Alt Title
Demonstrasi Pemuda, Akankah Membawa Perubahan Hakiki

Demonstrasi Pemuda, Akankah Membawa Perubahan Hakiki


Perubahan hakiki tidak akan mampu diwujudkan

jika para pemuda masih memandang persoalan negeri dengan kacamata kapitalisme demokrasi sebab masalah utama ada pada sistemnya

____________________


Penulis Siti Komariah

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Soekarno berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia". Quote tersebut memberikan gambaran bahwa pemuda memiliki keberanian, semangat, dan daya juang yang tinggi untuk membawa suatu negeri pada perubahan yang besar, yakni suatu negeri yang kuat dan sejahtera. 


Setelah sekian lama para pemuda tertidur, kini di tanggal 28 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda mereka bergerak. Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Seruan Kedaulatan Rakyat (Sadar) yaitu sebuah aliansi yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi dan masyarakat sipil mengelar demontrasi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Makasar. Aksi ini merupakan aksi protes untuk menuntut pertanggungjawaban negara atau penguasa terhadap tugas mereka dan juga berbagai krisis struktural yang terjadi di negeri ini. (Tempo.co, 28–10–2026). 


Diketahui bahwa Indonesia kini sedang berada ditahap yang genting, bahkan tagar #IndonesiaGelap sudah menggelegar di dunia. Banyak persoalan negeri yang tidak kunjung teratasi hingga menghantarkan masyarakat negeri ini pada penderitaan. Lantas, apa tuntutan para pemuda kepada pemangku kebijakan hari ini dan akankah bangunnya para pemuda saat ini mampu membawa perubahan hakiki? 


Tuntutan Demontrasi 


Banyaknya persoalan di negeri ini yang tidak kunjung teratasi dan sengkarutnya tata kelola negara membuat para pemuda melakukan aksi demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban kepada penguasa negeri ini agar menunaikan janji-janji politiknya. Begitu pula untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.


Oleh karenanya, mereka membawa beberapa tuntutan, di antaranya, pertama, meminta kepada penguasa untuk segera menetapkan kebakaran lahan dan hutan sebagai bencana nasional, dan juga mengadili para korporasi yang terlibat di dalamnya, serta menuntaskan sengkarut tata kelola lahan. Kedua, meminta kepada penguasa agar segera menghentikan program untuk kepentingan politiknya yang berkedok program populis, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih karena program tersebut merupakan pemborosan anggaran pendapatan belanja negara. 


Ketiga, meminta agar segera menurunkan biaya pendidikan karena itu adalah hal yang penting dan memberikan akses layanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat. Keempat, meminta agar segara menghentikan abuse of power untuk kepentingan politik dan juga meminta untuk menangani pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme dengan tegas dan adil. Kelima, memulihkan hak kebebasan bersuara masyarakat, mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan tegas, dan juga menghentikan maraknya militerisasi di ruang sipil.  


Nyatanya Zonk


Beberapa tuntutan yang dibawa oleh para pemuda sejatinya sangat bagus dan tentunya membela kepentingan rakyat. Hanya saja, tuntutan yang digaungkan oleh para pemuda nyatanya zonk untuk membawa negeri ini pada perubahan yang hakiki, yaitu suatu negeri yang sejahtera. Mengapa demikian? Hal ini terlihat dari beberapa poin yang dibawa oleh para pemuda ketika demonstrasi. 


Tuntutan-tuntutan para pemuda masih berputar pada kebijakan-kebijakan di sistem yang sama, yaitu sistem kapitalisme demokrasi. Mereka masih menggunakan kacamata kapitalisme sekuler sebagai solusi persoalan negeri ini. Misalnya, mereka menganggap bahwa sengkarutnya tata kelola negara berada pada pemimpinnya dan elit politiknya sehingga mereka menganggap bahwa penyelesaiannya hanya sekadar untuk mengganti para pemimpin beserta jajarannya, dan bukan hanya memperbaiki regulasi yang ada.


Padahal, semua hal tersebut bukan solusi hakiki, melainkan hanya sekadar solusi parsial. Sebagaimana kita melihat bersama, berapa kali negeri ini berganti kepemimpinan beserta jajarannya, serta berbagai regulasi baru nyatanya masyarakat terus berada diambang kesengsaraan dan terzalimi. 


Para pemuda harus sadar bahwa akar utama sengkarutnya pengelolaan negeri ini berada pada penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Mencari solusi dalam sistem ini sama halnya dengan "Menimba air dengan keranjang". Apa pun solusinya ketika masih dalam sistem yang sama tetap tidak akan membawa pada perubahan hakiki sebab sistem ini telah meletakkan kedaulatan di tangan manusia serta asas kapitalisme adalah materi. Alhasil, kebijakan yang dibuat akan terus berlandaskan pada hawa nafsu manusia saja. Begitu pula, fondasi utama kepemimpinan bukanlah kemaslahatan rakyat, melainkan bisnis atau untung rugi. 


Oleh karenanya, tidak heran jika masyarakat terus dikorbankan. Hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat terus diperas melalui berbagai regulasi baru dengan dalih kemajuan negara, semisal kenaikan pajak. Padahal, uang pajak justru dinikmati oleh segelintir elit dan tidak sampai pada masyarakat. Kemudian, harta rakyat seperti sumber daya alam (SDA) yang harusnya bisa menyejahterakan mereka justru dirampas dan dinikmati oleh segelintir elit politik dan lainnya. 


Saatnya Pemuda Sadar


Kita ketahui bersama bahwa pemuda adalah ujung tombak perubahan bangsa. Nasib bangsa tergantung dari pemikiran dan perbuatan mereka. Ketika mereka mampu memandang akar permasalahan suatu bangsa tersebut, maka ia akan mampu menyelesaikan seluruh masalah dan membawa negerinya pada perubahan hakiki. 


Sebagaimana hari ini, pemuda harus segera sadar bahwa semua masalah negeri ini, mulai dari penanganan bencana karhutla dan bencana lainnya yang setengah hati, masalah korupsi yang tiada habisnya, bahkan terus menggurita, tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat oleh negara, munculnya berbagai kebijakan populis yang menguntungkan segelintir elite politik, kriminalitas meningkat, utang meningkat, dan permasalahannya lainnya bersumber dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Sistem ini telah memorak-porandakan segala tatanan, termasuk menjauhkan peran negara sebagai periayah urusan rakyatnya. 


Oleh karenanya, pemuda harus berpikir bahwa untuk mengakhiri masalah negeri ini adalah dengan mengganti sistem yang digunakan oleh negara ini dengan sistem yang sahih, yaitu sistem Islam dalam bingkai Daulah Islamiah. Islam bukan hanya sebagai sebuah agama mahda, tetapi dia diturunkan oleh Allah sebagai aturan kehidupan manusia agar manusia tidak salah dalam mengarungi dunia ini, termasuk dalam pengelolaan sebuah negara. 


Sejarah membuktikan bahwa dalam sistem Islam, masyarakat hidup sejahtera sebab kedaulatan berada di tangan syarak, sedangkan para pemimpin atau khalifah hanya pelaksana aturan tersebut. Allah berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa: 65)


Para khalifah terdahulu paham bahwasanya sebuah kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat sehingga mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah kepemimpinan dan mereka meriayah urusan rakyat dengan hati-hati dan teliti. Semua itu tergambar dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagaimana kehati-hatian beliau dalam menjalankan sebuah kepemimpinan.


Sebuah kisah yang tertulis dalam Sirah Umar bin Abdul Aziz [Beirut, ‘Alimul Kutub: 1404 H], hal. 137-138) sebuah karya dari Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan al-Misri, sebuah riwayat menjelaskan, ketika suatu malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah selesai mengurus urusan rakyat dengan diterangi sebuah lampu yang dibeli dari kas negara. Tiba-tiba datang seorang utusan kepada beliau. 


