Alt Title
Kendaraan Listrik yang Penuh Kritik

Kendaraan Listrik yang Penuh Kritik

Baca Juga


Hubungan antara negara dan masyarakat 

bukan bisnis tetapi public responsibility (tanggung jawab publik)

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Prabowo ungkap mobil listrik nasional sedang digarap di Subang khusus untuk memproduksi mobil listrik karya anak bangsa, target produksi massal paling lambat 2028. (Kompas.com.id, 13-08-2026)


Setelah motor listrik, pemerintah Indonesia menargetkan penetrasi kendaraan listrik sebanyak 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada 2030. PT Indika Energi Tbk.(Indika Energy) melalui anak perusahaannya PT Mitra melakukan kerja sama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mendirikan perusahaan patungan dengan afiliasi Hon Hai Technology Group (Foxconn), Foxteq Singapore Pte. Ltd. Perusahaan patungan, PT Foxconn Indika Motor (FIM), akan melakukan bisnis manufaktur untuk kendaraan listrik komersial dan baterai listrik, serta menyediakan layanan konsultasi manajemen. 


Menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Indonesia menjadi salah satu pengembang ekosistem kendaraan listrik dan baterai terkemuka.  


Pendirian FIM merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Januari 2022 oleh Indika Energy, Foxconn, dan mitra lainnya. Kerjasama ini dilakukan melalui skema Build – Operate – Localize (BOL) di Indonesia. Skema BOL dilakukan dalam tiga tahap, yaitu building, operating dan localizing.


Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam industri kendaraan listrik dan industri pendukungnya, termasuk baterai listrik. Indika Energy, Foxconn, dan lainnya akan menjajaki kerja sama investasi yang luas untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.


Head of Battery Strategy Foxconn Troy Wu, mengatakan, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin G20 tahun ini dan ASEAN tahun depan. 


Dilansir dari Nikkei, Foxconn menyuntikkan dana 1,75 dolar AS atau setara Rp26 miliar dan mengambil 40 persen saham, sebagai modal awal kepemilikan FIM. Dapat diketahui bahwa MMG memegang saham sekitar 60 persen sisanya, atau setara Rp41 miliar. Usaha patungan itu pertama-tama akan fokus pada pengembangan baterai lithium besi fosfat untuk EV dan bekerja pada pembuatan kendaraan komersial seperti bus listrik.


Tampak bahwa proyek dari pengadaan mobil listrik nasional ini dipenuhi dengan kerjasama antara pemerintah, pihak swastanisasi dan Kapitalisasi yang mengeluarkan modal besar untuk kepentingan dirinya atau kelompok tertentu.


Kebijakan dan insentif kendaraan listrik di Indonesia muncul tanpa mempertimbangkan keuntungan masyarakat sendiri, karena program ini dinilai lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu dan korporasi besar, bukan oleh rakyat kecil. Harga kendaraan listrik masih sangat tinggi membuat subsidi berupa keringanan pajak dan potongan harga justru jatuh ke tangan masyarakat kelas menengah ke atas yang memang sudah mampu membeli mobil atau motor pribadi. 


Di sisi lain industri kendaraan listrik juga membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah kelompok usaha dan konglomerat yang punya modal kuat.


Namun pemerintah punya alasan tersendiri untuk tetap mendorong kebijakan ini. Pemerintah melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi jangka panjang. Dengan beralih ke listrik, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak yang selama ini membebani devisa negara.


Selain itu,  pemerintah juga ingin membangun ekosistem industri di dalam negeri. Dengan potensi nikel yang besar, Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tapi juga menjadi pusat produksi baterai dan kendaraan listrik sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.


Meski begitu perjalanan menuju era kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Infrastruktur pengisian daya atau SPKLU masih sangat terbatas dan hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga pengguna di daerah masih kesulitan. Harga jual kendaraan listrik juga masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan konvensional karena biaya baterai yang tinggi.


Selain itu, proses pengisian baterai yang memakan waktu lama membuat perjalanan jarak jauh menjadi kurang nyaman. Tidak kalah penting adalah persoalan limbah baterai bekas yang membutuhkan teknologi khusus agar tidak mencemari lingkungan.


Alangkah lebih adilnya jika anggaran negara diarahkan untuk subsidi transportasi umum seperti bus, KRL, atau LRT, karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh jutaan orang setiap hari. Bahkan anggaran ini bisa untuk kebutuhan dasar pokok masyarakat yang masih banyak dibutuhkan seperti harga makanan pokok, biaya listrik, air, kesehatan, pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyakny.


Begitulah ketika pemerintah tetap menggunakan sistem kapitalisme liberalisme yang jelas merusak sumber daya alam dan menyengsarakan masyarakat, tanpa mampu memecahkan permasalahan sampai tuntas. Masyarakat pun mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah menyiapkan masa depan energi dan industri akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat saat ini?


Jelas, fakta diatas menunjukkan bahwa jika pemerintah tetap  dikendalikan oleh sistem kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam serta hajat hidup orang banyak kepada pihak swasta dan asing dengan alih-alih demi kemaslahatan rakyat, tetap sejatinya malah merugikan dan menjadi beban rakyat. Karena kebijakan transisi energi, termasuk dorongan masif penggunaan kendaraan listrik, dinilai tidak lepas dari kepentingan korporasi global dan oligarki tambang.


Dalam Islam sumber energi dan tambang: listrik, bahan bakar, serta barang tambang pendukung baterai (seperti nikel) dikategorikan dalam hukum Islam sebagai kepemilikan umum. Pemerintah wajib mengelola sumber-sumber energi tersebut secara mandiri dan langsung mendistribusikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat dengan murah atau gratis, tanpa ada ketergantungan pada pihak swasta juga asing, dan bukan malah dikomersialisasikan lewat skema pasar bebas atau insentif yang syarat beban utang dan kepentingan kapital.


Pemerintah dalam Islam pun akan mengamati secara seksama apakah kebijakan untuk mengadakan kendaraan listrik ini telah sesuai dengan kebutuhan dasar pokok masyarakat atau belum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus bisa memenuhi kewajiban pelayanan publik dan itu merupakan hak penuh rakyat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta layanan dasar seperti air, listrik, BBM dan infrastruktur transportasi, termasuk sentra bisnis.


Maka ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat  yang diberikan secara gratis oleh negara yang biayanya didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam, tanpa ada pungutan pajak pada masyarakat kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat.


Karena pemerintah dalam Islam akan mengurusi dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan publik masyarakat tanpa pandang bulu. Artinya, fasilitas dan kebutuhan baik sarana dan prasarana harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. 


Seperti sebuah kaidah syariat, "suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib" maka semua bentuk kemaslahatan wajib diwujudkan oleh pemerintah dalam sebuah negara. Maslahat adalah mewujudkan manfaat dan mencegah madarat. Jika kemaslahatan tidak terwujud akan menyebabkan madarat. Menghilangkan madarat hukumnya wajib bagi negara juga wajib bagi kaum muslim.


Nabi saw. bersabda: " Tidak ada bahaya dan perkara yang membahayakan di dalam Islam." (HR. Ahmad dari Ibn Abbas ra)


Hubungan antara negara dan masyarakat bukan bisnis tetapi public responsibility (tanggung jawab publik). Karena negara akan mengurus sumber daya alam semaksimal mungkin demi kemaslahatan umat. Melalui periayahan negara dalam segala aspek terutama politik dan ekonomi yang diatur sesuai hukum syarak, kebutuhan dasar pokok dan kebutuhan sekunder rakyat akan terpenuhi tanpa harus bergantung pada pihak swasta dan oligarki yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan negara.


