Pesta Babi, Pesta Oligarki?
Opini
Polemik film Pesta Babi akhirnya menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja hari ini
Ketika kritik mulai dibatasi, ketika kekayaan alam lebih banyak dinikmati oligarki, dan ketika rakyat kehilangan ruang hidup atas nama pembangunan
____________________
Penulis Nafisusilmi
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pelarangan Nobar atau Nonton Bareng terjadi di sejumlah wilayah. Film Dokumenter karya Dandy Dwi Laksono dengan judul Pesta Babi, dibubarkan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), salah satunya di daerah Ternate. Tidak hanya itu, pihak keamanan kampus Universitas Mataram (Uniram) juga menghentikan kegiatan Nonton Bareng tersebut. (Kompas.com- 13-5-2026)
Sebuah film mendadak dianggap berbahaya.Bukan karena mengajarkan kekerasan, bukan pula karena mengancam keamanan negara. Namun karena ia menyuarakan kritik terhadap proyek besar yang melibatkan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Polemik film Pesta Babi akhirnya membuka pertanyaan besar: Apakah demokrasi benar-benar memberi ruang kebebasan berpendapat atau hanya mengizinkan kritik selama tidak mengganggu kepentingan elite?
Film Pesta Babi mengangkat persoalan alih fungsi hutan Papua untuk proyek food estate atau konsep pengembangan produksi pangan siapa luas (lumbung pangan) yang mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di satu kawasan, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di balik narasi pembangunan dan ketahanan pangan, masyarakat Papua justru disebut kehilangan ruang hidupnya. Hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat berubah menjadi lahan proyek berskala besar.Sementara keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir kepada korporasi dan para pemilik modal.
Ironisnya, ketika persoalan ini diangkat ke ruang publik melalui karya film, justru muncul pembatasan dan pelarangan nobar di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa kritik semakin dianggap ancaman. Demokrasi yang selama ini dipromosikan sebagai sistem paling menjunjung kebebasan berpendapat ternyata memiliki batas, jangan menyentuh kepentingan oligarki atau sistem pemerintahan atau kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang dari golongan elite.
Padahal Islam mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran dan mengoreksi penguasa adalah kewajiban. Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda: “Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu menasihatinya kemudian ia dibunuh.” (HR. Al-Hakim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap penguasa zalim bukan tindakan kriminal, melainkan bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran. Dalam Islam, penguasa tidak kebal kritik. Mereka wajib menerima nasihat dan koreksi dari rakyat.
Polemik film Pesta Babi juga memperlihatkan bagaimana proyek-proyek negara dalam sistem kapitalisme sering kali berpihak pada pemilik modal. Atas nama pembangunan, jutaan hektar lahan diberikan kepada korporasi. Sementara rakyat kecil kehilangan tanah, hutan, bahkan masa depan mereka.
Inilah watak dasar kapitalisme, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Negara akhirnya lebih sibuk menjaga investasi dibanding melindungi rakyat. Padahal Allah Swt. telah memperingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite saja: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Namun, dalam sistem sekuler kapitalisme hari ini, justru yang terjadi sebaliknya. Kekayaan alam dikuasai segelintir oligarki. Hutan, tambang, dan lahan strategis jatuh ke tangan korporasi besar. Rakyat hanya menerima dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
Kepemilikan dalam Pandangan Islam
Islam memiliki konsep pengelolaan sumber daya alam yang berbeda. Dalam Islam, hutan, air, tambang, dan sumber daya strategis termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi untuk dikuasai demi keuntungan pribadi.
Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli. Negara hanya bertugas mengelola dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Karena itu, dalam Islam proyek negara tidak boleh merusak kehidupan masyarakat. Negara tidak boleh menggusur rakyat demi kepentingan segelintir pengusaha. Penguasa wajib memastikan setiap kebijakan membawa kemaslahatan bagi umat, bukan keuntungan bagi oligarki.
Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”(QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah. Negara wajib berlaku adil dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga hak rakyat. Ketika negara justru berpihak pada elite dan membiarkan rakyat kehilangan tanahnya, berarti amanah itu telah dikhianati.Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.
Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)
Kerusakan hutan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, dan eksploitasi alam demi kepentingan bisnis adalah bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi sambil mengorbankan manusia dan lingkungan.
Berbeda dengan sistem demokrasi kapitalisme yang mudah dipengaruhi oligarki, Islam menjadikan syariat sebagai dasar seluruh kebijakan negara. Penguasa tidak boleh membuat aturan berdasarkan kepentingan pemilik modal.
Semua kebijakan harus tunduk pada hukum Allah dan bertujuan melayani rakyat.Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa tugas pemimpin bukan melayani korporasi atau menjaga keuntungan elite, melainkan mengurus urusan rakyat. Karena itu, negara dalam Islam akan terbuka terhadap kritik dan siap mengoreksi kebijakan jika terbukti menzalimi masyarakat.
Polemik film Pesta Babi akhirnya menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja hari ini. Ketika kritik mulai dibatasi, ketika kekayaan alam lebih banyak dinikmati oligarki, dan ketika rakyat kehilangan ruang hidup atas nama pembangunan.
Persoalannya bukan hanya pada satu proyek atau satu kebijakan. Akar masalahnya adalah sistem kapitalisme yang memberi ruang besar bagi oligarki untuk menguasai negara dan sumber daya alam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]