Dampak Bencana pada Pendidikan dan Cara Islam Mengatasinya
Opini
Lambatnya bantuan pemerintah pada sektor pendidikan
terlihat seakan pemerintah abai terhadap kestabilan intelektual masyarakat
_________________________
Penulis Ika Fath
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Seakan menjadi tradisi setiap menjelang akhir tahun, Indonesia tidak lepas dari sebuah bencana besar. Dari sebagian kasus semuanya diakibatkan oleh kondisi alam yang tidak bisa diprediksi.
Baik berupa bencana gempa, gunung meletus, longsor, dan juga banjir. Begitu pun di penghujung tahun 2025 ini, bencana banjir bandang yang menerjang sebagian besar pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat sejak akhir November lalu yang mengakibatkan kerusakan parah di berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Di mana akibat bencana ini banyak sekolah rusak dan melumpuhkan aktivitas belajar mengajar.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Prof Abdul Mu'ti Mandikdasmen sebanyak 2.798 sekolah terdampak, 5.421 kelas rusak dan kurang lebih 600 siswa mengalami gangguan proses belajar. Banyak sekolah yang rusak, akses menuju sekolah terputus dan sekolah dijadikan tempat pengungsian warga yang terdampak bencana. (kompas.com, 13-12-2025)
Di media lain, presiden usai kunjungannya ke Aceh dan Sumatra Utara, mengatakan bahwa situasi pascabencana terkendali dan para pengungsi terlayani dengan baik, meski ada sedikit terhambat oleh faktor alam. (kompas.com, 13-12-2025)
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sejumlah media mengabarkan bahwa masih banyak daerah yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Beberapa akses penghubung antar kota terputus mengakibatkan bantuan menjadi terhambat. Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan.
Kondisi ini menunjukkan betapa kritisnya situasi di lokasi bencana, akibat tidak meratanya distribusi logistik ke semua daerah yang seharusnya menjangkau semua korban. Hal ini juga berdampak pada sektor pendidikan. Lambatnya bantuan pemerintah pada sektor pendidikan, terlihat seakan pemerintah abai terhadap kestabilan intelektual masyarakat.
Bahkan di beberapa bencana yang telah lalu terlihat bahwa sektor pendidikan seringkali menjadi urutan terakhir dilakukan pemulihan kondisi pada pasca bencana. Keadaan ini mencerminkan kurang pedulinya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa.
Respons Pemerintah yang Lambat
Lambatnya bantuan pemerintah ke daerah yang dilanda bencana ini mencerminkan gagalnya pemerintah dalam mengatasi bencana, dan minimnya empati pemerintah pada penderitaan rakyat.
Pemimpin hari ini bukan melihat kekuasaan sebagai amanah dari Allah Swt. untuk menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Namun, hanya sebagai akomodasi memperluas jaringan dan keuntungan politik semata.
Hal ini tentu tidak akan terjadi ketika keimanan yang kuat ada dalam diri seorang pemimpin. Ia akan merasa takut dan senantiasa diawasi atas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Ia akan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan umat yang menjadi tanggung jawabnya di dunia dan akhirat.
Bahkan Sayidina Umar pernah menangis melihat kondisi jalan yang rusak dan seekor keledai jatuh karena hal tersebut. Ia takut akan keteledorannya yang tidak mampu memenuhi fasilitas umum dengan baik. Ketika fasilitas umum tidak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Jangankan untuk fasilitas umum berupa jalan, bahkan sektor pendidikan menjadi urutan terakhir dalam pemulihan pascabencana, pemerintah sekolah mengingkari janji, abai terhadap amandemen UUD mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketika akses pendidikan terlambat, bencana bukan lagi menghancurkan sekolah secara fisik namun merusak kesempatan anak-anak membangun masa depan untuk menjadi generasi emas 2045. Belum ada respon cepat untuk menangani kebutuhan generasi akan pendidikan, yang bergerak di lapangan lebih banyak lembaga kemanusiaan, NGO, maupun influencer. Pemerintah pusat seolah lepas tangan.
Islam Memandang Pendidikan Adalah Prioritas
Bagi negara Islam, pendidikan adalah prioritas utama, bahkan dalam kondisi bencana sekalipun. Negara wajib menangani bencana sesuai dengan standar syar'i. Pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang berpihak pada urusan kesejahteraan rakyat. Pemimpin berfungsi sebagai raa'in (mengurusi umat) dan junnah (penjaga umat). Amir (khalifah) yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka. (HR. Bukhari)
Negara Islam melalui para guru yang dibantu oleh pemerintah daerah, akan menguatkan psikologi siswa yang terdampak, mengajarkan mereka sikap sabar dalam menghadapi musibah sebagai bagian dari ujian dari Allah Swt, serta mengajarkan sikap optimis, tidak putus asa dan semangat untuk bangkit kembali. Mendorong untuk banyak berdoa dan berzikir sebagai sarana menenangkan hati dan memulihkan trauma psikologi.
Negara akan mengalokasikan anggaran dari Baitulmal melalui pos anggaran seperti fa'i, kharaj, jizyah dan hasil kepemilikan umum dalam menangani bencana. Menyediakan fasilitas pendidikan darurat sementara untuk melanjutkan proses belajar mengajar, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan dan papan. Membuat sekolah darurat agar pendidikan anak-anak usia sekolah tidak terputus. Negara juga akan menggandeng para psikolog untuk mendampingi anak-anak usia sekolah.
Negara juga mengajak masyarakat umum yang tidak terdampak bencana untuk bahu membahu membantu korban bencana. Kepedulian sosial ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai sesama saudara seperti sabda Rasulullah saw.:
“Seorang mukmin bagi mukmin lain adalah seperti satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu sama lain." (HR. Bukhari dan Muslim).
Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]