Kelangkaan BBM dan LPG Negara Menyusahkan Rakyat
Opini
Kelangkaan BBM dan LPG secara langsung berdampak pada menghambat
dan melumpuhkan aktivitas roda distribusi ekonomi yang memaksa sektor transportasi dan logistik yang berefek menaikkan tarif operasional
______________________
Penulis Nunung Sulastri.Amd
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa daerah di Sulawesi Selatan termasuk kota Makassar, kabupaten Maros, Luwu Utara, hingga Bantaeng beberapa hari ini sedang dilanda keresahan dengan kelangkaan BBM dan LPG 3 kg. Antrian panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis pertalite dan bisolar, baik di SPBU maupun Pertamina sudah tidak terkendali.
Di mana hal itu, mengakibatkan banyak antrian selama sepekan terakhir yang mencapai ratusan meter hingga 7 KM terjadi di sejumlah kawasan BTP jalan Perintis Kemerdekaan dan Pettarani, kota Makassar akibat pasokan yang belum normal serta peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Warga harus mengantri dari dini hari hingga berjam-jam sehingga memicu kemacetan yang parah di badan-badan jalan utama.
Menurut Fahmi, selaku warga di kota Makassar yang bertolak dagu sembari mendukung menunggu antrean demi untuk mendapatkan pertalite di SPBU Tamalanrea, Kota Makassar, ia telah antre sejak pukul 05.30 WITA dan hanya bisa berharap segera mendapatkan BBM (kompas.id.com, 14-09-2026)
Dampak dari antrean BBM, pemerintah daerah untuk mengatasi situasi darurat, memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas sistem kerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh (daring). Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kerumunan akibat antrean panjang sekaligus menekan resiko di fasilitas publik.
Selain itu, akibat dari kelangkaan LPG 3 kg adanya gelombang unjuk rasa secara besar-besaran dari elemen kelompok mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat (ormas) melakukan aksi demonstrasi di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di jalan ganda, kelurahan kunjung Mae, kecamatan Mariso, Makassar Sulawesi Selatan (Sunsel).
Akibat Penerapan Sistem Kapitalisme Sekuler
Kelangkaan BBM dan LPG, merupakan permasalahan yang berulang. Hal ini di sebabkan Negara tidak hadir melakukan sepenuhnya pengurusan (periayahan) terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat khususnya BBM dan LPG yang memadai dan mudah diakses.
Dalam paradigma negara kapitalis sekuler, pemenuhan BBM dan LPG dipandang sebagai komoditas bisnis dan perdagangan yang tunduk pada mekanisme pasar serta orientasi profit korporasi yang mengikuti perhitungan untung dan rugi, bukan murni untuk kebutuhan riil masyarakat.
Dalam hal ini, negara kehilangan kendali dan merupakan kesalahan mendasar pada tata kelola terhadap sumber daya alam dan energi. Karena, menyerahkan sepenuhnya rantai distribusi kepada pihak swasta yang mempunyai modal. Pemberian bantuan subsidi BBM dan LPG bukan solusi. Sebab bersifat tambal sulam dan merupakan kebijakan subsidi yang tidak menyelesaikan akar masalah struktural dan hanya menutupi harga tanpa memperbaiki tata kelola dari hulu ke hilir.
Privatisasi sumber daya alam dapat melahirkan kesengsaraan bagi rakyat karena lonjakan harga dan komersialisasi yang berorientasi keuntungan semata. Selain itu, privatisasi dapat membatasi akses bagi kelompok marginal yang tidak mampu membayar. Alhasil, menciptakan ketimpangan sosial yang tajam serta hilangnya negara dalam membangun kedaulatan energi akibat pelanggaran syariat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Kelangkaan BBM dan LPG secara langsung berdampak pada menghambat dan melumpuhkan aktivitas roda distribusi ekonomi yang memaksa sektor transportasi dan logistik yang berefek menaikkan tarif operasional. Dalam bidang pendidikan, menghentikan kegiatan belajar tatap muka di sejumlah daerah. Selain itu, produktivitas masyarakat yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrian panjang demi beberapa liter BBM dan satu tabung elpiji, sehingga mengganggu manajemen waktu dan ketahanan pangan skala rumah tangga.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Asy-Syuraa ayat 42: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat ‘adzab yang pedih.”
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda: “Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia.” (HR. Muslim)
Islam Punya Polusi Permasalahan
Dalam syariat Islam mewajibkan Negara menjalankan fungsi pengurusan (riayah) terhadap kebutuhan rakyat, bukan sebagai pedagang yang menjual energi dengan harga pasar komersial kepada rakyatnya sendiri. Karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir,
Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari dan Ahmad)
Selain itu, negara bertindak sebagai pengawasan secara total (menyeluruh) dan merata dalam pengelolaan SDA, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya BBM dan LPG. Yang mana keduanya tidak boleh dimiliki secara pribadi (privatisasi), karena merupakan barang tambang berkepemilikan umum (milkiyah ammah)
Rasulullah saw., bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Subsidi energi sering kali dinilai tidak cukup dan membebani APBN. Karena, paradigma pengelolaannya masih menempatkan energi sebagai komoditas komersial, bukan sebagai pelayanan publik secara murni. Pengelolan SDA oleh negara sebesar-besarnya ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat, wajib berdasarkan syariat Islam, bukan diserahkan kepada swasta atau asing, lalu rakyat hanya diberi subsidi yang sering kali di nilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam sistem Islam, negara wajib mengurus rakyat (riayatul syu'un) yang berfokus pada menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup, kekayaan alam yang melimpah dikelola dengan syariat Islam untuk memudahkan rakyat dengan sebenar-benarnya. Bukan sebaliknya dalam sistem kapitalisme menyusahkan rakyat karena kebijakan yang dirancang oleh pengusaha sebagai pengendali penguasa, sumber daya alam yang dikeruk habis-habisan yang dapat menimbulkan kerusakan alam, demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Dengan penerapan syariat secara kafah, umat muslim sekarang ini membutuhkan sistem Islam. Karena Islam mampu menyelesaikan masalah BBM dan LPG yang dapat menciptakan keadilan melalui pengelolaan harta milik umum yang dikendalikan penuh oleh negara demi kesejahteraan rakyat.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96: “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.”
Rindu sistem Islam tegak kembali di muka bumi. Semoga pertolongan Allah makin dekat, aamiin Allahumma aamiin. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]