Khalifah Umar pun menanyakan terkait urusan pemerintahan, seperti kondisi umat muslim dan ahlu dzimmah di wilayah tersebut, rekam jejak dan kepemimpinan gubernur, apakah ada masyarakat yang mengeluh dan terzalimi, dan pertanyaan lainnya terkait urusan rakyat. Utusan tersebut menjawab seluruh pertanyaan yang ia ketahui terkait wilayah tersebut. Tidak ada satupun urusan rakyat yang terlewatkan dari pandangan Khalifah Umar ketika sedang berbicara dengan utusan tersebut. 


Setelah selesai utusan tersebut menanyakan perihal urusan pribadi kepada Khalifah Umar. Seketika, Khalifah Umar mematikan lampu dan menyalakan lampu yang minyaknya dibeli dari uang pribadinya. Utusan tersebut bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mematikan lampu tersebut?". Khalifah Umar pun menjawab, "Wahai hamba Allah, lampu yang aku padamkan tadi sesungguhnya dibeli dengan harta kas negara, sehingga ketika aku mengurusi urusan rakyat yang membawa pada kemaslahatan, maka lampu tersebut dinyalakan. Namun, ketika perbincangan berpindah kepada urusan pribadiku, keluargaku, maka lilin tersebut harus ku padamkan sebab aku tidak ingin memakai kas negara untuk kepentingan pribadi. 


Tidak hanya itu, dalam Islam kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama, bahkan para Khalifah rela mencurahkan segenap jiwa, raga, harta untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Hal ini juga tergambar dalam sebuah kisah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Di tahun paceklik yang melanda kota Madinah di bawah kepemimpinannya, ia bersumpah tidak akan makan dengan enak dan layak, ia hanya memakan minyak zaitun dengan sedikit roti sampai rakyatnya bisa makan dengan layak.


Bahkan semua riwayat menjelaskan, ia sampai menepuk-nepuk perutnya yang keroncongan dengan jemarinya karena terlalu sering mengonsumsi minyak zaitun sambil berkata, “Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak ini, sampai para rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar.”


Ketika kedaulatan di tangan syarak, negeri ini akan berada dalam keberkahan dan perubahan ke arah yang sangat baik dapat diwujudkan, yaitu masyarakat akan sejahtera. 


Khatimah 


Seyogianya, perubahan hakiki tidak akan mampu diwujudkan jika para pemuda masih memandang persoalan negeri dengan kacamata kapitalisme demokrasi sebab masalah utama ada pada sistemnya. Oleh karenanya, sudah saatnya para pemuda bersatu dalam satu pemikiran dan perasaan untuk segera berjuang menegakkan sistem yang sahih yang berasal dari Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Nyawa Lenyap Akibat Asap

Nyawa Lenyap Akibat Asap


Islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola

dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi

______________________________


Penulis Siti Rahmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dampak karhutla bukan hanya menyebabkan kerusakan kawasan hutan, asap dan partikel polutan yang dihasilkan juga dapat menyebar hingga ke wilayah lain dan mengancam kesehatan masyarakat yang bahkan tinggal jauh dari titik kebakaran. (detiknet.com, 01-11-2026)


Menurut Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB), mengukur potensi dari dampak karhutla terhadap kesehatan penduduk dengan mengintegrasikan data satelit, pemodelan atmosfer dan analisis kuantitatif. Ketika menggunakan aktivitas satelit, estimasi konsentrasi halus PM2,5 itu akan terpantau dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara pada masyarakat.


Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan, ketika kebakaran terjadi.


Bahkan dampak dari asap karhutla banyak memakan korban terbesar, artikelnya Al Jazeera menulis jumlah kematian akibat polusi udara di Indonesia pada September 2026 melonjak 42 persen dari perkiraan 3.740 pada bulan Agustus menjadi 5.310 korban. Dari data tersebut, sebanyak 3.560 kematian diklaim disebabkan karena asap karhutla. Sedangkan 1.750 kematian disebabkan karena emisi kronis non-karhutla, seperti emisi kendaraan, aktivitas industri, dan pembakaran sampah.


Peristiwa kebakaran disebut menyumbang angka kematian sebanyak 94-99 persen di Kalimantan. sedangkan di Sumatera mencapai 80 persen. Data itu diperoleh dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Kamis (29-10-2026). Data laporan CREA, Lembaga yang berbasis di Finlandia itu menyatakan bahwa hasil data tersebut merupakan estimasi jumlah kematian akibat paparan jangka pendek terhadap debu partikulat halus (PM2.5) di Indonesia. 


Data di atas merupakan estimasi kematian yang diperoleh dari pemodelan dampak paparan polutan dengan metode lain memungkinkan akan berbeda jumlah kematian yang tercatat dan terverifikasi yang memerlukan data serta analisis dari sejumlah instansi yang memiliki tupoksi di bidang kesehatan dan kualitas udara untuk mengukur jumlah korban akibat karhutla di Indonesia.


Namun, penghitungan dampak kematian dengan sebab, ataupun metode apapun itu, tetap tidak boleh mengurangi keseriusan upaya pemerintah untuk melindungi warga dari ancaman akibat asap karhutla yang menelan korban yang sangat banyak.

 

Ada beberapa tahap pemodelan yang diambil dari bulan Agustus dan September 2026; Pertama, CREA mengumpulkan data kualitas udara melalui data satelit dan pemodelan dan pengukuran langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, dan Dinas Lingkungan Hidup. Data kualitas udara diperlukan untuk mengetahui seberapa tinggi konsentrasi PM2.5.


Kedua, data dikoreksi berdasarkan metode statistik kondisi geografis masing-masing wilayah. Setelah dikoreksi, data dibagi menjadi dua kelompok, PM2.5 dari karhutla dan PM2.5 non-karhutla.


Ketiga, data dipadukan dengan estimasi jumlah penduduk BPS tahun 2025, yakni sekitar 284 juta jiwa. Tahap ini diperlukan untuk mengetahui berapa banyak orang yang terpapar polusi di setiap wilayah.


Keempat, menghitung risiko kematian akibat polusi udara. Hasilnya, risiko kematian akut akibat karhutla lebih tinggi dari non-karhutla.


Kelima, menghitung estimasi jumlah kematian melalui penggabungan tiga komponen, yakni tingkat paparan PM2.5 yang sudah dikoreksi, risiko kematian, dan data kematian di setiap wilayah. Di tahap ini, CREA juga menghitung estimasi angka kematian harian akibat paparan PM2,5 di tiap provinsi. 


Hasil pada Agustus 2026 mencatat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan perkiraan angka kematian akibat non-karhutla paling tinggi di Indonesia. Sementara Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan estimasi angka kematian karena karhutla tertinggi di Indonesia. 


Adapun kriteria udara aman bagi manusia menurut kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indonesia dan BMKG terbagi menjadi 5 yaitu:

• 0 – 50 (Baik/Hijau). Tingkat kualitas udara sangat sehat dan tidak memberikan efek buruk bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan.

• 51 – 100 (Sedang/Biru). Kualitas udara masih dapat diterima dan aman bagi kesehatan manusia secara umum, meskipun dapat memengaruhi tumbuhan yang sensitif.

• 101 – 200 (Tidak Sehat/Kuning). Mulai merugikan kesehatan pada manusia terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma.

• 201 – 300 (Sangat Tidak Sehat/Merah). Dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada seluruh populasi yang terpapar.

• > 300 (Berbahaya/Hitam). Kondisi darurat kesehatan yang berbahaya bagi semua orang dan mengharuskan penghentian aktivitas di luar ruangan. 


Masyarakat bisa menilai bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat dan itu tidak akan berdampak pada kesehatan saja tapi akan berdampak juga pada ekonomi, pendidikan dan lingkungan mahluk hidup lainnya.


Bertambahnya korban akibat karhutla membuktikan negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas. 


Jika karhutla usai, dampaknya belum selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, ditambah krisis ekonomi masyarakat bawah yang harus memulai kembali dari nol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas, masalah akan terus terjadi karena negara masih menerapkan sistem kapitalisme sebab sistem ini menjadi pangkal masalah karhutla.


