PHK Massal Bukti Kegagalan Kapitalisme
Surat Pembaca
Maraknya PHK tidak hanya disebabkan oleh perlambatan ekonomi
tetapi konsekuensi dari sistem kapitalisme yang menjadikan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi
________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus terjadi di tengah tekanan ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah, serta biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan.
Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya sistem ekonomi saat ini. Ketika perusahaan menurukan keuntungan, pekerjaan sering kali menjadi pihak yang pertama kena dampaknya.
Tentu situasi ini membuat masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan. Belum lagi persaingan di dunia kerja semakin ketat, dimana satu lowongan dapat diperebutkan oleh ratusan bahkan ribuan pelamar. Dari data menunjukkan bahwa satu iklan lowongan kerja dapat menerima 500 sampai 600 lamaran, terutama di perusahaan-perusahaan besar.
PHK massal ini terjadi di Indonesia dan di negara lain juga. Seperti, di Inggris jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan sehingga angka pengangguran meningkat, menandakan pasar tenaga kerja sedang mengalami keterlambatan.
Sulitnya memperoleh pekerjaan mendorong sebagian orang mencari peluang kerja melalui cara-cara yang tidak lazim. Seperti memanfaatkan aplikasi kencan untuk memperluas jaringan dan memperoleh informasi pekerjaan. PHK Ini menjadi gambaran nyata tentang beratnya kondisi yang dihadapi para pencari kerja saat ini.(cbncindonesia.com, 29-05-2029)
PHK dalam Sistem Kapitalisme
Maraknya PHK tidak hanya disebabkan oleh perlambatan ekonomi, tetapi konsekuensi dari sistem kapitalisme yang menjadikan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dalam sistem ini, pertimbangan keuntungan sering kali lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap pekerja.
Ketika kondisi perusahaan memburuk, pengurangan tenaga kerja menjadi langkah yang dianggap paling mudah untuk menjaga stabilitas keuntungan. Tentu, jutaan pekerja hidup dalam ketidakpastian. Kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kondisi pasar dan kepentingan pemilik modal.
Kapitalisme juga mendorong terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga kesempatan ekonomi dan lapangan kerja banyak ditentukan oleh kepentingan bisnis, bukan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, peran negara dalam sistem kapitalisme sering kali terbatas pada penyediaan bantuan sosial atau program pelatihan kerja ketika PHK massal terjadi.
Kebijakan semacam ini dinilai hanya mengurangi dampak sementara tanpa menyentuh akar persoalan yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja. Akibatnya, para pekerja tetap menghadapi ketidakpastian ekonomi, sementara kepentingan pemilik modal tetap memperoleh perlindungan.
Islam Hadir untuk Menawarkan Solusi
Islam memandang negara sebagai pengurus urusan rakyat (raa'in) yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, bukan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
Dalam sistem Islam, negara memiliki keewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Konsep kepemilikan dalam Islam diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Distribusi kepemilikan yang adil diyakini mampu memperluas aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Selain itu, Islam mengenal Baitulmal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat. Melalui mekanisme ini, negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi seluruh warga tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi.
Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan sumber daya yang sesuai syariat dan distribusi kekayaan yang adil, sistem Islam diyakini mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan ekonomi, termasuk pengangguran dan PHK massal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih menyeluruh. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]
Marlina Wati, S.E