Alt Title
Hutan Lestari Hanya dengan Islam

Hutan Lestari Hanya dengan Islam

Baca Juga



Akar masalah penggundulan hutan adalah cara pandang kapitalistik

yang menakar segala sesuatu dengan materi

__________________


Penulis Ekke ummu khoirunnisa

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Niat baik Bupati Bandung yang bertekad untuk kembali menghijaukan hutan yang sudah alih fungsi lahan atau sudah terdegradasi oleh pembalakan liar patut kita aminkan. Bahkan beliau sudah menyiapkan bibit tanaman perkayuan beberapa truk untuk disebar dengan pesawat di lahan yang sulit dijangkau kendaraan juga akan menghijaukan kembali lahan hutan yang sudah digarap petani untuk pertanian.


Dikutip dari inilahkoran.id, (16-12-2025) Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan penting semua pihak terlibat, termasuk TNI AU untuk mengembalikan fungsi hutan dan menghijaukan kembali wilayah yang telah terdegradasi.


Dalam sistem kapitalisme, setiap solusi yang diberikan tidak mampu menyelesaikan masalah karena membenahi masalah tanpa membenahi akar masalahnya tidak akan menuntaskan masalah. Akar masalah penggundulan hutan adalah cara pandang kapitalistik yang menakar segala sesuatu dengan materi.

 

Sering terjadi atas nama pertumbuhan ekonomi negara dengan mudah memberikan izin pengelolaan hutan oleh swasta. Swasta yang pebisnis tidak akan mau berpikir dampak negatif akibat penggundulan hutan. Disamping itu, ketidakjelasan kepemilikan membuat negara dengan mudah memberikan konsesi kepada swasta.


Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa melimpah, tetapi di balik itu semua Indonesia juga termasuk salah satu negara paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang, hingga cuaca ekstrem. Keadaan ini diperparah dengan kerusakan alam oleh hasil kongkalikong pengusaha-pengusaha.


Inilah kegagalan kepemimpinan kapitalisme. Selama akar masalahnya, yaitu penerapan sistem kapitalisme yang materialistik masih berjalan, dan hukum kepemilikan tidak jelas, maka usaha penghijauan sering hanya sebagai euforia karena bencana dan akan hilang seiring waktu.


Hutan dalam Sistem Islam 


Islam hadir dengan segala kesempurnaanya. Dalam sistem Islam hutan adalah kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara dan dipastikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.


Sistem Islam menjadikan negara memperlakukan hutan sebagai amanah yang harus dijaga kelestariannya. Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khil4fah) mitigasi dilakukan sejak awal dengan pengelolaan alam sesuai syariat dan negara bertindak sebagai raain dan junnah bagi rakyat.


Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban." (HR. Imam Bukhari)


"Sesungguhnya seorang imam atau pemimpin itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Swt dan adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala, tetapi jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.


Dengan hanya kembali pada sistem Islam yang sahih dalam naungan Daulah Khil4fah Islamiah-lah yang dapat mengatur negara ini bukan sistem rusak kapitalisme. Islam sebagai agama dan mabda akan bisa diterapkan secara kafah jika tiga asas penerapan hukum Islam ini ada di tengah kehidupan umat, yaitu:

 

(1) ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syariah, (2) kontrol masyarakat, dan (3) negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka jika ingin hutan lestari, hanya sistem Islam yang memberi solusi.


Untuk itu, mari bergabung dan bergerak bersama dalam jemaah dakwah untuk mencerdaskan umat agar dapat melanjutkan kehidupan Islam yang cemerlang dan berkah. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Petani Sejahtera dalam Sistem Islam

Petani Sejahtera dalam Sistem Islam

Baca Juga



Negara Islam menjamin ketersediaan bibit unggul, pupuk, tanah yang subur, alat canggih yang cepat dan mudah

dan distribusi pertanian sehingga menguntungkan seluruh lapisan masyarakat

_________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - "Jauh panggang dari api" begitulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan rencana pemerintah Deli Serdang dalam peningkatan produktivitas dalam sektor pertanian dan kesejahteraan petani.


