Alt Title
Judi Online Buat Orang Mabuk Kepayang

Judi Online Buat Orang Mabuk Kepayang

 


Meski judol sudah lama menjamur di tanah air dan menyengsarakan masyarakat, tetapi baru belakangan pemerintah mulai serius menanganinya

Faktor penyebab maraknya judol adalah kemudahan dalam mengaksesnya

___________________


Penulis Iin Indrawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dalam diskusi daring “Mati Melarat Karena Judi”, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online (judol). Diperkirakan pemain judi online berasal dari berbagai latar belakang, seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. 


Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman, mengatakan bahwa Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang baru diresmikan Presiden Jokowi mengandalkan dua cara untuk memberantasnya. Pertama, dengan upaya pencegahan yang dilakukan lewat jalur edukasi dan literasi; kedua, dengan penindakan. Sehubungan dengan hal ini, Usman menyebut bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo juga dilibatkan untuk men-takedown situs judi online maupun situs yang menampilkan judi online.


Pada kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M Natsir Kongah, mengungkap bahwa pihaknya sudah memblokir sekitar 5 ribu rekening masyarakat Indonesia yang terindikasi judi online. Jika diakumulasi, nominalnya sampai kuartal I 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun perputaran (CNBC Indonesia, 15/06/2024).


Sungguh memprihatinkan, penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim ternyata banyak kecanduan judi online. Padahal kecanduan ini sama bahayanya seperti narkoba atau miras. Kecanduan judol dapat mengakibatkan depresi dan stres, bahkan nekat bunuh diri jika mengalami kekalahan. Pencurian dan perampokan meningkat demi bisa bermain judol; keluarga dan pernikahan juga hancur. Ironisnya, yang terjerat judi online adalah masyarakat miskin, pelajar dan mahasiswa, buruh, petani, pedagang, hingga ibu rumah tangga. 


Dalam sistem kehidupan berbasis ideologi kapitalisme, perjudian legal karena mendatangkan keuntungan secara materi bagi bandar dan pemain yang menang, serta mendatangkan pajak untuk negara. Sebaliknya, judi menguras harta rakyat dan hanya memberi keuntungan kaum kapitalis pemilik bisnis perjudian tersebut.


Meski judol sudah lama menjamur di tanah air dan menyengsarakan masyarakat, tetapi baru belakangan pemerintah mulai serius menanganinya. Faktor penyebab maraknya judol adalah kemudahan dalam mengaksesnya. Handphone yang sepanjang hari terkoneksi dengan jaringan internet. Ditambah lingkungan sosial, yaitu ajakan dan rasa penasaran. 


Judol juga menyebabkan kerugian besar secara ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat sebagian terkumpul pada judi online, artinya dana sisa yang beredar tidak produktif. Hal ini membuat ekonomi mengalami kelesuan karena sebagian uang yang seharusnya menjadi penggerak mesin ekonomi berkumpul di satu tempat.


Dari sisi penegakan hukum, tidak ada hukuman yang menjadikan shock therapy atau efek jera. Buktinya, sejumlah selebritis dan aktor/aktris nasional masih terus mempromosikan judol di berbagai platform media sosial. Belum ada satu pun dari mereka yang dijerat hukum.


Oleh karena itu, keseriusan pemerintah diragukan dalam memberantas judi online hingga ke akarnya. Apalagi tahun lalu Menkominfo pernah mewacanakan untuk memungut pajak dari judol. Alasannya agar uang dari Indonesia tidak lari ke negara lain karena hanya Indonesia yang tidak melegalkan perjudian di ASEAN.


Di sisi lain, Islam mengharamkan judi secara mutlak tanpa ilat apa pun, juga tanpa pengecualian. Allah Swt. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (TQS Al-Maidah [5]: 90)


Dalam ayat di atas, Allah Swt. menyejajarkan judi dengan minuman keras, berhala, dan mengundi nasib (azlam). Maka, negara tidak boleh memberikan izin perjudian sekalipun pada nonmuslim. Itu sama artinya dengan menghalalkannya. Karena itu, memungut pajak dari perjudian juga haram. 


Bagi para pelakunya, termasuk bandarnya, pemainnya, pembuat programnya, penyedia servernya, mereka yang mempromosikannya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, harus diberi sanksi pidana (‘uqubat). Sanksi bagi mereka berupa takzir, yakni jenis sanksi yang diserahkan keputusannya kepada khalifah atau kepada Qadi (hakim).


Berat sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Untuk tindak kejahatan atau dosa besar, sanksinya harus lebih berat agar tujuan preventif (zawajir) sanksi ini tercapai. Karena itu, pelaku kejahatan perjudian yang menciptakan kerusakan begitu dahsyat, layak dijatuhi hukuman yang berat, seperti dicambuk, dipenjara, bahkan dihukum mati.


Hukum yang tegas ini adalah bukti bahwa syariat Islam berpihak kepada rakyat dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dengan adanya pengharaman atas perjudian, maka harta umat dan kehidupan sosial akan terjaga. Umat juga akan didorong untuk mencari nafkah yang halal, tidak bermalas-malasan, apalagi mengundi nasib lewat perjudian.


Negara juga harus hadir menjamin kehidupan rakyat, seperti memberikan pendidikan gratis, lapangan kerja yang luas, serta jaminan kesehatan secara cuma-cuma. Semua ini hanya akan bisa terwujud dalam kehidupan yang ditata dengan syariat Islam. Dengan perlindungan hidup yang sempurna dalam syariat Islam, kecil peluang rakyat terjerumus hingga kecanduan perjudian. Wallahuallam bissawab. [Dara]

Penista Agama Tumbuh Subur dalam Sistem Kufur

Penista Agama Tumbuh Subur dalam Sistem Kufur

 


Islam memandang negara adalah pihak yang bertanggungjawab atas akidah umat

Maka negara akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kemurnian akidah umat

______________________________


Penulis Ni'matul Afiah Ummu Fatiya

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Belum lama ini publik dihebohkan lagi dengan video viral yang beredar di youtube yang mengajarkan kesesatan. 


Dalam berbagai video yang diunggah itu, Abuya Mama Ghufron Al-Bantani, lebih dikenal dengan Mama Ghufron banyak menampilkan berbagai hal yang diklaimnya sebagai karomah seperti menghentikan hujan dan semisalnya. Dia juga mengaku sebagai Wali dan sudah menulis 500 kitab berbahasa Suryani serta bisa berbahasa semut.


Apa yang diajarkan dan disebarkan Mama Ghufron dan pengikutnya adalah sesat, tentu sangat meresahkan masyarakat dan ini harus segera ditindak oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu Kementerian Agama.


Seperti yang diungkapkan oleh aktivis Islam, Farid Idris dalam pernyataannya kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (19/6/2024). Bahkan menurut Farid, Mama Ghufron tidak pernah terlihat membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis di depan para pengikutnya. 


Kenapa Penistaan Terus Berulang? 

Lagi dan lagi, apa yang dilakukan oleh Mama Ghufron dan Mama-Mama yang lain. Demikianlah seterusnya kasus penistaan agama (Islam) akan terus terjadi di negeri ini. Hal itu wajar terjadi karena dalam sistem demokrasi saat ini, sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) dijadikan sebagai dasar dalam setiap aktivitas dan setiap lini kehidupan. 


Hak asasi manusia (kebebasan) yang selalu digembor-gemborkan para penganutnya menjadi alasan utama untuk melakukan tindakan kebebasan yang berujung kebablasan. Di antaranya adalah kebebasan berpendapat dan bertingkah laku. Maka setiap orang merasa bebas berbuat apa saja sekehendak hatinya, tanpa menimbang lagi apakah sesuai atau malah bertentangan dengan nilai agama. 


Ditambah lagi tidak adanya sanksi yang tegas dan membuat jera dari pihak yang berwenang bagi para pelakunya. Sehingga hal itu mendorong pelakunya untuk mengulangi lagi perbuatannya bahkan menginspirasi yang lainnya untuk melakukan hal serupa.


Jika terus dibiarkan, hal itu tentu sangat membahayakan bagi akidah umat. Umat Islam yang saat ini memang sedang sakit, ditambah dengan racun kebebasan yang sengaja disusupkan, maka makin rusaklah kondisi umat.


Negara sebagai pihak penguasa yang memiliki kewenangan seharusnya menjadi pelindung bagi rakyatnya dari berbagai bahaya yang mengancam keselamatan rakyat, termasuk bahaya rusaknya akidah. Namun faktanya, justru negara terkesan membiarkan berbagai penistaan yang terjadi dengan dalih kebebasan.


Adakah Kebebasan dalam Islam? 

Islam sebagai agama yang selalu menjadi korban penistaan selama ini, memiliki aturan yang sempurna dan menyeluruh. Islam memandang negara adalah pihak yang bertanggungjawab atas akidah umat. Maka negara akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kemurnian akidah umat. 


Maka dalam Islam tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat dan bertingkah laku, semua dibatasi oleh hukum syarak. Dalam kaidah syarak disebutkan bahwa, "Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syarak."


Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun ada konsekuensinya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.


Setiap pelanggaran hukum syarak adalah kemaksiatan yang harus diberikan sanksi tegas bagi pelakunya, sekecil apa pun pelanggaran itu. Apalagi ketika menyangkut masalah akidah.


Fungsi Adanya Sanksi dalam Islam

Adanya sanksi yang tegas ini akan mendorong pelakunya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah pihak lain dari melakukan tindakan serupa. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi itu sendiri dalam Islam, yaitu sebagai jawabir (penebus) dan zawajir (pencegah). 


Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu membangun keimanan yang kuat dan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam yang kuat dan kokoh. Sehingga mampu menjaga dan memperjuangkan kemuliaan Islam dan umatnya, dengan cara menjadikan akidah IsIam sebagai dasar dari seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran. 


Dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam, maka berbagai tindakan yang melecehkan atau mempermainkan agama Islam dan umatnya akan mudah untuk diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali. Wallahualam bissawab. [SJ]

Demokrasi adalah Maut

Demokrasi adalah Maut

  


Demokrasi adalah maut

Bukan jalan keselamatan karena memang bukan Islam

______________________________


Penulis Hanif Kristianto
Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media 

 

KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Demokrasi kian menjadi-jadi dalam karut marut perpolitikan di kancah nasional

Awur-awuran cara main pun kasar

Atas kebodohan pemikiran yang dicerabut bangsa penjajah yang telah lama hengkang

Demokrasi menjadi jalan memuluskan setiap konspirasi


Demokrasi adalah maut

Pemikir pintar pun terkecoh dengan jargon yang telah lapuk

Dalam ruang diskusi dan dialektika zaman pembaharuan

Demokrasi seharusnya dipertanyakan keabsahan dalam hadirkan pimpinan nasional yang berkepribadian penyayang


Demokrasi adalah maut

Siapa pun yang masuk lingkarannya akan terseret arus

Secara teoritis dalam kajian epistemologi dan ontologi 

Demokrasi telah merangkum segala cara mengelabuhi Tuhan dan hukum


Demokrasi adalah maut

Menyabut rasa malu penguasa yang berbuat sesukanya

Ngomongnya demokratis dan berdiri sama sisi

Nyatanya koalisi membangun kerajaan dinasti


Demokrasi adalah maut

Pesona kamuflasenya melebih ipar dalam susunan persaudaraan

Demokrasi lahir dari ideologi jahat kapitalisme sesat

Bersanding dengan sekularisme yang mengotakkan Tuhan dalam ruang kosong batin manusia


Demokrasi adalah maut

Pemimpin dipilih layaknya dilotre

Rakyat memilih dengan cara dibeli

Rakyat bodoh politik cukup dikasih duit dalam kondisi sulit

Bantuan sosial bukan menjadi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat


Demokrasi adalah maut

Bukan jalan keselamatan karena memang bukan Islam

Bukan jalan penegakkan hukum Allah karena memang tidak diturunkan Allah

Bukan jalan hadirkan Ulil Amri yang taat Allah dan Rasul-Nya karena memang pemimpinnya lebih cinta kuasa


Demokrasi adalah maut

Kontestasi penuh sengkarut

Pemimpin dan wakil rakyatnya kena kasus berturut-turut

Rakyatnya hidup dalam ancaman penuh kalut


Harga demokrasi harus dibayar dengan tangisan darah

Rakyat dianggap sumber pendapatan bagi negara

Rakyat tak diurusi hajat hidupnya

Justru mereka berpesta mumpung kuasa dan menutupi segala dosa


Demokrasi telah menjadi sistem pembunuhan massal berbahaya

Rakyat saatnya tidak percaya dan jangan terperdaya

Kalaulah ikut dan manut sama Allah Subhanallah Ta'ala

Inilah jalan selamat dan keselamatan bagi yang meyakini dan memercayainya [SJ


#puisi #puisihanifk #demokrasi #sastra

World Water Forum (WWF) dan Pengelolaan Air untuk Kepentingan Siapa?

World Water Forum (WWF) dan Pengelolaan Air untuk Kepentingan Siapa?

 


Berbeda dalam sistem Islam yang tidak memperbolehkan adanya pengelolaan SDA oleh swasta terutama air yang merupakan kebutuhan vital bagi umat manusia

Sumber daya alam menjadi salah satu kepemilikan umum yang haram dikapitalisasi

______________________________


Penulis Sunarti 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Sosial


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - KBRN, Denpasar: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono, menutup World Water Forum ke-10  International Convention Center (BICC) Nusa Dua Bali. Ia menyampaikan seluruh agenda yang diusulkan Indonesia telah berhasil tercapai.


World Water Forum ke-10 menghasilkan Deklarasi Menteri yang memberikan arah yang jelas di tengah tantangan global. Usul Indonesia soal Hari Danau Sedunia juga dicantumkan serta pembentukan Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil.


Kesepakatan pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong Banten dan Nota Kesepahaman (MOU) mengenai Net Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara (IKN).


MOU itu ditandatangani oleh Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti dan Wakil Presiden K-Water Han Seong Yong. K-Water merupakan perusahaan milik negara Korea Selatan.


Dalam satu dekade terakhir banyak terjadi krisis air di berbagai wilayah. PBB mencatat 2,2 miliar orang yang kesulitan mengakses layanan air minum secara aman dan 4,2 miliar orang tidak mempunyai sanitasi yang memadai. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya menjalani kehidupan tanpa air, sebab hampir seluruh aktivitas sehari-hari manusia pasti membutuhkan air.


Inilah alasan mendasar terbentuknya World Water Council (WWC), yang memberikan kesadaran tentang pentingnya air untuk kehidupan di tingkat nasional. Selain itu, agenda tersebut juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.


Beberapa tahun kemudian, peserta WWF akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya  masalah tentang air. Indonesia pun bergabung setelah merasa berkepentingan, sebab Indonesia memiliki perairan yang sangat luas sekitar 65%. (Antaranews.com, 26/5/2024) 


Fakta yang bisa kita lihat selama ini, pengelolaan air di berbagai wilayah diserahkan kepada pemilik modal oleh negara dengan cara dikomersilkan. Di Indonesia, jika ingin mendapatkan air bersih sebagian rakyat harus membeli kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola dan menyalurkan air kepada masyarakat dengan syarat berbayar. Di beberapa wilayah ada juga yang kesulitan air bersih, padahal ada Perusahaan Daerah Air Minum di tiap-tiap daerah.


Negara hanya berfokus pada pengelolaan air yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tanpa memikirkan apa yang menjadi penyebab sumber air terbatas. Misalnya, adanya pembangunan besar-besaran dengan cara menebang ratusan pohon tanpa disertai reboisasi, pembangunan jalan tanpa drainase, serta pembangunan di wilayah rawa-rawa dan sebagainya yang menjadikan sumber daya alam rusak, hilangnya fungsi tanah sebagai pengikat air yang menjadi penyebab kekeringan dan kebanjiran.


Adanya berbagai proyek untuk mengeksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan swasta yang pintu masuknya dibuka oleh negara dengan dalih investasi, yang boleh jadi menjadi bencana untuk masyarakat setempat di masa yang akan datang.


Sebagai contoh sungai-sungai besar di daerah pertambangan seperti emas, nikel yang terletak di Halmahera Tengah, dan Konawe Kepulauan tercemar parah. Sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. 


Demikian juga di daerah perkebunan kelapa sawit, air sungainya tercemar pestisida dan sedimentasi dan masih banyak lagi contoh nyata bukti kapitalisasi sumber daya alam oleh asing yang dilegalkan oleh negara.


Parahnya, meski berbagai kerusakan lingkungan sudah terlihat nyata, negara tetap saja abai dan jutaan rakyat menjadi korbannya, karena negara hanya fokus pada pajak semata. Dari sini semakin jelas bahwa pengelolaan air yang dilakukan dalam sistem kapitalisme sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat.


Hal ini tentu berbeda dalam sistem Islam, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya pengelolaan SDA oleh swasta terutama air yang merupakan kebutuhan yang vital bagi umat manusia. Hal itu karena sumber daya alam menjadi salah satu kepemilikan umum yang haram dikapitalisasi. Negara wajib mengelola secara mandiri seluruh sumber daya alam dan memberikan manfaatnya kepada seluruh masyarakat.


Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslimin berserikat (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput dan api. (HR Ibnu Majah)


Negara yang menerapkan syariat Islam akan melakukan pengelolaan sumber daya alam secara halal, mendistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat, hingga tak satu pun rakyat yang kesulitan dalam memanfaatkannya. Selain itu, negara akan melarang aktivitas monopoli yang merugikan rakyat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran.


Dalam sistem Islam, politik air sangat terkenal kehebatannya. Demikian pula dalam sistem ekonomi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukuman atau sanksi lainnya. Air memiliki peran yang sangat vital sebagai pertahanan, transportasi, serta sumber kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijaga dengan baik. 


Ada banyak contoh pengelolaan air pada masa kepemimpinan Islam, seperti di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 789. Di masa itu, pernah membangun waduk bawah tanah yang berfungsi untuk menampung air hujan dan jalur perdagangan di kota. Sampai saat ini, waduk tersebut masih bisa dimanfaatkan bagi penduduk kota tersebut dan menjadi situs sejarah yang sangat mengagumkan dunia.


Adanya pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar, itu semua karena didasari oleh keimanan dan kesadaran bahwa kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pemerintah juga memosisikan dirinya sebagai pelayan dan pengurus umat, bukan sebagai penguasa sehingga tidak akan berbuat sekehendak hatinya, apalagi mencari keuntungan. 


Dalam sistem saat ini, mustahil rakyat mendapatkan pelayanan yang luar biasa sebagaimana dalam sistem Islam. Karena itu hanya bisa didapatkan umat dengan mengembalikan sistem Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang nantinya akan diatur oleh syariat Islam secara sempurna, sehingga masyarakat akan terpenuhi seluruh hak dan kebutuhannya. Wallahualam bissawab. [SJ]

Politik “Balas Budi” Lumrah dalam Demokrasi

Politik “Balas Budi” Lumrah dalam Demokrasi

 


Seharusnya jabatan publik itu ditempati oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi melalui seleksi yang transparan, ada uji dan kemampuan dan kelayakan, bukan hanya sebagai formalitas

Orang-orang yang memiliki kualifikasi akan mampu mengelola perusahaan dengan profesional dan baik

__________________


Penulis Rita Yusnita

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pemilu telah lama usai, tetapi berbagai hal yang berkaitan dengan suksesnya kemenangan salah satu calon Presiden masih berlanjut. Menurut berita yang dilansir bbc.com, Jumat (14/06/2024), belakangan ini publik ramai mempertanyakan terkait penunjukkan sejumlah pendukung Presiden terpilih (Prabowo) dan orang-orang terdekat Presiden Jokowi sebagai Komisaris dan direktur BUMN. Seperti mantan Wakil Ketua Dewan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang diangkat menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Lalu Fuad Bawazier, seorang politikus Partai Gerindra ditunjuk untuk menduduki jabatan komisaris utama. 


Selain itu, ada pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya diangkat sebagai Komisaris PT Pupuk Sriwijaya (Persero). Condro Kirono dan Simon Aloysius Mantiri yang merupakan Wakil Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih, masing-masing ditunjuk sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Utama PT Pertamina. Sementara, Prabu Revolusi menduduki jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. 


Hal ini seperti mengulang praktik yang kerap terjadi pada dua periode masa pemerintahan Presiden Joko widodo. Sehingga pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik “bagi-bagi jabatan”. Bukan tanpa alasan ketika penempataan sejumlah politisi pendukung Presiden terpilih Prabowo menuai sejumlah kritikan.


Menurut pandangan yang disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko, penempatan seseorang di jabatan publik termasuk BUMN yang tidak didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi yang memadai diyakini akan mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, dan menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif. Di sini sangat jelas terlihat konflik kepentingannya, semua hal bersandar pada faktor kedekatan saja bukan faktor profesionalitas.


Menurut survei yang dilakukan TII, pada Maret 2021 sebanyak 14,73 persen jabatan komisaris BUMN diisi oleh tokoh berlatar belakang relawan calon presiden hingga anggota partai. Selain itu, 51,66 persen kursi komisaris diduduki pejabat birokrasi sebagai perwakilan pemerintah selaku pemegang saham BUMN, sedangkan sisanya dari kalangan profesional hanya sekitar 17,63 persen, dilansir voaindonesia.com, Minggu (16/06/2024).


Meski mereka berkilah bahwa pengangkatan para pejabat itu melewati sejumlah tahapan sehingga komisaris terpilih memenuhi syarat materil, formal, dan non partisan. Bahkan, pemilihan diproses sedemikian rupa hingga tak bisa dinilai melanggar regulasi yang ada. Namun, problem mendasarnya adalah apakah mereka mampu menjalankan tugas dan menyelesaikan problem krusial di BUMN yang ditetapkan?


