Alt Title
Judi Online Marak, Mampukah Satgas Judol Mengatasinya

Judi Online Marak, Mampukah Satgas Judol Mengatasinya

 


Konten dalam dunia digital akan dipantau dan difilter agar konten yang diterima oleh masyarakat adalah konten yang bermanfaat 

Sehingga menutup kemungkinan judi online akan berkembang

_________________________


Penulis Nur Indah Sari 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Penggiat literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI -

Judi (judi)

Menjanjikan Kemenangan 

Judi (judi)

Menjanjikan Kekayaan 

Bohong (bohong)

Kalaupun kau menang

Itu awal dari kekalahan 

Bohong (bohong)

Kalaupun kau kaya

Itu awal
dari kemiskinan 


Bait lagu diatas dipopulerkan oleh raja dangdut Rhoma Irama, bait lagu tersebut masih relevan sampai saat ini. Di era digitalisasi seperti saat ini, judi menjelma mengikuti perkembangan zaman. Aktivitasnya tidak seperti dulu, kini di tiap genggaman orang bisa melakukannya. Ya, dengan sebuah ponsel kini bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah. Akibat kemudahan akses kini judi menjadi marak di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Istilah nya juga sudah berubah menjadi judi online atau Judol.


Data dari koordinator kelompok humas PPATK, Natsir Kongah  dalam diskusi polemik Trijaya dengan tema Mati Melarat karena Judi (15/6/2024) menyebutkan bahwa sampai mei 2024 terdapat 14.575 transaksi keuangan mencurigakan, sementara tahun 2022 ada 11.222 transaksi dan 2023 ada  24.850 transaksi keuangan mencurigakan. Nilainya mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023 dan meningkat sebesar Rp600 triliun di tahun 2024 ini. Besaran transaksi yang disebutkan tadi nilainya 32 persen lebih besar dari pada transaksi mencurigakan kasus korupsi yang sekitar 7 persen saja.


Tidak mengherankan judi online makin diminati karena suasana penegakan hukum di negeri ini tidak ketat. Ditambah lagi diberlakukannya sistem sekularisme yang asasnya memisahkan agama dari kehidupan, walaupun Indonesia adalah negara muslim terbesar tetapi banyak juga muslim yang terjerumus judi online. Padahal dalam Islam judi adalah perbuatan dosa juga tindakan yang dilarang. Apalagi perbuatan ini bisa mendatangkan kemudaratan atau bahaya yang lain. Contohnya viralnya kasus istri membakar suami akibat suaminya suka bermain judi. 


Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini membuat orang rela melakukan segala macam cara untuk mendapatkan materi secara instan, sehingga banyak yang melakukan judi online untuk melipat gandakan uang yang dimiliki. Ditambah makin terhimpitnya masalah ekonomi dan sedikit sekali terbukanya lapangan pekerjaan.


Solusi yang ditawarkan saat ini adalah membentuk satgas (satuan tugas) khusus untuk memberantas judi online. Pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres diteken Jokowi pada Jumat (14/6). Pertanyaannya apakah akan bisa berjalan ataukah tidak? Perwakilan Kemen Kominfo, Dirjen APTIKA Kominfo Samuel  Abrijani dalam wawancara di cnbcindonesia.com 18 Juni 2024 ketika ditanya oleh wartawan mengenai pembentukan satuan tugas ini, beliau masih menerawang apakah akan berhasil atau tidak. Kominfo hanya menghimbau agar masyarakat bisa bijak dalam berselancar dalam dunia digital, menambah literasi mengenai bahaya judi online yang merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sehingga tidak mudah tertarik melakukan transaksi judi online. 


Di samping itu pada tanggal 13 Juni 2024 di istana kepresidenan Jakarta, solusi yang diusulkan oleh pemerintah melalu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) adalah pemberian bansos untuk korban judi online. Tentu banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut, misalnya Majelis Ulama Indonesia yang menyayangkan hal tersebut dan khawatir akan salah sasaran dan disalahkangunakan untuk berjudi kembali.


Pandangan Islam mengenai judi

Pembentukan syakhsiyah Islam atau kepribadian Islam dalam sistem pendidikan Islam membuat seseorang memiliki pola pikir dan pola sikap sesuai syariat Islam. Maka otomatis membuat seseorang memiliki pemahaman bahwa judi merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam maka wajib untuk dihindari dan ditinggalkan. Seorang muslim akan selalu terikat perbuatannya dengan hukum syariat Islam. 


Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 secara jelas dinyatakan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung."


Sistem hukum Islam akan mencegah sebelum terjadinya dan ketika ada yang melakukan judi akan mendapatkan sanksi tajir yang tegas sesuai yang ditetapkan oleh Qadhi. Sanksi tersebut dapat membuat efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama dan membuat orang lain melakukan hal serupa.


Ekonomi Islam menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan individu per individu. Lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya bagi para pencari nafkah yakni para laki-laki, sehingga tidak akan ada yang memilih untuk melakukan judi atau perbuatan maksiat lainnya. 


Konten dalam dunia digital akan dipantau dan difilter agar konten yang diterima oleh masyarakat adalah konten yang bermanfaat untuk menunjang kegiatan ibadah dan kebaikan. Sehingga menutup kemungkinan judi online akan berkembang. Semua ini dapat terwujud apabila sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [GSM]

Jabatan adalah Amanah bukan Warisan

Jabatan adalah Amanah bukan Warisan

 


Dalam Islam kekuasaan adalah amanah, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. 

Dalam hadis disebutkan "Imam adalah raa'in (pengurus rakyat) dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya" (HR Bukhari)

_________________________


Penulis Rina Ummu Meta

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Putusan MA yang mengubah batas umur calon kepala daerah menuai polemik. Pasalnya, revisi aturan terjadi saat proses pilkada tengah berlangsung. Sehingga putusan ini terasa sarat kepentingan politik bahkan terdapat pola yang serupa dengan putusan MK yang meloloskan Gibran di pilpres 2024.


Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan KPU tentang batas usia calon kepala daerah, dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)  bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). ICW menduga putusan tersebut untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada 2024.


Dengan dihapusnya batas usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah, maka Kaesang yang umurnya belum genap 30 tahun hampir dapat dipastikan bisa mencalonkan diri. Putusan MA ini tentu memberikan karpet merah kepada Kaesang Pangarep untuk melenggang di pilkada. Hal ini tentu akan makin mengokohkan dinasti Presiden Jokowi (www.nasional.okezone.com 02/06/2024).