Islam datang dengan cahaya untuk memberikan rahmatan lil'alamiin menjadi keberkahan buat seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Maka sudah seharusnya umat paham bahwa Islam-lah yang mampu menyelesaikan semua permasalahan saat ini dan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab.

Lamaran Ditolak Nasib Satu Juta Sarjana

Lamaran Ditolak Nasib Satu Juta Sarjana

Baca Juga

 


Solusi terhadap pengangguran tidak cukup dengan menggelar job fair

atau membuat program yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas

____________________

 

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Ijazah sudah di tangan, tetapi pekerjaan tak kunjung datang. Gelar sarjana yang seharusnya menjadi bekal memasuki dunia kerja justru membuat banyak anak muda harus antre panjang di bursa kerja.


Ironisnya, mereka bukan satu atau dua orang, melainkan ribuan hingaa jutaan. Fenomena pengangguran terdidik terus menjadi persoalan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi belum sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.


Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo menyatakan bahwa meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5% menjadi 4%. Namun, secara angka pengangguran sarjana tetap naik dari total akumulasi pengangguran.


Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ekspansi akses pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja untuk pekerjaan berketerampilan rendah. (Kompas.id, 07-08-2026)


Di tengah kondisi tersebut, tuntutan mahasiswa untuk menagih janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja mencuat. Adapun program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, kenyataannya hanya menyerap tenaga kerja yang berketerampilan rendah dan tidak sesuai dengan kompentensi lulusan perguruan tinggi.


Pertumbuhan Ekonomi tetapi Lapangan Kerja Terbatas


Persoalan pengangguran tidak bisa dilihat sebagai ketidakmampuan individu mendapatkan pekerjaan. Ketika jumlah lulusan terus bertambah, sementara lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak tumbuh secara seimbang, persoalannya sudah masuk pada ranah struktural. Ekonomi boleh menunjukkan pertumbuhan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat.


Inilah salah satu persoalan dalam sistem kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi cenderung diukur melalui angka-angka makro dan akumulasi modal. Investasi, produksi, dan keuntungan menjadi ukuran penting keberhasilan ekonomi. Sementara, kondisi rakyat di lapangan apakah mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah kebutuhan dasar terpenuhi? apakah keluarga mampu hidup layak? sering kali tidak menjadi ukuran utama. Akibatnya, seseorang bisa memiliki ijazah, kemampuan, bahkan pengalaman, tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.


Negara Bukan Sekadar Pembuat Kebijakan


Dalam Islam, negara memiliki kedudukan sebagai raa'in, yaitu pengurus dan pelindung urusan rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin/penguasa) adalah penanggung jawab (pengurus rakyat), dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari & Muslim)


Negara tidak boleh melepaskan persoalan pemenuhan kebutuhan rakyat hanya pada mekanisme pasar. Islam juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya tidak berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus menghasilkan kemaslahatan. Negara atau penguasa dalam hal membuat kebijakan harus menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya.


Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqh: "Kebijaksanaan imam (penguasa) terhadap rakyatnya senantiasa dikaitkan dengan kemaslahatan. Negara wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan terpenuhi.


Solusi terhadap pengangguran tidak cukup dengan menggelar job fair atau membuat program yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan perubahan pada struktur ekonomi. Negara perlu membangun industri yang mampu menyerap tenaga kerja, mengembangkan sektor-sektor strategis, mengelola SDA untuk kepentingan rakyat, serta menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.


Islam memiliki prinsip yang berbeda. Negara wajib memastikan rakyat memperoleh pekerjaan yang halal dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terjadi kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan, negara tidak boleh sekadar membiarkannya. Negara harus membuka lapangan kerja, mengembangkan industri, memberikan pelatihan yang dibutuhkan, serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.


Upah harus dibayarkan secara adil dan tepat waktu, sementara hubungan kerja harus berjalan sesuai ketentuan syariat. Negara dalam Islam bukan hanya regulator yang membuat aturan, tetapi raa'in yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Bunda Azzahro

Ilusi Kesejahteraan Pendidik dalam Sistem Kapitalisme

Ilusi Kesejahteraan Pendidik dalam Sistem Kapitalisme

Baca Juga


Sejahtera, janji semu kapitalisme

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara gagal menjamin kesejahteraan dosen

__________________


Penulis Harisagustinawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS- Presiden Probowo menyampaikan pada Pidato RUU APBN 2026 saat Agustus tahun 2025 lalu, bahwa telah mengalokasikan anggaran Rp.178,7 Trilyun untuk gaji hingga kesejahteran guru dan dosen. Sembari menunggu realisasi janji, ternyata fakta berbicara lebih lantang. Diberitakan oleh Serikat Pekerja Kampus, dua orang dosen menyingkap ironi gaji sebagai pendidik dalam. (spk.or.id,30-06-2026)


Cenuk Widiayastrisna Sayekti dosen tetap non ASN Universitas Airlangga menceritakan gaji pokok yang didapat sebesar 2,6 juta per bulan. Sejak berprofesi sebagai dosen dari tahun 2010, kemudian menempuh pendidikan S3 di Australia, pengalaman, dedikasi, dan beban kerja yang besar justru tidak diikuti dengan jaminan kesejahteraan yang memadai. Dinda Dinanti dosen tetap UPN Veteran mengampu 14 SKS dan mengajar 290 mahasiswa, namun harus berjualan kue demi bertahan hidup. Dinda juga menceritakan bahwa rekan sejawat dosen lain mencari penghasilan tambahan sebagai ojol.


Pernyataan tersebut disampaikan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus di Mahkamah Konstitusi. Sidang uji materi UU tersebut berfokus pada kesejahteraan (gaji pokok, tunjangan, perlindungan hukum) dosen dan kepastian upah di Indonesia dengan berbagai status kepegawaian.


Besaran gapok dosen PNS diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, sementara dosen swasta atau honorer bergantung pada kebijakan yayasan serta jumlah SKS yang diampu. Sebagai gambaran, untuk Golongan III (Lulusan S2): mulai dari Rp2.785.700.


Komposisi APBN Indonesia yang berasal dari hutang dan pajak dengan defisit sekitar 2,68% dari PDB untuk tahun 2026 tidak akan mampu mewujudkan pendidikan yang unggul. APBN Indonesia 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun justru digunakan untuk menjalankan delapan agenda prioritas nasional termasuk MBG, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. (cnbc.com, 23-09-2025).


Minimnya Gaji Dosen


Anggaran negara justru banyak habis untuk membayar utang negara berikut bunganya, juga untuk proyek prestisius dan populis semisal IKN, MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih yang justru menguntungkan para pemilik modal.


Contoh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp147,41 triliun sejak 2022 hingga 2026. Jika melihat pengelolaan APBN Indonesia, program-program ini justru menyerap anggaran sangat besar dan melibatkan kepentingan ekonomi kapitalis, namun tidak dengan kejelasan manfaat langsung bagi masyarakat.


Meskipun anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, realitanya anggaran itu tidak hanya masuk ke kementerian pendidikan, tetapi ke berbagai kementerian dan lembaga, serta ditransfer ke daerah. Alhasil, anggaran yang masuk ke kementerian pendidikan sangat kecil sehingga berdampak kepada kekurangan anggaran untuk kesejahteraan dosen.


