Fungsi Media Sejatinya untuk Apa?
Opini
Akibat kapitalisme, peran media telah disesatkan sebagai corong penyebarluasan kepentingan pihak tertentu
Keberadaannya bahkan jelas-jelas digunakan untuk mengukuhkan demokrasi, terlebih di tengah panasnya tahun politik ini
________________________________
Penulis Oom Rohmawati
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Member Akademi Menulis Kreatif
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pemilu 2024 semakin dekat. Para pemimpin parpol maupun pengusungnya mulai berlomba untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi ditunjang dengan adanya peran media massa, informasi lebih mudah untuk sampai ke masyarakat. Wapres K.H. Ma'ruf Amin pun telah mewanti-wanti media untuk tidak menjadi corong para provokator dan penyebaran kebohongan (hoax).
Menurutnya media berperan sebagai salah satu penentu mengatasi tantangan, seperti disintegrasi bangsa ini. Bahkan ia meminta kepada seluruh lapisan seperti, penyelenggara peserta pemilu, penjaga keamanan dan masyarakat secara luas untuk menjaga keutuhan bangsa. Jangan sampai keinginan memenangkan pemilu justru mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Ungkapnya saat diwawancara di stasiun TVRI pada program Dialog Kebhinekaan. (Wapresi[dot]god[dot]co, 08/09/2023)
Mencermati apa yang diungkapkan Wapres tersebut tentu menjadi pertanyaan besar, sebab tepatnya di tahun 2019, di mana media sosial dijadikan medan laga untuk perang ide dan argumentasi penguasa. Bahkan sampai para buzzer pertahanan menghalalkan segala cara dengan menggunakan akun-akun robot.
Apakah pernyataan Wapres tersebut seolah menandakan kubu penguasa sedang mencari mangsa baru yang berbeda pemikiran? Jika demikian adanya, layakkah kiranya kita katakan bahwa pernyataan tersebut tendensius.
Ini adalah indikasi akan adanya pihak baru yang memang sedang disasar atau diancam dengan sindiran verbal agar pihak tersebut tidak berani memberikan wacana apa pun kepada masyarakat yang berbeda dengan arah pandang petahana dan sistem demokrasi yang dibelanya. Jika sudah begini, lantas siapa yang sejatinya provokatif. (Mnews, 13 September 2023)
Dalam sistem demokrasi, politik memang dianggap kotor penuh kecurangan dan kebohongan. Visi dan misinya sesuai kebutuhan. Semisal "cebong" dan "kampret" saat itu sempat kontra, tapi akhirnya malah bersama menjadi satu kubu. Ini membuktikan antara parpol dalam sistem yang berlaku sekarang visi dan misi bisa berubah sesuai kepentingan masing-masing parpol, bukan untuk kemaslahatan umat.
Tidak bisa dipungkiri bahwa media bisa dijadikan alat untuk menyebarkan ide kebebasan berekspresi, bahkan fakta menunjukkan menjadi alat politik juga. Apalagi sejumlah ketua parpol dan menteri adalah para bos media besar di Indonesia.
Dengan media itu, mereka selaku para kapitalis akan mudah untuk meraih suara dan aspirasi rakyat, memainkan opini publik, serta berupaya mengamputasi ide-ide yang mereka anggap lawan. Ketika para pemodal bekerja sama dengan kelompok politik, maka membuka peluang untuk mentransformasikan gagasan politik tertentu dalam meraih dukungan publik. Yang memungkinkan adanya konsekuensi logis, mereka tidak akan segan untuk memanipulasi kebenaran supaya sesuai dengan kehendak dan kepentingan para pemilik modal.
Hal ini sangat mudah bagi mereka, karena jejaring media adalah milik perusahaan induk yang beranggotakan perusahaan lain (konglomerasi). Bahkan saat ini mereka telah mengambil alih dan terus mendominasi atau menguasai media di Indonesia, kendati kualitas jurnalistik dan profesionalisme para jurnalis harus menjadi taruhannya.
Media sejatinya berfungsi sebagai penyampai berita dan informasi juga kebenaran, bukan malah sebaliknya menjadi rawan penyesatan dan menutupi kebenaran. Mestinya media sebagai instrumen strategis untuk mencerdaskan umat.
Namun akibat kapitalisme, peran media telah disesatkan sebagai corong penyebarluasan kepentingan pihak tertentu. Keberadaannya bahkan jelas-jelas digunakan untuk mengukuhkan demokrasi, terlebih di tengah panasnya tahun politik ini.
Berbeda dengan pemerintahan Islam, pengelolaan media dilakukan akan berlandaskan pada kehendak dan aturan pencipta-Nya yaitu Allah Swt.. Sebagaimana tertera dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 6, “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”
Dengan ayat ini, bisa dijadikan gambaran bahwa segala sesuatu itu harus bersumber dari Allah, jika tidak maka dikatakan orang fasik, yaitu orang yang harus diwaspadai ketika dirinya membawa berita. Di titik ini, kita bisa menstandarkan bahwa jejaring kebenaran adalah urgensi peran media itu sendiri.
Dalam sistem pemerintahan Islam penerangan adalah aktivitas penting bagi dakwah. Seperti menyebarkan konten-konten Islam yang mampu mencerdaskan umat, dan menutup celah penyesatan. Keberadaannya juga berhubungan langsung dengan aktivitas politik seorang pemimpin.
Sehingga meskipun perusahaan media dimiliki oleh individu dan swasta, namun akan terikat dengan undang-undang yang mengatur informasi sesuai ketentuan syariat. Hal ini adalah wujud kewajiban seorang pemimpin negara dalam melayani masyarakat untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslim.
Dengan begitu, peran media tidak akan seenaknya memuat beragam kepentingan tertentu. Juga tidak akan membiarkan konten yang serba bebas. Pemerintah akan menindak tegas pemilik lembaga media informasi yang melakukan penyebaran konten yang merusak dan mereka diwajibkan bertanggung jawab atas apa yang disebarkannya. Apalagi berbentuk penyimpangan terhadap syariat Islam.
Di dalam sistem pemerintahan Islam negara berperan membangun masyarakat islami yang kuat dan selalu berpegang teguh pada tali agama Allah Swt.. Selain itu juga untuk menyebarluaskan dakwah dan pemikiran Islam.
Sehingga tidak ada tempat bagi siapa pun untuk merusak pemikiran maupun berbagai informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Untuk itu sudah saatnya kita memperjuangkan bersama kembalinya sistem pemerintahan Islam ini, sehingga umat terselamatkan dari kerusakan. Wallahualam bissawab. [SJ]