Harga Pangan Naik, Islam Solusi Menjaga Kesejahteraan Rakyat
Surat Pembaca
Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat,
kebutuhan pangan diharapkan tidak hanya mengikuti kepentingan keuntungan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perlindungan terhadap rakyat
____________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kenaikan harga pangan yang terjadi di Sumatra Utara makin membebani kehidupan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli rakyat melemah karena penghasilan tidak selalu sebanding dengan pengeluaran. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin dunia usaha ikut tertekan dan berujung pada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Kenaikan harga pangan di Sumatra Utara, seperti daging ayam, beras, dan cabai merah, menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Pengamat Ekonomi UISU, Gunawan Benjamin menyebut kondisi ini dipengaruhi inflasi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pendapatan riil yang menyusut.
Kenaikan harga pangan dipicu oleh berbagai faktor, seperti dampak El Niño terhadap pasokan beras, meningkatnya biaya pakan ternak impor, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Akibatnya, masyarakat kelas menengah ke bawah dan pedagang kecil makin terbebani biaya hidup.
Jika kondisi ini terus berlanjut, aktivitas bisnis dapat melemah dan berpotensi menimbulkan PHK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan harga pangan, memperluas lapangan kerja, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan anggaran tepat sasaran agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (Mistar.id.news, 21-10-2026)
Harga Pangan Naik, Bukti Rapuhnya Sistem Pangan Kapitalisme
Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Sumatra Utara, seperti beras, daging ayam, dan cabai merah, makin membebani kehidupan masyarakat. Kondisi ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga, tetapi juga berkaitan dengan melemahnya daya beli rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tidak bertambah, masyarakat kecil harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika hal ini dibiarkan, kondisinya dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahan pangan tidak bisa dilepas dari sistem ekonomi yang mengaturnya. Sistem kapitalisme memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar dan orientasi keuntungan berisiko menjadikan pangan sebagai komoditas bisnis semata.
Ketika pasokan terganggu, biaya produksi meningkat, atau nilai tukar rupiah melemah. Dampaknya dapat merambat hingga ke harga pangan. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan menanggung beban kenaikan harga. Persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan pangan tidak cukup hanya dengan operasi pasar atau bantuan sosial sesaat.
Negara harus memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat. Pengawasan terhadap penimbunan dan kecurangan perdagangan juga diperlukan. Di sisi lain, petani dan peternak perlu memperoleh dukungan agar mampu berproduksi tanpa terus terbebani kenaikan biaya produksi.
Islam Menjamin Kebutuhan Pangan Umat
Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an, artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)
Ayat ini mengingatkan pentingnya terpenuhinya kebutuhan pangan dan keamanan dalam kehidupan manusia. Dalam penerapan prinsip Islam, negara wajib berupaya memastikan rakyat tidak kesulitan memperoleh makanan. Sistem Islam sebagai konsep pemerintahan dalam pemikiran politik Islam, menempatkan pengurusan urusan umat sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan syariat.
Rasulullah saw. bersabda, artinya: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah, bukan sekadar kekuasaan. Negara berkewajiban mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelancaran distribusi, mencegah penimbunan, dan memastikan masyarakat mampu mengakses kebutuhan pokok.
Dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, kebutuhan pangan diharapkan tidak hanya mengikutikepentingan keuntungan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perlindungan terhadap rakyat.
Oleh karena itu, Islam menawarkan prinsip pengelolaan negara yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Islam dalam pandangan politik Islam bertujuan menerapkan syariat dalam pengurusan kehidupan umat, termasuk urusan ekonomi dan pangan. Dengan demikian, negara tidak boleh mengabaikan rakyat ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli melemah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]
Marlina Wati, S.E