Politik dinasti merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan meneruskan kekuasaan tersebut kepada keluarganya. Inilah yang terjadi di alam demokrasi, di mana penyalahgunaan kekuasaan lazim terjadi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kekuasaan menjadi alat untuk meraih materi dengan melegalkan segala cara yaitu dengan mudah merubah aturan yang berlaku bahkan hukum pun bisa dibeli. 


Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam kekuasaan adalah amanah, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Dalam hadis disebutkan "Imam adalah raa'in (pengurus rakyat) dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya" (HR Bukhari). 


Dalam Islam jabatan sebagai pemimpin diberikan kepada orang yang mampu memimpin umat sesuai tuntunan syariat. Bukan karena ada ikatan darah atau hubungan keluarga, seperti yang terjadi saat ini di negeri ini. 


Salah satu kepemimpinan yang tercatat dalam sejarah peradaban Islam yaitu pada masa kekhilafahan khulafaur rasyidin, yaitu pada masa khalifah Umar bin khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, adil dan tegas, termasuk kepada keluarganya. Beliau tidak mau menerima privilese (hak istimewa) sebagai anggota keluarga Amirul Mukminin. 


Padahal jabatan sebagai khalifah saat itu adalah jabatan tertinggi sebagai pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Sebelum Umar wafat beliau menolak keras ketika anaknya yang bernama Abdullah bin Umar diusulkan untuk menjadi khalifah sebagai pengganti beliau. Umar ra berkata "Cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang akan menghadapi hisab karena urusan kekuasaan yaitu Umar!"


Umar juga memegang prinsip tidak memberi jabatan karena hubungan keluarga atau kekerabatan. Beliau berkata "Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan dan dia tidak mengangkatnya kecuali atas dasar hal itu semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum muslimin."


Dalam sistem Islam mekanisme pemilihan kepala daerah (wali/amil) dilakukan dengan praktis, mudah, cepat, efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan biaya mahal. Pemilihan seperti ini menutup celah terjadinya kecurangan. Kepala daerah dipilih langsung oleh pemimpin negara. Dia yang menunjuk orang yang siap menerima amanah dan memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut : laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, cerdas serta memiliki kemampuan dalam memimpin umat. 


Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah saw., sebagai suri teladan pemimpin umat muslim yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), fathonah (cerdas). Apabila dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala daerah melakukan pelanggaran syariat maka pemimpin negara berhak untuk memecat atau memberhentikannya. Demikianlah sistem kepemimpinan dalam Islam. Jika negara menerapkan syariat, maka akan tercipta maslahat. Wallahualam bissawab. [GSM]

Masalah Judi, Islam Yang Mampu Mengatasi bukan Demokrasi

Masalah Judi, Islam Yang Mampu Mengatasi bukan Demokrasi

 


Karena jelas keharamannya, negara akan melarang segala bentuk perjudian

Negara akan memberikan sanksi tegas bagi semua orang yang terlibat dalam perjudian dengan hukuman yang membuat jera

___________________


Penulis Ni'matul Afiah Ummu Fatiya

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sungguh miris menyaksikan kondisi bangsa ini, negeri yang mayoritas penduduknya muslim tetapi justru mendapat predikat nomor satu pemain judi online terbanyak di dunia. Yakni sekitar 3,2 juta orang seperti yang dilaporkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dengan akumulasi perputaran uang pada kuartal 1-2024 mencapai angka sekitar 600 Triliun. 


Iklan Judi online yang menggiurkan begitu mudah diakses, menyasar semua kalangan. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, buruh, petani bahkan sampai ibu rumah tangga turut menjadi pemainnya. Lebih miris ternyata judol juga menyusup ke dunia pendidikan. Para pelaku rata-rata berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. 


Selain dipermudah oleh teknologi,  keimanan yang tipis, judol ini disebabkan karena kemiskinan struktural akibat diterapkannya sistem kapitalis saat ini. Susahnya mendapatkan uang dan mencari pekerjaan sementara biaya hidup yang harus dipenuhi kian hari kian mencekik membuat orang berpikir instan.


Judol adalah salah satu cara yang dinilai ampuh untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara mudah dan cepat. Meski kenyataannya, tidak ada cerita orang kaya karena main judi. Sebaliknya banyak yang bangkrut akibat main judi bahkan banyak kasus bunuh diri atau membunuh orang lain, gangguan psikologi akibat main judi. 


Masalah judol ini adalah masalah yang sangat serius, seperti benang kusut yang saling terkait satu dengan lainnya. Cara penyelesaiannya harus membutuhkan keseriusan sehingga tepat sasaran. Judi atau taruhan, mengundi nasib bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sejak Rasulullah saw. belum diutus menjadi Rasul kebiasaan ini sudah ada di kalangan bangsa Arab. Diutusnya Rasulullah saw. salah satunya adalah menghilangkan kebiasaan buruk ini. 


Banyaknya keburukan akibat judi ini menjadi perhatian berbagai pihak Pemerintah khususnya untuk menyelesaikannya. Melalui keppres No. 21 Tahun 2024 Presiden Jokowi membuat Satgas untuk pemberantasan judi online. 


Satgas yang ditandatangani presiden pada Jum'at 14/6 2024 itu melibatkan beberapa kementerian. Tercantum dalam keppres tersebut Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto sebagai ketua dengan wakilnya Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Sementara Menkominfo  Budi Arie Setiadi menjabat sebagai ketua harian pencegahan dibantu Dirjen komunikasi dan informasi Kominfo. Juga melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua harian penegakan. 


MUI mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberantas judol melalui pembentukan satgas. Namun MUI juga menolak usulan Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa korban judol ini dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima Bansos (Jakarta, CNBC Indonesia). Hal itu diungkapkan oleh prof. Asrorun Niam Sholeh sebagai Ketua MUI bidang fatwa (Detik, 15/6).


Meski, berbagai upaya telah dilakukan termasuk memblokir sejumlah situs yang memuat aplikasi judi online. Bahkan, pihak OJK (otoritas Jasa Keuangan) telah memblokir sekitar 5000 rekening yang digunakan terkait judi online. Namun, masalah judol ini tidak kunjung selesai. Ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu. Banyaknya permintaan membuat judol ini terus menjamur. Upaya Pemerintah dirasa tidak sepenuh hati, masih tebang pilih. 


