Larangan Siswa Bawa Motor: Antara Perlindungan dan Solusi Islam

Larangan Siswa Bawa Motor: Antara Perlindungan dan Solusi Islam

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Perlindungan sejati bukan hanya dalam bentuk larangan

melainkan dengan menyediakan sistem yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keadilan

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Kepala Disdik Enjang Wahyudin menyatakan bahwa kebijakan ini penting untuk keselamatan dan kedisiplinan siswa. Karena siswa SMP belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM. (melansir.com, 09-04-2025)

Dari segi hukum, kebijakan ini memang masuk akal. Siswa tingkat SMP tidak memenuhi syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, secara emosional mereka masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih berisiko saat berada di jalan raya.

Namun, kebijakan semacam ini tidak cukup jika hanya berupa larangan. Tanpa edukasi, pengawasan, serta solusi nyata, larangan justru bisa dilanggar secara diam-diam. Bahkan, bisa jadi mendorong keresahan di kalangan orang tua yang terpaksa mengizinkan anaknya membawa motor karena kondisi lapangan yang tidak mendukung.

Realitas Sosial Ekonomi Tak Bisa Dikesampingkan

Di banyak wilayah, terutama pedesaan, sepeda motor justru menjadi satu-satunya solusi transportasi yang bisa diandalkan. Fasilitas angkutan umum yang terbatas, biaya transportasi yang tinggi, serta waktu tempuh yang panjang akibat kemacetan dan angkot yang kerap ngetem, membuat orang tua terpaksa membolehkan anaknya membawa motor ke sekolah.

Fakta ini menuntut solusi yang tidak hanya menyentuh aspek hukum dan moral, tetapi menyasar akar persoalan akses transportasi yang layak dan merata. Pemerintah dalam hal ini wajib hadir bukan hanya sebagai pemberi larangan, tetapi juga penyedia solusi. 

Bukan karena mengabaikan keselamatan, banyak orang tua yang mengizinkan anaknya membawa motor akibat tuntutan keadaan dan kebutuhan. Banyak desa tidak ada trayek angkutan umum, sementara akses ke sekolah cukup jauh. Ini tentu bukan kesalahan murid atau orang tua semata, melainkan bentuk kurangnya perhatian negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan transportasi yang layak serta merata.

Akar masalah ini tak lepas dari sistem kapitalis sekuler yang memisahkan peran negara dari kewajiban melayani rakyat. Pendidikan dan transportasi diperlakukan sebagai komoditas, bukan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara. Alhasil, warga harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, bahkan dengan cara yang membahayakan.

Solusi Islam dalam Naungan Daulah

Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam hal pendidikan dan keamanan rakyat. Islam memberikan panduan yang jelas dalam hal tanggung jawab negara terhadap rakyat, termasuk dalam urusan pendidikan dan kemaslahatan umat. Dalam sistem Daulah, berikut adalah bentuk tanggung jawab negara:

1. Pendidikan Gratis dan Merata

Daulah akan membangun sekolah di setiap wilayah, bahkan hingga desa dan menanggung seluruh biaya pendidikan rakyatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi saw.: “Imam (pemimpin) adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Menjamin Keamanan Guru dan Siswa

Menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dari ancaman baik secara fisik maupun psikis, termasuk menjamin keamanan guru dan siswa saat bepergian ke sekolah. Allah Swt. berfirman: “Barang siapa membunuh satu jiwa, seakan ia telah membunuh seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

3. Menyediakan Transportasi Aman

Dalam Daulah, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas transportasi umum seperti bus sekolah gratis atau bersubsidi. Infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Umar bin Khattab berkata: “Jika seekor keledai jatuh karena jalan rusak di Irak, aku takut Allah akan memintaku bertanggung jawab.”

4. Mendidik Generasi dengan Kepribadian Islam

Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi membentuk akhlak dan kepribadian Islam. Dengan tsaqafah Islam yang benar, anak-anak akan memahami adab, tanggung jawab, dan larangan membawa motor akan ditaati secara sadar. Sesuai hadis Rasulullah saw.: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad)

Melindungi anak-anak dari bahaya di jalan raya adalah tanggung jawab kita semua. Namun, perlindungan sejati bukan hanya dalam bentuk larangan, melainkan dengan menyediakan sistem yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keadilan. Islam telah memberi contoh kepemimpinan yang tidak hanya menetapkan aturan, tetapi hadir dengan solusi.

Larangan membawa motor untuk siswa patut diapresiasi sebagai upaya menjaga keselamatan generasi muda. Namun, Islam memberikan solusi yang lebih komprehensif dan solutif: bukan hanya melarang, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar mereka secara adil dan manusiawi.

Inilah keunggulan sistem Islam di bawah naungan Daulah. Melindungi, mendidik, dan menyejahterakan seluruh umat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Neni Maryani

Siska Selasa, April 29, 2025

Daya Beli Turun, Paylater dan Konsumerisme Menjerat

Daya Beli Turun, Paylater dan Konsumerisme Menjerat

Opini

Baca Juga

Penyebab menurunnya daya beli masyarakat, hingga terjerat paylater dan budaya konsumerisme

karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis saat ini

__________________

Penulis Desi Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivitas Muslimah 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Miris, kondisi perekonomian Indonesia makin memprihatinkan. Pasalnya, setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H daya beli masyarakat berbagai daerah di Indonesia mengalami penurunan. 

Masalah ini dikeluhkan oleh para pedagang seperti DKI Jakarta dan kota Lhokseumawe, yang mengaku di tahun ini omzet perdagangannya mengalami penurunan sangat drastis sekitar 30-35 persen. (www.metronews.com)

Menurunnya daya beli masyarakat juga berpengaruh pada turunnya akomodasi transportasi, hotel, dan restoran. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap penurunan mudik Lebaran 2025 sekira 4,69% dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang mencapai 162,2 juta orang tahun ini tercatat 154,6 juta jiwa.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga memprediksi tren pergerakan wisatawan periode libur Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. (www.pikiran-rakyat.com)

Faktor yang menjadi penyebab menurunnya daya beli masyarakat, di antaranya maraknya PHK, kenaikan harga-harga, meningkatnya beban utang, inflasi, dan lain-lain. Termasuk pengaruh lesunya ekonomi secara global maupun nasional.

Impitan ekonomi yang terjadi membuat masyarakat memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akhirnya banyak masyarakat yang berutang dengan memanfaatkan paylater (sistem pembayaran nanti) ketika berbelanja sebagai solusi sementara.

Dilansir dari www.liputan6.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Februari 2025 total utang masyarakat Indonesia lewat layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih akrab disebut paylater di sektor perbankan menyentuh angka Rp21,98 triliun. 

Penyebab menurunnya daya beli masyarakat, hingga terjerat paylater dan budaya konsumerisme karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis saat ini. Sistem inilah yang menjadi akar dari semua permasalahan yang terjadi. Mengapa demikian?

Pertama, penerapan sistem kapitalis mendorong besarnya arus budaya konsumerisme di tengah-tengah masyarakat untuk terus mengeluarkan hartanya demi memuaskan keinginannya sebab dalam kapitalis materi dijadikan ukuran standar kebahagiaan. Terlebih lagi didukung dengan adanya kemudahan melalui paylater yakni sistem pembayaran secara tidak langsung yang dibayarkan dalam periode waktu tertentu baik lunas ataupun cicilan. 

