Kopdes Merah Putih Program Politik Syarat Polemik
Opini
Ekonomi Islam mengatur ketentuan pengumpulan dana dan distribusi dana
Penyalurannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat
_____________________________
Penulis Wiwin Supiyah, S.Pd
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Muslimah Coblong
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah yang beranggotakan warga lokal untuk menggerakan ekonomi pedesaan. Program ini dilegalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tareget pembangunannya mencapai 80.000 unit dengan estimasi biaya pembangunannya Rp 1,65 miliar perunit.
Namun dalam implementasinya, banyak sekali polemik. Diantaranya lokasinya tidak strategis, tidak terjangkau masyarakat, mekanisme yang belum jelas, realisasi proyek yang menyimpang, pelatihan militer pengurus, hingga meninggalnya 5 orang calon manajer KDMP.
Pelatihan militer yang diberikan pada calon manajer KDMP dinilai tidak relevan oleh sebagian masyarakat. Meskipun KEMENHAN memberikan penjelasannya, bahwa pelatihan militer sangat dibutuhkan sebagai pendidikan karakter pengurus, namun masyarakat menilai, harusnya para manajer mendapatkan pelatihan ekonomi. Hingga saat ini Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (jogjaprov.go.id), namun masyarakat merasa kesuitan dengan akses Lokasinya mengingat tempat yang tidak strategis.
Mendapat banyak reaksi dari masyarakat, Purbaya mengatakan bahwa Pak Prabowo kemungkinan akan mengevluasi ulang program KDMP (cnnindonesia.com). Reaksi yang wajar dari masyarakat, mengingat dana yang digelontorkan untuk program ini cukup besar, pemerintah menggelontorkan dana 240 triliun rupiah pertahun. Cukup besar jika dialokasikan untuk program peningkatan kualitas SDM maupun pengendalian harga agar lebih murah.
Para petani pesimis melihat keberadaan KDMP, menurut mereka yang dibutuhkan itu pupuk murah, infrastruktur pertanian yang memadai, dan penyaluran bibit yang berkualitas yang mereka harapkan bukan model pinjaman, karena jika demikian tidak jauh berbeda dengan pinjol saat ini. Sehingga subsidi pupuk dapat diperoleh secara merata kepada petani.
Pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat beresiko membuat koperasi minim partisipasi masyarakat. Di lain sisi menyimpang dari tujuan awalnya, tidak akan efektif menggerakan ekonomi desa. Pemerintah mengocorkan dana besar untuk program-program baru, namun manfaatnya belum jelas. Dana public terus dikucurkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat (yaitu tingginya harga-harga) belum bisa terselesaikan.
Kebijakan projek baru cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal, alih-alih menyejahterakan masyarakat. Sistem kapitalisme melahirkan projek-projek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan uang kompleks membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi. Rasanya fakta korupsi kepala BGN mesti menjadi cermin dan cambukan besar untuk mengevaluasi proyek-projek sejenis.
Ekonomi islam mengatur ketentuan pengumpulan dana dan distribusi dana. Penyalurannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan mengejar target projek, maupun untuk sekedar memenuhi janji presiden di masa kampanye. Negara bukan ajang permainan. Pengelolaannya dilakukan secara serius sebagai pelayan rakyat, bertanggugnjawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil.
Apabila syariat ekonomi tidak diterapkan, maka kesejahteraan masyarakat hanya mimpi belaka. Karena kesejahteraan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di proyek tertentu. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulu, bukan dari hilir.
Solusi ekonomi Islam menyelesaikan masalah ekonomi dari hulu, yaitu dari pengaturan anggaran dan efektivitas penyaluran anggaran, bukan memaksakan program yang sejatinya tidak dibutuhkan masyarakat. Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak program. Wallahualam bissawab.