Satu Juta Sarjana Menganggur, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Surat Pembaca
Kapitalisme membiarkan kepemilikan umum (sumber daya alam)
seperti tambang, dan energi dikuasai korporasi swasta/asing demi investasi. Padahal, jika dikelola rakyat sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja yang besar.
____________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA- Setiap tahun ribuan para mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Hanya saja, mereka tidak tahu harus ke mana setelah menjadi sarjana.
Mirisnya lagi tidak banyak lapangan pekerjaan yang bisa menampung mereka. Akibat dari tidak adanya pekerjaan maka jumlah pengangguran makin bertambah. Pengangguran sarjana menembus 1 juta orang, ditenggarai oleh pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusan.
Dikutip dari (Kompas.com, 7-8-2026) Informasi dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (Sarjana). Karena banyak yang menganggur, mahasiswa menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Bapak Presiden dan wakilnya.
Pada kenyataannya, program MBG dan KDMP dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi. Sungguh sangat disayangkan di mana angka pertumbuhan ekonomi naik, namun tidak diikuti pertumbuhan lapangan pekerjaan yang sebanding, bahkan PHK makin meluas. Hal ini membuat rakyat resah dan gelisah dalam menjalani kehidupan ini.
Selain itu, dampak dari situasi ini adalah jobfair dipenuhi pencari kerja, bahkan sejumlah orangtua harus mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan. Para orangtua bukan hanya sekadar mengantar dan ikut menunggu, namun juga berharap agar anak mereka mendapatkan pekerjaan yang sudah dinanti-nanti selama berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun.
Akar Masalah
Masalah ini muncul karena diterapkannya sistem Kapitalisme di negeri ini. Dalam Kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu. Penguasa dan pengusaha tidak peduli walau banyak rakyat yang masih tidak memiliki pekerjaan dan masih hidup dengan kemiskinan.
Mirisnya lagi, di saat jumlah sarjana yang menganggur makin meningkat, PHK juga semakin bertambah. PHK dan pengangguran dibiarkan, karena dalam Kapitalisme, keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja. Pemimpin tidak peduli apakah rakyatnya bisa makan atau tidak ke depannya jika mereka di PHK atau tidak memiliki pekerjaan.
Selain itu, dalam kapitalisme, negara menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sedangkan negara hanya bertindak sebagai regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung. Jadi kesejahteraan rakyat bukan sebagai prioritas.
Lebih kejamnya lagi, kapitalisme membiarkan kepemilikan umum (Sumber Daya Alam) seperti tambang dan energi dikuasai korporasi swasta/asing demi investasi. Padahal jika dikelola negara untuk rakyat, sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja besar. Sayangnya, karena dikuasai oleh asing maka para pekerja juga dari asing. Dan ini semakin membuat rakyat negeri ini terpuruk.
Solusi Islam
Berbeda jika Islam diterapkan di negeri ini. Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme atau akumulasi modal.
Pemimpin tidak hanya mementingkan segelintir orang, namun memikirkan bagaimana agar rakyat hidup sejahtera. Dalam Islam, khalifah sangat memperhatikan kebutuhan para rakyatnya terkait pekerjaan. Negara Khil4fah bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan, sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja.
Jadi, tidak akan ada PHK jika tidak melanggar syariat. Selain itu, negara berperan sebagai raa'in dengan membuka lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan, mengembangkan industri strategis, serta memfasilitasi keterampilan dan penempatan kerja rakyat, sehingga para sarjana tidak akan banyak yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Karena negara telah menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan.
Itu semua bisa terjadi karena negara mengelola sumber daya alam sendiri, tidak diserahkan ke pihak asing. Sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan dan air merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Dibuktikan dalam sebuah hadits yaitu:
اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ
Artinya: Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram. (HR. Ibnu Majah)
Melalui prinsip ini, Khil4fah mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar. Agar permasalahan pengangguran ini bisa diatasi maka hukum Allah harus diterapkan di negeri ini.
Hanya dengan Islam semua permasalahan dapat disolusikan dengan tuntas. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berjuang agar hukum Allah Swt. bisa diterapkan. Aamiin. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]
Ummu Adil