Alt Title

Organisasi Islam Menjadi Motor Ekonomi dan Pendidikan di Mana Peran Negara?

Organisasi Islam Menjadi Motor Ekonomi dan Pendidikan di Mana Peran Negara?


Organisasi Islam tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosial untuk mengatasi dampak persoalan masyarakat

tetapi juga berperan menyuarakan perubahan terhadap penyebab persoalan tersebut

_____________________


Penulis Iis Nur 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa waktu yang lalu, Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka Musyawarah Cabang (Mucab) 2026 DPC Syariat Islam (SI) di Ciparay. Dalam musyawarah tersebut ia mengungkapkan ada keinginan untuk mendorong SI memberikan manfaat nyata dengan membuka peluang usaha dan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bandung.


Ada beberapa program Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan pendidikan dengan berkolaborasi bersama SI. Mulai dari pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). (dialogpublik.com, 1-11-2026)


Latar Belakang Organisasi Islam Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Bangsa 


Munculnya dorongan organisasi Islam, pesantren maupun lembaga lainnya menjadi motor penggerak ekonomi tidak terlepas dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Di mana hal tersebut juga mendorong ormas Islam dan lainnya untuk membangun kemandirian ekonomi umat melalui berbagai pemberdayaan usaha. 


Di sisi lain, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang kepada swasta dan organisasi masyarakat (ormas) untuk berkiprah di layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti diberi kesempatan untuk mengelola tambang, usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.


Meski pada dasarnya, keterlibatan ormas dalam bidang ekonomi dan pendidikan merupakan bentuk kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, kontribusi tersebut jangan sampai menjadi pengalihan tanggung jawab pemerintah. Bahkan jangan sampai fokus utama untuk menyebarkan dakwah malah terganggu.


Akan tetapi, inilah salah satu karakteristik negara dalam sistem kapitalisme, yaitu kecenderungan mengalihkan sebagian tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat, organisasi sosial, maupun lembaga swasta. Namun, apabila pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat diserahkan kepada organisasi, lalu di mana peran negara?


Negara justru terkesan abai padahal seorang pemimpin negara adalah penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Akibatnya, masyarakat dan ormas harus berupaya secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab negara.


Selain itu, dalam kapitalisme para penguasa tidak menempatkan dirinya sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah bagi masyarakat. Namun mereka hanya sebagai regulator antara penguasa dan pengusaha baik milik pemerintah atau swasta. Masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas, malah diabaikan. 


Oleh karena itu, organisasi Islam harus tetap pada visi misinya, mampu menjaga independensi, integritas, dan sikap kritisnya, sehingga tidak kehilangan jati diri serta fungsi strategisnya sebagai kekuatan moral, sosial, dan keumatan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama.


Keberadaan Organisasi Islam dalam Masyarakat


Organisasi Islam merupakan organisasi yang hendaknya memiliki visi dan misi yang berlandaskan fikrah dan thariqah Islam. Keduanya harus berjalan seiring agar organisasi tidak kehilangan jati diri, arah gerak, dan orientasi perjuangannya. Dengan begitu, tidak hanya menjadi wadah berkumpul dan menjalankan aktivitas kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana perjuangan yang konsisten dalam menegakkan nilai-nilai Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat dan masyarakat.


Karena itu, keberadaan organisasi Islam mempunyai dorongan ideologis dan keagamaan untuk melaksanakan dakwah, amar makruf nahi mungkar, serta membantu permasalahan masyarakat yang belum tuntas.


Peran Ormas dalam Pandangan Islam 


Dalam kitab Nizam al Hukmi Fil Islam, karya Syeikh Taqiyuddin an Nabhani disebutkan bahwa fungsi ormas secara hakiki bukan untuk motor penggerak ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan penguasa dalam hal muhasabah lil hukkam sebagaimana amanat dalam surah Ali Imran ayat 104.


Beliau juga menyebut bahwa kriteria ormas (parpol politik) memiliki dua aktivitas: Pertama, berperan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (kafah). Masyarakat diajak memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan tuntunan Allah Swt. bukan semata-mata berdasarkan pemikiran manusia.


Kedua, melakukan amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada segala bentuk kebaikan yang diperintahkan Allah Swt. dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang dilarang-Nya. Contohnya mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam, mengedukasi umat agar terhindar dari praktik riba, korupsi, dan ketidakadilan, mengoreksi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam, menyampaikan kritik terhadap sistem yang menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, dan mendorong terwujudnya kehidupan yang adil dan sesuai dengan tuntunan Islam.


Organisasi Islam harus tetap memiliki independensi dan keberpihakan terhadap kepentingan umat sehingga tidak terjebak menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah yang justru membebankan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batas peran antara negara dan ormas.


Negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kebutuhan dasar rakyat, sementara ormas berperan sebagai kekuatan sosial yang mengawal, mengkritisi, beramar makruf nahi mungkar kepada para penguasa serta mendorong terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.


Peran organisasi Islam dalam negara telah dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Organisasi atau kelompok masyarakat berperan membantu kebaikan umat, tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab utama negara dalam mengurus rakyat.


Sebagaimana Allah Swt. berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (TQS. Ali-Imran [3]: 104)


Dengan demikian, organisasi Islam tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosial untuk mengatasi dampak persoalan masyarakat, tetapi juga berperan menyuarakan perubahan terhadap penyebab persoalan tersebut. Hanya dengan mengkaji Islam secara kafah, masyarakat akan memahami bahwa negara wajib menjalankan kebijakan sesuai aturan Allah Swt. yang akan dapat menyejahterakan rakyat dengan pengawasan organisasi sesuai perannya. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]