Board of Peace dan Ilusi Perdamaian Global
Opini
Fakta membuktikan forum-forum perdamaian global tidak pernah berada dalam posisi netral
Board of Peace adalah bagian dari tatanan politik global agar dunia ketiga tunduk padanya
________________________________
Penulis Chusnul.ak
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Masuknya Indonesia dalam Board of Peace disinyalir bukan semata niat baik demi perdamaian dunia. Bagi negeri dengan mayoritas muslim, hal ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni cara berpikir dan keberpihakan ideologis suatu negara.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah forum yang awalnya digagas untuk menyelesaikan konflik G4za. Namun, anehnya tanpa melibatkan P4lestina. Keputusan ini menuai kontroversi dan memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai tujuan pembentukan BoP serta sikap Indonesia dalam konflik tersebut. (abc.net.au, 30-01-2026)
Fakta membuktikan forum-forum perdamaian global tidak pernah berada dalam posisi netral. Ia berdiri di atas sistem sekuler-kapitalisme yang mengatur dunia hari ini.
Dalam praktiknya, perdamaian versi global sering kali berarti stabilitas bagi penindas, bukan keadilan bagi yang tertindas. Selama penjajahan, agresi, dan pembantaian tidak mengganggu kepentingan negara terkuat, semuanya dibungkus dengan istilah konflik kompleks atau urusan domestik saja.
P4lestina adalah bukti paling nyata. G4za dibombardir, rakyat sipil dibunuh, tetapi dunia hanya sibuk menyerukan perbedaan konflik dan dialog. Inilah wajah asli peace ala Barat, damai untuk penjajah, sabar untuk yang dijajah.
Karena itu, Board of Peace tidak bisa dipandang sebagai forum moral yang bersih. Ia adalah bagian dari tatanan politik global yang menjaga keberlangsungan sistem sekuler-kapitalistik.
Tidak ada lembaga internasional yang benar-benar netral. Klaim netralitas justru menandakan keberpihakan pada ideologi yang dominan.
Seorang pengamat hubungan internasional menilai Indonesia berpotensi memainkan peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi P4lestina jika memiliki agenda yang jelas. Karenanya, tanpa itu dikhawatirkan hanya akan menjadi pihak yang mengikuti kepentingan asing.
Kritik juga muncul karena susunan dewan eksekutifnya tidak melibatkan warga P4lestina, melainkan memasukkan Tony Blair, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak 2003, serta adanya kewajiban kontribusi bagi anggota permanen sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp16,9 triliun. (BBC.com, 22-01-2026)
Oleh karena itu, keikutsertaan pemimpin dari negara mayoritas muslim dalam Board of Peace berarti memberi pengakuan dan legitimasi pada sistem global sekuler. Bukan sekadar hadir, tetapi masuk dan tunduk pada kerangka berpikirnya. Tunduk pada hukum buatan manusia, standar ganda, dan kepentingan negara penjajah.
Hal ini menyangkut masalah sistemik, bagaimana pemimpin muslim mengalami penjinakan cara berpikir dan bersedia bermain di panggung ideologi musuh. Jika kebijakan luar negeri diukur dengan standar Barat dan demi diterima dunia. Sementara di sisi lainnya menjauh dari politik Islam, maka sejatinya negara itu bukan membela umat, tetapi menjaga tatanan global yang menindas umat.
Islam memiliki konsep hubungan internasional yang khas, berdiri di atas akidah dan hukum Allah. Islam tidak menolak perdamaian, tetapi menolak perdamaian yang mengabadikan kezaliman.
Islam tidak menerima damai yang membiarkan penjajahan, memaksa umat diam atas ketidakadilan, atau mengorbankan akidah demi citra global. Perdamaian tanpa keadilan bukan kebajikan, melainkan kejahatan yang dilembagakan.
Dalam realitas dunia hari ini, Board of Peace bukan alat untuk membongkar kezaliman global, tetapi untuk merapikan dan mengendalikannya.
Kekalahan paling berbahaya bagi umat Islam bukan kalah senjata atau ekonomi, melainkan kalah cara berpikir. Saat pemimpin muslim bangga duduk di forum sekuler global dan merasa naik derajat moralnya, saat itu ia sebenarnya sudah masuk ke dalam kerangka pikir Barat.
Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya surah Hud, ayat 113 yang artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
Selama Islam tidak dijadikan asas politik, selama itu pula perdamaian hanya akan menjadi slogan kosong, dan umat Islam akan terus menjadi korban dari sistem dunia yang zalim.
Umat Islam tidak akan pernah benar-benar merdeka selama masih tercerai-berai dan menjadikan ideologi Barat sebagai pedoman hidup. Penjajahan atas negeri-negeri muslim bukan hanya lewat senjata, tetapi lewat aturan, sistem, dan cara berpikir yang menjauhkan umat dari hukum Allah.
Karena itu, persatuan umat di atas akidah dan syariat Islam bukan pilihan, melainkan suatu kewajiban. Tanpa persatuan ideologis, umat akan terus dilemahkan, diatur, dan dipaksa menerima kezaliman sebagai suatu keniscayaan.
Hanya dengan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khil4fah Rasyidah, negeri-negeri Islam yang tertindas dapat benar-benar merdeka. Penjajahan akan dihentikan, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Inilah perdamaian sejati, bukan damai yang melanggengkan kezaliman, tetapi damai yang lahir dari keadilan hukum Allah. Saat Islam memimpin, bukan hanya kaum muslim yang merasakan keamanannya, tetapi seluruh dunia akan merasakan rahmat dan ketenteraman. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]