Dalam sistem demokrasi kapitalis yang berpangkal pada sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) manfaat dijadikan sebagai asas dalam segala aktivitas. Cara pandang dan penyelesaian masalah berasaskan asas manfaat ini. Termasuk masalah perjudian. Meski, sudah jelas bahayanya namun karena dirasa masih ada manfaatnya maka tetap dipertahankan, bahkan, menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui penarikan pajak. 


Dalam Islam sudah jelas bahwa judi itu haram secara mutlak. Seperti yang tercantum dalam surat Al-maidah ayat 90: "Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syetan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." 


Negara atau penguasa berperan sebagai ra'in (pengatur urusan rakyat) dan Junnah (perisai/pelindung rakyat). Dua peran ini senantiasa dilakukan oleh negara dengan baik. Sebagai ra'in, negara menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pokok masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.


Negara harus memastikan bahwa seluruh rakyat tercukupi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan papan dengan baik. Selain itu, kebutuhan pokok kolektif seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat khususnya laki-laki. Memberikan batasan kepemilikan individu, kepemilikan umum serta kepemilikan negara dan tata cara pengelolaannya. 


Adapun peran negara sebagai junnah, negara akan melindungi seluruh rakyatnya dari berbagai macam ancaman dan bahaya, termasuk bahaya dari perjudian. Negara akan melakukan pembinaan dan penanaman akidah serta pendidikan bagi seluruh rakyat yang berasaskan syakhshiyah islamiyah. Sehingga, rakyat menjadikan Islam sebagai landasan dalam berpikir dan bersikap. 


Karena jelas keharamannya, negara akan melarang segala bentuk perjudian dan memberikan sanksi tegas bagi semua orang yang terlibat dalam perjudian dengan hukuman yang membuat jera, berupa ta'zir yang ditetapkan oleh khalifah. 


Demikian, Islam sebagai agama dan ideologi yang mengatur seluruh kehidupan sehingga Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofuur bisa benar-benar dirasakan, bukan sekedar slogan dan angan-angan. Wallahuallam bissawab. [Dara]

Fitrah Ibu Habis Terkikis oleh Kapitalisme

Fitrah Ibu Habis Terkikis oleh Kapitalisme

 


Secara fitrah, seharusnya seorang ibu memiliki naluri kasih sayang yang besar terhadap anak kandungnya

Sayangnya, kehidupan sekuler yang kapitalistik mampu mengikis habis naluri keibuan tersebut

___________________


Penulis Suci Halimatussadiah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sungguh di luar nalar. Siapa yang menyangka seorang ibu tega berbuat asusila terhadap anak kandungnya sendiri? Seorang ibu yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi anak, kini dengan tega mempermalukan anak dan dirinya sendiri dengan merekam aksi bejatnya. 


Dikutip dari liputan6.com (9/6/2024), Polda Metro Jaya menangkap seorang ibu berinisial AK (26) yang diduga mencabuli anak kandungnya. AK sudah mengakui perbuatannya dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya.


Bila kita amati, akhir-akhir ini marak kasus ibu yang mencabuli anaknya lalu direkam karena iming-iming uang. Bukan hal yang mustahil jika ada kasus serupa yang belum terungkap. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak asusila ini. Tidak mungkin ada asap jika tak ada api. 


Ternyata, pemicunya adalah himpitan ekonomi yang kemudian membuat seorang ibu menjadi gelap mata. Ekonomi bukanlah salah satu faktor, tetapi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat juga dapat memengaruhi maraknya kasus asusila. 


Tak bisa diabaikan jika sistem kehidupan sekuler mampu mendegradasi keimanan individu secara signifikan. Terbukti hari ini, kehidupan sosial masyarakat makin jauh dari nilai-nilai Islam. Tontonan, konten-konten, film, dan tayangan yang menghiasi media maupun layar HP lebih dominan pada hal-hal yang berbau sensual dan tidak mendidik. 


Jika hal ini dibiarkan petaka kerusakan moral tidak bisa terelakkan. Sehingga kehidupan generasi semakin liar akibat gaya hidup sekuler liberal yang didapat melalui tontonan. Secara fitrah, seharusnya seorang ibu memiliki naluri kasih sayang yang  besar terhadap anak kandungnya. Sayangnya, kehidupan sekuler yang kapitalistik mampu mengikis habis naluri keibuan tersebut.

 

Perbuatan AK bisa jadi akibat kesalahan pola asuh dalam mendidik generasi. Tidak ada yang salah dengan menikah muda, yang salah adalah menikah muda tanpa ilmu dalam berumah tangga. Sayangnya, sistem sekularisme hari ini tidak mampu membekali dan membenahi pola pikir dan pola sikap generasi yang minim edukasi, literasi, dan pemahaman Islam.


Kasus yang terjadi pada AK dapat menjadi contoh kecil betapa pentingnya pendidikan pranikah mempersiapkan diri pribadi sebelum akhirnya berubah status menjadi ibu. Sebab, tidak bisa dimungkiri jika AK adalah contoh ibu muda yang minim edukasi dan ilmu dalam berumah tangga sehingga mengalami kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. 


Baik kesiapan fisik, psikis, dan tentunya ilmu sangat dibutuhkan dalam membina sebuah rumah tangga. Yang bukan sekadar bicara cinta dan kesiapan lahiriah melainkan lebih kepada kesiapan ilmu yang terbangun saat pernikahan itu terjadi. 


Contohnya, mengerti hak dan kewajiban antara suami dan istri, mengetahui cara berkomunikasi yang baik antara keduanya, pola pendidikan dan pengasuhan anak, peran vital ibu sebagai madrasah pertama, serta kepemimpinan ayah dalam keluarga. Juga belajar bagaimana cara menjaga hubungan anak, menantu, dan mertua, pengelolaan keuangan, dan segala bentuk hubungan setelah membina rumah tangga. Semua ilmu ini perlu dipahami demi membentuk kematangan berpikir dan kedewasaan sikap.


Selain faktor-faktor di atas, kasus asusila terhadap anak juga disebabkan tidak adanya perlindungan berlapis terhadap anak. Karena, tidak berlakunya aturan baku terkait tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Ditambah lagi penerapan sistem sekularisme liberal yang makin menggerus keimanan setiap individu.