Dalam kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan. 


Kapitalisme membuat peran negara hanya terbatas pada pembuat regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara terus melakukan hal serupa demi pemenuhan pasar global asing. Dan negara tidak pernah berpihak pada rakyat, tetapi malah pada korporasi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menyampingkan kesejahteraan rakyat.


Dalam Islam, kasus karhutla menjadi masalah serius karena menyangkut hajat hidup rakyat. Negara sebagai pengurus dan perisai wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas. Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla. 


Islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi. 


Negara akan menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll.) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut. 


Menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan. Negara akan memberikan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat.


Begitulah Islam memiliki mekanisme yang jelas tanpa merugikan kemaslahatan rakyat. Sesuai sabda Rasulullah saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin (ra’in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan seorang imam (khalifah) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Sungguh hanya Islam yang mampu menjadikan rakyat sebagai manusia terbaik dan akan memberikan rahmat ke seluruh penjuru dunia, baik kaum muslim maupun nonmuslim. Alhasil, masalah karhutla pun tidak akan terus berulang tanpa ada keseriusan dari pemerintahnya itu sendiri. Wallahualam bissawab.

Ketika Rakyat Kritik Dicap Makar, Ketika Penguasa Ingkar Dianggap Wajar

Ketika Rakyat Kritik Dicap Makar, Ketika Penguasa Ingkar Dianggap Wajar


Hubungan rakyat dan penguasa seharusnya bukan tentang saling berhadapan

melainkan bersama-sama menjaga amanah agar kebijakan membawa keadilan dan kemaslahatan

_______________________


Penulis Nur Aini Risanwenzal

Kontributor Media Kuntum Cahaya

 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Belakangan ini, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin banyak disampaikan, baik melalui aksi masyarakat maupun media sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil telah menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, jakarta pada hari Rabu Kompas.com, (28-10-26). 


Dimana aksi tersebut membawa lima tuntutan diantaranya yaitu penetapan status bencana nasional untuk karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, reformasinya hukum dan pemberantasan KKN, dan perlindungan kebebasan berpendapat.

 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar agar kebijakan benar-benar menghadirkan kemaslahatan. Di sisi lain, tidak sedikit kritik yang kemudian dipandang sebagai bentuk perlawanan atau dianggap mengganggu stabilitas. Ketika rakyat menyampaikan kritik, seringkali dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan atau membuat masalah. Sebaliknya, ketika pihak penguasa melakukan hal yang serupa, itu malah dianggap wajar.

 

Adapun gagasan demokrasi selalu dijual dengan janji untuk melindungi rakyat, dimulai dari kebebasan berpendapat hingga kesetaraan di depan hukum. Berbagai forum dan kebijakan rutin digelar dengan narasi manis bahwa suara rakyat adalah poros utama dalam pembangunan nasional. Namun sayangnya, janji kebebasan berekspresi sangat berbenturan dengan kenyataan di lapangan.


Data menunjukkan kasus kriminalisasi kritikus dan pembungkaman di ruang digital terus berulang. Hal itu membuktikan bahwa kebebasan sipil semakin menyempit ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Alhasil, slogan "satu orang satu suara" perlahan berubah menjadi ilusi ketika biaya politik meroket tinggi. Akses kekuasaan akhirnya hanya terbuka bagi segelintir pemilik modal, dan melahirkan ketimpangan ekonomi dan hukum yang tajam, di mana nilai uang jauh lebih berkuasa dibandingkan suara rakyat biasa.

 

Kegagalan ini tentu bersumber dari asas sekularisme yang melepaskan aturan hidup dari petunjuk Ilahi dan menyerahkan penentuan aturan hukum pada akal manusia yang terbatas. Jaminan atas keadilan, keamanan, serta kesejahteraan rakyat tidak bisa diwujudkan lewat konsep kebebasan tanpa batas yang menuruti hawa nafsu. Sama halnya pada sistem kapitalisme yang dibangun di atas kepentingan politik dan ekonomi, kebijakan hanya lahir dari berbagai kompromi. Akibatnya, kepentingan rakyat tidak selalu menjadi prioritas utama.

 

Penguasa lupa bahwa kekuasaan yang mereka pegang hanya titipan dari Allah, bukan hak milik pribadi. Jabatan atau posisi itu amanah, bukan keistimewaan untuk menindas atau membungkam kebenaran. Ketika para penguasa sudah tidak merasa takut kepada Allah, kebijakan yang lahir bukan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan untuk kepentingan individu atau sebuah kelompok semata.


Namun, saat jabatan lebih memengaruhi kompromi politik daripada kemampuan, profesionalitas akan tersisih. Padahal, pemerintah membutuhkan orang yang kompeten dan berintegritas, bukan sekadar mereka yang punya kedekatan atau dukungan politik. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hubungan antara rakyat dan penguasa?

 

Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai raa'in, yaitu pengurus rakyat, bukan pemegang kekuasaan mutlak. Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Muslim)

 

Karena jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat. Islam juga memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan nasihat dan melakukan muhasabah kepada penguasa. Mengoreksi kebijakan bukan bentuk pemberontakan, tetapi bentuk cinta dan tanggung jawab agar kepemimpinan tetap berjalan di atas keadilan.


Rasulullah saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)


Artinya, kritik yang benar bukan untuk menjatuhkan, tetapi menjaga amanah.

 

Hubungan rakyat dan penguasa seharusnya bukan tentang saling berhadapan, melainkan bersama-sama menjaga amanah agar kebijakan membawa keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, hubungan rakyat dan pemimpin dibangun atas rasa saling mengingatkan, dengan tujuan meluruskan, bukan untuk menjatuhkan atau memprovokasi. Lalu disampaikan secara baik-baik, berdasarkan data, ketaqwaan, dan niat memperbaiki keadaan. 


Pemimpin yang bijak tidak akan anti terhadap nasihat, dan rakyat yang berani tidak akan bungkam melihat ketidakadilan. Buktinya, dalam ilmu hadits, dulu para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan Ubaidah bin Shamit pun tercatat pernah mengoreksi kebijakan pemimpin secara langsung demi menjaga kemurnian syariat-Nya.

 

Jabatan itu amanah, bukan keistimewaan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."

 

Islam mengajarkan dua prinsip penting bagi pemimpin, yaitu: Al-Qawiyyu (mempunyai kemampuan atau kompetensi) dan Al-Amin (jujur dan dapat dipercaya). Berarti pemerintah butuh orang yang mampu sekaligus amanah. Selain itu, pejabat atau pemimpin juga harus diawasi dan dimintai pertanggungjawaban.


Anggaran perlu dikelola secara transparan, penyalahgunaan jabatan ditindak, dan kebijakan perlu diarahkan untuk ri'ayah, yaitu mengurus kebutuhan umat. Karena, amanah harus terlihat dalam cara kekuasaan dijalankan. Sebab pemerintahan yang amanah tidak diukur dari seberapa sering pejabat diganti, tetapi dari seberapa besar kemaslahatan umat yang diwujudkan dan standar kebenaran yang paling tinggi hanyalah syariat Allah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Hutan Bukan Milik Oligarki

Hutan Bukan Milik Oligarki


Hutan merupakan milik rakyat 

dan harus dikembalikan pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat
__________________


Penulis Retno Sari  

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Pada hari Rabu (28-10-2026) lalu, di depan gedung UOB Jakarta, para mahasiswa membentangkan spanduk yang sederhana tapi menusuk: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." (idntimes.com, 28-10-2026)


Mereka tidak sedang berteriak tanpa alasan. Mereka berteriak karena rakyat sudah terlalu lama menanggung akibatnya. Faktanya, jutaan hektare hutan di Indonesia hari ini dikuasai segelintir orang. Oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, dari sawit, dari tambang, dari kayu. Sementara rakyat di bawahnya? Kebagian banjir bandang yang merendam rumah, kebagian kabut asap karhutla yang membuat anak-anak sesak napas, kebagian tanah yang makin sempit untuk hidup. Fakta di atas bukan sekadar bencana alam tetapi bencana yang dibuat oleh sistem sekularisme.