Penerapan Teknologi Pertanian Modern Tidak Berkaitan dengan Kesejahteraan Petani


Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan  penerapan teknologi pertanian modern melalui penggunaan drone dalam penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Menurut Wabup Lom Lom, penggunaan drone ini lebih efektif dan efisien dan mengurangi paparan bahan kimia terhadap petani.(HETANEWS.com, 22-12-2025)


Pemerintah juga mendorong pemanfaatan alat tanam padi modern seperti rice transplanter yaitu mesin penanam padi otomatis yang memindahkan bibit padi dari persemaian ke sawah secara mekanis. Mereka mengatakan lebih hemat tenaga, waktu, dan dari paparan bahan kimia. (HETANEWS.com, 22-12-2025)


Kesejahteraan pangan dan petani tentu bukan hanya bersandar hanya pada teknologi semata. Belum lagi masalah petani paham apa tidak terkait dengan alat-alat canggih di era digital hari ini.


Hasil panen yang belum tentu berkualitas, ditambah lagi dengan adanya bencana alam yang mengancam mereka gagal panen. Dari sisi dana yang harus mereka keluarkan, tidak sedikit mereka meminjam uang kepada individu 50,1 %, meminjam ke bank 29,3 % dan sisanya ke lembaga keuangan seperti koperasi belum lagi agunan dan suku bunga yang tinggi. (MNews.com, 19-07-2024)


Masalahnya bukan di pertanian digitalnya, tetapi upaya bagaimana pemerintah dalam menyejahterakan petani dalam segala bidang. Hal itu dibutuhkan untuk para petani secara menyeluruh bukan hanya fokus kepada teknologi, tetapi tidak menyentuh ke akar masalahnya. Para petani menghadapi bukan bagaimana memanen, menabur bibit, pupuk, tetapi juga kesejahteraan petani dalam menjadikan hasil panen di sektor ekonomi mereka. Sementara justru para tengkulak yang berperan untuk menentukan harga.


Di dalam sistem kapitalisme harga diserahkan ke mekanisme pasar sehingga akan memicu munculnya korporasi-korporasi raksasa bermodal besar yang mengakibatkan seluruh rantai pasok mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi hanya dikuasai oleh korporasi.


Pada akhirnya, kebijakan itu dimiliki oleh para pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa karena memberikan jalan untuk masuknya investasi asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Artinya, semua kebijakan pangan Indonesia akan tersandera dengan utang.

 

Para investor akhirnya juga berpengaruh dalam menentukan kebijakan dan kita tidak punya kedaulatan pangan. Inilah sifat dari sistem kapitalis yang menjadikan segala sesuatunya sebagai ladang bisnis yang menghasilkan keuntungan. Negara sebagai regulator bagi memuluskan para kapital untuk memperkaya diri bukan berperan sebagai pengurus urusan umat yang mana pangan merupakan hak dasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.


Solusi dalam Islam 


Islam tidak pernah meninggalkan kecanggihan teknologi dan memandang teknologi sebagai sarana dalam kehidupan.


Negara Islam menjamin ketersediaan bibit unggul, pupuk, tanah yang subur, alat canggih yang cepat dan mudah dan distribusi pertanian sehingga menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Islam memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sistem ekonomi politik Islam akan mampu mewujudkan ketahanan pangan bahkan menjamin kesejahteraan rakyatnya lantaran tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.


Selain itu, negara berperan sentral dalam seluruh urusan rakyat. Islam mewajibkan khalifah, yakni pemimpin negara Islam untuk mengurusi umatnya.

 

"Imam (khalifah) adalah ra’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)


Sistem Islam memiliki mekanisme atau APBN  pembiayaan dari sumber daya alam yang dikelola untuk negara dan hasilnya digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat tanpa memungut pajak dari rakyat.


Negara juga turut andil dalam penyuluhan pendidikan kepada para petani ketika mereka harus menggunakan teknologi yang memudahkan dalam proses pembibitan sampai proses panen. Negara menyediakan pupuk yang terbaik untuk menghasilkan padi yang unggul dari mulai vitamin untuk tanah maupun pengairan yang memadai.