Akibat sekularisme pula kaum muslim menganggap Islam hanya sebatas ibadah ritual. Kaum muslim kehilangan gambaran nyata kehidupan Islam yang sesungguhnya baik jika diterapkan pada lingkup negara, masyarakat, dan rumah tangga. Sekularisme buatan manusia mendominasi tata pergaulan sosial di masyarakat, padahal Islam memiliki solusi tepat dalam meminimalkan maraknya kasus asusila dan pelecehan seksual.


Dalam Islam diterapkan perlindungan berlapis untuk mengatasi kejahatan asusila. Pertama, lapisan preventif (pencegahan), Islam mengatur secara terperinci batasan bagi  pergaulan laki-laki( Ikhwan) dan perempuan(akhwat).


Sejak awal, syariat Islam mengharamkan perbuatan zina dan mewajibkan perempuan menutup aurat dengan menggunakan hijab syar’i (kewajiban berjilbab dan berkerudung di ruang publik) laki-laki dan perempuan dewasa diwajibkan agar menundukkan pandangan.


Kemudian larangan ber-khalwat (campur baur), larangan bertabaruj (mempercantik diri di hadapan yang bukan mahram) bagi perempuan adalah untuk melindungi kehormatan perempuan. Islam juga memerintahkan supaya perempuan yang melakukan safar atau perjalanan lebih dari semalam agar didampingi oleh mahramnya. Dalam Islam diatur bagaimana memisahkan tempat tidur anak-anak yang sudah balig.


Kedua, pada lapisan kuratif (penanganan), negara Islam akan  menegakkan sistem sanksi bersandar kepada hukum syarak. Hukum yang berasal dari Allah Swt. yang adil dalam memberi hukuman dan balasan bagi para pelaku maksiat. Hukum sanksi di dalam Islam berfungsi sebagai jawabir (penebus dosa) dan zawajir (membuat efek jera) bagi pelaku kejahatan. Ketika hukum Islam diterapkan tidak akan ada istilah tawar-menawar bagi manusia untuk menangguhkan hukuman tersebut.


Pada lapisan edukatif, pembinaan dan pendidikan akan menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam yang mampu membina individu masyarakat dengan pemahaman Islam. Masyarakat akan menjadikan Islam sebagai standar suatu hal dan perbuatan  sehingga menjadikan generasi memiliki keimanan kuat, pemikiran matang, cakap akan ilmu dan amalnya.


Para generasi perempuan akan menjadi terdidik dan tentu akan siap menjadi calon ibu yang mengerti juga memahami peran di rumah (domestik) dan publik (masyarakat) sesuai dengan fitrahnya. Begitupun dengan laki-laki mereka dibekali ilmu agar mampu menjadi pemimpin masa depan pembangun peradaban, sekaligus menjadi calon kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.


Seluruh jenis perlindungan tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peran negara. Negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dan memberikan perlindungan bagi rakyatnya, mulai dari diterapkannya sistem pergaulan, sistem pendidikan, dan penerapan hukum pidana yang berbasis Islam.

 

Semua tidak dapat terlaksana tanpa menerapkan syariat Islam secara kafah. Dengan diterapkannya Islam maka fitrah seorang ibu akan terjaga, tidak terkikis seperti saat ini. Wallahualam bissawab. [Dara]

Lupa

Lupa

 


Hari ini, umat muslim sengaja dibuat lupa oleh kafir penjajah

Perihal agama dan sejarah

______________________________


Penulis Belia Raihanah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Entah mengapa aku sering lupa

Itu sangat menyiksaku

Terkadang merasa percuma ku belajar, aku membaca jika hilang begitu saja

Apakah ini kehendak yang Maha Kuasa?

Sungguh aku tidak berkuasa untuk melawannya

Padahal aku masih belum begitu tua


Tetapi tatkala orang tua yang sudah renta lupa

Seorang anak sulit untuk menerima

Kondisi dirinya ingin dipahami

Eksistensi yang katanya bakti ingin diakui

Ayah dan ibunya terus dipaksa untuk tidak lupa

Sementara dirinya tidak bisa memaklumi


Seorang yang sudah tua sering bertanya tentang hal yang sama

Meminta sesuatu yang serupa

Ego seolah aneh menyaksikan seorang yang lupa dan memaksanya melihat realita

Ia lupa, memang begitulah jika lupa


Terkadang sedih menyaksikan fenomena yang ada

Anak tega menelantarkan ibu bapaknya

Mungkin tidak tahan pada sikap orang tua dengan segala kelemahannya

Padahal di balik lupa orang tua masih ada makna


Orang tua lupa kalau anaknya pernah marah, ia lupa kalau hatinya pernah tersakiti dengan perkataan "ah" seorang anak

Padahal jelas Al-Qur'an melarangnya

Juga Allah tidak lengah dan tetap mendengarnya

Tetapi perasaan orang tua yang mungkin sakit dengan ucapan dia, hilang terhapus lupa


Bermohonlah agar terhindar dari penyakit lupa

Dan bersyukurlah bagi yang tidak pelupa

Itu anugerah yang luar biasa

Apalagi untuk menyampaikan kebenaran ilmu agama

Mudah mengingat dan tidak lupa jadi modal yang utama


Hari ini, umat muslim sengaja dibuat lupa oleh kafir penjajah

Perihal agama dan sejarah 

Sampai tidak mengenal panji Rasulullah, Aliwa dan Arroya

Namun tidak lama lagi bendera itu akan menjadi kebanggaan 

Berkibar di seantero jagat raya [SJ]

Ibu Cabuli Anak, Tercabutnya Naluri Kasih Sayang

Ibu Cabuli Anak, Tercabutnya Naluri Kasih Sayang

 


Penyebab terjadinya kasus seperti ini adalah tata kehidupan materialistis yang dibentuk oleh sistem kapitalisme

Sehingga, ibu lebih mengejar materi (uang) dan rela mengorbankan anaknya

____________________


Penulis Aini Rahmalia, S.Si

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Negeri ini selalu dihebohkan dengan kasus-kasus viral yang tak masuk akal. Dua kasus yang sama muncul dalam sepekan ini terkait pencabulan seorang ibu terhadap anak kandungnya. Kasus pertama dialami oleh bocah berumur lima tahun yang dicabuli oleh ibu kandungnya sendiri. 