Sebagai perusahaan yang melakukan PSO (public service obligation). BUMN mempunyai kewajiban memberikan pelayanan publik sehingga ketika penunjukkan para pejabatnya secara langsung bukan karena kompetensinya atau karena keahlian BUMN. Namun, karena ada komisaris yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tertentu. Hal ini akan berbahaya dan cenderung tidak kompetitif. 


Sejak jaman kolonial, politik “balas budi” sudah dikenal di negeri ini. Dan ternyata masih diadopsi oleh para pejabat kita. Menurut Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, fenomena “balas budi” terhadap partai politik atau aktor di parpol yang memberi dukungan kemenangan sudah lama terjadi terutama pasca pemilu.


Seharusnya jabatan publik itu ditempati oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi melalui seleksi yang transparan, ada uji dan kemampuan dan kelayakan, bukan hanya sebagai formalitas. Orang-orang yang memiliki kualifikasi akan mampu mengelola perusahaan dengan profesional dan baik. Seorang komisaris BUMN harus memiliki kompetensi dan integritas, sebab tugas utama komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat mengenai jalannya perusahaan. 


Dalam demokrasi, politik “balas budi” lumrah terjadi karena semua dinilai dari manfaat dan materi yang didapat. Masa kampanye yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, juga koneksi dari berbagai pihak untuk memperkuat posisinya di saat pemilihan adalah bagian penting jika ingin menang dalam kompetisi.


Ketika terpilih otomatis mereka harus memberikan imbalan yang setimpal baik itu dalam bentuk kerjasama juga kepentingan lain yang tentunya bernilai materi. Hal itu wajar terjadi dalam sistem Kapitalisme sekularisme. Sistem yang meniscayakan segala bentuk kecurangan, termasuk dalam pemilihan penguasa dan pejabat pemerintahan. Akibatnya, tidak perlu standar dalam hal kemampuan atau kapabilitas untuk menjadi pejabat. 


Lain halnya jika sistem Islam yang mengatur. Dalam Islam, kekuasaan merupakan sebuah amanah yang mesti di pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Hal ini disebutkan dalam sebuah Hadis, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjwaban atas yang dipimpinnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)


Untuk menjamin keberlangsungan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemimpin Islam memberikan syarat sebagai berikut yaitu seorang Muslim, laki-laki, balig dan beraqal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan tugas sebagai pemimpin atau kepala negara. Begitu pun dengan para pejabat yang membantu tugas pemimpin di pemerintahan. Mereka yang terpilih harus orang-orang yang berkompeten di bidangnya, juga memiliki kapabilitas agar dapat menjalankan perannya secara optimal.


Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya sekedar mendudukan seseorang dalam kursi kekuasaan namun yang lebih penting bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mengurus rakyat sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Wallahuallam bissawab. [Dara]

Perpisahan yang Menyenangkan, Berakhir Pilu Akibat Tewasnya Seorang Siswa

Perpisahan yang Menyenangkan, Berakhir Pilu Akibat Tewasnya Seorang Siswa

 


Dalam Islam, hiburan dan jalan-jalan tidak hanya bermain semata dan tidak bernilai tetapi juga siswa bisa belajar dan mentadabburi alam

Juga mengarah pada penguatan akidah, dan dapat membekas pada diri para siswa sebagai penguat pemahaman

______________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Empat remaja asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terseret ombak di Pantai Pangandaran. Pada hari Kamis (13/6/24) pukul 08.30 WIB. 


Pada kejadian ini ada empat pelajar yang terlibat. Dari keempat pelajar tersebut, tiga di antaranya berhasil selamat sementara satu orang, warga Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, masih hilang.


Menurut wali kelasnya, keempat pelajar tersebut berenang memisahkan diri dan menyewa buggy boat dan berenang di lokasi yang berbeda dari teman-temannya. Awalnya, ada lima orang yang berencana berenang, tetapi satu di antaranya tidak ikut ke laut. "Yang berenang ke laut ada empat orang," ucapnya. Dan sebelum terseret mereka berhasil melawan empat ombak dan saat ombak kelima mereka terseret. (detik.com 13/06/2024)

 

Momen perpisahan yang seharusnya menjadi hiburan bagi para siswa, tetapi berbalik menjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya seorang siswa. Terlepas dari peristiwa tersebut bahwa kematian adalah ketetapan dari Allah Swt., kita sebagai manusia bisa menentukan jalan apa yang akan kita ambil ke depannya untuk kehidupan ini. Akankah itu menjadi kebaikan atau keburukan.


Untuk itu, alangkah baiknya peristiwa seperti ini kita jadikan evaluasi untuk ke depannya. Untuk lebih meningkatkan penjagaan pada saat berwisata dari pihak sekolah maupun pihak pengelola tempat wisata tersebut dan negara memberikan batasan-batasan yang aman untuk tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.


Agar para siswa juga berwisata tidak hanya berlibur semata. Seperti dalam Islam, hiburan dan jalan-jalan tidak hanya bermain semata dan tidak bernilai tetapi juga siswa bisa belajar dan mentadabburi alam yang juga mengarah pada penguatan akidah, dan dapat membekas pada diri para siswa sebagai penguat pemahaman.


Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt., yang artinya:

"Islam memerintahkan umatnya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga betapa luasnya rizki yang Allah berikan pada kita." (QS Al-Mulk: 15).


Namun di samping itu, dalam setiap melihat fakta bahwa semua ini pemberian Allah, kita juga perlu menyadari akan tanggung jawab sebagai hambaNya dalam menjaga dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk kehidupan.


Untuk study tour itu, seharusnya anak ditumbuhkan sikap kepemimpinan dalam penjagaan baik alam itu sendiri, termasuk dirinya dan orang lain yang mesti berhati-hati dalam proses pembelajarannya.


Mereka juga mesti ditanamkan rasa bahwa mereka adalah generasi yang akan datang, yang harus siap mengemban tanggung jawab penjagaan pada alam ciptaan Allah Swt. yang indah ini. Wallahualam bissawab. [SJ


Syifa 

Remaja Palasari Bandung

Politik Transaksional Adalah Keniscayaan Dalam Demokrasi

Politik Transaksional Adalah Keniscayaan Dalam Demokrasi

 


Inilah realitas pahit dalam sistem politik demokrasi

Politik transaksional menjadi habit yang tidak berkesudahan

____________________


Penulis Rifka Nurbaeti, S.Pd

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Bagi-bagi jatah kursi komisaris di BUMN bagi pendukung Prabowo akhir-akhir ini menuai reaksi di tengah-tengah masyarakat. Mantan wakil ketua Dewan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie diangkat menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Selain Grace, Fuad Bawazier, seorang politikus dari Partai Gerindra, juga menduduki jabatan komisaris utama.     

                                                                  Penunjukan beberapa politisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah dianggap bentuk konflik kepentingan. Penempatan jabatan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi yang memadai diyakini akan mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, serta menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif. (voaindonesia.com)      

                                                                  Konsekuensi dari mahalnya kontestasi demokrasi yakni lahirnya politik transaksional. Bukan rahasia lagi saat ingin menjadi pejabat negara, individu tersebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk kampanye, makin tinggi jabatannya, makin besar pula ongkosnya. Sebagaimana kritik keras yang dilayangkan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Plato mengenai sistem Demokrasi. Plato mengatakan bahwa kebebasan dalam demokrasi dapat menghasilkan suatu oligarki ephitumia, yakni terpilihnya segelintir orang karena faktor kekayaan untuk memegang kekuasaan dan mereka mempunyai tujuan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka. 

                                                                  Dalam sistem demokrasi politik balas budi dan transaksional seolah sudah menjadi habit. Bagi para penguasa, BUMN bagaikan alat untuk bagi-bagi kursi komisaris bagi para loyalisnya. Sepertinya kursi komisaris terasa “manis” sehingga siapa pun yang berjasa dalam memenangkan paslon pemenang bisa mendudukinya meski kurang kompeten dan belum layak. BUMN juga kerap jadi lahan basah berbagi kue kekuasaan. Perusahaan milik negara tersebut akhirnya mendadak berubah jadi perusahaan milik pribadi penguasa. Inilah realitas pahit dalam sistem politik demokrasi. Politik transaksional menjadi habit yang tidak berkesudahan. 

                                                                  Dalam praktik politik, sekularisme demokrasi telah melahirkan para politisi dan pemimpin yang menjalankan amanah dengan menghalalkan segala cara. Relasi rakyat dan penguasa hanya sebuah formalitas. Dalam tataran realitas, bekerja untuk rakyat hanyalah jargon belaka. Sistem Islam menempatkan pembahasan kepemimpinan berdasarkan dalil-dalil syariat. Kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.. Dengan sendirinya, pelaksanaan wewenang kekuasaan meski merujuk kepada syariat.


Rasulullah saw. bersabda, “kekuasaan adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, serta menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim)

                                                                  Sistem politik Islam berdasarkan akidah Islam. Alhasil, sosok yang mencalonkan diri untuk kepemimpinan umat adalah ia yang bertakwa pada Allah Taala. Motivasi yang terbangun dalam diri setiap kandidat bukan materi, melainkan ridha-Nya. Ketaatan penguasa dalam menerapkan syariat, harus diiringi keimanan dalam mengemban amanah kekuasaan sehingga menjadikan mereka sosok pemimpin yang takut merumuskan kebijakan yang timpang. Kemaslahatan rakyat adalah tujuan utama pelaksanaan syariat. Seorang pemimpin wajib menjauhkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu saat merumuskan kebijakan. Penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih apapun merupakan perkara yang tidak boleh penguasa lakukan.

                                                                  Kontestasi politik dalam sistem Islamm tidak membutuhkan money politik. Hal ini dikarenakan syarak telah menihilkan campur tangan pengusaha yang ingin mengendalikan kebijakan. Dari sini akan tercipta kebijakan independen yang fokus pada kemaslahatan umat. Seharusnya, mindset “penguasa adalah pelayan rakyat” akan benar-benar bisa terealisasi. Mindset ini telah disebutkan di dalam banyak hadis dan dicontohkan oleh khulafa. Kisah Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang masyhur, misalnya, ia sendiri yang memanggul karung yang berisi makanan untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang mengalami kelaparan. Inilah bukti bahwa Khalifah Umar memosisikan dirinya sebagai pelayan umat.

                                                                                                                                    Inilah dampak dari politik transaksional yang hanya melahirkan penguasa rasa pengusaha. Oleh karena itu, mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan mindset bahwa penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya. Dengan begitu, akan lahir kehidupan yang penuh keadilan dan kesejahteraan. Wallahualaam bissawab. [Dara]

Menguatkan Makna Politis Ibadah Haji

Menguatkan Makna Politis Ibadah Haji

 


Maka dari itu kita belajar dari sejarah, bagaimana para haji seharusnya setelah pulang berhaji

Semangat persatuan umat Islam sedunia masih membekas, sehingga menjadi inspirasi untuk segera mewujudkan persatuan umat

______________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Keruntuhan Daulah Islam dan massif-nya serangan sekularisme di Dunia Islam menjadikan ibadah haji hanya sekadar ibadah ritual-spiritual saja. Makna politis dan ideologis ibadah haji telah hilang.