Namun faktanya, paylater juga tidak mampu memberikan solusi ekonomi. Justru berpotensi menambah beban masalah masyarakat, menambah beban dosa yang menjauhkan keberkahan dalam hidup sebab paylater yang marak saat ini berbasis ribawi dan hukumnya jelas haram dalam pandangan Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis tidak pernah memandang halal ataupun haram, melainkan asas manfaat yang dapat menghasilkan materi.

Kedua, sistem ekonomi kapitalis bergantung pada investasi sehingga pemerintah lebih mengutamakan menarik banyak investor dibandingkan memperjuangkan upah yang layak bagi rakyatnya. Bahkan, dengan teganya mengubah besaran upah buruh, termasuk persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja sesuai keinginan para pemilik modal. Akibatnya saat kondisi ekonomi tidak stabil, pemerintah menyerahkan solusinya pada perusahaan masing-masing. PHK massal pun terjadi di berbagai daerah yang berujung melemahnya daya beli masyarakat. 

Ketiga, adanya jaminan kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalis menyebabkan mudahnya para pemilik modal menguasai sumber daya alam padahal seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Akhirnya, menambah sulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, begitupun pendapatan negara menjadi minim sehingga mendorong negara mengandalkan pajak dan utang yang berujung dibebankan lagi kepada rakyat dan melemahkan daya beli.

Keempat, negara dalam sistem kapitalis hanya sebagai regulator bukan pengurus urusan rakyat. Pemerintah hanya sebatas pembuat kebijakan, sedangkan para pemilik modal sebagai pihak yang menyediakan berbagai pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Sementara posisi rakyat sebagai konsumen yang harus mengeluarkan uang untuk dapat mengakses berbagai pelayanan dan kebutuhan tersebut. Hanya rakyat kaya saja yang bisa hidup layak, sementara rakyat miskin akan terus hidup dalam kesulitan. 

Inilah dampak dari dipisahkannya aturan agama dari kehidupan (sekuler). Menjadikan aturan manusia (para kapital) berperan penting dalam mengatur kehidupan yang menjadikan individu masyarakat menjadi serba bebas dalam berbuat dan bertingkah laku tanpa memandang dosa apalagi merugikan orang lain. 

Tentunya sistem ekonomi kapitalis jauh berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjadikan halal dan haram sebagai standar ukuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Atas dasar ini, negara akan melarang segala bentuk transaksi ekonomi ribawi baik dalam bentuk berbagai aplikasi ataupun utang.

Islam juga menempatkan posisi negara sebagai pusat yang bertanggung jawab dalam mengurusi urusan umat dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.. Oleh karena itu, negara wajib menjamin ketakwaan individu masyarakatnya dengan menerapkan hukum syariat Islam secara menyeluruh (kafah) dalam seluruh aspek kehidupan. 

Selain itu, kesejahteraan rakyat akan dijamin dalam Islam di mana negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan pokok setiap individu keluarga, terutama keluarga yang tidak mampu, cacat ataupun sakit. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki dewasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya.

Negara juga akan mengatur dalam hal kepemilikan dalam tiga kategori, yakni kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan umum yakni sumber daya alam tidak boleh dimiliki oleh individu apalagi asing sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Islam mewajibkan negara mengelola sumber daya alam secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Jaminan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan hidup akan dirasakan oleh masyarakat apabila negara kembali menerapkan hukum syariat Islam kafah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sudah saatnya kita meninggalkan aturan sekuler kapitalis yang rusak dan melanjutkan kembali kehidupan Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam bingkai negara Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Selasa, April 29, 2025

Miris Masyarakat Terjerat Paylater

Miris Masyarakat Terjerat Paylater

Opini

Baca Juga

 

Menjamurnya budaya paylater di tengah masyarakat 

akibat adanya konsumerisme yang melekat pada diri mereka

_________________________

Penulis Dara Millati Hanifah,S.Pd

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Saat ini, paylater menjadi sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat. Segala jenis transaksi pasti menggunakan paylater. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dengan adanya paylater seseorang mudah untuk melakukan transaksi hanya melalui gadget tanpa perlu menggunakan uang cash.

Paylater adalah metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa menggunakan kartu kredit. Artinya, perusahaanlah yang menalangi pembayaran tersebut ketika seseorang membeli sebuah produk. Lalu, membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo di bulan berikutnya.

Paylater dalam Kapitalisme 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Pebruari 2025 total utang masyarakat Indonesia melalui paylater sekitar Rp21,98 triliun. Secara tahunan kenaikannya terhitung signifikan yaitu sebesar 36,60 %.

Berdasarkan pengguna, ada 23,66 juta rekening aktif. Secara keseluruhan kredit paylater pada perbankan kecil sekitar 0,25%. Tak hanya itu, paylater ada beberapa kredit seperti: kredit investasi yang menjadi laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 14,62%, kredit konsumsi naik 10,31% serta kredit modal kerja 7,66%. (Liputan6.com, 11-04-2025)

Berdasarkan fakta di atas, miris melihat masyarakat saat ini terjerat utang paylater. Utang terjadi akibat dari sebagian masyarakat yang tidak memiliki uang, tetapi ingin memenuhi keinginannya tanpa memikirkan efek dari penggunaan paylater bagi dirinya sendiri.

Utang dianggap menjadi solusi utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Apalagi bagi mereka yang keinginannya harus dipenuhi saat itu juga. Jika ditelaah, dengan adanya utang bukannya meringankan beban tanggungan malah semakin menambah beban. Apalagi, pembayaran utang dilakukan secara bertahap di samping harus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Itulah yang dialami hampir sebagian masyarakat saat ini. Secara tidak sadar mereka terjerat dengan utang paylater. Dalam sistem yang serba sekuler semua transaksi termasuk paylater sah dan boleh saja dilakukan oleh siapa pun. 

Menjamurnya budaya paylater di tengah masyarakat akibat adanya konsumerisme yang melekat pada diri mereka. Konsumerisme itu sendiri merupakan gaya hidup yang mengedepankan konsumsi barang sebagai kepuasan tanpa memikirkan keuangannya. Budaya tersebut ada akibat dari sistem sekuler yang masih diterapkan saat ini.

Dalam sistem sekuler, masyarakat bebas melakukan apa saja tak terkecuali menggunakan transaksi paylater dalam membeli apa pun. Bagi para elite penguasa adanya paylater ini sangat menguntungkan mereka. Namun, bagi masyarakat utang paylater dirasakan sangat mencekik.

Paylater dalam Pandangan Islam

Islam telah mengharamkan berbagai jenis transaksi riba. Praktik riba telah dilarang oleh Allah Swt.. Dalam riba lebih banyak mudaratnya dibandingkan keberkahan di setiap transaksinya, termasuk paylater.

Mengapa paylater termasuk dalam transaksi riba? Ada beberapa unsur yang menjadi dasar paylater menjadi haram:

Pertama, dalam bentuk bunga. Tambahan yang sudah disepakati di awal akad statusnya adalah riba. Sesuai firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 275, artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (TQS. Al-Baqarah: 275)

Kedua, terdapat unsur riba dalam denda. Hal itu terjadi apabila seseorang telat dalam membayar cicilannya. Denda inilah yang termasuk ke dalam riba. Baik berupa bunga maupun denda itu sendiri.