Dilansir dari Kompas.com  (8/6/2024), ibu kandung berinisial R berusia 22 tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri di Tangerang Selatan. Bahkan, sang ibu merekam aksi asusilanya yang saat ini sudah tersebar di jagad maya. Saat ini sang ibu telah di tangkap oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara, anaknya sedang diamankan oleh UPTD PPA di Fasilitas Rumah Aman Tangerang Selatan.


Kasus kedua, dilansir dari Detiknews (8/6/2024), seorang ibu kandung berinisial AK berusia 26 tahun tega melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Tindakan tersebut sengaja direkam dan dikirim ke salah satu akun facebook. Hingga tersebar di jagad maya dan menjadi viral.


Ibu asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan perbuatannya pada Desember 2023 yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sepekan ini, muncul dua kasus yang sama juga motif yang sama yaitu menerima perintah untuk melakukan tindakan tersebut dari salah satu akun facebook dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang serta pekerjaan. Namun sayangnya, semua itu tidak didapatkan. Justru yang didapatkan adalah ibu menjadi tersangka  tindak asusila dengan anak sendiri yang menjadi korbannya. 


Walau saat ini korban tak mengalami trauma maupun dampak secara psikologis. Namun sebenarnya, dampak tersebut akan tampak ketika sang anak pubertas. Karena, ketika anak masih di bawah umur, anak belum memiliki libido dan anak belum memahami apa yang terjadi pada dirinya. Namun, kejadian tersebut akan teringat kembali ketika sang anak tumbuh dewasa yang akan berdampak pada sikap dan prilakunya.


Kerusakan Moral

Kasus-kasus semacam ini sudah sangat banyak terjadi. Ibu mencabuli anak kandungnya dan pernah terjadi pula ayah kandung mencabuli anaknya. Tak hanya satu, dua, atau tiga kasus, tetapi sudah tak terhitung lagi. Mirisnya, kasus di atas adalah anak yang menjadi korban masih di bawah umur yang membutuhkan hadhonah (perawatan dan pengasuhan) yang penuh. Sehingga, kasus ini merupakan kerusakan moral yang sangat luar bisa.


Ibu yang seharusnya memiliki kasih sayang yang paling dalam justru tega merusak masa depan anaknya dengan tindakan tersebut. Kini ghorizah nau’ yang seharusnya dicurahkan secara penuh dengan memberikan kasih sayang dan pengasuhan yang terbaik sudah tercabut darinya. Ibu yang seharusnya terdepan dalam menjaga dan mendidik anaknya demi masa depan sang anak sudah hilang darinya. Hingga tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai seorang ibu, tega malakukan hal tersebut.


Penyebab terjadinya kasus seperti ini adalah tata kehidupan materialistis yang dibentuk oleh sistem kapitalisme. Sehingga, ibu lebih mengejar materi (uang) dan rela mengorbankan anaknya.  Sistem kapitalisme telah membentuk diri menjadi materialistis. Semua hal dilakukan demi mencari keuntungan belaka. Belum lagi himpitan ekonomi yang merata, membuat semua orang berkerja keras demi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Saat ini banyak orang rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Tak lagi memandang  apakah itu halal atau haram? apakah itu berdampak positif atau negarif?


Sistem Islam Melindungi Anak 

Sistem Islam akan melindungi anak melalu jalur orang tua, kerabat, sekolah, masyarakat dan negara. Sistem Islam akan membentuk pola pikir orang dewasa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Bahwa anak merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilindungi serta kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Anak memiliki hak untuk diberikan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan yang terbaik. Sehingga anak akan tumbuh menjadi generasi yang utuh dalam pertumbuhannya.


Sistem Islam akan menjaga kerabat terdekat untuk dapat berinteraksi secara baik dan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga, anak akan tumbuh dalam lingkungan dan pribadi yang baik. Sistem Islam juga membangun sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan moral dan menanamkan akidah Islam. 


Sehingga, anak akan teredukasi dengan pemahaman-pemahan Islam. Anak akan tumbuh menjadi makhluk yang taat terhadap syariat Islam. Bahkan, sistem Islam akan membuat peraturan dan kontrol negara secara intensif pada generasi. Karena, generasi yang akan melanjutkan estafet pembangun negara di masa depan. Wallahuaallam bissawab. [Dara]

Judi Online Merebak, Butuh Solusi Tepat

Judi Online Merebak, Butuh Solusi Tepat

 


Jika aturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, mungkin judi online tidak akan marak seperti sekarang

 Masyarakat tentunya paham bahwa itu semua diharamkan oleh agama.

______________________________


Penulis Ummu Nazba

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Judi online alias judol adalah sebuah permainan yang sangat meracuni masyarakat, membuat pemainnya ketagihan jika menang, dan selalu bikin penasaran jika kalah.


Saat ini sekitar lima ribu rekening masyarakat Indonesia yang terindikasi judol sudah diblokir oleh Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah. Sepanjang 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, Menkominfo telah berhasil memblokir konten judol sekitar 1.904.246. 


Banyak sekali dampak yang terjadi dari permainan judi online ini, Salah satunya adalah permainan judol saat ini sangat meresahkan. Seperti halnya kasus seorang polwan yang membakar suaminya sendiri, akibat suaminya tersebut kerap bermain judi online.


Dan yang terbaru adalah prajurit TNI AD di Yonkes Divisi Infanteri 1 Kostrad, Prada PS, diduga bunuh diri akibat judi online. Itu merupakan contoh yang sangat miris, akibat judi online, hubungan keluarga berantakan, utang berserakan, hidup tidak karuan. 


Presiden Joko Widodo telah meneken Keppres No. 21/2024 tentang satuan tugas pemberantasan judol untuk mencegah dampak kerusakan dari judol. Setidaknya ada dua cara yang dilakukan pemerintah untuk memberantas judol. Di antaranya:


Pertama, Menkominfo Budi Arie Setiadi, selaku Ketua Harian Pencegahan, diberikan mandat oleh presiden untuk mencerdaskan masyarakat, untuk mengurangi permintaan judol. Hal itu merupakan upaya pencegahan yang dilakukan lewat jalur edukasi dan literasi.