Anggaran pendidikan juga tidak luput dari korupsi. Data dari ICW, sepanjang 2016—2021 terdapat 240 kasus korupsi sektor pendidikan di Indonesia dengan total kerugian negara mencapai Rp1,6 triliun. Selain potensi korupsi, keterlambatan turunnya dana karena proses birokrasi yang panjang dan rumit memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Dampaknya, anggaran tersebut akan menghabiskan dua hingga tiga kali lipat dari anggaran awal sehingga terjadi pembengkakan biaya dan rentan dipangkas.


Kerja bakti para dosen, minimnya gaji dosen berbanding terbalik dengan besarnya tugas dan tanggung jawab mereka. Selain mengajar dan mengevaluasi perkuliahan, menyusun kurikulum, dosen harus melakukan penelitian, membimbing mahasiswa skripsi atau tesis, menjadi penguji, pengabdian, menyusun jurnal, dan menyelesaikan administrasi kampus.


Jika ingin mendapatkan kenaikan gaji, tunjangan, ataupun sertifikasi, dosen harus bekerja ekstra. Dosen wajib menghasilkan jurnal internasional terindeks Scopus sehingga diakui fungsional dan keahliannya. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan submit pada jurnal jenis ini cukup mahal, berkisar 4 sampai 45 juta rupiah bergantung pada kuartil jurnal tersebut. Biaya yang dikeluarkan dosen untuk melanjutkan studi S2 dan S3 pun sangat tinggi bergantung pada mekanisme syarat lulus kampus studi lanjut. Padahal tidak semua dosen yang melanjutkan studi mendapatkan beasiswa.


Banyak dosen mencari penghasilan tambahan di tempat lain, seperti menambah pemasukan dari proyek-proyek yang nilainya lebih besar daripada gaji pokok seorang dosen. Hal ini akhirnya mendorong dosen lebih fokus pada pekerjaan sampingan dibandingkan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.


Pendidikan Kapitalisme Sebagai Sektor Jasa


Dalam sistem kehidupan saat ini, intelektual tidak lagi dipandang sebagai orang yang perlu dihormati. Pada akhirnya, dosen hanya dianggap sebagai profesi. Bukan lagi sebagai pendidik ataupun intelektual yang keilmuannya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan profesi yang sibuk mencari cuan. Belum lagi sudah menjadi rahasia umum di beberapa kampus, ada oknum dosen yang menjadi joki untuk tugas akhir. 


Sejahtera, Janji Semu Kapitalisme 


Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara gagal menjamin kesejahteraan dosen. Kesejahteraan pendidik merupakan salah satu faktor pendidikan berkualitas. Pendidik tidak akan fokus menjalankan tugas mendidik generasi saat kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Mustahil jika berharap pendidikan tinggi akan berkualitas jika gaji yang didapat para pendidik masih minim sementara beban berat pendidik semakin bertambah.

 

Pendidikan merupakan sektor strategis maka seharusnya mendapatkan anggaran prioritas. Jaminan kesejahteraan bagi pendidik adalah hal yang harus diwujudkan. Jika melihat kondisi Indonesia yang berhaluan Kapitalisme, kesejahteraan dosen hanyalah sebuah wacana.


Pendidikan dalam sistem kapitalisme dipandang sebagai sektor jasa yang diperdagangkan bukan kebutuhan yang menjadi hak publik. Ketika kampus menjadi hak publik, maka negara wajib menyediakan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan pendidik yaitu dosen akan langsung menjadi tanggung jawab negara.


Namun, saat pendidikan menjadi sektor jasa, maka kampus akan mencari pendanaan secara mandiri. Kondisi ini akan berdampak pada komersialisasi pendidikan tinggi sehingga berdampak pada kualitas dan akses pendidikan.


Kampus akan kesulitan mengatur pengeluaran terkait gaji dosen karena bergantung penuh pada dana mandiri. Melalui WTO GATS tahun 1995 lalu disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2012, status perguruan tinggi resmi menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH). Keterikatan Indonesia dalam WTO GATS inilah yang menjadi pendorong utama perguruan tinggi masuk ke dalam sektor liberalisasi dan memiliki hak otonom terkait pengelolaan. 


Kondisi tersebut melegalkan skema cost sharing antara negara dan kampus yaitu beban biaya pendidikan berasal dari UKT, uang pangkal, kerja sama industri, dan unit bisnis kampus. Pendidikan otomatis menjadi mahal sementara dosen terus dituntut berkarya secara maksimal dengan membuat jurnal dan melakukan penelitian, sebaliknya para dosen tetap terbelenggu dengan beban kesejahteraan.


Kapitalisme menjadikan negara berhitung untung rugi terkait anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang minim merupakan hasil dari politik anggaran sistem kapitalisme yang tidak memprioritaskan pendidikan. Negara Kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan hutang sebagai sumber APBN. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang nilainya besar seharusnya dapat diandalkan menjadi sumber pemasukan, malah diberikan kepada swasta sehingga menguntungkan kapitalis.


Pandangan Islam terhadap Intelektual


Penguasa (khalifah) adalah pengurus dan pelayan urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Ingatlah setiap kalian adalah raa’in (pemimpin/pengurus) dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)


Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah bahwa khalifah adalah orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Layanan pendidikan dalam Islam adalah kewajiban yang harus Negara berikan kepada rakyat, bukan komoditas bisnis. Maka kesejahteraan pendidik atau dosen adalah tanggung jawab negara. Islam mewajibkan negara memberikan penghargaan yang layak kepada para dosen agar fokus mendidik generasi.


Sebagai gambaran, pada zaman Khalifah Umar bin Khathab, misalnya pendidik yaitu guru digaji hingga 15 dinar/bulan (1 dinar = 4,25 gram emas) per bulan. Jika memakai standar harga emas saat ini per Juli 2026, yakni 1 gram emas adalah Rp2,6 juta, maka gaji guru setara dengan Rp165,75 juta per bulan.


Gaji pendidik pada masa Kekhalifahan Abbasiyah mencapai 1.000 dinar/tahun atau sekitar 11 miliar per tahun. Khalifah juga memberikan gaji dua kali lipat bagi pengajar Al-Qur’an. Bahkan ketika pengajar atau ilmuwan menghasilkan buku, mereka akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan berat buku tersebut (dalam dinar). Para pendidik termasuk dosen tidak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan, fokus mendidik sekaligus mengembangkan keilmuan. Sementara itu, ketersediaan kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggung jawab Khil4fah.


Negara Islam mempunyai konsep yang khas dalam mengelola keuangan, yaitu Baitulmal yang membagi sumber pendapatan dan pos pengeluaran berdasarkan syariat Islam tanpa mengandalkan hutang ribawi. Pemasukan Baitulmal berasal dari jizyah, fa’i, kharaj, ganimah, dan pengelolaan seluruh SDA (milkiyyah‘amah). Semua pemasukan tersebut akan dikelola oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk gaji para dosen. Pengeluaran baitul mal untuk pendidikan akan dikeluarkan melalui pos kesejahteraan dan layanan publik.


Dukungan penuh dari negara akan menjadikan dosen hidup sejahtera. Negara Khil4fah memiliki struktur yaitu qadi yang memeriksa seluruh perkara termasuk hak umum dan tersebar di setiap wilayah bernama al-Muhtasib (Muslimahnews.net, 29-08-2025)


Qadi Muhtasib memiliki wewenang memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan secara langsung tanpa memerlukan adanya sidang pengadilan sehingga pengawasan dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan dapat berjalan efektif. Negara Khil4fah menegakkan sistem sanksi Islam yang tegas jika terdapat penyelewengan dana pendidikan.


