Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Masih Jadi Taruhan
Surat Pembaca
Kondisi yang terjadi di Aceh, Padang, Sibolga yang terjadi secara bersamaan
menjadi bukti bahwa negara telah gagal menjamin anggaran yang cukup untuk menyelesaikan kondisi pascabencana
_________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Sudah satu bulan lebih bencana banjir bandang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang menewaskan ribuan warga. Namun sayangnya, waktu yang cukup lama terlewati negara belum mampu mengembalikan kondisi Aceh dan sekitarnya seperti semula.
Dilansir dari bbcindonesia.com pada 26-12-2025 bahwa kondisi Kabupaten Aceh meliputi sembilan desa di Kecamatan Ketol kondisinya masih terisolir. Hal ini merupakan dampak dari terputusnya tiga jembatan pasca banjir bandang dan tanah longsor.
Bencana Banjir Menyulitkan Rakyat
Diperkirakan terdapat 700 keluarga di sembilan desa sudah satu bulan bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Mereka mampu bertahan hidup dengan bergantung pada jembatan darurat yang terbentang di atas sungai berarus deras terbuat dengan seutas sling baja.
Jembatan darurat inilah yang menjadi akses utama untuk mencari makan dan berobat ke Kabupaten Bener Meriah atau Kota Takengon. Bahkan warga Desa Burlah harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer melintasi kabupaten demi membeli kebutuhan pokok.
Selama perjalanan, warga harus melalui kondisi jalan yang berlumpur, jembatan darurat dalam waktu berhari-hari. Hal ini terpaksa dilakukan demi bertahan hidup karena ketersediaan bahan pangan di desanya sudah habis.
Kondisi wilayah berdampak banjir sangat memprihatinkan sehingga banyak desakan agar pemerintah menetapkan kondisi ini sebagai status bencana nasional. Namun, lambatnya penanganan mengakibatkan kekecewaan warga hingga munculah fenomena pengibaran bendera putih di Aceh sebagai simbol keputusasaan. Bahkan tak lama muncul kembali bendera GAM di beberapa titik di Aceh yang berpotensi akan melebar jika negara tak kunjung bergerak melakukan perbaikan.
Seluruh warga melakukan segala aktivitas hanya bergantung kepada jembatan darurat yang sangat minim keselamatan. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan besar. Apakah negara sudah menggelontorkan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana? Karena faktanya sudah satu bulan bencana, namun keselamatan warga masih menjadi taruhan.
Sistem Kapitalis: Pemimpin Abai terhadap Rakyat
Kondisi yang terjadi di Aceh, Padang, Sibolga yang terjadi secara bersamaan menjadi bukti bahwa negara telah gagal menjamin anggaran yang cukup untuk menyelesaikan kondisi pasca bencana. Implementasi UU Kebencanaan sangat lemah, teori menjamin respon cepat, terpadu dan kedilan bagi korban, nyatanya tidak terealisir.
Karena sistem kapitalisme selalu mengambil kebijakan berdasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran sehingga selama hal itu tidak sesuai, maka angaran negara tidak akan dikeluarkan dan status bencana tetap bukan nasional. Karena jika menjadi status bencana nasional, negara akan mengeluarkan dana yang sangat besar demi pemulihan suatu wilayah yang berdampak bencana seperti yang terjadi di Aceh pascatsunami 2004.
Selain itu, sistem demokrasi-kapitalis melahirkan para penguasa yang abai terhadap urusan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Penguasa disibukkan dengan urusan kepentingan pribadi dan segelintir elite penguasa yang berpengaruh.
Islam Melahirkan Pemimpin Bertanggung Jawab
Penguasa suatu negeri seharusnya mampu mengurusi seluruh urusan rakyatnya, memenuhi segala kebutuhannya dan menjaga keselamatannya. Penguasa seperti ini hanya dapat lahir dalam sistem Islam.
Di mana pemimpin dalam Islam adalah raa’in yaitu pengurus yang wajib memastikan keselamatan rakyatnya secara menyeluruh. Sebagaimana sabda Nabi saw.,
“Pemimpin adalah raa’in (pengurus) rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Al-Bukhari)
Maka jelas bahwa seorang pemimpin itu hakikatnya adalah pengurus dan pelayan bagi rakyatnya. Islam juga akan melahirkan pemimpin yang amanah, menunaikan tugas kepengurusan seluruh urusan rakyatnya.
Memastikan bahwa setiap warga terpenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Menjamin pemenuhan setiap individu rakyat terhadap Pendidikan, Kesehatan dan keamanan. Serta melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman bencana yang membahayakan nyawa.
Terkait terjadinya bencana, negara Islam akan melakukan penangan cepat, terpusat dan terkoordinir disetiap wilayah agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. Jika terjadi keterlambatan penaganan maka hal itu menjadi kelalaian penguasa terhadap amanah yang diemban dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. sehingga negara akan bertanggung jawab secara penuh tanpa berkompromi terhadap kepentingan ekonomi. Karena setiap nyawa individu rakyat adalah tanggung jawabnya.
Selain itu, Islam juga mewajibkan negara menjamin segala kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan sehat, tempat tinggal yang layak, kesehatan yang memadai dan keamanan yang terjamin. Semua akan dilakukan dengan sungguh-sungguh atas dorongan keimanan atas amanah sebagai penguasa tanpa terikat logika untung rugi. Semoga Allah Swt. menyegerakan lahirnya penguasa yang taat sehingga tak ada lagi keselamatan rakyat menjadi taruhan. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]
Aini Rahmalia, S. Si