Board of Peace, Perdamaian Berkedok Penjajahan dan Pengkhianatan
Opini
Ketiadaan negara yang berideologi Islam membuat penjajah leluasa
mengeksploitasi dan menghancurkan negeri-negeri muslim
________________
Penulis Sabila Herianti
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Drama Board of Peace masih terus berlanjut dan pemerintah Indonesia ikut berperan di dalamnya. Banyak masyarakat sipil dari berbagai kalangan yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari BoP, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melaui tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 menyatakan bahwa MUI mendesak pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. MUI menilai langkah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan P4lestina melalui BoP tidaklah efektif. Ditambah lagi telah terjadinya serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang mana penyerangan itu dilakukan oleh Isra*l bersama Amerika Serikat (AS).
Sementara Presiden AS Donald Trump merupakan ketua sekaligus pembentuk Dewan Perdamaian ini atau BoP. Alih-alih melakukan perdamaian, justru tindakan ketua daripada BoP bersama Isra*l terhadap Iran justru memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. (Tempo.co, 1-3-2026)
Merespons berbagai desakan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berjanji akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau BoP jika terbukti BoP tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian P4lestina. (SURYA.co.id, 9-3-2026)
Mengamati fenomena ini, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Broto Wardoyo menyatakan bahwa AS pasti memberikan tekanan terhadap RI jika keluar dari BoP. Broto menyebutkan tekanan tersebut mulai dari kebijakan tarif impor hingga tekanan diplomatik maupun keamanan. Ia juga berpendapat terdapat hal yang lebih penting dari hanya keluar BoP, yaitu membuat exit-plan atau rancangan yang berbicara mengenai berbagai hal:
Pertama, penetapan syarat-syarat keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilitas Internasional atau International Stabilization Force (ISF) demi memastikan terjaminnya perlindungan kepentingan P4lestina dan keselamatan prajurit Indonesia.
Kedua, mengajukan kontra-proposal terkait masterplan “New G4za” yang digagas oleh Jared Kushner, menantu dari pada Donald Trump dengan menawarkan konsep pemukiman yang lebih dibutuhkan oleh rakyat P4lestina di jalur G4za berikut fasilitas kesehatan dan pendidikam umum, demi memastikan keterlibatan Indonesia di BoP untuk membantu rakyat P4lestina.
Ketiga, Indonesia harus membangun mekanisme mitigasi mengenai rantai pasokan energi lebih serius lagi dengan tidak bergantung pada AS, tetapi sudah mulai membangun kerja sama dengan negara-negara produsen minyak alternatif selain AS sebagai bentuk refleksi dari perang Isra*l-Iran.(Republika, 9-3-2026)
BoP menunjukkan hegemoni AS yang melingkupi skala global. Sejatinya, AS yang sekarang berstatus sebagai negara adidaya pasti akan selalu mengupayakan segala hal dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya demi menjaga eksistensinya dan menguasai dunia walaupun harus memanfaatkan dan merugikan (menjajah) negara-negara lainnya. Langkah AS merupakan cerminan dari ideologi yang diembannya, yaitu kapitalis-sekularisme.
Berdasarkan pandangan Islam, AS adalah negara yang secara nyata dan terang-terangan memerangi negeri-negeri muslim secara langsung seperti di Irak dan Afganistan, dan secara tidak langsung seperti yang terjadi dalam penjajahan P4lestina atau beberapa serangan terhadap Yaman, Suriah, dan sebagainya. Adapun interaksi negara muslim dengan negara yang jelas-jelas memerangi Islam (kafir harbi fi’lan) seperti AS adalah interaksi perang. Tidak boleh ada perjanjian apa pun di antara keduanya, baik perjanjian politik, ekonomi, dan lainnya.
Ironisnya, keikutsertaan RI menjadi anggota BoP bertolak belakang dengan pandangan Islam mengenai interaksi negeri muslim dengan negara kafir harbi fi’lan. Meski keikutsertaan RI ke dalam BoP direncanakan dan diharapkan mampu menjadi perwakilan P4lestina dan mewujudkan perdamaian, hal ini bukan langkah yang tepat untuk mewujudkan perdamaian atau terbebasnya P4lestina dari penjajahan Zion*s Isra*l.
Bersama BoP, justru Indonesia mendukung dan membantu mewujudkan perpanjangan kependudukan Zion*s Isra*l atas P4lestina dan penguasaan penuh AS-Isra*l atas tanah P4lestina. Ditambah lagi, dengan bergabungnya tentara muslim Indonesia kedalam ISF merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata. Alih-alih memerangi penjajah bersama tentara H4mas, justru bergerak atas instruksi ‘penjajah’ untuk memastikan terjadinya pelucutan senjata tentara H4mas.
Sekularisme telah mencabut akidah Islam dari diri muslim dan tatanan dunia. Ketiadaan negara yang berideologi Islam membuat penjajah leluasa mengeksploitasi dan menghancurkan negeri-negeri muslim, baik melalui penjajahan fisik maupun pemikiran. Alhasil, segala solusi yang ditawarkan hari ini, termasuk BoP untuk kebebasan P4lestina jauh dari solusi yang tepat sasaran atau bahkan sangat tidak tepat.
Satu-satunya solusi mengenai pembebasan P4lestina hanya bersatunya umat Islam dalam satu kepemimpinan dan bergerak memerangi penjajah Israel laknatullah dibawah satu komando yaitu khalifah hingga terbunuh atau terusir dari tanah P4lestina, tanah kaum muslim seluruhnya. Sungguh, perdamaian dunia hanya dapat terealisasikan jika dunia Islam kembali tegak melalui tegaknya Khil4fah.
Firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 51: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."
Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]