Mekanisme seperti ini akan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan efektif. Keseluruhan upaya tersebut adalah langkah strategis negara Islam yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi pendidik. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Gen Z Terjepit: Antara Dompet Menipis, Healing, dan Krisis Arah Hidup

Gen Z Terjepit: Antara Dompet Menipis, Healing, dan Krisis Arah Hidup

Baca Juga

 


Negara seolah lepas tangan

dari tanggung jawabnya dan membiarkan mekanisme pasar bebas mendikte hajat hidup orang banyak


__________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA- Generasi Z hari ini berdiri di bawah tekanan hidup yang sangat besar dan kompleks. Di satu sisi, mereka harus menghadapi masalah ekonomi yang semakin menghimpit ruang gerak harian mereka; di sisi lain, mereka terjebak dalam arus budaya modern yang menawarkan pelarian instan dari rasa penat.


Dikutip dari (kompas.com, 12-8-2026) Berdasarkan data yang ada, lebih dari 48% Gen Z secara terbuka menyatakan bahwa mereka merasa tidak aman secara finansial di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. 


Ironisnya, di tengah impitan dompet yang kian menipis, alokasi anggaran belanja untuk self-reward dan kegiatan healing justru mengalami lonjakan yang cukup drastis. Fenomena ini bukan sekadar pamer gaya hidup mewah, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan emosional yang mendesak untuk meredam beban mental serta stres harian akibat kerasnya tekanan zaman. (Kompas.com, 03-5-2026)

Cengkeraman Kapitalisme dan Sekularisme


Masalah pelik ini sejatinya timbul akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme global yang menempatkan perolehan keuntungan material di atas segalanya. Sistem ini membuat biaya hidup, harga kebutuhan pokok, serta biaya layanan kesehatan dan pendidikan terus melambung tinggi tanpa kendali, sementara pendapatan buruh dan pekerja cenderung stagnan tanpa perlindungan yang memadai. 


Negara seolah lepas tangan dari tanggung jawabnya dan membiarkan mekanisme pasar bebas mendikte hajat hidup orang banyak, sehingga memaksa anak muda untuk berjuang sendirian demi bertahan hidup dalam kancah persaingan yang tidak adil.


Tekanan finansial tersebut semakin diperparah oleh dominasi gaya hidup sekuler-liberal yang menormalisasi budaya hedonis sebagai solusi pelarian paling logis dari stres. Kehadiran media sosial yang terus-menerus memicu rasa FOMO (Fear of Missing Out) turut mendorong perilaku konsumtif demi mendapatkan validasi sosial yang semu.


Namun, akar masalah yang paling dalam adalah krisis tujuan hidup. Hilangnya arah dan kompas moral membuat standar kebahagiaan direduksi secara sempit ke dalam materi duniawi, bukan pada rida Allah Swt..

Solusi Hakiki: Penerapan Islam Kafah


Islam datang membawa pandangan hidup yang sangat jelas bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Allah Swt. telah menegaskan hakikat penciptaan manusia melalui firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."


Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya didapat dari ketaatan kepada Sang Pencipta, bukan dari pelarian materi atau healing sesaat.


Untuk menyelamatkan generasi muda dari krisis multidimensional ini, Islam menawarkan solusi tuntas yang diterapkan secara menyeluruh (kafah):


Sistem Ekonomi Islam: Negara Khil4fah wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, melalui pengelolaan kekayaan alam yang adil.


Negara juga memastikan ketersediaan lapangan kerja yang luas, sehingga tidak ada lagi individu yang harus menanggung beban ekonomi seorang diri.


Sistem Pergaulan dan Media: Islam menutup rapat celah budaya hedonis dan sekuler yang merusak moral. Media massa difungsikan secara optimal sebagai sarana edukasi publik untuk membangun ketakwaan kolektif dan pengawasan sosial yang sehat di tengah masyarakat.


Sistem Pendidikan Islam: Membangun visi hidup yang lurus melalui kurikulum berbasis akidah yang sahih. Generasi muda dibekali jiwa yang tangguh agar menjadikan ridho Allah Swt. sebagai satu-satunya standar dalam setiap amal perbuatan.


Penerapan Islam kafah bukan sekadar pilihan teologis semata, melainkan sebuah keniscayaan mutlak yang bersifat politis, ekonomis, serta sosial untuk membenahi seluruh kerusakan struktural secara tuntas. Hanya dengan menerapkan seluruh aturan mulia dari Sang Pencipta secara menyeluruh, negara akan berfungsi sebagai pelindung yang hakiki, menghentikan eksploitasi kapitalistik, serta membebaskan generasi muda dari cengkeraman krisis arah hidup.


Kembali kepada Islam kafah adalah satu-satunya jalan keluar yang paling adil untuk membangkitkan kembali kemuliaan umat manusia serta menyelamatkan masa depan peradaban generasi bangsa kita secara sempurna di dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]


Murni Cendra Kasih, S.Pd., Gr. 

Motor Listrik Nasional: Untuk Rakyat atau Oligarki?

Motor Listrik Nasional: Untuk Rakyat atau Oligarki?

Baca Juga

 



Kapitalisme menempatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai motor utama, 

sementara Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan pengelolaan ekonomi


________________


Penulis Nur Hasanah, S.Kom.

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Islam


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Molinas dan Ambisi Kendaraan Listrik Nasional

Motor Listrik Nasional (Molinas) resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13-08-2026).


Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian industri dan ekosistem kendaraan listrik nasional. Presiden bahkan mengapresiasi keberanian pelaku usaha yang mengambil risiko dalam pengembangan industri ini. (presidenri.go.id, 13-08-2026)


Pengembangan Molinas melibatkan pemerintah, BUMN, dan pengusaha nasional. PT Indika Energy Tbk menjadi salah satu pelaku usaha yang mengembangkan industri motor listrik, sementara Danantara memberikan dukungan terhadap ekosistem dan pembiayaan. Pemerintah juga menyebut sekitar 10 perusahaan nasional telah memenuhi kriteria TKDN untuk ikut mengembangkan Molinas.

Tidak hanya pemain dalam negeri, perusahaan global juga masuk ke ekosistem kendaraan listrik Indonesia. BYD membangun fasilitas produksi kendaraan listrik di Subang dengan investasi besar, sedangkan VinFast menyiapkan fasilitas perakitan motor listrik di kawasan yang sama.


Pasarnya pun dibidik secara agresif. Rosan Roeslani menyebut jumlah sepeda motor di Indonesia sekitar 140 juta unit, sedangkan penjualan motor listrik masih sekitar 60–70 ribu unit per tahun. Pemerintah kemudian mendorong pembiayaan dengan bunga lebih rendah, tenor lebih panjang, bahkan kemungkinan tanpa uang muka. Bahkan James Riady, dari Grup Lippo disebut telah menyatakan komitmen membeli 20.000 unit motor listrik.


Setelah motor listrik, pemerintah juga menargetkan produksi massal mobil listrik nasional. Ambisinya jelas, kendaraan listrik diharapkan menjadi bagian penting dari masa depan industri dan transportasi Indonesia.

Siapa yang Sesungguhnya Diuntungkan?


Pertanyaannya, ketika negara begitu serius mendorong kendaraan listrik, siapa yang paling menikmati manfaatnya?


Jawabannya dapat dilihat dari siapa saja yang berada di dalam rantai bisnisnya. Ada produsen kendaraan, investor, perusahaan tambang, industri baterai, lembaga pembiayaan, hingga korporasi yang menguasai berbagai bagian rantai pasok. Bahkan sejak awal, Presiden secara terbuka memberikan apresiasi kepada pelaku usaha swasta yang berinisiatif dan mengambil risiko dalam proyek tersebut.
Artinya, proyek Molinas tidak berdiri sebagai program negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat semata, tetapi berjalan dalam kerangka kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.


