Setahun Program MBG Ancaman Stunting Tak Kunjung Hilang
Opini
Selain kepentingan penguasa
MBG juga disinyalir menjadi kepentingan para pengusaha
________________________
Penulis Lisa Fransiska
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- MBG atau Makan Bergizi Gratis adalah salah satu langkah strategis Presiden Prabowo dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
Sudah genap 1 tahun program MBG berjalan. Namun, ancaman stunting tak kunjung hilang. Padahal tujuan utama dari MBG sendiri adalah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang menjadi masalah serius di Indonesia. (SiMantap.MBG)
Alih-alih tujuan tersebut tercapai, program ini justru menimbulkan banyak pro dan kontra. Di antaranya ada beberapa kasus yang sempat viral, seperti:
Pertama, kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari - 22 September 2025 sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. (Kompas.com, 24-09-2025)
Faktor pemicu keracunan MBG menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam siaran pers BGN yang dikutip oleh (Kompas.com, 28-09-2025) adalah SPPG yang baru beroperasi, kualitas bahan baku, kualitas air bersih, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan yang dikutip dari (Kompas.com, 19-12-2025) menyebutkan ada kurang lebih 40 dapur SPPG dalam proses peringatan dan hukuman karena tidak menjalankan SOP.
Kedua, Makan Bergizi Gratis ini terus berjalan meskipun anak-anak dalam kondisi libur sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa siswa bisa mengambil jatah MBG di sekolah jika diinginkan & tanpa paksaan. Hal ini mendapat sorotan dari pakar UGM (Agus) menilai mekanisme pengambilan di sekolah saat liburan tidak tepat karena menyita waktu bagi anak dan orang tua.
Di sisi lain, menurutnya berpotensi terjadi kebocoran dana. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut justru menyimpang dari tujuan awal program untuk mendukung gizi saat proses belajar. (Radar Tuban, 24-12-2025)
Ketiga, terjadinya pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan di berbagai sektor, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal ini pada akhirnya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan, beberapa tokoh ekonomi menilai bahwa program MBG ini memiliki risiko yang besar, seperti adanya potensi penyalahgunaan dana dengan alokasi mencapai Rp450 Triliun hingga 2029. (Bahan Literasi, 17-02-2025)
Dari kasus di atas, dapat dikatakan bahwa MBG adalah program populis kapitalistik yang mana program ini mengedepankan terlaksananya program, bukan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat sehingga dapat dipastikan sulit terwujudnya tujuan utama berupa penurunan angka malnutrisi dan stunting.
Di samping itu, MBG terus dipaksakan berjalan meskipun banyak sekali masalah krusial di lapangan. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan segelintir orang (penguasa). Hal ini sejalan dengan yang dikutip oleh (MK+, 24-06-2025) yang menyatakan tujuan dari MBG selain berperan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak, juga berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Pernyataan di atas, yang menjadi fokus perhatian adalah MBG untuk penggerak ekonomi dengan mengatasnamakan peningkatan gizi bagi anak-anak. Menurut Direktur Eksekutif di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai sejauh mana MBG yang sudah dijalankan bisa menggerakkan ekonomi lokal bergantung kepada seberapa banyak yang dilibatkan pada Program MBG di daerah tersebut. (MK+, 24-06-2025)
Selain kepentingan penguasa, MBG juga disinyalir menjadi kepentingan para pengusaha. Di mana yang mengelola dapur SPPG kebanyakan dari kalangan kroni penguasa. Mereka memaksakan program tetap berjalan meskipun anak-anak dalam kondisi libur sekolah. Mereka tidak mau kehilangan keuntungan dalam pengelolaan dapur SPPG.
Anggaran negara yang dikeluarkan untuk program MBG ini mencapai triliunan rupiah. Dengan mengorbankan anggaran pada bidang lain, sehingga terjadi banyak pemangkasan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program MBG, penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis.
Sistem Islam Solusi Strategis
Sistem Islam memandang bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa demi terwujudnya kemaslahatan rakyat. Landasan kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai syariat, bukan mementingkan golongan tertentu seperti para penguasa dan pengusaha.
Ketika hendak membuat suatu program, dipastikan bukan berdasarkan hawa nafsu manusia dan kepentingan sebagian pihak tetapi untuk kepentingan umat dan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, tidak akan terjadi perselisihan atau berbagai dampak lainnya.
Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa: 58 yang artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."
Dalam ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Jadi, kebijakan yang dibuat seharusnya berorientasi pada kebaikan bersama dan berlandaskan Islam kafah, bukan berorientasi kepentingan pribadi penguasa.
Begitu pun negara harus memiliki visi sebagai raa'in sehingga kebijakan akan disusun dalam rangka melayani kebutuhan rakyat saja, bukan untuk kepentingan penguasa atau untuk popularitas semata.
Sistem Islam juga memandang kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral melibatkan semua sistem yang ada, baik itu sistem pendidikan yang bertugas dalam mengedukasi, sistem ekonomi yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar rakyat, sistem negara yang bertugas menyediakan lapangan kerja yang memadai sehingga segala kebutuhan keluarga mampu dipenuhi oleh kepala keluarga.
Negara harus menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Maka, makanan bergizi akan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Itu semua bisa kita dapatkan jika sistem Islam kembali tegak, sistem yang berasal dari Allah dan menyejahterakan umat.
Dengan demikian MBG merupakan program yang dirancang oleh Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi. Namun, program ini dipengaruhi oleh cara pandang kapitalis dengan landasannya akal manusia yang terbatas. Maka, tidak heran apabila dalam kenyataannya menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi banyak pihak.
Hanya dalam sistem Islam sajalah problematika akan bisa diurai sebab Islam hadir untuk memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Hanya dalam sistem Islam sajalah akan lahir peraturan yang seadil-adilnya karena aturannya bersumber dari sang Maha Pencipta yaitu, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu fitrah manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]