Negara Islam (Khil4fah) akan mengatur distribusi hasil panen dan memberikan secara mudah ke masyarakat dan menjamin individu-individu untuk mendapatkannya. Khil4fah akan menetapkan kebijakan yang fokus pada kemaslahatan umat. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang akan menyejahterakan manusia terkhusus petani, yakni sistem Islam yang diterapkan secara kafah dalam institusi Daulah Khil4fah Islamiah. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]


Ummi Aisyah

Ambisi Presiden Usulkan Sawit di Papua, Bagaimana Pandangan Islam?

Ambisi Presiden Usulkan Sawit di Papua, Bagaimana Pandangan Islam?

Baca Juga




Penggundulan hutan dengan menanam pohon sawit, singkong, atau pun tebu

bisa memicu masalah yang mungkin lebih besar

_________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Beberapa waktu terakhir ini, Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan keinginannya untuk menanam kelapa sawit di Papua. Hal ini sebagai upaya untuk pengembangan bioenergi, mulai dari biodiesel berbahan sawit, hingga bioetanol dari singkong dan tebu. Dilansir dari berita kompas.tv pada Rabu (17-12-2025) lalu dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang di gelar di istana negara. 


Penanaman Sawit Merusak Ekosistem Hutan


Ambisi Presiden Prabowo ini berangkat dari ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan BBM, sedangkan nilai impor BBM berada pada kisaran Rp500 hingga Rp520 triliun per-tahun. Jadi diharapkan proyek swasembada ini bisa membantu menghemat biaya impor BBM ke Indonesia. (Parboaboa.com, 21-12-2025) 


Menyikapi masalah di atas, sangat wajar jika kita geram dan marah atas tindakan para penguasa yang seperti tak mendengarkan teguran atas terjadinya bencana di wilayah Sumatra kemarin yang sampai sekarang pun belum tuntas dan selesai. Bukannya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah rakyat, tetapi malah menambah polemik baru dengan menggencarkan ambisi dengan dalih menghemat uang negara. Namun, tak diketahui bagian anggaran negara yang mana yang dimaksudkan. 


Penggundulan hutan dengan menanam pohon sawit, singkong, atau pun tebu bisa memicu masalah yang mungkin lebih besar. Seperti yang kita tahu hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis terluas yang memiliki peran penting dalam ekosistem keanekaragaman hayati. Jika benar itu terjadi, tak hanya rakyat saja yang di rugikan, tapi spesies flora dan fauna yang sudah menjadikan hutan sebagai habitat tempat tinggal mereka akan jauh lebih menderita.

 

Terlebih ada masyarakat adat yang juga bergantung pada pertahanan ekosistem hutan yang sudah Allah atur sempurna dengan berbagai manfaatnya, sebagaimana firman-Nya : 

 

 وَاللّٰهُ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحۡيَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا‌ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ


"Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).” (QS. An-Nahl: 65) 


Dari ayat di atas, Allah memberi tahu kepada seluruh manusia bahwa Allah telah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi yang telah mati. Maksudnya di sini Allah menyuburkan tanah yang telah kering, dan menumbuhkan tanaman yang subur dengan rahmat-Nya yaitu air. Lalu bagaimana bisa air menjadi permasalahan terjadinya banjir? Bukankah kita diperintahkan untuk berpikir bahwa pasti ada kesalahan yang dilakukan manusia?


Banjir Akibat Ulah Ceroboh Manusia


Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam juga pernah bersabda:

 

إِذَا ضُيِّعَتِ اْلأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ اْلأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

 

"Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kehancuran,’ dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, ‘Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kehancuran." 


Bukankah hadis Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam di atas sudah sangat menggambarkan terjadi penyelewengan amanah yang sudah hilang. Seharusnya pemimpin menjaga dan menyejahterakan rakyatnya. Namun malah sebaliknya. Bagaimana Allah memerintahkan seseorang untuk berlaku adil saat menjadi pemimpin, menyelesaikan masalah, dan mengelola negara sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.