Ketiga, kekeliruan dalam biaya admin. Seharusnya, dalam biaya admin atau biaya pelayanan nominal yang ditentukan harus jelas bukan menggunakan presentase tertentu dari nilai transaksi tersebut.

Itulah beberapa unsur yang menyebabkan paylater menjadi haram. Namun, paylater tidak bisa dihilangkan begitu saja ketika sistem yang diterapkan masih rusak.

Hanya satu sistem yang bisa menghapus paylater di tengah masyarakat, yakni sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan diterapkan sesuai syariat.

Khalifah akan menindak tegas siapa saja di antara masyarakat yang menggunakan transaksi riba. Dipastikan segala jenis transaksi yang menggunakan riba tidak akan menjadikan negeri ini berkah. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Rabu, April 23, 2025

Anak-Anak Gaza Kelak Akan Menuntut Tanggung Jawab Kita

Anak-Anak Gaza Kelak Akan Menuntut Tanggung Jawab Kita

Opini

Baca Juga

 

Persoalan anak-anak Palestina hanya akan selesai secara tuntas

dengan solusi jihad dan Khilafah 

______________________

Penulis Ummu Sumayyah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Makin hari makin bertambah korban anak-anak yang terbunuh oleh kebiadaban Zionis, bahkan puluhan ribu anak-anak Palestina menjadi yatim kehilangan orang tua. Sedih sekali hati ini ketika mendengar dan melihat kejadian saudara-saudara kita di Palestina.

Akan tetapi, apalah daya di saat sekarang hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah Swt. agar kemenangan umat Islam segera terwujud di muka bumi ini hingga semua permasalahan termasuk masalah anak-anak Palestina terselamatkan.

Lebih dari itu, serangan Israel menyebabkan 39.000 anak di Jalur Gaza tidak hanya kehilangan orang tua, tetapi mereka hidup dalam kelaparan dan kehausan di kamp-kamp pengungsian.(Liputan6.com, 6-4-2025)

Semua fakta ini terjadi karena adanya skenario tentang HAM dan yang lainnya mengenai aturan internasional serta perangkat hukum tentang perlindungan juga pemenuhan hak anak. Buktinya, aturan-aturan ini tidak bisa menghentikan apalagi mencegah penderitaan anak-anak Palestina.

Bahkan, negara -negara yang bergabung di bawah naungan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tidak bisa menghentikan kebiadaban Zionis Israel dan menyeret ke Mahkamah Internasional. PBB hanya bisa memberikan solusi kepada dua negara yaitu Palestina dan Israel bisa hidup bersama.

Sampai hari kiamat ini tidak akan terjadi sebab kita sudah tahu kebiadaban orang Yahudi adalah pengkhianat. Bahkan, mereka melakukan perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati oleh kedua negara (Palestina dan Israel) pada tanggal 18 Januari 2025 yang dilanggar oleh mereka. Setelah dua bulan terjadi kebiadaban Zionis Israel kembali memborbardir anak-anak Palestina pada tanggal 18 Maret 2025.

Dengan adanya fakta ini apakah kita masih berharap kepada lembaga-lembaga internasional? Seharusnya kita sadar sampai kapan pun orang Barat tidak akan berpihak kepada umat Islam bahkan jika kita menyuarakan Islam kafah justru malah dikatakan terorisme dan radikal.

Umat Islam harus sadar mengenai masa depan kita ada ditangan mereka sendiri. Bahkan, negara-negara Islam harus bersatu untuk menegakkan Khilafah yang bisa membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah.

Khilafah Perisai Umat 

Khilafah yaitu sistem kepemimpinan Islam di mana negara-negara muslim bersatu di bawah naungannya. Khilafah dipimpin oleh seorang khalifah yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah dan menyeluruh. Khilafah berfungsi sebagai raa'in dan junnah yang akan melindungi darah, harta, dan kehormatan kaum muslim. 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya." (Muttafaqun Alaih)

Seorang khalifah tidak akan diam dan membiarkan kebiadaban Zionis melakukan bombardir terhadap rakyatnya. Khalifah akan bergerak mengerahkan semua tentaranya untuk membebaskan negeri-negeri muslim yang terjajah termasuk Palestina. Khalifah juga tidak akan berkompromi dengan negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional yang sudah jelas berpihak dan melindungi Zionis Israel. 

Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Al Mu'tasim Billah saat membela kehormatan seorang wanita muslimah yang dilecehkan oleh orang Yahudi. Beliau mengerahkan 10.000 bala tentaranya untuk menolong muslimah tersebut dan menaklukan Kota Ammuriyyah (Turki).

Ini bukti seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya hanya sekedar seorang muslimah saja Khalifah mengeluarkan bala tentaranya. Apalagi yang terjadi di Palestina nyawa beribu ribu menghilang begitu saja, tetapi para pemimpin dan negara-negara Islam hanya bisa diam.

Selama 13 abad lamanya, khilafah terbukti berhasil menjadi benteng pelindung yang aman yang mampu melindungi darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin termasuk anak-anak. Khilafah memberikan support sistem terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan menjamin hak kesehatan, pendidikan, dan keamanan mereka terpenuhi sehingga lahirlah generasi cemerlang pembangun peradaban emas dari masa ke masa, yang tidak hanya faqih fiiddin, tetapi mahir dalam sains dan teknologi.

Kewajiban Menegakkan Khilafah 

Khalifah yaitu mahkota kewajiban karena tanpa adanya Khilafah syariat Islam tidak akan di terapkan di tengah-tengah masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana di jelaskan dalam kaidah "Ma laa yatimul wajib illaa bihi fahuwa wajib" (perkara yang menjadi penyempurna bagi perkara yang wajib, maka hukumnya wajib).

Bahkan, para sahabat bersepakat mengangkat seorang khalifah adalah wajib setelah Rasulullah meninggal. Mereka lebih mendahulukan mengangkat khalifah sebelum mengurus jenazah Rasulullah. Ini membuktikan bahwa mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban paling penting. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menolak Khilafah.

Setiap muslim wajib terlibat dalam memperjuangkan kembali tegaknya Khilafah agar mereka memiliki hujjah bahwa mereka tidak diam berpangku tangan melihat anak-anak Palestina dan orang tuanya dibantai oleh Zionis Israel dan sekutunya sebab kelak mereka di akhirat akan menuntut tanggung jawab kita. Persoalan anak-anak Palestina hanya akan selesai secara tuntas dengan solusi jihad dan khilafah serta seruan jihad akan efektif bila diserukan oleh seorang khalifah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, April 23, 2025

Solusi Pembebasan Gaza Hanya Khilafah

Solusi Pembebasan Gaza Hanya Khilafah

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Seorang khalifah telah nyata memiliki ketegasan di dalam menolong saudara seiman

tidak terbatas sekat negara

_________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Genosida di Gaza Palestina masih berkelanjutan. Gencatan senjata yang sempat terjadi dan disepakati mulai 19 Januari 2025 hanyalah seumur jagung. Belum juga usai pemulihan baik fisik maupun psikis di Gaza.

