Problem MBG Tak Kunjung Usai Bagaimana Islam Memandang
Opini
Dalam Islam dapat dipastikan makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal tetapi harus baik bagi tubuh
Masyarakat dalam Islam sangat diperhatikan kebutuhan hidupnya termasuk makanan bergizi
____________________
Penulis Nofri S Hutasoit
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - MBG Berulah lagi, Banyak Siswa Keracunan
Kepala staf kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mendapati banyak belatung dan sampah pada dua SPPG atau dapur progam makanan bergizi yang berada dikebon jeruk dan Petamburan, jakarta Barat (Jakbar). Jika terus berlanjut makan ke depannya pasti terjadi lagi kasus keracunan yang menimpa anak-anak penerima MBG. Dudung mengimbau apabila dapur MBG tidak segera diperbaiki, akan ditutup.
Dudung menekankan, dua dapur yang ia sidak pagi itu tidak layak beroperasional. Dia meminta kepada kepala yayasan untuk segera mengubah dapur menjadi sesuai standar yang ditetapkan. Diharapkan supaya dapur MBG bermanfaat bagi rakyat tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan dan dapat dipastikan penerima MBG tidak hanya sekedar makan tapi harus juga sehat, mengingatkan bahwa progam MBG dilaksanakan dengan uang rakyat. (youtube kompastv, 12-5-2026)
MBG dalam Kapitalisme Tidak Akan Pernah Selesai
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang digagas oleh Prabowo Subianto sejak 2006 (dikenal sebagai revolusi putih) dan mulai diimplementasikan secara nasional pada 6 Januari 2025. Program ini menargetkan 82,9 juta anak sekolah, ibu hamil dan balita untuk mengatasi stunting.
Berbagai fakta yang terjadi sejak adanya MBG yaitu kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah seringkali terjadi dan menimbulkan banyak korban terutama kalangan pelajar yang menjadi sasarannya. MBG picu keracunan berulang ini membuktikan bahwa sistem yang dipakai saat ini, kapitalisme gagal dalam melindungi generasi.
Adanya praktik korupsi dalam program MBG. Setengah anggaran pendidikan dipakai dalam APBN 2026 dipakai untuk MBG, program MBG dinilai mengubah struktur anggaran pendidikan 2026 dan menuai kritik karena dugaan pemborosan serta masalah tata kelola. Gaji guru honorer lebih rendah daripada petugas MBG. MBG solusi ilusi stunting dalam sistem kapitalisme.
Dapur MBG dijadikan hanya sebagai lahan untuk mendapatkan cuan bukan untuk memenuhi gizi Masyarakat tentunya seperti yang di gaung-gaungkan. Fakta di lapangan banyaknya sekolah penerima MBG setelah mengonsumsi makanan tersebut Mereka malah mengalami keracunan makanan.
Banyaknya siswa keracunan karena adanya kontaminasi bakteri atau toksin pada makanan akibat kelalaian prosedur keamanan pangan, seperti pengolahan yang tidak higienis, penyimpanan terlalu lama, dan distribusi yang terlambat. Kesalahan-kesalahan penyimpanan, wadah makanan yang kurang bersih dicuci, kapasitas produksi berlebihan.
Jadi orang yang mengonsumsi makanan-makanan atau minuman yang terkontaminasi mikroorganisme bakteri virus parasit atau zat kimia berbahaya, akan mengalami sakit seperti mual muntah diare sakit perut atau kram pusing lemas hingga demam ringan dan bisa berujung pada kematian.
Inilah yang kita dapati di sistem yang rusak dan merusak ini yaitu kapitalisme sekuler. Siapa yang punya modal dia yang berhak mengubah aturan. Manusia diberikan penuh untuk mengatur hidupnya tentu sesuai dengan standar kemauannya sendiri, mencampakkan agama dari kehidupan.
Agama hanya sebagai pengatur ibadah kepada Allah saja tidak untuk mengatur perilaku atau perbuatan manusia disegala aspek. Seperti yang kita dapati solusi yang diberikan pemerintah saat keracunan MBG adalah menutup sementara dapur MBG, dan membukanya kembali apabila sudah higienis kembali dan tidak berbelatung.
Adanya kebijakan program MBG semakin membuat berbagai problem. Jika secara logika sasarannya ke anak sekolah memberikannya MBG, tidak semua anak sekolah yang tidak mampu makan bergizi dirumahnya. Ini kebijakan yang kurang tepat, lebih tepatnya lagi uang untuk program MBG dibagikan untuk biaya pendidikan anak-anak yang tidak mampu bersekolah, bukan memangkas biaya pendidikan untuk MBG.
Tetapi itulah yang terjadi disistem kapitalisme saat ini, pemerintah lebih mementingkan menimbun harta kekayaannya ketimbang mengurusi rakyat dengan benar. Di sistem kapitalisme manusia dibuat bebas semaunya apa yang ingin diperbuat. Kapitalisme tidak mengenal halal haram. Yang penting ada manfaat, keuntungan didalamnya. Para pengusaha tidak takut dosa, tidak takut adzab Allah bahwa setiap perbuatan di minta pertanggung jawaban kelak di akhirat.
Islam Solusi untuk Umat
Berbeda dalam sistem Islam, sandang, pangan, papan ini diberikan cuma-cuma kepada rakyatnya. Dalam Islam rakyat dipastikan makan makanan yang bergizi agar tercipta generasi sehat, beribadahnya semangat, cemerlang dan pejuang Islam yang tangguh. Dari makanan dan minuman berubah menjadi darah daging yang membentuk perilaku manusia.
Dalam Islam dapat dipastikan makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal tetapi harus baik bagi tubuh. Masyarakat dalam Islam sangat diperhatikan kebutuhan hidupnya termasuk makanan bergizi. Stunting itu jarang kita dapati dalam Islam. Oleh karena itu, para penguasa dan pemimpin mereka akan takut dengan tanggung jawab yang mereka pimpin dengan hukum-hukum yang memang dari pencipta-Nya.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap rakyat, yaitu sandang, pangan, dan papan, secara adil dan merata. Islam memandang bahwa pemimpin adalah pengurus urusan umat, bukan sekadar penguasa yang menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar.
Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim meriwayatkan sabda Nabi Muhammad, “Imam (khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan tidak ada seorang pun yang terlantar, kelaparan, atau tidak memiliki tempat tinggal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk dimanfaatkan manusia.
Sumber daya alam yang melimpah harus dikelola negara demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir korporasi. Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, hasil kekayaan negara digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar, membuka lapangan kerja, dan membantu masyarakat yang lemah agar dapat hidup layak.
Sejarah membuktikan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan rakyat begitu merata hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam sistem Islam, keadilan sosial bukan sekadar janji, tetapi kenyataan. Dengan demikian, sandang, pangan, dan papan bukan menjadi kemewahan, melainkan hak setiap individu yang dijamin oleh negara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]