Hampir kebanyakan jemaah yang menunaikan ibadah haji hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja untuk menunaikan rukun Islam kelima. Bahkan ada yang menganggap ibadah haji sebagai wisata religi, dan tidak sedikit juga dari para jemaah haji yang belum paham terkait fikih ibadah haji. 


Sebenarnya ibadah haji memiliki potensi besar dalam perubahan sosial dan politik yaitu persatuan dan kesatuan. Ibadah haji adalah simbol kesatuan, simbol tauhid. Selama ibadah haji, para jemaah senantiasa mengumandangkan kalimat talbiyah yang berisi seruan tauhid. Makna lain talbiyah juga sebagai sebuah pengakuan bahwa seluruh kekuasaan hanya milik Allah semata, tidak ada pemilik yang hakiki selain Allah Swt.. 


لبيك اللهم لبيك 

Aku menjawab panggilan-Mu yaa Allah 

لبيك لا شريك لك لبيك 

Tidak ada sekutu bagi-Mu 

ان الحمد و النعمة لك 

Sungguh segala pujian, kenikmatan 

والملك لا شريك لك 

Dan kekuasaan adalah milik-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu 


Ibadah haji adalah tempat berkumpulnya jutaan umat Islam di seluruh dunia. Mereka berkumpul di Padang Arafah, di Mina, lalu melaksanakan thawaf dan sa'i secara bersama-sama. Inilah kegemilangan ajaran Islam yang mampu mengikat manusia dalam satu ikatan yakni akidah Islam 


Ibadah haji juga sebagai ibadah yang bisa menguatkan peran para haji dalam sosial dan politik. Pada masa penjajahan, jemaah haji selain pergi ke Mekah untuk ibadah haji, jemaah haji memanfaatkan waktu juga untuk belajar, dari belajar akan tumbuh semangat untuk bangkit melawan penjajah.


Jadi sepulang dari Mekah mendapatkan kecerdasan politik untuk bangkit. Sejarah mencatat adalah para ulama Aceh yang telah lama tinggal di Mekah dan ketika kembali ke Aceh turut berkontribusi dalam perang Sabil (1873-1912), para haji ikut berperang sebagai upaya menentang agresi Belanda di Serambi Mekah.


Belanda sangat ketakutan, Belanda memandang ibadah haji sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintah Belanda di Indonesia. Sehingga jelas bahwa ibadah haji pada zaman dahulu bisa memberi pengaruh yang luar biasa. 


Maka dari itu kita belajar dari sejarah, bagaimana para haji seharusnya setelah pulang berhaji. Semangat persatuan umat Islam sedunia masih membekas, sehingga menjadi inspirasi untuk segera mewujudkan persatuan umat.


Sangat penting untuk membina jemaah haji akan kesadaran berpikir politik menjadi haji mabrur maqbul, kemabruran dalam haji mampu memberikan dampak pada individu sehingga menjadi lebih taat. Juga berdampak secara sosial dan politik untuk kebaikan negeri ini.


Sebagaimana dulu, dengan semangat ketaatan seharusnya para haji mampu mengajak, mampu mengarahkan umat untuk menentang penjajahan modern yang hari ini terwujud dalam penjajahan politik dan ekonomi.


Dengan memahami pesan haji wada Rasulullah saw., para haji sudah selayaknya berkontribusi dalam usaha transformasi kepemimpinan Indonesia menuju penerapan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [SJ

Shinta Mardiyah

Perubahan Hakiki Terapkan Sistem Islam

Perubahan Hakiki Terapkan Sistem Islam

 


Kegagalan berbagai karakter kepemimpinan di Indonesia bukanlah semata-mata kesalahan individu, tetapi lebih kepada kegagalan sistem yang diterapkan

Sistem kapitalis sekuler yang saat ini mendominasi terbukti tidak mampu membawa kemaslahatan bagi bangsa

______________________________


Penulis Iis

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari wartakota.tribunnews.com yang terbit pada 24/06/2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) di apartemen-apartemen sebagai persiapan menjelang Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada November mendatang.


Bagaimanapun seluruh penjuru negeri bersemangat menyambut datangnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.


Secara politis, Indonesia telah mencoba berbagai karakter kepemimpinan, tetapi semuanya gagal mewujudkan cita-cita bernegara. Aturan dibuat seenaknya sesuai dengan hawa nafsu, tanpa patokan yang jelas.


Kapan pun bisa diubah sesuai kepentingan, dan yang pasti tidak ada tujuan akhirat di dalamnya. Semua aktivitas individu dan bernegara ujung-ujungnya hanya soal duniawi, uang, dan kekuasaan.


Ketika kita menilik lebih dalam, akar dari masalah ini adalah sistem politik dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Sistem yang berlaku sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi kapitalis-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan politik.


Dalam sistem ini, tujuan dari kebijakan dan aturan yang dibuat sering kali hanya berorientasi pada keuntungan material dan kekuasaan politik semata. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang berarti. Pemimpin datang dan pergi, tetapi masalah yang dihadapi bangsa ini tetap sama, bahkan makin kompleks.


Dalam sistem kapitalis sekuler, nilai moral dan etika sering kali terpinggirkan. Aturan-aturan yang ada bisa dengan mudah diubah sesuai dengan kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan.


Tidak ada tujuan yang lebih tinggi atau mulia selain mengejar kekayaan dan kekuasaan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, melainkan hanya menguntungkan segelintir elite yang berada di puncak kekuasaan.


Kerusakan yang terjadi di negeri ini adalah bukti nyata dari kegagalan sistem yang diterapkan. Lihat saja berbagai masalah yang mendera bangsa ini: Kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, korupsi yang merajalela, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini tidak mampu memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.


Karenanya, sistem yang berlaku sekarang tidak layak dipertahankan. Sudah dapat diduga hasilnya. Siapa pun pemimpin yang terpilih, ia akan mengulang kegagalan yang serupa seperti sebelumnya, tetap mengikuti sistem yang ada, yaitu sistem kapitalis. Penggantian pemimpin saja tidak cukup untuk mengubah keadaan. Kita membutuhkan perubahan yang lebih mendasar, yaitu perubahan sistem.


Solusinya adalah tidak ada pilihan lain kecuali berubah. Penggantian pemimpin terbukti gagal. Mau tak mau, kita harus berubah pada sistemnya. Sistem komunisme tak mungkin karena telah gagal dan hancur. Sistem kapitalis sendiri tak layak dilanjutkan karena terbukti hingga saat ini pun gagal. Maka satu-satunya sistem yang layak bagi negeri ini adalah sistem Islam.


Secara filosofis dan ideologis, sistem Islam sangat berbeda dengan sistem yang ada saat ini. Sistem Islam memiliki perspektif akhirat, yang tidak dimiliki oleh sistem buatan manusia. Dalam sistem Islam, semua kebijakan dan aturan yang dibuat berlandaskan pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Tujuan dari penerapan sistem Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat.


Sistem Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Dalam sistem Islam, pemimpin bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pelayan umat yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin dalam sistem Islam harus memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum Allah Swt..


Selain itu, sistem Islam juga menekankan pentingnya akhlak dan moral dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan beretika, serta meminimalisir berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum.


Dalam sistem Islam, hukuman bagi para pelaku kejahatan, termasuk korupsi dan penistaan agama, diberikan secara tegas dan adil, sehingga dapat memberikan efek jera yang kuat.


Dengan demikian, penerapan sistem Islam secara kafah, baik dalam kehidupan individu maupun bernegara, diyakini mampu membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa ini. Sistem Islam akan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Oleh karena itu, perubahan sistem menjadi sebuah keharusan jika kita benar-benar ingin mewujudkan cita-cita bernegara yang sesungguhnya.


Kesimpulannya, kegagalan berbagai karakter kepemimpinan di Indonesia bukanlah semata-mata kesalahan individu, tetapi lebih kepada kegagalan sistem yang diterapkan. Sistem kapitalis sekuler yang saat ini mendominasi terbukti tidak mampu membawa kemaslahatan bagi bangsa. Oleh karena itu, solusi yang paling mendasar dan efektif adalah dengan menerapkan sistem Islam secara kafah.


Dengan demikian, kita dapat berharap untuk melihat perubahan yang nyata dan berkelanjutan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera. Wallahualam bissawab. [SJ]

Mom and Dad or Whoever, Please Don't Confuse Me (Ibu dan Ayah atau Siapa pun, Tolong Jangan Membuatku Bingung) Part 2

Mom and Dad or Whoever, Please Don't Confuse Me (Ibu dan Ayah atau Siapa pun, Tolong Jangan Membuatku Bingung) Part 2

 


Jika niat dan tujuan kamu baik, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih baik

Semangat terus buat kamu yang sedang berproses dalam hijrahnya

______________________________


Penulis Siti Aminah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, KISAH - Obrolan ABCD kepada kedua orang tuanya.


Akila: "Maaf Ayah Ibu, Akila bingung. Akila tahu kalo pakaian Akila saat bekerja itu tidak menutup aurat secara sempurna, sehingga setiap kali Akila berangkat kerja, Ibu selalu menasihati Akila. Akila bingung karena selalu dipantau atasan kalo melanggar salah satu aturan dalam berpakaian. Akila juga bingung kalo Akila tidak bekerja siapa yang membantu Ayah dan Ibu. Tapi Akila ngerasa aneh kenapa kalau ibu suka marah sama Akila, tapi saat Akila menerima upah dan memberikan setengahnya kepada Ibu, Ibu itu seneng banget, Akila bingung Akila harus kayak gimana Ayah, Ibu?


Setelah perbincangan yang agak lama, ayahnya pun mengambil keputusan bahwa Akila berhenti bekerja saja.


Setelah berkomunikasi dan berbicara dengan baik kepada kedua orangtuanya, akhirnya Akila bisa menutup aurat secara sempurna lagi. Walaupun Akila harus kehilangan pekerjaan yang upahnya sangat luar biasa itu.


Tapi alhamdulillah Allah ganti pekerjaan Akila dengan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa mengizinkan Akila berpakaian syar'i lagi. Walaupun upahnya tidak sebesar di tempat sebelumnya, alhamdulillah cukup untuk membantu meringankan perekonomian keluarga.


Bela: "Ayah, Ibu, maaf sebelumnya, Bela bingung harus mendengarkan perkataan Ayah atau Ibu karena menurut Bela keduanya sangat baik untuk Bela. Ayah membebaskan Bela berpakaian apa pun supaya Bela tidak dibully di kampus, supaya Bela tidak malu juga karena pakaian Bela berbeda dengan teman di kampus. Sedangkan Ibu takut dan khawatir dengan Bela. Bela pun sadar Bela ini salah. Bela juga sadar ini dosa besar karena menutup aurat secara sempurna itu kewajiban."


