika ada kejahatan terjadi akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah semestinya segera melakukan perbaikan. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya.


Dalam membentuk lingkungan yang aman dan tenteram tentunya ada tiga pilar yang harus saling bersinergi. Tiga pilar tersebut yaitu ketakwaan individu, masyarakat yang peduli, dan yang terakhir adalah negara yang menerapkan aturan dan sanksi tegas untuk menindak setiap pelaku kejahatan.


Sudah selayaknya kita kembali pada aturan Islam. Aturan sempurna ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap individu menjadi salih, masyarakat taat aturan dan saling beramar makruf nahi mungkar, serta negara tegas menetapkan aturan dan sanksi. Wallahualam bissawab. [SJ


Mutia Syarif

Blitar

Islam Solusi Problema Mudik

Islam Solusi Problema Mudik

 


Untuk memastikan keselamatan warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan moda transportasi yang aman

Negara juga harus fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik, seperti jalan raya secara menyeluruh

______________________________


Penulis Aning Juningsih

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari cnbcindonesia.com (6/4), kendaraan bergerak lambat menuju Pelabuhan Merak di jalan tol Tangerang-Merak sejak Sabtu pagi. Salah satu pemudik, Sari Aminah, mengatakan bahwa dia terjebak macet di jalan tol tersebut selama hampir sembilan jam. 


Total waktu perjalanan dia dan keluarganya dari Serpong, Tangerang Selatan, ke Merak adalah 11 jam, padahal biasanya hanya memakan waktu 2 jam. Sari mengatakan bahwa dia mulai terjebak macet sejak pukul 07.00 WIB di jalan tol Tangerang menuju Pelabuhan Merak. 


Bahkan kendaraan sempat tidak bergerak sama sekali selama kurang lebih dua jam di tengah-tengah jalan tol. Sari bahkan turun dari mobil beberapa kali karena kendaraan benar-benar tidak bisa bergerak. Dia baru bisa masuk ke area pelabuhan sekitar pukul 15.30 WIB. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024. 


Di Pelabuhan Merak, panjang kemacetan mencapai 9 km di jalan tol sebelum masuk pelabuhan. Meskipun antisipasi sudah dilakukan, termasuk dengan sistem buffer zone dan sistem penundaan bagi kendaraan, untuk menghindari penumpukan di pintu masuk pelabuhan, kemacetan tetap terjadi.


Selain itu, kemacetan dan rawan kecelakaan menghantui masyarakat saat perjalanan mudik. Menurut data kepolisian, sebanyak 213 kecelakaan terjadi pada saat mudik Idulfitri 2024 dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan ratusan orang luka ringan. 


Menjelang Idulfitri 2024, Polri melakukan evaluasi di sejumlah jalan, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah korban kecelakaan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap jalan yang rusak, rawan kecelakaan, dan zona penyangga atau buffer zone


Sebab, mitigasi menjelang Lebaran belum dilakukan secara optimal. Karena setiap tahun selalu terjadi kemacetan panjang sampai kecelakaan moda transportasi. Apalagi cuaca yang tidak menentu turut mendukung bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. 


Pemerintah melalui Kemenhub, Kemen PUPR, dan Kakorlantas Polri untuk mengurai kemacetan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2024/1445 H, yaitu sistem satu arah (one-way system), sistem contraflow, dan sistem ganjil-genap.


Dan juga, melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. 


Untuk mengurai kemacetan saat mudik, pemerintah memberikan diskon 20% pada tarif tol agar saat mudik masyarakat mudik lebih mudah. Namun, kebijakan ini juga belum berjalan optimal. Contohnya, kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan 12 orang meninggal. Insiden tragis tersebut terjadi di jalur contraflow dari Cikampek menuju Jakarta, melibatkan tiga kendaraan. 


Dengan demikian, mengingat kejadian kemacetan di Tol Merak dan kecelakaan fatal di Tol Cikampek, negara seharusnya melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh. Tujuannya adalah agar perjalanan mudik tidak lagi menjadi momok di tengah masyarakat. Sejauh mana upaya mitigasi dan antisipasi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah arus mudik?