Memang, pemerintah menetapkan persyaratan TKDN. Namun, memenuhi TKDN tidak otomatis berarti seluruh rantai produksinya telah mandiri. Dalam kebijakan industri, komponen yang tidak diproduksi di dalam negeri tetap dapat berasal dari luar negeri. Bahkan, roadmap kendaraan listrik nasional sendiri menunjukkan peningkatan TKDN dilakukan secara bertahap.


Lebih jauh, slogan kemandirian industri perlu dilihat dari sisi sumber bahan bakunya. Indonesia memang kaya nikel dan memiliki posisi penting dalam rantai pasok baterai. Namun, eksploitasi sumber daya tersebut juga menimbulkan persoalan ekologis.


WALHI, dengan merujuk data Auriga, mencatat bahwa sepanjang 2001–2023 pertambangan nikel di Indonesia menyebabkan hilangnya sekitar 193.830 hektare hutan alam. Kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi dari knalpot ketika digunakan, tetapi rantai pasoknya dapat meninggalkan kerusakan besar di wilayah tambang.


Di sinilah persoalannya, ketika sumber daya alam dikerahkan untuk menopang industri kendaraan listrik, siapa yang mendapatkan nilai ekonominya? Jika pengelolaan sumber daya tetap berada dalam mekanisme bisnis yang memberikan ruang besar kepada korporasi, maka label “nasional” belum tentu berarti manfaat terbesar kembali kepada rakyat. 


Pembiayaan murah, bunga rendah, atau bahkan DP nol persen juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Kebijakan tersebut lebih banyak mendorong masyarakat menjadi konsumen kendaraan. Sementara kebutuhan energi yang lebih fundamental, BBM terjangkau, listrik murah, dan transportasi publik yang memadai, tetap membutuhkan penyelesaian yang lebih menyeluruh.

Dalam Islam Negara Bukan Pelayan Korporasi


Islam memiliki pandangan berbeda tentang posisi negara. Negara adalah ra'in, yakni pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat.


Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis di atas menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya berperan sebagai regulator yang membuka ruang bisnis bagi investor. Negara berkewajiban memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Sarana transportasi dan energi termasuk kebutuhan penting yang harus dikelola dengan orientasi kemaslahatan rakyat.


Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan tersebut. Sumber daya alam yang melimpah juga tidak semestinya sekadar dijadikan komoditas untuk memperbesar keuntungan segelintir korporasi. Kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.

Kedaulatan Energi dan Industri dalam Islam


Dalam sistem Islam, negara memiliki kedaulatan untuk mengelola kekayaan alam dan mengarahkan industri berdasarkan kebutuhan rakyat. Negara tidak menggantungkan pembiayaan pembangunan kepada oligarki sehingga kebijakan ekonomi tidak mudah ditarik oleh kepentingan pemilik modal. Industri kendaraan listrik boleh saja dikembangkan jika memang memberikan kemaslahatan.


Teknologi boleh maju, industri boleh tumbuh, dan produksi boleh dilakukan secara massal. Namun, ukurannya bukan sekadar seberapa besar investasi masuk atau berapa banyak kendaraan terjual. Ukuran utamanya adalah, apakah kebutuhan rakyat terpenuhi, apakah kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, dan apakah lingkungan tetap terjaga?


Inilah perbedaan mendasar antara sistem Islam dan kapitalisme sekuler. Kapitalisme menempatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai motor utama, sementara Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan pengelolaan ekonomi.
Karena itu, persoalan Molinas sesungguhnya bukan sekadar soal motor listrik. Persoalannya adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang mengendalikan industri, dan untuk siapa kekayaan negara dikelola.


Jika negara hanya menjadi fasilitator bisnis, maka sangat mungkin rakyat kembali ditempatkan sebagai pasar. Namun, jika negara benar-benar menjalankan fungsi ra'in, industri dan kekayaan alam akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Konsepsi pengelolaan semacam ini hanya dapat diterapkan secara utuh dalam sistem politik dan ekonomi Islam, yakni Khil4fah yang memiliki mekanisme pengelolaan kekayaan berdasarkan syariat dan bertentangan secara prinsip dengan kapitalisme sekuler. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Ketika Ayah Gagal, Anak Menjadi Korban

Ketika Ayah Gagal, Anak Menjadi Korban

Baca Juga

 


Lihat pula kerusakan struktur yang memungkinkan persoalan ekonomi

lemahnya tanggung jawab keluarga, dan kekerasan bertemu dalam satu rumah

____________________


Penulis Aisah Salwi

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (QS Al-Baqarah: 233)


Rumah semestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Namun, apa jadinya jika tangan yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ketakutan. Lebih memilukan lagi, ketika ibu harus pergi jauh ke luar negeri demi mencari nafkah, sementara ayah yang semestinya menjadi penanggung jawab ekonomi keluarga justru melampiaskan emosi kepada anaknya.


Kasus penganiayaan anak kembali terjadi di Purwakarta. Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan seorang ayah berinisial PY yang diduga menganiaya anak kandungnya yang berusia enam tahun. Polisi menyebut penganiayaan dipicu emosi karena pelaku tidak diberi uang oleh istrinya yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. (detikjabar.com, 14 Agustus 2026)


Yang lebih menyayat, peristiwa penganiayaan tersebut ternyata terjadi pada Februari 2026 dan baru viral beberapa bulan kemudian. Polisi juga menyatakan korban mengalami trauma dan akan mendapatkan pendampingan psikologis. (detikjabar.com, 14 Agustus 2026)


Tentu, penganiayaan terhadap anak adalah perbuatan keji yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kemarahan, kesulitan ekonomi, ataupun konflik rumah tangga tidak pernah menjadi pembenar untuk menyakiti anak. Namun, berhenti pada penangkapan pelaku tidak cukup. Kita perlu bertanya lebih dalam: mengapa seorang ibu harus menjadi pencari nafkah di negeri orang, sementara ayah berada di rumah dan justru menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan?

Ketika Fungsi Keluarga Terbalik


Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekadar kumpulan individu yang tinggal serumah. Ia merupakan institusi yang memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.


Allah Swt. berfirman: “Kaum laki-laki adalah qawwam bagi kaum perempuan...” (QS An-Nisa: 34)


Qawwam bukan berarti laki-laki boleh berkuasa secara zalim atas perempuan. Qawwam adalah amanah kepemimpinan, perlindungan, pengurusan, dan tanggung jawab. Salah satu konsekuensi utamanya adalah kewajiban memberikan nafkah.


Karena itu, nafkah keluarga bukan kewajiban yang boleh dilemparkan begitu saja kepada istri. Suami wajib berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai kemampuannya. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, sementara anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.


Ketika seorang ibu akhirnya harus menjadi pekerja migran jauh dari anak demi menopang ekonomi keluarga. Persoalannya tidak bisa semata-mata dibaca sebagai perempuan bekerja. Yang harus dilihat adalah mengapa sistem ekonomi membuat sebuah keluarga begitu rentan sehingga keberlangsungan hidupnya bergantung pada kepergian ibu ke luar negeri? Di sinilah persoalan sistemik mulai terlihat.

Kemiskinan Bukan Sekadar Masalah Pribadi


Kapitalisme menempatkan kehidupan ekonomi dalam mekanisme pasar. Negara cenderung bertindak sebagai regulator, sementara pemenuhan kebutuhan rakyat banyak diserahkan kepada kemampuan individu memperoleh pendapatan.


