Pemecatan Ratusan Nakes, Kapitalisme Gagal Mensejahterakannya
Opini
Fakta rendahnya gaji nakes non ASN tersebut berujung pada pemecatan
menunjukkan bahwa kesejahteraan nakes tak terjamin dalam sistem hari ini
_____________________________
Penulis Lailatul Hidayah
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - (Viva, 14 april 2024) Berita yang meresahkan serta menjadi sorotan baru-baru ini datang dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu terdapat 249 orang nakes (tenaga kesehatan) dipecat oleh Bupati setempat Heribertus Nabit. Mereka adalah para Nakes berstatus non ASN. Kebijakan Bupati Manggarai ini bukan hanya menjadi sorotan publik saja, namun DPRD Kabupaten Manggarai.
Sebelum keputusan pemecatan Nakes tepatnya 12 februari 2024 lalu beberapa perwakilan Nakes sempat menemui DPRD Manggarai dan menyampaikan aspirasinya dengan melakukan dialog dalam rapat dengar pendapat. Mereka meminta bantuan DPRD agar haknya bisa diperjuangkan soal kenaikan gaji. Karena, gaji mereka sangat sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.
Ketua DPRD Manggarai Matias Masir mengaku prihatin saat dengar curhatan Nakes. Karena, ada nakes perempuan dengan kondisi suami tak bekerja serta anaknya masih kecil. Ekonomi keluarga hanya bergantung pada gaji sang istri sebagai nakes sebesar Rp. 600 ribu per bulan. bukan hanya itu, ada juga aspirasi nakes agar bisa diangkat jadi ASN atau setidaknya melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes. Sebab, mereka sudah belasan tahun mengabdi. Sungguh, sangat memprihatinkan kondisi nakes saat ini. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya?
Nasib Nakes Dalam Sistem Kapitalisme
Ada sekitar 300 nakes terlibat dalam sebuah aksi, karena belum mendapatkan respon. Namun, ratusan nakes ini harus menelan kenyataan pahit karena perjuangan mereka dengan melakukan aksi menuntut kenaikan gaji malah berujung pemecatan. Alhasil, 249 nakes tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja lagi. Mirisnya, kasus ini berujung pada permohonan maaf yang dikirimkan para nakes kepada Bupati Manggarai usai dipecat dalam surat tersebut. Mereka memohon agar dipekerjakan kembali.
Fakta rendahnya gaji nakes non ASN tersebut berujung pada pemecatan menunjukkan bahwa kesejahteraan nakes tak terjamin dalam sistem hari ini. Selain itu, kasus ini menunjukkan pemimpin yang tidak peduli terhadap kehidupan sulit warganya. Inilah cerminan dalam sistem Kapitalisme yang diterapkan di Negeri ini. Bagaimana sistem ini telah membuat Negara tidak memiliki skema keuangan kokoh untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem ini, Kekayaan sumber daya alam dalam Negeri yang menyumbang pemasukan besar bagi Negara malah legal diprivatisasi oleh swasta atau oligarki. Alhasil, saat ini sebagian besar kekayaan alam negeri dikuasai korporasi swasta. Negara hanya memungut pajak dari rakyat yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan keuntungan pengelolaan sumber daya alam di negerii ini.
Sungguh, kapitalisme telah memiskinkan Negara sehingga tidak ada cukup dana untuk menggaji pegawai Negara. Dibuatlah istilah ASN dan non ASN untuk membedakan pemberian gaji. Padahal semuanya berkontribusi dalam menjalankan sistem kesehatan di negeri ini. Kondisi ini diperparah dengan peran Negara dalam sistem Kapitalisme-Demokrasi yang hanya sebagai regulator.
Peran ini menjadikan tidak adanya tanggungjawab Negara dalam mengurusi urusan umat termasuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini, terlihat dari subsidi kesehatan yang semakin kecil dengan dalih efektivitas anggaran. Begitulah yang terjadi jika sistem kapitalisme masih diterapkan. Karena, ekonomi kapitalisme tidak mengatur kepemilikan secara adil. Sehingga, kekayaan alam hanya dimiliki oleh 1% orang, sedangkan 99% nya harus berusaha mati-matian dalam mencari penghidupan dan tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan alam tersebut. Meski, rakyat tinggal di sebuah daerah yang sumber daya alamnya berlimpah.
Nakes Sejahtera Hamya Dalam Sistem Islam
Sungguh, kesejahteraan tenaga kesehatan akan terjamin dalam sistem yang dikendalikan oleh Negara disertai dengan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sistem yang dimaksud adalah sistem Islam berasaskan aqidah Islam. Mengapa harus sistem Islam?
Pertama, sistem Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan asasiyah masyarakat yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara secara penuh. Hal ini, telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya : “Imam atau Khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan Ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya. (HR. Al-Bukhari). Hadits tersebut menegaskan bahwa kepala Negara atau Khalifah memastikan akses layanan kesehatan terbaik bagi rakyatnya tanpa membedakan apakah dia miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, Muslim atau nonMuslim.
Kedua, pelayanan kesehatan ini akan disediakan Negara secara gratis atau tanpa pemungutan sepeserpun.
Ketiga, Negara wajib menyediakan sarana prasarana kesehatan yang memadai bagi rakyatnya. Termasuk menyediakan tenaga kesehatan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Semua ini ditujukan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang kokoh sebagai tanggungjawab Negara.
Keempat, Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan kesehatan kepada swasta yang hanya berorientasi pada untung dan rugi. Negara tidak melarang pihak swasta untuk mendirikan rumah sakit atas izin dan syarat yang diberlakukan oleh Negara.
Perwujudan kesehatan terbaik sangat erat kaitannya dengan penjagaan jiwa yang diwajibkan dalam Islam. Negara adalah perisai umat yang bertanggungjawab untuk melindungi warganya dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, Negara akan sangat memuliakan para tenaga kesehatan yang terlibat dalam tugas Negara.
Negara wajib menjamin kesejahteraan para nakes dengan menggunakan dana dari baitul maal. Sistem keuangan Negara yang kokoh karena Islam memiliki sistem perekonomian yang mengatur terkait kepemilikan. Yang mana, kekayaan alam akan dikelola oleh Negara sendiri dan dikembalikan kepada rakyat berupa fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Sehingga, akan memampukan Negara menggaji para nakes dengan gaji yang layak.
Sebab, model pembiayaan kesehatan dalam sistem Islam anti defisit. Tanpa membebani publik, rumah sakit dan tenaga kesehatan. Model pembiayaan ini bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan dan pintu pengeluaran sepenuhnya berlandaskan ketentuan syariat. Negara memastikan tidak ada penundaan menggaji ataupun memberikan insentif pada para nakes.
Bukan hanya saat bekerja, saat menempuh pendidikan saja para nakes begitu dimuliakan. Sistem pendidikan yang dikendalikan penuh oleh Negara dalam Islam akan menghasilkan tenaga medis yang berlimpah dan berkualitas. Pendidikan akan diakses secara gratis karena dijamin Negara. Semua ini hanya akan terwujud dalam Negara yang menjadikan syariat Islam sebagai aturan berbangsa dan bernegara. Wallahualam Bissawab. [Dara]