PHK Massal: Bukti Nyata Gagalnya Kapitalisme, Islam Solusinya
Surat Pembaca
PHK pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme
yang menjadikan tenaga kerja sebagai komoditas ekonomi
____________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini masih jauh dari kata stabil.
Di tengah biaya hidup yang makin tinggi dan lapangan pekerjaan yang makin sempit, ribuan pekerja justru kehilangan sumber nafkah akibat badai PHK yang belum juga mereda. Salah satu kasus terbaru terjadi pada perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat. PT Xacti Indonesia yang melakukan PHK terhadap 350 karyawannya sekaligus menutup operasional pabrik. (CNNIndonesia, 26-05-26)
Ancaman PHK saat ini masih terus menghantui akibat tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha. Kondisi ini membuat banyak perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Di sisi lain, persaingan mencari pekerjaan juga makin ketat. Saat ini satu lowongan pekerjaan bahkan bisa diperebutkan oleh ribuan pelamar. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun telah memiliki pendidikan dan keterampilan.
Fenomena PHK massal ini bukan sekadar persoalan perusahaan yang merugi atau kondisi ekonomi global yang melemah. Masalah ini menunjukkan adanya persoalan sistemik yang berakar pada sistem ekonomi yang diterapkan saat ini.
PHK pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan tenaga kerja sebagai komoditas ekonomi. Dalam sistem ini, pekerja dipandang berdasarkan nilai keuntungan yang dihasilkan. Ketika dianggap tidak lagi menguntungkan atau membebani biaya produksi, tenaga kerja mudah dikurangi atau diberhentikan.
Sistem kapitalisme juga menyebabkan pemusatan modal pada segelintir pihak. Lapangan kerja akhirnya tidak dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan keuntungan pemilik modal. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas bukan karena kurangnya kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi, disebabkan pada pertimbangan untung-rugi perusahaan.
Di sisi lain, negara dalam sistem kapitalisme sering kali hanya berperan sebagai regulator dan penjaga kepentingan ekonomi para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, solusi yang ditawarkan umumnya sebatas bantuan sosial dan pelatihan kerja yang belum menyentuh akar persoalan.
Padahal dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara adalah raa’in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Termasuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan. Akan tetapi, juga penanggung jawab kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, negara tidak boleh lepas tangan ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang berbeda dengan kapitalisme. Islam mengatur kepemilikan secara seimbang antara kepemilikan individu, negara, dan kepemilikan umum. Sehingga tidak terjadi monopoli kekayaan pada segelintir pihak. Distribusi kepemilikan yang adil akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas dan membuka lebih banyak peluang kerja.
Selain itu, dalam sistem Islam ada Baitul Maal yang hadir sebagai institusi yang mengelola keuangan negara demi kemaslahatan rakyat. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta keamanan secara langsung. Alhasil, beban ekonomi masyarakat tidak makin berat ketika kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, maraknya PHK massal saat ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai dampak kondisi ekonomi global. Akan tetapi, merupakan bukti adanya kerusakan sistem yang mendasari kehidupan saat ini.
Solusi yang dibutuhkan bukan hanya program bantuan sementara. Melainkan perubahan mendasar menuju sistem Islam yang benar-benar menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Wallahualam bissawab. [Eva/MKC]
Ika Kartika Sari