Alt Title

Rupiah Melemah Rakyat Terengah

Rupiah Melemah Rakyat Terengah


Rupiah yang terus melemah hari ini adalah 

cermin bobroknya sistem sekuler kapitalis yang diemban negara ini


___________


Penulis Nur Fitriyah Asri  

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Penulis Opini Ideologis 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Rupiah terus melemah. Data Bank Indonesia 20 Mei 2026 mencatat kurs rupiah sudah menyentuh Rp17.754 per dolar Amerika Serikat (AS). Depresiasi yang tak kunjung berhenti ini langsung terasa di harga kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat kecil.


Ketika rupiah jatuh, harga barang impor otomatis naik. Gandum, kedelai, bahan baku minyak goreng, bahkan obat-obatan masih bergantung pada impor. Akibatnya, inflasi impor tak terhindarkan. Masyarakat menengah-bawah yang penghasilannya pas-pasan jadi pihak pertama yang merasakan sesaknya.


Fakta: Rakyat Menanggung Beban Ganda


Pertama, harga kebutuhan pokok merangkak naik. Akibat pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, melainkan juga transportasi, hingga produk kesehatan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung bahan baku impor juga tercekik karena biaya produksi membengkak. Di pasar, ibu-ibu mengeluh terengah-engah mengejar harga terus naik, sementara gaji atau penghasilan tetap tidak mencukupi.


Kedua, beban utang luar negeri makin berat dan merampas kedaulatan negara. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, Januari 2026 tercatat US$434,7 miliar. ULN pemerintah saja mencapai US$216,3 miliar, naik 5,6% dibandingkan Januari 2025. Ketika rupiah jatuh, pembayaran pokok dan bunga dalam rupiah ikut membengkak. Ini alarm bahaya bagi negara, utang membuatnya tersandera. Sebab, pemberi utang menekan kebijakan fiskal, liberalisasi, dan privatisasi. Akibatnya rakyat dibebani pajak dan pemotongan subsidi untuk membayar bunga. Artinya, rakyat pula yang menanggungnya.


Ketiga, pinjaman online (pinjol) menjadi jalan pintas yang menghancurkan keluarga. Saat penghasilan tidak cukup menutup kebutuhan, banyak warga lari ke pinjaman online. Dampaknya bukan sekadar denda dan bunga mencekik. Pinjol menjadi bumerang sosial: keluarga hancur karena terlilit utang, muncul depresi, dan kriminalitas meningkat. 


Ironisnya, 20 Mei 2026 Presiden Prabowo justru menyampaikan pidato KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) di DPR dengan nada optimis. Presiden menyebut produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah dan cadangan beras mencapai 5,3 juta ton per 10 Mei 2026.


Namun, pasar menjawab berbeda. Saat pidato berlangsung, IHSG malah anjlok 2,25%, dan rupiah melemah mendekati Rp17.800. Presiden bicara soal cadangan beras 5,3 juta ton dan pertumbuhan 5%. Angka-angka itu bagus di layar presentasi DPR. Seolah-olah pemerintah berhasil dan tidak terpengaruh dengan melemahnya rupiah. Faktanya, rupiah melemah menyebabkan daya beli masyarakat turun dan biaya hidup yang makin mencekik.


Kebobrokan Sistem Sekuler Kapitalis


Mengapa rupiah terus melemah dan rakyat yang menanggung beban? Jawabannya ada pada sistem yang dianut.


Akar masalahnya adalah sekularisme, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Semua cara dihalalkan demi pertumbuhan ekonomi, termasuk riba, spekulasi, dan eksploitasi. Negara tidak lagi terikat halal-haram tetapi lebih memilih keuntungan dan angka makro.


Sistem kapitalis, justru melegalkan riba. Padahal riba memperparah keterjeratan dan menciptakan ketidakadilan. Bunga sering kali memicu risiko gagal bayar dan membebankan kerugian sepenuhnya kepada pihak peminjam, serta memindahkan kekayaan dari rakyat kecil ke pemilik modal. Ibarat "lintah pengisap darah," sungguh bentuk transaksi yang zalim.