Krisis Kepemimpinan dan Penderitaan Rakyat


Dalam sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan dunia saat ini, hutan dipandang sebagai komoditas. Siapa saja yang memiliki modal, siapa saja yang dekat dengan kekuasaan, dia pasti bisa menguasainya.


Negara dalam sistem kapitalisme justru memfasilitasi para oligarki dengan izin-izin konsesi. Akibatnya, hutan yang seharusnya menjadi paru-paru kehidupan berubah menjadi mesin uang bagi segelintir orang, dan mesin bencana bagi jutaan rakyat.


Di sinilah kita harus jujur menilai kepemimpinan. Hari ini, sukses tidaknya seorang pemimpin sering kali hanya diukur dari seberapa bagus citranya di media, seberapa indah angka-angka statistik yang ditampilkan, atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang diklaim. Meskipun pertumbuhan itu semu dan tidak dirasakan rakyat. Penderitaan masyarakat yang menjadi korban langsung dari kebijakan dianggap sebagai risiko yang wajar, asalkan target-target pembangunan tercapai.


Padahal, esensi dari kepemimpinan bukanlah itu. Seorang pemimpin sejati hadir untuk melindungi dan melayani rakyatnya. Ia tidak cukup hanya duduk di belakang meja dan membaca laporan dari para menteri atau pejabatnya. Ia wajib memastikan kebenaran laporan itu dengan turun langsung ke lokasi bencana, melihat sendiri kehancuran yang terjadi, dan merasakan langsung penderitaan yang dialami rakyat.


Jika pemimpin hanya puas dengan laporan, ia akan mudah dibohongi oleh angka. Tapi jika ia hadir di tengah lumpur banjir dan di tengah asap karhutla, ia akan paham bahwa dibalik setiap kebijakan yang salah, ada nyawa rakyat yang dipertaruhkan.


Tuntutan mahasiswa itu benar dan harus didukung: tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan. Jangan sampai korporasi perusak hanya didenda kecil lalu kembali beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Perusak harus diadili, bukan dilindungi.


Tapi kita tidak boleh berhenti hanya pada tuntutan. Kita harus bertanya: sistem apa yang bisa memastikan hutan tidak lagi jatuh ke tangan oligarki?


Islam Melindungi Alam dan Menjamin Kesejahteraan Rakyat


Dalam Islam, hutan termasuk harta kepemilikan umum. Ia bukan milik pribadi, bukan milik oligarki, bahkan bukan milik negara untuk diperjualbelikan seenaknya. Hutan adalah amanah untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Penguasa tidak boleh memberikan penguasaannya kepada individu maupun korporasi. Negara hanya berfungsi sebagai pengelola, sebagai ra'in dan junnah, pelayan dan pelindung bagi rakyat, bukan sebagai makelar lahan bagi oligarki.


Politik ekonomi Islam mengatur bahwa kekayaan alam yang melimpah seperti hutan, tambang, dan sumber air, hasilnya harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan menumpuk di rekening segelintir pemodal.


Lebih dari itu, Islam mewajibkan kita menjaga alam. Merusak hutan, membakar lahan, mencemari sungai, itu adalah perbuatan yang dilarang. Alam bukan untuk dieksploitasi hingga hancur, tapi untuk dijaga agar terus memberi kehidupan bagi generasi setelah kita. Pengrusakan yang terus dibiarkan hari ini pada akhirnya hanya akan melahirkan bencana ekologis yang semakin besar.


Hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah ï·º melalui konsep hima. Beliau bersabda,


Ø¥ِÙ†َّ رَسُولَ اللهِ ï·º Ù‚َالَ: Ù„َا Ø­ِÙ…َÙ‰ Ø¥ِÙ„َّا Ù„ِلهِ ÙˆَÙ„ِرَسُولِÙ‡ِ


“Tidak ada pemeliharaan (hima) apa pun selain milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Dawud dari Sha’b Bin Jutsamah)


Secara sederhana, hima adalah kawasan yang dilindungi, wilayah yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan.


Rasulullah ï·º pernah mempertahankan kawasan Naqi’, yang berjarak lebih dari 20 farsakh dari Madinah, karena di sana terdapat air melimpah, pohon kurma berbuah lebat, dan rumput untuk ternak. Beliau melarang orang lain menghidupkan tanah di tempat itu, sebab kawasan tersebut dipertahankan untuk kuda-kuda perang yang digunakan di jalan Allah. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam, hlm. 521)


Inilah bukti bahwa dalam Islam, ada kawasan yang memang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan umum, bukan untuk dikuasai oligarki demi keuntungan pribadi. Jika di zaman Rasulullah saja ada kawasan yang dilindungi, lalu mengapa hari ini hutan kita justru diobral kepada korporasi?


Karena itu, perjuangan mahasiswa di Jakarta kemarin bukan sekadar soal lingkungan. Ini soal keadilan. Soal siapa yang berhak atas hutan Indonesia.


Dengan demikian maka, hutan bukan milik oligarki. Hutan merupakan milik rakyat dan harus dikembalikan pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Kemewahan di Balik Lapas

Kemewahan di Balik Lapas


Fakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan

hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah

___________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Publik dikejutkan dengan penemuan Ombudsman RI terkait adanya bangunan mewah dengan berbagai fasilitas lengkap di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23-09-2026). (CNNINDONESIA.com, 24-09-2026)


Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyatakan bahwa di dekat rumah itu berdiri beberapa rumah petak seperti vila mini, fasilitas lengkap yang dihuni warga binaan. Ia juga menjelaskan di dalam bangunan tersebut terdapat televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan, pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Ia pun menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibangun tempat gym dan shelter golf mini di area tersebut.


Sungguh temuan tersebut menggambarkan jauhnya bangunan itu dari kata sel penjara, melainkan gambaran dari resort eksklusif orang-orang elit.


Temuan Ombudsman ini bukanlah yang pertama, praktik penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis telah menjadi rahasia umum dan ladang bisnis yang menggiurkan banyak pihak. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan memberikan efek jera, kini berubah menjadi tempat nyaman bagi mereka yang memiliki uang.


Fakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Rakyat kecil yang mencuri karena lapar harus berdesakan di sel yang panas dan pengap bertahun-tahun. Sementara pelaku kejahatan kerah putih dengan uang berlimpah bisa membeli kenyamanan dan kemudahan. Jelas, fakta ini menunjukkan keadilan telah diperjualbelikan.


Padahal Rasulullah ï·º telah memperingatkan dengan keras soal tebang pilih hukum, dalam sabdanya, seperti ini: "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena apabila orang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)


Fakta di atas, tidak bisa dilihat sebagai ulah oknum nakal saja. Ini adalah fakta nyata kerusakan sistemik yang lahir dari paradigma kapitalisme sekuler.


Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, orientasi utama adalah materi dan keuntungan. Institusi lapas pun tak luput dari logika bisnis. Oknum pejabat melihat napi elitis bukan sebagai warga binaan, melainkan sebagai “pelanggan premium” atau ATM berjalan, selama ada uang semua bisa diatur.


Hukum yang dibuat oleh manusia pasti memiliki celah konflik kepentingan. Ia bisa dipelintir dan diintervensi oleh mereka yang memiliki kuasa dan uang. Hasilnya adalah sistem hukum yang rapuh dan cacat.


Islam menawarkan solusi fundamental dan adil, yang tidak ditemukan dalam sistem manapun. Diantaranya: Pertama, dalam Islam sanksi memiliki fungsi jawazir (pencegah) yang membuat pelaku dan masyarakat jera melakukan kejahatan serupa. Juga fungsi jawabir (penebus) dosa pelaku di akhirat kelak.