 

Kita bisa mempelajarinya dengan melihat bagaimana Rasulullah memimpin umatnya dengan menerapkan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik sekalipun. Islam bukan hanya agama, tetapi juga peraturan hidup yang sempurna. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]


Tri Ayu Lestari, S.Pd.

Pentingnya Ibu Ideologis di Era Digital

Pentingnya Ibu Ideologis di Era Digital

Baca Juga



Ibu ideologis adalah cerminan wanita muslimah sejati yang taat

dan tidak mudah ikut-ikutan hidup hedonis yang mengekor pada sistem kapitalis


__________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Peringatan hari ibu menjadi momentum untuk perempuan Indonesia sebagai agen perubahan. Namun, apakah perubahan itu sesuai dengan standar syariat Islam atau hanya untuk perubahan perjuangan semu semata.


Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember kembali dirayakan dengan khidmat di seluruh penjuru Tanah Air. Pada tahun ini, tema yang diusung adalah Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan juga motor utama perubahan.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu menjadi pengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa.


Di era saat ini, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan yang menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, serta menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, ujarnya saat membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada upacara bendera Peringatan Hari Ibu ke-97 di halaman Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (mempan.go.id com, 22-12-2025)


Makin pesat perkembangan zaman di era digital saat ini membuat peran perempuan ikut mengambil adil dalam setiap pergerakan perjuangannya. Tidak hanya tinggal diam mereka ikut terlibat agar lebih tahu dan paham mengenai informasi serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan khususnya masalah perlindungan anak, serta menjadikan hari ibu adalah sebagai momentum yang tepat untuk mempertegas perjuangan perempuan sebagai agen perubahan dengan berbagai kreativitas dan inovasi yang mereka miliki.


Namun di sisi lain, sepertinya perjuangan ini semu tanpa arah tujuan yang jelas. Apakah semua ini untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau hanya sekadar popularitas. Sesungguhnya jika tujuan ini dilandaskan berdasarkan standar syariat Islam mungkin tujuannya jelas. Sangat penting sekali kesadaran berpolitik dan diiringi dengan kesadaran syariat Islam sehingga paham peranan apa yang harus dilakukan sebagai agen perubahan di era digital terutama peranannya sebagai ibu. 


Peranan perempuan sangat penting di era digital yaitu sebagai ibu ideologis. Mereka adalah agen perubahan penggerak perjuangan generasi muda sesuai dengan standar syariat Islam, memberikan pendidikan dan pemahaman nilai-nilai ideologis serta pengetahuan tentang arti kehidupan yang sesungguhnya.


Ibu ideologis juga akan menanamkan syariat Islam sejak dini dan mendidik anak-anak mereka untuk mempersiapkan menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Dari ibu ideologis inilah kelak akan lahir para pejuang-pejuang muda yang tahan banting dan tidak mudah goyah diterpa badai. Mereka adalah generasi yang lurus bertauhid dan berakhlak mulia, serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya, dan sadar akan jati diri seorang muslim.


Karena sesungguhnya perubahan hakiki tidak muncul begitu saja. Melainkan dari pendidikan yang berlandaskan iman dan takwa. Dari ibu ideologis yang mendidik ia sadar akan amanah, tugas dan tanggung jawabnya sebagai ummu warabbatul bait.


Ibu ideologis adalah cerminan wanita muslimah sejati yang taat dan tidak mudah ikut-ikutan hidup hedonis yang mengekor pada sistem kapitalis. Sifat inilah yang akhirnya ibu ideologis wariskan kepada anak-anaknya. Ibu ideologis paham menjadi generasi muda saat ini tidaklah mudah. Karena mereka lahir di tengah tantangan teknologi yang semakin maju dan sistem yang rusak serta banyaknya orang-orang pintar yang tidak amanah.


Dengan memberikan pemahaman ideologi secara kafah agar generasi muda mampu membentengi dirinya dari sistem kapitalis yang kufur. Karena itu, sangat penting perannya seorang ibu ideologis dari mengandung sudah mempersiapkan hingga melahirkan dan mendidik anak-anak untuk menjadi pejuang Islam ideologis yang tangguh.


