1 Juta Sarjana Nganggur: Gagalnya Negara Mengurus Rakyat
Opini
Selama negara masih berpikir sebagai “regulator”, bukan “pengurus”
maka akan ada 1 juta, 2 juta, bahkan lebih sarjana menganggur berikutnya
_____________________________
Penulis Heni Ummu Faiz
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Jobfair berubah jadi lautan manusia. Di sudut ruangan, ada orangtua yang duduk berjam-jam sambil menunggu anaknya ikut tes. Di layar besar, pengumuman PHK terus bermunculan. Pemandangan ini kontradiktif sekali dengan berita “ekonomi tumbuh”.
Sebuah fakta pahit yang harus dihadapi. Pengangguran sarjana di Indonesia menembus 1 juta orang. Angka ini bukan angka kecil. Di baliknya ada uang kuliah puluhan juta, ada 4 tahun begadang, ada harapan keluarga yang digantung. Gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana). (Kompas.id, 7-08-2026)
Mahasiswa pun turun jalan menagih janji 19 juta lapangan kerja. Program MBG dan KDMP yang katanya jadi solusi, dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi. (Kompas.com, 13-08-2026)
Yang lebih memprihatinkan, lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di RI. Artinya, baik lulusan vokasi maupun akademis sama-sama mengalami kesulitan bekerja.
Ekonomi memang tumbuh, tapi tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding. Bahkan mirisnya PHK semakin meluas. Ekonom menyebut fenomena ini “jobless growth”. Pertanyaannya sederhana: kalau ekonomi tumbuh, lalu kerjaannya ke mana? Dan yang paling penting: negara ada di mana?
Ini Bukan Salah Lulusan, Ini Salah Sistem
Masalah ini tidak akan selesai kalau kita terus menyalahkan “lulusan tidak kompeten” atau “terlalu banyak sarjana”. Akarnya ada di sistem ekonomi yang kita pakai: kapitalisme.
Pertama, dalam kapitalisme pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal dan keuntungan korporasi, bukan dari kesejahteraan rakyat individu per individu. Selama PDB naik dan investor masuk, negara bilang “berhasil”. Padahal rakyat di bawah tetap nganggur.
Kedua, PHK dan pengangguran dianggap hal wajar. Karena tujuan utama perusahaan adalah keuntungan pemilik modal. Ketika efisiensi dituntut, buruh dan pegawai adalah pos pertama yang dipangkas. Negara tidak punya kewajiban langsung untuk menjamin mereka. Akibatnya kemiskinan kian menganga tingkat kriminal pun tak kalah mundur karena sulitnya mencari penghidupan.
Ketiga, negara melepaskan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan swasta. Peran negara hanya sebatas regulator yang memastikan iklim investasi terus berjalan dan tak memedulikan kondisi rakyat yang sebenarnya.
Keempat, sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air yang seharusnya dikelola untuk rakyat, justru dibuka untuk korporasi swasta dan asing demi investasi. Padahal sektor-sektor ini padat karya dan bisa menyerap tenaga kerja dalam skala besar jika dikelola negara untuk kemaslahatan umat.
Hari ini justru kekayaan alam hanya untuk kepentingan oligarki dan mereka yang bermodal besar. Rakyat senantiasa jadi korban di negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler. Jadi jelas. Satu juta sarjana menganggur bukan musibah. Ini konsekuensi logis dari sistem yang menempatkan modal di atas manusia.
Islam: Negara Wajib Jadi Pengurus, Bukan Penonton
Islam punya jawaban yang berbeda. Dalam Islam, tolok ukur keberhasilan ekonomi bukan angka pertumbuhan, tapi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat.
Negara dalam Islam disebut raa’in, pengurus. Nabi bersabda: “Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Artinya, negara tidak boleh lepas tangan.
Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi manusia.
Lalu apa yang dilakukan negara?
Pertama, menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Negara wajib beri jaminan hidup, pelatihan, dan pekerjaan sampai mereka dapat kerja layak.
Kedua, menjadi pencipta lapangan kerja utama. Lewat pembangunan infrastruktur, pengembangan industri strategis, dan pemberdayaan sektor riil. Negara tidak menunggu investor datang.
Ketiga, mengatur hubungan kerja dengan adil. Syariat melindungi hak pekerja dan pengusaha. Tidak ada PHK sepihak, tidak ada upah murah.
Keempat, mengelola kepemilikan umum untuk kemaslahatan. Rasulullah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam air, padang rumput, dan api.”
Ulama menafsirkan “api” sebagai energi dan SDA. Minyak, gas, tambang, hutan, dan air adalah milik umum. Negara wajib kelola langsung. Hasilnya untuk rakyat: berupa layanan murah, subsidi, dan lapangan kerja masif.
Bayangkan kalau tambang dan energi dikelola negara. Butuh berapa insinyur, teknisi, operator? Butuh berapa industri turunan? Inilah cara Khil4fah menyerap 1 juta sarjana, bukan dengan pamer data investasi.
Khatimah
Satu juta sarjana menganggur adalah tamparan keras. Ini bukti bahwa menyerahkan urusan rakyat ke pasar telah gagal total. Bahkan sampai kapanpun tidak akan sejahtera.
Selama negara masih berpikir sebagai “regulator”, bukan “pengurus”, maka akan ada 1 juta, 2 juta, bahkan lebih sarjana menganggur berikutnya.
Sudah saatnya kita berani bicara sistem. Rakyat butuh negara yang benar-benar mengurus. Negara yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, bukan efek samping dari pertumbuhan ekonomi. Karena sejatinya, negara ada untuk rakyat. Bukan rakyat yang ada untuk menghidupi sistem. Wallahualam bissawab.