BBM Naik, Hidup Rakyat Makin Tercekik
Surat Pembaca
Tatkala paradigma BBM sebagai komoditas ekonomi
maka ketetapan harganya ikut pasar global
_____________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kembali masyarakat dibuat kaget saat Pertamina Perta Niaga menaikkan harga dua jenis BBM. Harga Pertamax dan Pertamax Green yang semula Rp12.300 per liter berubah menjadi Rp16.250 per liter.
Pertamax Green 95 (Ron 95) yang semula Rp12.900 kini jadi Rp17.000. Sementara keduanya merupakan jenis BBM bersubsidi. Dengan kenaikan ini artinya pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dari APBN untuk memotong harga jual produk. (News Indonesia, 10-6-2026)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal itu dikarenakan jenis BBM non-subsidi harganya mengikuti mekanisme pasar. Salah satunya karena harga minyak dunia yang menguat imbas dari konflik Timur Tengah.
Fakta ini tentu berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebelumnya mereka sudah dicekik dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, ditambah lagi kenaikan BBM. Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU, kelas menengah banyak balik ke “ketengan” alias eceran karena Pertamax kemahalan. Bahkan Menteri Purbaya sendiri mengakui ada dampak peralihan penggunaan walau tidak semua karena pertimbangan keamanan untuk kendaraan.
Sepertinya pemerintah tidak sadar bahwa BBM itu urat nadi, bukan sekadar masalah angka. Sekali naik, semua barang ikut naik. Sebab, ongkos transportasi yang mengakibatkan merambat pada harga bahan pokok. Alhasil, kelas menengah beralih ke subsidi yang akan menambah beban APBN makin berat.
Tatkala paradigma BBM sebagai komoditas ekonomi, maka ketetapan harganya ikut pasar global sehingga setiap kali dunia guncang dan ekonomi jadi melemah. Pastilah masyarakat yang terkena imbasnya.
Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan energi yang melimpah, tapi kedaulatannya masih lemah. Terbukti pengelolaannya tidak dilakukan secara mandiri oleh negara, tetapi diserahkan pada kapital. Sehingga kekayaan alam yang mestinya dinikmati oleh masyarakat dengan tercukupinya segala kebutuhan hidup justru tidak bisa dirasakan.
Dalam pandangan Islam, BBM termasuk harta milik umum, yang wajib dikelola negara dan dikembalikan ke masyarakat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.:
"Kaum muslimin berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR. Ibnu Majah)
Dengan prinsip ini, tentunya akan menjamin kedaulatan energi sehingga kemandirian energi bisa terwujud. Ditambah adanya mekanisme Baitulmal sehingga pemenuhan BBM bisa tuntas tanpa bikin rakyat terus dicekik harga global.
Dalam Islam, harga energi ditentukan oleh negara agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Contohnya pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Negara memastikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok tetap stabil dengan pengelolaan langsung dari Baitulmal. Tujuannya untuk menjamin setiap produksi dan energi bisa optimal diperdayakan dan didistribusikan kepada masyarakat.
Begitu juga pada masa kekhilafahan Utsmaniyah yang membangun industri sendiri untuk memproduksi bahan bakar dan senjata agar tidak bergantung pada Eropa. Sebab Kekhilafahan Utsmaniyah sebagai negara independen. Ia mampu menjamin kemandirian energi di negaranya. Kemudian memastikan energi tersebut tersedia untuk semua rakyat, termasuk di daerah terpencil. Maka sumber daya alam ini dikerahkan untuk distribusi ekonomi.
Apa yang ditunjukkan oleh pemerintahan Islam adalah bentuk tanggung jawab dalam mengatur kepentingan publik dan implementasi dari sabda Rasulullah saw.:
"Imam/Khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Wallahualam bissawab. [Eva/MKC]
Oom Rohmawati