Ironi Kelangkaan Dapur MBG di Wilayah Tinggi Stunting
Surat Pembaca
Sistem Islam mencontohkan agar rakyat dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya
Bukan memenuhi program yang kebijakannya tidak bisa dinilai tepat sasaran
______________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi, hanya 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi di sana. Sementara, Jawa—wilayah dengan angka stunting terendah—jumlah dapurnya mencapai 53%.
BBC News Indonesia mendatangi satu kampung di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang mendapat tiga predikat dari pemerintah: termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi. (bbc.com, 28-07-2026)
Di kampung ini, anak-anak bertubuh kurus dan perut buncit, ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit balita yang dapat imunisasi. Mengapa tak ada MBG di wilayah yang paling membutuhkan?
Menelisik hal di atas, stunting yang menjadi asal mula tercetusnya program andalan Prabowo-Gibran seolah hanya isapan jempol belaka, pasalnya di wilayah tinggi stunting, dapur MBG hanya berjumlah 1% saja.
Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur penilaian program ini pun bukan menurunnya jumlah stunting di wilayah yang tinggi stunting seperti Papua, melainkan pemerintah fokus pada realisasi anggaran. Seolah kran anggaran dari dapur yang lancar mengalirkan dana MBG, itulah dapur yang dinilai berhasil dalam program ini.
Buah Pahit Kebijakan Populis
MBG yang ramai dilabel sebagai kebijakan populis negeri ini menyedot anggaran negara dengan nilai yang cukup fantastis, yakni senilai Rp226 triliun, setelah sebelumnya dianggarkan hampir Rp335 triliun. Berdasarkan postur APBN 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil Rp223,5 triliun dari fungsi pendidikan dan Rp24,7 triliun dari fungsi kesehatan.
Sedikit ironis memang saat kita membahas postur anggaran ini, karena dana yang cukup besar disedot ke pos yang ramai disebut sebagai bancakan pihak tertentu serta pernah riuh dengan kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah.
Padahal, pos di pendidikan dan kesehatan bagi banyak pihak cenderung bernilai urgent dan mendasar, dibanding memenuhi makan siang siswa dan pihak prioritas seperti lansia dan ibu hamil yang sebetulnya bisa ditopang oleh kebijakan atau subsidi lain.
Kebijakan yang Bijaksana dalam Perspektif Islam
Dalam Islam, termaktub hadis yang cukup masyhur bahwa pemimpin adalah raa'in. Makna raa'in sendiri adalah pelayan bagi rakyatnya. Sehingga wajib bagi ia untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam riwayat yang cukup terkenal, bahkan amirul mukminin, Umar bin Khattab sampai memanggul beras untuk memastikan bahwa hak rakyat yang pada saat itu lapar bisa terpenuhi.
Pada musim paceklik, negara dalam sistem Islam secara bertanggung jawab berupaya memenuhi kebutuhan rakyat dengan menyediakan pangan dari wilayah lain, serta mengatur distribusi pangan agar rakyat bisa tercukupi kebutuhannya.
Sementara Umar bin Khattab pada saat itu berjanji tidak akan meminum minyak (untuk memenuhi kebutuhan nutrisi protein beliau), sebelum rakyatnya terpenuhi kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sistem Islam mencontohkan agar rakyat dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Bukan memenuhi program yang kebijakannya tidak bisa dinilai tepat sasaran.
Angka stunting yang tinggi di beberapa wilayah pasti akan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam sistem Islam. Karena kebijakan yang tepat sasaran akan mengembalikan kepercayaan umat. Sehingga, selain masalah bisa teratasi, masyarakat pun akan damai sejahtera dengan kebijakan yang tepat. Wallahualam bissawab.
Dyah Pitaloka