Setelah berkomunikasi, akhirnya ayah dan ibu Bela bekerja sama, tidak saling berdebat. Tapi saling mensupport satu sama lain terutama mensupport Bela, dan berusaha mengerti keadaan Bela.


Akhirnya ayah dan ibu Bela berbicara dan meminta izin kepada Bela untuk membakar pakaiannya yang ke barat-baratan itu dan Bela pun menyetujuinya. Seluruh pakaian Bela digantikan dengan pakaian yang tetap syar'i (ootd kece ala muslimah yang gak buat norak deh pokoknya). Sehingga Bela pun merasa nyaman dan tidak malu ketika bersama teman-temannya, dia masih bisa berpakaian syar'i sesuai perintah Allah.


Caca: "Ayah, Ibu, maaf kalo selama ini udah buat Ibu dan Ayah malu karena Caca yang memakai cadar. Maaf Ibu, Caca sama sekali tidak ada perasaan untuk menyakiti perasaan Ibu, Caca hanya merasa diri Caca itu nyaman kalo Caca menggunakan cadar, Caca ingin tetap memakai cadar Ayah, Ibu."


Setelah berkomunikasi, akhirnya Ayah dan Ibu Caca menemukan solusi untuk Caca dan untuk kenyamanan keluarga kecilnya. Solusinya Caca diperbolehkan memakai cadar kalo di luaran saja atau di kampus. Tapi jika masih di lingkungan kompleks, Caca cukup harus memakai masker saja.


Caca pun menyetujuinya walaupun sedikit penuh perjuangan, kenapa? Karena dari rumah menuju kampus menggunakan motor dan menggunakan masker. Sebelum sampai di kampus, di pertengahan jalan Caca harus berhenti dulu karena harus memakai cadarnya.


Dinar: "Ayah, Ibu maaf jika selama ini Dinar selalu membantah kepada Ayah dan Ibu. Ayah Ibu, Dinar ingin kalo Dinar sedang nugas bareng teman-teman, Ayah dan Ibu tolong jangan telepon-telepon Dinar, karena Dinar malu dan juga tidak enak sama teman-teman. Lagian Dinar nugas kok tidak ngapa-ngapain, dan juga Dinar belum siap seperti Ibu kalo Dinar harus memakai cadar."


Setelah berkomunikasi, akhirnya ayah dan ibunya Dinar menemukan solusi untuk Dinar. Membolehkan semua keinginan Dinar dengan syarat, boleh nugas bareng teman-teman dan tidak akan dihubungi asalkan ayah atau ibunya berada di lokasi tempat Dinar mengerjakan tugasnya dengan jarak yang agak jauh dari Dinar tapi masih bisa terpantau oleh mata ayah atau ibunya.


Tapi untuk berpakaian, Dinar harus tetap berpakaian syar'i seperti wanita muslimah yang seharusnya dan tidak apa-apa jika tidak ingin bercadar. Asalkan ketika Dinar berjalan di suatu tempat sendirian, Dinar harus memakai masker, karena ayahnya takut ada laki-laki yang suka ketika melihat Dinar dan takut berbuat sesuatu yang tidak diinginkan.


Dinar pun menyetujuinya. Jadi yang sangat effort itu orangtuanya ya guyss. Masya Allah perjuangan untuk anak perempuannya rela menunggu anaknya nugas di suatu cafe. Kata Dinar, ayahnya sering nunggu Dinar nugas dari jam 5 sore setelah pulang ayahnya kerja sampai jam 10 malam.


Jika kedua orang tua satu visi misi dan saling bekerja sama, maka gangguan pengaruh hal buruk dari luar, gak akan membuat down. Soalnya di-support dengan komunikasi yang baik sehingga kehangatan dan kenyamananlah hasilnya.


Masya Allah indah sekali yaa saat komunikasi itu berjalan di setiap keluarga.


Perjalanan komunikasi ABCD (Akila, Bela, Caca, Dinar) ini tidak semulus yang aku tulis ya, karena tentu saja ada ujian yang harus dilewati. Membutuhkan waktu dan juga kesabaran serta semangat hehe. Semangat ya buat kalian yang sedang berproses dalam hijranya.


Kesimpulan dari cerita ini.

Seorang ayah, ibu harus tegas jika ingin anaknya benar-benar menjadi lebih baik lagi, alias jangan setengah-setengah mendukungnya. Jika ingin anaknya menutup aurat tapi tetap teguh ingin anaknya kerja yang bagus, padahal kerjaan yang bagus ya kayak cerita Akila tadi tidak bisa membuat Akila bisa berpakaian syar'i. Jadi, seorang ayah dan ibu harus tegas mengikhlaskan dan berani bilang kepada anak perempuannya bahwasanya,


"Nak gak apa-apa kok gaji kamu kecil atau tidak bekerja asalkan kamu menutup aurat." Karena kata sesingkat itulah yang Akila inginkan.


Peran ketegasan ayah sangat penting dalam keluarga, tidak bagus jika seorang ayah hanya diam saja.


Ayah ibu akan dilihat dan dinilai oleh anaknya. Untuk itu ayah, ibu haruslah berkata jujur. Jika seorang anak itu salah, maka katakanlah yang sebenarnya tanpa harus membelanya. Jika ternyata perkataan ayah dan ibulah yang salah, dan anak yang benar maka jangan malu untuk meminta maaf kalo tindakan ayah dan ibu tadi itu salah. Apalagi dengan seorang anak, kalo salah wajib meminta maaf kepada kedua orang tua.


Cobalah memahami setiap perasaan dan kondisi anak. Anak pun harus menaati apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya jika itu adalah kebaikan.


Pentingnya peran ayah, ibu dalam rumah tangga terutama dalam berkomunikasi dengan visi misi yang sama untuk menyampaikannya secara baik kepada anak, memahamkan dengan penuh kelembutan dan ketegasan kepada anak.


Seorang ayah, ibu harus saling menguatkan untuk mensupport anaknya dalam kebaikan. Jika anak mempunyai aktivitas kebaikan, orang tua harus mendukungnya. Selain men-support anak, ayah ibu harus memberikan solusi terbaik untuk anak yang membuat anak nyaman.


Jangan takut kehilangan pekerjaan, jabatan atau teman sekalipun. Jika niat dan tujuan kamu baik, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Jangan takut meninggalkan pekerjaan, jabatan atau teman yang tidak mendukung kamu dalam hal ketaatan, karena Allah pasti menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik.


Semangat terus buat kamu yang sedang berproses dalam hijrahnya dan semangat terus buat para ayah, ibu dalam membimbing dan memberitahu anak-anak perempuannya tentang pentingnya menutup aurat. Insya Allah lelah kalian terbayar dengan nikmatnya keindahan surga kelak, aamiin. 

Tamat. Wallahualam bissawab. [SJ]

Mom and Dad or Whoever, Please Don't Confuse Me (Ibu dan Ayah atau Siapa pun, Tolong Jangan Membuatku Bingung) Part 1

Mom and Dad or Whoever, Please Don't Confuse Me (Ibu dan Ayah atau Siapa pun, Tolong Jangan Membuatku Bingung) Part 1

 


Sebenarnya, Akila punya pendapat dan keinginannya sendiri

Namun, Akila tidak bisa mengungkapkan kepada kedua orang tuanya

______________________________


Penulis Siti Aminah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi


KUNTUMCAHAYA.com, KISAH - "Jangan membuatku bingung" adalah kata dari 4 orang sahabatku yang sedang berproses dalam hijrahnya. Btw, aku menulis ini sudah mendapatkan izin dari 4 sahabatku ini ya guyss. Siapa tahu jadi inspirasi buat kamu yang sedang membacanya, aamiin.


Sebut saja nama temen-temenku itu Akila, Bela, Caca, Dinar (biar ABCD hehe). Ini nama samaran ya, guyss kalo ada kesamaan nama atau tempat, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak mana pun, hehe.


Nah kisah yang pertama, kita mulai dari kisah berprosesnya hijrah Akila.


Akila ini anak yang baik, penurut, ibunya pun baik (agamis), ayahnya juga baik. Dulu waktu Akila SMA, pakaiannya itu syar'i. Dia seperti itu karena Akila nurut kepada orangtuanya dan ia pun sadar akan kewajiban menutup aurat.


Namun saat Akila lulus dari SMA, Akila tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Akila memilih untuk bekerja karena faktor ekonomi yang mengharuskan dia bekerja, juga karena melihat kondisi kedua orang tuanya. Ayahnya, seorang buruh harian yang berpenghasilan tidak menentu setiap bulannya. Sedangkan, ibunya seorang ibu rumah tangga.


Akila bekerja di sebuah pabrik yang di mana di pabrik itu kebanyakan tidak boleh memakai baju syar'i dan khimar (kerudung) yang panjang. Alias bajunya itu ada seragamnya sendiri seperti kemeja tetapi tangannya pun pendek, dan celananya juga harus jeans. Akhirnya, Akila saat bekerja itu tidak memakai pakaian sesuai aturan Islam.


Seiring berjalannya waktu, ibunya Akila yang (agamis) mulai sering memarahi Akila karena dia saat bekerja tidak memakai pakaian sesuai aturan Islam. Belum lagi ayahnya yang hanya mendiamkannya jika sang ibu sedang memarahinya.


Akila merasa bingung harus seperti apa, kenapa? Karena setiap bulan pasti saja ibunya memarahi atau menasihati dia dengan nada yang sedikit menyindir. Namun ketika akhir bulan tiba saat Akila menerima upah kerjanya, ibunya sangat senang karena Akila memberikan setengah uang upahnya untuk ibunya, dikarenakan bisa membantu perekonomian keluarga.


Nah, Akila merasa bingung kenapa respon ayah dan ibunya seperti itu. Bahkan uang upah hasil jerih payahnya dinikmati. Terkadang pula pergi berlibur dari uang yang Akila berikan. Namun, saat Akila berangkat bekerja, dia suka disindir sang ibu karena pakaiannya. Akila berpikir, dia rela berpakaian kaya gini juga untuk bantu dan nyenangin ayah ibunya. 


Sebenarnya, Akila punya pendapat dan keinginannya sendiri. Namun, Akila tidak bisa mengungkapkan kepada kedua orang tuanya.


Kita next dulu ke cerita Bela yaa.

Bela anaknya baik, tapi agak keras kepala, egonya sedikit tinggi, dan dia selalu punya pendapat sendiri, tidak mau kalah deh. Walaupun begitu, jika mendapatkan nasihat dan support yang baik sehingga membuatnya nyaman, dia bisa jadi penurut bangettt lohhh. Ya walaupun harus agak digertak dikit sih baru nurut, hihi.


Untuk ibunya Bela, beliau seorang yang agamis banget dan guru ngaji juga. Ayahnya seorang pekerja kantoran yang berangkat pagi, pulangnya malam.


Bela udah belajar memakai kerudung sejak kecil, karena diajarkan oleh ibunya. Waktu SMA juga, dia paling semangat banget dalam memberitahu teman-temannya tentang pentingnya menutup aurat.


