Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Dipertaruhkan
Opini
Akan tetapi, realitasnya kondisi korban makin mengkhawatirkan
dan tidak nampak telah mendapatkan bantuan dari pemerintah
_________________________
Penulis Irmawati
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - "Anjing Sawah Makan Jagung, Anjing Kampung di Lempari."
Peribahasa Aceh ini sangat menggambarkan kondisi Aceh dan Sumatra lainnya. Ketika banjir dan tanah longsor maupun pasca bencana terjadi. Dengan menggambarkan keadaan yang bersalah justru untung. Sementara itu, yang tidak bersalah justru dikambing hitamkan atau dihukum.
Dilansir dalam News detik (30-12-2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa korban meninggal dunia berkisar 1.141 orang, dalam pencarian sebanyak 163 orang. Sementara itu, 395 orang terpaksa mengungsi.
Negara Kapitalis Lamban Menanggulangi Bencana
Meskipun bencana yang menimpa Aceh dan Sumatra lainnya telah menjelang satu bulan. Akan tetapi, hingga saat ini keselamatan dan pemulihan rakyat masih dipertaruhkan. Di berbagai lokasi tim penyelamat harus melewati lumpur setinggi pinggang. Jalan-jalan terputus total, jaringan listrik dan komunikasi padam berhari-hari. Sementara itu, akses logistik terhambat karena jembatan ambruk dan sungai meluap kembali.
Realitas ini tentu menunjukkan bahwa yang dihadapi masyarakat begitu berat. Ironisnya, meski korban masih bertambah. Namun, statusnya belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Akibatnya, banyak desakan terhadap pemerintah. Salah satunya pengibaran bendera putih oleh warga sebagai simbol keputusasaan. Bahkan bendera GAM kembali muncul di beberapa titik. Pasalnya, pemerintah sebagai pelindung telah gagal bahkan dinilai abai.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan anggaran sebesar Rp60 triliun telah mencukupi penanganan bencana. Akan tetapi, realitasnya kondisi korban makin mengkhawatirkan dan tidak nampak telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, semestinya rakyat sudah merasakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
Eksploitasi Masif dan Kegagalan Sistem Sumber Utama Kerusakan
Bencana Sumatra yang mengakibatkan kondisi masyarakat yang makin mengkhawatirkan tidak hanya disebabkan karena cuaca buruk semata. Namun, disebabkan karena eksploitasi yang dilakukan secara masif dan sistematis.
Pasalnya, tanah Sumatra memiliki kapasitas besar untuk menahan intensitas hujan tinggi. Apalagi dengan pegunungan dan hutan yang mengelilingi pulau. Sejatinya mampu menyerap air dalam jumlah besar dan menjaga struktur tanah tetap kokoh.
Akan tetapi, berbagai eksploitasi yang dilakukan secara masif mengakibatkan lanskap tanah Sumatra menjadi rapuh. Di antaranya, jutaan hektare diubah menjadi kebun monokultur yang tidak mampu menyerap air. Terlebih dengan tambang batu bara dan mineral mempercepat limpasan air. Karena meninggalkan lubang dan tanah terkelupas. Ditambah praktik ilegal logging dan fragmentasi habitat.
Semua ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme. Negara tidak menjadi pengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Melainkan, hanya sebagai regulator dan pengawas saja. Sumber daya alam dipandang sebagai komoditas. Setiap individu, kelompok atau perusahaan yang memiliki modal boleh mengolah, memiliki, dan menguasai SDA.
Apalagi akses terhadap kekayaan alam ditentukan oleh besarnya modal. Bukan oleh kedaulatan rakyat atau kelestarian lingkungan. Alhasil, konsekuensinya menjadi tak terhindarkan. Sementara itu, negara hanya menyediakan aturan main, menertibkan izin, dan memastikan kelancaran investasi. Karena itu, pemerintah mudah saja memberi izin pembukaan hutan kepada pemilik modal. Dengan dalih ketahanan pangan.
Ditambah kaum kapitalis atas dasar pertumbuhan ekonomi, alam dipandang sebagai tempat bancakan untuk memperoleh keuntungan. Alih-alih memperhatikan risiko dan kesejahteraan rakyat, penambangan justru dilakukan secara ugal-ugalan.
Oleh karena itu, abainya pemerintah terhadap kepentingan masyarakat bukan hal aneh dalam sistem ini. Sistem yang pengambilan aturannya berdasarkan kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Walaupun rakyat yang harus menjadi tumbal.
Termasuk undang-undang penanganan bencana. Jika bernilai hukum, penanganan bencana Sumatra akan segera ditangani pemerintah. Namun, undang-undang penanggulangan bencana lagi-lagi hanya berlaku sekehendak penguasa. Sementara untuk rakyat hanya sekadar simbolis tanpa realisasi.
Solusi Islam
Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual semata. Melainkan juga mengatur manusia untuk seluruh orientasi kehidupannya. Allah Swt. menurunkan syariat Islam adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dalam Islam, pemimpin adalah sebagai pengurus dan pelindung bagi umat. Dengan menjamin pangan, papan maupun sandang termasuk dalam kondisi bencana.
Islam akan menangani bencana dilakukan dengan cepat, terpusat dan terkoordinasi. Karena apabila terlambat, maka dianggap telah melalaikan amanah dari Allah Swt.. Karena itu, Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan.
Lebih dari sekadar respons darurat, negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat. Semua pihak wajib mengambil peran dalam menjaga alam.
Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing yang hanya mengejar keuntungan karena hal ini berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan abu Dawud dan Ahmad bahwa: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu rumput, air, dan api."
Islam membolehkan investasi dengan pengawasan yang ketat, tetapi tidak dibolehkan pada sektor SDA yang merupakan kepemilikan umum bagi rakyat.
Selain itu, Islam juga memandang bahwa kebutuhan manusia dapat dipenuhi selama harta dikelola dengan benar sesuai syariat, dialirkan dengan adil. Alhasil, tidak tertahan pada segelintir orang saja. Oleh karenanya, syariat menata mekanisme kepemilikan serta negara harus memegang kendali penuh terhadap pengelolaan kekayaan alam. Semua ini diatur dan diwujudkan oleh syariat.
Dengan demikian, Islam menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya dicapai melalui eksploitasi tanpa batas. Namun, justru harus melalui distribusi yang adil, pengelolaan SDA oleh negara dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, serta penataan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi yang menjadi tempat hidup. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]