Jangan Lupakan Bencana Aceh dan Sumatra, Hanya Islam Solusi Hakikinya
Opini
Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam
tetapi cerminan dari rusaknya sistem kapitalisme dalam mengelola negeri ini
___________
Penulis Marlina Wacti, S.E
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Masihkah kita mengingat saudara kita yang terkena banjir, apa kita sengaja lupa dengan bencana itu?
Hampir tiga bulan lebih banjir masih menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatra apakah sudah diurus oleh negara atau mereka melupakan kejadian itu?
Di Aceh dan di berbagai wilayah Sumatra suara sirine mungkin sudah berhenti. Kamera media juga mungkin sudah pergi karena headline sudah berganti.
Namun, bagi mereka perjuangan belum selesai. Ada ibu yang masih membersihkan lumpur di dalam rumahnya. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, masih ada 352 kepala keluarga atau 1.396 orang sebagai korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Memang bencana banjir ini sudah lewat tiga bulan. Namun, mereka belum bisa pulang karena rumah sementara belum selesai dibangun.
Dari jumlah itu, ada 61 bayi dan 106 anak balita. Jumlah ini lebih banyak dibanding data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 992 orang pengungsi. Menurut Kepala BPBD Aceh Tamiang, Imam Suhery (Bayu), data pengungsi terus berubah.
Hal ini karena sebagian warga yang sudah menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) memilih menyewa rumah sambil menunggu rumah tetap selesai dibangun setelah lebaran. Saat ini, pengungsi masih tersebar di enam kecamatan, yaitu Kejuruan Muda, Sekerak, Rantau, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Kota Kuala Simpang.
Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sekerak (517 orang) dan Bandar Pusaka (233 orang). Pemerintah sebenarnya menargetkan rumah sementara selesai sebelum Lebaran. Namun, kemungkinan besar tidak akan selesai tepat waktu. Karena itu, warga ditawarkan bantuan DTH agar bisa tinggal di rumah sewa sementara waktu sampai rumah tetap mereka dibangun. (Kompas.com, 08-03-2026)
Sistem Kapitalisme Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Banjir
Banjir yang terus terjadi dan lamanya penanganan korban, seperti di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Setiap tahun, bencana yang sama berulang. Sementara, solusi yang diberikan hanya bersifat sementara, seperti relokasi pengungsian atau bantuan sewa rumah.
Tentu hal ini menandakan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan. Dalam sistem yang berjalan sekarang, penanganan bencana cenderung reaktif, bukan preventif. Pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan, pengelolaan hutan yang lemah, serta drainase yang tidak memadai menjadi penyebab utama banjir terus terjadi.
Anehnya, solusi yang diberikan sering tidak menyentuh aspek mendasar sehingga masyarakat terus menjadi korban. Masalah banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme belum mampu memberikan solusi tuntas. Dalam sistem ini, pembangunan lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan lingkungan.
Hutan tetap ditebang, lahan resapan air berkurang, dan tata kota tidak terencana dengan baik. Akibatnya, banjir terus terjadi setiap tahun. Selain itu, penanganan banjir dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat sementara dan tidak tuntas.
Negara hanya fokus pada bantuan setelah bencana, seperti pengungsian atau dana bantuan, bukan pada pencegahan jangka panjang. Maka hal ini membuat masyarakat terus menjadi korban berulang tanpa ada perubahan yang signifikan. Kapitalisme juga mendorong pengelolaan sumber daya oleh pihak swasta yang berorientasi pada profit.
Maka dampaknya kepentingan lingkungan sering diabaikan. Sungai bisa tercemar, hutan gundul, dan daerah rawan banjir tetap dibangun demi keuntungan ekonomi. Karena itu, selama sistem kapitalisme masih digunakan, masalah banjir akan sulit diselesaikan secara menyeluruh. Dibutuhkan sistem yang benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengejar keuntungan.
Hanya Sistem Islam Solusi Hakiki Atasi Banjir dan Kerusakan Negeri ini
Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam, tetapi cerminan dari rusaknya tata kelola negeri. Sistem yang ada hari ini terbukti gagal mengurus lingkungan, gagal menjaga hutan, dan gagal melindungi rakyat. Pembangunan seringkali hanya berorientasi pada keuntungan, bukan keselamatan. Inilah wajah sistem kapitalisme mengutamakan materi, mengabaikan tanggung jawab.
Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, negara wajib memastikan tidak ada kebijakan yang merusak alam, seperti penebangan hutan liar, alih fungsi lahan sembarangan, dan pembangunan tanpa perhitungan dampak lingkungan. Sistem Islam memiliki aturan yang jelas dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan, sungai, dan sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi bebas oleh korporasi tetapi dikelola negara untuk kemaslahatan umat.
Negara dalam Islam tidak akan membiarkan banjir terjadi berulang tanpa solusi, karena setiap kebijakan akan diikat dengan hukum syara’ bukan kepentingan ekonomi semata. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan bahwa bencana adalah peringatan agar manusia kembali kepada aturan Allah.
Sebagaimana firman-Nya:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan termasuk banjir adalah akibat ulah manusia yang meninggalkan aturan Allah. Maka solusi sejatinya bukan hanya teknis, tetapi juga sistemik kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh.
Adapun tentang kembalinya kepemimpinan Islam, Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira:
“Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menjadi harapan bahwa sistem Islam akan kembali memimpin, membawa keadilan, dan mengatur kehidupan manusia sesuai dengan wahyu.
Dalam naungan Khil4fah Islamiah, pengelolaan lingkungan akan dilakukan secara amanah, terencana, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Maka jelas, solusi banjir tidak cukup dengan proyek tambal sulam atau bantuan sementara. Dibutuhkan perubahan sistem yang mendasar. Dan hanya sistem Islamlah yang memiliki konsep menyeluruh untuk menjaga manusia, alam, dan kehidupan secara seimbang. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]