Keracunan MBG Bukti Lemahnya Sistem Kapitalisme Hanya Islam Solusi Hakiki
Opini
Dalam sistem yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan seperti kapitalisme
aspek kualitas dan keselamatan sering kali terabaikan
_________________________
Penulis Marlina Wati, S.E
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Muslimah Peduli Umat
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Maraknya Siswa Keracunan MBG Di Sekolah, Siapa yang Bertanggung Jawab
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membantu anak-anak justru mulai meresahkan orang tua. Kasus keracunan siswa akibat makanan yang diduga tidak segar membuat kepercayaan masyarakat ikut terguncang. Banyaknya kasus keracunan MBG di kalangan siswa kembali menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan dan kesehatan.
Seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi generasi, tetapi justru berubah menjadi lokasi yang mengancam kesehatan mereka. Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatra Utara sedang menyelidiki kasus 12 siswa kelas 6 SD As Syifa Deli Serdang yang keracunan setelah makan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 28 April 2026.
Dugaan sementara keracunan terjadi karena ayam yang disajikan kurang segar. Namun, untuk penyebab pastinya, masih menunggu hasil uji laboratorium. BGN juga bilang kalau ini karena kelalaian dari pihak penyedia makanan (SPPG). Untuk sementara, tempat penyedia makanan itu dihentikan operasionalnya sampai hasil lab keluar.
Dari 12 siswa yang mengalami mual dan muntah, semua dibawa ke puskesmas. Saat ini, 4 orang sudah pulang, dan 8 masih dirawat. Menu yang dimakan siswa waktu itu ada nasi, ayam bakar, pisang, tahu tempe, tahu crispy, timun, dan selada. Maka dari kasus keracunan MBG siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. (Kompas.com, 29-04-2026)
Keracunan MBG, Bukti Lemahnya Sistem Kapitalisme
Kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kelalaian teknis, tapi membuka pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Ketika anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban, maka jelas ada yang salah, bukan hanya pada pelaksana di lapangan, tapi juga pada sistem yang mengaturnya.
Secara langsung, pihak penyedia makanan (SPPG) memang harus bertanggung jawab atas kualitas makanan yang disajikan. Namun, tanggung jawab tidak berhenti di situ. Pengawasan dari instansi terkait, standar distribusi, hingga sistem kontrol kualitas juga ikut dipertanyakan. Jika semua berjalan dengan baik, seharusnya makanan tidak layak konsumsi bisa dicegah sejak awal.
Kasus ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan seperti kapitalisme, aspek kualitas dan keselamatan sering kali terabaikan. Ketika penyedia ditekan untuk memenuhi target dengan biaya seminimal mungkin, maka yang dikorbankan bisa jadi adalah kualitas bahan makanan.
Akibatnya, yang dirugikan adalah masyarakat, dalam hal ini anak-anak sekolah. Lebih dari itu, kejadian ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap rakyat. Program yang seharusnya menjadi solusi gizi malah berubah menjadi ancaman kesehatan. Ini menandakan bahwa sistem yang ada belum mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan secara menyeluruh.
Maka untuk ke depannya, yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan teknis, tapi juga perubahan cara pandang dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung yang memastikan setiap kebijakan benar-benar aman dan bermanfaat, bukan sekadar berjalan secara administratif. Karena jika keselamatan anak-anak saja tidak terjamin, maka wajar jika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Dalam Sistem Islam Tidak Ada Makan Gratis, yang Ada Pendidikan Gratis
Dalam sistem hari ini, bantuan seperti makanan gratis sering jadi solusi cepat. Tapi masalahnya, itu tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, kebodohan, serta ke tidakmampuan mengelola kehidupan. Akhirnya rakyat masih dalam kemiskinan dan kelaparan.
Berbeda dengan Islam. Negara dalam sistem Islam (Khil4fah) punya tanggung jawab besar untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat termasuk pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi, bukan sekedar “memberi makan”, melainkan memastikan setiap individu punya kemampuan untuk hidup layak.
Di sinilah pendidikan jadi prioritas utama dan diberikan gratis. Pendidikan dalam Islam bukan sekadar baca tulis, tapi membentuk kepribadian, keterampilan, dan pola pikir yang benar. Dengan ilmu, seseorang bisa bekerja, berkarya, dan tidak bergantung pada bantuan.
Islam memandang bahwa negara adalah raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, termasuk dalam menjamin keamanan pangan. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Khil4fah Islamiah, negara bukan hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk makanan bagi yang tidak mampu. Dalam Islam, pendidikan memang menjadi pilar utama dan diberikan secara gratis oleh negara. Karena dengan ilmu, manusia bisa bangkit, bekerja, dan tidak hidup dalam ketergantungan.
Allah Swt. berfirman:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)
Dengan penerapan sistem Islam secara kafah, perlindungan terhadap generasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Kasus keracunan MBG ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem yang ada, dan menyadari bahwa hanya dengan aturan yang berlandaskan syariat, keselamatan generasi dapat terjamin. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]