Fenomena Downgrade: Bukan Soal Hemat, Melainkan Kondisi Terdesak
Opini
Fenomena downgrade menunjukkan paradoks dalam kapitalisme
Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki akses terhadap pendapatan dan jaminan ekonomi yang memadai
________________________________
Penulis Wulan Suci Ramadhani
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena downgrade atau penurunan taraf hidup kini menjadi cerminan nyata dari tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Lapisan masyarakat yang semula dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup nyaman, saat ini terpaksa mengubah pola konsumsi, memangkas pengeluaran, bahkan berutang untuk sekadar bertahan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat semakin rapuh di tengah meningkatnya beban hidup.
Kelas Menengah Menyusut Kerentanan Meningkat
Data menunjukkan adanya penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, kelompok ini tercatat sebanyak 60,8 juta jiwa atau sekitar 23% dari total penduduk. Namun, pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 46,7 juta jiwa atau 16,6%. Sebaliknya, proporsi penduduk yang masuk kategori rentan miskin justru naik dari 68,5% pada 2018 menjadi 74,5% pada 2025.
Angka tersebut menggambarkan semakin banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa downgrading merupakan respons rasional rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian, bukan sekadar pilihan gaya hidup.
Menurutnya, rumah tangga berusaha mempertahankan konsumsi pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan cara mengurangi belanja yang bersifat tersier ketika pendapatan berada dalam tekanan. (Republika.co.id, 6 Oktober 2026)
Mereka memang masih memiliki pekerjaan dan penghasilan. Akan tetapi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi kondisi darurat semakin terbatas. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), lonjakan harga bahan pokok, atau pengeluaran tidak terduga, kondisi keuangan mereka langsung terguncang.
Fenomena ini ramai dibicarakan. Masyarakat mulai menurunkan standar hidup, beralih ke produk yang lebih murah, mengurangi aktivitas rekreasi, hingga menunda pemenuhan kebutuhan. Jika sebelumnya tekanan keuangan dihadapi dengan istilah mantab (makan tabungan), kini muncul istilah maut (makan utang), yaitu situasi ketika seseorang terpaksa berutang demi membiayai kebutuhan hidup.
Hal tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ekonomi saat ini bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu membeli barang yang diinginkan. Melainkan, tentang sanggup atau tidaknya memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
Paradoks Gaya Hidup dalam Sistem Kapitalisme
Fenomena downgrade tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat. Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan sering kali diukur dari kepemilikan materi, tingkat konsumsi, dan kemampuan mengikuti standar gaya hidup tertentu. Masyarakat didorong untuk terus meningkatkan konsumsi, mengejar tren, serta menjaga citra sosial melalui barang dan jasa yang dimiliki.
Akibatnya, tidak sedikit individu yang merasa perlu memenuhi keinginan demi gengsi, meski kondisi keuangan tidak memungkinkan. Kemudahan akses terhadap pinjaman dan layanan kredit turut mendorong pola konsumsi yang melampaui kemampuan. Saat penghasilan tidak lagi mencukupi, tabungan terkuras dan utang menumpuk sehingga masyarakat terjebak dalam lingkaran tekanan finansial.
Namun, persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan individu dalam mengelola keuangan. Di balik perilaku konsumtif, terdapat persoalan struktural yang lebih luas. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian lapangan kerja, lemahnya daya beli, beban pajak, serta kebijakan ekonomi yang memengaruhi pendapatan masyarakat turut mempersempit ruang hidup kelas menengah.
Dengan demikian, fenomena downgrade menunjukkan paradoks dalam kapitalisme. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki akses terhadap pendapatan dan jaminan ekonomi yang memadai. Ketika kemampuan ekonomi melemah, individu dipaksa beradaptasi sendiri, sementara akar persoalan struktural belum terselesaikan.
Ketika Negara Belum Optimal Menjamin Kesejahteraan
Dalam perspektif ekonomi kapitalisme sekuler, mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjamin akses yang layak bagi seluruh masyarakat terhadap kebutuhan hidup.