Akibatnya, ketika lapangan pekerjaan layak terbatas, upah tidak mencukupi kebutuhan, dan kebutuhan hidup terus meningkat, keluarga dipaksa mencari berbagai jalan untuk bertahan. Salah satunya dengan mengirim anggota keluarga menjadi pekerja migran.


Ironisnya, perempuan yang pergi mencari nafkah sering kali harus membayar harga sosial yang mahal: berjauhan dengan suami, kehilangan momen pengasuhan anak, bahkan menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi di negeri orang. Sementara di rumah, fungsi pengasuhan dapat berjalan tanpa kehadiran ibu secara optimal.


Dalam kasus Purwakarta, persoalan ekonomi bahkan berkelindan dengan kegagalan menjalankan tanggung jawab sebagai qawwam. Istri berada di luar negeri sebagai pencari nafkah, sedangkan suami justru meminta uang kepadanya dan kemudian melampiaskan kemarahan kepada anak ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi. (detikjabar.com, 14 Agustus 2026)


Ini bukan berarti setiap ibu yang bekerja atau menjadi PMI pasti menyebabkan kerusakan keluarga. Tidak demikian. Persoalannya adalah ketika sistem ekonomi membuat pembagian peran keluarga yang seharusnya menjadi pilihan berubah menjadi keterpaksaan demi bertahan hidup.

Negara Tak Boleh Lepas Tangan


Islam tidak hanya memberikan nasihat moral kepada individu, tetapi menetapkan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan laki-laki memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menunaikan kewajiban nafkahnya. Negara juga tidak boleh membiarkan seorang kepala keluarga sengaja menelantarkan istri dan anaknya.


Dengan demikian, penyelesaian Islam tidak berhenti pada seruan, “Ayah harus bertanggung jawab.” Negara juga harus menciptakan kondisi agar tanggung jawab itu dapat dijalankan. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Negara bertanggung jawab atas rakyatnya. Masing-masing memiliki amanah yang tidak boleh ditinggalkan.

Hukum Tegas, Anak Terlindungi


Islam juga tidak membiarkan anak menjadi korban tanpa perlindungan. Kekerasan terhadap anak merupakan kezaliman yang wajib dihentikan dan pelakunya wajib dimintai pertanggungjawaban.


Dalam sistem hukum Islam, sanksi diberikan berdasarkan jenis dan tingkat kejahatan. Dalam kasus yang memenuhi syarat-syaratnya, terdapat mekanisme kisas atau diat untuk tindak penganiayaan yang menyebabkan luka atau cedera tertentu; sedangkan bentuk pelanggaran lain dapat dikenai takzir oleh hakim. Tujuannya bukan sekadar membalas, tetapi menjaga jiwa, mencegah kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.


Karena itu, hukum harus memberikan efek pencegahan yang nyata. Anak tidak boleh menunggu sampai luka fisiknya parah atau videonya viral terlebih dahulu baru mendapatkan perlindungan.

Islam Menata, Bukan Sekadar Mengobati


Kasus Purwakarta semestinya menjadi alarm keras. Jangan hanya melihat seorang ayah sebagai pelaku dan seorang anak sebagai korban. Lihat pula kerusakan struktur yang memungkinkan persoalan ekonomi, lemahnya tanggung jawab keluarga, dan kekerasan bertemu dalam satu rumah.


Islam menawarkan penyelesaian dari akar: ayah didorong dan diwajibkan menjalankan fungsi qawwam; negara menjamin kebutuhan dasar dan membuka akses pekerjaan yang layak; keluarga dibina dengan akidah dan syariat; sementara hukum ditegakkan secara tegas terhadap kezaliman.


Dengan mekanisme itu, perempuan tidak dipaksa menjadi penyangga utama ekonomi keluarga karena kegagalan negara menyediakan kesejahteraan. Anak tidak dibiarkan kehilangan perlindungan. Dan ayah tidak diberi ruang untuk melepaskan amanahnya.


Sebab keluarga yang kokoh tidak lahir dari slogan ketahanan keluarga semata. Ia membutuhkan aturan yang benar, ekonomi yang menjamin kesejahteraan, pembagian peran yang jelas, serta negara yang sungguh-sungguh bertanggung jawab melindungi rakyatnya.


Dalam pandangan Islam, semua itu bukan sekadar program sosial. Ia adalah kewajiban syariat yang harus diwujudkan oleh negara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Remaja Darurat HIV, Islam Solusi Hakiki

Remaja Darurat HIV, Islam Solusi Hakiki

Baca Juga

 


Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh

melalui penerapan sistem pergaulan yang sesuai dengan syariat

______________


Penulis Lilis Ummu Ikhwan

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Muslimah Peduli Umat


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Indonesia menghadapi persoalan HIV yang cukup serius. Pada 2025, diperkirakan terdapat sekitar 564.000 orang yang hidup dengan HIV (ODHIV), sementara baru sekitar 63% yang mengetahui dirinya berstatus HIV.


Kondisi yang sangat memprihatinkan terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data kumulatif sejak 2001 hingga Juni 2026, tercatat 7.230 orang hidup dengan HIV, termasuk 522 pelajar mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. (Kumparannews.com, 24-07-2026)


Kondisi serupa juga terjadi di kota Semarang. Kasus HIV pada kelompok usia muda menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dianggap hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, tetapi sudah menjadi ancaman bagi generasi muda. Karena itu, sejumlah pejabat daerah mendorong pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV.


Pemerintah selama ini juga mengedepankan beberapa langkah pencegahan, seperti menghindari hubungan seksual sebelum menikah, setia kepada satu pasangan, serta menggunakan kondom bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi. Namun, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan. Penanganan HIV tidak cukup hanya melalui pemeriksaan dan pengobatan, meskipun keduanya tetap penting. Persoalan ini juga berkaitan dengan sistem pergaulan dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. 


Dalam pandangan penulis, kehidupan yang berlandaskan sekularisme dan kapitalisme cenderung menempatkan kebebasan individu serta hak asasi manusia sebagai pijakan utama, sehingga perilaku pergaulan bebas semakin sulit dikendalikan. Meningkatnya kasus HIV di kalangan remaja menjadi gambaran adanya persoalan dalam tatanan kehidupan. 


Pemisahan agama dari kehidupan dapat membuat nilai-nilai agama semakin terpinggirkan. Akibatnya, hubungan di luar pernikahan, pergaulan bebas, serta pengaruh media yang tidak selalu terkontrol dapat semakin mudah memengaruhi perilaku generasi muda.


Berbagai program pemerintah yang hanya berorientasi pada aspek teknis dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pencegahan HIV membutuhkan pendekatan yang juga menyentuh aspek moral dan perilaku. Selama nilai agama tidak menjadi landasan dalam mengatur kehidupan, upaya pencegahan dinilai akan menghadapi tantangan yang besar.


Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh melalui penerapan sistem pergaulan yang sesuai dengan syariat.


Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا 

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32)


Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan, melarang mendekati zina, mewajibkan pakaian yang sesuai syariat, serta menetapkan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum syara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.


Dalam sistem pendidikan Islam, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dapat disandingkan dengan pemahaman fikih. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan, tetapi juga memahami batasan perilaku menurut agama serta menyadari adanya pertanggungjawaban setiap perbuatan di hadapan Allah Swt..


Upaya perlindungan generasi juga membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Keempat unsur tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, menjaga moral, serta melindungi generasi muda dari berbagai ancaman, termasuk HIV.


Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai Islam, diharapkan lahir generasi yang memiliki pemahaman agama, akhlak mulia, serta mampu menjaga diri dari perilaku yang berisiko. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Nasib Sarjana Menganggur Tanggung Jawab Siapa?