Kedua, Islam mensyaratkan aparat penegak hukum yang berkepribadian Islam: bertakwa, amanah dan adil. Mereka dididik untuk takut kepada Allah, bukan pada atasan dan sogokan. Sejarah Islam ketika diterapkan mencatat bagaimana seorang qadi (hakim) berani menghukum pejabat, bahkan keluarga khalifah sekalipun, menetapkan hukum tanpa pandang bulu. Yang demikian itu karena keadilan adalah perkara iman dan perintah Allah.


Ketiga, hukum Islam berasal dari Allah Swt, Dzat Yang Maha Adil, bersumber dari wahyu bukan hawa nafsu manusia. Maka hukum Islam bebas dari konflik kepentingan. Allah Swt berfirman: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."(QS. Al-Maidah: 8)


Maka, selama sistem sekuler kapitalisme masih terus dipertahankan, maka vila-vila mewah di dalam lapas akan terus bermunculan dengan wajah yang berbeda.


Sudah saatnya kita menyadari bahwa keadilan hakiki hanya akan terwujud ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]


Dian Wisdiyanti

Mewujudkan Swasembada Pangan Di Tengah Krisis Global

Mewujudkan Swasembada Pangan Di Tengah Krisis Global


Islam menetapkan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab negara

Tujuannya bukan sekedar menjaga stabilitas harga, tetapi memastikan rakyat mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya

__________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Swasembada pangan merupakan salah satu pencapaian yang berulang kali di sampaikan oleh presiden Prabowo Subianto.


Namun faktanya, persoalan keterjangkauan pangan masih membayangi masyarakat. Kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok belakangan ini memicu pertanyaan tentang kondisi ekonomi saat ini: Apakah murni inflasi atau ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat. (Medan,Mistar.ID 21-10-2026)


Harga berbagai sumber protein menjadi beban bagi kebanyakan rumah tangga. Masyarakat kerap memilih protein nabati seperti tempe sebagai alternatif yang ekonomis. Namun, kenaikan harga kedelai sebagai bahan utamanya menimbulkan tekanan baru bagi produsen dan konsumen.


Kenaikan bahan baku ini telah memaksa pengrajin tempe menekan keuntungan atau memperkecil ukuran produk demi mempertahankan harga jual terhadap pelanggan. Beban semakin berat dengan harga plastik yang melonjak. Jelas, hal ini menambah beban biaya produksi.


Sementara itu, upaya untuk mewujudkan swasembada kedelai masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari rendahnya insentif bagi petani terhadap riset dan teknologi, persoalan harga, dan kualitas bahan baku.


Dalam sistem kapitalisme, persoalan ekonomi dilihat sebatas pada masalah kelangkaan barang dan jasa. Karena itu, peningkatan produksi menjadi solusi yang utama. Padahal, masalah pangan bukan hanya sekedar menyangkut ketersediaan tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkannya.


Sekalipun pangan yang melimpah belum tentu dapat dinikmati seluruh masyarakat jika daya beli mereka tidak memadai. Keberhasilan swasembada tidak diukur dari banyaknya produksi, tetapi diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.


Dalam mekanisme pasar, pangan dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan yang mengikuti permintaan dan penawaran. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Dalam sistem kapitalisme, negara bertindak hanya sebagai regulator yang mengatur mekanisme pasar serta menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ketika biaya produksi bertambah, beban tersebut justru menimpa pelaku usaha kecil.


Pada akhirnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari peran negara sekalipun adanya intervensi melalui subsidi, bantuan pangan dan stabilitas harga mungkin sementara waktu dapat meringankan beban masyarakat. Namun, tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan setiap individu masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Maka, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pengaturan pasar, stabilitas pasokan, dan harga. Sebab, hal tersebut tidak menjadi jaminan secara otomatis masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk memperoleh pangan.


Islam memiliki pengaturan yang khas untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu termasuk pangan, sandang dan papan. Dalam sistem Khil4fah, negara bertanggung jawab mengurusi kebutuhan masyarakatnya. Negara harus memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Baik bagi yang mampu bekerja atau bantuan bagi yang tidak mampu. Dengan demikian, keberhasilan ketahanan pangan di ukur dari kemampuan setiap orang memperolehnya.


Jaminan tersebut harus didukung oleh penguatan produksi dalam negri. Dalam hal ini, Islam akan menetapkan beberapa hal yaitu:


1. Hukum ihya'ul mawat yaitu menghidupkan tanah mati agar produktif, serta ketentuan negara terhadap tanah yang ditelantarkan 3 tahun berturut-turut.


2. Islam melarang ihtikar atau penimbunan yang merugikan masyarakat, penipuan, dan praktik perdagangan curang melalui aparatur negara yaitu qadi hisbah. Negara mengawasi aktivitas pasar agar tidak terjadi manipulasi pasokan, harga yang mencekik, praktik monopoli, dan apapun yang termasuk pada pelanggaran syariat.


Kemandirian pangan sangat berkaitan dengan kedaulatan ekonomi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 141 yang artinya: "Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."


Prinsip di atas merupakan landasan yang sangat penting untuk mencegah dominasi asing yang dapat mengancam kedaulatan pangan dalam negri. Khil4fah harus mengutamakan produksi dalam negri dan tidak menciptakan ketergantungan strategis yang dapat menekan negara. Impor dilakukan sesuai kebutuhan, tetapi tidak mengabaikan potensi dalam negri.


Dengan demikian, Islam menetapkan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab negara. Tujuannya bukan sekedar menjaga stabilitas harga, melainkan memastikan rakyat dapat memperoleh pangan secara berkelanjutan. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]


Ariyanti Husna, S.Pd.

Hutan Bukan Ladang Cuan Pribadi

Hutan Bukan Ladang Cuan Pribadi


Selama izin konsesi jutaan hektare masih dibiarkan tanpa audit berkala

tanpa pencabutan yang tegas, dan tanpa pemulihan, selama itu pula cuan akan tetap mengalir ke atas. Sementara bencana akan tetap jatuh ke bawah

__________________________


Penulis Desti Sundari

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Gempar, mahasiswa tidak sedang sekadar berteriak. Mereka sedang menulis ulang definisi kepemilikan dengan tiga kalimat pendek di atas kain. Hutan itu bukan warisan oligarki, alam itu bukan barang dagangan, dan perusak itu bukan untuk dilindungi. 


Di hadapan aparat, spanduk itu menjadi cermin yang jujur. Yang satu menjaga ketertiban, yang lain menuntut keadilan. Di tengah keduanya, hutan menunggu apakah ia akan tetap hidup atau hanya tinggal nama di atas spanduk. (idntimes.com, Rabu 28-10-26)


Bukan sekadar turun ke jalan, mahasiswa sedang menagih tiga janji yang tertunda: bencana diakui sebagai bencana nasional, bukan sekadar bencana musiman. Korporasi yang merusak diadili, bukan sekadar dimediasi. Tata kelola lahan diintegrasikan, bukan sekadar diintegrasikan di atas kertas.


Penguasaan jutaan hektare hutan oleh oligarki bukan lagi sekadar ketimpangan, melainkan akar kerusakan yang nyata. Sebab, 14 grup korporasi sawit dan pulp kertas yang terkait kebakaran tahun ini disebut menguasai sekitar 7,6 juta hektare, hampir seluas Republik Ceko. Sementara dari total sawit nasional sekitar 16,37 juta hektare. Sekitar 3,37 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, dan deforestasi bersih pada 2024 masih mencapai 175,4 ribu hektare menurut KLHK atau 259 ribu hektare menurut Global Forest Watch. 


Kerusakan itu tidak berhenti di angka, karena hutan yang gundul dan gambut yang dikeringkan kanal konsesi membuat rakyat menanggung banjir, asap, dan penyakit. Terbukti dari 306.309 kasus ISPA yang dicatat Kemenkes per 17 Oktober 2026, termasuk 69.015 balita. Oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, sementara rakyat tertimpa bencana banjir bandang dan kabut asap karhutla. Ketimpangan ini bukan kebetulan melainkan pola yang berulang setiap tahun.