Kedua, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, juga dilibatkan untuk menurunkan situs judi online maupun situs-situs yang menampilkan judol, sebut Usman. Upaya penindakan ini dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (CNBC Indonesia, 15/06/2024)


Miris sekali melihat besarnya animo masyarakat untuk bermain judol ini. Sudah dari dulu bermain judi bisa membuat hidup hancur segalanya.


Hari ini judi online kian menjamur, ini semua tidak terlepas dari banyaknya permintaan judi.  Sepanjang 2022-2023 perputaran uang judi daring di Indonesia mencapai Rp517 triliun, data tersebut berdasarkan data pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT).


Mirisnya lagi banyak masyarakat mengganggap bermain judi ini bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah. Padahal itu semua yang akan menjadi masalah untuk hidup kita. Seperti kita ketahui, di dalam Islam bermain judi ini diharamkan oleh agama.


Namun lain halnya dengan sistem kapitalis sekarang, sistem kapitalis adalah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi wajar saja jika masyarakat saat ini menganggap judi sebagai hal yang lumrah, padahal dalam agama Islam judi ini hal yang tidak disukai oleh Allah.


Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 90,

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."


Jika aturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, mungkin judi online tidak akan marak seperti sekarang. Karena masyarakat tentunya paham bahwa itu semua diharamkan oleh agama.


Dalam sistem Islam negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Negara pun akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya seorang laki-laki sebagai pencari nafkah. Dengan demikian masyarakat akan disibukkan mencari nafkah yang halal dibandingkan memilih jalan pintas yang diharamkan yaitu salah satunya bermain judi online.


Begitulah Islam akan mampu menuntaskan segala keharaman termasuk judi online ini. Maka dari itu, sudah saatnya kita berjuang melayakkan diri untuk bersama-sama menegakkan aturan Allah di muka bumi ini. Wallahualam bissawab. [SJ]

Umat Islam Satu, Hari Raya Berbeda: Wajarkah?

Umat Islam Satu, Hari Raya Berbeda: Wajarkah?

 


Iduladha merupakan hari raya umat Islam dan seharusnya seluruh dunia merayakannya pada hari yang sama

Namun, realita yang terjadi sekarang adalah umat terpecah dan masing-masing pemerintah atau kelompok memiliki versinya sendiri dalam menentukan hari raya

___________________________


Penulis Vina

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswa Profesi Gizi UGM


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Seperti yang kita ketahui bahwa hari raya iduladha tahun ini ditemukan perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil rukyatulhilal, Mahkamah Agung kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa Jumat, 7 Juni 2024 menjadi hari pertama di bulan Zulhijjah. Berkaitan dengan itu, hari Arafah akan jatuh pada 15 Juni 2024 dan hari berikutnya yaitu 16 Juni 2024 akan menjadi hari pertama iduladha 1445H (Kompas, 07-06-2024).


Berbeda dari ketetapan Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dalam sidang Isbatnya menetapkan iduladha 1445 H akan dilaksanakan Senin, 17 Juni 2024. Hal tersebut didasarkan pada rukyatulhilal yang dilakukan di wilayah Indonesia yang mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yaitu tinggi bulan mencapai 3 derajat (Kompas, 06-06-2024). Disamping itu, ormas Muhammadiyah memiliki perhitungannya sendiri menggunakan metode hisab yang menetapkan Idul Adha tahun 2024 jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.


Perbedaan di atas tidak seharusnya terjadi. Iduladha merupakan hari raya umat Islam dan seharusnya seluruh dunia merayakannya pada hari yang sama. Namun, realita yang terjadi sekarang adalah umat terpecah dan masing-masing pemerintah atau kelompok memiliki versinya sendiri dalam menentukan hari raya. Hal itu yang seringkali membuat umat bingung dan tak jarang berselisih paham.


Kapan Seharusnya Kita Merayakan Iduladha?

Keempat ulama besar 4 mahzab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) sepakat bahwa mengamalkan rukyat (pengamatan bulan sabit) seperti yang dilakukan penduduk Makkah merupakan cara untuk menentukan hari raya. Hasil pengamatan tersebut berlaku untuk seluruh dunia. 


Nas syarak menunjukkan kewajiban umat muslim untuk berlebaran di satu hari yang sama, seperti hadis berikut: “Idulfitri adalah hari orang-orang (kaum Muslim) berbuka. Dan Iduladha adalah hari orang-orang menyembelih kurban.” (HR At-Tirmidzi).


Dari dalil di atas sudah jelas bahwa iduladha adalah ketika jemaah haji melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu pada 10 Zulhijjah, bukan hari lain. Dan yang berhak menetapkan 1 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah, dan hari penyembelihan (10 Zulhijjah) serta rangkaian kegiatan haji lainnya adalah penguasa Kota Makkah atau pemerintah yang mengelola kota tersebut. 


Berikut adalah dalil yang disampaikan lewat Husain bin Harits al-Jadali: “Bahwasanya Amir Makkah (Wali Makkah) berkhotbah dan menyatakan, ‘Rasulullah saw. memerintahkan kita agar memulai manasik (haji) berdasarkan rukyat. Apabila kita tidak melihat (rukyat)nya, sedangkan dua orang yang adil menyaksikan (munculnya hilal), maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang tersebut.'” (HR Abu Daud).


Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang berpuasa pada Hari Arafah (bagi jemaah haji yang ada) di padang Arafah.” (HR Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Khuzaimah)


Hadis di atas menunjukan bahwa hari Arafah hanya satu, yaitu ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Saat itulah kita yang tidak sedang melaksanakan wukuf disunahkan melakukan puasa. 


Islam Menyatukan Umat Islam Seluruh Dunia

Penentuan Hari Raya Idul Adha sejatinya lebih mudah karena tinggal mengikuti momen jamaah haji wukuf di Arafah. Namun, hal tersebut nampaknya kalah dengan otoritas pemerintah masing-masing negeri yang membuat penentuannya sendiri menggunakan metode rukyatulhilal lokal maupun hisab. Terpecahnya kaum muslimin yang satu menjadi banyak negara bangsa membuat penentuan hari raya menjadi berbeda di tiap daerah yang hanya terpisah garis khayal yang disebut nasionalisme tersebut. Terlihat sepele. Tentu saja tidak, hal ini berkaitan dengan halal-haram pelaksanaan ibadah di hari raya tersebut. 


Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya rahmatan lil Arab atau rahmatan lil Indonesia. Seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh dunia. Diperlukan adanya kepemimpinan Islam yang kekuasaannya tak terbatas oleh batas-batas wilayah yang akan menyatukan umat dan menghilangkan pendapat-pendapat yang berbeda di tengah-tengah umat. Dengan begitu, perselisihan di antara umat juga bisa diminimalisir.


Tanpa adanya keberadaan pemimpin tersebut, perbedaan hari raya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun, ketika pemerintahan Islam tegak, kondisi tersebut tidak akan ada lagi. Pasalnya Khalifah sebagai kepala negara akan melakukan adopsi (tabbani) hukum yang akan diterapkan yaitu rukyatulhilal penduduk Makkah sebagai penentu awal Zulhijah dan hari raya iduladha.


Ketika penduduk Makkah tidak melihat hilal Zulhijah, baru khalifah akan mengambil hasil rukyat negeri lain dan ditetapkan sebagai awal Zulhijah sebagai penentu hari raya iduladha. Sudah seharusnya kita kembali bersatu di bawah naungan kepemimpinan sistem Islam agar dapat melaksanakan Islam secara kafah, termasuk dalam hal ibadah di hari raya ini. 


“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah).” (QS Al-Baqarah: 208). Wallahualam bissawab. [Dara]

Judi Online Meresahkan Masyarakat

Judi Online Meresahkan Masyarakat

 


Pemerintah masih membiarkan konten-konten judi online karena di anggap memiliki potensi pendapatan melalui pajak dari situs judi yang legal

Padahal kerugian yang diderita oleh individu akibat perjudian bisa jauh lebih besar

_________________________


Penulis Neni Maryani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Judi online telah menjadi fenomena global yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menawarkan kemudahan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemain dari berbagai latar belakang bahkan semua kalangan termasuk pada aparat. 


Dampak judol makin meresahkan. Kasus yang sedang viral saat ini, seorang polwan yang membakar suaminya sendiri, yang sama-sama anggota kepolisian lantaran kesal sang suami kerap bermain judi adalah contoh miris. Dan yang terbaru berita tentang dugaan bunuh diri karena judi online, dari prajurit TNI AD di Yonkes Divisi Infanteri 1 Kostrad, Prada PS.


Tercatat lebih dari tiga juta warga terlibat dalam permainan judi online (judol). Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah telah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah memblokir rekening masyarakat Indonesia yang terindikasi judi online yakni kurang lebih sekitar lima ribu rekening. Menkominfo menyatakan, dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, telah berhasil memblokir 1.904.246 konten judi online. 


Sudah terlihat sangat jelas dampak buruk dari judi online yang memiliki potensi untuk menyebabkan banyak masalah. Karena akses yang mudah dan ketersediaan sepanjang waktu, banyak individu dapat terjebak dalam siklus perjudian yang tak terkendali. Kecanduan judi dapat merusak kehidupan pribadi, mengganggu hubungan sosial, dan mengakibatkan kerugian finansial yang serius. Ketika individu terus-menerus mengejar kekalahan mereka, sering kali mengabaikan tanggung jawab lain. Pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran ekonomi pribadi dan keluarga.


Judi online juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Namun sayangnya saat ini pemerintah masih membiarkan konten-konten judi online karena di anggap memiliki potensi pendapatan melalui pajak dari situs judi yang legal, padahal kerugian yang diderita oleh individu akibat perjudian bisa jauh lebih besar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar dan investasi jangka panjang malah habis di meja judi virtual, mengurangi daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga.


Besarnya keterlibatan rakyat Indonesia dalam judol sangat memprihatinkan. Semua terjadi karena kompleksitas persoalan hidup manusia dalam sistem kapitalisme. Kemiskinan seringkali menjadi alasan terjunnya ke dunia judol. Kemiskinan dan judol ibarat lingkaran setan. Ditambah, kompleksitas masalah tersebab sistem kapitalisme makin tidak manusiawi. Siapa pun bisa terjebak judi jika menyangkut masalah ekonomi. Kebutuhan yang makin banyak, serta harga-harga melambung tinggi, namun sayangnya pendapatan tidak beranjak naik. 


Berantas Judi Online Sampai Akarnya!

Cara memberantas judi tidak cukup hanya dengan pemblokiran situs, dibekukannya rekening, serta edukasi yang sifatnya parsial saja, atau pun penindakan yang belum memberi efek jera bagi pelaku judi online. Tetapi hal ini harus dilakukan secara komprehensif, tentu saja dengan cara mengubah paradigma masyarakat serta pemangku kebijakan itu sendiri terkait tentang judi. 


Dalam agama Islam telah menerangkan bahwa apa pun bentuknya, perjudian adalah haram. Dengan memahami paradigma ini, negara tidak akan menoleransi segala kegiatan yang berbau judi. Pemerintah harus bertindak tegas dalam larangan perjudian dalam bentuk apapun. Karena fungsi negara tidak hanya melayani dan mengurusi berbagai urusan rakyat, tetapi juga melindungi serta mencegah warga negaranya dari perbuatan maksiat.


Allah Subhanahu Wata'ala berfirman, “Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (TQS Al-Maidah: 90)


Tolak ukur perbuatan baik dan buruk haruslah memakai paradigma Islam, bukan hanya sekedar dari penilaian manusia. Dalam hal ini, judi termasuk perbuatan haram dan kejahatan yang akan diberi sanksi sesuai pandangan syariat Islam yang akan berefek jera.


Maka dari itu, negara perlu melakukan pembinaan dan penanaman akidah Islam kepada seluruh elemen masyarakat melalui sistem pendidikan Islam. Negara seharunya mampu menyebarluaskan pemahaman tentang keharaman judi beserta kerugiannya secara masif, tentu saja melalui dakwah dengan memanfaatkan media massa dan media sosial agar masyarakat meninggalkan aktivitas judi yang jelas sangat merugikan. 


Selanjutnya memberdayakan pakar informasi dan teknologi untuk memutus seluruh jaringan judi online agar tidak mudah masuk ke wilayah tatanan masyarakat. Negara pun harus menindak tegas para bandar serta pelaku judi dengan hukuman yang berefek jera.