Ketika kebijakan efisiensi berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja, terjadinya PHK, naiknya harga kebutuhan pokok, dan bertambahnya beban ekonomi, kelompok berpenghasilan rendah serta kelas menengah rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Tanpa perlindungan sosial dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, mereka harus menanggung risiko ekonomi secara mandiri.
Negara memang dapat menjalankan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Namun, persoalan utamanya adalah apakah kebijakan tersebut mampu menjamin kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan atau hanya bersifat sementara dalam meredam dampak krisis.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan downgrade tidak cukup dilakukan dengan imbauan agar masyarakat berhemat, mengurangi gaya hidup, atau meningkatkan literasi keuangan. Langkah tersebut penting, tetapi harus diiringi kebijakan yang menjamin ketersediaan lapangan kerja, menjaga keterjangkauan bahan pokok, dan melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan.
Islam: Mengatur Keinginan dan Menjamin Kebutuhan
Islam menawarkan paradigma yang menempatkan pemenuhan kebutuhan secara proporsional, bukan pemuasan seluruh keinginan. Seorang muslim diarahkan untuk hidup sederhana, menjauhi sikap berlebih-lebihan, serta menggunakan harta sesuai dengan prioritas dan tanggung jawabnya. Standar keberhasilan tidak diukur semata dari kekayaan atau kemewahan, melainkan dari ketakwaan, kebermanfaatan, dan ketaatan kepada Allah Swt.
Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya: "Berikanlah hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, serta janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros."
Ayat tersebut menegaskan bahwa harta harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan dijadikan sarana mengejar gengsi tanpa mempertimbangkan kemampuan.
Meski demikian, Islam tidak menjadikan kesederhanaan individu sebagai alasan untuk membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi seorang diri. Tanggung jawab pribadi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam mengurus urusan rakyat.
Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Negara perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta menjamin akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Islam juga memiliki instrumen ekonomi seperti zakat, pengelolaan baitulmal, serta pengaturan kepemilikan individu, umum, dan negara. Instrumen tersebut harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat mendukung kemaslahatan masyarakat secara luas.
Dalam pandangan Islam, kebijakan negara tidak menjadikan pajak sebagai beban yang terus-menerus dibebankan kepada rakyat tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat. Pengelolaan keuangan negara harus bertumpu pada sumber pendapatan dan pengeluaran yang dibenarkan syariat dengan memperhatikan kewajiban negara dan hak masyarakat. Hal ini tidak berarti Islam sama sekali tidak mengenal pungutan dalam kondisi tertentu, melainkan penerapannya terikat pada ketentuan dan pertimbangan syar'i.
Negara sebagai Raa'in yang Bertanggung Jawab atas Rakyat
Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan membuat kebijakan, melainkan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Negara harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, bukan hanya meminta masyarakat beradaptasi terhadap tekanan ekonomi.
Dalam penerapannya, tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan lapangan kerja yang memadai, pengelolaan sumber daya untuk kepentingan umum, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan bagi kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Negara juga memastikan bahwa distribusi kekayaan dan layanan publik tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Sistem Islam menjamin kebutuhan dasar berupa pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sehingga tekanan finansial secara massal dapat dicegah.
Saatnya Melihat Akar Persoalan
Fenomena downgrade merupakan sinyal bahwa ketahanan ekonomi masyarakat sedang menghadapi tantangan serius. Menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya kerentanan ekonomi menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan atau penghasilan belum tentu menjamin kehidupan yang aman secara finansial.
Karena itu, solusi tidak boleh berhenti pada perubahan gaya hidup individu. Masyarakat memang perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang konsumtif, serta mengelola penghasilan secara bijak. Namun, negara juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan daya beli. Kesejahteraan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, terjaganya martabat manusia, serta terlaksananya tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat.
Pada akhirnya, fenomena downgrade menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi. Apakah masyarakat akan terus dituntut bertahan di tengah himpitan biaya hidup, ataukah sistem pengelolaan ekonomi dibangun dengan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama?
Sebab, negara yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai raa'in tidak cukup hanya meminta rakyat bertahan menghadapi kesulitan. Negara akan berupaya mengatasi akar persoalan, membuka jalan bagi kehidupan yang layak, dan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab yang ditunaikan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]