Benarlah sebuah pertanyaan yang dilayangkan, gencatan senjata ini merupakan akhir ketegangan ataukah hanya sekadar jeda?

Tipikal Kaum Yahudi

Hari ini Israel lagi-lagi melanggar perjanjian gencatan senjata. Sebagaimana tipikal kaum Yahudi yang salah satunya adalah suka membangkang. Pada Selasa 18 Maret 2025 Israel kembali membombardir Gaza.

Dilansir dari Sindonews.com, 19 Maret 2025 beberapa alasan Israel sering melanggar perjanjian gencatan senjata antara lain:

Pertama, ketegangan dalam negosiasi dan pertukaran tahanan. Kedua, serangan militer mendadak oleh Israel. Ketiga, blokade bantuan dan krisis kemanusiaan buatan Israel. Keempat, tekanan politik internal Israel. Kelima, ketidakpercayaan dan provokasi Israel. Keenam, kurangnya komitmen Israel terhadap gencatan senjata. Ketujuh, ketidakjelasan dalam perjanjian gencatan senjata. Kedelapan, Netanyahu bisa dipenjara karena kasus korupsi jika pemerintahannya runtuh. Netanyahu memiliki ambisi besar untuk terus berkuasa juga turut berperan besar sehingga penyerangan terus berlanjut dan Israel terus melanggar gencatan senjata di Gaza.

Akibat dari pelanggaran perjanjian gencatan senjata diperkirakan sebanyak 139 warga Palestina tewas sejak Zionis Yahudi kembali melanjutkan operasi militernya di Gaza. Bulan Ramadan yang diharapkan tidak ada bunyi dentingan bom atau rudal ternyata hanyalah isapan jempol. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sedikitnya 100 anak telah terbunuh atau terluka setiap harinya.

Umat Islam Adalah Satu Tubuh

Kaum muslim bukanlah individu yang terpisah baik oleh waktu dan tempat. Selama seseorang memiliki iman dan Islam maka mereka adalah saudara. Mereka adalah satu sebagaimana satu tubuh. Rasulullah saw. menggambarkan di dalam hadisnya,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan kaum mukmin itu (dalam hal saling mengasihi mencintai dan menyayangi) bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam (turut merasakan sakitnya)."(HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, tidak pantas jika di dalam hati kita tidak ikut merasakan kepedihan yang dialami saudara kita di Gaza. Sebagai kaum muslim, kita wajib untuk marah atas genosida yang menimpa saudara kita. Bahkan sedih ketika mengetahui penguasa negara-negara muslim diam terbungkam. 

Penguasa muslim di negeri seberang bahkan menutup rapat-rapat pintu perbatasan demi mencegah kedatangan pengungsi Gaza yang menderita. Lebih ironi lagi, para penguasa muslim membiarkan negerinya menjadi tempat kedatangan pesawat tempur AS untuk membantu Zionis Yahudi. Mereka pun membuka pelabuhan untuk masuknya kapal-kapal pembawa minyak ke negeri Yahudi. Mereka juga masih membuka kran hubungan perdagangan dengan Yahudi.

Angin Segar Fatwa IUMS

Pengkhianatan Yahudi atas gencatan senjata mengundang fatwa jihad melawan Zionis Yahudi. Dilansir dari MetroTV.com, 11 April 2025 Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) merilis fatwa resmi tepatnya pada 28 Ramadan 1446 Hijriyah atau 28 Maret 2025. Terdapat 15 poin hukum dan seruan keagamaan sebagai tanggapan agresi Israel yang melanggar gencatan senjata.

1. Wajib jihad terhadap entitas Zionis.

2. Larangan memberi dukungan dalam bentuk apa pun.

3. Haram menyuplai minyak, gas dan logistik.

4. Seruan membentuk koalisi militer Islam.

5. Revisi perjanjian dengan Israel.

6. Wajib jihad harta.

7. Haram normalisasi hubungan.

8. Delapan ulama wajib bersuara.

9. Boikot menyeluruh.

10. Seruan kepada pemerintah AS

11. Lanjutkan boikot terhadap perusahaan pendukung.

12. Dukungan bantuan kemanusiaan.

13. Persatuan adalah kewajiban.

 

14. Anjuran membaca qunut nazilah.

15.  Terima kasih kepada pendukung.

Khalifah Penyeru Jihad Sejati

Kendati telah dikeluarkan fatwa jihad oleh ulama, akankah segera direspons baik oleh penguasa negeri-negeri kaum muslim? Tampaknya masih jauh panggang dari api tersebab berbagai pertimbangan dan gejolak yang terjadi di dalam negerinya. 

Sungguh fatwa jihad tersebut akan efektif dengan sebuah komando dari seorang khalifah. Seorang khalifah dalam sistem Khilafah telah nyata memiliki ketegasan di dalam menolong saudara seiman, tidak terbatas sekat negara. Sementara dalam sistem demokrasi saat ini, para penguasa hanya menyeru namun tidak berani untuk mengirimkan kekuatan militer (pasukan dan senjatanya).

Oleh karena itu, eksistensi sistem Islam adalah vital dan wajib bagi kaum muslim karena ia akan menjadi pelindung bagi umat. Solusi terbaik pembebasan Palestina adalah dengan Khilafah. Oleh sebab itu, adalah sebuah kegentingan untuk memperjuangkan kembalinya kekhilafahan Islam demi kemuliaan Islam dan kaum muslim. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Inge Oktavia Nordiani

Siska Rabu, April 23, 2025

Jangan Lupakan Palestina

Jangan Lupakan Palestina

Opini

Baca Juga

 

Wahai kaum muslim yang masih punya iman, bersatulah!

Jangan biarkan mereka sendirian

____________________

Penulis Nety

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Menyakitkan lebih dari 100 anak Palestina syahid di Gaza dalam setiap hari sejak perang Israel dimulai kembali oleh Akhmad Baihaqi Arsyad, diberitakan di Erakini Internasional, Sabtu, 5 April 2025.

Saat Amerika Serikat menggarisbawahi dukungan berkelanjutan bagi Israel. Pada 18 Maret sejak serangan dimulai, PBB menyebut bahwa 100 anak Palestina syahid di Gaza dan sedikitnya 100 anak telah terluka.

Kata Lazzarini, "Ini adalah noda pada kemanusiaan kita bersama, bahwasanya Israel mengubah wilayah yang dikepung menjadi "Tanah terlarang" bagi anak-anak yang nyawa mereka menjadi taruhannya dalam perang." Pada 18 Maret 2025, UNICEF mengatakan bahwa ada 322 anak dilaporkan syahid sejak Israel memperbarui serangannya dan Menhan Israel akan memperluas operasi militer di Gaza. (tempo.co, 12-04-2025) 

Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan sekitar 1100 anak telah ditahan oleh tentara Israel dan sekitar 39.000 anak telah kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya karena kekerasan dan Israel berupaya untuk memutuskan identitas nasional dalam manipulasi kurikulum, penyebaran kejahatan dan penghancuran nilai-nilai melalui menjadikan anak sebagai target kejahatan sistematis dan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menahan sekitar 1.200 anak Palestina dari Tepi Barat.

