Keracunan Massal MBG: Akar Masalahnya sistemik
Opini
Selama MBG diukur dengan angka dan keuntungan
bukan dengan prinsip menjamin gizi aman untuk seluruh anak, keracunan berikutnya hanya menunggu waktu
___________________
Penulis Desti Sundari
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Miris, hanya dalam tiga hari, 1 hingga 3 September 2026, gelombang keracunan massal kembali memakan korban. Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja.
Daftarnya panjang dan menakutkan. Total korban baru mencapai sekitar 2.000 orang. Jika diakumulasi sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan, maka jumlahnya sudah menembus 50.000 orang.
Di tengah kepanikan, pemerintah meminta maaf dan berjanji menjatuhkan sanksi administratif. Badan Gizi Nasional cepat menunjuk biang kerok pelanggaran SOP. Kepala BGN, Sudaryono, menyebut lebih dari 80 persen kasus terjadi karena tata cara penyimpanan dan waktu konsumsi tidak dipatuhi. (cnnindonesia.com, 03-09-2026)
Pemerintah demokrasi, kapitalisme mengelola MBG seperti proyek, bukan amanah. Target kuantitas jadi dewa yang dikejar berapa banyak porsi tersalur, berapa cepat program jalan. Akibatnya kualitas, keamanan, dan keselamatan anak dikorbankan.
Regulasi SPPG Memaksa Tidak Sehat
Kewajiban melayani minimal 2500 porsi/hari membuat SPPG dipaksa ngebut. Menjaga higienitas 24 jam untuk volume sebesar itu sangat berat, bahkan untuk SPPG yang sudah punya SLHS. Apalagi untuk SPPG yang dari awal modal dan SDM-nya pas-pasan. Standar tinggi di atas kertas, tetapi tidak mungkin dijalankan di lapangan.
Perizinan Longgar Ditambah Bisnis
Pendirian SPPG hanya bertumpu pada administrasi. Kelayakan dapur, alat, dan SDM tidak divalidasi sungguh-sungguh. Ditambah maraknya jual beli titik dan bagi hasil antara yayasan, investor, mitra. Ujungnya biaya bahan ditekan, kualitas diturunkan, demi keuntungan. Negara baru muncul setelah korban jatuh. Tidak ada kontrol ketat, tidak ada audit berkala, tidak ada evaluasi sistem. Kelemahan ini membuat kelalaian jadi keniscayaan.
Pernyataan itu terdengar logis. Namun, juga sangat berbahaya. Karena saat keracunan terjadi serentak di banyak daerah, dalam waktu berdekatan, dan dengan pola yang sama. Kita tidak sedang bicara kesalahan teknis, tetapi bicara tentang gagalnya sistem. Selama MBG diukur dengan angka dan keuntungan, bukan dengan prinsip menjamin gizi aman untuk seluruh anak, keracunan berikutnya hanya menunggu waktu. Korban hari ini adalah bukti bahwa perut rakyat tidak bisa diserahkan pada logika pasar.
SOP yang bagus akan sia-sia jika rantai distribusi dipaksa ngebut demi target. Akan jebol jika dapur SPPG kekurangan SDM terlatih, pengawasan mutu longgar, dan evaluasi hanya dilakukan setelah korban berjatuhan. Menyalahkan pelaksana di lapangan adalah cara paling mudah untuk menghindari tanggung jawab struktural. Negara harus berani jujur hentikan dulu, audit total, benahi sistem dari hulu ke hilir. Jika MBG terus dipaksakan dalam kondisi seperti ini, maka yang kita dapat bukan generasi sehat, tetapi generasi korban.
Keracunan massal MBG adalah buah dari salah pengelolaan. Dalam pandangan Islam, akar masalahnya jelas negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat, tapi sudah terjerumus pada logika bisnis dan proyek. Islam punya kerangka yang berbeda untuk mengurus hajat hidup rakyat, termasuk urusan pangan anak sekolah.
Negara adalah Ra’in, Bukan Pedagang
Rasulullah ï·º bersabda: "Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya". Dalam Islam, negara bukan perusahaan. Negara wajib mengurusi urusan rakyat ri’ayatus syu’un dengan niat ibadah, bukan mencari keuntungan. Mindset ini harus meresap dari Presiden, Menteri, Kepala Dinas, sampai kepala SPPG di tingkat desa. Jika yang jadi patokan adalah bagaimana rakyat kenyang, sehat, dan aman, bukan berapa porsi dan berapa untungnya, maka standar keamanan akan jadi prioritas utama, bukan korban.
Mekanisme Penyediaan Pangan Sederhana, Dekat, Terjamin
Islam menolak birokrasi rantai panjang yang rawan korupsi dan menurunkan mutu. Penyediaan makanan bisa dilakukan dengan mekanisme yang efisien. Dapur melayani sekolah di sekitarnya. Tidak dipaksa 2500 porsi/hari kalau tidak mampu. Kualitas lebih penting dari kuota. Anggaran langsung dari Baitul Mal.
Negara menjamin pembiayaan penuh. Tidak ada ruang bagi investor, yayasan, atau mitra yang berburu bagi hasil. Jika ada pihak ketiga yang cari untung, kualitas bahan pasti dikorbankan. Bahan baku halal, thayyib, dan diawasi. Negara wajib memastikan sumber pangan aman, bersih, dan bergizi. Ini bagian dari jaminan negara.
Sistem Pengawasan: Ada Qadhi Hisbah
Kelemahan MBG hari ini adalah pengawasan yang lemah. Dalam sistem Islam, ada institusi khusus bernama qadhi hisbah, tugasnya adalah mengawasi pasar, jasa publik, dan pelaksanaan kebijakan negara agar sesuai syariat dan tidak menzalimi rakyat. Mereka punya wewenang turun langsung, memeriksa dapur, memeriksa bahan, mencicipi makanan, dan menjatuhkan sanksi tegas jika ada kelalaian.
Dengan adanya Hisbah, pengawasan tidak menunggu laporan korban. Tapi bersifat preventif dan terus-menerus. Kelalaian yang menimpa 1 anak saja sudah dianggap kelalaian negara. Keracunan 50.000 anak adalah tamparan. Selama negara masih pakai mindset bisnis, selama SPPG diukur dari omzet bukan dari keamanan, dan selama pengawasan diserahkan pada sanksi administratif, maka korban akan terus berjatuhan.
Islam menawarkan prinsip negara melayani, bukan berbisnis. Mekanisme sederhana dan efisien. Pengawasan ketat dan tegas. Dengan begitu, MBG bukan lagi program yang menakutkan. Namun, benar-benar menjadi jaminan negara atas pemenuhan gizi generasi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]