Desil dan Dusta: Saat Kemiskinan Sebatas Angka di Atas Kertas
Opini
Kemiskinan hari ini bukan karena rakyatnya malas
tetapi karena sistem ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi sumber daya alam milik umum
______________________________
Penulis Qitfirul Azizah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pencerah Ideologis
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ketika angka menggantikan rasa lapar. Ketika statistik menggantikan sesak. Akan tetapi, rakyat tetap bingung: miskin atau tidak?
Kegaduhan Desil 9 dan 10
Pemerintah kembali membuat kebijakan yang memicu kegaduhan. Mulai 2027, pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite akan diterapkan untuk masyarakat yang masuk kategori Desil 9 dan 10. (kompas.com)
Desil adalah pembagian 10 kelompok masyarakat berdasarkan pengeluaran. Desil 1-2 kelompok paling miskin, sedangkan Desil 9-10 kelompok paling mampu. Masalahnya, banyak warga yang merasa "ekonomi pas-pasan" justru masuk Desil 9 dan 10. Mereka protes karena merasa tidak pantas disebut "mampu" lalu dicabut hak atas BBM subsidi.
Menanggapi polemik ini, BPS menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan. Desil hanya menggambarkan posisi relatif seseorang terhadap kelompok lain dalam distribusi pengeluaran. Artinya, seseorang bisa masuk Desil 10 di satu daerah, tetapi secara realitas hidup masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Di sisi lain, pemerintah berdalih pembatasan ini untuk menghemat subsidi dan memastikan bantuan tepat sasaran. Data menyebutkan 40% konsumsi Pertalite dinikmati oleh Desil 9 dan 10. Namun, di lapangan kebijakannya justru menimbulkan kebingungan baru: Siapa sebenarnya yang miskin? Siapa yang layak dibantu?
Ketika Kemiskinan Diukur dengan Rumus, Bukan Realitas
Kegaduhan desil ini membongkar borok sistem kapitalis dalam memandang kemiskinan.
Pertama, kapitalisme membuat kemiskinan jadi relatif dan tidak baku.
Dalam sistem kapitalis, kemiskinan tidak diukur dari "apakah seseorang bisa makan 3x sehari, punya rumah layak, bisa berobat, dan sekolah". Kemiskinan diukur dari posisi dia dibanding orang lain. Hari ini kamu Desil 5, besok bisa naik jadi Desil 7 bukan karena hidupmu lebih baik, tetapi karena yang lain lebih miskin.
Akibatnya, batas miskin dan kaya jadi kabur. Pemerintah bisa dengan mudah menggeser garis kemiskinan demi kepentingan fiskal. Tahun ini subsidi dicabut untuk Desil 9-10. Tahun depan bisa jadi Desil 8 juga kena. Rakyat tidak pernah punya kepastian.
Padahal realitas kemiskinan itu mudah diindra. Orang miskin adalah orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Tidak perlu rumus statistik yang rumit untuk melihat ibu-ibu antre minyak murah atau bapak-bapak ojek yang menjerit saat harga BBM naik.
Kedua, gagal mendefinisikan kemiskinan=gagal memberantas kemiskinan.
Bagaimana mungkin negara memberantas kemiskinan jika definisinya saja berubah-ubah? Program bansos, subsidi, BLT, dan semuanya jadi salah sasaran karena acuannya relatif.
Yang terjadi justru yang benar-benar butuh tidak dapat, sedangkan yang tidak terlalu butuh malah dapat. Sementara yang "nanggung" seperti Desil 9-10 ini paling dirugikan. Dibilang mampu, tetapi masih keberatan bayar BBM non-subsidi. Dibilang tidak miskin tapi juga tidak sejahtera.
Ketiga, kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural.
Kemiskinan hari ini bukan karena rakyatnya malas, tetapi karena sistem ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi sumber daya alam milik umum. Minyak, gas, batubara, hutan, dan air, semuanya dikelola korporasi untuk keuntungan segelintir orang.
Negara justru membuat kebijakan yang berpihak pada kapitalis yakni pajak ringan untuk konglomerat, izin tambang diobral, dan impor pangan dibuka lebar-lebar hingga petani lokal mati. Rakyat dipaksa bersaing dalam sistem yang tidak adil, lalu ketika kalah disebut "tidak produktif" dan dicoret dari daftar penerima bantuan.
Inilah akar masalahnya. Selama SDA tidak dikembalikan kepada rakyat, selama kebijakan ekonomi masih tunduk pada pasar, maka kemiskinan akan terus diproduksi secara sistemik.
Kemiskinan Jelas, Negara Bertanggung Jawab
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki definisi kemiskinan yang sangat jelas, baku, dan mudah diindra. Tidak relatif.
1. Definisi Miskin dalam Islam: Jelas dan Terukur
Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah disebutkan bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungannya.
Kebutuhan pokok dalam Islam ada 3 yakni pangan, sandang, dan papan. Ditambah kebutuhan pelengkap: kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Jika seseorang tidak mampu memenuhi 3 kebutuhan pokok ini, maka dia miskin. Titik. Tidak peduli dia Desil berapa. Tidak perlu dibandingkan dengan tetangganya.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."
Ayat ini menunjukkan negara wajib memastikan tidak ada rakyatnya yang masuk kategori "tidak mendapat bagian" dari pemenuhan kebutuhan dasar.