Saat Bela melanjutkan ke perguruan tinggi, Bela gak lagi menutup aurat secara sempurna. Bela pun menyadarinya karena pengaruh lingkungan dari sirkel perkuliahannya.


Ibunya sering marah karena dia sangat berubah dalam berpakaian, yang asalnya Bela gamisan sekarang jadi ikut tren pakaian ke Korea-koreaan. Ibunya pun sangat tegas sampai membuang dan membakar pakaian Bela yang ke barat-baratan itu. Namun, sang ayah sering datang dan membela Bela sehingga sebagian pakaian Bela yang ke barat-baratan itu tidak dibakar semuanya.


Waktu terus berlalu, ibunya Bela terus ingin membuang dan membakar pakaian Bela yang tidak pantas digunakan oleh wanita muslimah. Sang ayah sering kali membela Bela, sehingga membuat orang tua Bela sering berdebat perihal anaknya yang tidak menutup aurat.


Ibunya ingin agar Bela menutup aurat, sedangkan ayahnya membebaskannya asalkan Bela bisa menjaga diri. Namun ibunya khawatir karena itu semua bisa memancing kepada kemaksiatan. Perdebatan itu sering didengar oleh Bela. Bela bingung harus bertindak seperti apa, harus mendengarkan pendapat ayah atau ibunya.


Kita lanjut dulu ke cerita Caca.

Caca itu anak yang baik banget, rajin pintar dan salihah. Wah pokoknya perempuan idaman banget deh


Saat SMA, Caca ini sangat syar'i banget, bahkan saat lulus SMA itu dia berkeinginan masuk pesantren, tetapi keinginannya tidak terpenuhi, karena kedua orang tuanya menginginkan Caca untuk melanjutkan kuliah.


Caca pun menuruti permintaan kedua orang tuanya dengan syarat kalo Caca kuliah, Caca ingin memakai cadar. Sontak saja, orang tuanya sangat syok saat mendengarnya, karena menurut kedua orang tuanya dengan berkerudung panjang dan pakai baju gamis saja udah cukup. Jadi gak perlu memakai cadar. Namun demi sang anak melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena untuk masa depannya, akhirnya kedua orang tuanya mengizinkannya. 


Btw, kedua orang tua Caca ini berpendidikan tinggi dan sangat bekerja keras. Mereka selalu berangkat pagi untuk bekerja dan pulang malam. Sehingga Caca tidak punya tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya.


Meski begitu, Caca selalu ikut kajian agar dirinya tidak merasa sendiri dan tentunya Caca mempunyai banyak teman-teman taat.


Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Caca mendengar bisik-bisik tetangga, eaaa. Para tetangga itu bergosip yang terdengar langsung oleh ibu Caca sendiri. Salah satu perkataan para tetangganya itu, "Lihat tuh orang tua Caca pakaiannya gak kaya anaknya, masa anaknya agamis, ibunya enggak." Mulai dari sanalah Caca dilarang memakai cadar oleh ibunya. 


Dan yaa Caca bingung harus kaya gimana.


Sedangkan Dinar

Dinar adalah anak yang berasal dari keluarga yang sangat harmonis, agamis dan berpendidikan tinggi yang senang untuk saling berkomunikasi. Perjalanan hijrah Dinar sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Namun Dinar sering kali down karena terkadang terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya.


Sesekali Dinar sangat ingin bergaul, ingin kaya teman-temannya yang dibebaskan dalam segala hal. Padahal Dinar juga tahu kalau hal-hal itu tidak baik ketika Dinar ingin melakukannya.


Dinar bingung karena orang tuanya terlalu kurang update dalam memahami anak muda zaman sekarang.


Solusinya komunikasi. Yups komunikasi hanya ngobrol dengan enjoy, santai nyaman.

Bersambung [SJ]

Bagi-Bagi Jabatan, Kompetensi Dipertanyakan

Bagi-Bagi Jabatan, Kompetensi Dipertanyakan

  


Sistem demokrasi yang berasaskan paham sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) meniscayakan kebebasan dalam mengatur urusan rakyat

Sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan materi yang sebesar-besarnya

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pilpres telah usai sejak beberapa bulan yang lalu. Saat ini kita telah memiliki presiden dan wakil presiden yang baru, yaitu Prabowo dan Gibran. Hanya saja euforia pilpres ternyata belum selesai sampai di sini. 


Hal ini terlihat dari pengangkatan sejumlah politisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya adalah Fuad Bawazir dan Grace Natalie, keduanya merupakan mantan petinggi tim kampanye nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka ditetapkan menjadi komisaris di PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). (voaindonesia.com, 16/06/2024) 


Sontak saja pengangkatan itu menjadi sorotan publik. Pasalnya, penempatan seseorang di jabatan publik seperti BUMN, harus sesuai dengan kompetensi dan proses seleksi terbuka. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah gaji fantastis yang diterima komisaris BUMN dan wakilnya mendapat honorarium 45 persen dan 42,5 persen dari direktur utama. Sedangkan para komisaris lain mendapat honorarium sebesar 90 persen dari komisaris utama. (bbc.com, 14/06/2024) 


Sebagai perbandingan, Ahok pernah menyebutkan honorariumnya sebagai komisaris utama Pertamina kira-kira Rp170 juta per bulan.


Fakta ini sungguh mengkhawatirkan, sebab terkesan adanya politik balas budi. Tercatat sejak 2015 sampai 2024 terdapat 18 kursi komisaris yang diduduki sejumlah tokoh dan politisi. Para pengamat menilai adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik bagi-bagi jabatan ini. Kerja sama ini terjadi karena adanya kepentingan atau imbalan yang dapat diterima. Akibatnya, tidak ada standar tertentu termasuk dalam hal kemampuan.


Maka selama sistem demokrasi kapitalisme digunakan sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat, selama itu pula rakyat akan terus menerima tipu daya dari kerja sama antara penguasa dan pengusaha. Bahwasanya para pejabat dari jajaran pemerintah diangkat dari hasil balas budi.


Alhasil, pemerintahan yang terwujud merupakan pemerintah yang korup dan sangat merugikan masyarakat. Karena seharusnya jabatan dimiliki dengan profesionalitas dan kemampuan yang mumpuni. 


Sistem demokrasi yang berasaskan paham sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) meniscayakan kebebasan dalam mengatur urusan rakyat. Sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan materi yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu akan membawa pada kesengsaraan hidup umat. 


Padahal Rasulullah saw., telah mengingatkan pada umatnya dalam sabdanya, 

"Jika (telah) disia-siakan (yakni) amanat, maka tunggulah waktunya (menuju) kehancuran. (Seseorang) berkata (bertanya): Bagaimana (maksud) disia-siakan padanya wahai Rasulullah?" (Beliau) bersabda (menjawab): Jika ditetapkan suatu urusan kepada selain ahlinya, maka tunggulah waktunya (menuju kehancuran)." (HR. Bukhari).


Hal ini tentu berbeda dengan pandangan Islam. Islam merupakan ideologi yang memancarkan berbagai aturan kehidupan, bukan hanya agama ritual semata. Islam merupakan sistem yang sahih, sebab berasal dari Allah Swt.. 


Islam memandang bahwa seorang penguasa harus memliki tiga kriteria penting, yaitu: 

Pertama, al-quwwah (kekuatan), artinya memiliki kekuatan aqliyah dan nafsiyah. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akal sehingga mampu memutuskan kebijakan sesuai dengan syariat Islam. Ia akan mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Sebaliknya jika akalnya lemah, maka akan menyusahkan rakyatnya. 


Kekuatan nafsiyah yang dimiliki seorang pemimpin akan membuatnya sabar dan tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan.


Kedua, at-taqwa (ketakwaan). Ketakwaan merupakan sifat penting yang dimiliki seorang pemimpin. Sehingga, semua keputusannya didasari keimanan kepada Allah. Karena ia mengerti kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 


Ketiga, al-rifq bi ar-ra'iyyah (lembut terhadap rakyat). Dengan sifat lemah lembut, pemimpin akan dicintai oleh rakyatnya. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

Aisyah ra. berkata, "Saya mendengar Rasulullah berdoa di rumah ini, Ya Allah siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia membebaninya, maka bebanilah dirinya. Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya." (HR Muslim). 


Demikianlah kriteria pemimpin yang sesuai dengan pandangan Islam. Bukan dengan sistem politik balas budi seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. 


Hal ini hanya bisa terwujud dalam pemerintahan yang menerapkan Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. []

Di Sini Kenyang Daging di Sana Kenyang Penindasan

Di Sini Kenyang Daging di Sana Kenyang Penindasan

 


Di sini terjajah pemikiran dan politik ekonomi

Di sana terjajah fisik dengan genosida sistemik

______________________________


Penulis Hanif Kristianto 

Sastrawan Politik dan Analis Politik-Media 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Tumpukan daging dalam pembagian pengorbanan mukhlisin

Penyehatan ketahanan makan dengan daging-dagingan

Selayaknya perayaan akbar tatkala ibadah haji diserukan

Semoga daging mengeyangkan dan diterima sebagai amal


Di sini kenyang daging sapi dan kambing

Sate dan gule disajikan hangat penuh semangat

Hidangan di hari raya akbar penuh kegembiraan

Sayangnya masih banyak penderitaan di belahan dunia terbelakang


Di sini kenyang daging

Di sana kenyang penindasan

Di sini terjajah pemikiran dan politik ekonomi

Di sana terjajah fisik dengan genosida sistemik


Gaza masih meminta perhatian dunia seluruhnya

Pada konflik pelik pembiaran negara bangsa-bangsa

Kelaparan mendera sejak blokade bantuan pasukan penjajah

Kenaifan hidup yang dialami muslim tanpa pelindung sekaligus


Rafah tak jauh beda dan masih sama

Semangat bertahan hidup menyala bagai pesona indah

Seperti apa mengganjal perut yang kempis lapar?