Ratusan orang di Gaza mengadakan aksi protes dan meneriakkan slogan anti Hamas, ada apa? Lebih dari 9.500 warga Palestina termasuk wanita dan lebih dari 350 anak-anak saat ini ditahan dalam penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka mengalami penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis dalam penempatan sistematis setiap hari. Biadab! Pada saat merayakan Lebaran warga Palestina terus digempur Israel di jalur Gaza.

Pada hari Anak Palestina UNRWA menyatakan bahwa sejak perang dimulai, sekitar 1,9 juta orang telah mengalamai pengungsian paksa di tengah pemboman. Sejak Oktober 2023 Israel telah membunuh kurang lebih 50.600 warga Palestina di Gaza sebagian besar anak-anak dan wanita. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant ditangkap atas kejahatannya terhadap kemanusiaan di Gaza oleh Pengadilan Kriminal Internasional melaui surat penangkapan November lalu.

Akibat genosida Israel di Gaza, telah menciptakan krisis anak yatim terbesar dalam sejarah modern. Pada 5 April 2025 terjadi pengeboman brutal selama 500 hari sekitar 39.384 anak Palestina telah kehilangan satu atau kedua orang tua mereka. Biro Pusat Statistik Palestina mengatakan bahwa anak-anak Gaza hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, rumah mereka hancur, tenda-tenda robek tanpa akses perawatan sosial maupun dukungan psikologis dan mereka bertahan hidup tanpa kepastian.

Sejak Oktober 2023, 1.700 anak telah menjadi yatim piatu dan hampir 18.000 ratusan bayi tewas, 17 anak mati kedinginan, 52 lainnya meninggal karena kelaparan dan gizi buruk yang sistematis. Selama serangan di Gaza, Israel telah menutup titik-titik penyeberangan perbatasan yang vital, melarang masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Kantor media pemerintah Gaza mengecam tindakan tersebut yang mana pemerintah Israel menerapkan kebijakan "Kelaparan Sistematis".  Tentara Israel juga sudah membunuh 1.160 warga Palestina di Gaza pada 18 Maret dan pada Oktober 2023 setidaknya 50.523 warga Palestina telah terbunuh.

Berdasarkan fakta yang ada karena tidak adanya junnah (perisai), para penguasa zalim hendak mengabaikan penderitaan saudara muslim kita di Palestina. Adapun solusi tuntas untuk menghadapi genosida yang dilakukan oleh zionis Israel adalah dengan penerapan Islam secara kafah oleh negara serta negara meriayah semua permasalahan yang ada sehingga umat muslim akan berjaya kembali.

Wahai kaum muslim yang masih punya iman, bersatulah! Jangan biarkan mereka sendirian. Tunjukan pada Allah Swt. kepedulian dan posisimu saat ini. Wallahualam bissawab.[Dara/MKC]

Siska Jumat, April 18, 2025

Menjaga Spirit Ramadan dalam Kerangka Sekularisme

Menjaga Spirit Ramadan dalam Kerangka Sekularisme

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Menjaga spirit Ramadan dalam kerangka sekularisme

sesungguhnya tidak akan sampai pada hakikat takwa yang sebenarnya

______________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Masih dalam suasana suka cita dalam merayakan hari kemenangan, Bapak Dadang Supriatna selaku bupati Bandung mengungkapkan harapannya kepada masyarakat untuk terus memelihara kualitas ibadah selepas Ramadan. Bersamaan dengan hal itu, masyarakat mengamalkan ibadah mahdhah maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari selepas lebaran 2025 dan seterusnya. (pikiranrakyat.com, 31-03-2025)

Ketika bulan Ramadan ditujukan untuk membentuk ketakwaan, maka idealnya setiap mukmin pasca-Ramadan akan senantiasa takut terhadap murka Allah Swt.. Menjalankan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi semua larangan-Nya itu harus diwujudkan dengan cara mengamalkan seluruh syariat-Nya.

Jadi, tidak bisa disebut takwa bila seseorang biasa taat dan istikamah melakukan salat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau menunaikan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Akan tetapi, ia juga masih memakan riba, melakukan suap atau memanipulasi data dan korupsi, juga mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, serta menolak penerapan syariat Islam secara kafah.

Jadi, menjaga spirit Ramadan dalam kerangka sekularisme sesungguhnya tidak akan sampai pada hakikat takwa yang sebenarnya. Sistem sekuler yang saat ini sudah mendarah daging dalam diri masyarakat menjadikan bulan Ramadan yang mulia dan istimewa berlalu tanpa makna yang berarti.

Sangat dibutuhkan peran negara dalam menjaga spirit Ramadan agar terus istikamah dalam ketaatan, walaupun telah berlalu. Dalam sistem Islam yang berlandaskan akidahnya, dengan pemimpin yang amanah meri'ayah umat dengan penuh tanggung jawab, membentuk masyarakat rabbani yang berkepribadian Islam.

Dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek menjadikan kehidupan yang lapang dan berkah sebagaimana dalam firman Allah Swt. surah Al-araf ayat 96 yang artinya,

"Dan seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."

Dalam naungan Daulah Islamiah spirit Ramadan akan senantiasa terjaga. Dalam lingkungan yang baik dengan penerapan syariat Islam secara kafah meminimalisir kemaksiatan, mendorong manusia senantiasa ingat dan takut kepada Allah Swt..

MasyaAllah, semakin rindu diterapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah ala minhaj nubuwwah agar spirit Ramadan terus terasa dan terjaga di sebelas bulan pasca-Ramadan.

Sebagai umat Islam yang baik, mari kita perjuangan bersama, bergabung dalam partai sahih agar Islam rahmatan lil'alamiin bisa segera kita rasakan dengan terus tingkatkan dakwah, mencerdaskan umat agar pertolongan Allah Swt. segera kita dapatkan. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Ekke Ummu Khoirunisa

Siska Kamis, April 17, 2025

Transportasi Mudik yang Aman dan Nyaman Hanya Impian?

Transportasi Mudik yang Aman dan Nyaman Hanya Impian?

Opini

Baca Juga

Ini bukan semata soal teknis maupun anggaran,

melainkan soal paradigma pengelolaan yang keliru 

_____________________

Penulis Etik Rositasari

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswa Pascasarjana UGM

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tradisi mudik Lebaran setiap tahun menjadi momen yang dinanti-nantikan untuk berkumpul bersama sanak saudara. Jelang Lebaran 2025, animo masyarakat untuk pulang kampung kembali terlihat jelas.

Menurut Kementerian Perhubungan sembilan hari sebelum Lebaran pergerakan penumpang angkutan umum mulai melonjak signifikan di semua moda transportasi darat, laut, dan udara. (dephub.go.id, 31 Maret 2025)

Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta misalnya jumlah penumpang dilaporkan meningkat hingga 30% dibanding hari biasa. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta mencatat kenaikan penerbangan domestik sebesar 15% dalam sepekan menjelang puncak mudik yang menunjukkan betapa besarnya kebutuhan akan layanan transportasi di periode ini.

Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah sebetulnya telah meluncurkan tujuh kebijakan Ramadan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk pemberian THR kepada ASN serta diskon tiket transportasi publik sebesar 20-30% untuk kereta api dan bus tertentu. (sindonews.com, 7 Maret 2025)

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan mempermudah akses transportasi resmi selama mudik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum cukup menjawab tantangan yang lebih luas. 

Maraknya travel gelap misalnya, menjadi problematika rutin yang belum mampu terselesaikan. Laporan dari Liputan6.com (8 April 2025), mengungkap masifnya travel gelap di wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di mana puluhan kendaraan tak berizin kedapatan mengangkut penumpang di jalur alternatif, seperti dari Brebes hingga Semarang.

Polisi lalu lintas bahkan mencatat setidaknya terdapat 50 kasus operasi travel ilegal dalam sebulan menjelang Lebaran. Sayangnya, penindakan terhadap travel ilegal tersebut masih tersendat keterbatasan personel dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini diperparah oleh kemacetan yang kian menjadi pemandangan tahunan.

Data Badan Pengelola Jalan Tol pada 2024 mencatat kepadatan di Tol Cipali mencapai 1,5 juta kendaraan dalam empat hari puncak mudik, menyebabkan antrean hingga 20 kilometer di beberapa titik. Tahun ini, situasi serupa mulai terlihat dengan laporan awal menunjukkan kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama yang membentang hingga 5 kilometer pada H-7 Lebaran. 

Tidak hanya itu, kecelakaan lalu lintas menjadi ancaman serius. Menurut Korlantas Polri, pada musim mudik 2024, terjadi 1.200 kecelakaan dalam dua minggu, di mana 70% di antaranya melibatkan bus antarkota dan truk yang melebihi muatan atau menggunakan komponen aus, seperti ban gundul. 

Akar Masalah Tata Kelola Transportasi

Jika kita cermati lebih dalam, permasalahan transportasi di Indonesia tidak terlepas dari sistem tata kelola negara yang berlandaskan pada paradigma kapitalisme-sekuler. Dalam sistem ini, transportasi dipandang sebagai sektor komersial yang menguntungkan, bukan sebagai pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Pengelolaan transportasi sebagian besar diserahkan kepada pihak swasta, sementara negara hanya berperan sebagai regulator.

Konsekuensinya, layanan transportasi sangat dipengaruhi oleh prinsip untung-rugi. Saat musim mudik tiba, momen ini menjadi "pasar besar" yang menggiurkan bagi pelaku industri transportasi. Lonjakan permintaan dimanfaatkan untuk menaikkan tarif semaksimal mungkin, bahkan sering kali tanpa mempedulikan aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Sistem kapitalis juga membuat pembangunan infrastruktur sangat terpusat di wilayah perkotaan dan daerah yang dinilai strategis secara ekonomi. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Banyak masyarakat terpaksa merantau ke kota untuk mencari nafkah karena daerah asal mereka tidak mendapatkan akses pembangunan yang memadai. Mudik menjadi sebuah "kebutuhan tahunan" akibat urbanisasi yang masif, bukan sekadar tradisi.

Selain itu, sistem ini juga gagal menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkeadilan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak merata membuat banyak wilayah, terutama daerah terpencil, masih kesulitan mengakses transportasi umum yang layak. Ini bukan semata soal teknis maupun anggaran, melainkan soal paradigma pengelolaan yang keliru dan tidak berpihak kepada rakyat.

Menuju Reformasi Sistem Kelola Tranportasi dengan Islam

Islam sebagai sistem hidup yang sempurna memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam memandang transportasi. Dalam Islam, haram bagi negara menyerahkan pengelolaan transportasi kepada swasta karena ini adalah tanggung jawab mutlak penguasa untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Negara wajib menyediakan sistem transportasi yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, didukung fasilitas penunjang berbasis teknologi terkini. Meski pembangunan infrastruktur mahal dan kompleks, anggaran untuk kebutuhan publik bersifat wajib dan tidak boleh dikompromikan.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sistem Islam mewujudkan visi tersebut? Terdapat beberapa hal yang akan ditempuh oleh negara sebagai pengelola urusan umat.

Pertama, melalui kekuatan finansial negara yang berasal dari sumber pendapatan beragam dan adil. Kekayaan alam seperti minyak, gas, dan mineral dikelola sebagai milik umum, bukan diserahkan kepada korporasi swasta.

Pendapatan dari pos seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak nonmuslim), dan ghanimah (harta rampasan perang yang sah) memperkuat kas negara. Dengan dana ini, negara mampu membangun infrastruktur transportasi kelas dunia seperti jalan raya, rel kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan modern, hingga bandara yang efisien tanpa membebani rakyat dengan tarif mahal.

Kedua, Islam memandang pembangunan sebagai hak seluruh rakyat, bukan hanya penduduk perkotaan. Negara wajib memastikan infrastruktur merata di seluruh wilayah, sehingga peluang ekonomi terbuka lebar di pedesaan dan daerah terpencil.

Contohnya, pembangunan jalur kereta api atau jalan raya di Kalimantan dan Papua akan memicu pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada kota besar. Ketika lapangan kerja tersedia di mana-mana, tradisi mudik tidak lagi menjadi tekanan besar bagi sistem transportasi karena migrasi ke kota akan berkurang secara alami.

Ketiga, pengelolaan transportasi dalam Islam berfokus pada pelayanan, bukan keuntungan. Armada bus, kereta, dan kapal dioperasikan oleh negara dengan standar keselamatan tertinggi. Pengawasan ketat dilakukan dengan memastikan tidak ada operator ilegal atau armada di bawah standar. Teknologi canggih seperti sistem tiket online terintegrasi, pelacakan armada real-time, dan pusat komando darurat juga diberlakukan untuk menjamin operasional yang efisien dan responsif. Dengan hal tersebut, rakyat tidak hanya mendapatkan layanan murah, tetapi pengalaman mudik yang nyaman dan aman.

Visi tersebut nyatanya bukan sekadar angan kosong dan harapan yang utopis. Sejarah Kekhalifahan telah memberikan bukti nyata. Pada masa Abbasiyah, jaringan jalan pos dan karavan dikembangkan untuk mendukung mobilitas rakyat, pedagang, dan peziarah. Stasiun-stasiun peristirahatan juga dilengkapi fasilitas dasar seperti air dan tempat istirahat, tanpa membebani pengguna dengan biaya mahal.

Realitas ini menunjukkan bahwa transportasi publik yang berkualitas bukanlah mimpi, melainkan realitas yang bisa diwujudkan dengan paradigma yang tepat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, April 16, 2025

Palestina di Ujung Nestapa, Masih Adakah Harapan Nyata?

Palestina di Ujung Nestapa, Masih Adakah Harapan Nyata?

Opini

Baca Juga

Solusi Islam melalui kepemimpinan yang kokoh 

menawarkan harapan nyata untuk membebaskan Palestina 

_____________________

Penulis Etik Rositasari

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswa Pascasarjana UGM

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Konflik di Palestina terus berlangsung dengan intensitas yang kian brutal. Serangan Israel terhadap Gaza, sebagaimana dilaporkan Beritasatu.com telah memasuki fase darat dengan ancaman langsung terhadap warga sipil.

CNBC Indonesia pada 19 Maret 2025 melaporkan bahwa dalam sehari 413 orang tewas akibat serangan Israel. Ironisnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut hal tersebut "baru permulaan". 

