Polemik Desil: Bukan Solusi Hakiki
Surat Pembaca
Maka dapat dipastikan bahwa penerapan desil sebagai acuan penerimaan bantuan sosial
dalam sistem kapitalisme tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan secara hakiki
__________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Warga beramai-ramai mengecek posisi kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagian ada yang menemukan hasilnya tidak sesuai dengan fakta perekonomi yang mereka jalani.
Polemik muncul ketika masyarakat yang merasa hidup pas-pasan justru tercatat dalam desil 9 atau 10. Pemerintah dalam menggunakan standar desil tidak sekedar untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadikan basis dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial. (kompas.com, 25 Agustus 2026)
Kabar tentang hal ini menjadi polemik karena peringkat desil digunakan untuk menentukan hak seseorang dalam menerima berbagai program pemerintah, berupa bantuan sosial kemanusiaan dan subsidi. Sebenarnya, masalah desil tidak hanya persoalan teknik pendataan, tetapi juga cara pandang suatu sistem terhadap penyelesaian kemiskinan.
Apakah desil dipahami sebagai indikator statistik yang digunakan negara untuk menentukan penerimaan bantuan? ataukah sebagai alat administratif untuk memastikan mekanisme jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar tiap individu?
Menurut situs BPS, desil adalah cara mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan yang bersumber dari DTSEN. Desil 1-4 sebagai kelompok 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah menjadi prioritas utama bansos, seperti PKH atau sembako, termasuk iuran kesehatan dan pendidikan.
Desil 5 untuk iuran kesehatan, sedangkan desil 6-10 adalah kelompok masyarakat mampu dan tidak menjadi prioritas bansos. Saat ini, muncul juga wacana pencabutan subsidi Pertalite untuk desil 9-10.
Dengan adanya desil ini, maka kelompok miskin yang seharusnya mendapat program bansos, tetapi karena desilnya tidak sesuai maka mereka tidak bisa menerima bantuan. Selain itu, data desil mengklasifikasi penduduk sesuai dengan posisi relatif tingkat kesejahteraan dan tidak bisa melihat langsung kebutuhan masing-masing individu atau keluarga.
Begitulah kedudukan data desil dalam kebijakan ekonomi kapitalisme. Selain itu, pemenuhan kebutuhan keluarga atau individu yang dijamin negara harus bersifat nyata bukan relatif. Maka, dapat dipastikan bahwa penerapan desil sebagai acuan penerimaan bantuan sosial dalam sistem kapitalisme tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan secara hakiki.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme bansos sebagai jaring pengaman sosial yang berfungsi untuk mencegah kelompok rentan jatuh ke kemiskinan ekstrem. Namun, bansos tidak dirancang untuk menyelesaikan akar masalah ketimpangan struktural sehingga tidak mampu menghilangkan kemiskinan secara jelas.
Solusi untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalisme adalah dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam. Islam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Untuk menjamin tercukupi kebutuhan setiap individu, Islam memandang bumi dan seisinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya.
Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, yang artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
Dalam Islam ada 3 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan negara, umum, dan individu.
Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu seperti sungai, hutan, laut, migas, gunung dan tambang. Pengelolaan nya dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya.
Cara agar setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya adalah mereka didorong untuk memperoleh harta melalui bekerja. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Jika orang tersebut tidak mampu bekerja, maka syara akan mengatur pihak-pihak yang wajib menanggung nafkah sesuai hubungan kekerabatan dan kemampuan.
Jika hal tersebut tidak mampu menyelesaikan, maka negaralah yang akan bertanggung jawab melalui Baitul mal. Seperti itulah Islam menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam Islam mekanisme perlindungan bagi rakyat yang tidak mampu ditempatkan dalam suatu sistem ekonomi berdasarkan ketetapan syarak. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]
Ummu Aufa