Karena dengan mitigasi yang tepat, masyarakat bisa menjalankan momen ibadah di akhir Ramadan dengan tenang dan khusyuk tanpa harus tergesa-gesa mudik untuk menghindari kemacetan yang terjadi setiap tahunnya. 


Rasulullah saw. mengatakan bahwa seorang pemimpin atau penguasa adalah pengawas dan bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab penguasa adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik.


Untuk memastikan keselamatan warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan moda transportasi yang aman. Negara juga harus fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik, seperti jalan raya secara menyeluruh. Selain itu, pemasangan lampu penerangan jalan di semua jalan yang digunakan oleh masyarakat juga penting, sehingga tidak ada jalan yang gelap dan berbahaya.


Negara bertanggung jawab untuk menyediakan moda transportasi dengan teknologi terkini dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga kualitasnya terjamin. Selain itu, negara tidak mengalihkan tanggung jawab penyediaan moda transportasi ini kepada operator swasta atau asing. Sebaliknya, negara harus memastikan akses yang mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat terhadap semua jenis moda transportasi.


Di sisi lain, negara juga mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam mengatasi kemacetan saat musim mudik. Dengan memanfaatkan teknologi dalam era digitalisasi, negara dapat membantu mengurangi kemacetan mudik, seperti dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas mudik.


Teknologi ini menjadi solusi alternatif untuk merespons kondisi lalu lintas, memprediksi serta mengatur aliran lalu lintas untuk mencegah kemacetan sebelum terjadi.


Dengan penggunaan AI yang semakin meluas dalam manajemen lalu lintas, kita bisa melihat perjalanan mudik di masa depan tidak hanya menjadi momok kemacetan. Bayangkan jika kemacetan yang memakan waktu dan energi bisa digantikan dengan lalu lintas yang lancar.


Di mana sistem AI yang canggih mengatur perjalanan dengan efisien, memprediksi titik-titik kemacetan, dan secara dinamis menyesuaikan pola lalu lintas untuk menghindari penumpukan kendaraan.


Oleh karena itu, perjalanan mudik akan menjadi lebih menyenangkan tanpa harus dirundung oleh bayangan kemacetan. Hal ini akan meningkatkan kesan ibadah pada akhir Ramadan menjadi lebih mendalam dan nyaman.


Pada hari-hari terakhir Ramadan, tradisi mudik Lebaran tidak lagi mengganggu momen puncak ibadah. Jika saja negara dapat menyelesaikan masalah kemacetan mudik, umat Islam tidak akan kehilangan waktu berharga di perjalanan akibat kemacetan.


Dengan demikian, dukungan penuh dari kebijakan negara diperlukan untuk memenuhi harapan umat Islam agar mereka dapat beribadah dengan tenang menjelang akhir Ramadan.


Negara juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan mudik, seperti yang terjadi pada 200 truk yang nekat melintasi jalan tol atau arteri. Untuk keamanan dan keselamatan, negara juga harus menyediakan fasilitas publik yang mendukung kelancaran mudik, seperti tarif tol gratis dan tanpa biaya.


Secara prinsip, jalan raya atau tol adalah infrastruktur publik yang harus disediakan negara secara gratis kepada rakyat. Begitu pula dengan moda transportasi, negara harus menawarkan harga yang terjangkau kepada masyarakat.


Karena dengan pelayanan ini, umat Islam akan menikmati ibadah dengan nyaman dan fokus meningkatkan intensitas ibadah pada akhir Ramadan. Tidak akan merasa waswas ataupun khawatir dengan biaya mudik atau keamanan selama perjalanan mudik.


Dan akhirnya mudik pun bisa dilakukan pada hari penghujung menjelang lebaran karena fasilitas publik sudah memadai. Saat arus mudik berlangsung peran negara sangatlah penting dalam melakukan mitigasi dan antisipasi. 


Semua itu dapat terealisasi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan penerapan Islam secara menyeluruh semua bisa terwujud. Wallahualam bissawab. [SJ]