Pengadaan Kendaraan Listrik Nasional, Siapa yang Diuntungkan?
Opini
Pengadaan kendaraan listrik nasional dalam sistem kapitalis sekuler
faktanya hanya menguntungkan para oligarki
_____________________
Penulis Hanin Nafisah
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Saat ini, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sudah tak asing lagi bagi kita. Di jalanan sering kita lihat orang-orang menggunakan sepeda dan motor listrik.
Setelah motor listrik, pemerintah menargetkan untuk memproduksi masal mobil listrik. Presiden berujar, gagasan itu merupakan 'game changer'. Meski demikian, apakah hal ini benar-benar menjadi solusi transportasi atau justru akan menimbulkan permasalahan baru?
Presiden Prabowo Subianto menargetkan mulai memproduksi massal mobil listrik paling lambat pada 2028. Saat ini, pemerintah tengah membangun ekosistem industri mobil listrik nasional yang dipusatkan di kawasan industri di Jawa Barat.
Presiden mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan upaya untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Selain itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia masih harus mengimpor bahan bakar minyak (BBM) senilai US$28 miliar hingga US$30 miliar setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, termasuk motor, mobil, bus, hingga traktor listrik sebagai bagian dari transformasi sektor energi. (wartaekonomi.co.id, 13-08-2026)
Di Balik Program Kendaraan Listrik
Sebagaimana diketahui, pengembangan motor listrik merupakan kolaborasi pelaku usaha dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk serta didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Selain itu ada keterlibatan swasta dan asing.
Sejumlah pabrik global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur molinas di kawasan Subang, Jawa Barat.
CEO Danantara atau Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap Mobil Listrik Nasional (Molinas). Sementara itu, Bos Grup Lippo, James Riady, telah menyatakan komitmennya untuk memborong 20.000 unit motor listrik.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian inisiatif dan pengambilan risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat meluncurkan motor listrik nasional (molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13-8-2026).
Dari sini, terbukti sangat jelas siapa yang akan menikmati proyek molinas. Sekalipun pemerintah menetapkan syarat perusahaan dengan kriteria pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian, tetap saja masih 60% komponen lainnya harus impor.
Upaya pemerintah membantu skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli molinas sejatinya adalah tipuan kebijakan sekuler untuk mengalihkan perhatian akan ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan BBM masyarakat.
Klaim bahwa molinas adalah strategi kedaulatan industri mobil nasional masih harus dipertanyakan karena tetap saja yang banyak diuntungkan adalah oligarki. Dalam laporan WALHI, kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan sebagaimana kendaraan bermotor konvensional yang berbasis pada mesin pembakaran dalam (internal combustion engine vehicle/ICEV).
Konsumsi energi diklaim lebih hemat dibandingkan mesin ICEV. Namun, ternyata, rantai pasok kendaraan listrik meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang. Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan lingkungan akibat industri komponen baterai, khususnya kobalt, litium, dan nikel, ekspansi EV besar-besaran justru akan membawa bencana ekologis baru. Limbah baterai terkategori sulit dikelola dan beracun, sedangkan bahan mentah untuk produksi baterai ditambang dengan dampak lingkungan yang mengerikan. Alhasil kendaraan listrik tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan transportasi baik dari sisi emisi atau kemacetan. Justru hanya menjadi ajang bisnis para kapitalis.
Cara Islam Memenuhi Sarana Transportasi
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi adalah tanggung jawab negara sebagai ra'in. Negara wajib menjamin ketersediaan sarana transportasi yang mencukupi dan memudahkan akses memperolehnya. Pengadaannya harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan demi bisnis oligarki. Adapun sumber daya energi yang melimpah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Diantaranya untuk menyediakan sarana transportasi.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 13 yang artinya, "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada di demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Untuk itu, negara perlu melakukan beberapa hal. Pertama, negara berupaya menyediakan transportasi yang benar-benar ramah lingkungan. Bukan hanya mengalihkan satu polusi ke polusi lain. Kedua, negara menjamin ketersediaan sarana transportasi umum untuk mempermudah rakyat dalam melakukan mobilitas juga mempermudah akses agar rakyat bisa menggunakan transportasi umum tersebut.
Dengan ini, individu rakyat tidak perlu membawa kendaraan pribadi sehingga bisa mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara. Ketiga, negara harus memiliki kemandirian dan kedaulatan finansial sehingga tidak bergantung pada oligarki dalam pembiayaan dan penyediaan sarana transportasi ini.
Namun, hal ini hanya bisa diterapkan dalam sistem politik ekonomi Islam yakni sistem yang menegakkan sistem Islam, yang bertentangan secara total dengan sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini akan mewujudkan kesejahteraan kepada rakyat dan menjaga keseimbangan alam. Bukan menciptakan kerusakan dan memanjakan para oligarki.
Khatimah
Pengadaan kendaraan listrik nasional dalam sistem kapitalis sekuler faktanya hanya menguntungkan para oligarki. Selain itu, tak mampu menyelesaikan permasalahan transportasi secara tuntas. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan secara tuntas hingga ke akarnya termasuk dalam permasalahan transportasi dan energi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]