Di tengah prahara berkobar yang bangsa penjajah masih lapar pemberangusan 


Rafah telah menceritakan keluh kesah kepada dunia luar

Lapar dan dahaga jadi senjata bangsa penjajah memikirkan penindasan

Jika ada yang mati kelaparan tertawa terbahak penjajah kegirangan

Jika ada yang kurang gizi penjagal itu senang


Di sini kenyang dengan bakar-bakaran

Di sana bisa riang jika ada daging yang disedekahkan

Di sini kenyang dan semua kebagian

Di sana menunggu bantuan secuil daging kehidupan


Di sini tak boleh berhenti mengenang

Di sana yang tetap kokoh bertahan demi peradaban Islam

Di sini tak boleh pisah sendirian

Di sana yang terus mengikat jemaah demi ukhuwah menuju merdeka


Bergizi adalah berisi

Penindasan adalah peniadaan

Pertolongan adalah keniscayaan

Pembebasan adalah kemuliaan


Di sini untuk di sana yang berjuang dalam perlindungan Kemaha Besaran

Di sana yang bertahan untuk di sini dalam menguji kepedulian

Di sini mengedukasi untuk terus memompa dan melumpuhkan bangsa penjajah dan kawanannya

Di sana pintu segala kemuliaan untuk di sini yang bisa terus berkontribusi [SJ


#puisi #puisihanifk #freepalestine #sastra #sastraindonesia

Apakah Kita Itu, Teman yang Baik atau Buruk

Apakah Kita Itu, Teman yang Baik atau Buruk

 


Pertemanan bakal langgeng dan asyik, ketika mencintai teman kita karena Allah

Ketika sudah cinta, mana mungkin teman yang buruk karakternya akan betah dengan keburukannya. Hatinya akan selalu dijaga, dan menjaga perasaan temannya

_________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA -  Pertemanan itu bakal asyik dan seru, kalau ada dia si periang, pendiam, yang paling cantik, lemot, emosian, yang tukang selfi, tukang jemput, rajin ibadah, yang paling gak enakan, ada juga si paling ngaret otw tapi gak nyampai-nyampai.


Ketika Islam yang menjadi ikatannya, maka perbedaan karakter itu terasa indah. Sebab, ketika si paling emosian kebablasan, ada yang mengingatkan oleh yang paling sabar. Begitu juga ketika apa yang menimpa pada yang paling ngaret ketika janji, diingatkan oleh si paling rajin ibadah.


Maka, akan makin kuat tali pertemanan mereka. Hingga maut memisahkannya. Sebab apapun karakter dan tingkah lakunya yang buruk, dengan sekuat tenaga ia lepaskan agar tidak menjadi kebiasaan buruk, apalagi sampai menyakiti seorang temannya.


Menghakimi seseorang itu adalah hal yang paling mudah dilakukan oleh semua orang, termasuk penulis juga lho..


Membentuk karakter baik pada diri seseorang memang tidak bisa instan. Karena bersifat multilevel dan multi-chanel. Maksudnya tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga sosial atau menyekolahkan anak di sekolah PAUD saja, supaya menjadi pribadi yang tangguh berkarakter baik.


Namun, harus ada peran keluarga dan masyarakat. Bagaimana mungkin bisa membantuk karakter baik pada anak, jika orangtuanya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik buat anaknya.


Perbedaan karakter, fisik dan rupa, seorang muslimah tentu akan menjadikannya sebagai pelajaran bahwa itulah ciptaan Allah Swt. Sang Maha Pencipta. Yang telah menciptakan berbagai macam mahluk hidup. Karena yang menjadi pembeda diantara mereka adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan berarti melabeli dirinyalah yang paling bertakwa dan beriman.


Maka, apakah kita itu menjadi teman baik atau buruk?

Pertemanan bakal langgeng dan asyik, ketika mencintai teman kita karena Allah. Ketika sudah cinta, mana mungkin teman yang buruk karakternya akan betah dengan keburukannya. Hatinya akan selalu dijaga, dan menjaga perasaan temannya. Karena suatu kebahagiaan, jika memiliki teman yang selalu mengajak kebenaran di jalan takwa. Meski di dalamnya berbeda karakter.


Bersikap baik terhadap teman, ternyata akan memiliki dampak positif. Hubungan menjadi solid, loyalitas yang tinggi, rasa empati, rendah hati, tulus, dan saling memaafkan. Ketika hubungan seharmonis ini, tentu banyak tujuan yang bisa tercapai.


Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian, juga tidak pada badan-badan kalian. Akan tetapi Dia melihat pada hati dan amal perbuatan kalian."(HR Muslim)


"Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor." (HR At Tirmidzi)


Semoga hadis ini cukup sebagai penasehat, pencegah (dari amal buruk), dan pelajaran dari orang-orang yang berakal. Maka, mohon maaf jika temanmu ini selalu menyakiti perasaan, ukhti semua ana uhibbuka fillah. Wallahualam bissawab. [GSM]


Oleh Tatiristianti 

Komunitas ibu peduli generasi

Harga Beras Melangit, Hidup Rakyat Makin Sulit

Harga Beras Melangit, Hidup Rakyat Makin Sulit

 


Selarasnya kebijakan di hulu dan hilir merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras

Juga memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat

________________


Penulis Hanny N

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dilansir dari laman (CNBC Indonesia, 08 Juni 2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional kembali memperpanjang masa relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Dengan adanya perpanjangan masa relaksasi HET, artinya harga beras masih tetap tinggi.


Harga Beras Naik

Kenaikan harga beras dapat membuat hidup rakyat makin sulit. Pasalnya, beras adalah salah satu komoditas yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Kenaikan harga beras dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli dan kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.


Kenaikan harga beras dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk produksi yang kurang memadai, fluktuasi harga di pasar global, dan kebijakan perdagangan serta distribusi. Upaya untuk menangani masalah ini biasanya melibatkan langkah-langkah dari pemerintah, seperti subsidi beras, pengendalian harga, atau promosi produksi beras dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.


Namun, langkah-langkah tersebut seringkali hanya bersifat jangka pendek. Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras mungkin melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung petani dalam memperoleh akses ke teknologi dan modal, serta memperkuat sistem distribusi pangan agar beras dapat tersedia dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.


Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Beras

Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan salah satu solusi yang diambil dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga beras. Kebijakan ini harusnya diiringi dengan langkah-langkah lain yang sejalan, baik di hulu (pada tahap produksi) maupun di hilir (pada tahap distribusi dan konsumsi).


Di hulu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi beras, seperti memberikan subsidi pupuk, memberikan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, serta menyediakan pelatihan dan bantuan teknis. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketersediaan beras yang cukup di pasar.


Di sisi lain, di hilir, pemerintah perlu memperhatikan distribusi dan aksesibilitas beras ke konsumen. Langkah-langkah seperti pengendalian harga, subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perkuatan infrastruktur distribusi menjadi penting dalam memastikan bahwa beras dapat tersedia dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.


Selarasnya kebijakan di hulu dan hilir merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat. Dengan demikian, penyesuaian HET beras merupakan bagian penting dari strategi yang lebih luas untuk mencapai tujuan tersebut.


Bukan hanya itu, penyelarasan harga di hulu dan hilir seharusnya merupakan bagian dari upaya yang bermakna untuk memikirkan kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan masalah dari akarnya.


Tantangan Kebijakan Harga Beras

Pemerintah biasanya menghadapi tantangan kompleks dalam menetapkan kebijakan harga beras. Meski, ada kebutuhan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Penentuan harga beras tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi yang kompleks, termasuk biaya produksi, distribusi, dan faktor-faktor pasar lainnya.


Ketika pemerintah mematok harga beras, pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan. Misalnya, menetapkan harga beras di bawah biaya produksi dapat mengakibatkan kerugian bagi petani dan bahkan mengancam ketahanan pangan jangka panjang negara. Di sisi lain, menaikkan harga beras secara drastis bisa memberatkan beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi yang sulit.


Penyelarasan harga di hulu dan hilir dalam konteks ini, adalah usaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan petani dan konsumen, serta memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi semua pihak. Namun demikian, perlu diakui bahwa langkah-langkah tersebut mungkin belum sepenuhnya mencapai semua aspek dari masalah ekonomi dan sosial yang kompleks ini. Bahwa ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan pangan dan pertanian.


Kapitalisme Abai Memenuhi Kebutuhan Rakyat

Dalam sistem saat ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Meski, sudah melalui proses panjang, hasil kebijakan kenaikan HET beras tetap tak berpihak pada rakyat. Apalagi saat ini sangat sulit untuk memiliki kerja dengan gaji yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat. 


Belum lagi harga kebutuhan lain kian melangit, sementara gaji pas-pasan. Akhirnya, masyarakat tak lagi memikirkan bisa makan dengan beras enak yang harganya mahal, cukup bisa makan sudah bersyukur. Sudah jelas bahwa pemerintah tak bersandar pada memenuhi kebutuhan rakyat. Justru importir dan distributor yang notabenenya pengusaha yang memanen untung. 


Apalagi pemerintah membolehkan para pengusaha turun langsung membeli dari petani. Sehingga mereka menguasai bisnis beras ini dari hulu hingga hilirnya. Inilah wajah buruk sistem kapitalisme. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bukan untuk demi terpenuhinya kebutuhan rakyat. Melainkan memandang rakyat dengan kacamata untung rugi dan penyedia fasilitas bagi yang memiliki kepentingan. 


Pemerintah memfasilitasi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya terhadap rakyat. Tak ada konsep halal haram dalam sistem ini. Selama suatu pihak memiliki modal besar, maka ia bisa membeli apapun termasuk kebijakan dari pemerintah yang bisa menguntungkan bisnisnya. 


Islam Menjawab Persoalan Pangan

Dalam Islam, pemerintah dipandang sebagai pelayan masyarakat yang bertanggungjawab memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk dalam penyediaan perumahan dan kebutuhan pangan, seperti beras.


Dalam konteks penyediaan beras, Islam mendorong pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana kebutuhan dasar harus dipenuhi untuk semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.


Selain itu, Islam mendorong para petani untuk produktif dan berusaha agar kebutuhan akan beras tercukupi. Dukungan kepada petani dalam meningkatkan produktivitas mereka adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kemandirian pangan negara dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.


Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam tentang pelayanan dan keadilan sosial sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar, termasuk beras, bagi masyarakat. Langkah-langkah seperti subsidi, pengendalian harga, dan dukungan kepada sektor pertanian merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kebijakan pangan dan pertanian.


Dalam Islam, pemerintah dilarang untuk mematok harga beras. Namun, Islam mewajibkan pemerintah hadir secara langsung dalam proses produksi, distribusi, hingga bisa dikonsumsi oleh setiap rakyat. Islam melarang penimbunan, tengkulak, riba, kartel dan sebagainya. Bukan hanya melarang, Islam menyediakan sanksi tegas bagi pelanggarnya. 


Islam memiliki sistem komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, sebagai keseriusan untuk menjalankan kewajiban yang Allah berikan bagi negara terhadap rakyatnya. Inilah sempurnanya sistem dari Allah yang Maha Kuasa bagi kita makhluknya. Wallahuallam bissawab. [Dara]

Indonesia Darurat Judi Online?

Indonesia Darurat Judi Online?

 


Suasana yang dibangun dalam sistem Islam ialah suasana akidah, menjalani kehidupan ekonomi yang ril bukan 'halu'

Bahwa harta hanya bisa diraih dengan bekerja keras bukan peruntungan seperti judi, dan semisalnya

______________________________


Penulis Sherly Agustina, M.Ag.

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Miris, negara yang dikenal memiliki sumber daya alam melimpah, dan penduduknya mayoritas muslim ternyata terjebak pada lubang kenistaan 'judi online'. Tentu ini menjadi perhatian bersama, mengapa pelaku judi online hingga jutaan? Mengapa mereka 'rela' masuk dalam jebakan judi online yang marak akhir-akhir ini? 