Tidaklah mudah melakukan hal itu karena perjuangan sudah mereka tanamkan kepada anak-anaknya selama dalam kandungan. Dan saat ini, mereka harus mampu bersaing dengan perkembangan dunia digital. Karena ibu ideologis dituntut untuk serba tahu, pintar dan ikut mengerti perkembangan digital.


Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah hanyalah Islam" (TQS. Ali ‘Imran [3]: 19)


Permasalahan ini terjadi karena jauh dari Islam, serta kurangnya pemahaman ideologi Islam yang mereka dapatkan. Maka dari itu, mari kembali kepada hukum Islam.

 

Dengan meneguhkan keimanan kita serta genggam erat putra-putri kita dengan standar pendidikan syariat Islam agar mereka terhindar dan terjaga dari media digital dan ujian akhir zaman. Serta menegakkan dan mengembalikan kehidupan Islam yang telah lama hilang dan menyampaikan risalah dakwah Islam hingga penjuru dunia.. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

 

Ermawati

Bencana Sumatra dan Kejahatan Ekologis Sistem Kapitalisme

Bencana Sumatra dan Kejahatan Ekologis Sistem Kapitalisme

Baca Juga



Bencana yang melanda Sumatra seharusnya menjadi momentum refleksi bersama

Selama pengelolaan alam diserahkan pada logika kapitalisme yang eksploitatif, bencana akan terus berulang dengan skala yang makin besar


__________________

 

Penulis Manna Salwa

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Rentetan Bencana yang Mengguncang Pulau Sumatra 

Bencana alam kembali menerjang Pulau Sumatra. Longsor dan banjir bandang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana tersebut mencapai ratusan orang.

 

Sementara ribuan warga lainnya terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka yang rusak atau tertimbun material longsor. Pemerintah pusat menyebutkan bahwa meski status bencana nasional belum ditetapkan secara formal, penanganan yang dilakukan bersifat nasional karena skala dan dampaknya yang luas. (cnnindonesia.com, 01-12-2025)


Banjir bandang yang terjadi kali ini tampak jauh lebih parah dibandingkan peristiwa serupa di masa lalu. Air datang dengan kecepatan tinggi, membawa lumpur, kayu, dan bebatuan besar yang menghancurkan rumah, jembatan, serta lahan pertanian warga.


Kondisi ini memperlihatkan bahwa bencana tidak semata disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mencapai puncaknya. Akan tetapi, karena menurunnya daya dukung wilayah. Alam yang seharusnya mampu menahan dan menyerap air kini kehilangan fungsinya sehingga hujan deras langsung berubah menjadi bencana mematikan.


Bukan Sekadar Faktor Alam, Melainkan Kejahatan Lingkungan Terstruktur


Menyederhanakan bencana Sumatra sebagai murni fenomena alam atau sekadar ujian adalah bentuk pengaburan masalah. Kerusakan yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari kejahatan lingkungan yang telah berlangsung lama dan dilegitimasi oleh kebijakan negara. 


Pemberian hak konsesi lahan secara masif, obral izin perusahaan sawit, pembukaan tambang terbuka, hingga regulasi yang mempermudah eksploitasi sumber daya alam telah menggerus fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi contoh bagaimana negara memfasilitasi kepentingan industri dengan mengorbankan keselamatan lingkungan dan rakyat.


Pembukaan hutan secara besar-besaran tanpa perhitungan ekologis telah menyebabkan degradasi lahan yang parah. Hutan yang dulu berfungsi menahan air hujan dan mencegah erosi kini berubah menjadi lahan gundul. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir deras ke permukiman warga.


Longsor menjadi keniscayaan di wilayah perbukitan, sementara banjir bandang mengancam daerah hilir. Fakta ini menunjukkan bahwa bencana Sumatra bukan peristiwa kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang salah arah.


Watak Sistem Kapitalisme dalam Pengelolaan Alam


Kebijakan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan produk dari sistem sekuler-demokrasi kapitalisme yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama. Dalam sistem ini, relasi antara penguasa dan pengusaha sering kali bersifat simbiotik dan saling menguntungkan.