Di satu sisi, segelintir pemegang konsesi memanen keuntungan triliunan dari kayu, sawit, dan tambang di dalam kawasan hutan. Di sisi lain, rakyat di sekitar hutan justru menjadi kelompok yang paling miskin sekaligus paling pertama merasakan dampaknya. Ketika hutan hulu ditebang dan gambut dikeringkan kanal, daya serap air hilang, tanah menjadi rentan longsor, dan asap menjadi musim yang datang setiap kemarau.


Pola ini yang membuat bencana tidak lagi terasa alamiah. Keuntungan diperoleh  untuk segelintir pemegang izin, kerugian disosialisasikan kepada jutaan rakyat. Petani gagal panen karena banjir bandang, nelayan kehilangan tangkapan karena sungai tercemar, anak-anak dan balita menghirup asap beracun hingga kasus ISPA melonjak. 


Selama izin konsesi jutaan hektare masih dibiarkan tanpa audit berkala, tanpa pencabutan yang tegas, dan tanpa pemulihan, selama itu pula cuan akan tetap mengalir ke atas. Sementara bencana akan tetap jatuh ke bawah. Kebijakan politik ekonomi sistem kapitalisme sekuler telah menjadikan hutan dikuasai para oligarki. Karena dalam sistem ini hutan tidak lagi dipandang sebagai amanah dan milik bersama yang harus dijaga, melainkan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan melalui izin.


Ketika negara memisahkan aturan agama dari pengaturan ekonomi, tidak ada lagi batas moral yang tegas tentang siapa yang boleh menguasai hutan dan seberapa luas. Siapa yang punya modal, dialah yang bisa mengakses konsesi, membeli izin, dan menguasai jutaan hektare.  Lebih dari itu, kapitalisme sekuler membuat keuntungan menjadi tujuan utama. Pembukaan lahan dengan cara membakar dipilih karena mampu memangkas biaya hingga jauh lebih murah dibanding cara mekanis.


Deforestasi dianggap sebagai biaya pembangunan, bukan sebagai kejahatan ekologis. Negara  berubah fungsi dari pengelola menjadi sekadar pemberi stempel izin. Tidak heran jika hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan berubah menjadi ladang cuan oligarki. Selama paradigma ini dipertahankan, hutan akan terus menyusut, bencana akan terus berulang, dan rakyat akan terus menanggung akibat dari keputusan yang tidak pernah mereka buat.


Hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum menjadi milik negara.


Dalam Islam, ada tiga jenis kepemilikan: milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Hutan, padang rumput, air, api, dan barang tambang yang melimpah termasuk kepemilikan umum. Artinya, manfaatnya adalah milik seluruh rakyat, bukan milik seseorang, bukan milik perusahaan, dan bukan pula milik negara sebagai lembaga.


Karena itu, negara dalam Islam tidak berfungsi sebagai pemilik hutan, melainkan sebagai pengelola dan penjaga amanah. Negara wajib mengatur pemanfaatannya agar hasilnya kembali kepada seluruh rakyat, bukan kepada segelintir orang. Negara tidak boleh memberikan konsesi jutaan hektare kepada oligarki, sebab itu sama dengan memberikan hak milik atas sesuatu yang bukan miliknya. 


Negara juga tidak boleh mengklaim hutan sebagai milik negara lalu memperjual belikannya sesuka hati, karena negara hanya dititipi untuk mengelolanya. Prinsip ini yang menjaga hutan tetap lestari. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan rakyat tetap dibolehkan, seperti untuk pertanian, kebutuhan kayu, atau pembangunan, tetapi dengan perhitungan ekologis yang ketat dan tanpa merusak keseimbangan.


Pembukaan lahan secara masif, penebangan yang menghancurkan, dan pengeringan gambut yang memicu kebakaran adalah bentuk perusakan yang dilarang. Dengan paradigma ini, hutan tidak akan pernah menjadi ladang cuan oligarki. Ia akan tetap menjadi pelindung kehidupan, sumber kesejahteraan bersama, dan amanah yang dijaga dari generasi ke generasi.


Politik ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang dan bukan pula untuk menumpuk kekuasaan negara. Negara tidak boleh memprivatisasinya melalui konsesi jutaan hektare kepada korporasi, dan tidak boleh pula menguasainya untuk kepentingan penguasa.


Negara hanya berperan sebagai pengelola yang wajib memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat secara adil. Dalam praktiknya, pengaturan itu berarti tiga hal yaitu akses yang adil, rakyat di sekitar hutan diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari melalui skema yang menjaga kelangsungan ekosistem, bukan digusur oleh konsesi. Hasil yang kembali ke rakyat.


Keuntungan dari pengelolaan sumber daya umum dimasukkan ke kas umum dan digunakan untuk kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan masuk ke kantong oligarki dan penjagaan yang berkelanjutan. Islam mewajibkan menjaga alam. Pembukaan lahan yang merusak, penebangan yang menghancurkan, dan pembakaran yang menimbulkan bencana adalah bentuk kezaliman yang harus dicegah negara, bukan difasilitasi dengan izin.


Dengan politik ekonomi seperti ini, hutan tidak akan berubah menjadi sumber bencana. Ia akan menjadi sumber kemaslahatan, air tetap terjaga, udara tetap bersih, tanah tetap subur, dan rakyat tidak lagi menjadi korban banjir bandang dan kabut asap, melainkan menjadi pihak yang benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan yang Allah titipkan di negeri ini.


Negara berfungsi sebagai ra'in dan junnah bagi seluruh rakyat, bukan sebagai pelayan oligarkidan bukan sebagai penjaga konsesi korporasi. Ra'in berarti penggembala dan pengurus. Seperti penggembala yang menjaga kambingnya dari bahaya dan memastikan semuanya mendapat rumput dan air, negara wajib mengurus seluruh rakyatnya, menjaga harta mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memastikan tidak ada satu pun yang dizalimi. 


Negara tidak boleh membiarkan segelintir orang menguasai hutan jutaan hektare, sementara jutaan rakyat di sekitarnya hidup miskin, kehilangan tanah, dan menghirup asap kebakaran. Junnah berarti perisai dan pelindung. Negara harus menjadi perisai yang melindungi rakyat dari kezaliman, dari kerusakan lingkungan, dan dari keserakahan korporasi. 


Ketika perusahaan membakar lahan, merusak gambut, dan menyebabkan banjir bandang, negara harus berdiri di depan rakyat, menghentikan perusakan itu, dan mengadili pelakunya. Bukan sebaliknya, negara justru menjadi perisai bagi perusahaan dengan mengeluarkan izin, melegalkan perusakan, dan membungkam rakyat yang protes.


Jika fungsi ra'in dan junnah ini dijalankan, maka hutan akan dijaga, bukan dijual. Konsesi yang merusak akan dicabut, bukan diperpanjang. Rakyat akan dilindungi, bukan dikorbankan. Negara akan hadir saat rakyat tertimpa bencana, bukan hanya hadir saat korporasi membutuhkan izin.



Sabda Nabi saw.: "Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al- Bukhari dan Muslim)


Inilah beda mendasarnya. Dalam sistem sekarang, negara sering tampak sebagai ra'in bagi oligarki dan junnah bagi korporasi. Dalam Islam, negara harus kembali menjadi ra'in dan junnah bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

PoV Pemuda Muslim di Tengah Badai Sekuler-Kapitalistik

PoV Pemuda Muslim di Tengah Badai Sekuler-Kapitalistik


Remaja muslim tidak boleh diposisikan sekadar sebagai objek pelengkap zaman

melainkan disiapkan sebagai motor penggerak—generasi pemimpin yang memiliki kepribadian tinggi untuk membangun kembali peradaban Islam yang mulia

_____________________


Penulis Dara Millati Hanifah 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ketika Sudut Pandang Menjadi Kompas Hidup


Dunia hari ini bergerak dalam kecepatan digital yang luar biasa. Di tengah arus informasi yang tak bertepi, anak-anak muda berada di garis terdepan interaksi global. Mereka tidak hanya mengonsumsi teknologi, tetapi juga menyerap berbagai cara pandang hidup atau Point of View (PoV) yang berseliweran di ruang maya.


