Ilusi Perubahan dari Dalam Demokrasi
Opini
Masuk dalam sistem yang rusak sama saja dengan mengikuti/ tunduk pada sistem itu sendiri
Kalau tidak mau ikut, siap-siap disingkirkan
______________________
Penulis Misriyatik
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Bisakah membuat perubahan jika masuk dalam pemerintahan sistem demokrasi? Fakta hari ini menjawab dengan keras: tidak.
Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan, dan menggantikannya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melalui Keppres Nomor 97/P Tahun 2026. Padahal siang harinya, Purbaya masih membahas RUU APBN 2027 di DPD. (Jakartamu.com, 14-09-2026)
Partai Islam dalam Demokrasi
Inilah potret sistem demokrasi. Seorang menteri yang datang dengan idealisme ingin memperbaiki organisasi dan kinerja Kementerian Keuangan, berani mengungkap ada 40 perusahaan baja yang bermasalah pajak, bisa disingkirkan dalam hitungan jam, hanya dengan satu telepon. Jika idealisme teknokrat ekonomi saja disingkirkan karena tidak sejalan dengan kemauan penguasa dan oligarki di dalam sistem, apalagi idealisme Islam kafah?
Ini membuktikan satu kaidah: masuk dalam sistem yang rusak sama saja dengan mengikuti/ tunduk pada sistem itu sendiri. Kalau tidak mau ikut, siap-siap disingkirkan.
Lalu bagaimana dengan mereka yang katanya partai Islam? Sudah berapa puluh tahun mereka masuk pemerintahan? Sudah duduk di DPR, sudah dapat kursi menteri, sudah menjadi bagian dari penguasa. Pertanyaannya, kebijakan apa yang mereka buat untuk Islam?
Riba masih merajalela, bahkan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Bank-bank ribawi tumbuh subur dilindungi undang-undang. Pergaulan bebas, zina, miras, judi online, L6BT terus berkembang biak tanpa ada hukuman tegas. Padahal dulu jargon mereka adalah 'melakukan perubahan dari dalam' dan 'meng-Islam-kan sistem'. Hasilnya nol, yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang terwarnai oleh sistem, bukan sistem yang terwarnai oleh Islam.
Mengapa gagal? Karena ada satu dalil paling kuat yang mereka lupakan. Inilah dalil pamungkas yang menjadi akar semua kegagalan itu:
Allah Swt. berfirman yang artinya, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. " (QS. Al-Maidah: 44)
Dalil ini sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Demokrasi aturannya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Suara terbanyak yang menang, bukan suara Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang muslim masuk ke dalam parlemen demokrasi, ia harus ikut membuat Undang-undang dengan suara terbanyak. Jika suara terbanyak mengatakan riba halal, maka riba menjadi halal. Jika suara terbanyak mengatakan zina dan L6BT adalah HAM, maka ia menjadi legal.
Bagaimana mungkin seorang yang mengaku ingin menerapkan Islam, tapi masuk ke dalam sistem yang sejak awal menentang QS. Al-Maidah ayat: 44? Ia harus berkompromi. Ia harus menyetujui riba dipertahankan demi stabilitas APBN. Ia harus menyetujui kemaksiatan dibiarkan demi toleransi. Jika tidak mau kompromi, sistem itu sendiri yang akan menyingkirkannya, persis seperti Purbaya.
Maka, jalan perubahan yang benar bukanlah jalan kompromi, melainkan jalan yang dicontohkan Rasulullah saw..
Apakah Rasulullah melakukan perubahan dengan cara masuk menjadi anggota Darun Nadwah, parlemennya Abu Jahal dan Abu Lahab, agar bisa mengubah Mekkah dari dalam? Tidak pernah. Rasulullah justru menolak tawaran harta, tahta, dan wanita dari kafir Quraisy untuk berkompromi. Rasul memilih jalan dakwah pemikiran. Rasul membina sahabat di rumah Arqam, membentuk kelompok dakwah, terjun ke tengah masyarakat, membongkar kebusukan sistem jahiliyah, dan menawarkan Islam sebagai satu-satunya solusi.
Rasul terus melakukan penyadaran hingga umat sadar. Umat di Madinah sendiri yang datang dan meminta Rasul untuk menjadi pemimpin mereka dan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai Daulah. Bukan karena Rasul masuk sistem jahiliyah, tapi karena Rasul mencampakkan sistem jahiliyah dan menggantinya dengan sistem Islam.
Hari ini pun sama, masuk ke dalam pemerintahan demokrasi untuk melakukan perubahan bukanlah solusi. Itu adalah ilusi dan jalan buntu yang sudah terbukti puluhan tahun gagal.
Syariah Islam Kafah Solusi Hakiki
Solusi hakiki hanya satu, kembali ke metode Rasulullah. Terus berdakwah secara pemikiran, melakukan penyadaran di tengah-tengah umat, hingga umat sadar dan bersama-sama menuntut agar syariat Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan dalam bingkai Khil4fah.
Namun sayang, langkah ini malah disadari musuh Islam daripada umat Islam itu sendiri, sehingga yang ada, umat Islam itu sendiri yang ketakutan jika syariah Islam kafah mengatur negara. Mereka merasa Islam tidak lagi cocok dengan zaman sekarang, padahal syariat Islam itu tetap cocok di setiap waktu dan tempat. Agar Islam tetap relevan dengan zaman, maka kita yang beradaptasi dengan syariah, bukan sebaliknya, syariah yang di letakkan di belakang mengikuti hawa nafsu manusia.
Musuh Islam sadar betul, jika umat Islam kembali kepada syariat Allah secara kafah mereka tidak lagi bisa mengambil keuntungan dari umat Islam sehingga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghalangi kebangkitan Islam.
Mereka melakukan berbagai propaganda agar ajaran Islam tidak lagi disukai oleh umat Islam itu sendiri. Inilah perang pemikiran yang sedang terjadi namun tidak pernah disadari umat Islam. Ia menjadi Islam ala barat. Islam yang sesuai dengan kemauan Barat.
Penutup
Sistem itu ibarat wadah. Jika wadahnya kotor mau diisi apa pun akan tetap kotor. Mau diisi air bening dia akan tetap terlihat keruh, apalagi diisi dengan air keruh, makin menjadi. Begitu pula dengan demokrasi, karena memang sistemnya yang rusak, maka sebaiknya apapun pemimpinnya akan menghasilkan kebijakan yang salah. Untuk itu yang diperlukan adalah mangganti wadah. Ganti sistem. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]