Nasib Sarjana Menganggur Tanggung Jawab Siapa?

Baca Juga

 



Sistem ekonomi kapitalisme telah memaksa negara

menyerahkan secara penuh penciptaan lapangan kerja kepada pasar atau pihak swasta

________________________



KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA-
Banyak diantara pelajar lulusan SMA sederajat bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dengan harapan memiliki skill ilmu dan keahlian sebagai bekal menuju kehidupan di masa depan.


Mereka berharap ketika lulus dari perguruan tinggi akan mudah mendapatkan pekerjaan karena gelar yang didapat. Namun, harapan itu menjadi pupus dengan kenyataan saat ini banyak lulusan sarjana yang menganggur.


Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia pada Rabu, 05-08-2026 menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada bulan Mei 2026, terdapat 7,22 juta pengangguran di Indonesia dengan persentase 7,68 persen adalah lulusan SMK. Pengangguran pada tingkat terendah adalah lulusan pendidikan SD yaitu 2,13 persen dari jumlah seluruh pengangguran di negeri ini. Adapun tinggkat pengangguran terbanyak kedua adalah lulusan SMA sebanyak 6,17 persen dan berikutnya lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebanyak 6,09 persen.


Menurut data dari Kompas Bandung pada 07-08-2026, terdapat 1.033.182 orang lulusan sarjana masih menganggur sebagaimana disampaikan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Mei 2026. Tidak heran, jika para mahasiswa merasa khawatir atas nasibnya. Mereka pun berniat menagih janji presiden Prabowo Subianto dalam janji program penciptaan 19 juta pekerjaan.


Klaim pemerintah pertumbuhan ekonomi kian naik. Namun faktanya, lapangan kerja kian sulit, PHK melonjak, dan kemampuan daya beli masyarakat anjlok. Fakta lainnya, ketika jobfair ada ribuan pelamar kerja berlomba lomba untuk mendapat pekerjaan, hingga orangtua turut serta mendampingi anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran Buah Sistem Kapitalis


Sistem kapitalis mengukur pertumbuhan ekonomi dengan akumulasi modal yang ada, bukan dengan tingkat kesejahteraan manyarakat secara riil atau dengan standar terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat orang perorang.


Kenyataan yang ada kekayaan hanya berputar pada pemilik modal saja, sedangkan yang miskin hanya kebagian tetesannya saja, itupun harus diperebutkan dengan persaingan sengit. Ketimpangan mencolok antara si kaya dan si miskin menjadi pemandangan rakyat kota maupun desa, ditambah beban faktor pengangguran yang kian meningkat.


Pada sistem kapitalis terjadinya PHK dan pengangguran akan dibiarkan begitu saja. Karena dalam sistem ini keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja. Bayangkan saja satu perusahaan dapat melakukan PHK pekerja sebanyak ratusan bahkan ribuan. Bagaimana dengan nasib lulusan baru yang ingin mendapat perkerjaan? Sedang yang sudah bekerja saja sulit mempertahankan pekerjaannya.


Hal ini karena negara menyerahkan secara penuh penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sementara negara hanya bertindak sebagai regulator sekadar memastikan keberlangsungan hal tersebut. Maka wajar jika janji yang pernah diucap oleh seorang presiden di negeri ini tak kunjung terealisasi.


Ditambah lagi kapitalis membiarkan kepemilikan umum seperti sumber daya alam berupa tambang, minyak, batu bara, energi, hasil laut dan hutan telah dikuasai oleh pihak korporasi swasta alias asing dengan nama investasi. Padahal seharusnya negara secara mandiri mengelola untuk rakyatnya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Islam Mampu Menyerap Tenaga Kerja secara Penuh


Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi negara. Bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata seperti kapitalis dengan akumulasi modal. Di mana negara Khilafah bertanggung jawab secara penuh dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Sementara syariat mengatur secara rinci hubungan kerja dan melindingi hak pekerja. Tidak ada pihak yang terdzalimi maupun menzalimi.


Negara Khil4fah berperan sebagai ra’in yaitu perisai bagi rakyatnya, dengan membuka lapangan pekerjaan bagi setiap rakyat yang membutuhkan. Negara juga akan mengembangkan secara mandiri SDA dan industri strategis dengan mengembangkan kemampuan rakyatnya. Serta memfasilitasi keterampilan dan kemampuan rakyatnya hingga mampu menempatkan kerja setiap individu rakyat.


Dengan mengembangkan sumber daya strategis yang berlimpah di negeri ini seperti minyak, gas, tambang, hutan dan air yang merupakan berstatus kepemilikan umum, seluruhnya akan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.


Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ»

“Setiap muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api.” (HR. Bukhari)


Maka jelas jika seluruh kepemilikan umum mampu dikelola oleh negara sepenuhnya, maka tak akan ada rakyat yang berstatus pengangguran. 


Walhasil, melalui prinsip ini Khil4fah mampu menyerap seluruh tenaga kerja dalam skala besar. Hingga tak ada ada lagi terjadi pengangguran yang terus bertambah.
Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

 
Aini Rahmalia, S. Si

Pajak: Antara Kepatuhan atau Pemaksaan

Pajak: Antara Kepatuhan atau Pemaksaan

Baca Juga

 


Seolah-olah rakyat menengah kebawah dipaksa dengan keras dan taat pajak

sementara rakyat kelas atas yaitu kapitalis ternyata banyak yang mendapatkan pengampunan pajak  

____________________


Penulis Nurlina B, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA. com, OPINI- Pemasukan terbesar APBN adalah dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melibatkan dari pihak TNI dan polisi ikut dalam mengawasi masyarakat atas kepatuhannya.


Keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini merupakan bagian dari koordinasi kewilayahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Pengaturan ini telah menjadi pedoman internal DJP sejak 2020 dan disempurnakan melalui Surat Edaran Tahun 2026. pajak.go.id


Dikutip dari (cnnindonesia.com, 21-07-2026) Terbitnya surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tersebut, tentu menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, militer yang seharusnya bertugas dalam hal keamanan justru ikut serta dalam menangani pelaksanaan pemungutan pajak. 


Seolah-olah rakyat menengah kebawah dipaksa dengan keras untuk taat pajak, sementara rakyat kelas atas yaitu kaum kapitalis ternyata banyak yang mendapatkan pengampunan pajak lewat kebijakan family office, tax holiday, tax amnesty, dan lain-lain. Inilah ironi negeri ini seolah aturan yang dibuat para pemangku kebijakan tajam kepada rakyat kecil. 

Tugas Direktorat Keamanan dalam Islam 


Bukan tugas direktorat keamanan untuk menarik pajak dari rakyat. Namun, pihak ini justru mengawasi para petugas penarik kharaj dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada kecurangan, pungli, dan bersikap konsisten. Tugas yang lain adalah mengawasi para juru tulis administrasi dalam pencatatan harta mereka, mengontrol gaji pegawai, dan lain sebagainya. 


Sedikitnya ada sepuluh tugas mereka yang tertulis dalam kitab Ahkam Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi. Sehingga TNI dan Polisi bukan bertindak untuk menjadi ‘pemaksa’ rakyat untuk bayar pajak. Justru sebaliknya, mengawasi para petugas agar mereka tetap bekerja tanpa ada pelanggaran/kesalahan pencatatan. 

