Hutan: Rakyat Pemilik Sejati, Mengapa Oligarki yang Menikmati?
Opini
Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum
yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki
--------------------------------------------------
Penulis Dewi Jafar Sidik
Tim Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI -Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, bertema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia", Rabu, 28 Oktober 2026 diwarnai unjuk rasa dengan tajuk aksi #IndonesiaSadar, yang melibatkan peserta dari aliansi mahasiswa, buruh, petani, dan elemen masyarakat.
Dalam demontrasi tersebut ribuan massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" di hadapan aparat pada hari Rabu (28-10-2026) di depan gedung UOB Jakarta. (idntimes.com, 28-10-2026)
Dilansir dari kompas.com, 28-10-2026. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik dan evaluasi kepada kinerja dua tahun kepemimpinan nasional. Aksi dengan membawa lima tuntutan utama: Penetapan status bencana nasional untuk karhutla, Pembenahan kebijakan ekonomi, Penurunan biaya pendidikan, Reformasi hukum, Perlindungan kebebasan berpendapat.
Sikap Kritis Mahasiswa
Turunnya mahasiswa untuk menyuarakan kritik dan evaluasi pada pemerintah adalah bentuk kepedulian dan merespons berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keresahan dampak dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan hukum, yang dianggap saling berkaitan erat dalam menciptakan krisis ruang hidup yang membebani masyarakat.
Beragam persoalan yang mendera negeri ini merupakan akibat dari kebijakan negara yang dinilai terlalu berpihak pada oligarki. Hal ini mampu menjadi energi yang menyulut gelombang protes mahasiswa. Gerakan protes pun terlihat merata di beberapa wilayah. Ini menunjukkan gelombang suara kritis mahasiswa tidak terjadi di satu tempat saja.
Sikap kritis dalam partisipasi politik dan kebebasan berekspresi mahasiswa ini patut mendapat apresiasi. Keberanian mereka menyuarakan tuntutan dan kritik yang kadang kala harus berhadapan dengan risiko fisik. Namun, aksi mahasiswa ini jangan hanya sebatas tuntutan atas ketidakadilan dan ketimpangan saja, tapi harus benar-benar menggugat hingga ke akar masalah yang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan tersebut.
Akar Masalah
Sejatinya beragam persoalan yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Oleh karena demonstrasi seharusnya bukan hanya meluapkan puncak kekesalan saja, tapi harus dibarengi oleh kesadaran utuh atas sistem apa yang sedang berjalan di negeri ini.
Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler sering kali menempatkan sumber daya alam (SDA), hutan sebagai komoditas ekonomi yang dikelola demi keuntungan segelintir pemodal atau korporasi. Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler telah menjadikan hutan dikuasai para oligarki.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara aktivitas produksi, distribusi, dan kepemilikan aset ekonomi sebagian besar dikendalikan oleh pihak swasta. Maka tidak heran jika dalam sistem ini setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat akan dipola sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan pihak swasta.
Penguasaan kawasan hutan oleh oligarki di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi difasilitasi oleh berbagai kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi inilah yang memberikan kemudahan izin skala besar (konsesi) kepada para kapital, yang sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Penguasaan kawasan skala besar di Indonesia oleh oligarki dan korporasi telah membawa kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Diantaranya berdampak pada kerusakan ekologis dan bencana, penderitaan masyarakat adat, dan ketimpangan perlakuan hukum.
Para oligarki yang menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat yang tertimpa bencana banjir bandang, dan kabut asap karhutla. Masyarakat sering kehilangan ruang hidup dan tanah mereka akibat perampasan lahan. Ironisnya, ketika mereka memperjuangkan hak-haknya, kerap mendapatkan ketidakadilan hukum.
Berulang dan lamanya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia sebagai penanda adanya kegagalan negara dalam menjalankan kebijakan. Selama sistem yang menjadi asas dalam kepengurusan negara sekularisme kapitalisme akan berpotensi mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat.
Paradigma Islam
Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikannya dari milik umum menjadi milik negara. Dalam sistem ekonomi Islam, harta yang termasuk kepemilikan umum adalah harta yang ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Dalil yang mendasari bahwa hutan dan sumber daya alam tertentu merupakan milik umum adalah hadis Nabi Muhammad saw.
Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." [HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah]
Negara hanya diamanahi sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Negara wajib mengelola kekayaan tersebut sesuai syariat dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Harta yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dipindahtangankan menjadi milik pribadi (privatisasi) atau perusahan, yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan sepihak.
Islam menetapkan bahwa menjaga alam adalah sebuah kewajiban yang melekat pada manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, serta melarang segala bentuk perusakan, termasuk membakar hutan, lahan, dan ekosistem. Manusia bertugas untuk memakmurkan, mengelola dan memelihara bumi, bukan menghancurkannya.
Dalam sistem Islam negara sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur, mengurus, dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat. Negara harus memenuhi kebutuhan rakyat dari mulai urusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.
Sistem Islam juga menetapkan negara sebagai junnah (pelindung). Negara berfungsi melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, kezaliman, bahaya, serta musuh dari luar maupun dalam negeri, serta menjaga keselamatan, kehormatan, dan kemuliaan umat.
Penutup
Demikianlah konsep Islam dalam menetapkan fungsi negara. Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan penguasaan hutan kepada individu maupun oligarki. Pemimpin dalam sistem Islam wajib menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Pemimpin wajib memenuhi kebutuhan rakyat, mengurus dan melindungi rakyatnya dari segala macam bahaya. Menjadi pemimpin adalah amanah, yang tidak boleh dikhianati. Wallahualam bissawab.


