Satu Nyawa Bukan Sekadar Persentase: Problem Sistemik di Balik MBG
Opini
Satu jiwa pun seharusnya cukup untuk memicu evaluasi besar-besaran
Nyawa manusia tidak semestinya dihitung sekadar sebagai persentase statistik semata
_________________________
Penulis Citra Amalia, M.Pd
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Korban Jiwa Janganlah dilihat Sebagai Angka Statistik
Satu kata: miris.
Betapa tidak. Hari-hari ini, kolom berita tentang pelajar justru sering dihiasi foto ambulans, rumah sakit, dan anak-anak yang harus mendapatkan perawatan setelah menyantap makanan dari program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang sejak awal diadakan sebagai salah satu upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, justru berulang kali diwarnai kasus keracunan.
Data per 2 September 2026 bahkan menunjukkan angka yang tidak lagi bisa dianggap kecil. Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. (Dilansir dari detikNews, 7 September 2026)
Dan pada awal September saja, dalam rentang 1–3 September 2026, hampir 2.000 orang kembali mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG di sejumlah daerah, antara lain Sidoarjo, Rembang, Agam, Bener Meriah, dan Tana Toraja. (Dilansir dari PUNDI, 4 September 2026)
Di Sidoarjo, misalnya, jumlah korban bahkan mencapai 748 orang. Dari jumlah tersebut, 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, sementara 20 pasien masih menjalani rawat inap. (Dilansir dari detikJatim, 4 September 2026)
Pemerintah berdalih persentase korban masih kecil dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat. Pantaskah?
Sebab ketika yang menjadi korban adalah rakyat, terlebih anak-anak dan pelajar maka satu jiwa pun seharusnya cukup untuk memicu evaluasi besar-besaran. Nyawa manusia tidak semestinya dihitung sekadar sebagai persentase statistik semata.
Keselamatan Hewan Juga Amanah dalam Sistem Islam
Kita mungkin teringat pada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu ketika menjadi khalifah. Dalam berbagai riwayat dan ungkapan yang masyhur, Umar menggambarkan betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bahkan terhadap seekor hewan yang celaka karena buruknya jalan.
Pesan kepemimpinannya sangat kuat: seorang penguasa tidak boleh menganggap remeh penderitaan makhluk yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Apalagi yang kita hadapi ini adalah pelajar. Generasi yang seharusnya tumbuh sehat untuk menjadi bagian dari masa depan bangsa.
Bahkan dalam beberapa kasus, sebagian dari mereka harus dirawat di rumah sakit dan mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan yang seharusnya menjadi bagian dari pemenuhan gizi mereka.
Tentu, kita tidak sedang mengatakan bahwa setiap kasus pasti disebabkan oleh satu faktor yang sama. BGN sendiri menyebut sekitar 80–90 persen kasus keracunan yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP, termasuk dalam penyimpanan, penerimaan bahan makanan, pengaturan suhu, dan batas waktu konsumsi. (Disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, 3 September 2026; dilansir antara lain oleh Suara.com, 4 September 2026)
Korban Berjatuhan Bukan Sekadar Salah SOP
Namun justru di sinilah pertanyaannya:
Jika kejadian terus berulang dan korbannya terus bertambah, apakah persoalannya masih layak disebut sekadar kesalahan individu atau pelanggaran SOP?
Ketika sebuah masalah terjadi berulang kali di banyak daerah, seharusnya evaluasi tidak berhenti pada siapa yang lalai di dapur. Kita perlu melihat sistemnya. Dan yang tidak kalah penting: apa orientasi yang menjadi dasar pengelolaannya?
Sebab jika program pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat mulai dikelola dengan logika bisnis semata, maka sangat mungkin orientasi keuntungan ikut masuk ke dalamnya.
Ketika yang menjadi acuan adalah keuntungan, maka kecenderungannya adalah mencari modal sekecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal makanan untuk anak-anak bukan sekadar komoditas.
Ada kualitas gizi yang harus dijaga. Ada keamanan pangan yang harus dipastikan. Ada kebersihan. Ada ketepatan waktu. Ada tanggung jawab terhadap kesehatan penerima manfaat dan semuanya menyangkut nyawa manusia.
Karena itu, persoalan MBG semestinya tidak berhenti pada pergantian kepala dapur, penutupan sementara SPPG, atau pemberian sanksi kepada pihak yang dianggap lalai. Karena kasus terus berulang, maka sistem yang melahirkan berbagai celah tersebut juga harus berani dievaluasi.
Islam Menjaga Keselamatan Jiwa Rakyat
Lalu, bagaimana Islam memandang persoalan ini?
Dalam Islam, penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, tetapi raa'in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, pengurusan kebutuhan rakyat bukan sekadar program untuk mengejar angka capaian.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
Dalam perspektif Islam, pelayanan kepada rakyat juga tidak semestinya dibangun dengan orientasi mencari keuntungan dari kebutuhan mereka. Negara harus memastikan mekanisme penyediaan makanan berjalan aman, sederhana, efisien, dan terkontrol, dengan pengawasan yang kuat dari negara.
Termasuk di dalamnya mekanisme hisbah, yaitu pengawasan terhadap aktivitas yang menyangkut kemaslahatan umum agar tidak terjadi pelanggaran dan tindakan yang merugikan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya berapa jumlah yang berhasil dibagikan, tetapi manfaat dan keamanan apa yang benar-benar diterima rakyat.
Jangan sampai program yang diniatkan untuk memperbaiki gizi justru membuat orang tua cemas setiap kali anaknya menerima makanan.
Jangan sampai angka penerima manfaat terus bertambah, sementara korban juga terus bertambah.
Dan jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung persentase hingga lupa bahwa di balik setiap angka ada manusia, ada anak, ada keluarga, dan ada masa depan yang sedang dipertaruhkan.
Karena bagi negara yang benar-benar mengurus rakyatnya, satu nyawa pun bukan angka yang boleh dianggap kecil. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]