Pajak dalam Islam


Dalam Islam tidak ada pajak, tetapi yang ada adalah dharibah atau pungutan. Perlu dipahami bahwa konsep dharibah tersebut tidak sama dengan pajak dalam sistem kapitalis. Pajak kapitalis bersifat wajib bayar dibebankan kepada seluruh rakyat. Adapun dharibah adalah pungutan yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim saat kondisi keuangan baitul mal tidak ada harta, sementara ada kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Dharibah dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan harta.


Islam mengharamkan pemaksaan melainkan menggunakan pendekatan pelayanan. Kepemimpinan itu melayani bukan sekedar memerintah. Politik dalam Islam adalah mengatur urusan umat/ri’ayah su'unil ummah. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan, terjaga akidah, harta dan darah umat yang dipimpinnya. 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Sabda Rasulullah saw. tersebut cukup menjadi pengingat bagi para pemangku kekuasaan sadar atas kepemimpinannya yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. 


Dalam kitab Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem ekonomi dalam Islam) disebutkan sumber pemasukan APBN Islam (baitul maal) dari banyak sektor yaitu fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat. 

Posisi Umat di Mata Pemimpin 


Perlakuan negara kepada semua rakyat harusnya adil dan tidak pandang kelas. Dalam urusan harta tentu mereka tidak semuanya sama, sehingga dalam penerapannya mereka yang wajib mengeluarkan hartanya dalam hal zakat, kharaj ataupun jizyah harus tegas atasnya. Tidak boleh ada pihak yang diistimewakan semisal para korporasi. Semua rakyat diperlakukan sama, sesuai dengan hukum syarak. Itulah keadilan di dalam Islam. 


Kisah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, saat beliau mendapati sekelompok orang yang tidak mau menunaikan zakat atas kesepakatan, setelah dilakukan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Walaupun mereka adalah muslim, tapi melakukan pelanggaran berat maka mereka diperangi.


Namun, ketika ada di antara umat yang kesulitan maka pemimpin hadir dalam menyelesaikannya. Saat umat butuh pekerjaan, tetapi tidak punya lahan (modal) maka iqtha’ (pemberian lahan milik negara kepada rakyat) oleh Imam bisa menjadi penyelesaian. Mereka bisa menggarap atau memanfaatkan lahan itu untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. 


Itulah keindahan kepemimpinan dalam Islam yang saat ini tidak kita dapatkan dalam penerapan sistem kapitalis yang asasnya materialisme. Ukuran saat bertindak sarat pertimbangan keuntungan, sementara dalam Islam asas yang mendasarinya adalah akidah dan ketakwaan. 


Kezaliman akan sangat kecil terjadi sebab umat pun akan mendapatkan pembinaan lewat pendidikan yang benar, sehingga lahir para penguasa yang berkarakter kuat dan islami. Ditopang dengan penerapan Islam secara sempurna dan sanksi ditegakkan, hukum berlaku tanpa pandang kelas. 


Allah Swt. berfirman, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat- ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan." (TQS. Al-A'raf 96)


Wallaahualam bissawab. [SM/MKC]

Kesehatan sebagai Hak Dasar dalam Sistem Islam

Kesehatan sebagai Hak Dasar dalam Sistem Islam

Baca Juga

 


Islam yang menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat

bukan komoditas yang diperjualbelikan

__________________________


Penulis Yuni Irawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Unggahan di Threads dari Yurizal, seorang pasien BPJS Kesehatan, viral setelah mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap meski telah menunggu selama delapan jam.


Keluhan tersebut kemudian mendapat beragam respons dari warganet. Namun, sejumlah komentar yang diduga berasal dari akun dokter dan tenaga kesehatan justru dinilai kurang menunjukkan empati terhadap kondisi pasien dan keluarganya. (cnnindonesia.com, 08-08-2026)


Kejadian ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi dengan sikap tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien. Pasien yang sedang sakit berada dalam kondisi rentan sehingga membutuhkan pelayanan yang manusiawi, komunikasi yang baik, serta empati, bukan justru komentar yang dapat membuat mereka merasa dirundung atau disalahkan.


RSCM sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional memiliki kapasitas pelayanan yang besar, tetapi tetap memiliki keterbatasan dalam menyediakan kamar rawat inap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pasien harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Antrean yang panjang tentu menjadi persoalan serius, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan dan pengawasan medis.


Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan harus mencakup dua hal sekaligus, yaitu ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan manusia. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang layak, sementara tenaga kesehatan perlu menjaga profesionalitas dan empati. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan sistem kesehatan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, aman, dan manusiawi.


Komentar mencibir pasien BPJS yang disampaikan oleh sebagian dokter dan tenaga kesehatan menunjukkan adanya krisis empati dalam pelayanan kesehatan. Sikap merendahkan pasien, terlebih ketika sedang membutuhkan pertolongan, tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan akhlak seorang tenaga kesehatan.


Kondisi ini tidak muncul begitu saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang menempatkan pelayanan kesehatan dalam orientasi materi sehingga nilai kemanusiaan dan pembentukan syahsiyah Islam semakin terpinggirkan.


Pasien BPJS yang harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan ruang perawatan juga menunjukkan persoalan dalam sistem kesehatan yang belum mampu memberikan pelayanan secara cepat dan manusiawi. Ketimpangan pelayanan tersebut menjadi konsekuensi ketika kesehatan dikelola dengan paradigma kapitalisme. Di mana fasilitas, sumber daya, dan kualitas pelayanan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kemampuan membayar.


Dalam sistem kapitalisme, kesehatan cenderung dipandang sebagai komoditas dan objek bisnis. Akibatnya, akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak dapat dipengaruhi oleh kemampuan finansial. Sementara, masyarakat yang menggunakan BPJS sebagai jaminan kesehatan dapat menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme gagal menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin secara adil bagi seluruh rakyat.


Islam memandang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat yang wajib diperhatikan negara. Negara harus memastikan tersedianya fasilitas, tenaga kesehatan, dan pelayanan yang memadai tanpa membedakan status ekonomi masyarakat. Dengan demikian, persoalan pelayanan kesehatan tidak cukup diselesaikan secara teknis, tetapi membutuhkan perubahan paradigma dari sistem kapitalisme yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas menuju sistem yang menempatkan kemaslahatan dan pelayanan kepada rakyat sebagai tanggung jawab negara.


Kepribadian yang cacat dan nirempati lahir dari pola pikir dan pola sikap yang tidak berlandaskan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan hari ini belum mampu membentuk kepribadian Islam secara utuh. Pendidikan tidak cukup mencetak manusia berilmu dan terampil, tetapi harus membentuk individu yang memiliki akhlak, kepedulian, dan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..


Kapitalisasi dalam sistem kesehatan sekuler kapitalistik juga berpotensi menjadikan pelayanan kesehatan berorientasi pada keuntungan, sementara kebutuhan rakyat kurang menjadi prioritas. Akibatnya, muncul pelayanan yang nirempati dan kesenjangan dalam memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju sistem jaminan kesehatan.


Islam yang menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. Pembiayaannya berasal dari Baitul Mal, termasuk melalui pengelolaan harta milik umum, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada rakyat secara layak tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penentu utama akses layanan. 


Negara bertindak sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi. Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Sejarah Islam juga memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan dan pengabdian tenaga kesehatan. Pada masa Khilafah, negara membangun rumah sakit dan mengembangkan pelayanan medis, sementara para dokter dan tenaga kesehatan mengabdikan ilmu mereka untuk melayani masyarakat.


Rumah sakit tidak hanya menjadi tempat pengobatan, tetapi juga pusat pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika negara menjadikan pelayanan kesehatan sebagai amanah dan kebutuhan rakyat, kesehatan dapat dikelola sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan semata-mata aktivitas mencari keuntungan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]