Alt Title

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah




Namun kenyataannya kapitalisme memberi 

ruang bebas bagi oligarki dan pihak swasta untuk menguasainya

____________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan sumber kehidupan yang menopang keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia. 


Namun, ironisnya, kekayaan hutan Indonesia justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir pemilik modal. Sementara oligarki menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat harus menanggung banjir bandang, tanah longsor, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pada Rabu (28-10), mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung UOB Jakarta membentangkan spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Mereka juga menyuarakan tuntutan penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan.


Massa demonstrasi yang tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28-10-2026), membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki”. Spanduk tersebut dibentangkan saat massa berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi terhalang blokade aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. (kompas.com, 28-10-2026)


Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan persoalan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.


Kapitalisme Karpet Merah bagi Oligarki


Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir korporasi memperlihatkan ketimpangan pengelolaan kekayaan alam. Hutan yang semestinya menjadi penyangga kehidupan justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Keuntungan dipusatkan pada pemilik modal, sedangkan kerugian ekologis diwariskan kepada masyarakat.


Inilah wajah sistem kapitalisme sekuler. Paradigma yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama telah membuka ruang bagi liberalisasi sumber daya alam. Negara cenderung memberikan ruang besar kepada korporasi melalui berbagai konsesi, sementara pengawasan dan penegakan hukum kerap tidak sebanding dengan besarnya kerusakan.


Akibatnya, rakyat hanya menjadi korban dari keserakahan yang dilegalkan melalui kebijakan. Bencana bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga buah dari tata kelola yang mengabaikan amanah perlindungan lingkungan.


Islam Menolak Privatisasi Kekayaan Umum


Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan tegas mengenai kepemilikan. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat merupakan bagian dari kepemilikan umum. Tidak boleh kekayaan tersebut diserahkan kepada individu atau oligarki untuk dikuasai demi keuntungan pribadi.


Rasulullah saw. bersabda: 


"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).


Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik yang bebas memindahtangankan kekayaan umum kepada pihak swasta.


Politik ekonomi Islam memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir elite.


Negara sebagai Ra'in dan Junnah


Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Karena itu, negara wajib menjaga kelestarian hutan, mencegah eksploitasi, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti merusak lingkungan.


Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Inilah fungsi negara sebagai ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Perlindungan alam tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki.


Sudah saatnya menyadari bahwa persoalan hutan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian regulasi atau penindakan sesaat. Akar masalahnya adalah sistem yang memberikan ruang bagi dominasi kapital. Hanya dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, pengelolaan kekayaan alam dapat dikembalikan pada fungsi hakikinya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan kemewahan segelintir oligarki. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]


Evi Faouziah S.Pd