Dan yang paling penting adalah negara harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terwujud kesejahteraan. Negara memiliki peran penting untuk bisa membuka seluas-luasnya lapangan kerja serta memberi bantuan modal kerja bagi pencari nafkah. Bisa berupa pemberian modal usaha atau tanah mati untuk dikelola masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Dengan demikian masyarakat akan disibukkan mencari harta yang halal dari pada memilih jalan instan yang diharamkan.

Wallahualam bissawab. [GSM]

Apa yang Menjadikan Pembeda Penentuan Iduladha di Indonesia?

Apa yang Menjadikan Pembeda Penentuan Iduladha di Indonesia?

 


Ketika seluruh ulama sudah sepakat mengenai penentuan yang sama kenapa kita bisa berbeda sendiri? 

Sekat bangsalah yang menjadikan hal tersebut terjadi

_________________________


Penulis Nur Indah Sari

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Penggiat literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Iduladha dikenal dengan bulan berkurban, yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji di kota suci Mekah. Bagi umat muslim iduladha merupakan hari raya kedua setelah idulfitri. Namun sudah beberapa kali penentuan iduladha di Indonesia berbeda dengan negara lain, dan tahun ini kembali berbeda dengan Arab saudi. 


Dilansir dari kompas.com, 7Juni 2024 Kementrian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan terkait perbedaan waktu hari raya iduladha Indonesia dengan Arab Saudi. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamarudin Amiin mengatakan perbedaan tersebut sering terjadi disebabkan perbedaan zona waktu antar kedua negara. Ia juga menyebutkan terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah, dianjurkan mengikuti ketetapan masing-masing negara. 


Pemerintah sebelumnya menetapkan awal Dzulhijjah 1445H jatuh pada Sabtu 8 Juni 2024, penentuan itu ditetapkan pada sidang isbat 7 Juni 2024. Oleh karena itu perayaan iduladha di Indonesia dirayakan pada Senin 17 Juni 2024 sedangkan di Arab Saudi akan jatuh pada Minggu 16 Juni 2024.


Dari penjelasan Kementerian Agama di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa sekat negaralah yang membuat perbedaan itu terjadi. Padahal penentuan awal bulan Dzulhijah sesuai syariat Islam yang syar'i mengikuti apa yang ditetapkan Ahlul Mekah (penduduk kota Mekah).


Bila berbeda waktu maka akan berdampak pula terkait dengan ibadah yang lain contohnya ketika melakukan ibadah puasa Arafah, yang apabila dilakukan pada saat hari raya iduladha itu tidak diperbolehkan berpuasa.


Zona waktu yang berbeda juga tidak menjadikan alasan yang benar atau syar'i karena perbedaan waktu Indonesia dan Arab Saudi hanya berbeda 4 jam saja tidak sampai sehari semalam. Jadi akan sangat mungkin melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijah berbarengan dan tidak ada perbedaaan waktu. 


Penentuan Hari Raya dalam Islam

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan idulfitri. Ada Imam Syafi'i menentukan dengan rukyat lokal, sedangkan ulama yang lain seperti Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka bersepakat memakai metode rukyat global. Adapun belakangan ini para ulama ada juga yang menentukan dengan metode yang baru yaitu metode hisab dalam menentukan hari raya Idulfitri. 


Berbeda dengan hari raya iduladha maka seluruh ulama bersepakat bahwa ketika membahas penentuan iduladha pada satu Dzulhijah ditentukan oleh Ahlul Mekah, penduduk kota Mekah. Mengapa demikian, karena haji adalah Arafah.


Dalam salah satu hadis Rasulullah saw. mengatakan kepada kita yaitu sesungguhnya haji itu intinya adalah Arafah. Ketika membahas mengenai kata Arafah dalam bahasa arab termasuk kata keterangan atau zorof, zaman dan makan. 


Maknanya makan dalam bahasa arab itu tempat, zaman artinya itu waktu. Tempat di Arafah yang merupakan nama daerah di Mekah, waktu yaitu hari Arafah. Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa haji itu Arafah, maka haji dilaksanakan di hari Arafah dan tempatnya di daerah Arafah. Apabila ada jemaah haji ada yang di luar daerah Arafah pada hari itu maka akan dipastikan hajinya tidak sah. Apalagi mendahului hari atau setelah hari Arafah yang kita tau biasanya tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu. 


Ketika ada perbedaaan ketika penentuan idulfitri maka tidak tepat jika ada perbedaaan menentukan iduladha. Karena daerah Arafah cuma ada di Mekah, Arab Saudi bukan di negara lain atau di tempat lain bukan pula di Indonesia. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa puasa Arafah ditentukan oleh kebijakan negara masing-masing itu tidak tepat.


Ummul mukminin Aisyah r.a. mengatakan dalam penentuan hari arafah mengikuti ketentuan imam yang memimpin pada saat itu. Ketika imam menyembelih kurban maka kita melaksanakan salat iduladha. 


Ketika seluruh ulama sudah sepakat mengenai penentuan yang sama kenapa kita bisa berbeda sendiri, ini karena sekat bangsalah yang menjadikan hal tersebut terjadi. 


Apabila melihat jemaah haji wukuf di daerah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita yang tidak berhaji melakukan puasa yaitu puasa Arafah. Jika berbeda penetapannya misalnya kita puasa beda satu hari besoknya maka hal tersebut bukan lagi puasa Arafah. Karena jemaah haji sudah tidak wukuf lagi dan bisa jadi tidak mendapat keutamaan puasa Arafah. Dan ketika sudah usai waktu wukuf maka masuk waktu iduladha di mana kita tidak boleh berpuasa saat hari raya.


Umar bin Khattab ra berkata: "Pada kedua hari ini Nabi saw. telah melarang orang berpuasa, yaitu pada hari raya idulfitri sesudah Ramadan dan hari raya iduladha sesudah wukuf di Arafah" (HR Bukhari)


Dari apa yang disampaikan oleh Ummul mukminin Aisyah ra pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang menyatukan seluruh umat muslim dalam penetapan awal kalender Hijriyah. Adalah sebuah urgensi untuk mempersatukan kaum muslim dan menjaga kaum muslim agar ibadahnya sesuai syariat Islam. Karena pada saat ini belum ada, sudah seharusnya kita mengupayakan untuk menegakkan kembali sistem pemerintahan Islam yang menerapkan seluruh aturan syariat secara kafah. Wallahualam bissawab. [GSM]