Bagi generasi muda, PoV bukan sekadar opini, melainkan telah menjelma menjadi identitas dan kiblat lifestyle. Namun, di sinilah letak persimpangan krusialnya. PoV yang dipilih hari ini akan menentukan ke arah mana kapal kehidupan mereka berlabuh. Apakah menuju kemuliaan hakiki, atau justru tersesat dalam ilusi modernitas?


Benturan Generasi dan Arus Lifestyle Digital


Dinamika kehidupan generasi muda hari ini diwarnai oleh jurang pemisah sudut pandang yang kian melebar. Anak-anak muda sering kali memilih PoV mereka sendiri—yang dianggap lebih modern, fleksibel, dan progresif—berbeda jauh dengan PoV yang diajarkan oleh orangtua maupun guru di sekolah.


Bagi remaja, memiliki PoV yang beda dan kekinian adalah bentuk aktualisasi diri. Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber), di mana mereka merasa menemukan komunitas yang sefrekuensi. Akibatnya, PoV tidak lagi dipandang sebagai teori, melainkan menjadi arus lifestyle yang memengaruhi cara mereka berpakaian, bertutur kata, menghabiskan waktu luang, hingga memandang masa depan.


Jebakan Kapitalisme Global di Balik Tren Viral


Sayangnya, kemandirian sudut pandang ini tidak lahir dari ruang hampa yang steril. Anak-anak muda sangat mudah terbawa oleh arus PoV yang sedang ramai dan viral di media sosial, sebuah ranah yang dikendalikan secara masif oleh ideologi sekuler-kapitalistik.


Sistem kapitalisme global secara sistematis menjadikan generasi muda sebagai target pasar utama untuk mengeruk keuntungan finansial sebesar-besarnya. Mereka mencetak tren dan membungkus gaya hidup konsumtif dengan istilah-istilah estetis yang membuai jiwa muda. Kampanye seperti self-care, healing, retail therapy, tren kuliner kekinian, hingga outfit bermerek disulap menjadi standar kebahagiaan dan kesuksesan modern.


Bahkan, istilah-istilah psikologis sering kali dibajak demi melanggengkan budaya materialistik. Ketika PoV sekuler liberal ini mendarah daging, ia menyeret remaja ke dalam jurang hedonisme dan kebebasan tanpa batas. Standar benar-salah direduksi sekadar selagi tidak merugikan orang lain dan orientasi hidup disempitkan hanya untuk mengejar kesenangan duniawi semata. Dampaknya, krisis identitas, kecemasan sosial, dan kecanduan validasi digital kian menghantui generasi muda.


Membangun Ketahanan dan Peradaban Mulia


Menghadapi cengkeraman arus global yang destruktif ini, Islam menawarkan solusi konseptual dan praktis yang kokoh untuk menyelamatkan masa depan generasi muda.


1. Meluruskan Standar Hidup Berbasis Rida Allah


Islam memiliki PoV yang khas dan agung. Sudut pandang Islam tidak berpijak pada kepuasan materi atau kebebasan semu, melainkan pada ikatan akidah, bahwa setiap perbuatan terikat dengan hukum halal-haram demi meraih rida Allah Swt.. Dengan PoV ini, seorang muslim memahami bahwa standar sukses bukanlah seberapa banyak barang mewah yang ia miliki atau seberapa banyak likes yang ia dapatkan di media sosial, melainkan seberapa besar ketaatannya kepada Sang Pencipta.


Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Jatsiyah ayat 23: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-goda-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatan matanya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”


Ayat di atas menyatakan bahawa gaya hidup modern sekuler sering kali menjadikan hawa nafsu semata. Sementara Islam membimbing anak muda agar sudut pandangnya (Point of View) tidak dikendalikan oleh keinginan instan atau tren materi, melainkan oleh petunjuk wahyu Allah.


2. Menumbuhkan Kesadaran Kritis terhadap Komodifikasi Pemuda


Anak muda muslim harus disadarkan secara masif bahwa PoV yang mereka adopsi sering kali bukan murni dari kebutuhan nurani mereka, melainkan produk rekayasa industri kapitalis. Ketika mereka gemar menghabiskan waktu dan uang untuk tren sesaat, mereka sebenarnya sedang dimanfaatkan sebagai komoditas pasar. Kesadaran ini harus diiringi dengan sikap selektif dan waspada; bahwa apa pun yang viral di media sosial belum tentu benar secara prinsip Islam.


3. Membangun Kepribadian Islam dan Visi Peradaban


Sistem Islam secara komprehensif mendidik generasi muda agar memiliki pola pikir (aqliyah) dan pola jiwa (nafsiyah) yang Islami. Pembinaan berbasis akidah Islam akan melahirkan pemuda yang cerdas secara intelektual sekaligus tangguh secara moral.


Remaja muslim tidak boleh diposisikan sekadar sebagai objek pelengkap zaman, melainkan disiapkan sebagai motor penggerak—generasi pemimpin yang memiliki kepribadian tinggi untuk membangun kembali peradaban Islam yang mulia. Dengan PoV yang benar, generasi muda tidak hanya menyelamatkan diri mereka sendiri dari kehancuran moral, tetapi juga menjadi mercusuar cahaya bagi kebangkitan umat. 


Rasulullah saw. bersabda: “Kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Tuhannya hingga dia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta bagaimana ia mengamalkan ilmu yang diketahuinya.” (HR. Tirmidzi)


Berdasarkan hadis di atas, menyadarkan anak muda bahwa masa muda memiliki posisi istimewa dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana mereka memilih PoV, mengelola waktu, dan membelanjakan uang untuk tren seperti outfit, healing, dan lain sebagainya akan dihisab diakhirat kelak. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Hutan Bukan Milik Oligarki

Hutan Bukan Milik Oligarki


Dalam Islam baik pemimpin dan rakyat 

diwajibkan untuk menjaga alam, tidak boleh merusak atau membakarnya

______________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pengrusakan hutan dan lingkungan yang dilakukan para oligarki terus terjadi di negeri ini. Hal ini sungguh sangat merugikan rakyat. Sebagian masyarakat hanya diam dan tidak peduli, namun sebagian besar masih ada hari nurani untuk bersuara dan bertindak. 


Salah satu tindakan nyatanya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat yang demonstrasi dihadapan aparat pada hari Rabu (28-10-2026) di depan gedung UOB Jakarta. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili."


Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan, yakni, tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan, Wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.


Turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Hentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN. Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil. (IDMTimes, 18 Oktober 2026) 


Dalam sistem kapitalisme, oligarki yang memegang kendali di seluruh negeri. Penguasaan jutaan hektar hutan di Indonesia oleh oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat. Tidak hanya itu, oligarki menikmati cuan dari konsensi lahan, rakyat tertimpa bencana banjir bandang, serta kabut asap Karhutla.


Tidak ada sedikitpun tersentuh hati mereka untuk membantu, bukan hanya sekedar mengecam dalam hati. Kita ketahui juga bahwa kebijakan politik ekonomi kapitalisme sekuler dan kebijakan kapitaslisme sekuler telah menjadikan hutan dikuasai para oligarki. Siapa yang memiliki modal maka dia juga yang berkuasa. 


Pada kenyataanya, hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan penguasaannya pada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum menjadi milik negara.


Hadis yang menyatakan mengenai kepemilikan yaitu, "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram." (HR. Ibnu Majah)


Selain itu, politik Islam mengatur kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat. Negara mengelola kepemilikan umum tersebut, dan hasilnya dibagikan dengan adil untuk seluruh rakyatnya. Contohnya dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, ataupun bisa jadi uang tunai.


Dalam Islam baik pemimpin dan rakyat diwajibkan untuk menjaga alam, tidak boleh merusak atau membakarnya. Tidak akan ada oligarki yang sesuka hati mereka merusak hutan milik rakyat. Pada dasarnya, negara berfungsi sebagai ra in dan junnah bagi seluruh rakyat. Ra'in yaitu yang memimpin sekaligus mengelola sumber daya alam agar bisa menghasilkan dan bisa dibagikan ke rakyat. 