Negara membuka karpet merah bagi investasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara pengusaha mendapatkan akses luas untuk mengeruk sumber daya alam. Hak milik rakyat dan keselamatan lingkungan dikorbankan demi kepentingan segelintir elit.


Musibah banjir dan longsor di Sumatra memperlihatkan wajah asli sistem ini. Negara terlihat hadir saat bencana terjadi, mengalokasikan dana penanggulangan dan rehabilitasi, bahkan Kementerian Keuangan menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk penanganan bencana Sumatra.

 

Namun, negara gagal hadir secara preventif. Pencegahan kerusakan lingkungan, penataan ruang berbasis ekologi, dan pembatasan eksploitasi alam tidak menjadi prioritas. Akibatnya, masyarakat menanggung penderitaan berulang, sementara keuntungan dari hutan dan tambang telah lama dinikmati oleh pengusaha dan penguasa.


Peringatan Al-Qur’an Tentang Kerusakan di Bumi


Islam memandang kerusakan lingkungan sebagai persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keimanan. Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat.


Ayat ini bukan sekadar peringatan spiritual, tetapi penegasan kausalitas. Ketika manusia melampaui batas dalam mengeksploitasi alam, bencana adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah di bumi dalam makna penjaga dan pengelola, bukan perusak.


Alam diciptakan Allah dengan keseimbangan (mīzān) yang harus dijaga. Ketika keseimbangan ini dilanggar oleh keserakahan dan kebijakan yang salah, maka kerusakan sosial dan ekologis akan muncul. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban yang lahir dari keimanan.


Tata Kelola Lingkungan dalam Pandangan Islam


Islam menawarkan kerangka pengelolaan lingkungan yang berbeda secara mendasar dari kapitalisme. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur pemanfaatan alam berdasarkan hukum Allah, bukan semata pertimbangan keuntungan ekonomi. Hutan, air, dan sumber daya strategis dipandang sebagai amanah yang harus dijaga demi kemaslahatan umat. 


Negara wajib menata hutan sesuai fungsi alaminya, menetapkan kawasan lindung yang tidak boleh dieksploitasi, serta memastikan bahwa aktivitas industri tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi manusia dan lingkungan. Dalam sistem Islam, negara juga berkewajiban mengeluarkan biaya besar untuk pencegahan bencana.


Pendapat para ahli lingkungan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan, bukan diabaikan demi kepentingan investasi. Pemetaan wilayah dilakukan secara menyeluruh, mencakup tata ruang permukiman, kawasan industri, tambang, dan hutan lindung, dengan mempertimbangkan daya dukung alam. Kebijakan semacam ini bukan reaktif, tetapi preventif, dengan tujuan utama menjaga keselamatan manusia dan kelestarian ciptaan Allah.


Sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada amanah dan hukum Allah akan memprioritaskan perlindungan jiwa dan lingkungan. Fokus kebijakan bukan pada pertumbuhan ekonomi semu, melainkan pada keberlanjutan kehidupan. Dengan prinsip ini, bencana yang menyengsarakan rakyat dapat diminimalkan, karena negara tidak membiarkan alam dieksploitasi tanpa batas.


Pelajaran dari Sumatra untuk Perubahan Mendasar


Bencana yang melanda Sumatra seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Selama pengelolaan alam diserahkan pada logika kapitalisme yang eksploitatif, bencana akan terus berulang dengan skala yang semakin besar. Bantuan pascabencana dan anggaran darurat tidak akan pernah cukup jika akar masalahnya tidak diselesaikan. Islam menawarkan jalan keluar melalui perubahan paradigma pengelolaan alam yang berlandaskan iman, amanah, dan keadilan.


Hanya dengan kembali pada hukum Allah dalam mengatur kehidupan, termasuk urusan lingkungan, negara dapat melindungi rakyatnya dari bencana yang berulang. Sumatra hari ini adalah peringatan keras bahwa kerusakan alam bukan takdir, melainkan buah dari sistem yang salah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]