Kemewahan di Balik Lapas
Surat PembacaFakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan
hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah
___________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Publik dikejutkan dengan penemuan Ombudsman RI terkait adanya bangunan mewah dengan berbagai fasilitas lengkap di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23-09-2026). (CNNINDONESIA.com, 24-09-2026)
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyatakan bahwa di dekat rumah itu berdiri beberapa rumah petak seperti vila mini, fasilitas lengkap yang dihuni warga binaan. Ia juga menjelaskan di dalam bangunan tersebut terdapat televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan, pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Ia pun menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibangun tempat gym dan shelter golf mini di area tersebut.
Sungguh temuan tersebut menggambarkan jauhnya bangunan itu dari kata sel penjara, melainkan gambaran dari resort eksklusif orang-orang elit.
Temuan Ombudsman ini bukanlah yang pertama, praktik penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis telah menjadi rahasia umum dan ladang bisnis yang menggiurkan banyak pihak. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan memberikan efek jera, kini berubah menjadi tempat nyaman bagi mereka yang memiliki uang.
Fakta ini menegaskan adagium lama yang masih relevan: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Rakyat kecil yang mencuri karena lapar harus berdesakan di sel yang panas dan pengap bertahun-tahun. Sementara pelaku kejahatan kerah putih dengan uang berlimpah bisa membeli kenyamanan dan kemudahan. Jelas, fakta ini menunjukkan keadilan telah diperjualbelikan.
Padahal Rasulullah ï·º telah memperingatkan dengan keras soal tebang pilih hukum, dalam sabdanya, seperti ini: "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena apabila orang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)
Fakta di atas, tidak bisa dilihat sebagai ulah oknum nakal saja. Ini adalah fakta nyata kerusakan sistemik yang lahir dari paradigma kapitalisme sekuler.
Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, orientasi utama adalah materi dan keuntungan. Institusi lapas pun tak luput dari logika bisnis. Oknum pejabat melihat napi elitis bukan sebagai warga binaan, melainkan sebagai “pelanggan premium” atau ATM berjalan, selama ada uang semua bisa diatur.
Hukum yang dibuat oleh manusia pasti memiliki celah konflik kepentingan. Ia bisa dipelintir dan diintervensi oleh mereka yang memiliki kuasa dan uang. Hasilnya adalah sistem hukum yang rapuh dan cacat.
Islam menawarkan solusi fundamental dan adil, yang tidak ditemukan dalam sistem manapun. Diantaranya: Pertama, dalam Islam sanksi memiliki fungsi jawazir (pencegah) yang membuat pelaku dan masyarakat jera melakukan kejahatan serupa. Juga fungsi jawabir (penebus) dosa pelaku di akhirat kelak.
Kedua, Islam mensyaratkan aparat penegak hukum yang berkepribadian Islam: bertakwa, amanah dan adil. Mereka dididik untuk takut kepada Allah, bukan pada atasan dan sogokan. Sejarah Islam ketika diterapkan mencatat bagaimana seorang qadi (hakim) berani menghukum pejabat, bahkan keluarga khalifah sekalipun, menetapkan hukum tanpa pandang bulu. Yang demikian itu karena keadilan adalah perkara iman dan perintah Allah.
Ketiga, hukum Islam berasal dari Allah Swt, Dzat Yang Maha Adil, bersumber dari wahyu bukan hawa nafsu manusia. Maka hukum Islam bebas dari konflik kepentingan. Allah Swt berfirman: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."(QS. Al-Maidah: 8)
Maka, selama sistem sekuler kapitalisme masih terus dipertahankan, maka vila-vila mewah di dalam lapas akan terus bermunculan dengan wajah yang berbeda.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa keadilan hakiki hanya akan terwujud ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]
Dian Wisdiyanti


