Paradoks Demokrasi: Saat Kritik Dibungkam
Opini
Dalam pandangan Islam, aktivitas dalam mengoreksi penguasa
merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan syariat
________________________
Penulis Aksarana Citra
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Gelombang teror menghantui para konten kreator yang rajin mengkritik rezim saat ini. Sistem demokrasi yang mengeklaim kebebasan berpendapat malah berbalik membungkam kritik. Apakah ini wajah asli demokrasi? Saat kritik menyentuh akar permasalahan bukannya berbenah diri, tetapi intimidasi yang menjadi solusi.
Beberapa konten kreator, influencer, dan aktivis yang kritis terhadap kebijakan rezim diteror dan diintimidasi saat menyuarakan kritik keras atas penanganan bencana di Sumatra. Hal ini nyatanya membuat resah bukan saja para konten kreator, masyarakat pun jadi takut dalam berpendapat.
Teror yang mereka alami yakni mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, kiriman bangkai ayam hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. Berikut ini influencer atau konten kreator yang menjadi korban intimidasi oleh orang yang tak dikenal:
1.Ramond Dony Adam atau lebih dikenal dengan Dj Dony menjadi korban lemparan bom molotov di kediamannya. Kejadian pelemparan tersebut terjadi pada Rabu (31-12) dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan ada dua orang melemparkan bom ke halaman rumahnya. Hal itu terjadi karena sebelumnya ia mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana di konten Tik tok ataupun instagramnya.
2.Sherly Annavita seorang influencer atau konten kretor yang fokus pada isu-isu sosial dan politik mengalami vandalisme dan ancaman serta lemparan telur dari orang yang tidak dikenal dan sebelum teror ini terjadi ia mengunggah kritik terhadap pemerintah dalam penanganan bencana.
3.Aktivis Greenpeace Iqbal Damaik mendapat ancaman lewat surat yang berbunyi “jagalah ucapanmu apabila kamu ingin menjaga keluargamu”. Selain itu, ia mendapatkan teror bangkai ayam, ancaman, bukan hanya mengincar dirinya, tetapi keluarganya juga.
4.Virdian Arelo mendapatkan gangguan terhadap anggota keluarganya dan peretasan akun media sosial dan berbagai ancaman. Teror itu terjadi setelah ia mengunggah konten yang sama.
5.Selain influencer dan aktivis teror juga menyasar pada publik figur, Yama Carlos mendapatkan ancaman setelah mengunggah video yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Lagi-lagi dalam penanganan bencana Sumatra.
Selain nama-nama di atas, ada juga Pitengz atau Oposipit seorang konten kreator tiktok yang mengalami doxing dan pembajakan sim card, serta Axel Cristian yang mengalami tekanan mental setelah ia mengunggah video yang mengkritisi hal yang sama. (mediaindonesia.com, 31-12-2025)
Rentetan peristiwa teror terjadi merupakan indikator bahwasanya kebebasan berpendapat masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Inilah Realitas yang terjadi kini, dulu masa Reformasi, demokrasi sangat di elu-elukan karena membuka lagi ruang kebebasan berpendapat yang sebelumnya dibungkam.
Namun, kini yang kita saksikan justru demokrasi modern beraroma orde baru yang dikendalikan oleh kekuatan modal dan alogaritma media dan sikap pemerintah yang otoriter. Kondisi inilah yang disebut dengan paradoks demokrasi. Inilah wajah asli demokrasi, saat rakyat mengkritisi dan menyampaikan kritik, aspirasi, dan pandangan politik tanpa takut tekanan dan ancaman.
Ironisnya, dalam praktiknya kebebasan itu hanyalah semu dan selektif dibatasi dan menekan suara kritis. Kebebasan berpendapat dalam sistem ini dibatasi karena kepentingan penguasa dan oligarki. Selama kritik tidak menyentuh penguasa, kepentingan ekonomi, dan oligarki maka itu dianggap sah-sah saja. Namun, saat menyentuh itu semua dan mempertanyakan kebijakan yang tidak memihak rakyat maka kebebasan itu berubah menjadi intimidasi.
Teror dan intimidasi terhadap aktivis, influencer maupun publik figur yang kritis pada kebijakan rezim, merupakan bentuk kekerasan negara terhadap suara rakyatnya. Ketika slogan “suara rakyat adalah suara Tuhan” tetapi praktiknya suara rakyat justru dibungkam dengan ancaman demi ancaman karena tidak sejalannya dengan kepentingan penguasa.
Teror demi teror dilakukan untuk menciptakan rasa takut rakyat pada rezim ini. Rezim yang antikritik adalah bukti bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter. Ketika kebebasan indah dalam slogan, tetapi problematik dalam kenyataan.
Dalam pandangan Islam, aktivitas dalam mengoreksi penguasa merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan syariat. Islam tidak memposisikan kekuasaan sebagai entitas yang kebal kritik, melainkan amanah yang harus terus diawasi agar berjalan sesuai hukum Allah Swt..
Khil4fah yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara dan mendorong warganya untuk melakukan amal saleh muhasabah lil hukkam (menasihati dan mengoreksi penguasa). Di mana warga negara memiliki kewajiban untuk mengoreksi penguasa dan menasihati apabila sudah menyimpang dari aturan syariat. Hal ini karena negara Khil4fah merupakan negara basyariah, negara yang dijalankan oleh manusia yang tidak luput dari kesalahan.
Oleh sebab itu, nasihat dan koreksi merupakan sarana penting agar kepemimpinan agar berada di jalur yang benar. Dalam Islam penguasa dilarang bersikap antipati kepada kritik masyarakat. Kritik bukanlah ancaman melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga keadilan dan ketaatan pada syariat.
Lebih dari itu penguasa dalam Islam adalah junnah (pelindung) rakyat, bukan peneror dan pengancam rakyat. Penguasaan juga berperan sebagai raa’in (pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat). Maka penguasa bertugas melindungi mengayomi dan mengurus tanggung jawab penuh pada rakyat. Bukannya saat rakyat sedikit mengkritisi dan mengkritik tapi yang terjadi malah penekanan dan pembungkaman seperti halnya yang terjadi di sistem demokrasi saat ini.
Hubungan penguasa dan rakyat diatur syariat dalam amanah dan tanggung jawab. Rakyat berkewajiban menaati penguasa selama penguasa taat pada Allah Swt. dan Rasul-Nya serta melakukan muhasabah ketika terjadi penyimpangan. Penguasa berkewajiban melindungi rakyat menunaikan amanah dengan adil dan menerima nasihat
Dengan syariat Islam nyatanya telah membangun korelasi yang kuat antara penguasa dan rakyat. kekuasaan yang sehat dan masyarakat hidup sejahtera tanpa bayangan ketakutan pada penguasa. Relasi yang terbentuk dari tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat dalam ketaatan kepada Allah Swt.. Inilah gambaran para khalifah sangat menghargai kritik dari warganya.
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.“ (HR. Bukhari dan Muslim)
Wallahualam bissawab.