Magang Nasional, BLT, Stimulus Ekonomi, Bukan Solusi Ekonomi
Surat Pembaca
Keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan ekonomi tidak akan lahir dari stimulus dan program percepatan (quick wins)
Akan tetapi, dari iman yang menegakkan sistem Islam secara menyeluruh
______________________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Problem kemiskinan di dunia makin mengkhawatirkan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi agar membaik. Namun faktanya, keadaan ekonomi justru semakin memburuk.
Pemerintah melakukan program Magang Nasional dengan membuka BUMN dan ratusan perusahaan swasta pada tanggal 15 Oktober 2025. Dari sebelum peluncuran program tersebut sudah tercatat 451 perusahaan yang mengajukan sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagangan.(Kemnaker.go.id, 5-10-2025)
Pemerintah juga mengumumkan tentang BLT sebagai paket stimulus ekonomi. Airlangga Hartarto selaku Menko bidang Perekonomian mengumumkan bahwa pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi dengan menambah jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peserta program magang nasional yang mulai bekerja bulan ini.
Menko Airlangga mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi dan menyatakan bahwa Presiden Prabowo menambah jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 2 kali lipat menjadi 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025. (Antaranews.com)
BLT dan Magang Nasional Tidak Menyentuh Akar Masalah
Stimulus ekonomi berupa BLT dan Magang Nasional merupakan bagian dari program percepatan dengan asas manfaat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Pada saat gelombang ekonomi masyarakat yang semakin terimpit. Peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat dengan berbagai program kebijakan populis yang nihil efektifitasnya.
Faktanya, program stimulus ekonomi hanya sekedar program usang yang pada dasarnya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Problem ekonomi yang tidak sehat didasari kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Sangat jelas tidak akan selesai dengan BLT dan magang nasional.
Sebab, kemiskinan sejatinya lahir sebagai akibat buruk dari pengurusan masyarakat secara menyeluruh. Sistem kapitalisme merupakan biang masalah kemiskinan dan pengangguran yang seharusnya mendapatkan tindakan yang serius dan dikendalikan, agar kemiskinan tidak semakin menjalar. Solusi yang ditawarkan pemerintah hanya bersifat parsial dan praktis-pragmatis ala kapitalisme sekuler.
Sistem saat ini mencetak para penguasa bengis, kursi jabatan sangat mahal, persaingan rakyat dengan negara sendiri, pajak terus melambung, hingga harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik. Kemiskinan dibicarakan hanya sebatas data, sementara kekayaan hanya berputar pada segelintir elit. Hal ini disebabkan pemerintah bertindak sebagai regulator, bukan pelayan bagi rakyatnya.
Solusi Tuntas Atasi Kemiskinan Menurut Islam
Jika sistem kapitalisme sekuler masih tetap dijalankan, mustahil berbagai macam masalah akan teratasi. Hanya dengan sistem Islam keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Sistem Islam akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan baik persoalan individu, masyarakat, maupun negara karena ia merupakan sistem yang paripurna.
Islam dengan segala aturannya memiliki pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu menjadi tanggung jawab negara. Solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran membutuhkan paradigma politik dan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam.
Dalam aspek politik, negara adalah pelayan masyarakat yang wajib menjamin kebutuhan individu. Dalam Islam, standar miskin adalah jika tidak mampu memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) secara menyeluruh. Upaya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat dalam Islam adalah wajib.
Dalam aspek ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi Islam untuk mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan masyarakat. Islam memiliki berbagai macam sumber harta di Baitul Maal yaitu, jizyah, kharaj, fa’i dan pengelolaan harta kekayaan milik umum berupa sumber daya alam yang diatur sesuai syariat Islam. Negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna tidak akan menggadaikan sumber daya alam pada segelintir orang, tetapi dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, negara Islam juga melarang tegas kapitalisasi sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Negara Islam akan mengelola semua sektor publik agar bisa terwujud pelayanan secara mudah, murah dan gratis.
Hanya dengan sistem Islam seluruh masyarakat akan merasakan kebaikan. Karena, hakikatnya penguasa dan pemerintah senantiasa sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan.
Allah Swt. berfirman: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi....” (TQS. Al-A’raf: 96)
Keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan ekonomi tidak akan lahir dari stimulus dan program percepatan (quick wins). Akan tetapi, dari iman yang menegakkan sistem Islam secara menyeluruh. Wallahuallam bissawab. [Dara/MKC]
Sunarti