Dilansir dari cnbcindonesia.com (15/06/2024), jumlah warga Indonesia yang terlibat judi online tembus di angka 3,2 juta, data tersebut didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam diskusi daring "Mati Melarat Karena Judi". Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menyatakan, tingginya permintaan menjadi alasan utama judi online semakin menjamur di Indonesia.


Saat ini sudah 5 ribu rekening masyarakat Indonesia yang terindikasi judi online diblokir. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah. Diperkirakan, terdapat 3,2 juta pemain judi online yang berasal dari berbagai latar belakang misalnya mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Jika diakumulasikan mencapai Rp600 triliun perputaran. 


Sumber lain menyebutkan, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi telah memblokir 1.904.246 konten judi online, 5.364 rekening, dan 555 e-wallet yang terafiliasi judi online lalu diajukan ke Bank Indonesia. Adapun pemblokiran 5 ribu rekening tersebut dilakukan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Budi Arie telah berkoordinasi dengan Google mengelola kata kunci mengenai judi online di internet. Dalam pendataannya, telah ada 20.241 kata kunci di Meta dan 2.637 kata kunci judi online yang diberantas di tingkat hulu. Selain itu, koordinasi dengan semua platform terus dilakukan oleh Menkominfo. (Tirto.id, 22/05/2024)


Solusi Pemerintah

Untuk menyelesaikan masalah judi online, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online), Jumat (14/6/2024). Untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.


Adapun para petugas yang ditunjuk dalam Keppres tersebut yaitu, a. Ketua Satgas: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. b. Wakil Ketua Satgas: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. c. Ketua Harian Pencegahan: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak 14 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024. (Kompas.com, 15/06/2024)


Dalam upaya pemberantasan judi online, Presiden Joko Widodo mengandalkan dua cara, yaitu:

Pertama, pencegahan atau preventif dengan jalur edukasi dan literasi. Presiden memberi mandat pada Menkominfo Budi Arie Setiadi, selaku Ketua Harian Pencegahan, untuk mencerdaskan masyarakat mengurangi permintaan judi online.


Kedua, ada tindakan yang dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Usman mengatakan, dalam upaya ini melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo agar situs judi online maupun situs yang menampilkan judi online diturunkan (takedown).


Usman mengatakan, pemerintah berusaha memutus suplainya sekaligus memutus demand. Presiden sudah mengatakan hal tersebut, pertahanan diri kita akan menentukan. Jika pertahanan diri kita kuat karena sudah diliterasi, edukasi, agama juga, maka digoda oleh apa pun (termasuk) judi online sudah pertahanan diri. 


Upaya pemerintah memberantas judi online tentu bukan hanya kali ini, sejak 2018 hingga Juli 2023, pemerintah sudah memblokir 846.047 situs judi online secara bertahap. Sayangnya, walaupun akses telah diputus, situs atau aplikasi judi online masih terus bermunculan dengan nama dan bentuk yang berbeda.


Masyarakat pun akhirnya terus mengaksesnya dengan mudah. Hal ini terjadi, mungkin karena situs judi online “menyamar” sebagai situs resmi lembaga tertentu. Contohnya perbankan, ada jutaan laman web slot gacor (jenis permainan judi slot) yang “nebeng” di situs pemerintah dan akademik.


Kementerian Komunikasi sejak 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023 mencatat ada 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang ditebengi iklan judi online. Bahkan, sejak Januari hingga Juli 2023 Kominfo menemukan 1.509 aplikasi judi online yang menyusup ke situs perbankan. Tentu fakta ini harus ditelusuri lagi, jangan sampai seperti fenomena gunung es bahwa yang tidak tampak di permukaan lebih banyak datanya.


Faktor Penyebab 

Mari kita telaah, penyebab menjamur judi online dengan solusi yang dilakukan pemerintah. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya judi online, dikutip dari Tempo.co.id, (03/10/2023), di antaranya yaitu: 

1. Faktor ekonomi. Kehidupan yang kian sulit, apalagi pasca pandemi covid-19, para kepala keluarga kesulitan mencari nafkah, PHK besar-besaran hingga banyak pengangguran. Ada satu riset menyatakan bahwa tren judi online meningkat pesat ketika pandemi covid-19 yang membuat seluruh kegiatan mengajar via daring.


Hal ini membuat para pelajar mulai mencoba judi online karena orang tua mereka tidak mengetahuinya. Sehingga bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. 


Alasan lain yang paling membuat mereka interest melakukan judi online yaitu mereka hanya perlu mengeluarkan modal sedikit tapi hasil yang didapat bisa berkali-kali lipat.


2. Faktor lingkungan. Ada saja yang melakukannya karena ajakan teman-temannya. Selain itu, rasa penasaran yang timbul karena melihat orang di sekitarnya yang bermain judi online. Circle penjudi, memotivasi orang di sekitarnya tergiur ingin mencoba yang akhirnya kebablasan. 


3. Faktor kesempatan. Pepatah mengatakan, "Kejahatan terjadi bukan hanya sekadar niat, tetapi juga karena ada kesempatan." Begitu juga para pelaku judi online


4. Faktor kurangnya kesadaran individu, yaitu kesadaran moral dan hukum. Kesadaran moral, dia tak bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk. Kesadaran hukum, bisa jadi karena belum ada sanksi yang membuat efek jera bagi para pelaku judi online.


Bahwa perbuatan judi ini bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Karena uang yang dipakai berjudi, bisa jadi bukan dari kantong sendiri. Uang istri atau anggota keluarga yang lain, atau hasil pinjaman riba, dan lainnya.


Solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu edukasi, literasi, pemblokiran situs, rekening, men-take down situs judi online, dan semisalnya belum menjadi solusi menyeluruh. Karena dari faktor penyebab di atas misalnya faktor ekonomi.


Benar adanya rakyat merasa kesulitan menghadapi hidup karena sulit mencari nafkah, terkena PHK yang akhirnya menganggur. Tentu butuh solusi ril dari pemerintah menyelesaikan permasalahan ini agar rakyat tidak terjerat judi online


Melihat sumber daya alam negeri ini yang melimpah, seharusnya mampu membuka lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Apabila kesejahteraan sudah didapat oleh rakyat, tipis kemungkinan mereka tergiur judi online untuk kepuasan sesaat.


Ditambah sekularisme yang diterapkan saat ini, membuat rakyat tak lagi mempertimbangkan agama dalam kehidupan. Standar halal dan haram tak dipakai dalam aktivitas sehari-hari, sehingga tak ada 'rem' ketika melakukan suatu perbuatan.


Tentu permaslahan ini sangat kompleks, butuh solusi sistemik dan mengakar. Butuh sistem yang menjaga akidah umat sehingga perilaku yang muncul lahir dari kekuatan akidah yang mantap agar memiliki 'rem' dalam kehidupan, mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan. 


Sayangnya, umat saat ini bagai dilepas rantainya tetapi mereka tak tahu harus berbuat apa untuk mempertahankan hidup. Tak heran, apa saja dilakukan untuk mempertahankan hidup walau harus melakukan suatu keharaman. 


Solusi Islam

Jelas, umat butuh solusi sistemik yang memiliki asas akidah sehingga bisa menjadi benteng atau pondasi dalam melakukan perbuatan. Sadar, bahwa apa pun yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.


Oleh karenanya, setiap individu akan sangat berhati-hati dalam berbuat. Jangan sampai melanggar rel syariat, karena jika melanggar selain dosa akan mengantarkan kesengsaraan hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. 


Solusi itu tak lain hanya Islam, karena hanya Islam yang berdiri atas asas akidah yang kokoh. Dari akidah ini memancarkan berbagai aturan lainnya dalam semua aspek kehidupan. Di keluarga, mendidik dan mempersiapkan generasi yang akidahnya kuat, dan bisa bermanfaat untuk umat. Hal ini ditunjang dengan tujuan pendidikan Islam yang membentuk generasi memiliki kepribadian Islam. 


Di bidang ekonomi, pemerintah menjamin kebutuhan setiap individu misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan, memberi pinjaman modal bagi yang membutuhkan, memfasilitasi kegiatan agar warga negara memiliki skill, memberikan lahan, dan lainnya.


Selain itu, kebutuhan kolektif warga negara pun dijamin seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang mudah diakses bahkan gratis. Pengelolaan harta milik umum dan negara dikelola oleh pemerintah, digunakan untuk kemakmuran rakyat. 


Sistem sanksi yang diterapkan memiliki efek jera, sehingga siapa saja warga negara dalam Islam tidak mudah melakukan kejahatan atau pelanggaran syariat. Para pelaku kejahatan, akan berpikir ulang ketika akan melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Berbeda dengan sistem saat ini, hukum yang ada tidak membuat efek jera sehingga orang sangat mudah melakukan kemaksiatan dan kejahatan.


Islam dengan tegas melarang judi, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."


Ibnu Katsir menyatakan bahwa kata maisir dalam QS. Al-Maidah ayat 90 artinya sama dengan qimar (judi) (Tafsir Ibnu Katsir, II/92).


Sanksi bagi penjudi ialah takzir, karena judi termasuk perbuatan maksiat yang tidak memiliki hak dan tidak ada kewajiban membayar kafarat. Syaikh Abdurahman UqubatAl-Maliki dalam Nizamul  Fi al-Islam, menjelaskan jenis hukuman takzir yaitu hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, penyaliban, denda, pemboikotan atau pengucilan, pelenyapan harta, ancaman yang nyata, peringatan, pencabutan hak tertentu, celaan, dan ekspos. 


Adapun kadar sanksi takzir, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniah menyatakan kadar hukuman diserahkan pada Qadhi dengan kadar yang bisa menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi dan mencegah orang lain dari kemaksiatan tersebut.


Hukuman ini dilangsungkan di tengah-tengah masyarakat agar muncul rasa takut di hati kaum muslim, sehingga mereka tidak ingin melakukan kemaksiatan yang sama. Inilah efek zawajir (pencegahan) dari sistem sanksi Islam. Selain efek zawajir, juga akan menimbulkan efek jawabir (penebus), sehingga pelakunya akan jera dan diampuni dosanya. 


Pengaturan media dalam Islam sangat selektif, media hanya digunakan untuk dakwah syi'ar Islam, mendekat dan taat pada Allah. Sehingga tak akan mudah ada situs atau aplikasi yang merugikan atau mengajak pada kerusakan seperti pornografi dan judi online.


Suasana yang dibangun dalam sistem Islam ialah suasana akidah, menjalani kehidupan ekonomi yang ril bukan 'halu'. Bahwa harta hanya bisa diraih dengan bekerja keras bukan peruntungan seperti judi, dan semisalnya.


Betapa sempurnanya Islam mengatur kehidupan. Semua ada solusinya karena Allah Sang Khalik dan Pengatur sudah menyiapkan aturan yang sempurna bagi ciptaan-Nya. Maka, layakkah kita mencari dan menggunakan aturan lain selain Islam? Wallahualam bissawab. [SJ]