Alt Title

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun

dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare.


"Kejadian karhutla yang bisa kami laporkan pada hari ini bahwa ada total 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan kemarin. Sementara itu, kami mendeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146%, Kalimantan Timur 5%, Sulawesi Tengah 38%," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. (detiknews.com, 12-11-2026)


Karhutla di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Papua Selatan bukan lagi peristiwa insidental, tetapi sudah menjadi bencana berulang yang polanya sama setiap tahun. Angka yang naik-turun ini menunjukkan api tidak benar-benar padam, melainkan terus menyala dan berpindah.


Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut.


Fakta yang lebih serius: wilayah Okaba menjadi sorotan BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.


Ini menegaskan bahwa kebakaran tidak terjadi di hutan belantara yang tak bertuan. Ia terjadi di wilayah yang jelas ada pengelolanya, jelas ada pemilik konsesinya. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui *2.300 hektare*, khususnya di kawasan Bomberay.


Artinya, ribuan hektare hutan, lahan masyarakat, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan rakyat telah hangus. Kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi yang dialami rakyat tidak bisa dihitung hanya dengan angka hektare.


Di lapangan, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Tidak ada mobil pemadam yang memadai, tidak ada peralatan modern, tidak ada dukungan logistik yang layak. Sementara itu, pihak berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan karena faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Kontradiksi ini adalah fakta yang paling menyakitkan, negara punya satelit untuk memantau titik api, punya anggaran triliunan, punya akses ke perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak mampu melindungi rakyatnya dari api yang sudah terpantau sejak awal. Jika kita hanya berhenti pada fakta, kita akan menganggap karhutla sebagai bencana alam akibat kemarau. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam. Ada tiga analisis mendasar:


Pertama, sistem kapitalisme sekuler. Pada saat ini hutan tidak dipandang sebagai amanah dan milik umum yang harus dijaga. Hutan dipandang sebagai komoditas yang bisa dikonsesikan, dieksploitasi, dan dibakar demi keuntungan.


Kedua, negara memberikan konsesi ribuan hektare kepada korporasi sawit. Korporasi kemudian melakukan pembukaan lahan dengan cara termurah, yaitu membakar. Cara ini paling murah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi perusahaan, meskipun paling merusak bagi rakyat dan lingkungan.


Ketiga, ketika kebakaran terjadi di dalam konsesi perusahaan, negara cenderung lambat menindak. Sanksi yang diberikan seringkali hanya administratif, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat perusahaan dari pembakaran lahan.


Inilah watak sistem kapitalis, negara menjadi pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Sistem kepemimpinan sekuler kapitalis memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan tanggung jawab penguasa dari pertanggungjawaban akhirat.


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya. Ketika terjadi bencana, penguasa cukup memberikan pernyataan, membentuk satgas, dan menunggu hujan. Tidak ada beban dosa di hadapan Allah.


Akibatnya, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa. Setiap tahun rakyat harus menghirup asap, anak-anak harus libur sekolah, petani gagal panen, dan masyarakat adat kehilangan hutan ulayatnya. Semua itu dianggap sebagai "risiko" dan "musibah" yang harus diterima.


Dalam pandangan Islam, ini bukan musibah, tetapi kemudaratan yang lahir dari kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Negara hadir sebagai perisai yang melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya ekologis. Namun faktanya, dalam kasus karhutla Papua, negara justru absen.


Negara tidak hadir dengan peralatan yang memadai. Negara tidak hadir dengan pencegahan dini. Negara tidak hadir dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar yang hadir justru rakyat dengan bantuan terbatas. Ini bukti nyata bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan dan kegagalan dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus rakyat.


Solusi atas karhutla Papua bukan sekadar menambah mobil pemadam atau menambah anggaran BNPB. Solusinya adalah perubahan sistemik; mengganti sistem kepemimpinan sekuler kapitalis dengan sistem kepemimpinan Islam.


Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan privilege. Rasulullah ï·º bersabda: 

"Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Konsep ra'in ini mengubah total paradigma kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh berdalih cuaca dan medan. Ia wajib memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan aman dari kebakaran.


Jika terjadi kebakaran, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka negara Khil4fah tidak akan menunggu api membesar. Negara wajib memiliki sistem pemantauan dini, pasukan pemadam yang terlatih, peralatan yang lengkap, dan anggaran yang disiapkan khusus untuk ri'ayah lingkungan.


Rasulullah ï·º juga bersabda: "Sesungguhnya Imam itu adalah Junnah, berperang dari belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Fungsi junnah dalam konteks karhutla adalah negara menjadi perisai yang melindungi hutan dan rakyat dari keserakahan korporasi.


Dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber daya alam yang melimpah adalah milik umum (milkiyah 'ammah). Tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi swasta untuk dieksploitasi secara rakus.


Negara Khil4fah akan melarang penguasaan konsesi hutan secara masif oleh korporasi. Mengelola hutan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan dengan sanksi yang membuat jera, bukan sekedar denda administratif.


Menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari perintah syarak untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."


Karhutla Papua membuktikan bahwa solusi parsial tidak akan berhasil. Ganti kepala daerah, ganti menteri, atau ganti presiden tidak akan menyelesaikan masalah jika sistemnya tetap kapitalis.


Oleh karena itu, urgensi hari ini adalah mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. 


Umat harus disadarkan bahwa masalah karhutla adalah masalah sistem, bukan masalah cuaca. Umat harus mencari solusi tuntas hanya ada dalam Islam. Dan perubahan sistem membutuhkan perjuangan politik yang terorganisir.

 

Perjuangan ini membutuhkan dukungan umat di bawah kepemimpinan politik ideologis yang mengemban dakwah Islam kafah. Pemimpin dan kelompok ideologis Islam harus menjadi penggerak kesadaran umat, hingga umat menuntut perubahan sistem dan tegaknya Khil4fah yang akan menjadi ra'in dan junnah yang sesungguhnya.


Dengan Khil4fah, hutan Papua tidak lagi menjadi ladang pembakaran korporasi, tetapi menjadi amanah yang dijaga untuk kemaslahatan rakyat Papua dan seluruh umat. Wallahualam bissawab.