Rasulullah ï·º juga bersabda:
"Barangsiapa di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya." (HR. Tirmidzi)
Jadi tolok ukurnya jelas, aman, sehat, dan punya makanan hari itu. Bukan angka desil.
2. Negara adalah Raa’in yang Menjamin Kebutuhan Rakyat
Dalam sistem Islam, Khil4fah, pemimpin adalah raa’in (pengurus dan penanggung jawab) rakyatnya.
Rasulullah ï·º bersabda:
"Imam/khalifah adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari & Muslim)
Tanggung jawab ini bersifat nyata. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu rakyat.
Kisah Keteladanan Umar bin Khattab dan Wanita Miskin di Pinggir Madinah
Suatu malam Khalifah Umar bin Khattab mendengar suara tangisan anak kecil dari sebuah tenda di pinggir Madinah. Beliau dekati dan bertanya kepada ibunya. Sang ibu menjawab, "Aku tidak punya makanan untuk anak-anakku. Aku masak batu ini agar mereka tidur karena mengira ada makanan."
Mendengar itu, Umar langsung menangis. Malam itu juga beliau pergi ke Baitulmal, memikul sendiri karung gandum di punggungnya. Ketika pembantunya menawarkan untuk membawakannya, Umar berkata: "Apakah engkau yang akan memikul dosaku pada hari kiamat?"
Beliau lalu memasak sendiri makanan untuk keluarga itu dan menyuapi anak-anaknya hingga kenyang. Baru setelah itu beliau pulang.
Inilah wajah negara Islam. Tidak ada istilah "cek dulu dia Desil berapa". Yang ada adalah saat ada rakyat lapar, negara wajib hadir malam itu juga. Tidak menunggu data, tidak menunggu verifikasi, dan tidak menunggu anggaran turun tahun depan.
3. Sistem Ekonomi Islam Mengembalikan SDA kepada Rakyat
Akar kesejahteraan dalam Islam adalah pengelolaan SDA yang benar.
Rasulullah ï·º bersabda:
"Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)
"Api" dalam hadis ini oleh para ulama ditafsirkan sebagai sumber energi, di antaranya minyak, gas, batubara, dan listrik. Artinya, SDA yang bersifat milik umum tidak boleh diprivatisasi.
Dalam sistem Islam, negara mengelola langsung SDA milik umum. Hasilnya tidak masuk ke kantong investor, tapi masuk ke Baitulmal dan didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Bisa berupa subsidi langsung, pembangunan infrastruktur, atau dana tunai untuk fakir miskin.
Dengan demikian tidak akan ada lagi cerita: negara kaya SDA tapi rakyatnya antri BBM. Tidak ada lagi subsidi dicabut karena "defisit anggaran", sementara perusahaan tambang untung triliunan.
Tinggalkan Ukuran Relatif, Kembali ke Ukuran Syarak
Agar tidak ada lagi polemik Desil 9, Desil 10, kita butuh 3 langkah mendasar:
1. Tetapkan Definisi Kemiskinan yang Baku Berdasarkan Syariat
Buang ukuran relatif. Gunakan ukuran: mampu atau tidak memenuhi kebutuhan pokok. Data yang dikumpulkan bukan "pengeluaran per kapita", tetapi "apakah rumahnya layak, apakah anaknya putus sekolah, apakah dia sakit tidak bisa berobat".
2. Kembalikan Pengelolaan SDA kepada Negara untuk Rakyat
Cabut izin privatisasi tambang, migas, dan hutan. Negara kelola langsung. Hasilnya digunakan untuk subsidi energi bagi semua rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Kesehatan dan pendidikan gratis. Bantuan langsung bagi yang benar-benar tidak mampu.
3. Tegakkan Negara yang Berfungsi sebagai Raa’in
Pemimpin bukan sekadar regulator. Pemimpin adalah pelayan rakyat seperti Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi tidak boleh tunduk pada IMF, Bank Dunia, atau pasar. Namun, tunduk pada syariat Islam yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat.
Allah Swt. mengingatkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu".
Amanat mengurus rakyat adalah amanat paling berat. Mengkhianatinya dengan kebijakan setengah hati adalah dosa besar.
Jangan Jadikan Rakyat Korban Rumus
Wahai penguasa!
Rakyat tidak butuh dikelompok-kelompokkan jadi Desil 1 sampai 10. Rakyat butuh makan, butuh kerja, butuh harga BBM yang terjangkau, butuh kepastian hidup.
Selama kemiskinan masih diukur dengan rumus statistik, selama SDA masih dikuasai korporasi, selama negara abai dari fungsi ri’ayahnya, maka polemik seperti ini akan terus berulang. Hari ini Pertalite, besok listrik, lusa beras.
Mari kita kembalikan cara pandang Islam bahwa setiap jiwa rakyat adalah amanah. Bahwa mengurus mereka adalah kewajiban, bukan pilihan. Bahwa kesejahteraan bukan hadiah, tetapi hak.
Seperti Umar yang rela memikul gandum demi rakyatnya, begitulah seharusnya pemimpin. Hanya dengan sistem Islam, tidak akan ada lagi rakyat yang bingung "saya miskin atau tidak". Karena negara akan datang terlebih dahulu memastikan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan.
Saatnya kita tinggalkan sistem yang menjadikan manusia sebagai angka. Selanjutnya kembali pada sistem yang memandang manusia sebagai amanah. Wallahualam bissawab