Alt Title

Meninggalnya Raya Bukti Pemerintah Abai Kesehatan Rakyat

Meninggalnya Raya Bukti Pemerintah Abai Kesehatan Rakyat




Tidak ada satu orang pun yang berusaha menolong membawa Raya berobat ke puskemas terdekat

hanya karena tidak mempunyai kartu BPJS

___________


Penulis Tinah Asri 

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Aktivis Dakwah, dan Pegiat Literasi 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sungguh memilukan apa yang dialami oleh Raya, balita perempuan berusia 4 tahun warga kampung Pandangeyan, Cianaga, Kandungan, Sukabumi, Jawa Barat. Ia menghembuskan napas terakhirnya setelah dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Daerah Sukabumi akibat cacing-cacing yang menyerang tubuhnya. Dari CT Scan rumah sakit menunjukkan bahwa cacing-cacing beserta telurnya telah menjalar sampai ke bagian otaknya.


Dikutip dari Kumparannews.com (20-08-2025) Raya anak dari pasangan Udin (32) dan Endah (38) ditemukan oleh tim pegiat sosial rumah teduh sahabat Iin pada tanggal 13 Juni 2025 dalam kondisi tidak sadarkan diri. Raya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.


Sayang, saat tim Iin mencari pertolongan baik ke Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan, bahkan lembaga zakat besar Sukabumi tidak langsung menanggapi. Untungnya, tim Iin bersedia menanggung biaya selama Raya dirawat rumah sakit sebesar 23 juta rupiah hingga dinyatakan meninggal pada 22 Juli 2025.


Negara Abai terhadap Kesehatan Rakyat 


Apa yang dialami Raya yang harus meninggal karena cacingan tentu membuat kita semua mengelus dada. Bagaimana tidak, diketahui kondisi Raya dan keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Dia bersama kedua orang tua dan kakak perempuannya tinggal di rumah panggung sangat sederhana, lebih menyedihkan kolong rumahnya dipakai untuk kandang ayam. Raya juga terlahir dari pasangan yang kurang sehat, ibunya penderita gangguan jiwa sedangkan bapaknya mengidap penyakit Tuberculosis (TBC). 


Namun, hal itu tak lantas bisa mengetuk nurani masyarakat juga aparatur desa setempat, termasuk para kadernya untuk memberikan sedikit pertolongan demi meringankan penderitaannya. Tak satu orang pun yang berusaha menolong membawa Raya berobat ke puskemas terdekat hanya karena tidak mempunyai kartu BPJS.


Ketidakpedulian aparatur desa dan lembaga-lembaga sosial lainnya baik tingkat kota maupun kabupaten terhadap kondisi keluarga Raya menunjukkan betapa pemerintah tidak peduli terhadap kesehatan rakyatnya. Kasus Raya hanyalah cermin dari sikap dan perilaku para penguasa. Jikalau pun mereka peduli, hanya pura-pura supaya tidak dianggap sebagai pemimpin kurang tanggung jawab padahal fakta sebenarnya hanya sekadar seremonial demi meraih popularitas dan simpati masyarakat melalui media sosial.


Kondisi seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah di negeri Indonesia. Hanya orang-orang yang mampu membayar yang mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini membuka mata kita bahwa dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis rakyat miskin dilarang sakit. Meski katanya ada jaminan kesehatan dari negara, tetapi tetap saja ujung-ujungnya rakyat yang harus membayar. Inilah fakta yang terjadi dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang segalanya dinilai dengan untung rugi. 


Masalah kesehatan masyarakat pun dijadikan lahan bisnis para pemilik modal untuk meraih keuntungan. Mulai dari klinik, rumah sakit, obat-obatan, apotek, sampai dokter ketika menangani pasien niatnya bukan tulus ingin menolong tetapi lebih untuk mencari keuntungan pribadi. Masyarakat kapitalisme adalah masyarakat yang egois, individualis, yang hanya mementingkan diri sendiri, dan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. 


Kesehatan dalam Pandangan Islam 


Kondisi ini akan jauh berbeda jika negara menerapkan syariat Islam secara kafah sebab menurut pandangan Islam masalah kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Negara Khil4fah tidak akan menjadikan urusan kesehatan masyarakat sebagai lahan bisnis, tetapi akan memberikan jaminan ketersedian layanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara gratis.


Negara Khil4fah juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan, mulai rumah sakit, dokter, obat-obatan, laboratorium, dll. Semua fasilitas ini harus disediakan oleh negara, baik di kota maupun pelosok desa. Negara Khil4fah juga akan mendirikan badan-badan riset guna meneliti berbagai macam penyakit agar penyakit bisa dicari obat dan cara pencegahannya.


Tidak hanya itu, negara Khil4fah juga bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Melalui departemen kesehatan, negara akan menerjunkan para kadernya untuk melakukan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat. Negara juga akan membuat aturan-aturan untuk menjamin kehalalan dan kehigienisan makanan dan minuman yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Hal ini dilakukan karena negara hadir untuk mengurusi urusan umat.


Dari segi pembiayaannya, negara Khil4fah mempunyai Baitulmal. Sebagai pos keuangan negara yang sumber pemasukan terbesarnya dari kepemilikan umum. Sumber daya yang melimpah dari alam baik kekayaan laut, hutan, minyak bumi, batu-bara, nikel dan lain-lain akan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Baitulmal dipastikan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan baik kesehatan dan pendidikan masyarakat.


Sayang seribu sayang, jaminan kesehatan yang memungkinkan bagi setiap individu masyarakat bisa mendapatkannya hanya akan terwujud jika didukung oleh sistem pemerintahan yang memungkinkan mengelola sumber daya alam tersebut. Pemerintahan itu hanya ada dalam sistem Khil4fah. Sistem pemerintahan yang benar berasal dari Allah Swt. yang menjadikan kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai sumber hukumnya.


Saatnya kita kembali kepada syariat Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan karena hanya Islamlah satu-satunya aturan yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Swt.,


"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki. Hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah(5): 50)


Wallahualam bissawab.[EA/MKC]