Wakil Rakyat yang Tidak Mewakili Derita Rakyat
Opini
Segala bentuk aturan atau kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat
tidak memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat
________________________
Penulis Sahara Maina Larasati
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - DPR Menjadi Wakil Rakyat
DPR merupakan lembaga legislatif yang bertugas sebagai dewan perwakilan rakyat dalam membuat kebijakan negara. Kebijakan yang dibuat tentu untuk menertibka nhajat hidup masyarakat, interaksi rakyat dengan rakyat, rakyat dengan wakil rakyat serta antar wakil rakyat.
Menjadi wakil rakyat tentu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan. Menjadi wakil rakyat tidaklah mudah untuk diambil peranananya. Begitu pun tidak sembarang orang bisa mengembannya. Bagaimana tidak, karena tanggung jawab wakil rakyat bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan.
Adapun tugas yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ini seperti membuat dan mengesahkan undangan undang, mengawasi kinerja pemerintah, mengontrol anggaran yang diajukan pemerintah, mewakili suara rakyat dalam membuat kebijakan, serta melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat.
Dari tugas-tugas yang diamanahkan ini menjadi wakil rakyat membutuhkan kemampuan. Baik kemampuan dalam ranah keperibadian, keilmuan maupun keimanan. Karena dengan begitu setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertimbangkan dengan maksimal.
Wakil Rakyat Membawa Derita
Kapitalisme merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagai negara yang menganut kapitalisme tentu dalam segala hal yang berkaitan dengan negara maupun dengan kemanusiaan yang diperuntukan untuk mendapatkan keuntungan materi.
Sebagaimana yang penulis kutip dari CNBC Indonesia (02-09-2025) bahwa Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam masyarakat, di mana mereka mengkritisi kebijakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kinerjanya.
Hal ini menunjukan bahwa menjadi DPD (Dewan Perwakilan Rakyat) yang lebih diutamakan bukan kemaksimalan kinerjanya dalam menjalankan amanah negara. Namun, negara lebih mementingkan gaji atau tunjangan yang akan diberikan kepada wakil rakyat tersebut.
Padahal yang kita rasakan saat ini segala bentuk aturan atau kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat tidak memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat. Hal ini akibat dari para wakil rakyat yang lebih memikirkan tunjangan yang akan didapatkan bukan memikirkan kebijakan apa yang seharusnya dikeluarkan untuk membantu dalam menyejahterakan masyarakat.
Alhasil, segala kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi. Semisal, kebijakan menaikkan tarif pajak, kemudian menaiki anggaran bagi para DPR yang menjadi wakil rakyat. Fenomena ini membuat masyarakat hidup penuh dengan derita yang tidak tahu kapan berakhirnya. Derita masyarakat yang negara tidak mampu untuk menanggungnya. Beginilah hasil dari penerapan kapitalisme.
Islam Membawa Kesejahteraan
Islam sebagai agama yang Allah turunkan dengan seperangkat peraturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Namun, Islam mengatur bagaimana manusia menjadi hamba yang taat dalam menjalankan amanah di dunia.
Seperti menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan amanah sehingga dalam menjalankan amanah dengan sesama manusia pun seorang manusia akan menjalankan dengan iman, ilmu, dan amanah karena Allah. Memang dasarnya dalam menjalankan amanah sudah didasari dengan keimanan kepada Allah.
Termasuk dalam menjalankan segala amanah menjadi wakil rakyat tentu harus didasari dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, menjadi wakil rakyat itu bukan hanya menjalankan tanggung jawab dari manusia. Akan tetapi, amanah dari Allah yang Maha mengatur.
Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa : "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik dan dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR. Muslim)
Maka dari itu, menjadi wakil rakyat yang beriman tentu dalam menjalankan amanahnya yang akan diprioritaskan bukan lagi gaji atau tunjangan. Namun, yang ingin diraih adalah rida Allah melalui amanah yang diemban. Karena sejatinya segala hal yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh hadis utama tentang pemimpin yang amanah, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Sabda Rasulullah di atas menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat sehingga pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah untuk tujuan menyejahterakan serta memberikan keadilan kepada rakyat.
Khatimah
Menyaksikan perilaku dari wakil rakyat yang dihasilkan dari sistem sekuler menjadikan kondisi rakyat penuh derita. Maka dari itu, kenyataan pahit ini hanya bisa diberantas dengan penerapan sistem Islam dalam bentuk negara.
Dengan begitu, akan tercetak para wakil rakyat yang amanah, mampu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Karena wakil rakyat dari sistem Islam akan menjalankan amanah dari Allah yang berlandaskan keimanan bukan karena keuntungan materi semata. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]