Di tengah kesucian Bulan Ramadan, ketegangan makin meningkat ketika Israel merampas pengeras suara Masjid Al-Aqsa (Aceh.Tribunnews.com, 13 Maret 2025) dan memperluas operasi darat ke Rafah untuk "membongkar infrastruktur teroris". (CNNIndonesia.com, 21 Maret 2025)

Fakta-fakta tersebut bukan sekadar berita, tetapi seruan darurat yang seharusnya mengguncang hati nurani. Namun tragisnya, perhatian umat Islam di Indonesia dan dunia tampak redup. Tenggelam dalam hiruk-pikuk persoalan domestik. Palestina menjerit, tetapi dunia seolah tuli.

Mengapa Palestina Terus Berdarah?

Konflik Palestina bukan cerita baru. Puluhan tahun berlalu, namun pola kekerasan yang sama terus terulang. Serangan brutal, korban jiwa, dan janji-janji kosong dari dunia internasional. Hal tersebut nyatanya tak lepas dari pengaruh sistem dunia saat ini. Dengan diplomasi sekuler dan organisasi dunia kebanggaannya seperti PBB yang telah menunjukkan impotensinya.

Resolusi demi resolusi dikeluarkan, tetapi tak satu pun mampu menghentikan tank Israel atau mengembalikan hak rakyat Palestina. Perjanjian Oslo, Camp David, dan berbagai mediasi lainnya hanya menjadi formalitas yang memperpanjang status quo penjajahan. Alasannya jelas, tak lain karena sistem ini tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif. 

Negara-negara adidaya, khususnya para pendukung Israel seperti Amerika Serikat, lebih memilih kepentingan geopolitik daripada keadilan. Bantuan kemanusiaan yang dikirim hanya menutup luka sementara, tanpa menyentuh sumber pendarahan yaitu agresi zionis yang tak terkendali. Lebih jauh, negara-negara muslim yang seharusnya menjadi benteng perlawanan justru terjebak dalam sekat nasionalisme.

Meski memiliki populasi besar dan sumber daya melimpah, mereka tak mampu bersatu. Sebagian sibuk menjaga hubungan diplomatik dengan Barat, sementara yang lain tenggelam dalam konflik internal. Akibatnya, Palestina dibiarkan sendirian menghadapi musuh yang jauh lebih terorganisasi dan didukung penuh oleh kekuatan global.

Di sisi lain, umat Islam tengah menghadapi krisis kesadaran. Di Indonesia misalnya, perhatian terhadap Palestina sering kali kalah oleh isu-isu lokal seperti inflasi, korupsi, atau bencana alam. Meskipun persoalan ini memang signifikan, penderitaan saudara seiman yang dibantai tanpa henti menuntut respons yang lebih serius. Keredupan perhatian ini bukan hanya karena kurangnya informasi, tetapi karena lemahnya pemahaman akan kewajiban kolektif. 

Palestina bukan sekadar isu politik atau kemanusiaan, ia adalah ujian keimanan. Ketika Masjid Al-Aqsa salah satu tempat suci umat Islam dilecehkan, ketika anak-anak Gaza kehilangan masa depan, hal tersebut seyogyanya menjadi panggilan langsung kepada setiap muslim. Namun sayangnya, respons yang ditunjukkan sering kali terbatas pada doa dan donasi. 

Krisis kesadaran tersebut diperparah oleh absennya narasi yang kuat untuk membangkitkan umat. Media massa lebih sibuk dengan sensasi daripada edukasi ideologis. Akibatnya, banyak muslim yang tidak lagi melihat Palestina sebagai bagian dari perjuangan besar melawan kezaliman, padahal tanpa kesadaran ini, solusi apa pun akan sia-sia karena perubahan sejati membutuhkan kekuatan massa yang terjaga dan terarah.

Tekanan ekonomi dengan pemboikotan produk Israel sering kali juga dielukan bisa menjadi jalan keluar. Realitasnya, solusi tersebut tak mengakhiri penderitaan. Boikot memang mengganggu ekonomi Israel, namun tidak menghentikan aksi militernya. Sanksi internasional juga tak efektif karena kekuatan veto di PBB yang melindungi Israel. Sementara itu, bantuan kemanusiaan meski mulia, hanya berfungsi sebagai plester pada luka yang terus membusuk. 

Solusi parsial tersebut nyatanya gagal menyentuh inti masalah yaitu kekuatan militer dan politik. Alih-alih berharap pada solusi semu, zionis mesti dilawan dengan kekuatan serupa. Palestina tidak butuh belas kasihan, mereka butuh pembebasan. 

Islam sebagai Jalan Keluar

Di tengah kegelapan yang menyelimuti Palestina, Islam menawarkan solusi yang kokoh dan penuh harapan melalui tegaknya kepemimpinan Islam. Bagi rakyat Palestina, kepemimpinan ini menjadi jawaban nyata untuk mengakhiri penjajahan. Dengan menyatukan kekuatan militer umat Islam di bawah satu visi, pasukan dapat dikerahkan untuk melawan zionis dalam jihad, mengikuti teladan Rasulullah saw. seperti dalam Perang Badar dan Khaibar.

Sejarah mencatat bahwa ketika umat Islam memiliki kepemimpinan yang kuat, seperti masa Daulah Umayyah atau Abbasiyah, Palestina dapat terlindungi dari agresi. Saat itu, musuh tidak dapat bertindak seenaknya karena ada kekuatan yang terorganisasi sebagai penyeimbang.

Kepemimpinan Islam juga menawarkan tatanan hidup yang lebih adil, berlandaskan syariat sebagai hukum terbaik dari Allah Swt.. Sistem ini menjanjikan kehidupan yang bebas dari korupsi dan kemiskinan. Di mana kesejahteraan dirasakan oleh seluruh umat manusia, baik muslim maupun nonmuslim dalam suasana damai dan penuh berkah.

 

Tegaknya kepemimpinan Islam sejatinya bukan sebuah opsi yang bisa dipilih. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang menegakkan syariat.

Sementara itu, hadis Rasulullah saw. juga menyatakan: “Barang siapa mati tanpa baiat di lehernya, maka ia mati dalam kematian jahiliah.” (HR. Muslim)

Ini menandakan bahwa terwujudnya kepemimpinan Islam merupakan kewajiban syariat, bahkan disebut sebagai “mahkota kewajiban" yang perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.

Khatimah

Fakta di Palestina menjadi cerminan kegagalan sistem dunia dan tantangan besar bagi umat Islam. Solusi Islam melalui kepemimpinan yang kokoh menawarkan harapan nyata untuk membebaskan Palestina sekaligus memulihkan martabat umat yang telah lama meredup. Kini tanggung jawab berada di tangan generasi saat ini. Sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran, mendukung upaya persatuan, dan berkontribusi pada perjuangan yang lebih besar. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Rabu, April 16, 2025

Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup Individu, Masyarakat dan Negara

Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup Individu, Masyarakat dan Negara

Opini

Baca Juga

Al-Qur'an bukan sekadar kitab suci yang dibaca saat Ramadan

atau mengisi pengajian seminggu sekali

_________________________

Penulis Etik Rositasari

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswa Pascasarjana UGM

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Peringatan Nuzulul Qur’an selalu menjadi momen yang dinanti umat Islam. Tidak hanya sebagai bentuk penghormatan atas turunnya wahyu pertama, tetapi juga sebagai ajakan untuk kembali menghayati dan mengamalkan isi Al-Qur’an. 

