Perundungan Pasien BPJS oleh Nakes Butuh Solusi Sistemis
Opini
Sistem kapitalisme adalah akar masalah sistem kesehatan hari ini
Di mana kesehatan dikapitalisasi menjadi barang mahal dan tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya
_______________
Penulis Lailatul Hidayah
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Curhatan Yurizal Tri Chaerawan di Threads yang merupakan pasien BPJS Kesehatan mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam, viral di media sosial.
Ia mengunggah curhatan tersebut pada tanggal 22 Juli 2026, telah memunculkan Beragam komentar termasuk dari sejumlah akun milik dokter dan nakes. Komentar yang dilontarkan dinilai tidak menunjukkan empati atau merundung pasien. Pada tanggal 31 Juli 2026 Yurizal kemudian dikabarkan meninggal.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut; waktu tunggunya yang lama bukan karena pasien tidak mendapat penanganan di IGD, melainkan karena membutuhkan perawatan di High Care Unit (HCU) sementara kapasitas ruang tersebut terbatas. Ia mengatakan RSCM merupakan rumah sakit rujukan nasional, sehingga berpotensi ruangan penuh cukup tinggi. (cnnindonesia.com, 08-08-2026)
Komentar yang berisi hujatan tersebut tidak sepatutnya dikatakan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan kepada seorang pasien. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Indonesia yang menyerang balik oknum-oknum nakes dengan komentar kurang patut, bahkan menganggap permintaan maaf mereka sudah tidak ada gunanya karena orang yang mereka hujat telah meninggal. Masyarakat berpendepat, mereka layak untuk dipecat dari pekerjaannya.
Disisi lain dokter yang menangani pasien BPJS hanya mendapatkan premi Rp30.000 perpeserta menurut pernyataan dr. Gia dalam sebuah podcast bersama Habib Husein Ja’far. Dalam perbincangan tersebut, Dokter Gia menyebut meskipun jumlah pasien meningkat dan tindakan medis yang dilakukan cukup banyak, pendapatan yang diterima oleh seorang dokter tidak mengalami perubahan signifikan. Hal itu dikarenakan BPJS memberikan dananya ke rumah sakit untuk berbagai kebutuhan operasional rumah sakit di samping membagikannya juga kepada dokter yang menangani pasien BPJS. (suara.com, 06-05-2026)
Penyebab semua kegaduhan ini akibat diterapkannya sistem kesehatan kapitalisme. Para dokter, nakes, dan pasien menjadi korban yang harus menanggung semua akibat darinya. Pasien BPJS seringkali mendapatkan penanganan medis yang kurang maksimal. Para dokter dan nakes juga tidak mendapatkan gaji yang layak dalam menangani pasien BPJS, sementara tuntutan kerja cukup banyak.
Fakta ini menyadarkan bahwa keduanya tidak terfasilitasi dengan baik. Para dokter dan nakes merupakan pekerja yang terdzolimi dengan sistem kesehatan hari ini. Di sisi lain, ketika ada banyak keluhan pasien BPJS yang mereka dengar, seharusnya mereka tidak melontarkan komentar yang jahat.
Setelah kasus ini viral dimedia sosial, netizen hanya berfokus menyalahkan oknum dokter dan nakes yang menghujat, tanpa melihat bahwa akar persoalan dari masalah tersebut adalah masalah sistem. Ketika sistem yang diberlakukan masih sama, maka antara nakes dan pasien BPJS akan tetap terzalimi, juga rentan memicu konflik berkepanjangan akibat saling menyalahkan.
Sistem kapitalisme adalah akar masalah sistem kesehatan hari ini. Di mana kesehatan dikapitalisasi menjadi barang mahal dan tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya. Sistem asuransi seperti BPJS ini merupakan jaminan kesehatan untuk masayarakat yang kurang mampu dalam berobat. Namun, di sisi lainnya telah membuat masyarakat yang sakit tidak mendapatkan penanganan maksimal. Padahal, iuran telah diwajibkan bagi mereka, baik kondisinya sakit atau sehat. Iuran ini jelas sangat membebani masyarakat karena harus membayar iuran setiap bulannya.
Rumah sakit beserta para dokter dan nakesnyapun juga tidak mendapatkan bayaran yang sebanding dengan pekerjaannya. Selain itu sistem kapitalisme dengan asasnya sekulerisme (pemisahan antara agama dari kehidupan) yang melahirkan sistem pendidikan sekuler menjadikan lulusannya tidak berkepribadian Islam, sehingga wajar jika banyak kita temukan dokter dan nakes bersikap nir empati seperti dalam kasus Yurizal ini.
Maka satu-satunya sistem yang dapat menyolusi persoalan sistem kapitalisme kesehatan hanyalah sistem kesehatan Islam. Dalam sistem kesehatan Islam, kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara secara gratis. Begitu pula dengan dokter dan nakes juga wajib mendapatkan gaji yang layak dari negara, bukan dari iuran rakyat maupun rakyat yang berobat.
Berikut konsep kesehatan dalam sistem Islam dalam naungan kekhilafahan:
Pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok pelayanan publik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR. Bukhari)
Artinya, tidak boleh ada komersialisasi di bidang kesehatan dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun.
Kedua, negara bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu rakyat, baik rakyat miskin maupun kaya. Jaminan ini mulai dari aspek pembiayaan kesehatan, penyedia dan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan, penyedia sarana dan fasilitas kesehatan (alat kesehatan, obat-obatan, dan teknologi kesehatan), serta sarana-sarana yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan (instalasi listrik, air bersih, transportasi, dan tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya sistem kesehatan).
Ketiga, pembiayaan sektor kesehatan. Semua pembiayaan di sektor ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara (Baitulmal), seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainnya. Bukan berasal dari pajak rakyat seperti halnya di sistem kapitalisme.
Keempat, kendali mutu sistem kesehatan. Konsep kendali mutu jaminan kesehatan dalam Khil4fah memiliki tiga strategi utama, yaitu administrasi yang sederhana, segera dalam penanganan, dan dilaksanakan oleh individu yang kapabel.
Kelima, upaya kuratif dan preventif berbasis sistem. Artinya, Islam diterapkan secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari penerapan sistem ekonomi yang dapat membiayai pendidikan dan kesehatan hingga gratis, sistem pendidikan berbasis akidah Islam, yang melahirkan lulusan dengan berkepribadian Islam, sistem sosial yang mencegah perilaku maksiat, sistem sanksi yang tegas, dan kebiasaan yang diajarkan dalam Islam, seperti makanan sehat dan halal, tidak ada budaya konsumtif berlebihan, sanitasi, dan kelestarian lingkungan dijamin oleh negara, dll.
Sistem Islam merupakan sistem ideal karena aturannya berasal dari Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Dialah Allah Swt. Yang Maha Sempurna dan tidak cacat aturannya. Ketidak idealan sistem yang dirasakan hari ini karena sistem yang ada merupakan buatan akal manusia yang lemah dan terbatas serta cendrung mengikuti hawa nafsu, sehingga berpotensi tidak adil dan cacat dalam penerapannya.
Sistem Islam ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai negara, bukan hanya diemban oleh individu-individu masyarakat. Bersegeralah menuju penerapan sistem Islam yang dengannya dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. [EA/MKC]