Anehnya pinjol yang faktanya merusak, tetapi terkesan ada pembiaran. Mengapa? Karena pinjol termasuk sumber penerimaan negara melalui sektor pajak. Baik Pajak Penghasilan (PPh): Dikenakan atas bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman. Juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan atas layanan atau biaya jasa yang ditarik oleh perusahaan pinjol dari penggunaannya. Data dari otoritas menunjukkan pinjol menyumbang triliunan rupiah untuk APBN. Ini belum termasuk pajak lainnya.


Bukti bahwa negara abai terhadap tanggung jawabnya sebagai pelindung rakyat. Justru kebijakan-kebijakan yang diambil menyengsarakan rakyat. Negara hanya jadi regulator membiarkan rakyat berjuang sendiri di tengah badai ekonomi global.


Konstruksi Islam: Negara sebagai Ra’in dan Junnah


Islam menawarkan sistem ekonomi yang berbeda. Negara tidak boleh lepas tangan. Pemimpin adalah ra’in yakni mengatur urusan umat dengan syariat Islam yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, sekaligus junnah yang menjadi perisai dari kesengsaraan.


Pertama, mengharamkan riba dan seluruh transaksinya. Islam melarang riba dalam bentuk apapun, baik bunga bank, bunga obligasi, maupun bunga pinjol. Rasulullah saw. bersabda:


"Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya." (HR. Muslim)  


Larangan ini bukan tanpa alasan. Riba merusak keadilan ekonomi, membuat utang terus membengkak, dan memindahkan kekayaan dari rakyat kecil ke pemilik modal. Karena itu, dalam sistem Islam negara tidak boleh membiayai diri dengan utang berbunga. APBN harus bersih dari instrumen riba.


Kedua, menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang karena memiliki nilai instrintik yang diakui secara universal kegunaannya. Emas dan perak termasuk logam mulia yang tidak berkarat (rusak). Nilainya tidak bergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral mana pun. Keunggulan yang lain tidak dapat direkayasa. Berbeda dengan uang kertas (fiat) yang jumlahnya bisa bertambah melalui kebijakan moneter atau percetakan uang yang berpotensi memicu inflasi dan bisa dimanipulasi oleh spekulasi pasar valuta asing. Kestabilan ini mencegah inflasi impor yang mencekik rakyat ketika kurs jatuh.


Ketiga, kontrol negara atas harga dan distribusi. Negara wajib menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan mencegah penimbunan. Ketika rakyat kekurangan, negara wajib menjamin distribusi pangan dan kebutuhan dasar dari Baitulmal, bukan membiarkan pasar menentukan siapa yang bisa makan dan siapa yang lapar.


Keempat, kebijakan fiskal pro-rakyat. Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin membiayai negara dari zakat, kharaj, jizyah, dan kepemilikan umum. Tidak ada istilah rakyat harus menanggung beban utang yang mereka tidak nikmati hasilnya. Negara punya Baitulmal untuk menjamin kebutuhan dasar setiap warga.


Dengan sistem ini, ketika ada guncangan eksternal, rakyat tidak dibiarkan terengah sendirian. Negara hadir dengan cadangan pangan, stabilisasi harga, dan jaminan sosial yang nyata.


Penutup


Rupiah yang terus melemah hari ini adalah cermin bobroknya sistem sekuler kapitalis yang diemban negara ini. Menempatkan keuntungan di atas kemaslahatan rakyat. Ketika negara hanya jadi penonton, rakyat menengah-bawah yang jadi korban. Pidato optimis di DPR tidak akan mengubah harga beras di pasar.


Sistem kapitalis telah terbukti rusak dan merusak, serta menyengsarakan. Perubahan terjadi hanya dengan Islam yang mengharamkan riba, mengatur kepemilikan berdasarkan syariat, dan menjadikan pemimpin sebagai pelindung sejati.


Rasulullah saw. bersabda:


"Sesungguhnya al-imam (pemimpin/Khalifah) itu perisai (junnah), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya." (HR. Muttafaq 'alayh)


Wallahualam bissawab. [EA/MKC]