Dari podium megah di istana negara hingga lantunan ayat suci di mesjid-mesjid kecil di pelosok desa, suasana peringatannya begitu semarak dan penuh haru. Namun, di tengah kehangatan acara, merdunya bacaan qari, dan gemerlap dekorasi islami, terselip satu pertanyaan besar yang perlu dijawab bersama. Sudahkah Al-Qur’an benar-benar dijadikan pedoman hidup? Bukan hanya dalam ranah pribadi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, semangat peringatan Nuzulul Qur’an digaungkan dari berbagai penjuru negeri. Dalam wawancaranya bersama (Metrotvnews.com, 16-03-2025) Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid menegaskan bahwa Nuzulul Qur’an adalah momentum untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kedamaian dan ketentraman di tengah masyarakat.

Sayangnya, semangat dalam perayaan ini sering kali masih bersifat seremonial dan simbolik, belum menyentuh penerapan Al-Qur’an secara nyata dalam tatanan kehidupan individu, masyarakat, maupun negara.

Ironi Perayaan Nuzulul Qur’an

Meski setiap tahun diperingati, Nuzulul Qur’an sering kali hanya menjadi acara seremonial. Al-Qur’an hanya dijadikan objek perlombaan, dibaca merdu, tetapi tidak dijadikan sumber hukum dan pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah bentuk pengabaian terhadap Al-Qur’an yang justru dibungkus dalam acara-acara keagamaan yang tampak agung.

Lebih menyedihkan lagi, negara yang menggelar peringatan Nuzulul Qur’an ternyata masih menjadikan hukum sekuler sebagai dasar dalam mengatur rakyatnya. Undang-undang dibuat tanpa merujuk kepada Al-Qur’an. Pendidikan tidak diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam. Sistem ekonomi pun masih berdasarkan riba dan kapitalisme. Akibatnya, berbagai krisis moral, sosial, dan ekonomi pun terus terjadi.

Al-Qur’an: Petunjuk Hidup yang Sempurna

Al-Qur’an bukan sekadar kitab suci yang dibaca saat Ramadan atau untuk mengisi pengajian seminggu sekali. Ia adalah petunjuk hidup (hudan) yang Allah turunkan sebagai pedoman sempurna untuk seluruh umat manusia. Allah Swt. berfirman:

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)." (QS. Al-Baqarah: 185)

Dalam ayat ini, jelas bahwa Al-Qur’an bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, bahkan dalam sistem pemerintahan dan pengaturan masyarakat.

Sayangnya, hari ini banyak umat Islam yang membatasi fungsi Al-Qur’an hanya dalam aspek spiritual pribadi. Negara dan masyarakat justru menggunakan hukum buatan manusia sebagai pijakan dalam mengatur kehidupan. Ini merupakan bentuk pemisahan agama dari kehidupan yang menjadi ciri khas sistem demokrasi sekuler kapitalistik.

Demokrasi Kapitalisme: Aturan dari Akal Manusia yang Terbatas

Sistem demokrasi kapitalisme menempatkan akal manusia sebagai satu-satunya sumber hukum. Dalam kerangka ini, prinsip kedaulatan di tangan rakyat tampak menjanjikan, namun pada kenyataannya membuka ruang bagi hukum yang dibentuk berdasarkan selera mayoritas, tekanan kelompok, serta kepentingan politik dan ekonomi padahal manusia adalah makhluk yang serba terbatas, mudah terpengaruh oleh emosi, ambisi, dan hawa nafsu.

Hukum yang lahir dari manusia yang terbatas pun menjadi tidak stabil, penuh kontradiksi, serta rawan manipulasi. Benar dan salah tidak lagi didasarkan pada nilai hakiki, melainkan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar atau pengaruh yang lebih kuat.

Dalam sistem seperti ini, kepentingan ekonomi dan kekuasaan menjadi prioritas utama. Segala sesuatu diukur berdasarkan nilai manfaat, bukan nilai kebenaran. Agama semakin dijauhkan dari ruang publik. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari wahyu hanya diposisikan sebagai urusan pribadi, tidak memiliki tempat dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lebih menyedihkan lagi, mereka yang menyerukan penerapan Al-Qur’an secara utuh seringkali dilabeli sebagai radikal, intoleran, bahkan dianggap mengancam tatanan negara padahal merekalah yang sejatinya ingin membawa umat kembali kepada aturan yang lurus dan adil, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia, tetapi bersumber dari wahyu Allah yang Maha Sempurna.

Al-Qur’an sebagai Asas Kehidupan

Berpegang pada Al-Qur’an bukanlah pilihan, melainkan konsekuensi keimanan. Seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat sejatinya telah berjanji untuk tunduk sepenuhnya kepada seluruh hukum Allah. Artinya, Al-Qur’an harus menjadi asas kehidupan dalam semua aspek pribadi, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga pemerintahan.

Jika kita ingin membangun peradaban manusia yang mulia, maka tidak ada jalan lain selain kembali kepada Al-Qur’an secara menyeluruh. Allah Swt. berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (QS. Al-Maidah: 49)

Ayat ini menegaskan bahwa siapa pun, termasuk pemimpin negara, wajib berhukum kepada Al-Qur’an dan tidak mengikuti hawa nafsu manusia.

Al-Qur’an sebagai Pedoman Praktis dalam Kehidupan

Umat Islam harus disadarkan bahwa menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bukan hanya dalam aspek ibadah pribadi, tetapi juga dalam tatanan sosial dan kenegaraan. Islam adalah agama yang menyeluruh (syamil) dan sempurna (kamil), mencakup seluruh aspek kehidupan.

Kesadaran ini harus dibangun melalui dakwah yang dilakukan oleh jemaah dakwah yang memiliki visi ideologis. Mereka bukan hanya menyampaikan ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga mendorong perubahan sistemik yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Allah Swt. berfirman:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Ayat ini menunjukkan pentingnya peran kelompok dakwah untuk membangun kesadaran kolektif umat agar kembali kepada Al-Qur’an dalam seluruh aspek kehidupan.

Khatimah

Hari ini, saat dunia makin kehilangan arah, umat Islam memiliki sumber petunjuk yang pasti dan sempurna yaitu Al-Qur’an. Namun, potensi luar biasa ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijadikan pedoman hidup yang nyata. 

Perayaan Nuzulul Qur’an seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan semangat menerapkan Al-Qur’an dalam segala lini kehidupan. Bukan hanya dibaca dan dilombakan, tapi benar-benar dijadikan sumber hukum dan solusi atas berbagai problematika hidup.

Saatnya umat Islam bangkit dan memperjuangkan tegaknya kehidupan yang berlandaskan Al-Qur’an. Dari individu yang taat, masyarakat yang sadar hukum syariat, hingga negara yang berhukum dengan wahyu Ilahi. Inilah jalan untuk meraih kemuliaan hakiki di dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Rabu, April 16, 2025