Hanya dengan diterapkannya hukum Islam para oligarki tidak akan bisa menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kita perlu ada pemimpin yang berada pada sistem Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Ummu Adil

Hutan Milik Rakyat Bukan Milik Oligarki

Hutan Milik Rakyat Bukan Milik Oligarki

 


Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, zakat, dan puasa saja

tetapi juga memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya alam

___________________


Penulis Sri Haryati

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membara di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatra, tetapi juga terjadi di Papua. Berbulan-bulan lamanya masyarakat menghirup asap beracun yang mengancam kesehatan.


Kasus ISPA terus bertambah, anak-anak, balita dan lansia menjadi korban terbanyak. Sekolah-sekolah diliburkan, perekonomian masyarakat terganggu, berbagai macam satwa turut menjadi korban. Bahkan, satwa-satwa yang dilindungi ikut punah terbakar kobaran api yang melahap habitatnya. Negara tetangga pun turut merasakan asap karhutla, tetapi pemerintah masih saja enggan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.


Akibat kekecewaan masyarakat terhadap lambannya kinerja pemerintah, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28-10-2026.


Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia beserta masyarakat sipil menuntut agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Ketiga tuntutan itu diserukan agar penanganan karhutla lebih maksimal dan warga terdampak mendapat perhatian serius. (rmol.id, 28-10-2026)


Dalam aksi demonstrasi saat itu ada sebuah spanduk raksasa yang menyita perhatian publik yang bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Kritik menohok yang sengaja ditujukan kepada pemerintah itu bukan isapan jempol belaka. Itu menjadi bukti bahwasanya masyarakat sudah menyadari, jika jutaan hektare hutan dan lahan di negeri ini sudah dikuasai oleh korporasi dan oligarki.


Faktanya setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi tanpa adanya penanganan serius dan tindakan tegas dari pemerintah. Ironisnya, hutan dan lahan yang dibakar beralih fungsi menjadi ladang sawit yang dikuasai oleh korporasi dan oligarki. Mereka yang meraup untung besar, sedangkan rakyat menanggung derita. 


Hutan Dikuasai Korporasi dan Oligarki, Rakyat Menanggung Derita


Indonesia memiliki jutaan hektare hutan yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selain menjadi penyangga ekosistem, fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon dioksida, sekaligus habitat berbagai keanekaragaman hayati.


Namun, fungsi strategis ini terancam akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran oleh segelintir pihak. Deforestasi hutan, dan pembakaran lahan gambut dilakukan tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan bagi masyarakat setempat.


Dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 20 korporasi yang menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari jumlah tersebut, 4 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing) yaitu PT HKI dan HI (Singapura), PT RKA (Malaysia), dan PT API (Korea Selatan). (kontan.id, 29-10-2026)


Fakta di atas mengindikasikan bahwa hutan dan lahan Indonesia sudah bukan lagi milik rakyat, melainkan milik korporasi dan oligarki yang memiliki modal besar. Hutan dieksploitasi hingga rusak oleh korporasi swasta maupun asing. Hutan yang seharusnya menjadi penopang kehidupan justru berubah menjadi ladang bisnis bagi mereka yang memiliki kekuatan modal dan akses politik. Akibatnya, keuntungan ekonomi dinikmati oleh para pemilik konsesi, sedangkan rakyat yang menanggung dampak kerusakan lingkungan. 


Ketika hutan mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan, daya dukung lingkungan makin melemah. Alhasil, banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) menjadi ancaman yang terus berulang. Akibat karhutla masyarakat harus menghirup udara yang tercemar asap, aktivitas pendidikan dan ekonomi terganggu, hingga kesehatan generasi terancam.


Ironisnya, masyarakat yang tidak ikut menikmati keuntungan dari eksploitasi hutan justru menjadi pihak yang paling menderita. Sementara segelintir pihak yang menikmati keuntungan malah hidup bebas tanpa tersentuh hukum.


Kapitalisme Sekuler Membuka Jalan bagi Oligarki


Menguatnya penguasaan sumber daya alam oleh korporasi dan oligarki tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini memberikan ruang besar bagi kepemilikan individu dan korporasi untuk menguasai sumber daya alam yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. 


Dalam paradigma kapitalisme, sumber daya alam sering kali dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Alhasil, siapa pun yang memiliki modal besar bisa menguasai dan memiliki sumber daya alam tersebut. Sementara peran negara hanya sebatas regulator dan pemberi izin bagi aktivitas usaha. Bahkan, negara bisa melegalkan pembukaan hutan lewat Proyek Strategis Nasional, sementara korporasi baru dijatuhi sanksi hanya ketika kejahatannya terbongkar.


Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pemilik modal, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok makin terbuka. Relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi pun berpotensi melahirkan oligarki. Inilah persoalan mendasar yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan mencabut izin perusahaan tertentu atau mengadili pelaku perusakan lingkungan. 


Berharap masalah karhutla selesai di bawah sistem kapitalisme sekuler, ibarat pepesan kosong. Sebab, selama paradigma pengelolaan sumber daya alam masih bertumpu pada kepentingan kapital, kerusakan alam dan karhutla akan terus berulang. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan sistem pengelolaan kekayaan alam. Hanya dengan kembali ke sistem Islam di bawah naungan Khilafah, sumber daya alam dan nyawa rakyat dapat terselamatkan secara tuntas.


Islam Menjaga Hutan sebagai Kepemilikan Umum


Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, zakat, dan puasa saja, tetapi juga memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya alam. Hutan termasuk dalam kategori kepemilikan umum, karena termasuk sumber daya alam yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.


Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yakni, air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)


Hadis tersebut menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Pengelolaannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat. Sebagaimana dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzamul Iqhtishadi fil Islam dalam pembahasan milkiyyah ammah, negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat bukan mengejar keuntungan segelintir pemilik modal.


Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Masing-masing memiliki aturan dan batasan yang jelas. Hutan yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada oligarki. Bahkan, negara pun tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi kepemilikan negara sehingga dapat memperjualbelikannya sebagai aset milik negara.


Negara bertugas mengelola kekayaan tersebut dan memastikan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, kekayaan alam tidak menjadi sumber penumpukan kekayaan bagi segelintir orang, tetapi menjadi sarana memenuhi kebutuhan rakyat.


Negara sebagai Ra’in dan Junnah


Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator yang memberikan izin kepada pemilik modal. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Tanggung jawab ini mencakup menjaga ruang hidup rakyat termasuk hutan yang menopang air, udara dan penghidupan mereka. 


Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat), negara wajib mengelola hutan, menjaga kelestariannya, melakukan pengawasan, serta mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan. Negara tidak boleh membiarkan hutan dikuasai korporasi atas nama pembangunan, apalagi menjadi makelar kepentingan global.


Sebagai junnah (pelindung), negara wajib melindungi rakyat dari ancaman bencana akibat kerusakan alam, termasuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pengelolaan hutan harus didukung kebijakan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan kerusakan, pemulihan ekosistem, hingga penegakan hukum. Pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat.


Dengan demikian, seruan “Hutan Bukan Milik Oligarki” sejatinya harus dijadikan momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari sistem yang mengaturnya. Perubahan tidak hanya cukup pada tuntutan mengadili korporasi, tetapi harus menyentuh akar persoalan. Akar persoalannya yakni paradigma kapitalisme sekuler yang membuka jalan bagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak.


Hanya dengan penerapan aturan Islam secara kafah pengelolaan hutan dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai sumber kemaslahatan umat. Hutan terjaga, lingkungan lestari, dan rakyat terlindungi dari keserakahan oligarki. Sebab, alam bukan warisan untuk dihabiskan demi keuntungan segelintir orang, melainkan amanah Allah yang wajib dijaga. Wallahualam bissawab. [SH/MKC]