Bencana Banjir Akibat Salah Kaprah Menggunakan Jabatan
Surat Pembaca
Kapitalisme demokrasi yang digadang-gadang membawa kemajuan saat ini
sudah terbukti membawa kehancuran manusia di semua lini, termasuk kehancuran alam
_______________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Baru -baru ini kita menyaksikan di media banjir terjadi di mana-mana. Banjir menerjang 14 kabupaten kota di Sumatra Barat. Air menerjang permukaan dan menghancurkan jumlah kendaraan warga di Kecamatan Kota Tengah Kota Padang pada Kamis (27-11-2025).
Sebelumnya banjir melanda wilayah kabupaten Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sementara itu, kabar terbaru provinsi Aceh juga hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten Aceh Utara pada 19 hingga 20 (11-2025). Setidaknya 7 kecamatan yang terdampak,berita ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (bnbp.co.id, 25-12-2025)
Selanjutnya adalah Sumatra Utara akibat kerusakan hutan, bencana, atau cuaca ekstrem setidaknya 2.851 orang di empat kabupaten dan di kota Sumatra Utara mengungsi akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 24 November 2025. Korban meninggal dikonfirmasi berjumlah 19 orang di kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Data korban ini sebenarnya masih terus meningkat mengingat evakuasi masih terus dilakukan.
Kelompok advokasi lingkungan WALHI meyakini banjir dan longsor ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan hutan akibat penebangan kayu yang masif dan pertambangan emas yang dioperasikan PT Aqincout Rerources. (bbcnewindonesia.com)
Akibat kerakusan dan ketamakan manusia mengakibatkan banyak hutan yang ditebangi pohonnya. Kapitalisme demokrasi yang digadang-gadang membawa kemajuan saat ini sudah terbukti membawa kehancuran manusia di semua lini, termasuk kehancuran alam. Tempat kita berlindung dan tempat kita bernaung.
Kapitalisme demokrasi yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, nyatanya ini diingkari oleh mereka sendiri. Faktanya, yang ada adalah dari oligarki untuk oligarki. Di sistem ini oligarki bisa dengan leluasanya menguasai hutan baik hutang lindung maupun hutan konservasi.
Mereka dengan mudahnya menguasai pemerintahan. Dengan menggunakan jabatan sehingga mampu mengantongi izin tambang secara besar-besaran. Kapitalisme demokrasi menjauhkan agama dari kehidupan telah merasuki otak-otak penguasa untuk meraup keuntungan dan menumpuk harta demi kantongnya sendiri tanpa melihat dan memperhatikan akibat yang akan terjadi.
Sangat mengerikan dan menyayat hati ketika kita menyelesaikan banjir bandang yang datang bukan lagi membawa sampah plastik. Namun, yang dibawa adalah kayu gelondongan yang besar-besar. Belum lagi longsor yang kita lihat menimbun puluhan rumah dan menelan korban jiwa.
Dengan dalih surat izin yang ditandatangani penguasa, para oligarki dengan leluasanya mengusai hutan dan semua pejabat yang terkait menutup mata atau memang mereka membiarkan. Berbeda dengan rakyat yang menggali di lahannya sendiri. Alat yang digunakan juga alat sederhana, bukan puluhan eskavator. Tidak juga ada truk yang 'mondar-mandir' melintas di jalan raya.
Namun, dengan sigap dan jelinya pejabat terkait menutupnya dengan alasan tanpa izin. Allah Swt. memang sudah menjelaskan di dalam firman-Nya yang artinya: "Sudah terlihat kerusakan baik di darat maupun di lautan disebabkan oleh ulah manusia." (TQS. Ar Rum: 41)
Kini Allah Swt. sudah menampakkan hasil dari para pejabat yang salah dalam menggunakan jabatan.
Ketika Sistem Islam Diterapkan
Sejarah mencatat Khalifah Umar bin Khattab r.a. berkata: "Sekiranya ada seekor domba yang terperosok di tepi sungai adalah niscaya saya yakin bahwa Allah pasti akan menghisabku bukan hal itu pada hari kiamat jadi mengapa kamu belum juga meratakan jalan itu untuknya beliau berkata pula demi Allah, aku tidak akan merasakan kenyang sebelum seorang muslim yang terakhir di Madinah merasa kenyang."
Tidak hanya itu, Khalifah Umar menetapkan kebijakan menggilir pasukan jihad per empat bulan demi mendengar keluhan seorang istri tentara yang merindukan suaminya. Ini membuktikan bahwa seorang pemimpin itu akan selalu mendengarkan dan memperhatikan apa yang sedang dikeluhkan oleh rakyatnya. Daulah Khil4fah akan mengelola kepemilikan umum sepenuhnya untuk kepentingan rakyatnya.
Diangkatnya pemimpin untuk menjalankan seluruh syariat dan ditetapkannya sebagai undang-undang negara. Syariat wajib diterapkan secara menyeluruh agar bisa menghasilkan kemaslahatan. Mari kita perjuangkan tegaknya syariat Islam dalam naungan Khil4fah.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sehari hidup di bawah seorang imam khalifah yang adil yang menerapkan seluruh syariat lebih utama daripada beribadah 60 tahun dan satu hukum Allah ditegakkan di muka bumi akan dijumpainya lebih bersih dari pada hujan 40 hari." (HR. Thabrani) Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]
Puji Astuti, M.Pd.